BAB I BERKAS PENYIDIKAN

BAB I BERKAS PENYIDIKAN Rangkaian penyelesaian peradilan pidana terdiri atas beberapa tahapan, suatu proses penyelesaian peradilan dimulai dari adanya suatu peristiwa hukum, namun untuk menentukan apakah peristiwa hukum itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan haruslah diadakan suatu penyelidikan. Alur untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana adalah melalui : a.

Pengaduan, yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana (delik) aduan yang merugikan (Pasal 1 angka 25 KUHAP).

b.

Laporan, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana (Pasal 1 angka 24 KUHAP).

c.

Tertangkap tangan, yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Menurut pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undangundang. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan penyelidikan, penyelidik memiliki kewajiban dan kewenangan. Penyelidik karena kewajibannya memiliki kewenangan antara lain sebagai berikut : 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2. Mencari keterangan dan barang bukti; 3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan seta memeriksa tanda pengenal diri; 4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; 5. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa : a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan; b. Pemeriksaan dan penyitaan surat; c. Mengambil sidik jari dan memotret orang; d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. 6. Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut diatas; Apabila setelah melalui tahap penyelidikan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, maka dilanjutkan dengan Tahap Penyidikan. Menurut pasal 1 angka 2 KUHAP yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undnag ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diatur dalam undang-undang ini yang mana dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemkan tersangkanya.

Pihak yang berwenang melakukan penyidikan menurut pasal 6 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan sebagai berikut : 1. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana; 2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 9. Mengadakan penghentian penyidikan; 10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; 11. Dalam melakukan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku; 12. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan; 13. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 14. Penyerahan berkas perkara dilakukan : a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. 15. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang : a. Pemeriksaan tersangka; b. Penangkapan; c. Penahanan; d. Penggeledahan; e. Pemasukan rumah; f.

Penyitaan benda;

g. Pemeriksaan surat; h. Pemeriksaan saksi; i.

Pemeriksaan di tempat kejadian;

j.

Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;

k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. 16. Melakukan penyidikan tambahan, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengapi sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum; 17. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan; 18. Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguahan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan; 19. Melakukan penyidikana tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum, jika penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi;

20. Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidanan sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum. Ketika melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, para aparat penegak hukum melakukan suatu upaya paksa, yaitu serangkaian tindakan untuk kepentingan penyidikan yaitu : a. Penangkapan, menurut pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang; b. Penahanan, menurut pasal 1 angka 21 KUHAP, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang; c. Penyitaan, menurut pasal 1 angka 16 KUHAP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud dan/atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan; d. Penggeledahan rumah, menurut pasal 1 angka 17 KUHAP, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang; e. Penggeledahan badan, menurut pasal 1 angka 18 KUHAP, penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita Setiap tindakan yang dilakukan oleh Penyidik harus dibuat Berita Acara dan penyidik dalam memproses suatu perkara Pidana harus membuat Berkas Perkara tingkat Penyidikan. Dalam modul ini contoh berkas yang dibuat adalah berkas penyidikan tindak pidana narkotika.

1. Cover Berkas Perkara 2.

BNNP BALI

BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BALI Jalan. Kamboja No. 8 Denpasar, Bali Telp : (0361) 232472, 7800179, 263860 Faksimile : (0361) 232472 Email : : [email protected]

“PRO JUSTITIA”

BERKAS PERKARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BALI

KASUS

: .................................................................

MELANGGAR

: .................................................................

LAPORAN KASUS NARKOTIKA

: .................................................................

TEMPAT

: .................................................................

TERSANGKA

:

FOTO TERSANGKA

PENYIDIK

.................................................................

2.

Sampul Berkas Perkara

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI Jalan. Kamboja No. 8 Denpasar, Bali Telp : (0361) 232472, 7800179, 263860 Faksimile : (0361) 232472 BNNP BALI ”PRO JUSTITIA”

Email : [email protected] SAMPUL BERKAS PERKARA Nomor : BP / 11 – BRTS / III / 2016 / BNNP

Kejadian Perkara Pidana, pada hari ................ tanggal ..................... sekitar pukul ........... WITA di ........................................................................................................................................ Dilaporkan, pada hari ............ tanggal ................., sekira pukul ..................................... WITA. Uraian singkat perkara pidana yang terjadi :

........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

No Laporan Kasus Narkotika

Nama, Nama Kecil, Alias, Tempat dan Tanggal Lahir / Umur, Agama, Kewarganegaraan, Pekerjaan, Tempat Tinggal, Sudah Pernah dihukum berapa kali Laporan .................................................. Kasus ..................................................... Narkotika ..................................................... Nomor : ..................................................... LKN / 11 – ..................................................... BRTS / I / ........................................................ 2016 / BNNP, (Tersangka tidak pernah dihukum dan tanggal 08 tidak tersangkut dengan perkara Januari pidana lainnya) 2016

Tanggal Ditahan Tanggal ............... .................. .................. .................. .................. ..................

