BAB I PENDAHULUAN. 1) Pembangunan rumah warga KAT : unit. 2) Bantuan bahan bangunan rumah : 378 unit

BAB I PENDAHULUAN A. DASAR PEMIKIRAN 1. Pemberdayaan Sosial terhadap KAT merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis dan dilaksanakan melalui tahapan tertentu, diawali dari tahap persiapan, pengembangan SDM KAT, pemberdayaan sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan; tahapan rujukan dan terminasi. Untuk mengetahui implementasi dan hasil kegiatan pemberdayaan, maka dilaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi. 2. Tahapan tersebut merupakan standar pemberdayaan sosial KAT yang ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, dan wajib diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberdayaan sosial KAT. 3. Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh KAT cukup kompleks, dan karena itu dalam proses pemberdayaan sosial diperlukan keterlibatan dari instansi lintas sektor, baik di tingkat pusat, di provinsi maupun di kabupaten. 4. Bahwa berkaitan dengan keterlibatan provinsi dan kabupaten, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencilmemberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten untuk melaksanakan sebagian kegiatan pemberdayaan sosial KATmelalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 5. Pada tahun anggaran 2017, kegiatan Dekonsentarasi dilaksanakan di 23 (dua puluh tiga) Provinsi, dan Tugas Pembantuan dilaksanakan di 21 (dua puluh satu) Provinsi dan 6 (enam) Kabupaten. Adapun jenis bantuannya, yaitu : a. Pemberdayaan Tahun I : 1)

Pembangunan rumah warga KAT

:

1.721 unit

2)

Bantuan bahan bangunan rumah

:

378 unit

3)

Pembangunan infrastruktur (Balai Sosial, Sarana Air : Bersih, Rumah Petugas, dan Sarana Ibadah)

4)

Bantuan Jaminan Hidup

:

2.099 KK

5)

Bantuan Bibit

:

2.099 paket

6)

Bantuan Peralatan Kerja Warga

:

2.099 paket

7)

Bantuan Peralatan Kerja Warga

:

2.099 paket

50 unit

b. Pemberdayaan Tahun II : 1) Pembangunan Infrastruktur Sarana/Prasarana

:

22 Unit

2) Bantuan jaminan hidup (jadup)

:

1.856 KK

6. Pemberian kewenangan melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan tersebut membawa konsekuensi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten, yaitu

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan KAT Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun 2017

1

pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan, baik secara teknis maupun administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur oleh direktorat. 7. Bahwa untuk menyamakan persepsi dan menyatukan langkah dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial melalui mekanisme Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial KAT melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemberdayaan KATdengan anggaran bersumber dari APBN yang dikelola Kementerian Sosial RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Dana Dekonsentarasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017. 2. Tujuan a. Terwujudnya persamaan persepsi bagi penyelenggara pemberdayaan KAT dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. b. Terwujudnya kelancaran dan tertib administrasi dan laporan keuangan yang dikelola secara terarah, terencana, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan sosial KAT secara terpadu dan terkoordinasi antara pusat dan daerah dalam bentuk sharing program dan anggaran. C. SASARAN Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah penyelenggara kegiatan pemberdayaan KAT pusat dan daerah yang meliputi: 1. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil; 2. Unit /Instansi pengawasan internal dan eksternal; 3. Pemerintahan daerah provinsi; 4. Pemerintahan daerah kabupaten. D. PENGERTIAN 1. Komunitas Adat Terpencil adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat dalam kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi, yang selanjutnya disebut KAT. 2. Pemberdayaan Sosial terhadap KAT dimaksudkan untuk mengembangkan kemandiriannya agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan. 4. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.


2

5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 6. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka tugas pembantuan. E. LANDASAN HUKUM 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, l Pasal 18 b Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 28 I (3) dan Pasal 34 (2). 2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah; 7. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 8. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 9. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 12. Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13. Peraturan Presiden RI Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat; 14. Peraturan Presiden RI Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil; 15. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 17. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 76/HUK/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Lingkungan Depatemen Sosial Republik Indonesia; 18. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. 19. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil. 20. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 21 tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota tahun anggaran 2017.


3

BAB II KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN MELALUI DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

A. KEGIATAN DEKONSENTRASI Pada pemberdayaan KAT yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) provinsi, Direktorat PKAT telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang bersifat non fisik dan mengelompokannya berdasarkan suboutput Layanan Dukungan Kegiatan Dekonsentrasi. 1. Pelimpahan Urusan Pemerintahan Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017.Penyelenggaraan Dekonsentrasi meliputi: a. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di daerah provinsi dilakukan oleh gubernur b. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD c. SKPD sebagaimana dimksud pada ayat (2) merupakan SKPD provinsi atau kabupaten/kota yang mempunyai kompetensi dalam melaksanakan pengelolaan program atau kegiatan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial. d. Gubernur menetapkan SKPD dan pejabat inti pengelola kegiatan Dekonsentrasi. e. Pengelola kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas : 1) Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang/kepala satuan kerja; 2) Pejabat pemungut penerimaan negara 3) Pejabat pembuat komitmen 4) Pejabat penguji dan penandatangan SPM 5) Bendahara penerimaan; dan 6) Bendahara pengeluaran 2. Penyelenggaraan Dalam menyelenggarakan rencana program, kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud gubernur melaksanakan: a. Sinkronisasi dengan penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dan menjamin terlaksananya kegiatan Dekonsentrasi secara efektif dan efisien. b. Penetapan SKPD dan perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan Dekonsentrasi dengan mempertimbangkan persyaratan kemampuan dan kompetensi personil. c. Program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh Pemerintah; dan d. Koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan. e. Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengagn penyelenggaraan program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Sosial.


4

f.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud, gubernur berpedoman pada norma, standar, prosedur, kriteria, standar ukuran kinerja, dan kebijakan pemerintah, keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

3. Prinsip Pendanaan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kepada Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) prinsip dalam Pengelolaan Dana Dekonsentrasi, yaitu: a. Pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial dibebankan pada APBN Kementerian Sosial melalui Dana Dekonsentrasi. b. Pendanaan untuk Dekonsentrasi dialokasikan setelah adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah. c. Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat nonfisik meliputi koordinasi, perencanaan, fasilitasi, pelatihan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 4. Perencanaan Dan Penganggaran a. Program dan kegiatan Kementerian Sosial yang dialokasikan untuk kegiatan Dekonsentrasi harus sesuai dengan Renja K/L dan RKP. b. Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah dan kebutuhan pembangunan daerah. c. Penganggaran Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh Kementerian Sosial harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang APBN. d. Penganggaran Dana dekonsentrasi dituangkan dalam penyusunan RKA-KL. e. Kementerian Sosial menyampaikan penyusunan RKA-KL kepada gubernur untuk diberitahukan kepada DPRD provinsi pada saat pembahasan rencana anggaran pendapatan belanja daerah. f. Setelah menerima RKA-KL, gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan surat perintah membayar, dan Bendahara Pengeluaran serta menyampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan. 5. Pertanggungjawaban Dan Pelaporan a. Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Dekonsentrasi 1) Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas 2) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud meliputi : a) Perkembangan realisasi penyerapan dana; b) Pencapaian target keluaran; c) Kendala yang dihadapi; dan d) Saran tindak lanjut


5

3) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud meliputi : a) Laporan realisasi anggaran; b) Neraca; c) Catatan atas laporan keuangan; dan d) Laporan barang. 4) Kepala SKPD provinsi bertanggung jawab atas pelaporan manajerial kegiatan Dekonsentrasi. 5) Penyampaian laporan kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan dilaporkan setiap bulannya. 6) Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dekonsentasi bertanggung jawab atas pelaksanaan Dana Dekonsentrasi. 7) Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang. 8) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan barang, pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 9) Laporan pertanggungjawaban keuangan secara tahunan atas pelaksanaan Dekonsentrasi oleh gubernur dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD. 10) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau terpisah dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD b. Pengelolaan Barang Milik Negara Hasil Pelaksanaan Dekonsentrasi 1. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana Dekonsentrasi 2. 3. 4. 5.

6.

7.

merupakan Barang Milik Negara. Barang sebagaimana dimaksud diatas digunakan sebagai penunjang pelaksanaan Dekonsentrasi. SKPD melakukan penatausahaanbarang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang milik negara sebagaimana dimaksud, dapat dihibahkan kepada daerah. Dalam hal barang sudah dihibahkan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagai barang milik daerah. Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah. Tata cara pengelolaan barang milik negara serta pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pembinaan, Pengawasan Dan Pemeriksaan a. Kementerian Sosial melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan dalam menyelenggarakan kegiatan Dekonsentrasi lingkup Kementerian Sosial di daerah provinsi atau kabupaten/kota.


6

b. Gubernur selaku penerima pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kegiatan Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh SKPD. c. Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan satuan kerja, kemajuan pelaksanaan kegiatan, kesesuaian terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi oleh unit eselon I terkait sebagai penanggung jawab program di lingkup Kementerian Sosial. d. Ketentuan pembinaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. e. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. 7. Pengenaan Sanksi Dan Hal Lainnya Sanksi dapat dijatuhkan apabila pelaksanaan kegiatan di Daerah tidak sesuai dengan ketentuan berikut : a. SKPD tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN setempat sesuai ketentuan PMK yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; b. Penundaan pencairan tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan; c. Penghentian pencairan dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila: 1) SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; 2) Ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan BPK, BPKP, aparat pemeriksa fungsional. d. Untuk melaksanakan penghentian pencairan K/L setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan surat keputusan penghentian pencairan dana. e. Surat Keputusan penghentian pencairan dana disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. f. Kementerian/Lembaga diperkenankan tidakmengalokasikan atau mengurangi dana Dekonsentrasi untuk tahun berikutnya apabila SKPD penerima dana dimaksud jika terjadi hal-hal antara lain : 1) Tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang telah ditetapkan; 2) SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan dekonsentrasi kepada Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran sebelumnya; 3) Tidak melakukan pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 4) Melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksanaan BPK, BPKP, Itjen K/L atau aparat pemeriksa fungsional lainnya. 5) Tidak melaksanakan kebijaksanaan teknis Direktorat Pemberdayaan KAT yang dapat menyebabkan penyelenggaraan pemberdayaan KAT tidak optimal.


7

g. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial c.q Direktorat PKAT akan mempertimbangkan

untuk melanjutkan alokasi dana dekonsentrasi untuk tahun berikutnya apabila Dinas Sosial Provinsi penerima dana : 1) Memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya sesuai rencana atau ketentuan Petunjuk Teknis Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 2) Secara tertib dan teratur menyampaikan laporan berkala baik keuangan maupun kegiatan kepada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial c.q Direktorat PKAT. 3) Tidak ditemukan penyimpangan atas pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP. 4) Tidak melakukan penyalahgunaan fungsi bantuan pemberdayaan sosial terhadap KAT baik yang dilakukan oleh penerima manfaat maupun pihak lainnya, seperti memperjualbelikan bantuan bangunan rumah dan/atau tidak menempati bangunan rumah. 5) Aktif membangun sinergi dan kemitraan melalui anggota POKJA PKAT provinsi/kabupaten yang ditandai dengan mengalokasikan kegiatan secara konsisten di lokasi pemberdayaan sosial terhadap KAT. B. KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN Pada pemberdayaan KAT yang tersebar di 21 (dua puluh satu) provinsi dan 6 (enam) kabupaten, Kementerian Sosial melalui Direktorat PKAT telah mengalokasikan anggaran untuk provinsi dan kabupaten melalui kegiatan fisik (suboutput) berupa: Warga KAT yang memperoleh bantuan Penataan Lingkungan Sosial, Warga KAT yang memperoleh Bantuan Jaminan Hidup, Warga KAT yang memperoleh Bantuan Bibit Tanaman, Peralatan Kerja dan Peralatan Rumah Tangga dan Pelaksanaan Dukungan Teknis Kegiatan Tugas Pembantuan. 1. Penugasan Urusan Pemerintahan Penyelenggaraan Dana Tugas Pembantuan mencakup: a. Pemerintah dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. b. Pemerintah Provinsi dapat memberikan Tugas Pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi c. Pelaksanakan sebagian urusan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh SKPD kabupaten/kota. d. Pengelola kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud terdiri atas : 1) Kuasa Pengguna Anggaran; 2) Pejabat Pembuat Komitmen; 3) Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan surat perintah membayar dan 4) Bendahara Pengeluaran. 2.

Penyelenggaraan Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan dari Pemerintah, kepala daerah melakukan: a. Sinkronisasi dengan penyekenggaraan urusan pemerintahan daerah b. Penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan program dan kegiaran tugas pembantuan;dan c. Koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.


8

d. Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud, kepala daerah membentuk tim koordinasi dan menyampaikan pemberitahuaan kepada DPRD. e. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud, kepala daerah berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta kebijakan Pemerintah Pusat, keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. 3.

Prinsip Pendanaan a. Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota berasal dari APBN Kementerian Sosial melalui Dana Tugas Pembantuan b. Pendanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dialokasikan setelah adanya penugasan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial kepada gubernur atau bupati/walikota c. Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud berpedoman pada standar ukuran kinerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat fisik meliputi pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan serta kegiatan fisik lain yang menghasilkan keluaran dan menambah nilai aset Pemerintah Pusat.

4.

Perencanaan Dan Penganggaran a. Program dan kegiatan Kementerian Sosial yang dialokasikan untuk kegiatan Tugas Pembantuan harus sesuai dengan Renja KL dan RKP b. Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan ditugaskan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara keseimbangan pendanaan di daerah dan kebutuhan pembangunan daerah. c. Penganggaran Dana Tugas Pembantuan dilakukan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. d. Kementerian Sosial menyampaikan penyusunan RKA-KL kepada gubernur atau bupati/wali kota untuk diberitahukan kepada DPRD provinsi atau bupati/walikota pada saat pembahasan RAPBD. e. Setelah menerima RKA-KL, gubernur atau bupati/walikota menyampaikan usulan Pejabat Pengelola Keuangan Tugas Pembantuan untuk ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang terdiri atas Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, serta Bendahara Pengeluaran.

5. Pertanggungjawaban Dan Pelaporan a. Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Tugas Pembantuan 1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Tugas Pembantuan mencakup aspek manajerial dan aspek akuntabilitas 2) Aspek manajerial terdiri atas perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi dan saran tindak lanjut. 3) Aspek akuntabilitas terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan dan laporan barang.


9

4) 5) 6) 7)

8)

Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaporan manajerial kegiatan Tugas Pembantuan. Penyampaian laporan kegiatan Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan dilaporkan setiap bulannya. Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang tugas pembantuan beranggung jawab atas pelaksanaan Tugas Pembantuan. Kepala SKPD provinsi atau kabupaten/kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang. Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan barang, pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pengelolaan Barang Milik Negara Hasil Pelaksanaan Tugas Pembantuan 1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana tugas pembantuan merupakan Barang Milik Negara. 2) SKPD melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dapat dihibahkan kepada daerah. 4) Dalam hal barang dihibahkan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagai barang milik daerah. 5) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah. 6) Tata cara pengelolaan barang milik negara serta pengendalian dan pengawasannya, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pembinaan, Pengawasan Dan Pemeriksaan a. Kementerian Sosial melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada gubernur atau bupati/wali kota. b. Gubernur atau bupati/walikota selaku penerima penugasan urusan pemerintah dari Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD. c. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan satuan kerja, kemajuan pelaksana kegiatan, kesesuaian terhadap norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan dan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi oleh unit eselon I terkait sebagai penanggung jawab program di lingkup Kementerian Sosial. d. Ketentuan pembinaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. e. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.


