BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Hak Cipta merupakan hak khusus bagi pencipta atau pemegangnya untuk memperbanyak atau menggandakan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut, baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Pelanggaran Hak Cipta itu dihukum sebagaimana yang tercantum menurut Pasal 44 Undang-undang No. 12 Tahun 1997 Junto (J.o) Pasal 72 undang-undang No. 19 Tahun 2002, yang antara lain berbunyi sebagai berikut : 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau member izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000- (lima miliar rupiah). 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 3. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 17, yang menyebutkan bahwa pemerintah melarang pengumuman setiap ciptaan
x Universitas Sumatera Utara
yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertanahan dan keamanan. Negara, kesusilaan dan ketertiban umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). 4. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 19,20, Pasal 49 ayat
3
yang
merumuskan
bahwa
untuk
memperbanyak
atau
mengumumkan potret seseorang harus terlebih dahulu mendapat izin dari orang yang dipotret atau dalam jangka waktu 10 tahun setelah yang dipotret meninggal dunia, harus mendapat izin dari ahli warisnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Dengan begitu menurut undang-undang hak cipta undang-undang No.12 Tahun 1997 Junto (J.o) undang-undang No.19 Tahun 2002 bahwa pelanggar hak cipta itu dihukum dengan pidana penjara ataupun denda. Meskipun telah mempunyai Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (beberapa kali direvisi) dan pemberlakuannya tentang hak Cipta pun telah diberlakukan efektif sejak 29 Juli 2003, semestinya mampu membuat para pembajak jera, namun pada kenyataannya pelanggaran HKI masih saja terjadi bahkan cenderung kearah yang semakin memprihatinkan. Peringkat Pembajakan di Indonesia, khususnya pembajakan hak cipta, menempati urutan ketiga terbesar didunia. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya keras dari pelaku usaha dan pemerintah memerangi pembajakan hak cipta. “Benar atau tidak, menurut hasil
xi Universitas Sumatera Utara
kajian lembaga Internasional, Indonesia menempati urutan ketiga terbesar didunia dalam pembajakan Hak Cipta,” kata kepala sub direktorat Hukum Direktorat Hak Cipta Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia Ansari Sinungan di Jakarta, hari Kamis (5/2) 1. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan,mengingat Bangsa Indonesia adalah salah satu penandatanganan perjanjian TRIPs 2 yaitu perjanjian hak-hak milik intelektual berkaitan dengan perdangangan dalam Badan Perdagangan Internasional. Kendala utama yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam upaya perlindungan Hak akan kekayaan Intelektual ini adalah masalah penegakan hukum , disamping masalah-masalah lain seperti kesadaran masyarakat terhadap HKI itu sendiri dan keadaan ekonomi bangsa yang secara tidak langsung turut menyumbang bagi terjadinya pelanggaran itu. Akibat dari maraknya pembajakan atas Hak Cipta ini, Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah merupakan suatu kemungkinan yang akan
dihadapi
oleh
Bangsa
Indonesia.
Adapun
persetujuan
TRIPs
mengidentifikasikan instrumen-instrumen hak dan kekayaan intelektual (HKI) dan mencoba mengharmonisasikannya pada tingkat global menyangkut komponen : 1
(Kompas Cyber Media, 6 Februari 2004)
2
TRIPs adalah hasil persetujuan WTO dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual (Agrrement on trade related aspect of intellectual property rights) yang diatur dalam prinsip minimum standard. Namun perlindungan dalam prsetujuan ini adalah Patent, Copyright, TradeMarks, Industrial Design, Layout Design of Integrated Circuit, Undisclosed Information dan Geographical Indication. Prinsip dasar yang diatur dalam berbagai Konfernsi Nasional. Perstujuan TRIPs memberikan jangka waktu minimum perlindungan berbeda-beda untuk setiap hak kekayaan intelektual, misalnya hak penyiaran diberikan waktu selama 20 tahun dihitung dari akhir tahun kalender dari penyiaran dilakukan dan sebagainya. Situs Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia , Selasa 30 Januari 2007
xii Universitas Sumatera Utara
Hak Cipta (Copy rights), Merk dagang (Trade Marks), Paten (Patent), Desain Produk Industri ( Industrial design), Indikasi Geografi (Geographical Indication), Desain Tata Letak (Topography), Sirkuit Terpadu / Layout Desain (Topography of Integrated Sircuits) dan perlindungan informasi yang dirahasiakan (Protection on Un disclosed Information). HKI merupakan bagian hukum yang berkaitan dengan perlindungan usaha-usaha kreatif dan investasi ekonomi dalam usaha kreatif. Skripsi ini dilatarbelakangi bahwa hukum menganggap karya cipta sebagai suatu kekayaan, sehingga keberadaannya dilindungi oleh Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Format MP3 (Motion Picture Experts Group-1 layer III) merupakan beberapa hasil aplikasi dari tekhnologi didunia musik untuk menghasilkan sebuah format penyimpanan data. Format ini ditujukan untuk mengecilkan ukuran berkas lagu dalam format digital dengan mengorbankan sedikit kualitas. Format MP3 (Motion Picture Experts Group-1 layer III) berkaitan dengan Hak Cipta, oleh karenanya dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. B. Perumusan Masalah Setelah mengetahui latar belakang dari skripsi ini, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : -
Bagaimana tindak pidana atas praktik pembajakan lagu dan musik dengan format MP3 (Motion Picture Experts layer III)?
xiii Universitas Sumatera Utara
-
Faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab dan dampak apakah yang timbul dari tindak pidana atas praktik pembajakan lagu dan musik dengan format MP3 (Motion Picture Experts Group-1 layer III ?