Dikeluarkan Tanggal .................. .................. .................. .................. .................. ..................

Ket

................... ................... ................... ................... ................... ...................

Mengetahui

Denpasar, ..........................

KEPALA BNNP BALI

Penyidik

Selaku Penyidik

(.....................................................) ...................................................

(...........................................) ................. NRP ..................

3. Resume Penyidikan.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI Jalan Kamboja No. 8 Denpasar, Bali Telp : (0361) 232472, 7800179, 263860 Faksimile : (0361) 232472 Email : [email protected]

BNNP BALI “PRO JUSTITIA”

RESUME I.

Dasar

1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan (2) KUHAP 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010, tentang Badan Narkotika Nasional. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 4. Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN / 11 -BRTS / I/ 2016 / BNNP, tanggal 11 Januari 2016 II.

Perkara

................................................................................................................................ ................................................................................................................................ III.

FAKTA-FAKTA 1. Penangkapan .................................................................................................................................... 2. Penahanan .................................................................................................................................... 3. Penggeledahan ...................................................................................................................................

IV

KETERANGAN SAKSI

1. Nama : .................., Tempat/tanggal lahir : ......................, Agama : ................., Pekerjaan : ........................, Jenis Kelamin : ...................., Kewarganegaraan : ................., Pendidikan terakhir : ............................, Alamat : ......................................... Menerangkan : ........................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

V. ANALISIS BUKTI SURAT ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... VI.

KETERANGAN TERSANGKA

....................................................................................................................................................... IV.

PEMBAHASAN A. Analisis Kasus Berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan dalam penyidikan, berdasarkan alat bukti yang ada baik berupa keterangan para saksi maupun tersangka dan adanya barang bukti yang disita, maka dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut :

........................................................................................................................................... B. Analisis Yuridis Pasal .................. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Unsur-unsurnya adalah :

1) ........................................................................................................................................... 2) ........................................................................................................................................... 3) ........................................................................................................................................... KESIMPULAN 1. Perbuatan tersangka memenuhi unsur pasal..................................................................... 2. .......................................................................................................................................... 3. ......................................................................................................................................... PENUTUP Demikian Resume ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ........................................................... Penyidik

(...........................................................) .................... NRP .................

4. Foto Tersangka

BNNP BALI

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI Jalan. Kamboja No. 8 Denpasar, Bali Telp : (0361) 232472, 7800179, 263860 Faksimile : (0361) 232472 Email : [email protected]

“PRO JUSTITIA” FOTO TERSANGKA TAMPAK DEPAN

TAMPAK SAMPING KANAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

N a m a Jenis kelamin Tempat / tgl lahir Pekerjaan Agama Pendidikan Kewarganegaraan / suku Alamat Rumus sidik jari Perkara Pasal

TAMPAK SAMPING KIRI : .................................................................................................. : .................................................................................................. : .................................................................................................. : .................................................................................................. : .................................................................................................. : .................................................................................................. : .................................................................................................. : .................................................................................................. : .................................................................................................. : .................................................................................................. : ..................................................................................................

Dikeluarkan di

: ......................

Pada tanggal

: ...................... KEPALA BNNP BALI Selaku Penyidik

(.........................................................) ..................................................

5. Laporan Kasus Narkotika

BADAN NARKOTIKA REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI Jalan. Kamboja No. 8 Denpasar, Bali Telp : (0361) 232472, 7800179, 263860 Faksimile : (0361) 232472 Email : [email protected]

BNNP BALI

LAPORAN KASUS NARKOTIKA Nomor : LKN / 11 – BRTS / I / 2016 / BNNP

1. Waktu Kejadian 2. Tempat Kejadian 3. Apa Yang Terjadi 4. Siapa Pelaku 5. Bagaimana Terjadi 6. Dilaporkan

: : : : : :

.................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. ..................................................................................................

TINDAK PIDANA 1. ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... BARANG BUKTI : 1. ....................................... 2. ....................................... 3. .......................................

NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI Nama : ...................................................................... Umur : ...................................................................... Agama : ...................................................................... Pekerjaan : ...................................................................... Alamat : ...................................................................... Nama Umur Agama Pekerjaan Alamat

: ...................................................................... : ...................................................................... : ...................................................................... : ...................................................................... : ......................................................................

