BAB I PENDAHULUAN 1.
Jelaskan istilah-istilah yang digunakan untuk hukum humaniter! Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya international humanitarian law applicable in armed conflict berawal dari istilah hukum perang (laws of war), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (laws of armed conflict), yang akhirnya pada saat ini biasa dikenal dengan istilah hukum humaniter.
2.
Bagaimana Haryomataram membagi hukum humaniter? Haryomataram membagi hukum humaniter menjadi dua aturan pokok, yaitu hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (Hukum Den Haag/The Hague Laws); dan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/The Geneva Laws).
3.
Bagaimana pula pemisahan hukum humaniter menurut Mochtar Kusumaatmadja? Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang menjadi Jus ad bellum yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata; dan Jus in bello yaitu hukum yang berlaku dalam perang. Dimana hukum ini dibagi lagi dalam dua hal yaitu hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (conduct of war) yang biasa disebut The Hague Laws; dan hukum yang mengatur perlindungan orangorang yang menjadi korban perang, yang biasanya disebut The Geneva Laws.
1
4.
Darimana asalnya hukum humaniter internasional? Hukum
Perikemanusiaan
Internasional
adalah
bagian
dari
hukum
internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara. Hukum internasional dapat ditemui dalam perjanjian-perjanjian yang disepakati antara negara-negara sering disebut traktat atau konvensi dan secara prinsip dan praktis negara menerimanya sebagai kewajiban hukum. Dalam sejarahnya hukum perikemanusiaan internasional dapat ditemukan dalam aturan-aturan
keagamaan
dan
kebudayaan
di
seluruh dunia.
Perkembangan modern dari hukum tersebut dimulai pada abad ke-19. Sejak itu, negara-negara telah setuju untuk menyusun aturan-aturan praktis, berdasarkan pengalaman pahit atas peperangan modern. Hukum itu mewakili suatu keseimbangan antara tuntutan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara. Seiring dengan berkembangnya komunitas internasional sejumlah negara di seluruh dunia telah memberikan sumbangan atas perkembangan hukum perikemanusiaan internasional. Dewasa ini hukum perikemanusiaan internasional diakui sebagai suatu sistem hukum yang benarbenar universal. 5.
Bagaimana pengertian hukum humaniter yang diberikan oleh Panitia Tetap Hukum Humaniter? Menurut Panitia Tetap Hukum Humaniter adalah keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.
6.
Apa yang dimaksud dengan Hukum Perikemanusiaan Internasional? Hukum Perikemanusiaan Internasional adalah seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian
2
bersenjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian dan membatasi cara-cara dan metode peperangan. Hukum Perikemanusiaan Internasional adalah istilah yang digunakan oleh Palang Merah Indonesia untuk Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian Law). Istilah lain dari Hukum Humaniter Internasional ini adalah "Hukum Perang" (Law of War) dan "Hukum Konflik Bersenjata" (Law of Armed Conflict). 7.
Jelaskan tiga asas yang dikenal dalam hukum humaniter! Dalam hukum humaniter dikenal tiga asas utama, yaitu asas kepentingan militer (military necessity) dimana pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan
keberhasilan
perang;
asas
perikemanusiaan
(humanity)
yang
mengharuskan pihak yang bersengketa untuk memperhatikan perikemanusiaan dan dilarang menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu; dan asas ksatriaan (chivalry) yaitu asas yang mengandung arti bahwa di dalam peperangan, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu daya dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang. 8.
Apakah yang menjadi tujuan hukum humaniter? Hukum humaniter tidak bermaksud untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Tujuan hukum humaniter diantaranya adalah memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu; menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh; mencegah dilakukannya perang secara
3
kejam tanpa mengenal batas. Yang terpenting adalah adanya asas perikemanusiaan. 9.
Jelaskan sejarah hukum humaniter pada zaman kuno! Pada masa ini para pemimpin militer memerintahkan pasukan mereka untuk menyelamatkan musuh yang tertangkap, memperlakukan dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil musuh, dan pada waktu penghentian permusuhan biasanya para pihak bersepakat memperlakukan tawanan perang dengan baik. Sebelum perang dimulai pihak musuh akan diberi peringatan terlebih dulu. Untuk menghindari luka yang berlebihan maka ujung panah tidak diarahkan ke hati musuh dan segera setelah ada yang terbunuh dan terluka pertempuran dihentikan hingga 15 hari. Praktek-praktek hukum humaniter yang pernah dilakukan oleh Bangsa Sumeria, Mesir Kuno, Bangsa Hittite dan India pada masa kepahlawanan Mahabarata.
10. Jelaskan sejarah hukum humaniter pada abad pertengahan! Pada abad pertengahan hukum humaniter dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama Kristen, Islam dan Prinsip Kesatriaan. Ajaran agama Kristen memberikan sumbangan penting dalam konsep perang adil. Agama Islam bisa dilihat dalam Surat Al Baqarah, Al Anfaal, Attaubah dan Al Hajj, yang memandang perang sebagai saran pembelaan diri, dan menghapuskan kemungkaran. Prinsip Kesatriaan yang berkembang pada abad pertengahan ini mengajarkan pentingnya pengumuman perang dan larangan penggunaan senjata-senjata tertentu. 11. Jelaskan perkembangan hukum humaniter pada zaman modern! Salah satu tonggak sejarah yang paling penting dalam perkembangan hukum humaniter adalah didirikannya Palang Merah dan ditandatanganinya Konvensi
4
Jenewa tahun 1864. Pada waktu itu, Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln meminta Lieber, seorang pakar hukum imigran Jerman, untuk menyusun aturan perang. Hingga akhirnya dikeluarkan Lieber Code yang dipublikasikan pada tahun 1863. Kode Lieber ini memuat aturan-aturan rinci pada semua tahapan perang darat, tindakan perang yang benar, perlakuan terhadap penduduk sipil, perlakuan terhadap kelompok orang-orang tertentu seperti tawanan perang, yang luka dan sebagainya. Pada masa ini sudah dikembangkannya aturan hukum humaniter dalam bentuk traktat-traktat umum yang ditandatangani oleh mayoritas negara-negara setelah tahun 1850.
5
BAB II SUMBER HUKUM HUMANITER 12. Apa saja yang menjadi sumber hukum internasional menurut Pasal 38 ayat(1) Statuta Mahkamah Internasional? Menurut Pasal 38 (1) yang menjadi sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun yang khusus; kebiasaan internasional; prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara beradab; dan keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya sebagai sumber hukum tambahan. 13. Jelaskan sumber hukum humaniter berdasarkan hukum Den Haag! Sumber hukum humaniter menurut hukum Den Haag ada beberapa, namun yang terpenting adalah hasil dari Konferensi Perdamaian I tahun 1899 dan Konferensi Perdamaian II tahun 1907. Pada Konferensi Perdamaian I tahun 1899 ada tiga konvensi yang dihasilkan yaitu Konvensi tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional; Konvensi tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat; dan Konvensi tentang Adaptasi Asas-Asas Konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1864 tentang hukum perang di laut. Sedangkan tiga deklarasi yang dihasilkan pada Konferensi Perdamaian I adalah melarang penggunaan peluru dum-dum; peluncuran proyektil dan bahan peledak dari balon; dan melarang penggunaan proyektil yang menyebabkan gas cekik dan beracun. Adapun Konferensi Perdamaian II menghasilkan 13 buah konvensi. 14. Bagaimana isi Kalusula SiOmnes yang ada dalam Konvensi IV Den Haag 1907? Dalam konvensi ini menghasilkan klausula yang dianggap penting yaitu Klausula SiOmnes yang isinya menyatakan bahwa Konvensi hanya berlaku 6
apabila kedua belah pihak yang bertikai adalah pihak dalam konvensi, apabila salah satu pihak bukan peserta konvensi, maka konvensi ini tidak berlaku. Hal ini dicantumkan dalam pasal 2 Konvensi IV Den Haag 1907. 15. Jelaskan sumber Hukum humaniter menurut hukum Jenewa! Sumber hukum humaniter menurut Konvensi Jenewa ada 4 yaitu keempat Konvensi Jenewa 1949 yaitu Konvensi tentang Perbaikan kondisi lukua dan sakit di dalam Angkatan bersenjata di medan perang; Konvensi tentang perbaikan kondisi bagi yang luka, sakit, dan korban kecelakaan kapal bagi Angkatan Bersenjata di laut; Konvensi yang berhubungan dengan perlakuan terhadap tawanan perang; dan Konvensi yang berhubungan dengan Perlindungan Orang Sipil pada saat peperangan. Selain itu juga dihasilkan 2 protokol tambahan. Baik Konvensi-Konvensi Jenewa maupun protocol tambahannya merupakan sumber utama hukum humaniter. 16. Apakah yang dimaksud dengan common articles? Dalam konvensi Jenewa, beberapa pasal diantaranya dipandang sangat penting dan mendasar sehingga perlu dicantumkan di setiap konvensi, baik diletakkan pada nomor pasal yang sama, maupun dirumuskan dengan redaksi atau isi yang sama atau hampir sama. Pasal-pasal inilah yang lazim disebut sebagai common articles. Common articles ini meliputi beberapa hal penting seperti ketentuan umum, ketentuan hukum terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan, dan ketentuan mengenai pelaksanaan dan ketentuan penutup. 17. Menurut Pasal 2 Konvensi Jenewa, Konvensi itu berlaku dalam keadaan apa saja? Pasal 2 menyebutkan bahwa Konvensi Jenewa berlaku dalam keadaan perang yang diumumkan; pertikaian bersenjata sekalipun keadaan perang tidak diakui;
7
dalam hal pendudukan sebagian atau seluruhnya, sekalipun pendudukan tersebut tidak mendapatkan perlawanan. 18. Bagaimana hubungan Pasal 2 Konvensi Den Haag mengenai Klausula SiOmnes dengan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949? Dalam Pasal 2 Konvensi Den Haag IV 1907 dicantumkan tentang Klausula SiOmnes yang menyebutkan bahwa Konvensi Jenewa hanya berlaku bila kedua pihak yang bertikai merupakan peserta konvensi, bila salah satu pihak bukan peserta konvensi maka dengan sendirinya konvensi tersebut tidak berlaku bagi pertikaian tersebut. Namun dengan adanya Pasal 2 Konvensi Jenewa, maka telah menghapuskan ketentuan Pasal 2 Konvensi Den Haag 1907. Artinya konvensi Jenewa tetap berlaku pada para pihak yang bersengketa walaupun salah satu pihak tersebut itu tidak menjadi peserta pada Konvensi Jenewa. 19. Siapakah yang dimaksud dengan negara pelindung menurut Konvensi Jenewa? Ketentuan mengenai keharusan adanya suatu negara pelindung dalam sengketa bersenjata internasional, diatur dalam pasal 8 Konvensi Jenewa I, II, III dan pasal 9 Konvensi IV. Walaupun demikian, dalam keadaan tersebut tidak tertutup
kemungkinan
bagi
organisasi
kemanusiaan
lainnya
untuk
melaksanakan tugas-tugas sosialnya, asalkan ada persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa itu sendiri. Apabila dalam keadaan tersebut tidak terpilih suatu Negara Pelindung yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa, maka negara-negara yang bersengketa dapat menentukan apa yang disebut dengan “Substitute” atau pengganti. Pengganti ini tidak lagi berupa negara, namun biasanya suatu organisasi internasional yang bersifat netral (tidak memihak).