-
Bagaimana perlindungan hukum kepada pemegang Hak Cipta serta bagaimana upaya hukumnya atas praktik pembajakan dengan format MP3 (Motion Picture Experts layer III) menurut undang-undang no.19 tahun 2002 ?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1.Tujuan Penulisan a. Untuk mengetahui tindak pidana hak cipta atas praktik pembajakan lagu dan musik dengan format MP3 (Motion Picture Experts layer III) b. Untuk mengetahui sebab dan akibat yang timbul dari tindak pidana atas praktik pembajakan lagu dan musik dengan format MP3 (Motion Picture Experts layer III) c. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta serta bagaimana upaya hukumnya atas praktik pembajakan lagu dan musik dengan format MP3 (Motion Picture Experts layer III) menurut Undang-undang No.19 Tahun 2002 2. Manfaat Penulisan a. Manfaat praktis
xiv Universitas Sumatera Utara
1. Skripsi ini bermanfaat untuk Para Penegak Hukum supaya penanganan perkara tindak pidana hak cipta ini lebih ditingkatkan. 2. Dan bermanfaat juga untuk masyarakat supaya dapat menyadari bahwa tindak pidana atas praktik penggandaan lagu dan musik dengan format MP3 (Motion Picture Experts layer III) adalah tindakan illegal dan merugikan orang lain sehingga masyarakat tidak menggunakan atau melakukan pembajakan lagu dan musik dalam format MP3 (Motion Picture Experts layer III) tersebut. b. Manfaat Teoritis 1.Skripsi
ini
diharapkan
berguna
sebagai
bahan
untuk
pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah tindak pidana atas praktik penggandaan lagu dan musik dengan format MP3 (Motion Picture Experts layer III) 2. Skripsi ini bermanfaat untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syaratnya untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang merupakan kewajiban
bagi
setiap
mahasiswa
untuk
menyelesaikan
pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
xv Universitas Sumatera Utara
D. Keaslian Penulisan Ide dan usaha penulisan skripsi ini adalah berasal dari penulis sendiri. Sepanjang pengamatan penulis, tidak ditemukan tulisan lain, baik skripsi maupun karangan ilmiah lain yang memiliki kesamaan materi dengan skripsi ini. Baik judul yang sama , isi, tata redaksi, format penulisan atau dengan kata lain “Tulisan yang persis sama dengan tulisan” meskipun beberapa karangan ilmiah membahas masalah tindak pidana pelanggaran hak cipta, akan tetapi terdapat perbedaan yang jelas dengan skripsi ini. Dimana dalam proses pembuatan skripsi ini penulis memulainya dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penggandaan lagu dan musik kedalam format MP3 (Motion Picture Experts layer III) kemudian penulis merangkainya sendiri, menjadi suatu karya tulis ilmiah yang disebut dengan skripsi. Oleh karena itu penulis dapat menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya asli penulis. E. Tinjauan Kepustakaan 1. Pengertian Hak Cipta Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002 pasal 1 angka 1 bahwa Hak Cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Hak
yang
berkaitan dengan
hak cipta adalah terjemahan dari
“Neighbouring rights”. Neighbouring rights berbeda dengan hak cipta, kalau xvi Universitas Sumatera Utara
dilihat
dari subjek
yang
mendapat
perlindungan. Maksud dan tujuan
perlindungannya adalah sama, oleh karena itu diatur didalam Undang-undang Hak Cipta. Terdapat 3 macam “Neighbouring rights” ini meliputi : a. Hak Pelaku pertunjukkan terhadap penampilannya Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilakan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, film, tari sastra, karya seni lainya. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 12 Tahun 1997 Junto (J.o) Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 b. Hak Prosedur rekaman terhadap rekaman yang dihasilkannya Prosedur rekaman suara adalah orang atau badan yang pertama kali merekam atau memiliki prakarsa untuk membiayai kegiatan perekam suara untuk bunyi, baik dari suatu pertunjukkan maupun suara atau bunyi lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 12 Tahun 1997 Junto (J.o) Pasal 1 angka 11 Undang-undang No. 19 Tahun 2002. c. Hak Organisasi penyiaran terhadap program radio dan televisi Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggaraan sistem, baik lembaga penyiaran pemerintah maupun swasta yang berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lainnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 12 Tahun 1997 Junto (J.o) Pasal 1 angka 12
xvii Universitas Sumatera Utara