URAIAN SINGKAT KEJADIAN .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. ..................................................................................................

TINDAKAN YANG DIAMBIL Mengamankan barang bukti, memeriksa saksi-saksi dan membuat Laporan Kasus Narkotika guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Mengetahui KEPALA BNNP BALI Selaku Penyidik

(...............................................................) .....................................................

..................., ..................................... Pelapor Nama : ............................................... Pangkat/NRP : ...............................................

Tanda Tangan : ............................

6. Surat Perintah Tugas



SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : SP. Gas / 11 - BRTS / I / 2016 / BNNP Pertimbangan :

Bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Golongan I, serta untuk melakukan tindakan hukum, maka perlu mengeluarkan surat perintah tugas ini.

Dasar

1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 11, Pasal 18

:

2. 3. 4. 5.

ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) KUHAP; Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 75, dan Pasal 80 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010, tentang Badan Narkotika Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP, ................................................................................................. DIPERINTAHKAN

Kepada NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

: NAMA ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................

Untuk

:

Selesai

:-

PANGKAT ................... ................... ................... ................... ................... ................... ...................

NRP .................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................

JABATAN .................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................

1. Melaksanakan tugas penyelidikan, penangkapan, penggeledahan dan penyitaan Perkara Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika yang dilakukan oleh Tersangka An. ................................................................. 2. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal 08 Januari 2016 – selesai. 3. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.

Yang Menerima Perintah Penyidik

(..........................................) ............... NRP ...............

Dikeluarkan di : .......................... Pada tanggal : .......................... KEPALA BNNP BALI Selaku Penyidik

(......................................................) ...............................................

7. Surat Perintah Penyidikan



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor : SP. Sidik / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP Pertimbangan

:

Bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Golongan 1, maka perlu mengeluarkan surat perintah penyidikan ini.

Dasar

:

DIPERINTAHKAN Kepada

NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. Pasal 8, Pasal 9, Pasal 106, Pasal 109 ayat (1) KUHAP; 2. Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010, tentang Badan Narkotika Nasional; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 5. Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN / 08-BRTS / I / 2016 / BNNP,...

:

NAMA ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ............................................... ...............................................

Untuk

Selesai

PANGKAT .................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................

NRP .................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................

JABATAN .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. .................................. ..................................

:

:

1. Melakukan penyidikan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika jenis ............................ yang dilakukan oleh tersangka .................... sebagaimana dimaksud dalam Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP, tanggal 08 Januari 2016. 2. Membuat Rencana Penyidikan. 3. Melaporkan setiap pertimbangan pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana tersebut kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. 4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s/d selesai.


(...........................................) ............... NRP ..............

Dikeluarkan di : ......................... Pada tanggal : ......................... KEPALA BNNP BALI Selaku Penyidik

(.......................................................) ...............................................

8.

SPDP

“PRO JUSTITIA”

BNNP BALI


“PRO JUSTITIA”

................., ............................ Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal

: B / 1121 / I / Kb / Pb.01 / 2016 / BNNP : Biasa : 1 (satu) Berkas : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Kepada Yth. ................................................................................... Di ...................................................................................... 1. Dasar : a. Pasal 109 ayat (1) KUHAP; b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; c. Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP, tanggal .........................; d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP, tanggal .................. 2. Dengan ini diberitahukan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali telah melakukan penyidikan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika jenis Shabu (Metamfetamina) yang terjadi pada hari Senin tanggal .................. sekira pukul ......... WITA di .............., sebagaimana dimaksud dalam Pasal ............ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan oleh tersangka : Nama : .............................................................................................................. Jenis Kelamin : .............................................................................................................. Tempat Tgl Lahir : .............................................................................................................. Agama : .............................................................................................................. Pendidikan Terakhir : .............................................................................................................. Pekerjaan : .............................................................................................................. Kewarganegaraan : .............................................................................................................. Alamat : ..............................................................................................................

3. Demikian untuk menjadi maklum. KEPALA BNNP BALI Selaku Penyidik

Tembusan : 1. ...................................................... 2. ...................................................... 3. ...................................................... 4. ...................................................... 5. ......................................................

(.......................................................) ...........................................

9. Surat Panggilan Saksi



SURAT PANGGILAN SAKSI No Pol : S.Pgl / 04-BRTS / I / BNNP / 2016 Pertimbangan :

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, dipandang perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

Dasar

5. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan (2) KUHAP 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010, tentang Badan Narkotika Nasional. 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 8. Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP, tanggal ..................................................................................................