8
20. Apa yang dimaksud dengan negara pelindung? Menurut Pasal 2 (c) Protokol I yang dimaksud dengan Negara Pelindung adalah suatu negara netral atau negara lainnya yang bukan menjadi pihak dalam pertikaian, yang telah ditunjuk oleh suatu pihak dalam pertikaian dan disetujui oleh pihak lainnya, dan negara tersebut telah menyetujui untuk melaksanakan
fungsi-fungsi
yang
dibebankan
kepadanya
berdasarkan
Konvensi dan Protokolnya. 21. Bagaimanakah mekanisme penunjukan “Substitute” menurut Pasal 5 Protokol? Sejak permulaan pertikaian, pihak yang bertikai wajib menjamin pengawasan dan pelaksanaan konvensi dan protokolnya dengan menerapkan system negara pelindung; Sejak permulaan itu, para pihak yang bertikai tanpa menundanunda menunjuk negara pelindung untuk melaksanakan ketentuan konvensi dan
protokolnya
serta
mengijinkan
negara
pelindung
melaksanakan
kegiatannya dan diterima oleh pihak lawan; Jika belum dapat ditentukan negara pelindung pada permulaan situasi, maka dapat ditunjuk negara pelindung, seperti ICRC atau badan lain sejenis untuk memberikan jasa-jasa baiknya kepada pihak dalam konflik untuk secepat mungkin menunjuk negara pelindung yang disetujui para pihak bertikai; Mediator dalam hal ini meminta para pihak untuk menyerahkan sekurang-kurangnya lima negara yang diusulkan sebagai negara pelindung dirinya sendiri dan sebagai pelindung pihak lawan, demikian juga dengan pihak lawan harus menyerahkan dua daftar negara pelindung. Berdasarkan daftar tersebut diharapkan mediator dapat mengusulkan satu negara sebagai negara pelindung yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak. Jika tidak dapat disetujui juga, maka dengan secepatnya
9
kedua pihak harus memperbolehkan ICRC atau organisasi internasional lainnya yang tidak berpihak untuk bertindak sebagai Substitute. 22. Apakah kewajiban utama dari Pihak Peserta mengenai pelanggaran berat (grave breaches)? Kewajiban utama yang berkaitan dengan pelanggaran berat yang harus dilakukan oleh pihak peserta konvensi adalah membuat undang-undang di tingkat nasional yang mengatur mengenai pelanggaran berat; mencari orang yang diduga melakukan pelanggaran berat; dan mengadili pelaku pelanggaran berat. 23. Apa saja yang termasuk dalam kategori Pelanggaran Berat menurut Konvensi I Jenewa? Menurut Konvensi I Jenewa pasal 50, yang termasuk pelanggaran berat adalah pembunuhan yang disengaja; penganiayaan atau perlakuan yang tidak berperikemanusiaan, termasuk percobaan biologis; menyebabkan dengan sengaja, penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan; dan pembinasaan yang luas dan tindakan pemilikan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum dan semena-mena. 24. Selain hukum Den Haag dan hukum Jenewa, apalagi yang menjadi sumber hukum humaniter? Selain kedua sumber utama tersebut, hukum humaniter juga mengenal sumber hukum lainnya seperti Protokol tambahan 1977 yang sering disebut sebagai hukum campuran karena selain mengatur perlindungan terhadap korban perang ada juga mengatur mengenai cara dan alat berperang. Selain itu ada juga beberapa asas umum yang diterima dalam hukum humaniter yaitu asas
10
bahwa pembajakan dihapus dan akan tetap dihapus; bendera netral melindungi barang-barang musuh; berang-barang netral di bawah bendera musuh tidak boleh disita; dan supaya mengikat, blokade harus efektif, artinya dilakukan oleh sesuatu kekuatan yang mencukupi untuk benar-benar mencegah mendekatnya kapal ke pantai musuh. 25. Apakah yang dimaksud dengan Klausula Martens? Klausula ini menentukan bahwa apabila hukum humaniter belum mengatur suatu ketentuan hukum mengenai masalah-masalah tertentu, maka ketentuan yang dipakai harus mengacu kepada prinsip-prinsip hukum internasional yang terjadi dari kebiasaan yang terbentuk diantara negara-negara yang beradab; dari hukum kemanusiaan; serta dari pendapat publik.
11
BAB III SARANA DAN METODE PERANG 26. Bagaimana perbedaan Lieber Code dengan Deklarasi St. Petersburg? Dokumen Lieber mengatur secara rinci mengenai aspek-aspek hukum dan kebiasaan perang di darat, mulai dari bagaimana perang seharusnya dilaksanakan sampai dengan bagaimana perlakuan yang harus diberikan kepada penduduk sipil; termasuk penduduk dalam kategori khusus seperti tawanan perang, yang terluka, dan sebagainya. Adapaun Deklarasi St. Petersburg merupakan suatu perjanjian internasional yang hanya mengatur mengenai suatu aspek saja dari peperangan, yakni mengatur mengenai persenjataan khususnya perkembangan proyektil-proyektil yang dapat meledak. 27. Apakah maksud dari Deklarasi St. Petersburg? Maksud utama dari deklarasi ini adalah membatasi penggunaan terhadap perkembangan persenjataan yang bersifat mudah menyala dan meledak. Hal ini disebabkan apabila penggunaan senjata tersebut ditujukan pada bangunanbangunan militer, maka akibat yang akan ditimbulkan akan cukup memberi arti. 28. Apakah yang menjadi peraturan dasar tentang metode dan sarana berperang? Ketentuan utama tentang metode dan sarana berperang terdapat dalam Konvensi Den Haag IV (1907), terutama Lampirannya yang berjudul “Regulations respecting the Laws and customs of war on land” atau sering disebut Hague Regulations. Peraturan ini mengatur mengenai hukum dan
12
kebiasaan perang di darat, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai metode dan sarana berperang. 29. Bagaimanakah
peraturan
mengenai
sarana
berperang
menurut
Peraturan Den Haag? Peraturan dasar yang paling utama dalam menggunakan alat untuk melakukan peperangan dalam suatu sengketa bersenjata adalah keterbatasan dalam memilih dan menggunakan sarana atau alat berperang 30. Bagaimanakah peraturan Den Haag mengenai metode berperang? Peraturan Hague Regulations (HR) melarang membunuh atau melukai orang dari pihak musuh secara curang atau khianat; melarang melakukan perang dengan kejam, seperti melarang membunuh atau melukai musuh yang telah menyerah, atau melarang dilakukan pemboman terhadap kota, desa, daerahdaerah berpenduduk atau daerah yang tidak dipertahankan. 31. Bagaimana pula metode berperang menurut Protokol Tambahan I? Secara garis besar ketentuan mengenai alat dan cara berperang dalam Protokol ini disempurnakan lagi, diantaranya dengan adanya penambahan aturan dasar, ketentuan mengenai senjata-senjata baru, adanya penambahan lambinglambang internasional yang harus dihormati selama masa peperangan, dan perluasan kategori orang-orang yang dapat terlibat dalam sengketa bersenjata. 32. Bagaimana konsep khianat (perfidy) di dalam Protokol I? Dalam Protokol I terdapat perluasan penerapan konsep khianat. Walaupun sebelumnya sudah diperkenalkan konsep ini dalam Konvensi Den Haag, ada perbedaan konsep diantara keduanya. Perbedaannya, dalam konsep Den Haag, larangan melakukan khianat hanya diterapkan dalam kaitannya dengan
13
pembunuhan, melukai atau menangkap musuh saja, sedangkan dalam Protokol larangan tersebut diperluas dengan tidak hanya diterapkan di dalam suatu operasi-operasi pertempuran saja, diterapkan juga pada penghormatan terhadap bendera gencatan senjata, tanda kebangsaan, penduduk sipil dan lambang-lambang internasional lainnya.