Undang –undang No. 19 Tahun 2002. Pelaku memiliki hak khusus untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan menyiarkan rekaman suara dan atau gambar dari pertunjukannya.Hal ini diatur dalam Pasal 43c ayat 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1997 Junto (J.o) Pasal 49 ayat 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2002.Prosedur rekaman suara memiliki hak khusus untuk member izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, menyiarkan pula karya siarannya melalui transmisi atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik lainnya.Hal ini diatur dalam Pasal 43c ayat 3 Undangundang No. 12 Tahun 1997 Junto (J.o) Pasal 49 ayat 3 Undang-undang No. 19 Tahun 2002. Dari ketiga macam hak ini terlihat ada 3 subjek yang menjadi pemegang hak yaitu seniman atau pelaku pertunjukkan, produser rekaman, dan lembaga penyiaran. Mereka ini bukan pencipta yang menghasilkan ciptaan yang dilindungi hak cipta, tetapi pihak yang mengkomunikasikan atau mendistribusikan suatu ciptaan tertentu sehingga dapat dinikmati atau digunakan oleh para pengguna (users) hak cipta. Kedudukan mereka adalah sebagai perantara yang dengan kemampuan profesionalnya memberikan perantaraan itu, mereka telah memberikan konstribusi tertentu yang bernilai, sehingga layak mendapatkan perlindungan hukum sebagaiman pencipta sendiri. Karya intelektualita mereka berupa penampilan dari para artis, aktor, dan musisi yang dapat diwujudkan dalam materi tertentu yang dapat disimpan dan digunakan berulang-ulang. Demikian juga melalui perekaman xviii Universitas Sumatera Utara
dan penyiaran radio dan televisi, suatu ciptaan yang dihasilkan pencipta dapat diproduksi dan disimpan dalam berbagai cara dan bentuk sebagai hasil kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sehingga mereka yang terlibat dalam proses pembuatannya yang perlu mendapatkan perlindungan hukum, untuk mencegah terjadinya perbanyakan tanpa izin. Selain itu hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta juga dikenal maksudnya dengan penggunaan hasil ciptaan oleh pihak lain, yang harus dilakukan dengan persetujuan pemilik hak cipta, diantara hak-hak tersebut adalah: 1. Hak untuk membawa salinan atau membuat reproduksi hasil karya 2. Untuk mendistribusikan hasil karya hak untuk menyewa salinan hasil karya 3. Hak untuk membuat rekaman suara atau gambar 4. Hak untuk mempertunjukkan kepada publik 5. Hak untuk menerjemahkan hasil karya 6. Hak untuk menyadur 7. Hak untuk membuat copy kedalam karya audio visual Hak Cipta diberikan kepada pencipta suatu karya, meskipun dalam hal tertentu hak cipta dapat diberikan kepada pihak pemberi karya yang timbul segera setelah hasil karya tersebut dibuat, demikian pula perlindungan terhadap hak cipta dimulai setelah hak cipta itu didapat. 3
3
Eddy Damlan, Hukum hak cipta menuntut beberapa konvensi internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan perlindungannya terhadap buku serta perjanjian penerbitannya. (Bandung:alumni, 1999), hal 62
xix Universitas Sumatera Utara
2. Klasifikasi Hak Cipta Secara umum hak cipta dapat diklasifikasikan berbeda yaitu : a. Hak eksklusif Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk : -
Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk pada umumnya salinan elektronik)
-
Mengimpor dan mengekspor ciptaan
-
Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan)
-
Menampilkan atau memamerkan ciptaan didepan umum
-
Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain Yang dimaksud dengan “Hak eksklusif” dalam hal ini adalah bahwa hanya
pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Konsep tersebut yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk “Kegiatan menerjemahkan, megadaptasi, mengaransemenkan, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun”. Selain itu dalam hukum yang berlaku di Indonesia diatur pula “Hak terkait”, yang berkaitan dengan hak cipta dan juga merupakan hak eksklusif, yang dimiliki oleh pelaku karya seni (yaitu pemusik, aktor, penari, dan sebagainya), produser rekaman suara dan lembaga penyiaran untuk mengatur pemanfaatan hasil dokumentasi kegiatan
xx Universitas Sumatera Utara
seni yang dilakukan, direkam atau disiarkan oleh mereka masing-masing (Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Pasal 1 butir 9-12 dan bab VIII). Sebagai contoh seorang penyanyi berhak melarang pihak lain memperbanyak rekaman suara nyanyiannya. Hak-hak eksklusif yang tercakup dalam hak cipta tersebut dapat dialihkan, misalnya dengan pewarisan atau perjanjian tertulis (Undang-undang
No. 19
Tahun 2002 Pasal 3 dan 4). Pemilik hak cipta dapat pula mengijinkan pihak lain melakukan hak eksklusif tersebut dengan lisensi, dengan persyaratan tertentu (Undang-undang No. 19 Tahun 2002 bab V) b. Hak Ekonomi Hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan dan behubungan dengan perlindungan kebutuhan ekonomi pencipta misalnya hak untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan (pengumuman dan perbanyakan) karya cipta yang dilindungi. Suatu ciptaan merupakan hasil karya intelektual yang diperoleh melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan dana. Dilihat dari aspek ekonomi pengorbanan tersebut merupakan suatu investasi yang perlu dikelola secara komersial
untuk
mendapatkan pengembalian modal dan memperoleh keuntungan. Semakin bermutu suatu ciptaan semakin tinggi pula potensi nilai komersialnya. 4