10

7. Pengenaan Sanksi Dan Hal Lainnya

Sanksi dapat dijatuhkan apabila pelaksanaan kegiatan di Daerah tidak sesuai dengan ketentuan berikut : a. SKPD tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN setempat sesuai ketentuan PMK yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; b. Penundaan pencairan tidak membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan; c. Penghentian pencairan dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila: 1) SKPD tidak menyampaikan laporan keuangan triwulanan secara berturut- turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; 2) Ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan BPK, BPKP, aparat pemeriksa fungsional. d. Untuk melaksanakan penghentian pencairan K/L setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pembendaharaan menetapkan surat keputusan penghentian pencairan dana. e. Surat Keputusan penghentian pencairan dana disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pembendaharaan dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. f. Kementerian/Lembaga diperkenankan tidak mengalokasikan atau mengurangi dana Dekonsentrasi/TP untuk tahun berikutnya apabila SKPD penerima dana dimaksud jika terjadi hal-hal antara lain : 1) Tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang telah ditetapkan; 2) SKPD yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan dekonsentrasi dan tugas pembantuankepada Pemerintah Pusat sesuai ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran sebelumnya; 3) Tidak melakukan pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 4) Melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksanaan BPK, BPKP, Itjen K/L atau aparat pemeriksa fungsional lainnya. 5) Tidak melaksanakan kebijaksanaan teknis Direktorat Pemberdayaan KAT yang dapat menyebabkan penyelenggaraan pemberdayaan KAT tidak optimal. g. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial c.q Direktorat PKAT akan mempertimbangkan untuk melanjutkan alokasi dana dekonsentrasi dan TP untuk tahun berikutnya apabila Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten penerima dana : 1) Memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya sesuai rencana atau ketentuan Petunjuk Teknis Dekonsentrasi dan TP. 2) Secara tertib dan teratur menyampaikan laporan berkala baik keuangan maupun kegiatan kepada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial c.q Direktorat PKAT. 3) Tidak ditemukan penyimpangan atas pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP. 4) Tidak melakukan penyalahgunaan fungsi bantuan pemberdayaan sosial terhadap KAT baik yang dilakukan oleh penerima manfaat maupun pihak lainnya, seperti memperjualbelikan bantuan bangunan rumah dan/atau tidak menempati bangunan rumah.


11

5)

Aktif membangun sinergi dan kemitraan melalui anggota POKJA PKAT provinsi/kabupaten yang ditandai dengan mengalokasikan kegiatan secara konsisten di lokasi pemberdayaan sosial terhadap KAT.


12

BAB III KEGIATAN PEMBERDAYAAN SOSIAL KAT DI PUSAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Direktorat PKAT) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan program, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan komunitas adat terpencil. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat PKAT mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi dan evaluasi; b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi dan evaluasi; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi dan evaluasi; d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dibidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi dan evaluasi; e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang persiapan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia, pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya ekonomi dan lingkungan, rujukan terminasi dan evaluasi; f. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat. Berikut ini adalah kegiatan yang dilaksanakan di Direktorat PKAT satker Pusat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing subdirektorat :

A. KEGIATAN PENUNJANG DIREKTORAT PKAT 1 Penguatan Sosial Di Lokasi KAT Oleh Pimpinan Kemensos RI Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Pimpinan Kementerian Sosial RI, berupa Kunjungan Kerja ke lokasi Pemberdayaan KAT. Pada kegiatan tersebut dilaksanakan peninjauan lokasi, diskusi dan penyerahan bantuan di lokasi KAT. Hal ini dilaksanakan sebagai bukti perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan dan pengakuan KAT. Selain itu sebagai kampanye terhadap masyarakat untuk peduli terhadap permasalahan KAT. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan jadwal Menteri Sosial.


13

2 Sinergitas Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Tahun 2017 Kegiatan Sinergitas Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil merupakan langkah awal dalam mendapatkan kesamaan pemahaman dan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaran kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Tahun 2016. Kegiatan ini berupa kunjungan pimpinan pusat ke lokasi pemberdayaan KAT guna mensinergikan program pemberdayaan KAT pada tahun berjalan dengan para pimpinan di daerah(Gubernur, Bupati, Camat dan Kepala Desa).Kegiatan ini dilaksanakan antara Triwulan II sampai Triwulan IV di 5 (lima) lokasi pemberdayaan.

3 Asistensi Perencanaan Daerah Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas pusat dalam rangka pendampingan perencanaan pemberdayaan sosial terhadap KAT di 10 lokasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada semester II.

4 Pendalaman Kegiatan Pemberdayaan KAT Pendalaman Kegiatan Pemberdayaan KAT Tahun 2016 dilaksanakan sebagaitindak lanjut dari kegiatan hasil pertemuan yang dilaksanakan dengan Kementerian lain. Kegiatan ini berupa Rapat dalam kantor diluar jam kerja yang dilaksanakan sebanyak 3 kali yang diikuti 30 peserta dari lintas sektor. Dilaksanakan pada triwulan II.

5 Koordinasi Program Pemberdayaan KAT Kegiatan ini dilaksanakan oleh petugas pusat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberdayan sosial terhadap KAT di 10 lokasi. Kegaiatan ini dlaksanakan pada semester I dan II.

6 Pendampingan Uji Petik dan Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendampingi auditor melaksanakan uji petik dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan di 12 lokasi KAT. Kegaiatan ini dlaksanakan pada semester I dan II.

7 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Dit. Pemberdayaan KAT

Pengadaan perangkat pengolahan data dimaksudkan sebagai usaha penunjang operasional tugas-tugas melalui sarana dan prasarana Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Kegiatan ini diperlukan agar fasilitas kerja pegawai dapat lebih memadai dan diharapkan agar dengan adanya kelengkapan sarana tersebut maka pegawai Dit.PKAT dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kegiatan ini dilaksanakan melalui proses Pengadaan Barang dan Jasa dengan metode Penunjukan Langsung kepada Pihak ketiga pada triwulan ke-II.

8 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Kegiatan ini dilaksanakan untuk menata arsip dan dokumen di Direktorat Pemberdayaan KAT sehingga diperlukan adanya sarana fisik yang mendukung upaya pelaksanaan Pemberdayaan KAT.


14

Kegiatan ini dilaksanakan melalui proses Pengadaan Barang dan Jasa dengan metode Penunjukan Langsung kepada Pihak ketiga pada triwulan II.

9 Penyusunan Administrasi Perkantoran Kegiatan ini dilaksanakan untuk penataan pegawai melalui kegiatan Sasaran Kinerja Pegawai dan Standar Operasional Prosedur yang menjelaskan tentang tugas, fungsi dan tanggung jawab pegawai Direktorat Komunitas Adat Terpencil kegiatan ini dilaksanakan melalui Rapat dalam kantor yang dilaksanakan 2 kali sebanyak yang diikuti oleh 20 peserta dari unsur terkait di lingkungan Kementerian Sosial RI dilaksanakan pada tiwulan I.

10 Sosialisasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Tujuan pemeriksaan untuk menilai efekivitas serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap persiapan, proses dan pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kegiatan diikuti oleh unsur terkait dilingkungan kementerian Sosial dilaksanakan pada Tri wulan II.

11 Pembekalan Petugas Pusat dalam Pemberdayaan KAT Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan bimbingan dan motivasi kepada semua pegawai Komunitas Adat Terpencil dan pegawai lintas unit yang bersinergi kegiatan ini diikuti oleh pegawai dilingkung an Kementerian Sosial dilaksanakan pada triwulan II.

12 Pelaksanaan Rakor PKAT Tujuan untuk mensinergikan kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil pusat dan daerah agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, kegiatan diikuti oleh peserta 23 propinsi terdiri dari 3 orang nara sumber, 43 orang peserta dari lingkungan Kementerian Sosial yang akan dilaksanakan pada triwulan II.

B. PERSIAPAN PEMBERDAYAAN KAT Persiapan Pemberdayaan KATdilaksanakan melalui serangkaian kegiatan identifikasi dan analisis terhadap persiapanpelaksanaan Pemberdayaan KAT yang terdiri dari penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang persiapan pemberdayaan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1

Penyusunan Juknis Pemberdayaan Sosial terhadap KAT Tahun 2017 Petunjuk Teknis Pemberdayaan Sosial terhadap KAT Tahun 2017disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan KATyang dilaksanakan di Pusat, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Kegiatan ini berupa Rapat dalam kantor diluar jam kerja yangdilaksanakan sebanyak 3 kali yang diikuti 20 peserta dari unsur terkait di lingkungan Kementerian Sosial RI. Dilaksanakan pada triwulan I.


15

2

Pertemuan Persiapan Pemberdayaan KAT 2017 Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka persiapan perlaksanaan pemberdayaan tahun 2017 dengan mengundang peserta dari provinsi, kabupaten dan pusat. Diikuti sebanyak 72peserta yang terdiri dari: ▪ 1 orang Kabid Dayasos dan 1 orang Kasie Pemberdayaan KAT dari 23 Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi. ▪ 1 orang utusan Perguruan Tinggi dari 23 Provinsi yang menjadi Tim Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan. ▪ 1 orang Kabid Dayasos dari 6 Kabupaten Penerima Dana Tugas Pembantuan Kabupaten. ▪ 20 orang Peserta Pusat Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan Iselama 4 hari di Jawa Barat.

3

Penyusunan Buku Profil Pemberdayaan KAT 2017 c . Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan gambaran kepada unit teknis dilingkungan Kementerian Sosial, Instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten tentang lokasi KAT yang akan mendapatkan program Pemberdayaan KAT pada tahun berjalan. Kegiatan ini berupa Rapat dalam kantor diluar jam kerja yang dilaksanakan sebanyak 2 kali, diikuti 20 peserta dari unsur; Kementerian Sosial. Dilaksanakan pada triwulan I.

4

Pelaksanaan Pemantapan Persiapan Pemberdayaan bagi Tim PA-SK d Pusat dan Daerah. . Kegiatan ini merupakan pemantapan supervisor pusat dan petugas pelaksana di provinsi dalam rangka pelaksanaan kegiatan PA-SK. Bentuk kegiatan ini adalah simulasi PA-SK yang mencakup pengkajian instrumen, aplikasi instrumen di pemukiman penduduk sekitar tempat kegiatan dan outbond guna memantapkan kondisi dan pemahaman para supervisor pusat dan petugas provinsi dalam kegiatan PA-SK di lokasi KAT. Peserta kegiatan ini adalah 42 orang yang terdiri atas 24 orang supervisor pusat dan 1 orang pelaksana KAT dari 18 provinsi yang melaksanakan PA-SK pada tahun 2017. Dilaksanakan pada triwulan I selama 4 hari di Jawa Barat.

5

Semiloka Daerah e . Kegiatan ini merupakan kegiatan presentasi pembahasan hasil studi kelayakan untuk mendapatkan saran dan pertimbangan terhadap rencana awal pemberdayaan KAT. Kegiatan ini dilaksanakan setelah Daerah melaksanakan Pemetaan Sosial, Penjajagan Awal dan Study kelayakan. Dinas Sosial Provinsi bersurat kepada Kementerian Sosial RI cq Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, jika telah siap melaksanakan Semiloka Daerah dengan ketentuan seluruh kelengkapan hasil PA-SK terkumpul dan telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten tempat diselenggarakannya kegiatan Semiloka Daerah. Bentuk kegiatan ini adalah perjalanan dinas Pejabat Kemensos sebagai narasumber 1 (satu) orang dan pendamping pusat 1 (satu) orang. Diikuti pula oleh 1 orang narasumber provinsi (Ketua Tim), 1 orang narasumber kabupaten dan 20 orang peserta dari Pokja KAT dan lintas sektor Kabupaten. Kegiatan


16

dilaksanakan di 18 lokasi (kabupaten) dimulai pada akhir Triwulan II, setelah kegiatan PA-SK selesai dilaksanakan. Penyusunan Laporan Dan Presentasi Hasil Penjajagan Awal, Studi Kelayakan dan Semiloka Daerah Tahun 2017.

6

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun bahan kelengkapan administrasi dalam rangka pelaksanaan Pemberdayaan KAT yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Sekaligus mematangkan data lokasi hasil PA-SK dan Semiloka Daerah yang disampaikan oleh petugas supervisor pusat, sebagai persiapan pelaksanaan kegiatan Semiloka Nasional Calon Lokasi Pemberdayaan KAT Tahun 2017. Kegiatan inidiikuti oleh 25 orang peserta pusat dan dilaksanakan pada triwulan III setelah kegiatan semiloka daerah selesai dilaksanakan. Semiloka Nasional Calon Lokasi Pemberdayaan KAT Tahun 2017 f . Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukkan dan kesepakatan

7

tentang calon lokasi yang akan diberdayakan pada tahun 2018berdasarkan hasil pelaksanaan PS, PA-SK dan Semiloka Daerah. Peserta kegiatan ini adalah 25 orang peserta pusat dan 1 orang petugas provinsi dan Ketua Tim Persiapan dari 18 provinsi dan 6(enam) orang darikabupaten penerima dana Tugas Pembantuan yang telah melaksanakan PA-SK pada tahun 2017. Dilaksanakan pada triwulan III di Makasar, Sulawesi Selatan, setelah kegiatan Penyusunan Laporan Dan Presentasi Hasil PA-SK dan Semiloka Daerah Tahun 2017 selesai dilaksanakan. Revieuw Database Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil g . Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pemutakhiran data base KAT 2015-2019 yang belum diberdayakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan penjajagan awal dan studi kelayakan. Demi mendapatkan hasil revieuw database yang tepat, diharapkan pihak Dinas Sosial Provinsi dapat berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten dalam menetapkan data lokasi KAT hasil revieuw. Peserta kegiatan berjumlah 25 orang, Narasumber Pusat 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang kasie yang menangani KAT dari 24 provinsi. Dilaksanakan selama 4 (empat) hari di Jakarta pada Triwulan III.