14
BAB IV PRINSIP PEMBEDAAN 33. Apakah yang dimaksud dengan Prinsip Pembedaan? Prinsip atau asas pembedaan merupakan suatu asas penting dalam Hukum Humaniter, yaitu suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan yaitu Kombatan dan Penduduk Sipil. Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan, sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. 34. Bagaimana pendapat Jean Pictet mengenai asal prinsip pembedaan? Menurut Jean Pictet, prinsip pembedaan berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatasan ratione personae yang menyatakan bahwa penduduk dan individu sipil seharusnya mendapatkan perlindungan dari bahaya yang timbul akibat operasi militer. Adapun penjabaran dari asas ini dapat dilihat bahwa pihak yang bersengketa harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil; penduduk sipil dan individu sipil tidak boleh dijadikan objek serangan; Tidak boleh dilakukannya tindakan terror terhadap penduduk sipil; pihak yang bersengketa harus mencegah dan menyelamatkan penduduk sipil dari kerugian akibat perang atau permusuhan; dan hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh. 35. Apakah tujuan prinsip pembedaan? Prinsip pembedaan lebih ditujukan sebagai upaya untuk melindungi penduduk sipil pada waktu perang atau konflik bersenjata, secara tidak langsung prinsip ini juga melindungi para kombatan atau anggota angkatan bersenjata dari 15
pihak-pihak yang terlibat perang atau konflik bersenjata. Secara normative, prinsip ini dapat menghilangkan kemungkinan terjadinya pelanggarn yang dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk sipil, yang akan memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. 36. Bagaimanakah aturan mengenai prinsip pembedaan dalam Bagian Pertama, Bab I HR, Pasal 1 (Konvensi Den Haag 1907)? Yang diatur di dalam Konvensi Den Haag adalah penegasan bahwa hukum, hak, dan kewajiban perang bukan hanya berlaku bagi tentara, melainkan juga bagi milisi dan korps sukarelawan, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Ditegaskan juga bahwa di negara-negara yang milisi dan korps sukarelawan merupakan tentara atau merupakan bagian dari tentara, maka milisi dan korps sukarelawan itu dimasukkan dalam sebutan tentara. Maksudnya bagi milisi dan korps sukarelawan itu hukum, hak dan kewajiban mereka tidak berbeda dengan hukum, hak dan kewajiban tentara. 37. Bagaimana pula yang dimaksud dengan levee en masse dalam Pasal 2 HR? Levee en masse adalah penduduk di sebuah daerah yang tidak dikuasai, yang dalam pendekatan musuh, secara sontan mengangkata senjata untuk melawan musuh tanpa mempunyai waktu yang cukup untuk menyusun dan mengorganisir diri mereka, dianggap sebagai belligerent jika mereka membawa senjata secara terbuka dan mereka menghormati ketentuan dan kebiasaan perang. Mereka dapat dikategorikan sebagai belligerent dengan syarat bahwa penduduk dari wilayah yang belum diduduki; secara spontan mengangkat senjata; tidak memiliki waktu untuk mengatur diri; menghormati hukum dan kebiasaan perang; dan membawa senjata secara terbuka. Karena mereka tidak sempat mempersiapkan diri maka levee en masse ini juga bersifat
16
temporal artinya mereka harus mengorganisir diri bila ingin melanjutkan perlawanannya. Dalam hal ini mereka akan dikategorikan sebagai milisi atau sukarelawan yang termasuk dalam kategori kombatan. 38. Siapa saja yang tergolong dalam pihak-pihak yang boleh turut secara aktif dalam pertempuran atau kombatan menurut Konvensi Den Haag 1907? Yang digolongkan sebagai pihak-pihak yang boleh turut serta secara aktif dalam pertempuran atau kombatan menurut Konvensi Den Haag 1907, khususnya HR, adalah Armies (Tentara); Militia and Volunteer Corps (Milisi dan Korps Sukarelawan) dengan memenuhi persyaratan tertentu; dan Leeve on Masse. 39. Apakah yang dimaksud dengan istilah non-combatan dalam Pasal 3 HR? Istilah non-combatan dalam pasal 3 HR ini bukanlah dalam arti civilians atau penduduk sipil, melainkan bagian dari angkatan bersenjata yang tidak turut bertempur (seperti dokter militer dan rohaniawan). Meskipun mereka tidak turut bertempur, kalau mereka tertangkap oleh musush, mereka juga berhak memperoleh status sebagai tawanan perang. 40. Bagaimana ketentuan mengenai kombatan dalam Konvensi Jenewa 1949? Ketentuan mengenai kombatan dalam Konvensi Jenewa berbeda dengan ketentuan dalam Konvensi Den Haag 1907, khususnya HR. Dalam Konvensi Jenewa 1949, mulai dari Konvensi I sampai Konvensi IV, tidak menyebutkan istilah kombatan, melainkan hanya menentukan ‘yang berhak mendapatkan perlindungan’ dan ‘yang berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang’ bila jatuh ke tangan musuh. Mereka yang harus disebutkan di atas harus dibedakan dengan penduduk sipil. Meskipun tidak disebutkan dengan
17
tegas adanya penggolongan Combatans dengan Civilians, namun ketentuan dalam Konvensi Jenewa jelas maksudnya adalah untuk memberlakukannya kepada kombatan. 41. Siapakah yang disebut dengan Organized Resistance Movement dalam Konvensi Jenewa? Organized Resistance Movement atau Gerakan Perlawanan yang Terorganisasi adalah penduduk yang merupakan bagian dari pihak-pihak yang bertikai, yang melakukan operasinya baik di dalam maupun di luar wilayah mereka walaupun wilayah tersebut telah diduduki. Mereka dapat dimasukkan dalam golongan kombatan jika memiliki pemimpin yang bertanggung jawab atas bawahannya; mengenakan tanda-tanda tertentu yang dapat dikenali dari jarak tertentu; membawa senjata secara terbuka; beroperasi dengan mematuhi hukum dan kebiasaan perang. 42. Bagaimana istilah Kombatan di dalam Protokol Tambahan tahun 1977? Dalam Protokol Tambahan Pasal 43 ditegaskan bahwa yang digolongkan dalam kombatan adalah mereka yang termasuk dalam pengertian armed forces (angkatan bersenjata) suatu negara, dan mereka yang termasuk kedalam pengertian angkatan bersenjata itu adalah mereka yang memiliki hak untuk berperan serta secara langsung dalam permusuhan. Mereka terdiri atas angkatan bersenjata yang terorganisasi, kelompok-kelompok atau unit-unit yang berada di bawah suatu komando yang bertanggung jawab atas tingkah laku bawahannya kepada pihak yang bersangkutan, meskipun pihak tersebut diwakili oleh suatu Penguasa yang tidak diakui oleh Pihak yang menjadi lawannya, dengan ketentuan bahwa angkatan bersenjata itu harus tunduk kepada suatu disiplin internal.
18
BAB V MATA-MATA, TENTARA BAYARAN & KOMBATAN YANG TIDAK SAH 43. Apakah tujuan dari kegiatan mata-mata? Kegiatan mata-mata dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi penting, yang biasanya tidak mudah didapatkan melalui jalur-jalur komunikasi resmi. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui alat-alat telekomunikasi yang canggih seperti satelit mata-mata, yang umumnya dipergunakan untuk mendapatkan informasi mengenai foto udara (aerial photography), eksplorasi permukaan bumi (surface exploration), dan sebagainya. Namun demikian adapula kegiatan untuk mendapatkan informasi tersebut tanpa menggunakan alat berteknologi tinggi, melainkan dengan menggunakan agen rahasia (secret agent). Disinilah kegiatan mata-mata dimulai. Kegiatan tersebut tidak dilarang berdasarkan hukum kebiasaan internasional. 44. Apakah perbedaan kegiatan mata-mata dengan pengkhianatan? Kegiatan mata-mata berbeda dengan yang disebut pengkhianatan (war treason). Pengkhianatan adalah apabila penduduk sipil di wilayah yang diduduki memberikan keterangan kepada pasukan yang menduduki wilayah tersebut. Pengkhianatan ini dianggap melanggar hukum dari pihak yang menduduki wilayah tersebut, karena sebagai penduduk sipil seharusnya ia melakukan hak dan kewajibannya untuk tidak terlibat dalam pertikaian, dan melakukan aktivitas sebagai mana biasanya.