4
Sanusi Bintang, Hukum hak cipta (Bandung;Citra Aditya Bakti, 1998) hal 4-5
xxi Universitas Sumatera Utara
Hak ekonomi ini menurut komandan verkade terdiri dari komponen sebagai berikut : 5 a. Hak reproduksi (menerbitkan atau memperbanyak) b. Hak eksekusi (memainkan atau mempertunjukkan) c. Hak adaptasi (memindahkan atau mengalihkan) d. Hak interprestasi (menerjemahkan atau mengalihbahasakan)
Djumhana mengklasifikasikan hak ekonomi itu lebih terinci lagi meliputi dibawah ini: a. Hak reproduksi atau penggandaan (reproduction right) yaitu hak untuk menggandakan ciptaan b. Hak adaptasi (adaption right) hak untuk menggandakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada, misalnya penerjemahan dari satu bahasa kebahasa lain, isi novel diubah menjadi skenario film. c. Hak distribusi (distribution right) yaitu hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan. d. Hak pertunjukkan (public performance right) yaitu hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukkan atau penampilan oleh pemilik, dramawan, seniman, peragawati. e. Hak penyiaran (broadcasting right) yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang. f. Hak program kabel (Cable casting right) yaitu hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel misalnya siaran televisi pelanggan yang bersifat komersial. Hak ini hampir sama dengan hak penyiaran, tetapi tidak melalui transmisi melainkan kabel g. Droit de suitc yaitu hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan h. Hak pinjaman masyarakat (public lending right) yaitu hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat. 6
5
ibid hal 4
xxii Universitas Sumatera Utara
Penggunaan
hak
ekonomi
seperti
diatas
semakin
luas
dengan
diperkenalkannya hak sewa (rental right) dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta. Menyangkut karya cipta musik dan lagu, terdapat dua macam hak ekonomi yaitu hak mekanis (mechanical right) yang berhubungan dengan produksi ulang lagu atau musik dalam bentuk kaset, compact disc, laser disc, video compact disc, dan lain-lain; dan hak mengumumkan (performing right) yang berkaitan dengan memperdengarkan sebuah musik atau lagu misalnya menyanyikan, memutar kaset atau compact disc player ditempat umum untuk kepentingan komersial. 7 c. Hak Moral Hak moral ini merupakan manisfestasi dari adanya pengakuan manusia terhadap hasil karya orang lain yang sifatnya non ekonomi. Hak moral berkaitan dengan perlindungan kepentingan nama baik dari pencipta. Hak moral itu diberikan semata-mata untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud dan pengakuan terhadap hasil karya intelektualitas seseorang. 8 Seorang pelukis, misalnya yang melukiskan suatu objek tertentu , belum tentu maksudnya untuk diperjualbelikan atau mendapat keuntungan ekonomi bagi dirinya, tetapi mugkin untuk penyaluran minat, bakat dan kemampuan dibidang seni atau untuk penyampaian isi hati atau pendapat. Kepada pelukis yang bersangkutan hukum memberikan perlindungan hak cipta, 6
abdulkadir Muhammad, kajian hukum ekonomi intelektual (Bandung; Citra aditya bakti,2001) hal 20-21
7
8
Sanusi Bintang, Op cit hal 98 Ibid hal 6
xxiii Universitas Sumatera Utara
antara lain mengakui hak moralnya lazimnya penghargaan moral diberikan masyarakat kepada seseorang karena orang tersebut telah menghasilkan suatu ciptaan atau karya tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Penghargaan moral ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi berwujud pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepadanya untuk melakukan sesuatu apabila ada orang yang melanggarnya. 9 Hak moral diatur dalam undang-undang hak cipta dan Konvensi Berne. Dalam Pasal 24 Undang-undang hak cipta ditentukan bahwa : 10 1. Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya a. Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya b. Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak ciptanya kepada orang lain, selama penciptanya masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan termasuk dan apabila pencipta telah meninggal dunia izin dari ahli warisnya 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta. 3. Pencipta tetap berlaku mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Didalam Konvensi Berne ditentukan bahwa setiap negara peserta wajib memberikan pencipta : 1. Hak untuk menuntuk kepemilikan 2. Hak untuk melawan segala bentuk pemutarbalikkan, atau perubahan lainnya atau tindakan penghinaan dalam hubungannya dengan ciptaan yang dapat merugikan nama baik atau reputasi pencipta. 11 9
Ibid hal 8
10
Pasal 24 Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002
xxiv Universitas Sumatera Utara