8

C. PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KAT

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Komunitas Adat Terpencil dilakukan untuk mencapai perubahan perilaku dan meningkatkan kapasitas, serta keterampilan bagi warga KAT sesuai potensi dan sumber daya yang ada.Melalui pemberdayaan SDM, diharapkan KAT mampu mengakses berbagai pelayanan dan kebutuhan-kebutuhan sosial dasarnya. Sehubungan dengan itu, maka kegiatan-kegiatan pengembangan SDM disusun secara berkesinambungan, dan terkait satu sama lain sesuai dengan dinamika dan perubahan atau kemajuan yang dicapai. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu:

1

Pengembangan Kapasitas Pendamping Sosial KAT Pengembangan Kapasitas Pendamping Sosial KAT Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kepribadian tenaga pendamping sosial KAT sehingga mampu melakukan tugas dan fungsi pendampingan.Peserta terdiri dari pendamping KAT tahun pertama Tahun 2017 sebanyak 40 peserta. Dilaksanakan pada awal triwulan I di Jawa Barat. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan KAT Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun 2017

17

2

Peningkatan Keterampilan Warga Komunitas Adat Terpencil Kegiatan ini dilaksanakan untukmengembangkan pemahaman, pengetahuan serta pola interaksi sosial diantara mereka terkait dengan pranata sosial,peralatan dan teknologi,geografis,mata pencaharian,pengembangan potensi, pendidikan, pola hidup bersih dan sehat dan akses pelayanan sosial dasar. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan warga KAT yang telah mengikuti kegiatan ini dapat mentransformasikan pengetahuan dan menyampaikan pemahaman kepada warga KAT lainnya di lokasi sehingga mereka memiliki semangat perubahan ke arah yang lebih baik, tidak hanya dalam polapikir, tapi juga kebiasaan dan gaya hidup keseharian. Peserta terdiri dari warga KAT sebanyak 30 orang dari lokasi pemberdayaan tahun I dan dilaksanakan pada Triwulan II di Bogor, Jawa Barat.

3

Pengembangan SDM KAT bagi Petugas, Pendamping dan Warga KAT Melalui Peningkatan Kapasitas Petugas Sosial KAT Kabupaten. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pembekalan kepada pejabat Eselon III di tingkat Kabupaten yang tugasnya berkaitan dengan Pemberdayaan KAT sebagai persiapan tahun akhir pemberdayaan sehingga diharapkan mereka lebih memahami serta mampu melaksanakan program Pemberdayaan KAT terutama berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai petugas KAT, sehingga mereka dapat mendayagunakan potensi diri untuk melakukan bimbingan pada pendamping dan warga KAT serta mampu melakukan tugas-tugas pemberdayaan lainnya guna mendukung upaya percepatan, efektifitas maupun efisiensi kegiatan pemberdayaan KAT di daerah. Peserta kegiatan ini berjumlah 28 orang dan Dilaksanakan awal Triwulan III di Provinsi Kalimantan Timur.

4

Bimbingan Teknis SDM Warga KAT di Lokasi Kegiatan ini ditujukan guna memberikan bekal kepada para warga komunitas adat terpencil tentang tata cara bersikap/berprilaku dan berorganisasi, sehingga diharapkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik dalam polapikir, kebiasaan dan tata kehidupan dengan mengajak keseluruhan komponen dalam masyarakat turut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Peserta berjumlah masing-masing 50 warga KAT di lokasi KAT dan dilaksanakan pada tiga lokasi yakni di Kabupaten Sarolangun, Merangin dan Tabalong Kalimantan Selatan di triwulan ketiga dan keempat.

5

Pendampingan Sosial KAT Profesional di Lokasi Kegiatan penempatan pendamping Sosial KAT Profesional di lokasi adalah bagian di dalam tahapan selanjutnya setelah dilaksanakan perekrutan pendamping sosial KAT profesional. Pada tahap ini, pendamping sosial KAT profesional yang telah terpilih akan ditempatkan di lokasi-lokasi KAT yang telah ditentukan di 20 lokasi KAT. Dengan kapabilitas yang dimiliki Pendamping Sosial KAT Profesional, diharapkan mereka mampu mensupport serta bersinergi bersama dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan KAT Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun 2017

18

pendamping sosial lokal serta pihak dari dinas sosial di provinsi dan kabupaten serta mampu menjalin jejaring dengan stakeholder serta bersama dengan warga KAT untuk memajukan kehidupan dan penghidupannya demi kesejahteraan bersama warga KAT.

D. PEMBERDAYAAN SOSIAL BUDAYA, EKONOMI DAN LINGKUNGAN Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Lingkungan dimaksudkan untuk menemukenali potensi dan sumber daya yang terdapat di lokasi pemberdayaan KAT, baik potensi Sosial Budaya, Ekonomi, maupun sumber daya alam/lingkungan. Potensi dan sumberdaya tersebut selanjutnya dapat dikembangkan secara optimaldalam upaya meningkatkan taraf kehidupan warga KAT di lokasi.Untuk mendukung maksud tersebut, maka pemberdayaan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan KAT dilaksanakan melalui beberapa kegiatan berikut: 1

Penyusunan dan Pencetakan Panduan Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Lingkungan Kegiatan penyusunan dan pencetakan panduan ini dilaksanakan dalam upaya membangun kesamaan pemahaman dan langkah, baik secara administratif maupun teknis bagi para pelaksana dan unsur yang terlibat pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan KAT. Kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan I. Peserta kegiatan terdiri dari: 2 orang narasumber, 2 orang panita, 23 orang tim penyusun.

2

Penyusunan Juklak Bantuan Stimulan Pemberdayaan Ekonomi dan Lingkungan Kegiatan penyusunan juklak bantuan stimulan pemberdayaan ekonomi dan lingkungan disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dan lingkungan KAT melalui bantuan stimulan, dimana dalam kegiatan pemberdayaan tersebut, warga akan mendapatkan akses bantuan stimulan yang dilaksanakan secara swakelola. Bantuan stimulant yang diberikan sebagai motivasi bagi warga dalam mengoptimalkan potensi dan sumber daya dalam upaya pemenuhan kebutuhan di lokasi. Kegiatan penyusunan inidilaksanakan bulan Pertama Triwulan 1 dan diikuti oleh 2 orang narasumber, 2 orang panitia dan 20 orang tim penyusun.

3

Penyusunan dan Pencetakan Juknis Kegiatan Bimbingan Sosial dan Motivasi Secara Terpadu Petunjuk teknis kegiatan bimbingan sosial dan motivasi secara terpadu sebagai panduan bagi pelaksana tugas bimbingan sosial dan motivasi secara terpadu di lokasi, dimana dalam pelaksanaan kegiataan bimsos dan motivasi secara terpadu ini memuat tentang materi baik bersifat keterampilan teknis maupun nonteknis tentang pemberdayaan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Pelaksananan bimsos dan motivasi secara terpadu ini sebagai transfer knowledge kepada warga KAT yang akan mengoptimalkan bantuan stimulant sebagai implementasi keterampilan yang dimiliki. Peserta kegiatan penyusunan petunjuk teknis ini terdiri dari: 2 orang narasumber, 2 orang panitia dan 18


19

orang tim penyusun. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan I, sebelum warga penerima mengakses bantuan stimulan. 4

Penyusunan Instrumen Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi dan Lingkungan Melalui Bantuan Stimulan Instrumen pemantauan disusun sebagai alat (tool) pengumpul data bagi petugas untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan bantuan stimulan dalam proses pemberdayaan ekonomi dan lingkungan di lokasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada trimwulan ke II, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan 2 orang narasumber, 2 orang panitia dan 18 orang tim penyusun.

5

Pameran Seni Budaya KAT Tahun 2017 Kegiatan pameran seni budaya KAT dilaksanakan sebagai bentuk upaya penyebarluasan informasi kepada masyarat luas dan pihak-pihak terkait tentang keberadaan KAT dengan berbagai potensi seni dan budayanya melalui media pameran. Pameran Seni Budaya KAT mampu menjadi display informasi tentang KAT, Budaya KAT dan Program Pemberdayaaan kepada masyarakat luas. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan ke II, dilaksanakan bertepatan dengan event nasional.

6

Expo Budaya KAT Expo Budaya KAT dilaksanakan bertepatan dengan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN). HKSN menjadi moment yang tepat dalam upaya penyebarluasan informasi kepada masyarat luas dan pihak-pihak terkait tentang keberadaan KAT. Berbagai produk hasil kerajinan, kebudayaan berikut dokumentasi proses pemberdayaan ditampilkan dalam kegiatan Expo Budaya KAT tersebut.

7

Bimbingan Teknis Penguatan Keserasian Sosial KAT Tahun 2017 Kegiatan bimtek penguatan keserasian sosial bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan yang harmonis dan serasi antarwarga KAT dan antara warga KAT dengan masyarakat di luar komunitasnya. Kegiatan ini dilaksanakanmelalui pertemuan sosial di lokasi, dengan meningkatkan interaksi sosial antar warga KAT dan antar warga KAT dengan masyarakat di luar komunitas. Dalam akhir kegiatan bimtek dilaksanakan juga pembentukan forum warga sebagai media dalam menjaga interaksi sosial dan tata kehidupan dan pengidupan yang harmonis di lokasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan ke II.

8

Asistensi Kegiatan Bimbingan Sosial Dan Motivasi Secara Terpadu Asistensi kegiatan bimsos dan motivasi secara terpadu dilaksanakan besertaan dengan dengan kegiatan Bimbingan Sosial Dan Motivasi Secara Terpadu di lokasi tahun ke II pemberdayaan. Kegiatan ini sebagai bentuk memberikan asistensi terhadap tugas-tugas supervisor dan fasilitator di lapangan dalam upaya peningkatan keterampilan warga dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan pada triwulan ke I dan ke II. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan KAT Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun 2017

20

9

Rakor Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Lingkungan KAT Tahun 2017 Kegiatan rakor pelaksanaan pemberdayaan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan kat tahun 2017 dilaksanakan dalam rangka pengembangan program dan penguatan jaringan kerja dalam kegiatan pemberdayaan sosbud, ekonomi dan lingkungan KAT. Kegiatan ini akan melibatkan berbagai stakeholder pemberdayaan KAT, baik dari K/L, dunia usaha maupun praktisi dan akademisi. Kegiatan rakor dilaksanakan di Jakarta pada triwulan ke II.

10

Assesment Kebutuhan Sosial Budaya, Ekonomi dan Lingkungan KAT Kegiatan assessment dilaksanakan untuk menemukenali berbagi potensi dan sumber sosial budaya, ekonomi dan lingkungan KAT, berikut hambatan dan tantangannya. Hasil assessment ini dapat menjadi bahan dalam merumuskan kebutuhan warga di lokasi berikut metode pendayagunaan potensi dan sumber tersebut dalam pemenuhan kebutuhan. Kegiatan assemen ini dilaksanakan ini pada triwilan ke I dan Ke II, yang mengawali kegiatan bimsos dan bantuan stimulan bagi warga di 21 lokasi.

11

Pengolahan dan Penyusunan Laporan Hasil Assesment Kebutuhan Sosbud, Ekonomi dan Lingkungan KAT Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan penghimpunan, perumusan dan analisis data hasil assesment di masing-masing lokasi berdasarkan instrumen langsung ke lokasi KAT.Dengan demikian data hasil assesment kebutuhan yang ada di lokasi KAT tersebut terpenuhi untuk dapat ditindaklanjuti ke dalam kegiatan pemberdayaan sosbud, ekonomi dan lingkungan di 21 lokasi.

12

Pemantauan Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi dan Lingkungan Melalui Bantuan Stimulan Kegiatan pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana progress kegiatan yang sedang berjalan (on-going), hasil-hasil yang telah dicapai dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pemberdayaan Ekonomi dan Lingkungan melalui Bantuan Stimulan Tahun 2017. Kegiatan pemantauan ini dilaksanakan pada triwulan ke III dan IV.

13

Kunjungan Duta KAT Ke Lokasi Pemberdayaan Kunjungan duta KAT ke lokasi dilaksanakan sebagai upaya atensi dalam mengingkatkan kepedulian sosial masyarakat dalam pemberdayaan KAT, khususnya pihak-pihak terkait, baik intansi/lembaga, dunia usaha maupun civil society. Melalui kegiatan ini diharapkan stakeholder pemberdayaan KAT dapat memberikan kontribusi secara optimal terhadap program pemberdayaan KAT. Kunjungan Duta KAT juga dilaksanakan terpadu dengan kunjungan kerja Pimpinan Kementerian Sosial.

14

Kunjungan Duta KAT Ke Perguruan Tinggi Kegiatan ini sebagai bentuk kampanye sosial terhadap upaya meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap keberadaan KAT sehingga dapat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan KAT Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun 2017

21

memberikan dukungan terhadap percepatan pemberdayaan KAT. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menghadirkan stakeholder dari berbagai unsur, baik dari unsur pemerintahan, dunia usaha, masyarakat, praktisi dan akademisi ke dalam suatu forum diskusi. 15

Identifikasi dan Advokasi Sosial Masalah PKAT Identikasi dan advokasi sosial masalah PKAT dilaksanakan dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak warga KAT dalam proses pemberdayaan. Kegiatan identifikasi dan advokasi dapat juga berupa pencegahan masalah melalui identifikasi potensi konflik/bencana sehingga tidak meluas maupun upaya perlindungan terhadap hak warga KAT dalam situasi konflik/bencana tersebut.

E. RUJUKAN, TERMINASI DAN EVALUASI

Kegiatan kerjasama kelembagaan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan untuk menjaring peran aktif, kontribusi dan kerjasama lintas Kementerian/Lembaga, Lintas Unit, Dunia Usaha serta masyarakat dalam program pemberdayaan KAT.Sedangkan kegiatan pemantauan evaluasi dan pelaporan dilaksanakan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan KAT agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan. Adapun kegiatannya sebagai berikut: 1

Penyusunan Buku Juknis Rujukan dan Terminasi Pemberdayaan KAT

a. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan kesamaan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan Evaluasi Pemberdayaan KAT (Rujukan dan Terminasi).

b. Kegiatan ini dilakukan oleh tim penyusun yang berjumlah 22 orang yang berasal dari unsur Direktorat PKAT dan unit kerja terkait. Kegiatan dilaksanakan pada triwulan II di Jakarta. 2

Penyusunan Buku Juknis Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan KAT

a. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyusun rambu-rambu dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan KAT baik dengan anggaran Dekonsentrasi Maupun Tugas Pembantuan.

b. Kegiatan ini dilakukan oleh tim penyusun yang berjumlah 22 orang yang berasal dari unsur Direktorat PKAT dan unit kerja terkait. Kegiatan dilaksanakan pada triw di Jakarta. 3

Pertemuan Tim Pakar Pemberdayaan KAT Kegiatan pertemuan Tim Pakar Pemberdayaan KAT melibatkan para pakar KAT yang kompeten dibidangnya masing-masing yang meliputi akademisi, praktisi, tenaga ahli dari kementerian dan lembaga terkait yang dilaksanakan secara periodik dengan membahas berbagai hal strategis dan aktual terkait dengan pemberdayaan KAT. Kegiatan ini membahas dan mengkaji berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan, isu-isu strategis, metode dan teknik dalam rangka percepatan dan perluasan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.Kegiatan ini diikuti sebanyak 35 orang peserta. D5ilaksanakan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III di Jakarta. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan KAT Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun 2017

22

4

Rakor Pokja Kabupaten

a. Kegiatan ini merupakan kegiatan pilihan yang pelaksanaannya tergantung keberadaan Pokja Pemberdayaan KAT tersebut di daerah. Jika daerah tersebut telah membentuk Pokja PKAT maka kegiatan dilaksanakan berupa pertemuan atau rapat dalam rangka merumuskan sinergi anggota Pokja PKAT pada lokasi pemberdayaan KAT. Kegiatan Rakor Pokja Pemberdayaan KAT baik di Provinsi maupun Kabupaten merupakan wahan sinerji, sinkronisasi dan integrasi program dari berbagai organisasi perangkat daerah, dunia usaha dan lembaga kesejahteraan Sosial.

b. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta dan dilaksanakan pada Triwulan II-III di 15 kabupaten yang mengusulkan pelaksanaan POKJA. 5

Penyusunan LAHUN dan LAKIN PKAT Tahun 2016

a. Menyusun Lahun 2016 Laporan tahunan PKAT merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih Direktorat PKAT dalam satu tahun selama 2016. Data dan informasi yang akurat tentang pemberdayaan KAT menjadi kunci dalam laporan tahunan PKAT. Isi dan laporan tahunan mencakup laporan realisasi keuangan dan fisik serta berbagai kendala dan rekomendasi untuk mengatasi masalah. Kegiatan ini diikuti 20 peserta dan dua narasumber akan dilaksanakan pada akhir Triwulan I di Jakarta.

b. Menyusun LAKIP KAT tahun 2016 Lakip adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan selama, satu tahun yaitu 2016. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Kegiatan ini diikuti 20 peserta dan 2 (dua) narsumber. Dilaksanakan pada akhir Triwulan I di Jakarta. 6

Monitoring Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi dan Kabupaten Monitoring merupakan peninjauan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan KAT pada tahun pertama 2017 untuk memantau dan memastikan pembangunan rumah atau pemukiman berjalan sesuai rencana baik yang di anggarkan melalui Dekonsentrasi maupun Tugas pembantuan. Kegiatan ini dilaksanakan seorang petugas pusat. Akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV di 30 lokasi (TP Provinsi) dan 5 lokasi (TP Kabupaten).