19
45. Jelaskan macam-macam istilah dari mata-mata? Terdapat berbagai istilah yang dipergunakan untuk mengatakan kegiatan seseorang sebagai mata-mata, diantaranya Espionage, Spies, Clandestine, dan Intellegence. Espionage adalah perbuatan pidana yang bertujuan untuk mengumpulkan, memindahkan atau pun menghilangkan keterangan yang berkaitan dengan pertahanan nasional dengan maksud keterangan itu dapat dipergunakan utnuk merugikan negara atau untuk keuntungan bangsa lain. Spies adalah seseorang yang karena pekerjaannya dikirim ke kamp musuh untuk memastikan kekuatan, kehendak, dan gerakan-gerakan musuh, untuk kemudian menyampaikan informasi itu secara rahasia kepada pejabat yang berwenang, maka berdasarkan hukum internasional, orang tersebut dapat dijatuhi hukuman mati. Clandestine maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan secara rahasia dan tersembunyi demi mencapai tujuan yang tidak sah. Sedangkan Intellegence adalah kegiatan untuk mendapatkan berita atau informasi mengenai hal-hal penting atau keterangan-keterangan rahasia. 46. Sebutkan definisi mata-mata! Ada beberapa macam definisi mengenai mata-mata. Menurut Pietro Verri, seseorang dianggap mata-mata apabila melakukan perbuatan secara diam-diam atau berpura-pura bohong, untuk mendapatkan atau mencoba untuk mendapatkan informasi militer di wilayah yang dikuasai oleh musuh; seorang mata-mata yang tertangkap oleh musuh tidak dapat dihukum tanpa proses peradilan terlebih dahulu; seorang mata-mata, setelah kembali menjadi serdadu di tempat asalnya, jika tertangkap oleh musuh akan diperlakukan sebagai tawanan perang dan dia tidak bertanggung jawab atas perbuatan matamata yang dilakukan sebelumnya; seorang angkatan bersenjata yang mengenakan pakaian seragam dan sedang mengumpulkan atau mencoba untuk
20
mengumpulkan informasi di wilayah yang dikuasai oleh musuh tidak dianggap sebagai melakukan kegiatan mata-mata. 47. Jelaskan istilah-istilah yang digunakan untuk Tentara Bayaran! Ada beberapa istilah yang telah dikenal untuk menyebut tentara bayaran. Misalnya pada awal Kekaisaran Romawi dikenal istilah Balearic Slingers dan Aegean Bowmen. Di Jerman (pada abad pertengahan) disebut dengan Landsknechts, sementara pada masa revolusi di Amerika disebut Hessian, dan di Itali disebut Condottieri. Pada masa kini istilah yang sering digunakan adalah Mercenary, bahkan masyarakat umum terkadang menyebutnya sebagai Soldier of Fortune. 48. Bagaimana pendapat para ahli terhadap tentara bayaran? Banyak pendapat dan persepsi mengenai tentara bayaran. Diantaranya oleh Ayala yang berpendapat bahwa sebaiknya suatu negara yang akan berperang menggunakan warga negaranya sendiri, karena tentara asing yang mengabdi pada negara hanyalah karena kepentingan pribadi. Jadi tidak perlu adanya tentara bayaran. Sedangkan menurut Vitoria dan Grotius, tentara bayaran dapat ikut serta dalam suatu peperangan asalkan peperangan tersebut adil (just war). 49. Jelaskan
pengaturan
tentang
tentara
bayaran
menurut
Hukum
Humaniter! Pengertian tentara bayaran secara eksplisit baru ada dalam Protokol Tambahan I 1977. Namun sebenarnya ketentuan yang menyerupai tentara bayaran, yaitu ketentuan tentang perekrutan orang asing dalam perang, sudah diatur dalam Konvensi Den Haag 1907. Pada hakekatnya, berdasarkan Konvensi Den Haag, merupakan kewajiban negara-negara untuk tetap berstatus sebagai negara
21
netral atau tidak ikut terlibat pada pertikaian antara negara-negara yang bersengketa dengan memberikan bantuan tentara bayaran. Namun bila dilakukan oleh individu suatu negara netral, maka negara tersebut tidak kehilangan kenetralannya. Sedangkan orang atau tentara bayaran tersebut akan diterapkan hukum dan kebiasaan perang apabila menjadi tawanan perang. 50. Apakah yang menjadi syarat agar dapat dikatakan tentara bayaran yang sah? Menurut Pasal 4 Konvensi III Jenewa, seorang tentara bayaran dianggap sah bila memenuhi persyaratan bahwa ia menjadi anggota angkatan perang, milisi atau barisan sukarela yang menjadi bagian angkatan perang tersebut; menjadi anggota milisi atau barisan sukarela, serta anggota perlawanan yang terorganisir dibawah pimpinan yang bertanggung jawab terhadap bawahannya, memakai tanda pengenal yang dapat dikenal dari jauh, membawa senjata secara terbuka, dan melakukan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan berperang. 51. Bagaimana pengaturan tentang tentara bayaran dalam Protokol Tambahan I tahun 1977? Dalam Protokol Tambahan I 1977 diatur mengenai tentara bayaran yang menyebutkan bahwa seorang tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perang; dan yang dimaksud dengan tentara bayaran adalah tentara yang secara khusus direkrut di dalam negeri atau di luar negeri dalam rangka untuk berperang dalam suatu sengketa bersenjata; secara nyata ikut serta langsung dalam permusuhan; motivasinya adalah untuk mencari keuntungan pribadi, dijanjikan kompensasi materi, atau jabatan dalam angkatan bersenjata; bukan warga negara dari negara yang bersengketa, dan bukan pula orang yang berdiam di wilayah sengketa; bukan anggota dari
22
angkatan bersenjata dari salah satu pihak yang bersengketa; dan tidak dikirim oleh negara-negara diluar pihak yang bersengketa. 52. Jelaskan pembagian kelompok penduduk dalam suatu wilayah yang bertikai! Dalam suatu konflik bersenjata, penduduk pihak yang bertikai dibagi dalam dua kelompok atau status yaitu sebagai kombatan dan sipil. Kombatan berhak untuk ikut serta secara langsung dalam permusuhan, boleh membunuh dan dibunuh dan apabila tertangkap diperlakukan sebagai tawanan perang. Sedangkan kelompok sipil tidak boleh turut serta dalam permusuhan, harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan. 53. Siapakah yang disebutkan sebagai kombatan? Kombatan adalah orang yang mempunyai hak untuk turut serta secara langsung dalam peperangan dan apabila tertangkap oleh pihak lawan harus diperlakukan sebagai tawanan perang. Mereka adalah anggota angkatan bersenjata dari pihak yang bertikai, tidak termasuk tenaga kesehatan dan rohaniawan. Kombatan terbagi dalam dua golongan yaitu kombatan sah (lawful combatant) dan kombatan tidak sah (unlawful combatant). 54. Apakah yang dimaksud dengan kombatan yang tidak sah? Kombatan yang tidak sah (unlawful combatant) adalah mereka yang tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Konvensi-konvensi hukum humaniter untuk dapat disebut sebagai kombatan, tetapi ikut serta secara langsung dalam permusuhan.
23
BAB VI KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERSAMAAN 55. Apakah yang dimaksud dengan ketentuan yang bersamaan? Ketentuan yang bersamaan atau pasal-pasal yang bersamaan adalah ketentuanketentuan yang karena pentingnya dimuat pada keempat Konvensi Jenewa 1949 dengan bunyi yang sama atau dengan sedikit modifikasi. Ketentuanketentuan yang bersamaan ini ada yang dimuat dalam pasal-pasal yang sama pada keempat konvensi dan ada pula pada pasal-pasal yang berlainan 56. Jelaskan beberapa penggolongan ketentuan yang bersamaan! Ketentuan yang bersamaan terbagi ke dalam tiga golonan yaitu ketentuanketentuan pelanggaran
umum; dan
ketentuan-ketentuan penyalahgunaan
mengenai
konvensi;
dan
hukuman
terhadap
ketentuan-ketentuan
pelaksanaan dan penutup (akhir). 57. Bagaimana pengaturan mengenai penghormatan terhadap konvensi? Penghormatan konvensi ini ditegaskan dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa para pihak Peserta berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan konvensi-konvensi dalam segala keadaan. Penempatannya dalam Pasal 1 menunjukkan bahwa para peserta konferensi hendak menekankan pentingnya kewajiban para peserta untuk menghormati ketentuan-ketentuan konvensi. Menurut Haryomataram, kata ‘menjamin penghormatan’ dalam Pasal 1 harus diartikan sebagai negara harus memerintahkan kepada petugas militer dan sipil untuk mentaati konvensi-konvensi ini; negara harus mengawasi pelaksanaan dari perintah tersebut; serta negara harus mengambil tindakan apabila ada petugas melanggar konvensi tersebut. Sedangkan kata ‘dalam segala hal’ diartikan sebagai konvensi harus tetap dihormati tanpa memandang apakah 24
perang itu sah atau tidak, agresi atau bukan, konvensi ini tetap berlaku asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. 58. Bagaimana pengaturan mengenai ruang lingkup berlakunya konvensi? Menurut Pasal 2, Konvensi ini akan berlaku dalam hal perang yang dinyatakan ataupun konflik bersenjata lainnya yang timbul di antara dua pihak peserta atau lebih, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu pihak. Ketentuan ini merupakan perubahan yang sangat significan terhadap prinsip yang membatasi berlakunya Konvensi Perlindungan Korban Perang hanya pada perang dalam arti hukum saja. Ketentuan ini sangat memperluas berlakunya Konvensi karena tidak hanya berlaku pada perang dalam arti hukum tetapi juga perang dalam arti teknis. 59. Bagaimana
pengaturan
mengenai
sengketa
bersenjata
Non-
Internasional? Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1929 hanya mengatur perang atau konflik bersenjata antar negara. Dalam kedua konvensi tersebut tidak dimuat ketentuan tentang perang saudara (civil war) dan pemberontakan (insurgence). Ketentuan tentang perang/konflik yang terjadi di dalam wilayah suatu negara, baru diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa. Pasal ini biasa disebut Konvensi Mini atau Konvensi Kecil. Di dalam Pasal 3 itu menegaskan larangan untuk kekerasan terhadap jiwa orang; penyanderaan; merendahkan martabat pribadi, khususnya perlakuan yang bersifat menghina dan merendahkan martabat; penghukuman dan pelaksanaan pututsan tanpa putusan yang diumumkan lebih dahulu oleh pengadilan yang dilakukan secara lazim yang memberikan jaminan hukum yang diakui karena sangat dibutuhkan oleh semua bangsa yang beradab.