3. Pengertian Tindak Pidana Hak Cipta Tingginya nilai ekonomi yang dimiliki sebuah karya cipta musik atau lagu, terutama sekali musik dan lagu-lagu yang ternyata sangat disenangi dan digemari oleh masyarakat sehingga sangat laku dipasaran, menimbulkan keinginan bagi orang-orang tertentu untuk dapat ikut mengeksploitasi musik atau lagu tersebut dan digandakan dengan menggunakan format MP3(Motion Picture Experts layer III). Hal ini dapat menimbulkan keuntungan bagi karya cipta musik atau lagu tersebut. Namun pada kenyataannya hal tersebut sering kali diwujudkan dengan cara-cara yang melanggar hukum atau dengan cara illegal. Untuk mengerti lebih jauh lagi mengenai tindak pidana hak cipta atas praktik pembajakan lagu dan musik dengan format MP3 (Motion Picture Experts layer III), maka akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian tindak pidana itu. Ada beberapa pendapat sarjana yang mengemukakan arti dari tindak pidana tersebut itu : Pengertian tindak pidana Menurut Wirjiono Projodikora tindak pidana yaitu “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”. 12 Menurut Moeljadno tindak pidana adalah “perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”. 13 Tindak pidana ini memiliki unsur-unsur yaitu : 1. Perbuatan 11
12 13
Sanusi Bintang, Opcit hal 7 Sudarto, Hukum pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990) hal 4 S.R. Sianturi asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, (Jakarta, 1982), hal 20
xxv Universitas Sumatera Utara
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang 3. Bersifat melawan hukum Pengertian Hak cipta Pengertian
hak
cipta
asal
mulanya
menggambarkan
hal
untuk
menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Istilah copyright (hak cipta) tidak jelas siapa yang memakainya. Tidak ada satupun perundang-undangan yang secara jelas menggunakannya pertama kali. Menurut Stanley Rubenstein, sekitar tahun 1740 tercatat pertama kali orang yang menggunakan istilah “copyright”. Di Inggris pemakaian istilah hak cipta (copyright) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Perlindungan buku tidak diberikan kepada pencipta (auther), melainkan diberikan kepada pihak penerbit. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan atau investasi penerbit dalam membiayai cetakan suatu karya. Hal ini sesuai dengan landasan penekanan sistem hak cipta dalam “common law system” yang mengacu pada segi ekonomi. 14 Menurut David Bainbridge : “Hak cipta adalah hak milik yang melekat pada karya-karya cipta dibidang kesusasteraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya musik, lukisan, patung, karya arsitektur, film, dan lain-lain. Pada hakikatnya, hak cipta
14
Muhammad Djumhana dan Djuboedillah, Hak Milik Intelektual (sejarah, teori, dan praktiknya di Indonesia ) (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003) hal 47-48
xxvi Universitas Sumatera Utara
adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara karya cipta yang dihasilkannya. 15 Pengertian tindak pidana hak cipta Tindak pidana hak cipta yaitu suatu kegiatan perbuatan, kebanyakan, penyiaran, pengedaran tanpa izin dari pencipta maupun penerima hak dari penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta.16 Didalam masyarakat perwujudan dan pelanggaran terhadap hak-hak pencipta akan timbul dalam berbagai bentuk, sebagaimana dapat dijabarkan berikut ini : 1. Pembajakan karya rekaman musik atau lagu Pembajakan atas rekaman musik atau lagu merupakan perbuatan kejahatan yang timbul seiring dengan adanya industri musik baik nasional maupun internasional. Dalam industri musik di Indonesia pembajakan yang terjadi tidak hanya atas karya rekaman musik dalam negri tetapi juga meliputi karya rekaman asing. Sehubungan dengan karya rekaman yang beredar di masyarakat, tidak hanya karya rekaman produksi nasional tetapi beredar pula karya rekaman asing. Ada tiga macam bentuk pembajakan atas karya rekaman suara yang dikenal dalam
15
Beinbridge, david, 1999, Intellectual Property, Forth Edition , Financial; Times, Pitmen publishing, England.
16
Leden Marpaung, Tindak pidana terhadap hak atas kekayaan intelektual, (Jakarta; Sinar Gafika, 1995), hal 65
xxvii Universitas Sumatera Utara
industry musik internasional yaitu ; Counterfeit, piracy,boat ledging 17,berikut ini akan diuraikan masing-masing bentuk pembajakan tersebut : a. Counterfeit Adalah bentuk pembajakan dengan melakukan penggadaan ulang suatu album karya rekaman, dalam bentuk sama sekali mirip dengan aslinya baik dalam kemasan album, ilustri cover maupun susunan lagunya. Kualitas dari album bajakan ini tentu saja tidak terjamin. Counterfeit lebih dikenal sebagai album rekaman aspal (asli atau palsu). b. Piracy Adalah bentuk pembajakan karya rekaman yang dilakukan dengan menggunakan berbagai lagu dari yang sedang populer, dikenal dengan istilah “seleksi” atau ketikan. Bentuk pembajakan ini paling ditakuti dalam industri musik karena dapat mematikan kesempatan penjualan dari beberapa album rekaman secara bersamaan. c. Boat ledging Adalah bentuk pembajakan yang dilakukan dengan cara merekam langsung suatu pertunjukkan musik dari seorang penyanyi. Dan album rekaman ini digandakan lalu dijual sebagai album khusus dari penyanyi tersebut.