7

Penyusunan Laporan Monitoring Dekon dan TP Propinsi dan TP Kabupaten Penyusunan Laporan Hasil Monitoring Dekon dan Tugas Pembantuan di 22 provinsi dan 5 (lima) kabupaten dilaksanakan untuk membuat Laporan Hasil pelaksanaan program pemberdayaan KAT secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai aspek penilaian dan pengukuran baik keberhasilan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan KAT Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun 2017

23

maupun permasalahan yang dihadapi serta rekomendasi perbaikan, peningkatan dan keberlanjutan program di tahun berikutnya. Kegiatan ini diikuti 20 peserta dan 2 (dua) narasumber. Akan di laksanakan pada akhir triwulan IV di Jakarta. 8

Evaluasi Akhir Pemberdayaan KAT Purna Bina Kegiatan ini bermaksud untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan pemberdayaan KATEvaluasi Akhir merupakan peninjauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang telah memasuki tahap Purna Bina. Evaluasi akhir dilaksanakan untuk melihat pelaksanaan pemberdayaan KAT Purna Bina dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan/ketentuan yang berlaku. Kegiatan Evaluasi Akhir dilaksanakan pada triwulan II dan III di 24 Lokasi.

9

Pertemuan Nasional Evaluasi Purna Bina KAT Pertemuan Nasional Evaluasi Pemberdayaan KAT Purna Bina dilaksanakan untuk memberikan informasi terkait hasil evaluasi yang telah dilaksanakan pada 27 lokasi yang akan memasuki tahap purna bina, dari hasil pertemua tersebut diharapkan akan memunculkan komitmen terkait tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut. Peserta kegiatan ini adalah Kabid dari 23 provinsi dan 5 (lima) kabupaten. Dilaksanakan pada triwulan II di Jakarta.

10

Penyusunan Berita Acara Rujukan dan Terminasi P-KAT Penyusunan Laporan Evaluasi Akhir Pemberdayaan KAT Purna Bina dilaksanakan untuk membuat Laporan Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberdayaan KAT Purna Bina secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai aspek penilaian dan pengukuran baik keberhasilan maupun permasalahan dan hambatan yang dihadapi serta rekomendasi perbaikan, peningkatan dan keberlanjutan program Pemberdayaan KAT Purna Bina. Kegiatan ini diikuti 20 peserta. Akan dilaksanakan pada akhir triwulan IV di Jakarta.

11

Penyusunan Peraturan Bersama Kemensos, KLHK dan Kemen Agraria/BPN Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari ditandatanganinya MoU antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) yang memuat Pedoman Teknis mengenai pemberdayaan warga Komunitas Adat terpencil melalui penataan permukiman di dalam dan di luar kawasan hutan. Kegiatan ini diikuti 20 peserta. Dilaksanakan pada triwulan II di Jakarta.


24

BAB IV PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL MELALUI DANA DEKONSENTRASI

Provinsi memperoleh kewenangan dari Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil untuk melaksanakan kegiatan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pada tahun 2007, provinsi yang diberi kewenangan melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi berjumlah 23 provinsi, dan Tugas Pembantuan berjumlah 21 provinsi. Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil melalui Dana Tugas Pembantuan akan dibahas pada bab berikutnya. Kelompok Kegiatan Dekonsentrasi Berdasarkan Output Seiring dengan kebijakan Kementerian Keuangan RI tahun 2014 yang melakukan restrukturisasi pada tiap Kementerian/Lembaga maka program/kegiatan pemberdayaan KAT mengalami perubahan struktur program/kegiatan baik yang dibiayai melalui Dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan. Sebelumnya Pemberdayaan KAT merupakan programprioritas bidang dalam kelompok program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Sosial Lainnya. Sebagai catatan yang perlu untuk diperhatikan, terdapat 5 (lima) provinsi penerima Dana Dekonsentrasi yang pada tahun ini tidak mendapatkan alokasi kegiatan Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan (PA dan SK), dikarenakan masih banyaknya sisa lokasi hasil PA dan SK ditahun-tahun sebelumnya yang masih belum diberdayakan. Kelima provinsi dimaksud adalah Provinsi Papua, Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Maluku Utara. OUTPUT 2240.002 :LAYANAN PENYELENGGARAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (PKAT)

KEGIATAN

PEMBERDAYAAN

Komponen Kegiatan : Layanan Dukungan Kegiatan Dekonsentrasi untuk Pemetaan Lokasi Pemberdayaan a) Subkomponen Kegiatan :Tim Pelaksana Persiapan Pemberdayaan 1) Kelompok Akun untuk Terdiri atas 2 (dua) kelompok akun sebagai berikut : (a) Belanja Bahan (521211). Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis pakai) seperti, ATK, konsumsi, bahan cetakan, dokumentasi, spanduk, biaya fotokopi, yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional. (b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113). Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. 2) Maksud dan Tujuan (a) Maksud Tim Pelaksana Persiapan Pemberdayaan dimaksud untuk membentuk Tim yang berasal dari unsur akademisi, praktisi, dan petugas Dinas/instansi terkait yang akan melaksanakan beberapa tahapan kegiatan persiapan pemberdayaan KAT.


25

(b) Tujuan • Terwujudnya pemahaman yang sama diantara para anggota tim terhadap tujuan

yang ingin dicapai pada setiap tahapan persiapan pemberdayaan KAT yang saling terkait satu sama lain; • Tersusunnya pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim pada setiap kegiatan persiapan pemberdayaan KAT sesuai dengan kapasitas, kompetensi, serta tugas dan fungsi kelembagaan Dinas/instansi masing-masing; • Tersusunnya rencana jadwal / waktu pelaksanaan setiap tahapan kegiatan persiapan pemberdayaan KAT sehingga masing-masing anggota tim dapat mempersiapkan diri. 3) Tempat dan Waktu (a) Tempat Kegiatan ini dilaksanakan di Ibukota Provinsi. (b) Waktu Kegiatan dilaksanakan sebelum pelaksanaan Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan pada Triwulan I. 4) Tahapan (a) Persiapan (1) Kegiatan persiapan Tim Pelaksana Persiapan Pemberdayaan dilaksanakan oleh Panitia yang telah ditunjuk; (2) Panitia menyusun bahan/materi yang dibutuhkan Tim yang memuat data dan informasi profil calon lokasi pemberdayaan KAT yang termuat dalam database hasil kegiatan Pemetaan Sosial dan / atau rekomendasi Pemerintah Daerah setempat; (3) Anggota Tim yang ditunjuk adalah akademisi atau praktisi yang memiliki kualifikasi pengalaman dan komitmen tinggi dalam pemberdayaan KAT serta unsur petugas Dinas/instansi yang memiliki tugas dan fungsi yang terkait langsung dengan kewenangan memutuskan kontribusi program/kegiatan lembaganya pada lokasi-lokasi pemberdayaan KAT; (4) Pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi tentang Tim Pelaksana Persiapan Pemberdayaan KAT Tahun 2017 dengan komposisi sebagai berikut ;

• • • • • • •

Peneliti dari Perguruan Tinggi (Ketua Tim)

•

Dinas Sosial Kabupaten (Anggota)

Dinas Sosial Provinsi (Sekretaris Tim) Bappeda Provinsi/Kabupaten (Anggota Inti) BPN Provinsi/Kabupaten (Anggota Inti jika lokasi KAT di darat) Dinas Kehutanan (Anggota Inti jika lokasi KAT di darat) Dinas Kelautan dan Perikanan (Anggota Inti jika lokasi KAT di laut/pantai) Dinas/instansi Provinsi/Kab yang sesuai mata pencaharian warga KAT (Anggota)


26

(5) Penyampaian undangan pertemuan Tim yang ditanda tangani Kepala Dinas Sosial Provinsi yang dilampiri Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi tentang Tim Pelaksana Persiapan Pemberdayaan KAT Tahun 2017, ditembuskan kepada Ketua Pokja PKAT yaitu Sekda Provinsi/Kabupaten dan Penanggung jawab Pokja PKAT yaitu Gubernur/Bupati setempat serta Direktorat Pemberdayaan KAT; (6) Pembentukan tim pelaksana persiapan pemberdayaan diharuskan mengundang perwakilan dari Dinas/instansi Sosial Kabupaten calon lokasi pemberdayaan KAT yang menjadi sasaran kegiatan tahapan persiapan pemberdayaan KAT. (b) Pelaksanaan (1) Penyampaian

Kepala Dinas Sosial Provinsi tentang Program/kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Provinsi setempat, termasuk rencana tahapan kegiatan persiapan pemberdayaan KAT tahun 2017; (2) Penyampaian Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi tentang Tim Pelaksana Persiapan Pemberdayaan KAT Tahun 2017, ditembuskan ke Direktorat Pemberdayaan KAT; (3) Pembahasan bahan/materi setiap tahapan kegiatan baik berupa data dan informasi profil calon lokasi pemberdayaan KAT, instrumen/pedoman pengumpulan data, serta inventarisasi dokumen-dokumen yang dibutuhkan di lapangan. (4) Penjelasan tentang pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim pada setiap kegiatan persiapan pemberdayaan KAT sesuai dengan kapasitas, kompetensi, serta tugas dan fungsi kelembagaan Dinas/instansi masing-masing; (5) Pembahasan tentang rencana jadwal / waktu pelaksanaan setiap tahapan kegiatan persiapan pemberdayaan KAT sehingga masing-masing anggota tim dapat mempersiapkan diri. (6) Rentang kendali pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Penyiapan menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran. (c) Pelaporan (1). Pembulatan hasil pertemuan berupa pembagian tugas dan tanggung jawab anggota tim, bahan/materi setiap tahapan kegiatan persiapan, dan identifikasi dokumen yang dibutuhkan di lokasi. (2). Penyusunan dan pendistribusian laporan hasil pertemuan kepada pihak-pihak terkait, ditembuskan ke Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. (d) Pengorganisasian (1) Penanggung jawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen di Provinsi. (2) Pelaksana adalah Kepala Bidang Dinas/Instansi yang membidangi PKAT. (e) Hasil yang Dicapai (1) Terbentuknya Tim Pelaksana Persiapan Pemberdayaan KAT melalui Surat Keputusan. (2) Tersedianya Pedoman Teknis untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim. (3) Tersedianya Rencana Kerja Tim.


27

b) Subkomponen Kegiatan : Penjajagan Awal dan Studi Kelayakan(PA dan SK) 1) Kelompok Akun Terdiri atas 3 (tiga) kelompok akun sebagai berikut : (a) Belanja Bahan (521211) Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis pakai) seperti, ATK, konsumsi, bahan cetakan, dokumentasi, spanduk, biaya fotokopi, yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional. (b) Belanja Perjalanan Biasa (524111) Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. (c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. 2) Maksud dan Tujuan

(a)

Maksud Menindaklanjuti data hasil Pemetaan Sosial KAT untuk menentukan calon lokasi tersebut termasuk lokasi KAT atau non KAT sesuai dengan instrumen yang memuat kriteria dan kategori KAT, serta mengidentifikasi masalah dan kebutuhan program jika lokasi tersebut ditetapkan sebagai lokasi KAT dengan kategori tertentu.

(b)

Tujuan • Menetapkan kategorisasi KAT atau Non KAT sesuai dengan instrumen dan data dukung lainnya yang memuat kriteria dan kategori KAT; • Terhimpunnya data etnografis yang meliputi berbagai pranata sosial-budaya sesuai dengan suku/sub suku warga lokasi kajian warga KAT; • Terhimpunnya data potensi dan sumber daya manusia dan lingkungan alam berdasarkan faktor-faktor kendala, hambatan, kekuatan, peluang dan potensi pengembangannya; • Tersusunnya rekomendasi yang memuat grand desain rencana pemberdayaan KAT sesuai dengan jangka waktu pemberdayaan, prioritas pemecahan masalah, program / kegiatan, serta pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses pemberdayaan.