25
60. Jelaskan ketentuan yang bersamaan dalam hal orang-orang yang dilindungi! Pasal atau ketentuan yang bersamaan dalam Konvensi yang mengatur tentang orang-orang yang dilindungi adalah Pasal 13 Konvensi I, II, dan III dan Pasal 41 Konvensi. Orang-orang yang dilindungi dalam ketentuan yang bersamaan ini adalah dalam pengertian sempit yaitu terbatas pada orang-orang yang turut serta dalam perang atau sengketa bersenjata yang telah menjadi korban perang karena sakit dan tertawan. 61. Bagaimana ketentuan yang bersamaan mengenai persetujuan khusus? Menurut Pasal 6 Konvensi, pihak-pihak peserta Konvensi dapat mengadakan persetujuan khusus tentang segala hal selain dari yang ditentukan dalam Pasal 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 dan 52. Ketentuan ini hanya menetapkan bahwa persetujuan tersebut tidak boleh mengurangi atau membatasi hak-hak yang diberikan Konvensi kepada orang-orang tersebut. 62. Jelaskan ketentuan yang bersamaan dalam hal larangan pelepasan hak! Larangan pelepasan hak ditegaskan dalam Pasal 7 Konvensi I, II, III dan Pasal 8 Konvensi IV. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa yang luka dan sakit, demikian juga anggota dinas kesehatan serta rohaniawan sekali-kali tidak boleh menolak sebagian atau seluruh hak yang diberikan kepada mereka oleh konvensi-konvensi ini serta oleh persetujuan-persetujuan khusus seperti tersebut dalam pasal terdahulu, bila ada. Asas larangan pelepasan hak ini berlaku untuk semua hak yang melindungi korban perang. Larangan ini bersifat mutlak, termasuk juga penolakan hak yang dilakukan secara sukarela atau atas kemauan sendiri. Berdasarkan ketentuan ini, maka negara penahan tidak mungkin mengelakkan kewajibannya memberikan perlindungan terhadap
26
orang-orang yang berada dalam kekuasaannya dengan alasan bahwa orangorang tersebut dengan sukarela atau atas kemauan sendiri menolak hak-hak dan jaminan yang diberikan oleh konvensi-konvensi kepada mereka. 63. Jelaskan pengaturan tentang pengawasan pelaksanaan konvensi! Gagasan bahwa pelaksanaan hukum humaniter berada di bawah pengawasan internasional telah berkembang terutama dalam kerangka hukum Jenewa. Dalam keadaan normal negara-negara sudah biasa melindungi warganegara mereka di negara asing. Juga sudah merupakan kebiasaan bagi suatu negara untuk meminta bantuan negara ketiga untuk melindungi kepentingannya di negara lain. Ini berkembang menjadi praktek kebiasaan dalam abad ke-19, dan diabadikan dalam Konvensi Jenewa 1929 dan Konvensi 1949 sebagai suatu system negara pelindung. System negara pelindung diatur dalam Pasal 8 Konvensi I, II, III dan Pasal 9 Konvensi yang terdiri atas 3 ayat. Selain system negara pelindung, pengawasan juga dapat dilakukan oleh Palang Merah Internasional dan organisasi kemanusiaan lainnya. Pasal 9 Konvensi I, II, III dan Pasal 10 Konvensi IV menyatakan secara tegas bahwa Komite Palang Merah Internasional atau organisasi kemanusiaan lainnya berhak melindungi dan menolong yang luka dan sakit, anggota dinas kesehatan dan para rohaniawan selama kegiatan-kegiatan tersebut mendapat persetujuan pihakpihak yang bersengketa tersebut. 64. Bagaimana ketentuan yang bersamaan dalam hal larangan melakukan pembalasan? Tindakan pembalasan tidak boleh dilakukan untuk segala keadaan. Dalam keadaan-keadaan tertentu tindakan ini tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 Konvensi I, 47 Konvensi II, 13 Konvensi III, dan 33 Konvensi IV. Menurut ketentuan di atas, pembalasan dilarang dilakukan
27
terhadap orang yang luka, sakit, korban karam, para pegawai, gedung-gedung atau perlengkapan yang dilindungi, dinas dan personil kesehatan, dinas dan personil tahanan sipil, tawanan perang, orang-orang sipil, hak milik sipil dan budaya. Larangan ini diperluas oleh Protokol I 1977 sampai kepada larangan pembalasan terhadap lingkungan alam dan bangunan-bangunan serta instalasiinstalasi yang berbahaya. 65. Jelaskan penyebarluasan konvensi yang diatur secara bersamaan dalam konvensi hukum humaniter! Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Konvensi I ditegaskan bahwa para Pihak Peserta Agung berjanji untuk menyebarluaskan naskah Konvensi di negara mereka masing-masing. Penyebarluasan ini meliputi pula pemasukan pengajarannya di dalam program-program pendidikan militer dan jika mungkin dalam program pendidikan sipil, baik di masa damai maupun masa perang. 66. Bagaimana pengaturan sanksi dalam hukum humaniter? Pasal 49, 50, 129, dan 146 Konvensi I, II, III dan IV berturut-turut meletakkan kewajiban kepada pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk memberikan sanksi yang efektif bagi orang-orang yang melakukan atau memerintahkan melakukan pelanggaran berat atau kejahatan perang; keharusan mencari orang-orang yang didakwa melakukan atau memerintahkan tindakan pelanggaran berat tersebut termasuk mereka yang menyebabkan kegagalan untuk bertindak manakala mereka berkewajiban melakukan hal tersebut. Pasal-pasal ini juga mengharuskan komandan militer untuk mencegah pelanggaran atas Konvensi dan Protokol, menindak mereka dan bila perlu melaporkan mereka kepada penguasa yang berwenang.
28
67. Jelaskan ketentuan mengenai mulai dan berakhirnya konvensi! Konvensi-konvensi mulai berlaku bagi setiap peserta enam bulan setelah penyimpanan dokumen ratifikasi pada Dewan Federal Swiss (Pasal 58). Apabila ada negara yang turut serta dengan jalan penyertaan (accession), konvensi juga akan mulai berlaku enam bulan sesudah tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut (Pasal 61). Sedangkan untuk pernyataan tidak terikat lagi
pada
ketentuan
konvensi
mulai
berlaku
satu
tahun
setelah
pemberitahuannya kepada Dewan Federasi.
29
BAB VII PROTOKOL TAMBAHAN 1977 68. Apa alasannya sehingga dibentuk Protokol Tambahan? Protokol Tambahan 1977 merupakan ketentuan baru yang menambah dan melengkapi Konvensi-Konvensi Jenewa 1949. Protokol tambahan tersebut terdiri dari Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II. Protokol Tambahan I dibentuk disebabkan metode peperangan yang digunakan oleh negara-negara telah berkembang; demikian pula aturan-aturan mengenai tata cara berperang. Sedangkan Protokol Tambahan II terbentuk karena pada kenyataannya konflik-konflik yang terjadi sesudah Perang Dunia II adalah konflik yang bersifat non-internasional. Prinsip-prinsip kemanusiaan yang telah dicantumkan sebelumnya dalam Pasal 3 Konvensi ditegaskan kembali dalam Protokol Tambahan II. 69. Apa saja yang ditentukan dalam Protokol I? Protokol Imenentukan beberapa hal pokok diantaranya melarang serangan yang membabi buta dan tindakan pembalasan terhadap penduduk dan orangorang sipil, objek yang sangat penting untuk kelangsungan hidup penduduk sipil, benda budaya dan religius, bangunan dan instalasi berbahaya, lingkungan alam; memperluas perlindungan yang sebelumnya telah diatur dalam Konvensi Jenewa; menentukan kewajiban bagi Pihak Peserta Agung untuk mencari orang-orang yang hilang; menegaskan ketentuan mengenai suplai bantuan kepada penduduk sipil; memberikan perlindungan terhadap kegiatan organisasi pertahanan sipil; dan mengkhususkan adanya tindakan yang harus dilakukan oleh negara-negara untuk memfasilitasi implementasi hukum humaniter.