17
Runtung, Diktat Kuliah HAKI-I (hak Cipta, Paten, Merek) (Fakultas Hukum USU, 2003) hal 28
xxviii Universitas Sumatera Utara
2. Peniruan karya cipta musik Perbuatan ini dikaitkan sebagai pelanggaran hak cipta apabila karya cipta yang diciptakan oleh seorang pencipta mempunyai kemiripan yang hampir seratus persen sama dengan hasil karya musik atau lagu pencipta lainnya, baik notasi, melodi dasar, irama, atau warna musiknya. 3. Pengumuman suatu karya cipta secara tidak sah Pengumuman suatu karya cipta secara tidak sah terjadi apabila pengguna lagu dalam melakukan kegiatan usahanya yang menggunakan karya cipta lagu untuk tujuan komersial dilakukan tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan pengguna dapat bebas dari kewajiban membayar royalti. Tindak Pidana atas praktik pembajakan karya musik atau lagu dalam bentuk format MP3 (Motion Picture Experts layer III) adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk mengkompresi file-file musik sehingga didapatkan file musik digital yang mirip kualitas musik asli dengan ukuran file yang kecil tanpa izin dari pencipta maupun penerima hal dari penjualan barang hasil dari pelanggaran hak cipta. Beberapa bentuk pelanggaran hak cipta musik atau lagu dalam praktik pembajakan lagu dan musik dengan format MP3 (Motion Picture Experts layer III) termasuk pelanggaran undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kemajuan teknologi dapat mempermudah atas suatu karya dalam melaksanakan reproduksi hasil karya musik. Karya musik yang dipasarkan oleh suatu perusahaan rekaman merupakan proses yang resmi yang
xxix Universitas Sumatera Utara
dilindungi undang-undang. Kejahatan yang dihadapi di masyarakat adalah dari berbagai macam hasil karya musik tersebut dapat diperbanyak dengan mudah dan mendapatkan suatu hasil karya musik sehingga dengan biaya murah dapat memperoleh suatu karya musik yang disukainya, dengan modal suatu server atau sebuah komputer dapat memperbanyak suatu ciptaan musik tanpa harus membayar izin kepada yang punya hak. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu penadah hasil dari suatu kejahatan yang berusaha mendapatkan keuntungan yang bersifat komersial dapat dihukum penjara selama-lamanya empat tahun. 4. Ciptaan yang dilindungi undang-undang hak cipta Menurut L.J Taylor, yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. 18 Konsep dasar hukum hak cipta seperti itu dianut didalam peraturan perundang-undangan hak cipta di Indonesia sebagaimana dapat kita simak dalam penjelasan pasal 12 ayat 3 undangundang hak cipta No. 19 Tahun 2002.Dengan demikian, yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan bukan masih merupakan gagasan. Bentuk nyata ciptaan tersebut bisa terwujud khas dalam bidang kesusasteraan, seni maupun ilmu pengetahuan. Konvensi Internasional hak cipta 1952 Universal Copyright Convention (UCC), pada pasal 1, menentukan yang dilindunginya yaitu bidang kesusasteraan, ilmu pengetahuan (Scientific), dan 18
L.J. Taylor, Copyright for Librarians, Cetakan Pertama, East Sussex : Tamarisk Books Hstings, 1980
xxx Universitas Sumatera Utara
pekerjaan seni (artistic work) termasuk karya tulis, musik, drama, sinematographi, lukisan, pahatan, dan patung. Hukum Indonesia secara jelas mengatur ciptaan yang dilindungi, yang selengkapnya diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Hak Cipta No.19 tahun 2002, yaitu : 19 a. Buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi,Pewayangan, dan pantonim. f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar,seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan. g.
Arsitektur
h. Peta i.
Seni batik
j.
Fotografi
k. Sinematografi,dan l.
Terjemahan, tafsir, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil pengalihwujud. Dalam Undang-undang Hak Cipta juga disertakan pengertian dan
penjelasan dari berbagai jenis ciptaan yang telah disebutkan di atas, di antaranya sebagai berikut :
19
Ibid,Pasal 12
xxxi Universitas Sumatera Utara
a. Susunan perwajahan karya tulis atau typhographical arrangement yaitu aspek seni atau estetika pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini antara lain mencakup format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas. b. Ciptaan lain yang sejenis, yaitu ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapt disamakan dengan ciptaan seperti ceramah,kuliah dan pidato. c. Alat peraga adalah ciptaan yang berbenuk dua ataupun tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur,biologi,atau ilmu pengetahuan lain. d. Lagu atau musik diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi; syair atau lirik, dan aransemennya, termasuk notasi. e. Gambar, antara lain meliputi: motif,diagram, sketsa, logo, dan bentuk huruf indah, dimana gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. Kolase diartikan sebagai komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain,kertas dan kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar. f. Arsitektur, antara lain meliputi: seni gambar bangunan dan seni gambar miniatur, dan seni gambar market bangunan.