:

MEMANGGIL

Nama Jenis Kelamin Tempat Tanggal Lahir Agama Pekerjaan Alamat

: ..................................................................................................... : ..................................................................................................... : ..................................................................................................... : ..................................................................................................... : ..................................................................................................... : .....................................................................................................

Dengan ini kami meminta kedatangan saudara pada :

Hari Tanggal Jam Tempat Menghadap

: ..................................................................................................... : ..................................................................................................... : ..................................................................................................... : ..................................................................................................... : .....................................................................................................

Untuk didengar dan diperiksa sebagai SAKSI dalam perkara dugaan tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika atas nama tersangka .................... berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 11 -BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal ......................................

Dikeluarkan di : ......................... Pada tanggal : .........................

(..........................................) ................. NRP ................

10. Berita Acara Pemeriksaan Saksi BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI

BNNP BALI

Jalan Kamboja No. 8 Denpasar, Bali Telp : (0361) 232472, 7800179, 263860 Faksimile : (0361) 232472 Email : [email protected]

“PRO JUSTITIA” BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) ----- Pada hari ini ........ tanggal ......... bulan ........... tahun ........................, sekitar pukul ............. WITA saya : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(........................................)------------------------------------Pangkat ............ NRP ............., dengan jabatan sebagai penyidik, pada Kantor Badan Narkotika Nasional tersebut diatas, berdasarkan SKEP penyidik nomor : KEP/501/X/2011/BNN tanggal 15 Oktober 2011, dan berdasarkan surat perintah penyidikan No. Pol : SP. Sidik / 11–BRTS / I / 2016 / BNNP, tanggal .........................., bersama :-----------------------------------------------------------------------------------------------------------(...............................................)---------------------------------Pangkat ......... NRP ................, dengan jabatan sebagai penyidik pembantu, pada Kantor Badan Narkotika Nasional tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal dan mengaku sebagai :------------------------------------------------------------------------------------------------------(.............................................)----------------------------------Tempat / tanggal lahir : .......................... agama : ........., Pekerjaan : ..............., Jenis Kelamin : ............., Kewarganegaraan : ............................, Pendidikan terakhir : ................., tempat tinggal : ......................................................................................................................................... ------ Ia ( ................................. ) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika ......................................................... sebagaimana dimaksud dalam .................................................... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Kasus Narkotika : LKN / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP. Tanggal--------------------------------------------------------------------------------------------------Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut :PERTANYAAN JAWABAN 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------6. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 6. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------7. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------8. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan tersebut diatas, dan untuk menguatkan keterangan tersebut yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya dibawah ini. Yang diperiksa/Saksi

(..................................) ------Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Denpasar pada hari dan tanggal tersebut diatas.----------------------------------------------------------------------------------------------

Penyidik

(..........................................) .................... NRP ..................... Penyidik Pembantu

(.........................................) ................... NRP ....................

11. Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI

Jalan Kamboja No. 8 Denpasar, Bali Telp : (0361) 232472, 7800179, 263860 Faksimile : (0361) 232472 Email : [email protected] BNNP BALI “PRO JUSTITIA” BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH SAKSI -------Pada hari ini ........., tanggal ................... pukul ........ WITA bertempat di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, saya penyidik : Nama : ......................................................................................... Pangkat : ......................................................................................... Nip : ......................................................................................... Telah mengambil sumpah seorang saksi : ......................................................................................... NAMA : ......................................................................................... JENIS KELAMIN : ......................................................................................... UMUR : ......................................................................................... T.T.L : ......................................................................................... ALAMAT : ......................................................................................... KEWARGANEGARAAN : ......................................................................................... PENDIDIKAN : ......................................................................................... PEKERJAAAN : ......................................................................................... AGAMA : ......................................................................................... Sesuai dengan agama Budha yang dianutnya dengan disaksikan oleh :----------------1. Nama Lengkap 2. Pangkat Jabatan Pada BNN 3. Nama Lengkap Pangkat Jabatan Pada BNN

: ......................................................................................... : ......................................................................................... : ......................................................................................... : ......................................................................................... : ......................................................................................... : ......................................................................................... : ......................................................................................... : .........................................................................................

----------Sesuai dengan pasal 116 UU No. 8 tahun 1981 jo. Pasal 30 ayat (1) UU No. 16/2004, maka untuk menguatkan keterangan sebagai saksi dalam perkara Tersangka .................... sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal .................... yang dibuat oleh Penyidik ...................... oleh karena diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan pengadilan pada hari yang ditetapkan.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Dengan mengucap lafal sumpah/janji sebagai berikut :---------------.................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

--------Selesai mengucapkan lafal sumpah/janji, maka ia membubuhkan tanda tangannya di bawah ini beserta 2 orang saksi tersebut diatas.-------------------------------------------------------------------------------

Saksi-saksi

Yang disumpah/saksi

1. (.............................)