3) Tempat dan Waktu (a) Tempat Kegiatan PA dan SK ini dilaksanakan pada calon lokasi pemberdayaan KAT yang menjadi prioritas daerah dengan mengacu pada database KAT 2015 – 2019 di daerah dan telah dilakukan Pemetaan Sosial terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah. (b) Waktu Kegiatan PA dan SK dilaksanakan selama 6 (enam) hari pada rentang waktu bulan Maret dan Mei 2017. Jika kegiatan PA (3 hari) pada lokasi tersebut disimpulkan merupakan lokasi KAT dan telah ditetapkan kategorinya maka Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan KAT Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun 2017

28

kegiatan PA dapat terus dilanjutkan SK (3 hari). Namun jika lokasi tersebut disimpulkan bukan lokasi KAT maka kegiatan SK tidak dapat dilanjutkan dan sisa biaya yang tersedia dikembalikan ke Kas Negara. Untuk itu, maka Dinas Sosial Provinsi agar serius memilih atau memprioritaskan calon lokasi pemberdayaan KAT hasil Pemetaan Sosial yang memiliki kecenderungan tinggi termasuk lokasi KAT, sehingga anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik. 4) Tahapan (a) Persiapan • Menyiapkan panduan, pedoman pengumpulan data / instrumen, data dukung serta keperluan administrasi dan personil yang akan dilibatkan dalam kegiatan PA dan SK; • Instrumen PA dan SK yang digunakan adalah Instrumen yang telah dilakukan penyempurnaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomer 186 Tahun 2014 • Koordinasi dengan Pemda Kabupaten yang menjadi sasaran calon lokasi pemberdayaan KAT tentang penyampaian jadwal kegiatan PA dan SK; • Penyampaian undangan kepada Tim PA dan SK; • Penyampaian undangan Supervisor Tim PA dan SK kepada Direktorat Pemberdayaan KAT Kementerian Sosial RI dengan menginformasikan waktu dan sasaran calon lokasi pemberdayaan KAT, serta melampirkan hasil pemetaan sosial. (b) Pelaksanaan • Jika dipandang perlu, sebelum Tim ke lokasi agar melakukan koordinasi/ audiensi dengan Pemda Kabupaten setempat, atau para pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan dan Desa untuk menjelaskan secara langsung maksud dan tujuan, waktu dan sasaran lokasi PA dan SK sehingga kegiatan tersebut mendapat dukungan; • Melakukan kontak awal dengan tokoh adat atau lembaga adat calon lokasi pemberdayaan KAT untuk memperoleh ijin dan dukungan; • Melakukan Penjajagan Awal (3 hari pertama) dengan melakukan pengamatan / observasi lapangan secara langsung yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota tim sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang mengacu pada Instrumen PA; • Jika kegiatan PA (3 hari pertama) lokasi tersebut disimpulkan merupakan lokasi KAT dan telah ditetapkan kategorinya maka kegiatan PA dapat terus dilanjutkan SK (3 hari berikutnya). Namun jika kegiatan PA (4 hari pertama) lokasi tersebut disimpulkan bukan merupakan lokasi KAT maka kegiatan SK tidak dapat dilanjutkan sehingga Tim agar mengakhiri kegiatan PA. • Jika kegiatan PA dilanjutkan kegiatan SK, selanjutnya Tim melakukan pengumpulan data dan informasi tentang masalah dan kebutuhan program/kegiatan pemberdayaan sesuai dengan pedoman pengumpulan data SK. (c) Pelaporan • Pengolahan dan analisis data/informasi kegiatan PA dan SK;


29

• Penyusunan laporan yang memuat data dan informasi yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam PA dan SK, serta rekomendasi grand desain pemberdayaan KAT; • Pendistribusian laporan hasil PA dan SK kepada pihak-pihak terkait. 5) Pengorganisasian (a) Penanggung Jawab Penanggung jawab teknis yaitu pada Dinas/Instansi Sosial Provinsi yang menangani Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. (b) Pelaksana Kegiatan PA dan SK dilaksanakan oleh tim yang terdiri atas: • Petugas dari Kementerian Sosial (Supervisor) • Peneliti dari Perguruan Tinggi (Ketua Tim) • Dinas Sosial Provinsi (Sekretaris Tim) • Bappeda Provinsi/Kabupaten (Anggota Inti) • BPN Provinsi/Kabupaten (Anggota Inti jika lokasi KAT di darat) • Dinas Kehutanan (Anggota Inti jika lokasi KAT di darat) • Dinas Kelautan dan Perikanan (Anggota Inti jika lokasi KAT di laut/pantai) • Dinas/instansi Provinsi/Kabupaten yang terkait dengan mata pencaharian warga KAT (Anggota) • Dinas Sosial Kabupaten (Anggota) • Pendamping Kecamatan (Anggota) • Pendamping Desa (Anggota). 6) Hasil Yang Dicapai Tersusunnya laporan hasil PA dan SK yang dilengkapi dengan data-data dukung lainnya, antara lain sebagai berikut : • Data by name by address yang tersusun berdasarkan urutan prioritas Kepala Keluarga (KK) yang akan diberdayakan untuk mengantisipasi tidak terpenuhinya jumlah KK yang akan diberdayakan di lokasi PA dan SK; • Rekomendasi program/kegiatan selama periode waktu proses pemberdayaan KAT sesuai dengan kategorisasi KAT, yaitu kategori I : 3 tahun pemberdayaan, kategori II : 2 tahun pemberdayaan, dan kategori III : 1 tahun pemberdayaan; • Jika Tim merekomendasikan pembangunan rumah bagi warga KAT, maka agar dibuat gambar rencana pemukiman dan rencana anggaran biaya (RAB) yang diketahui oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat; • Peta lokasi dari BPN dan Dinas Kehutanan setempat berikut keterangan yang menyatakan bahwa lahan/lokasi calon pemukiman warga KAT bukan daerah terlarang dan / atau tidak berada dalam posisi sengketa; • Rekomendasi dari Bupati setempat yang menyatakan ijin penggunaan lahan/lokasi calon pemukiman warga KAT karena bukan merupakan daerah terlarang dan / atau tidak berada dalam posisi sengketa; • Data dukung sebagaimana uraian di atas dilampirkan pada proposal rencana pemberdayaan KAT di lokasi PA dan SK.


30

c) Subkomponen Kegiatan: Penyiapan Kondisi Masyarakat (052) 1) Kelompok Akun Terdiri atas 3 (tiga) kelompok akun: (a) Belanja Bahan (521211)

Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis pakai) seperti, ATK, konsumsi, bahan cetakan, dokumentasi, spanduk, biaya fotokopi, yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional. (b) Belanja Perjalanan Biasa (524111)

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. (c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113)

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. 2) Maksud dan Tujuan (a) Maksud Kegiatan Penyiapan Kondisi Masyarakat (PKM) dimaksudkan sebagai wahana bimbingan sosial dan motivasi dalam rangka memantapkan kesiapan kondisi warga KAT dan warga sekitarnya sebelum memasuki tahapan proses pemberdayaan pada jangka waktu tertentu melalui rangkaian kegiatan sesuai pilihan-pilihan yang disepakati bersama. (b)

Tujuan • • •

Terwujudnya kesiapan calon warga binaan dan lingkungannya untuk menerima dan terlibat aktif selama periode waktu pemberdayaan. Tersosialisasinya berbagai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan melalui program/kegiatan pemberdayaan KAT. Terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuhnya kesadaran warga KAT dan pihak-pihak terkait, khususnya di tingkat lokal untuk berperan aktif dalam proses pemberdayaan.

(c) Tempat dan Waktu (1) Tempat Kegiatan PKM merupakan tindak lanjut dari kegiatan PA dan SK sehingga tempat pelaksanaannya pada calon lokasi pemberdayaan KAT yang telah dilakukan kegiatan PA SK untuk mempersiapkan proses pemberdayaan pada tahun berikutnya. (2) Waktu Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dalam rentang waktu bulan Juli hingga Agustus 2017 setelah pelaksanaan Semiloka Daerah.


31

(d) Tahapan (1) Persiapan • Menyiapkan panduan, bahan/materi bimbingan sosial dan motivasi, dan keperluan administrasi dan personil yang akan dilibatkan dalam kegiatan PKM; • Koordinasi/melibatkanPemda Kabupaten setempat. (2) Pelaksanaan • Melakukan kontak awal dengan tokoh adat atau lembaga adat untuk memperoleh ijin, kemudahan dan dukungan dalam melibatkan warga; • Melakukan bimbingan sosial dan motivasi baik kelompok (penyuluhan, diskusi, tanya jawab, simulasi) maupun perorangan (diskusi, dialog) untuk mendalami aspirasi dan pilihan kebutuhan warga KAT selama proses pemberdayaan nanti; • Jika dipandang perlu, dapat pula mensosialisasikan hasil Semiloka Daerah dan Nasional untuk mendapat umpan balik / respon dari warga KAT; • Melakukan pengamatan lapangan untuk memantau perubahan lingkungan calon lokasi pemberdayaan KAT; • Melengkapi dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan baik dari warga calon lokasi pemberdayaan KAT, pemerintahan Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten setempat. (3) Pelaporan Pertemuan PKM diakhiri dengan pembulatan, perumusan rekomendasi dan penyusunan risalah sebagai bahan pembuatan laporan, yang ditembuskan kepada Kementerian Sosial RI cq Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. (4) Pengorganisasian (a) Penanggung jawab Kegiatan adalah Pejabat Pembuat Komitmen. (b) Pelaksana Kegiatan adalah Dinas/instansi Sosial Provinsi yang membidangi pemberdayaan KAT yang melibatkan unsur-unsur petugas dari : • Petugas Dinas/instansi terkait Provinsi; • Petugas Dinas/instansi Sosial dan Dinas/instansi terkait Kabupaten; • Petugas Kecamatan dan Desa; • Peserta calon lokasi pemberdayaan KAT seperti tokoh adat, lembaga adat, warga KAT dan warga di sekitar lokasi KAT. (5) Hasil Yang Dicapai (a) Persamaan persepsi dan kesiapan kondisi warga KAT dan sekitarnya; (b) Tersosialisasikannya rencana program/kegiatan pemberdayaan; (c) Tersedianya data dan informasi serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan sebelum proses pemberdayaan berlangsung. d) Subkomponen Kegiatan : Bimbingan Sosial dan Motivasi Secara Terpadu (53) Pemberdayaan KAT pada prinsipnya bertumpu pada manusianya (people center development) melalui proses peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, dalam hal ini warga di lokasi pemberdayaan KAT.


32

Dalam peningkatan kapasitas warga KAT terdapat beberapa kemampuan yang perlu dimiliki warga KAT, berupa kemampuan warga dalam bidang sosial budaya, ekonomi dan lingkungan, dimana bidang tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan warga di lokasi. Kegiatan bimbingan sosial dan motivasi secara terpadu ini sebagai bentuk upaya meningkatan pengetahuan dan kemampuan warga dalam pendayagunaan potensi dan sumber daya secara optimal, diharapkan potensi tersebut dapat menjadi sumber dalam pemenuhan kebutuhan warga secara mandiri. Kegiatan bimbingan sosial dan motivasi secara terpadu ini sebelumnya diawali kegiatan assessment kebutuhan, dimana merupakan bagian suatu tahapan. Kegiatan bimbingan sosial dan motivasi secara terpadu juga dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan warga dalam pelaksanaan pemberdayaan ekonomi dan lingkungan melalui bantuan stimulan di lokasi. 1) Kelompok Akun Terdiri atas 3 (tiga) kelompok akun: (a) Belanja Bahan (521211) Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis pakai) seperti, ATK, konsumsi, bahan cetakan, dokumentasi, spanduk, biaya fotokopi, yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional. (b) Belanja Perjalanan Biasa (524111) Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. (c) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (524113) Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. 2) Maksud dan Tujuan (a). Maksud Peningkatan kapasitas warga KAT dalam bidang sosial budaya, ekonomi dan lingkungan dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki dalam pemenuhan kebutuhan di lokasi. (b). Tujuan • Warga dapat mengoptimalkan potensi dan sumber daya di lokasi pemberdayaan; • Warga dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki; • Warga KAT dapat membangun interaksi dan interelasi dengan masyarakat umum pada berbagai bidang kehidupan. 3) Tempat dan Waktu (a) Tempat Bimbingan sosial dan motivasi secara terpadu di laksanakan di lokasi pemberdayaan KAT tahun ke II dengan materi yang disesuaikan dengan hasil assessment kebutuhan warga KAT di lokasi. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan KAT Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun 2017

33

(b)

Waktu Bimbingan sosial dan motivasi secara terpadu dilaksanakan setelah kegiatan assement dilakukan sehingga merupakan bagian suatu tahapan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari, pada triwulan ke I.

4) Tahapan (a) Persiapan • Menyiapkan panduan, bahan/materi Bimbingan Sosial dan Motivasi Secara Terpadu dan keperluan administrasi dan personil yang akan dilibatkan dalam kegiatan PKM; • Koordinasi/melibatkanPemda Kabupaten setempat; • Penyampaian undangan Supervisor Pusat kepada Direktorat Pemberdayaan KAT Kementerian Sosial RI dengan menginformasikan waktu dan sasaran calon lokasi pemberdayaan KAT. (b) Pelaksanaan • Melakukan kontak awal dengan tokoh masyarakat/adat untuk memperoleh dukungan dalam melibatkan warga; • Bahan/materi Bimbingan Sosial dan Motivasi Secara Terpadu disesuaikan dengan hasil assessment kebutuhan warga, dimana dalam hasil assessment terdapat mencakup aspek sosial budaya, ekonomi dan lingkungan yang perlu mendapatkan penguatan. Selain itu, warga juga mendapatkan bimbingan sosial terkait pemanfaatan bantuan stimulan dalam pelaksanaan pemebrdayaan ekonomi dan lingkungan di lokasi; • Melakukan bimbingan sosial dan motivasi baik kelompok (penyuluhan, diskusi, tanya jawab, simulasi) maupun perorangan (diskusi, dialog) sesuai dengan bahan/materi atau modul yang telah disusun Direktorat PKAT atau Dinas/instansi terkait; (c) Pelaporan Peningkatan bimbingan sosial dan motivasi diakhiri dengan pembulatan, perumusan rekomendasi dan penyusunan rencana tindak lanjut secara partisipatif oleh warga dilokasi. 5) Pengorganisasian (a) Penanggung jawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen di Dinas/instansi Sosial Provinsi; (b) Pelaksana adalah Dinas/instansi Sosial Provinsi yang membidangi Pemberdayaan KAT; (c) Supervisor Bimbingan Sosial dan Motivasi Secara Terpadu; (d) Petugas Bimbingan Sosial dan Motivasi Secara Terpadu adalah para petugas dari Dinas/instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten, serta Dinas/instansi Provinsi/Kabupaten yang terkait dengan materi Bimbingan Sosial dan Motivasi Secara Terpadu maupun keterampilan sesuai kebutuhan warga lokasi KAT; (e) Petugas Kecamatan/Desa setempat. 6) Hasil Yang Dicapai • Terselenggaranya kegiatan Bimbingan Sosial dan Motivasi Secara Terpadudi lokasi yang dilaksanakan sebagai suatu proses tahapan dalam pemberdayaan sosial budaya, ekonomi dan lingkungan di lokasi pemberdayaan KAT tahun ke II; Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan KAT Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun 2017

34

• Terserapnya pengetahuan dan keterampilan oleh warga KAT dalam mendayagunakan potensi dan sumber lokal sebagai sumber pemenuhan kebutuhan; • Menguatnya modal sosial (social capital) KAT, sehingga mereka mampu mendayagunakan kearifan lokal, mengembangkan kelembagaan dan jaringan sosial. • Kesiapan sumber daya manusia (petugas, pendamping dan warga KAT) di lokasi sasaran untuk menerima dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanakan pemberdayaan ekonomi dan lingkungan KAT melalui bantuan stimulan. • Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan Bimbingan Sosial dan Motivasi Secara Terpadu. e) Sub Komponen Kegiatan: Pendamping Sosial kepada Warga Binaan KAT Sesuai Permensos Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Pendamping Sosial KAT terdiri atas (a) Pekerja Sosial Profesional, (b) Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau (c) Relawan Sosial. Selama ini yang menjadi Pendamping Sosial KAT berasal dari Relawan Sosial (dikenal sebagai Pendamping Sosial Lokal), antara lain kepala suku, tokoh adat setempat, tokoh pemuda setempat, tokoh masyarakat sekitar lokasi KAT bahkan Kepala Desa setempat. Pilihan ini dilakukan dengan asumsi mereka memiliki pemahaman kehidupan sosial budaya warga KAT dan memiliki komitmen untuk tinggal atau memantau pekembangan secara intensif proses pemberdayaan. Pendamping Sosial KAT agar diupayakan sedapat mungkin berasal dari unsur Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dan unsur Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) desa setempat sepanjang memenuhi kriteria yang termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Pendamping Sosial KAT Tahun 2012, antara lain :

• • • • •

Jenis kelamin laki-laki maupun perempuan; Pendidikan minimal SLTA atau yang sederajat; Berusia minimal 25 tahun; Berpengalaman tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; Sanggup tinggal atau menetap di lokasi pemberdayaan KAT selama penugasan.