xxxii Universitas Sumatera Utara
g. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada diats ataupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. h. Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai
bentuk
ciptaan
tersendiri.Karya-karya
tersebut
memperoleh
perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif,gambar, maupun komposisi warnanya. Pengertian seni batik juga diterapkan pada karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat diberbagai daerah, seperti seni songket,ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus dikembangkan. i. Karya sinematografi yaitu ciptaan yang merupakan media komunikasi masa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun.Karya ini dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, dilayar lebar, ditayangkan televisi, atau media lainnya. j. Bunga rampai, meliputi ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan berbagai karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik, atau media lainnya,serta komposisi dari berbagai karya tari pilihan. k. Database, diartikan sebagai kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh mesin (komputer) atau dalam bentuk lain, dimana karena
xxxiii Universitas Sumatera Utara
alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap database diberikan dengan tidak mengurangi hak pencipta lain yang ciptaannya dimasukkan dalam database tersebut. l. Pengalihwujudan adalah perubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, atau film dan lain-lain. Apabila kita melihat lebih seksama jenis-jenis ciptaan diatas, maka nampak bahwa ciptaan yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta terbagi dalam dua jenis yaitu ciptaan yang bersifat asli (orisinal) yang diatur dalam pasal 29 ayat (1) dan ciptaan bersifat derivatif (hasil dari perkembangan tekhnologi) yang diatur dalam pasal 30 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta. Penggelompokkan ini berkaitan erat dengan jangka waktu perlindungan yang diberikan, misalnya pada karya cipta orisinal yang terdiri atas : 20 a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya b. Drama atau drama musikal, tari dan koreografi c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, seni patung d. Seni batik e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks f. Arsitektur g. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya h. Alat peraga
20
i.
Peta, dan
j.
Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai
Ibid, Pasal 29 ayat (1)
xxxiv Universitas Sumatera Utara
Jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya-karya tersebut adalah selama hidup pencipta dan akan terus berlangsung untuk jangka waktu 50 (lima puluh) tahun setekah penciptanya meninggal dunia. sedangkan ciptaan yang bersifat turunan atau derivatif adalah seperti yang dimuat dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, yaitu : 21 a. Program Komputer b. Sinematografi c. Fotografi d. Database, dan e. Karya hasil pengalihwujudan
Perlindungan hukum yang diberikan adalah selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali karya tersebut diterbitkan. Di Jerman, Amerika serikat, dan Inggris dalam undang-undangnya ditentukan secara jelas bidang karya cipta yang dilindunginya. Sedangkan di Italia hal tersebut tidak ditentukan secara jelas. 22 Di Inggris bidang yang dilindungi, menurut undang-undang hak cipta 1988, dibedakan kedalam 2 (dua) golongan, yaitu : a. Kelompok yang disebut sebagai work yang meliputi kesusasteraan (original literary work), drama (original dramatic work) , dan music (original musical work), pekerjaan artistik (original artistic work) 21 22
Ibid, Pasal 30 ayat (1) W.R Cornish, Intellectual Property, Cetakan kedua, London:Sweet & Maxwel, 1989:57
xxxv Universitas Sumatera Utara
b. Kelompok yang disebut sebagai subjek matter, yaitu tipografi, rekaman suara, film, penyiaran, serta program kabel (cable program). Perbedaan ini didasarkan atas syarat orisinalitas sebuah ciptaan. Ciptaan yang dikelompokkan sebagai “work” harus memenuhi syarat orisinalitas, sedangkan
dalam
kelompok
kedua
tidak
disyaratkan
memenuhi
orisinalitas. Perbedaan ini didasarkan atas syarat orisinalitas sebuah ciptaan. Ciptaan yang dikelompokkan “Work” harus memenuhi syarat orisinalitas sedangkan kelompok kedua tidak disyaratkan memenuhi orisinalitas. Secara garis besarnya bidang yang dilindungi hak cipta dapat digolonggkan menjadi 3 (tiga), yaitu : a. Meliputi pekerjaan yang ditentukan dalam Konvensi Berne, yaitu bidang kesusasteraan, literary, pekerjaan artistik (artistic work), termasuk pula drama, musik dan drama musikal . b. Kategori yang muncul belakangan karena perkembangan tekhnologi yaitu seperti sinematografi, fotografi, rekaman suara, penyiaran (broadcasting) baik radio maupun televisi. c. Kelompok yang berhubungan dengan komputer yaitu mengenai program komputer. Di Prancis program komputer ini mulain dilindungi pada tahun 1985, di Inggris diatur didalam Copyright Amandement Computert Software Copyright Act 1980, dan Di Indonesia diatur didalam undangundang hak cipta tahun 1987.
xxxvi Universitas Sumatera Utara
Hampir semua hasil karya yang merupakan ciptaan yang dilindungi undang-undang maka sekilas tampak bahwa seluruhnya dilindungi, tetapi sebenarnya ada bidang karya yang tidak termasuk bidang yang dilindungi hak cipta, yaitu diantaranya : 23 a. Judul, baik judul buku, film, majalah, lukisan, Koran, lagu, atau yang sejenisnya. b. Ide dan informasi tidak merupakan bagian yang dilindungi hak cipta karena keduanya belum berwujud dalam bentuk materi c.