30
70. Bagaimana ketentuan yang terdapat dalam Protokol Tambahan II? Ketentuan-ketentuan pokok yang diatur dalam Protokol II adalah mengatur jaminan-jaminan fundamental bagi semua orang; menentukan hak-hak bagi orang-orang yang kebebasannya dibatasi dalam menerima peradilan yang adil; memberikan perlindungan penduduk sipil dan objek-objek perlindungan; serta melarang dilakukannya tindakan starvasi secara sengaja. 71. Apakah yang dimaksud dengan konflik yang bersifat internasional menurut Protokol I? Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (3) dan (4) Protokol I dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan konflik yang bersifat internasional adalah konflik bersenjata antar negara; dan konflik bersenjata antara sekelompok orang atau individu (peoples) melawan colonial domination, alien occupation dan racist regimes yang lazim disebut dengan war of national liberation. 72. Bagaimana (international
perbedaan armed
antara conflict)
sengketa dengan
bersenjata sengketa
internasional
bersenjata
non-
internasional (non-international armed conflict)? Perbedaan pokok antara sengketa bersenjata non-internasional dengan sengketa bersenjata internasional dapat dilihat dari status hukum para pihak yang bersengketa. Dalam sengketa bersenjata internasional, kedua pihak memiliki status hukum yang sama karena keduanya adalah negara. Sedangkan dalam sengketa bersenjata non-internasional, status kedua pihak tidak sama karena pihak yang satu berstatus negara, sedangkan pihak yang lainnya adalah satuan bukan negara (non-state entity). Pada sengketa bersenjata noninternasional merupakan suatu situasi dimana terjadi pertempuran antara angkatan bersenjata dengan kelompok bersenjata yang terorganisis (organized
31
armed group) di dalam wilayah suatu negara. Sengketa non-internasional juga dapat berupa suatu peristiwa dimana faksi-faksi bersenjata saling bertempur satu sama lain tanpa suatu intervensi dari angkatan bersenjata Pemerintah yang sah. 73. Bagaimana pengertian konflik bersenjata dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977? Pasal 3 Konvensi Jenewa menggunakan istilah “armed conflict not of an international character” untuk setiap jenis konflik yang bukan konflik bersenjata internasional. Karena Konvensi Jenewa sendiri tidak memberikan defenisi mengenai apa yang dimaksud dengan armed conflict not of an international character, maka penafsiran pasal 3 ini sangat luas. Untuk itu yang perlu diperhatikan adalah batasan pengertian dari sengketa bersenjata internasional itu sendiri. Selebihnya merupakan sengketa bersenjata non internasional. 74. Apa saja syarat untuk adanya suatu sengketa bersenjata? Syarat untuk adanya suatu sengketa bersenjata bahwa pihak yang memberontak terhadap pemerintah de jure memiliki kekuatan militer terorganisir, dipimpin oleh seorang Komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi; bahwa pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan kekuatan militer reguler untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir secara militer dan menguasai sebagian wilayah nasional; bahwa pemerintah de jure telah mengakui pemberontak sebagai
belligerent; bahwa
pemerintah telah
mengklaim bagi dirinya hak sebagai belligerent; bahwa pemerintah telah mengakui pemberontak sebagai belligerent hanya untuk keperluan Konvensi
32
Jenewa ini saja; bahwa perselisihan tersebut telah dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi; bahwa pemberontak mempunyai organisasi yang bersifat sebagai negara; bahwa penguasa sipil melaksanakan kekuasaannya terhadap orangorang dalam wilayah tertentu; bahwa kekuatan bersenjata bertindak di bawah kekuasaan
penguasa
sipil
yang
terorganisir;
bahwa
penguasa
sipil
pemberontak setuju terikat pada ketentuan Konvensi.
33
BAB VIII ORANG-ORANG YANG DILINDUNGI PADA SAAT SENGKETA BERSENJATA 75. Siapakah yang dimaksud ‘orang-orang yang dilindungi’ berdasarkan Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya? Dalam suatu sengketa bersenjata, orang-orang yang dilindungi meliputi kombatan dan penduduk sipil. Kombatan harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh mendapatkan status sebagai tawanan perang. Perlindungan dan hak-hak sebagai seorang tawanan perang diatur dalam Konvensi Jenewa III. Sedangkan penduduk sipil berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan 1977. 76. Siapakah yang berhak mendapat status sebagai tawanan perang? Berdasarkan Pasal 4A Konvensi III, yang berhak mendapatkan status sebagai tawanan perang adalah para anggota angkatan perang dari pihak yang bersengketa, anggota-anggota milisi atau korps sukarelawan yang merupakan bagian dari angkatan perang itu; para anggota milisi lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang terorganisir (organized resistence movement) yang tergolong pada satu pihak yang bersengketa dan beroperasi di dalam atau di luar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki; para aggota angkatan perang reguler yang menyatakan kesetiaannya pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara penahan; orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa menjadi anggota dari angkatan perang itu; awak kapal niaga termasuk nakhoda, pandu laut, dan taruna serta awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak yang bersengketa yang tidak mendapat perlakuan yang lebih
34
baik menurut ketentuan apapun dalam hukum internasional; penduduk wilayah yang belum diduduki, yang karena serangan musuh, atas kemauan sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan musuh, tanpa memilik waktu yang cukup untuk membentuk kesatuan bersenjata secara teratur, asal mereka menggunakan senjata secara terbuka dan menghormati hukum dan kebiasaan perang. 77. Apa saja yang harus dilakukan oleh para pihak yang bersengketa terhadap orang-orang yang dilindungi? Pada prinsipnya, pihak-pihak yang bersengketa harus melakukan tindakan terhadap orang-orang yang dilindungi dengan menjamin penghormatan yang artinya mereka harus diperlakukan secara manusiawi; menjamin perlindungan yang artinya mereka harus dilindungi dari ketidakadilan dan bahaya yang mungkin timbul dari suatu peperangan; dan memberikan perawatan kesehatan yang artinya mereka berhak atas perawatan kesehatan yang setara dan tidak boleh diabaikan, walaupun ia pihak musuh. 78. Bagaimanakah
proses
pemulangan
tawanan
perang
yang
harus
dilakukan oleh negara penawan? Proses pemulangan tawanan perang yang diatur dalam Pasal 109-119 Konvensi III adalah segera setelah mampu berjalan, orang yang luka dan sakit parah harus langsung dikembalikan tanpa penangguhan. Komisi kesehatan bersama akan memutuskan siapa saja yang akan dipulangkan; setelah peperangan berakhir, semua tawanan harus dibebaskan dan sipulangkan setiap saat tanpa penundaan; tanpa menunggu barakhirnya perang, para pihak yang bersengketa hendaknya memulangkan para tawanan atas dasar kemanusiaan dan sedapat mungkin bersifat timbal balik yaitu dengan cara melakukan
35
pertukaran tawanan perang secara langsung atau melalui pihak ketiga yang netral. 79. Perlindungan apa saja yang diberikan kepada penduduk sipil? Perlindungan terhadap penduduk sipil diatur dalam Konvensi Jenewa IV yang berupa perlindungan umum (general protection). Sedangkan dalam Protokol Tambahan, perlindungan itu diatur dalam Bagian IV tentang penduduk sipil diantaranya mengenai perlindungan umum (general protection against the effect of hostilities); bantuan terhadap penduduk sipil (relief in favour of the civilian population); serta perlakuan orang-orang yang berada dalam salah satu kekuasaan pihak yang bersengketa (treatment of persons in the power of a party to a conflict). 80. Hal umum apa saja yang harus tidak boleh dilakukan terhadap penduduk sipil? Berdasarkan Konvensi Jenewa, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Terhadap mereka tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan pemaksaan jasmani dan rohani untuk memperoleh keterangan; melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani; menjatuhkan hukuman kolektif; melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan; melakukan pembalasan; menjadikan mereka sebagai sandera; dan melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi. 81. Apakah yang dimaksud dengan daerah keselamatan dan apa saja syaratnya? Daerah keselamatan adalah pembentukan kawasan yang tujuannya untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang sipil yang rentan terhadap
36
perang, yaitu orang yang luka dan sakit, lemah, perempuan hamil atau menyusui, perempuan yang memiliki anak-anak balita, orang lanjut usia dan anak-anak. Syarat untuk sebuah daerah keselamatan adalah daerah kesehatan hanya meliputi sebagian kecil dari wilayah yang diperintah oleh negara yang mengadakannya; daerah-daerah itu harus berpenduduk relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan akomodasi yang terdapat di situ; daerah-daerah itu harus jauh letaknya dan tidak ada hubungannya dengan segala macam objek-objek militer atau bangunan-bangunan industri dan administrasi yang besar; daerah-daerah seperti itu tidak boleh ditempatkan di wilayah-wilayah yang menurut perkiraan, dapat dijadikan areal untuk melakukan peperangan. 82. Siapa saja yang berhak menikmati perlindungan khusus? Sekelompok penduduk sipil yang berhak menikmati perlindungan khusus adalah mereka yang umumnya tergabung dalam suatu organisasi sosial yang melaksanakan tugas-tugas yang bersifat sosial untuk membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah penduduk sipil yang menjadi anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk Pertahanan Sipil. Pada saat melakukan tugasnya, mereka harus dihormati dan dilindungi. Dihormati berati mereka harus dibiarkan untuk melaksanakan tugas-tugas sosial mereka pada waktu sengketa bersenjata; sedangkan pengertian dilindungi adalah bahwa mereka tidak boleh dijadikan sasaran serangan militer.