1) Kelompok Akun

Terdiri atas 3 (tiga) kelompok akun : (a) Belanja Bahan (521211) Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis pakai) seperti, ATK, konsumsi, bahan cetakan, dokumentasi, spanduk, biaya fotokopi, yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional. (b) Honor Output Kegiatan (521213) Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, termasuk juga vakasi. Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output


35

Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun. (c) Belanja Perjalanan Biasa (524111). Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

2) Maksud dan Tujuan (a) Maksud

Pendampingan Sosial warga binaan KAT dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas fasilitasi dan mediasi warga KAT dengan berbagai pihak sehingga proses pemberdayaan dapat berlangsung dengan baik, serta memberikan bimbingan dan motivasi internal dalam rangka meningkatkan peran serta warga KAT selama proses pemberdayaan.

(b) Tujuan

• Terwujudnya iklim yang kondusif bagi warga KAT untuk menemukenali masalah dan menggali pemecahan masalah yang bertumpu pada kekuatan potensi dan sumber lokal; • Terselenggaranya proses pemberdayaan KAT baik yang diselenggarakan atas swadaya warga KAT maupun program/kegiatan dari Dinas/instansi terkait; • Terjalinnya komunikasi dan informasi berupa data dan informasi perkembangan warga KAT dengan penyelenggara program/kegiatan pemberdayaan KAT.

(c) Tempat dan Waktu

(1) Tempat Pendampingan Sosial warga KAT dilaksanakan pada semua lokasi pemberdayaan KAT baik tahun I, Tahun II, dan tahun III. (2) Waktu Masa penugasan Pendampingan Sosial warga KAT pada prinsipnya berlangsung selama proses pemberdayaan, namun untuk honor yang diterima Pendamping Sosial diberikan selama 10 bulan pada setiap tahun anggaran baik di lokas tahun I, tahun II, dan tahun III. (d) Tahapan

(1) Persiapan • Menyiapkan panduan, instrumen, dan keperluan administrasi rekrutmen Pendamping Sosial sesuai dengan jumlah atau kebutuhan lokasi pemberdayaan KAT; • Koordinasi dengan Dinas/instansi Sosial Kabupaten setempat tentang penyampaian kriteria dan prosedur rekrutmen tenaga Pendamping Sosial KAT; • Rekruitmen dan penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi tentang Penugasan Pendamping Sosial KAT sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam Pedoman Pendampingan KAT. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan KAT Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun 2017

36

(2) Pelaksanaan • Penempatan Pendamping Sosial KAT sesuai dengan masing-masing lokasi penugasan yang tertuang dalam SK Kepala Dinas Sosial Provinsi dan ditembuskan ke Direktorat Pemberdayaan KAT; • Pelaksanaan pendampingan sosial sesuai dengan tugas dan fungsi Pendamping Sosial di lokasi pemberdayaan KAT, antara lain melaksanakan tugas-tugas fasilitasi, mediasi, administrasi, dan pendampingan langsung kepada warga KAT dalam bentuk bimbingan dan motivasi; • Pendamping juga melaksanakan tugas-tugas mediasi dalam bentuk koordinasi dengan pihak-pihak kelembagaan pemerintah, masyarakat daan dunia usaha sebagai sistem sumber dalam pemberdayaan KAT. (3) Pelaporan Dalam pelaksanaan tugas pendampingan warga KAT, Pendamping Sosial membuat laporan untuk disampaikan kepada Dinas/Sosial Provinsi/Kabupaten dan pihak-pihak terkait. Laporan dimaksud meliputi: • Laporan Semester I (Juni 2017) berupa Monografi Lokasi; • Laporan Semester II (Desember 2017) berupa Monografi Lokasi; • Laporan Tahunan (Januari 2018) • Monografi Lokasi dalam bentuk buku disediakan oleh Direktorat PKAT. Data dan informasi monografi lokasi harus diisi dan diperbaharui oleh Pendamping KAT setiap 6 (enam) bulan sekali dan dikirim langsung ke Direktorat PKAT, tembusan fotocopy kepada Dinas/instansi Sosial Provinsi dan Kabupaten. Komponen laporan ini merupakan salah satu unsur penilaian Pendamping Sosial KAT Berprestasi. (4) Pengorganisasian • Penanggung jawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi. • Pelaksana adalah Dinas/instansi Sosial Provinsi yang membidangi pemberdayaan KAT. • Pendamping sesuai dengan jumlah pendamping yang ada pada pagu anggaran yang disediakan. (5) Hasil Yang Dicapai • KAT mampu menemukenali persoalan dan mengembangkan kemampuan serta motivasi dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. • KAT mampu memahami kondisi sosial budaya yang dihadapi KAT dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan dan penghidupan. • Tersedianya laporan hasil kegiatan pendampingan sosial. Komponen Kegiatan : Pelaksanaan Dukungan Teknis Kegiatan Dekonsentrasi a) Subkomponen Kegiatan : Administrasi Kegiatan Dekonsentrasi 1) Kelompok Akun Terdiri atas 2 (dua) kelompok akun sebagai berikut : (a) Belanja Bahan (521211) Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis pakai) seperti, ATK, konsumsi, bahan cetakan, dokumentasi, spanduk, biaya fotokopi, yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan KAT Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun 2017

37

(b) Honor Output Kegiatan (521213)

Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, termasuk juga vakasi. Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun. 2) Maksud dan Tujuan (a) Maksud • Mengendalikan pengelola dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang ada, baik yang menyangkut aspek administrasi maupun aspek teknis operasional. • Memperlancar terlaksananya seluruh kegiatan pemberdayaan KAT. (b) Tujuan

• Terwujudnya tertib administrasi kegiatan • Terwujudnya tertib operasional • Tercapainya indikator kinerja kegiatan

(c) Tempat dan Waktu (1) Tempat Dilaksanakan di Ibukota Provinsi (2) Waktu Administrasi kegiatan dilakukan selama 12 bulan, dari bulan Januari-Desember 2017. (d) Tahapan (1) Persiapan Kegiatan administrasi kegiatan dilaksanakan oleh pengelola yang telah ditunjuk sesuai dengan SK penetapan oleh KPA. (2) Pelaksanaan • Mekanisme administrasi kegiatan dikoordinasikan di bawah tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran dan secara administratif oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Dengan demikian seluruh penerimaan, pengeluaran serta pengajuan anggaran menjadi kewenangan dan tanggung jawab pejabat pembuat komitmen dibantu bendahara pengeluran dan staf. • Administrasi ini meliputi Belanja yang terkait dengan operasional kerja, yaitu honor untuk staf pelaksana kegiatan 12 bulan, honor panitia pengadaan barang dan honor panitia pemeriksa. • Setiap pengeluaran uang administrasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen.


38

(3) Pelaporan Pembuatan laporan secara berkala per bulan yang kemudian di laporkan kepada Direktorat Pemberdayaan KAT. (e) Pengorganisasian Pelaksana dan Penanggung Jawab administrasi kegiatan menjadi tanggung jawab PejabatPembuat Komitmen di Provinsi. (f) Hasil Yang Dicapai • Terdokumentasikannya seluruh kegiatan selama 12 bulan

• Terdokumentasikannya pertanggungjawaban kegiatan (SPJ). • Tersedianya naskah laporan kegiatan. b) Subkomponen Kegiatan : Penyusunan Program Pemberdayaan KAT 1) Kelompok Akun Terdiri dari 3 (tiga) kelompok akun yaitu: (a)

(b)

(c)

Belanja Bahan (521211) Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis pakai) seperti, ATK, konsumsi, bahan cetakan, dokumentasi, spanduk, biaya fotokopi, yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional. Honor Output Kegiatan (521213) Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti : honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, anggota dan staf sekretariat), Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, termasuk juga vakasi. Honor Output Kegiatan dapat digunakan untuk biaya honor yang timbul sehubungan dengan/dalam rangka penyerahan barang kepada masyarakat. Honor Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun. Belanja Perjalanan Biasa (524111) Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

2) Maksud dan Tujuan (a) Maksud Penyusunan program/kegiatan pemberdayaan KAT dimaksudkan sebagai masukan (input) bagi rencana pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan KAT tahun 2018 berdasarkan hasil rangkaian kegiatan persiapan pemberdayaan dan tahapan pemberdayaan tiap lokasi KAT secara berkesinambungan. (b) Tujuan

• Tersusunnya rencana program/kegiatan pemberdayaan KAT tahun 2018 sesuai dengan dokumen perencanaan, kebijakan dan prioritas daerah dalam pemberdayaan KAT;


39

• Terwujudnya kesinambungan pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan KAT sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan harapan warga lokasi pemberdayaan KAT; • Terwujudnya sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah dalam pemberdayaan KAT sesuai dengan target yang tertuang dalam RKP tahun 2018. (c) Tempat dan Waktu (1) Tempat Kegiatan ini dilaksanakan di Jakarta sebanyak 1 kali. (2)

Waktu Waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari pada rentang waktu bulan Juli – Desember 2017. (d) Tahapan (1) Persiapan • Penunjukan tim perencana khusus pemberdayaan KAT, berdasarkan SK KPA, yang dilaporkan pada Direktorat Pemberdayaan KAT. • Kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan Pemberdayaan KAT berkaitan dengan penjajagan/pendataan, analisis hasil studi kelayakan, penyusunan program dan kegiatan, pembuatan TOR, dan pembiayaan, pembahasan hingga pada penyusunan RKA-KL, dan dilaporkan pada Direktorat Pemberdayaan KAT. (2) Pelaksanaan • Penyusunan program dan rencana kerja dikoordinasikan pejabat yang membidangi perencanaan program pada Dinas/Instansi Sosial Provinsi yang bersangkutan. • Program dan Rencana Kerja yang disusun didasarkan atas hasil studi kelayakan yang telah disepakati antara Pusat dengan Daerah. • Penyusunan Program dan Rencana Kerja meliputi membuat TOR beserta alokasi anggaran, membahas dan finalisasi hasil. (3) Pelaporan Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan. (e) Pengorganisasian Kegiatan ini di bawah tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen di Provinsi. (f) Hasil Yang Dicapai

• Tersedianya program/kegiatan • Tersedianya usulan anggaran • Tersedianya Program dan Rencana Kerja.


40

BAB V PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil juga memberikan kewenangan kepada Provinsi dan Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan. Pada tahun 2017, jumlah provinsi yang melaksanakan Tugas Pembantuan berjumlah 21 (dua puluh satu) provinsi dan kabupaten yang melaksanakan Tugas Pembantuan berjumlah 6 (enam) kabupaten. Salah satu implementasi kebijakan teknis Direktorat Pemberdayaan KAT yaitu meningkatkan dan memeratakan pemberdayaan sosial yang lebih adil maka langkah strategis yang dilakukan untuk memicu dan memacu percepatan dan perluasan pemberdayaan KAT adalah penyelenggaraan pemberdayaan KAT melalui dana Tugas Pembantuan (TP) di Kabupaten. Namun demikian untuk tetap menjamin terselenggaranya pemberdayaan KAT secara baik dan benar maka Direktorat Pemberdayaan KAT telah menetapkan beberapa kriteria penetapan dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten sebagai berikut :

1. Aspek Kelembagaan a. Kabupaten tersebut memiliki kode satuan kerja Dinas/instansi Sosial yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI, yang memiliki tugas dan fungsi dalam pemberdayaan KAT baik yang dikelola dalam struktur organisasi setingkat eselon III dan/ atau IV. b. Dinas/instansi Sosial Kabupaten telah melakukan kegiatan Pemetaan Sosial yang menghasilkan data demografi terpilah (by name by address) jumlah kepala keluarga (KK) dan jiwa warga KAT serta data geografis (kondisi keterpencilan, status tanah/lahan pemukiman) yang sesuai dengan kriteria-kriteria KAT yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial tehadap Kounitas Adat Terpencil. c. Dinas/instansi Sosial Kabupaten memiliki sumberdaya manusia, sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat menunjang operasioanal pemberdayaan KAT di lapangan. d. Sumberdaya manusia yang sudah dibekali kemampuan pengelolaan Pemberdayaan KAT melalui Tugas Pembantuan agar diberikan kesempatan melaksanakan fungsi sampai tahun anggaran berjalan selesai. Kesiapan sumberdaya manusia ini diperkuat dengan penerbitan Surat Keputusan Pengelola Administrasi Kegiatan Tugas Pembantuan oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang ditembuskan ke Kementerian Sosial RI cq. Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Tepencil.