Sinopsis, ringkasan tidak merupakan ciptaan yang dilindungi hak cipta dan hal tersebut tidak merupakan pelanggaran atas ciptaan asli.
d. Plot (alur isi cerita) sebab plot disamakan dengan ide e. Slogan iklan karena disamakan dengan judul f. Nama samaran (fictitious name), hanya nama samaran ini bila ada yang menggunakannya secara tidak sah dapat dilakukan gugatan dibawah aksi passing off g. Karakter peran, seperti Mickey Mouse, atau James Bond
F. Metodologi Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptis analistis, menelaah dan menganalisa perundang-undangan khususnya Undang-undang No. 29 tahun 2002 tentang hak cipta 2. Metode Pengumpulan Data
23
J. M. Cavendish, A Handbook of Copyright in British Publishing in Practise. Cetakan kedua, London, Cassel, 1984 : 82-83
xxxvii Universitas Sumatera Utara
Penelitian kepustakaan (liberty research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai literatur seperti : buku-buku, undang-undang khususnya undang-undang hak cipta, pendapat sarjana, bahan perkuliahan, arikel dan juga bahan yang diperoleh dari media internet, yang bertujuan untuk memperoleh atau mencari konsepsi, teori-teori, bahan-bahan yang berkenaan dengan tindak pidana hak cipta 3. Analisa Data Analisa data yang dipergunakan dalam penelitan adalah dengan cara analisis kualitatif. Dalam hal ini pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis yang memberikan gambaran secara jelas, jawaban atas permasalahan dalam skripsi. G. Sistematika Penulisan Untuk mempermudah penulis dalam mengkaji dan menelaah skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Praktik Pembajakan Lagu dan Musik dengan Format MP3 (Motion Picture Experts layer III)” dirasa perlu untuk menguraikan terlebih dahulu sistematika penulisan sebagai gambaran singkat skripsi, yaitu sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab pendahuluan, penulis terlebih dahulu menguraikan
tentang
gambaran
umum
atas
keseluruhan skripsi ataupun konsepsi umum dari
xxxviii Universitas Sumatera Utara
skripsi, baik berupa : latar belakang skripsi; permasalahan;
manfaat
penulisan;
tinjauan
kepustakaan; metode penulisan; serta sistematika penulisan BAB II
:TINDAK PIDANA HAK CIPTA ATAS PRAKTIK PEMBAJAKAN LAGU DAN MUSIK DENGAN FORMAT MP3 (Motion Picture Experts layer III) Selanjutnya untuk bab II, terdiri dari tiga (3) sub bab. Dimana pada sub bab pertama membahas pemahaman mengenai MP3 (Motion Picture Experts layer III), kedua membahas mengenai jenis tindak pidana hak cipta atas praktik pembajakan dengan format MP3 (Motion Picture Experts layer III), ketiga membahas sanksi pidana terhadap tindak pidana hak cipta atas praktik pembajakan lagu dan musik dengan format MP3 (Motion Picture Experts layer III)
BAB III
: FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAK DARI TINDAK PIDANA HAK CIPTA ATAS PRAKTIK PEMBAJAKAN LAGU DAN MUSIK DENGAN FORMAT MP3 (Motion Picture Experts layer III) Selanjutnya untuk bab III, terdiri dari 2 (dua) sub bab. Dimana pada sub bab
pertama
membahas
mengenai faktor penyebab tindak pidana atas
xxxix Universitas Sumatera Utara
praktik pembajakan lagu dan musik dengan format MP3(Motion Picture Experts layer III) , kedua membahas dampak tindak pidana atas praktik pembajakan lagu dan musik dengan format MP3 (Motion Picture Experts layer III) BAB IV
:PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG HAK CIPTA SERTA UPAYA HUKUM ATAS PRAKTIK PEMBAJAKAN LAGU DAN MUSIK DENGAN FORMAT MP3 (Motion Picture Experts layer III) Selanjutnya untuk bab IV, terdiri dari 2 (dua) sub bab.
Dimana
sub
bab
pertama
membahas
perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta menurut undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta, bab kedua membahas mengenai upaya hukum tindak pidana hak cipta atas praktik penggandaan lagu dan musik dengan format MP3 (Motion Picture Experts layer III) menurut undang-undang no. 19 tahun 2002 BAB V
: KESIMPULAN DAN SARAN
xl Universitas Sumatera Utara