37
BAB IX MEKANISME PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL 83. Bagaimana mekanisme penegakan hukum humaniter menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977? Mekanisme yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 adalah suatu mekanisme dimana penegakan Hukum Humaniter Internasional yang dilaksanakan berdasarkan proses peradilan nasional. Artinya, apabila terjadi kasus pelanggaran hukum humaniter maka si pelaku akan dituntut dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dengan menggunakan mekanisme peradilan nasional yang bersangkutan. Sejak terjadinya atau adanya indikasi telah terjadi pelanggaran hukum humaniter, maka institusi yang bertanggung jawab harus segera mengambil tindakan yang diperlukan. 84. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan di lingkungan TNI? Dalam lingkungan TNI, adanya kewajiban dari Komandan untuk mencegah dan kalau perlu menghukum serta melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai pelanggaran terhadap Konvensi dan Protokol. Dan ditegaskan juga perlunya memberikan sanksi disiplin atau hukuman pidana kepada mereka yang melanggar Konvensi dan Protokol. Apabila Komandan atau atasan langsung dari prajurit yang salah tidak mengambil tindakan, maka Komandan yang diatasnya berkewajiban untuk mengambil tindakan yang dimaksud. Apabila mekanisme internal atau nasional tidak berfungsi dengan baik maka tahapan berikutnya kasus yang bersangkutan dapat diambil alih oleh suatu mekanisme internasional.
38
85. Bagaimana penegakan hukum menurut Mahkamah Ad Hoc Kejahatan Perang? Dalam sejarah ada dua mahkamah yang mengadili penjahat Perang Dunia II, yaitu Mahkamah Nuremberg dan Mahkamah Tokyo. Mahkamah Tokyo dibentuk untuk mengadili penjahat perang Jepang, sedangkan Mahkamah Nuremberg dibentuk untuk mengadili para penjahat perang Nazi, Jerman. Ada tiga kategori pelanggaran yang menjadi yurisdiksi keduanya yaitu kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Setelah Perang Dunia II selesai, kemudian dibentuk dua Mahkamah Ad Hoc lainnya yaitu Mahkamah Eks-Yugoslavia dan Mahkamah Rwanda. Kedua mahkamah ini bersifat Ad Hoc atau sementara yang berarti untuk jangka waktu dan daerah tertentu saja. 86. Bagaimanakah Mahkamah Eks-Yugoslavia dibentuk dan bagaimana system kerjanya? Mahkamah Eks-Yugoslavia dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 808 (22 Februari 1993) dan nomor 827 (25 Mei 1993), yang akhirnya diamandemen oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1166 tahun 1998. Beberapa yurisdiksi Mahkamah ini adalah mengatur mengenai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter; pelanggaran berat sebagaimana yang dimaksud dalam Konvensi Jenewa 1949; pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan berperang; Genocide; dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 87. Jelaskan secara singkat mengenai Mahkamah Rwanda! Mahkamah Rwanda dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 955 (8 November 1994). Tujuan dibentuknya mahkamah ini adalah untuk mengadili warga negara Rwanda yang melakukan genocide dan
39
pelanggaran serupa lainnya di wilayah negara tetangga dan Rwanda sendiri yang dilakukan antara tanggal 1 Januari 1994 sampai dengan tanggal 31 Desember 1994. Kompetensi atau yurisdiksi mahkamah ini adalah mengenai genocide; kejahatan terhadap kemanusiaan; dan pelanggaran terhadap pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977. 88. Bagaimana latar belakang dibentuknya International Criminal Court? Mahkamah Pidana Internasional dibentuk pada bulan Juli 1998 dengan tujuan untuk mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan yang oleh masyarakat internasional dikategorikan sebagai kejahatan serius sebagaimana ditetapkan dalam Statuta ICC. Mahkamah ini merupakan pelengkap dari mahkamah pidana nasional yang artinya ICC baru bisa menjalankan fungsinya apabila mahkamah nasional tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. 89. Apa saja yurisdiksi ICC? Yurisdiksi ICC mencakup empat kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang oleh masyarakat internasional dianggap sebagai kejahatan serius, yaitu genocide; kejahatan terhadap kemanusiaan; kejahatan perang; dan kejahatan agresi.
40
BAB X PERKEMBANGAN BARU DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL 90. Bagaimana perkembangan yang terjadi dalam Protokol Tambahan 1977 mengenai pembedaan antara objek sipil dan sasaran militer? Di dalam Protokol I 1977 telah memberikan beberapa istilah dan sekaligus defenisi-defenisi yang sebelumnya tidak dipergunakan dalam Hukum Den Haag. Istilah tersebut seperti “rakyat sipil”, “penduduk sipil”, “objek-objek sipil”, “kombatan” dan “sasaran militer”. Dalam Protokol Tambahan disebutkan bahwa yang dimaksud objek-objek sipil adalah semua objek yang bukan sasaran militer yang diberikan berdasarkan kriteria yang disebutkan dalam Pasal 52 (2), yaitu tergantung dari sifat, tempat/lokasi, tujuan dan keuntungan militer yang pasti. 91. Apa maksud dari civil defence yang terkandung dalam Protokol I? Civil defence atau perlindungan masyarakat adalah suatu organisasi yang melakukan tugas-tugas kemanusiaan yang ditujukan untuk melindungi penduduk sipil terhadap suatu bencana alam dan akibat pertempuran, dan berupaya untuk memulihkannya segera ke keadaan semula serta melakukan hal-hal yang dianggap perlu demi kelangsungan hidup penduduk sipil. 92. Apa saja yang menjadi tugas civil defence? Beberapa tugas civil defence adalah melakukan peringatan; melakukan pengungsian/evakuasi; membangun tempat-tempat perlindungan; melakukan tindakan-tindakan
pemadaman
penerangan;
melakukan
pertolongan;
melakukan pelayanan kesehatan, termasuk pertolongan pertama dan bantuan keagamaan; pemadam kebakaran; mendeteksi dan memberi tanda-tanda daerah 41
yang berbahaya; melakukan tindakan dekontaminasi; menyediakan tempat tinggal darurat dan perbekalan; melakukan bantuan darurat dalam pemulihan dan pemeliharaan ketertiban di daerah yang terkena bencana; melakukan perbaikan darurat tempat-tempat fasilitas umum yang sangat diperlukan oleh penduduk sipil; melakukan pemakaman darurat bagi orang-orang yang meninggal dunia; membantu menyelamatkan objek-objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup; dan melakukan kegiatan-kegiatan pelengkap lainnya guna melaksanakan setiap tugas di atas. 93. Apakah perlindungan yang diberikan kepada civil defence dapat berakhir? Walaupun
civil
defence
mendapatkan
perlindungan
khusus,
namun
perlindungan tersebut dapat berakhir. Apabila seorang anggota civil defence melakukan perbuatan di luar tugas-tugasnya yang merugikan pihak-pihak musuh,
maka
ia
akan
kehilangan
perlindungan
khusus.
Hilangnya
perlindungan khusus berlaku apabila peringatan yang diberikan padanya tidak dihiraukan. 94. Mengapa di dalam organisasi civil defence harus dimasukkan unsur personel militer? Dengan memasukkan personel militer diharapkan dapat memudahkan organisasi civil defence untuk mendapatkan para teknisi yang berpengalaman yang biasanya sulit dicari pada saat sengketa bersenjata, kecuali dalam personel militer. Namun bila seorang personel militer masuk ke dalam organisasi civil defence akan kehilangan status sebagai kombatan, walaupun bila ditangkap oleh musuh mereka tetap akan mendapatkan status sebagai tawanan perang.
42
95. Apa saja syarat bagi para personil militer yang akan diperbantukan ke dalam organisasi civil defence? Seorang personel militer yang diperbantukan dalam organisasi civil defence harus diperbantukan secara permanen dan benar-benar melaksanakan tugastugas sebagai civil defence; mereka tidak boleh lagi melakukan tugas-tugas militer lainnya selama masa pertempuran; mereka secara permanen harus dibedakan dengan para kombatan atau personel angkatan bersenjata, dengan memakai tanda pembeda internasional untuk civil defence; mereka dilengkapi dengan senjata ringan perorangan hanya untuk melindungi diri dan menjaga ketertiban umum; mereka tidak boleh turut serta secara langsung dalam pertempuran atau melakukan tugas-tugas selain sebagai civil defence; mereka hanya boleh melakukan tugas civil defence di dalam wilayah nasional negara mereka. 96. Bagaimana perkembangan dalam hal Komisi Internasional Pencari Fakta? Sebelum adanya Protokol Tambahan, untuk melakukan suatu upaya penyelidikan atas pelanggaran konvensi terdapat suatu syarat penting yaitu adanya persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa atau perlu seorang wasit untuk menentukan prosedur yang akan dilakukan. Setelah adanya Protokol Tambahan, ketentuan mengenai prosedur penyelidikan di atas disempurnakan dengan dibentuknya Komisi Internasional Pencari Fakta. Tugasnya adalah untuk mencari fakta-fakta untuk menjamin pelaksanaan hukum humaniter internasional apabila terdapat suatu tindakan yang merupakan
pelanggaran
terhadap
Konvensi
Jenewa
dan
Protokol
Tambahannya.