2. Aspek Komitmen Pemerintah Daerah a. Telah mengalokasikan anggaran kegiatan melalui APBD terhadap beberapa komponen kegiatan pemberdayaan KAT, baik pada tahap persiapan, pemberdayaan, maupun tindak lanjut Purna Bina. Dibuktikan dengan menyerahkan salinan (copy) DIPA/RKA-KL yang mencantumkan anggaran kegiatan pemberdayaan KAT kepada Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Tepencil. b. Adanya rumusan atau kesepakatan sinerji dan / atau sharing program dari Dinas/instansi SKPD Kabupaten setempat yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten setempat melalui wadah Kelompok Kerja (Pokja) Pemberdayaan KAT. Salinan (copy) rumusan atau kesepakatan dimaksud diserahkan kepada Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Tepencil. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan KAT Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun 2017

41

c. Tersedianya infrastruktur kelembagaan pemerintah dan swasta yang dapat bermitra dan bersinerji dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan KAT, baik dari unsur pemerintah/SKPD, perguruan tinggi maupun unsur swasta seperti dunia usaha, media massa dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Dibuktikan dengan dokumentasi hasil kemitraan dan sinerji berbagai unsur dimaksud dalam melaksanakan kegiatan Pemberdayaan KAT dan dikirimkan kepada Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Tepencil. d. Memiliki berbagai produk peraturan perundang-undangan daerah dan / atau kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan pemberdayaan KAT, sehingga dalam penyelenggaraanya memiliki landasan hukum yang kuat dan menjadi tanggung jawab bersama. Salinan (copy) peraturan perundang-undangan daerah dan / atau kebijakan pemerintah daerah dimaksud ditembuskan kepada Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Tepencil. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut maka pada tahun 2017, telah teralokasikan penyelenggaraan pemberdayaan KAT melalui dana Tugas Pembantuan (TP) kabupaten pada 6 (enam) Kabupaten sebagai berikut : 1) Kabupaten Bima, Provinsi NTB ; 2) Kabupaten Sumbawa, Provinsi NTB ; 3) Kabupaten Asmat, Provinsi Papua ; 4) Kabupaten Keerom, Provinsi Papua ; 5) Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat ; 6) Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Berdasarkann hasil evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan KAT melalui Dana Tugas Pembantuan (TP) Kabupaten pada tahun-tahun sebelumnya masih terdapat beberapa hal yang harus dibenahi sehingga dalam pengelolaannya akan terus dipantau efektifitas dan efisiensinya serta dicari solusi perbaikan terhadap kelemahan, baik dari aspek manajerial, mekanisme, sumberdaya manusia, struktur organisasi dan sarana prasarananya. Selain itu, hal yang paling mendasar adalah untuk menegaskan kembali komitmen daerah itu sendiri untuk mensukseskan penyelenggaraan pemberdayaan KAT yang bermuara pada percepatan pelayanan sosial (melalui pemberdayaan) dalam rangka peningkatan taraf kesejahteraan warga KAT. KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN BERDASARKAN OUTPUT Seperti halnya penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan KAT melalui Dana Dekonsentrasi maka kegiatan pemberdayaan KAT yang diselenggarakan melalui Dana Tugas Pembantuan pada tahun 2016 meliputi 1 (satu) output kegiatan fisik dan 1 (satu) non fisik, yaitu : 1. Sub Output kegiatan Fisik, meliputi : a. Warga Kat yang Memperoleh Bantuan Penataan Lingkungan Sosial KAT (2240.001.001). b. Warga Kat yang Memperoleh Bantuan Jaminan Hidup (2240.001.002). c. Warga Kat yang mendapat Bibit, Bantuan Peralatan Kerja, dan Peralatan Rumah Tangga (2240.001.003). 2. Sub Output kegiatan Non Fisik, meliputi : a. Pelaksanaan Dukungan Teknis Kegiatan Tugas Pembantuan (2240.001.004).


42

A. SUBOUTPUT 2240.001.001 : WARGA KAT YANG MEMPEROLEH BANTUAN PENATAAN

LINGKUNGAN SOSIAL KAT Sub Komponen Kegiatan: Bahan Bangunan Rumah (BBR) KAT a. Maksud dan Tujuan 1) Maksud Dimaksudkan sebagai stimulans (rangsangan) melalui bantuan bahan bangunan rumah untuk merehabilitasi / memperbaiki kondisi bangunan rumah dan penguatan warga KAT untuk tetap tinggal menetap di lokasi pemukiman. 2) Tujuan a) Terwujudnya rasa memiliki dan tanggung jawab KAT untuk menyediakan kebutuhan tempat tinggal yang layak huni. b) Terwujudnya kebersamaan dan tanggung jawab sosial diantara sesama KAT untuk saling membantu dalam membenahi kondisi rumah masing-masing. c) Terwujudnya suasana yang kondusif bagi peningkatan kualitas kehidupan warga KAT yang lebih nyaman, aman, dan sehat. b. Tempat dan Waktu 1) Tempat Lokasi pelaksanaan di lokasi pemberdayaan KAT tahun I untuk Kategori III sesuai yang tertuang dalam RKA-KL. 2) Waktu Kegiatan ini dilaksanakan selama 9 bulan dengan waktu disesuaikan dengan kontrak kerja di daerah. Harap diperhatikan jangka waktu pelaksanaannya utk menghindari terjadinya force majure dengan mempertimbangkan fakor kendala cuaca, musim, dan jalur transportasi yang sulit dijangkau, serta ketersediaan material / bahan bangunan rumah. c. Tahapan 1) Persiapan

• •

Koordinasi dan persiapan administrasi Panitia pelaksanaan lelang.

Pelaksanaan pelelangan pekerjaan penyediaan Bahan Bangunan Rumah (BBR). 2) Pelaksanaan • Metode yang digunakan dalam bantuan BBR ini adalah lelang pada pihak ketiga dalam hal pengadaan barang sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya. • Pemberdayaan KAT Tahun I (Pemukiman Baru) yang dilaksanakan sesuai rekomendasi hasil Studi Kelayakan tahun 2014. • Diberikan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberian bantuan fasilitas penunjang. Ketentuan, prosedur dan tata cara pengadaan dan penyaluran barang bantuan diatur berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015 perubahan keempat dari Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010. Rincian pemberdayaan tahun I berdasarkan jenis dan alokasi anggaran yang diserahkan dalam DIPA Tugas Pembantuan. 3) Pelaporan • Pelaporan pelaksanaan penyaluran Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR), perkembangan pelaksanaan dan penyusunan laporan.


43

• Catatan Penting : Harap diperhatikan kepada Pengelola dana Tugas Pembantuan Provinsi dan Kabupaten agar tertib dan disiplin menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan dalam bentuk formulir B04 (April) , B06 (Juni), B09 (September) dan B012 (Desember) kepada Direktorat PKAT untuk diteruskan kepada UKP4 (terlampir). • Membuat dan mengirim Berita Acara Serah Terima (BAST) Bahan Bangunan Rumah (BBR) yang diserahkan kepada warga KAT (terlampir) kepada Direktorat PKAT untuk diteruskan kepada UKP4. d. Pengorganisasian 1) Penanggung jawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2) Pelaksana Kegiatan adalah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015, maka dilaksanakan oleh pihak ke tiga. 3) Pihak ketiga adalah rekanan yang memenangkan proses lelang yang diselenggarakan oleh Panitia Lelang. 4) Panitia Lelang adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan proses lelang. e. Hasil Yang Dicapai

1) KAT mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap tempat tinggal yang layak huni.

2) Kebersamaan dan tanggung jawab sosial serta saling membantu dalam membenahi kondisi rumah masing-masing.

3) Suasana yang kondusif bagi peningkatan kualitas kehidupan KAT yang nyaman, aman dan sehat. f. Kelompok Akun Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang / Jasa (573112). Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain: Peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalian potensi dan sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha. Sub Komponen Kegiatan: Pembangunan Rumah Sederhana Bagi Warga KAT. a. Maksud dan Tujuan 1) Maksud Dimaksudkan sebagai stimulans (rangsangan) bagi warga KAT melalui bantuan pembangunan rumah sederhana, layak huni dan sehat dalam rangka penguatan warga KAT untuk tetap tinggal di lokasi pemukiman, baik di tempat asalnya maupun tempat baru. 2) Tujuan • Tersedianya rumah yang layak huni bagi KAT • Terwujudnya suasana yang kondusif bagi peningkatan kualitas kehidupan warga KAT yang lebih nyaman, aman, dan sehat. • Terciptanya iklim / suasana yang kondusif bagi warga KAT untuk lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat di luar lingkungannya.


44

• Terwujudnya pengembangan pemukiman dasar warga KAT yang secara bertahap dapat menjangkau aksesibilitas pelayanan sosial dasar sehingga secara bertahap pula terlepas dari keterpencilan. b. Tempat dan Waktu 1) Tempat Lokasi pelaksanaan di lokasi pemberdayaan KAT tahun I sesuai tertuang dalam RKA-KL. 2) Waktu Kegiatan ini dilaksanakan selama 9 bulan dengan waktu disesuaikan dengan kontrak kerja di daerah. Harap diperhatikan jangka waktu pelaksanaannya utk menghindari terjadinya force majure dengan mempertimbangkan fakor kendala cuaca, musim, dan jalur transportasi yang sulit dijangkau, serta ketersediaan material / bahan bangunan rumah. 3) Tahapan 1) Persiapan • Persiapan penujukan panitia pelaksanaan lelang. • Pelaksanaan pelelangan pekerjaan penyediaan Bahan Bangunan Rumah (BBR). 2) Pelaksanaan • Metode yang digunakan dalam bantuan BBR ini adalah lelang pada pihak ketiga dalam hal pengadaan barang sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati sebelumnya. • Pemberdayaan KAT Tahun I (Pemukiman Baru) yang dilaksanakan sesuai rekomendasi hasil Studi Kelayakan tahun 2014. • Diberikan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberian bantuan fasilitas penunjang. Ketentuan, prosedur dan tata cara pengadaan dan penyaluran barang bantuan diatur berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015 perubahan keempat dari Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010. Rincian pemberdayaan tahun I berdasarkan jenis dan alokasi anggaran yang diserahkan dalam DIPA Tugas Pembantuan. 3) Pelaporan • Pelaporan pelaksanaan pembangunan rumah bagi warga KAT, perkembangan pelaksanaan dan penyusunan laporan. • Catatan Penting : Harap diperhatikan kepada Pengelola dana Tugas Pembantuan Provinsi dan Kabupaten agar tertib dan disiplin menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan dalam bentuk formulir B04 (April) , B06 (Juni), B09 (September) dan B012 (Desember) kepada Direktorat PKAT untuk diteruskan kepada UKP4 (terlampir). • Membuat dan mengirim Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Rumah Sederhana yang diserahkan kepada warga KAT (terlampir) kepada Direktorat PKAT untuk diteruskan kepada UKP4. 4) Pengorganisasian a) Penanggung jawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) b) Pelaksana Kegiatan adalah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015, maka dilaksanakan oleh pihak ke tiga. c) Pihak ketiga adalah rekanan yang memenangkan proses lelang yang diselenggarakan oleh Panitia Lelang. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan KAT Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun 2017

45

d) Panitia Lelang adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan proses lelang. 5) Hasil Yang Dicapai a) Rumah yang layak huni bagi KAT b) Suasana yang kondusif bagi peningkatan kualitas kehidupan yang lebih nyaman, aman dan sehat. c) Iklim/suasana yang kondusif, sehingga KAT lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat di luar lingkungannya. d) Pengembangan pemukiman baru, sehingga secara bertahap akan mengurangi keterpencilan KAT. 6) Kelompok Akun Terdiri dari 2 (dua) kelompok akun yaitu : a) Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam akun lainnya dalam kelompok Akun Beban Barang Non Operasional. Beban Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya Crash Program. Beban Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. Beban Barang Non Operasional Lainnya tidak menghasilkan barang persediaan. b) Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang / Jasa (573112) Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain: Peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalian potensi dan sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha. Sub Komponen Kegiatan: Pemberian Bantuan Stimulan Sarana / Prasarana Lingkungan a. Maksud dan Tujuan 1) Maksud Pembangunan infrastruktur lingkungan warga KAT dimaksudkan sebagai peletakan dasar dalam mengembangkan lingkungan pemukiman warga KAT melalui penyediaan fasilitas/ sarana prasarana umum sesuai dengan kebutuhan dan dimanfaatkan secara bersama. 2) Tujuan a) Terwujudnya kesadaran dan motivasi KAT mengenal pentingnya memelihara kesehatan dan lingkungan yang bersih dan nyaman. b) Terwujudnya kesadaran dan motivasi untuk melaksanakan ibadah seseuai dengan agama dan keyakinannya. c) Terwujudnya komunikasi dan interksi sosial yang semakin kuat melalui pertemuan warga. d) Terwujudnya lingkungan permukiman yang nyaman dan aman serta terjadinya peningkatan produksitivitas KAT.


46

b. Tempat dan Waktu 1). Tempat Dilaksanakan di lokasi KAT yang telah ditetapkan. 2). Waktu Dilaksanakan mulai awal Februari sampai dengan Oktober 2014. Harap diperhatikan jangka waktu pelaksanaannya utk menghindari terjadinya force majure dengan mempertimbangkan fakor kendala cuaca, musim, dan jalur transportasi yang sulit dijangkau, serta ketersediaan material / bahan untuk pembangunan infrastruktur lingkungan warga KAT berupa sarana MCK, sarana ibadah, balai sosial dan alat penerangan. c. Tahapan 1) Persiapan Diberikan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberian bantuan fasilitas penunjang. Ketentuan, prosedur dan tata cara pengadaan dan penyaluran barang bantuan diatur berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015 perubahan keempat dari Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010. Rincian Pemberdayaan tahun I, II dan III berdasarkan jenis dan alokasi anggaran yang diserahkan dalam DIPA Tugas Pembantuan. 2) Pelaksanaan Metode kegiatan dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial adalah melalui lelang umum dengan melibatkan partisipasi warga KAT dalam Pelaksanaan Infrastruktur Lingkungan. 3) Pelaporan • Penyusunan laporan pelaksanaan terkait dengan mekanisme, kemajuan ,dan realisasi pembangunan infrastruktur lingkungan warga KAT berupa sarana MCK, sarana ibadah, balai sosial dan alat Penerangan sebagai administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan. • Catatan Penting : Harap diperhatikan kepada Pengelola dana Tugas Pembantuan Provinsi dan Kabupaten agar tertib dan disiplin menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan dalam bentuk formulir B04 (April) , B06 (Juni), B09 (September) dan B012 (Desember) kepada Direktorat PKAT untuk diteruskan kepada UKP4 (terlampir). • Membuat dan mengirim Berita Acara Serah Terima (BAST) Infrastruktur Lingkungan Warga KAT Berupa Sarana MCK, Sarana Ibadah, Balai Sosial dan Alat Penerangan yang diserahkan kepada warga KAT (terlampir) kepada Direktorat PKAT untuk diteruskan kepada UKP4. d. Pengorganisasian 1) Penanggung jawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 2) Pelaksana Kegiatan adalah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015, maka dilaksanakan oleh pihak ke tiga (Rekanan). 3) Pihak ketiga adalah rekanan yang memenangkan proses lelang yang diselenggarakan oleh Panitia Lelang. 4) Panitia Lelang adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan proses lelang. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan KAT Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun 2017

47

e. Hasil Yang Dicapai

1) Kesadaran dan motivasi KAT mengenai pentingnya memelihara kesehatan dan lingkungan bersih dan nyaman.

2) Kesadaran dan motivasi untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.

3) Komunikasi dan interaksi sosial yang semakin kuat melalui pertemuan warga. 4) Lingkungan pemukiman yang nyaman dan aman serta terjadinya peningkatan produktivitas KAT. f. Kelompok Akun Terdiri dari 2 (dua) Kelompk Akun yaitu : 1). Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas pengeluaran yang tidak dapat ditampung dalam akun lainnya dalam kelompok Akun Beban Barang Non Operasional. Beban Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya Crash Program. Beban Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. Beban Barang Non Operasional Lainnya tidak menghasilkan barang persediaan. 2). Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang / Jasa (573112). Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain: Peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalian potensi dan sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha. B. SUBOUTPUT 2240.001.002 : WARGA KAT YANG MENDAPAT BANTUAN JAMINAN

HIDUP Komponen Kegiatan: Bantuan Jaminan Hidup. a. Maksud dan Tujuan 1) Maksud Dimaksudkan sebagai pemberian jaminan hidup selama periode waktu pemberdayaan sehingga warga KAT dapat lebih fokus dalam mengikuti proses bimbingan mental, motivasi, dan kapasitas SDM lainnya. 2) Tujuan • Tersedianya kebutuhan pangan warga KAT yang berkesinambungan selama proses pemberdayaan sehingga kondisi dan ketahanan fisik dapat terjaga untuk berkatifitas sehari-hari. • Terwujudnya rasa aman bagi KK untuk mencukupi kebutuhan pangan anggota keluarganya sehingga mereka terlibat aktif selama proses pemberdayaan berlangsung.