43
97. Bagaimana perkembangan tentang larangan penggunaan senjata-senjata konvensional tertentu? Pada tahun 1980 dihasilkan suatu Konvensi tentang Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata-senjata Konvensional Tertentu yang mengakibatkan Luka-luka yang berlebihan atau akibat yang membabi-buta. Ada tiga protocol yang dihasilkan yaitu Larangan penggunaan senjata yang apabila mengenai tubuh manusia, menjadi pecahan-pecahan yang tidak dapat dideteksi dengan sinar-x; Larangan penggunaan booby traps dalam segala keadaan; dan larangan terhadap senjata pembakar secara bebas. 98. Jelaskan pengertian istilah kerusakan lingkungan yang bersifat meluas, berjangka waktu lama dan dahsyat! Pengertian widespread atau meluas maksudnya kepada suatu daerah yang luasnya tidak kurang dari beberapa ratus kilometer persegi; berjangka waktu lama atau long-term maksudnya adalah suatu jangka waktu yang lamanya sepuluh tahun atau lebih; serta severe atau dahsyat maksudnya meliputi kerusakan yang lebih dari sekedar berjangka waktu lama yang kemungkinan dapat membahayakan kelangsungan hidup penduduk sipil atau menyebabkan resiko terhadap masalah-masalah kesehatan dan sumber alam.
44
BAB XI IMPLEMENTASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL 99. Apa saja kesulitan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Hukum Humaniter Internasional? Kesulitan yang pertama adalah penerapan hukum humaniter internasional dilakukan pada saat suatu negara dalam keadaan tidak stabil dan terancam. Sedangkan untuk prosedur pelaksanaan hukum humaniter internasional harus disetujui oleh negara yang bersengketa. Kesulitan yang kedua adalah hukum humaniter sendiri bersifat sangat kompleks, artinya bagian ketentuan hukum humaniter yang disusun banyak menggunakan struktur kalimat yang sukar dimengerti
oleh
umum.
Seharusnya
kalimat-kalimat
tersebut
dapat
diterjemahkan dalam bahasa yang lebih sederhana. Sedangkan kesulitan yang ketiga adalah berbagai ketentuan hukum humaniter internasional tidak bersifat operasional, artinya tidak dapat diterapkan secara langsung.
Masih
dibutuhkannya undang-undang nasional yang menetapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum humaniter internasional. 100. Jelaskan pemegang tanggung jawab utama dalam melaksanakan hukum humaniter internasional! Untuk kalangan angkatan bersenjata, tugas utama untuk melaksanakan hukum humaniter diberikan kepada para komandan. Komandan yang bertugas untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap hukum humaniter. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Konvensi Jenewa serta Pasal 80 dan 87 Protokol Tambahan menyebutkan bahwa tanggung jawab utama dalam pelaksanaan hukum humaniter internasional diberikan kepada Negara peserta.
45
101. Apa saja tindakan yang harus dilakukan untuk pelaksanaan hukum humaniter internasional dalam skala nasional? Tindakan nasional setiap negara terhadap implementasi hukum humaniter internasional mempunyai prioritas yang berbeda-beda. Namun tindakantindakan prioritas tersebut dapat dibagi dalam empat kategori, yaitu tindakan legislasi nasional; tindakan organisatoris yang harus diambil dalam masa damai; tindakan organisatoris yang harus diambil ketika terjadinya sengketa bersenjata;
dan
tindakan
yang
berhubungan
dengan
instruksi
dan
penyebarluasan hukum humaniter internasional atau disebut desiminasi hukum humaniter. 102. Apa saja yang telah dilakukan Indonesia dalam pelaksanaan hukum humaniter internasional? Indonesia telah meratifikasi Konvensi-konvensi Jenewa pada tahun 1958. Selain itu di Indonesia juga telah dibentuk Perhimpunan Palang Merah Nasional (PMI), yang telah diakui secara resmi oleh Pemerintah Indonesia, dan telah disiapkan juga rancangan undang-undang tentang penggunaan lambang Palang Merah. Namun demikian ada tindakan legislasi yang belum diambil yaitu mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran Konvensikonvensi Jenewa. TNI Angkatan Darat telah juga mengeluarkan sebuah pedoman Hak-Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan operasi militer. Pada tahun 1980 telah pula dibentuk Panitia Tetap hukum humaniter internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari berbagai instansi terkait serta dari anggota PMI, yang berada di bawah Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Untuk kalangan TNI, hukum humaniter internasional telah menjadi kurikulum pendidikan militer. Pada saat ini meteri hukum humaniter telah dijadikan kurikulum di fakultas hukum dan disajikan sebagai mata kuliah wajib. Bahkan
46
diberbagai universitas telah didirikan pusat studi HAM dan Hukum Humaniter. 103. Jelaskan
tentang
Undang-undang
No.
20
Tahun
1982
tentang
SISHANKAMRATA! Undang-undang ini memuat sistem bagaimana cara mempertahankan negara apabila diserang oleh musuh yang disebut dengan Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang intinya adalah mengikutsertakan seluruh rakyat dalam upaya pembelaan negara. Ditegaskan bahwa tidak seorang warga negara pun boleh menghindarkan diri dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Selain itu juga disebutkan bahwa rakyatlah yang menjadi tumpuan perlawanan bangsa Indonesia dalam menghadapi musuh. 104. Apa saja yang menjadi fungsi RATIH? RATIH mempunyai empat fungsi utama, yaitu Ketertiban Umum yang artinya memelihara ketertiban masyarakat, kelancaran roda pemerintahan dan segenap perangkatnya serta kelancaran kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup; fungsi Perlindungan Rakyat, yang artinya menanggulangi gangguan ketertiban hukum, maupun gangguan ketentraman masyarakat; fungsi Keamanan Rakyat, yang artinya menanggulangi atau meniadakan ganguan keamanan masyarakat atau subversi yang dapat mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan; dan fungsi Perlawanan Rakyat, yang artinya menghadapi dan menanggulangi serta menghancurkan musuh yang hendak menduduki atau menguasai wilayah atau sebagian wilayah Republik Indonesia.
47
BAB XII HUBUNGAN HUKUM HUMANITER DENGAN HUKUM HAM 105. Jelaskan kaitan antara hukum humaniter dengan hukum hak asasi manusia! Hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap manusia, hanya masalah waktu dan situasi pelaksanaannya saja yang berbeda. Hukum humaniter diterapkan ketika terjadinya suatu sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional seperti perang saudara. Sedangkan ketentuan tentang hak asasi manusia dimaksudkan untuk menjamin hak dan kebebasan sipil, politik, ekonomi, social maupun budaya bagi setiap orang. Dalam hak asasi manusia setiap orang harus dilindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. 106. Bagaimana perbedaan antara hukum humaniter dengan hukum hak asasi manusia dalam hal masa berlakunya? Hukum humaniter berlaku pada saat sengketa bersenjata terjadi, sedangkan hukum hak asasi manusia berlaku pada saat damai. Namun demikian, inti dari hak-hak asasi manusia tetap berlaku sekalipun pada waktu sengketa bersenjata. 107. Jelaskan tentang non-derogable rights atau hak-hak yang tak boleh dikurangi! Hak-hak yang tak dapat dikurangi meliputi hak hidup, prinsip non diskriminasi, larangan penyiksaan, larangan berlaku surutnya hukum pidana dalam pasal 15 Kovenan Politik, hak untuk tidak dipenjara karena ketidakmampuan
melaksanakan
ketentuan
perjanjian,
perbudakan,
perhambaan, kebebasan berpendapat, keyakinan dan agama, larangan penyanderaan, larangan penjatuhan hukuman tanpa putusan pengadilan. 48
108. Bagaimana pendapat aliran integrasionis terhadap hubungan hukum humaniter internasional? Aliran ini berpendapat bahwa system hukum humaniter dengan sistem hukum hak asasi manusia berasal dan terkait satu sama lain. Ada dua kemungkinan bahwa hukum HAM menjadi dasar bagi Hukum Humaniter, artinya hukum humaniter
merupakan
cabang
dari
hak
asasi
manusia.
Sedangkan
kemungkinan yang lain adalah Hukum Humaniter Internasional merupakan dasar dari HAM. Artinya HAM merupakan bagian dari hukum humaniter. 109. Bagaimana pendapat aliran separatis tentang hubungan hukum humaniter dengan hukum hak asasi manusia? Menurut pendapat aliran separatis, HAM dan Hukum Humaniter Internasional sebagai sistem hukum yang sama sekali tidak ada kaitannya karena keduanya berbeda, baik dari segi objek, sifat, dan masa berlakunya. Hukum Humaniter berhubungan dengan akibat dari sengketa bersenjata sedangkan HAM berkaitan dengan pertentangan antara pemerintah dengan individu di dalam negara yang bersangkutan. Hukum Humaniter berlaku pada saat HAM sudah tidak berlaku lagi. HAM tidak ada dalam sengketa bersenjata karena perannya digantikan oleh Hukum Humaniter yang terbatas pada golongan tertentu saja. 110. Bagaimana
pendapat
aliran
komplementaris
mengenai
Hukum
Humaniter dan hukum hak asasi manusia? Aliran komplementaris melihat HAM dan Hukum Humaniter Internasional melalui proses yang bertahap, berkembang sejajar dan saling melengkapi. Aliran ini menentang pendapat aliran separatis yang dianggap menyalahi kenyataan bahwa kedua sistem tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu perlindungan pribadi masyarakat. HAM melindungi pribadi manusia pada
49
masa damai sedangkan hukum humaniter melindungi pribadi manusia pada saat terjadinya sengketa bersenjata.
50
DAFTAR PUSTAKA
Arlina Permanasari dkk, (1999), Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of the Red Cross, Jakarta
Haryomataram, GPH (1984), Hukum Humaniter, Rajawali, Jakarta
Mochtar Kusumaatmadja, (1986), Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949, Bina Cipta, Bandung
Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949, (1999), Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Jakarta
51