48

b. Tempat dan Waktu 1) Tempat Pemberian bantuan jaminan hidup diberikan kepada warga KAT di lokasi-lokasi sesuai dengan hasil PA / SK Tahun 2015. 2) Waktu Dilaksanakan selama 9 bulan pada tahun 2015. Harap diperhatikan jangka waktu pelaksanaannya utk menghindari terjadinya force majure dengan mempertimbangkan fakor kendala cuaca, musim, dan jalur transportasi yang sulit dijangkau, serta ketersediaan material / bahan jaminan hidup. c. Tahapan 1) Persiapan Diberikan dalam bentuk pengadaan jaminan hidup warga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, prosedur dan tata cara pengadaan dan penyaluran barang bantuan yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015 perubahan keempat dari Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010. Rincian Pemberdayaan tahun I, II dan III berdasarkan jenis dan alokasi anggaran yang diserahkan dalam DIPA Tugas Pembantuan. 2) Pelaksanaan Pelaksanaan penyaluran Jaminan Hidup menggunakan metode melalui lelang umum dengan melibatkan partisipasi warga KAT dalam pelaksanaan pemberian jadup. Sasaran dalam penyularan bantuan ini ialah warga KAT di Lokasi Tahun I, II dan III sesuai dengan kategori KAT. 3) Pelaporan • Pelaporan pelaksanaan ini terkait dengan mekanisme pelaksaan, kemajuan pelaksanaan penyaluran Jadup serta administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan. • Catatan Penting : Harap diperhatikan kepada Pengelola dana Tugas Pembantuan Provinsi dan Kabupaten agar tertib dan disiplin menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan dalam bentuk formulir B04 (April) , B06 (Juni), B09 (September) dan B012 (Desember) kepada Direktorat PKAT untuk diteruskan kepada UKP4 (terlampir). • Membuat dan mengirim Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Jaminan Hidup yang diserahkan kepada warga KAT (terlampir) kepada Direktorat PKAT untuk diteruskan kepada UKP4. d. Pengorganisasian 1) Penanggung jawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2) Pelaksana Kegiatan adalah sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015, maka dilaksanakan oleh pihak ke tiga (Rekanan) 3) Pihak ketiga adalah rekanan yang memenangkan proses lelang yang diselenggarakan oleh Panitia Lelang. 4) Panitia Lelang adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan proses lelang.


49

e. Hasil Yang Dicapai • Kebutuhan pangan KAT yang berkesinambungan selama proses pemberdayaan, sehingga kondisi dan ketahanan fisik dapat terjaga untuk beraktifitas sehari-hari. • Rasa aman untuk mencukupi kebutuhan pangan anggota keluarganya sehingga mereka terlibat aktif selama proses pemberdayaan berlangsung. f. Kelompok Akun Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang / Jasa (573112) Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain: Peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalian potensi dan sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha. C. SUBOUTPUT 2240.001.003 : WARGA KAT YANG MENDAPAT BANTUAN BIBIT,

PERALATAN KERJA, DAN PERALATAN RUMAH TANGGA SubKomponen Kegiatan: Bantuan Peralatan Kerja, Peralatan Rumah Tangga, Bibit a. Maksud dan Tujuan 1) Maksud Bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman keras, dan sertifkasi lahan dimaksudkan sebagai sarana dan prasarana penunjang / pendukung selama proses pemberdayaan berlangsung yang disesuaikan dengan materi bimbingan dan motivasi warga KAT. 2) Tujuan

• Terwujudnya kemampuan KAT dalam kegiatan usaha ekonomi dan meningkatkan produktivitasnya.

• Terwujudnya kebiasaan dan cara-cara baru KAT dalam pemenuhan kebutuhan seharihari.

• Terwujudnya kesadaran KAT untuk pemanfaatan lahan guna pemenuhan kebutuhan dasar. b. Tempat dan Waktu 1) Tempat Dilaksanakan di lokasi KAT yang telah ditetapkan. 2) Waktu Dilaksanakan mulai awal Februari s/d Oktober 2014. Harap diperhatikan jangka waktu pelaksanaannya utk menghindari terjadinya force majure dengan mempertimbangkan fakor kendala cuaca, musim, dan jalur transportasi yang sulit dijangkau, serta ketersediaan material / bahan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, dan bibit tanaman. c. Tahapan 1) Persiapan Dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan sarana prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, prosedur dan tata cara pengadaan dan penyaluran barang bantuan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015 perubahan keempat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan KAT Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun 2017

50

dari Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010,. Rincian Pemberdayaan tahun I, II dan III berdasarkan jenis dan alokasi anggaran yang diserahkan dalam DIPA Tugas Pembantuan. 2) Pelaksanaan Metode kegiatan dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial adalah melalui lelang umum dengan melibatkan partisipasi warga KAT dalam pemberian bantuan peralatan kerja. 3) Pelaporan • Penyusunan laporan pelaksanaan terkait dengan mekanisme, kemajuan penyaluran bantuan peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman dan sertifikasi lahan sebagai administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan. • Catatan Penting : Harap diperhatikan kepada Pengelola dana Tugas Pembantuan Provinsi dan Kabupaten agar tertib dan disiplin menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan dalam bentuk formulir B04 (April) , B06 (Juni), B09 (September) dan B012 (Desember) kepada Direktorat PKAT untuk diteruskan kepada UKP4 (terlampir). • Membuat dan mengirim Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Peralatan Kerja, Peralatan Rumah Tangga, Bibit Tanaman dan Sertifikasi Lahan yang diserahkan kepada warga KAT (terlampir) kepada Direktorat PKAT untuk diteruskan kepada UKP4. d. Pengorganisasian 1) Penanggung jawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2) Pelaksana Kegiatan adalah sesuai dengan Perpres RI Nomor 70 tahun 2012, maka dilaksanakan oleh pihak ke tiga (Rekanan) 3) Pihak ketiga adalah rekanan yang memenangkan proses lelang yang diselenggarakan oleh Panitia Lelang. 4) Panitia Lelang adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan untuk melaksanakan proses lelang. e. Hasil Yang Dicapai

1) Kemampuan KAT dalam kegiatan usaha ekonomi dan meningkatkan produktivitas. 2) Kebiasaan dan cara-cara baru KAT dalam pemenuhan sehari-hari. 3) Kesadaran KAT untuk pemanfaatan lahan guna pemenuhan kebutuhan dasar. f. Kelompok Akun Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang / Jasa (573112). Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain: Peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalian potensi dan sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.


51

D. SUBOUTPUT 2240.001.004 : PELAKSANAAN DUKUNGAN TEKNIS KEGIATAN TUGAS

PEMBANTUAN Komponen Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan Tugas Pembantuan a. Maksud dan Tujuan 1) Maksud Dimaksudkan sebagai salah satu komponen pengendalian kegiatan pemberdayaan KAT untuk memastikan agar proses pemberdayaan KAT sesuai dengan rencana yang tercantum pada DIPA Tugas Pembantuan selama tahun berjalan. 2) Tujuan a) Diketahuinya tingkat kemajuan atau realisasi kegiatan dan keuangan setiap komponen kegiatan yang ada dalam DIPA Tugas Pembantuan Pemberdayaan KAT; b) Terdeteksinya sedini mungkin adanya hambatan/kendala dan penyimpangan baik administratif , untuk pencegahan dan perbaikan. c) Mengetahui ketepatan atau kesesuaian antara rencana awal dengan pelaksanaan di lapangan. b. Tempat dan Waktu 1) Tempat Lokasi pemberdayaan KAT baik tahun I, II, dan III (Purna Bina). 2) Waktu Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan dengan lokasi pada pemberdayaan KAT tahun I, tahun II dan tahun III. c. Tahapan 1) Persiapan • Penunjukan petugas pelaksanaan monitoring pelaksanaan Dekonsentrasi dan TP. • Pencetakan dan penggandaan instrument • Penyiapan instrument-instrumen monitoring. 2) Pelaksanaan • Kegiatan monitoring dan pengawasan program PKAT dilakukan dengan cara survey, observasi dan wawancara (disertai pedoman dan instrumen). • Pelaksanaan kegiatan monitoring dan pengawasan program PKAT dilakukan bersamasama antara petugas pusat dan daerah secara berkesinambungan. • Pelaksanaan Monitoring dan pengawasan dengan melakukan kunjungan Lapangan ke lokasi pemberdayaan KAT tahun I, II dan III. 3) Pelaporan • Penyusunan laporan dilakukan secara berkala pertriwulan dan dilaporkan kepada Direktorat Pemberdayaan KAT. • Catatan Penting : Harap diperhatikan kepada Pengelola dana Tugas Pembantuan Provinsi dan Kabupaten agar tertib dan disiplin menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan dalam bentuk formulir B04 (April) , B06 (Juni), B09 (September) dan B012 (Desember) kepada Direktorat PKAT untuk diteruskan kepada UKP4 (terlampir). d. Pengorganisasian 1) Penanggung Jawab adalah Pejabat Pembuat Komitmen


52

2) Pelaksana adalah yang membidangi pemberdayaan KAT, didukung oleh Tim Monitoring. 3) Tim Monitoring bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan dan hasil pemberdayaan KAT. Tim ini ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, terdiri dari unsur: • Pejabat eselon III • Pejabat eselon IV yang membidangi pemberdayaan KAT • Dari unsur Sub Dinas Bina program/Tata Usaha • Pejabat fungsional yang memiliki standar kompetensi monitoring dan pengawasan. e. Hasil Yang Dicapai 1) Tersedianya data dan informasi permasalahan, kendala dan kinerja pemberdayaan KAT. 2) Tersedianya laporan perkembangan pelaksanaan Tugas Pembantuan per triwulan. f. Kelompok Akun Terdiri atas 2 kelompok akun: 1) Akun Belanja Bahan (521211) Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis pakai) seperti, ATK, konsumsi, bahan cetakan, dokumentasi, spanduk, biaya fotokopi, yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional. 2) Akun Belanja Perjalanan Biasa (524111) Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Komponen Kegiatan: Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Tugas Pembantuan a. Maksud dan Tujuan 1) Maksud • Mengendalikan pengelola dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang ada, baik yang menyangkut aspek administrasi maupun aspek teknis operasional . • Memperlancar terlaksananya seluruh kegiatan pemberdayaan KAT. 2) Tujuan • Terwujudnya tertib administrasi kegiatan • Terwujudnya tertib operasional • Tercapainya indikator kinerja kegiatan. b. Tempat dan Waktu 1) Tempat Dilaksanakan di Ibukota Provinsi. 2) Waktu Administrasi kegiatan dilakukan selama 9 bulan efektif mulai dari bulan Januari sampai dengan September 2017. c. Tahapan 1) Persiapan Kegiatan administrasi kegiatan dilaksanakan oleh pengelola yang telah ditunjuk sesuai dengan SK penetapan oleh KPA. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan KAT Melalui Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Tahun 2017

53

2) Pelaksanaan • Mekanisme administrasi kegiatan dikoordinasikan di bawah tanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran dan secara administratif oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Dengan demikian seluruh penerimaan, pengeluaran serta pengajuan anggaran menjadi kewenangan dan tanggung jawab pejabat pembuat komitmen dibantu bendahara pengeluran dan staf. • Administrasi ini meliputi Belanja yang terkait dengan operasional kerja, yaitu honor untuk staf pelaksana kegiatan 12 bulan, honor panitia pengadaan barang dan honor panitia pemeriksa. • Setiap pengeluaran uang administrasi ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen. 3) Pelaporan • Pembuatan laporan secara berkala perbulan; • Catatan Penting : Harap diperhatikan kepada Pengelola dana Tugas Pembantuan Provinsi dan Kabupaten agar tertib dan disiplin menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan dalam bentuk formulir B04 (April) , B06 (Juni), B09 (September) dan B012 (Desember) kepada Direktorat PKAT untuk diteruskan kepada UKP4 (terlampir). d. Pengorganisasian Pelaksana dan Penanggung Jawab administrasi kegiatan menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen di Provinsi. e. Hasil Yang Dicapai • Terdokumentasikannya seluruh kegiatan. • Terselasaikan dan pengadministrasian pertanggungjawaban kegiatan (SPJ). • Tersedianya naskah laporan kegiatan. f. Kelompok Akun Terdiri dari 2 (dua) kelompok akun, yaitu : 1) Honor Operasional Satuan Kerja (521115) Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti, honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan penanda tangan SPM, Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Honor Staf Pengelola Keuangan, Honor Pengelola PNBP (honor atasan langsung, bendahara dan sekretariat), honor pengellola satuan kerja yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAK-BMN). Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan pembayaran honornya dilakukan secara terus menerus dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran. 2) Akun Belanja Bahan (521211) Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis pakai) seperti, ATK, konsumsi, bahan cetakan, dokumentasi, spanduk, biaya fotokopi, yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasional.


54

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberdayaan Sosial Terhadap KAT Melalui Kegiatan Pusat, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan ini merupakan acuan kerja bagi pelaksana kegiatan di pusat, provinsi dan kabupaten. Melalui petunjuk teknis ini diharapkan akan meminimalisir kesalahankesalahan para pelaksana kegiatan. Selain itu akan membantu pelaksana kegiatan dalam menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan. Pemberdayaan sosial terhadap KAT merupakan kegiatan yang dilaksanakan melalui prosedur dan tahapan yang sistematis. Oleh karena itu, di dalam petunjuk teknis ini diatur hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kegiatan secara rinci, baik terkait dengan aspek teknis maupun administratif. Pengaturan tersebut diharapkan tidak menimbulkan kesalahan persepsi para pelaksana kegiatan. Mengingat bahwa pemberdayaan sosial terhadap KAT ini senantiasa berhadapan dengan berbagai tantangan, maka implementasi petunjuk teknis ini memerlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, serta komitmen yang kuat pada para pengelola dan pelaksana kegiatan. Sebaik apapun petunjuk tekis , ketika komunikasi, koordinasi dan komitmen tidak dapat diwujudkan, maka akan sulit mencapai tujuan program secara optimal. Sebagaimana diketahui, bahwa anggaran dan lokasi pemberdayaan KAT setiap tahunnya tidak selalu sama dan dilaksanakan melalui penetapan lokasi dalam semiloka daerah dan semiloka nasional. Sehubungan dengan itu, setiap tahun Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpendil akan menyusun petunjuk teknis terkini dengan melakukan menyesuaian-penyesuaian seiring dengan perkembang di pusat dan daerah.


55

BAB I PENDAHULUAN. 1) Pembangunan rumah warga KAT : unit. 2) Bantuan bahan bangunan rumah : 378 unit

Recommend Documents