(............................)

2. (.............................)

-------Demikian Berita Acara pengambilan sumpah saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan. Saya tutup dan ditandatangani bersama para saksi pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas. .--------------------------------------------------------------------

Yang Mengambil Sumpah

(.......................................) .............. NRP ................

12. Surat Panggilan Tersangka



SURAT PANGGILAN TERSANGKA No Pol : S.Pgl / 01-BRTS / I / BNNP / 2016 Pertimbangan :

Dasar

:

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, dipandang perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya. 9. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan (2) KUHAP 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010, tentang Badan Narkotika Nasional. 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 12. Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN / 11 - BRTS / I / 2016 / BNNP, tanggal .....................................................................................................

Nama : ..................................................................................................... Jenis Kelamin : ..................................................................................................... Tempat Tanggal Lahir : ..................................................................................................... Agama : ..................................................................................................... Pekerjaan : ..................................................................................................... Alamat : ..................................................................................................... MEMANGGIL Dengan ini kami meminta kedatangan saudara pada : Hari Tanggal Jam Tempat Menghadap

: ..................................................................................................... : ..................................................................................................... : ..................................................................................................... : ..................................................................................................... : .....................................................................................................

Untuk didengar dan diperiksa sebagai TERSANGKA dalam perkara dugaan tindak pidana pengedaran narkotika atas nama tersangka ......................... berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 11 - BRTS / I / 2016 / BNNP, tanggal......................................

Dikeluarkan di : ............................. Pada tanggal : ............................. Penyidik

(.............................................) .................. NRP ................

13. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI

BNNP BALI “


PRO JUSTITIA” BERITA ACARA PEMERIKSAAN (TERSANGKA) ----- Pada hari ini .......... tanggal ........... bulan .......... tahun ..................., sekitar pukul ........... WITA saya : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(...........................................)----------------------------------------Pangkat ..................... NRP .................., dengan jabatan sebagai penyidik, pada Kantor Badan Narkotika Nasional tersebut diatas, berdasarkan SKEP penyidik nomor : KEP/501/X/2011/BNN tanggal 15 Oktober 2011, dan berdasarkan surat perintah penyidikan No. Pol : SP. Sidik / 11 – BRTS / I / 2016 / BNNP, tanggal 08 Januari 2016, bersama :----------------------------------------------(............................................)---------------------------------------Pangkat ......................... NRP ................, dengan jabatan sebagai penyidik pembantu, pada Kantor Badan Narkotika Nasional tersebut diatas, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang belum dikenal dan mengaku sebagai : ------------------------------------------------------------------------------(............................................)--------------------------------------Tempat / tanggal lahir : ...................................., agama : ..............., Pekerjaan : ................., Jenis Kelamin : ......................, Kewarganegaraan : ...................., Pendidikan terakhir : ................., tempat tinggal : ....................................................................------------------------------------------------ Ia ( .......................... ) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai TERSANGAKA dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap Narkotika ................................................................... sebagaimana dimaksud dalam ................................................. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Laporan Kasus Narkotika : LKN / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP. Tanggal ----------- Kepada Tersangka sebelum pemeriksaan dimulai, telah diberitahukan terlebih dahulu tentang hak – haknya, terutama haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum dalam pemeriksaan ini : ----------------Atas pertanyaan pemeriksa yang diperiksa memberikan keterangan dan jawaban sebagai berikut :PERTANYAAN JAWABAN 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------2. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------3. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------4. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------5. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ 5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------6. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------7. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------8. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

-------Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan Penasihat Hukumnya dan yang diperiksa dan Penasihat Hukumnya menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan tersebut diatas, dan untuk menguatkan keterangan tersebut yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya dibawah ini.---------------------------

Penasihat Hukum Tersangka

(...........................................)

Yang diperiksa/Tersangka

(.............................................)

------Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ...............pada hari dan tanggal tersebut diatas.-

Penyidik

(.............................................) ................ NRP ..................... Penyidik Pembantu

(.........................................) ..................... NRP ..................

14. Berita Acara Pemeriksaan TKP. BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI

Jalan. Kamboja No. 8 Denpasar, Bali Telp : (0361) 232472, 7800179, 263860 Faksimile : (0361) 232472 Email : [email protected]


BERITA ACARA PEMERIKSAAN TKP ---------Pada hari ini, ............ tanggal ............ bulan .............. tahun ....................... jam ......... WITA, Saya:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(....................................)---------------------------------------Pangkat ............... NRP ................., selaku Penyidik pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali tersebut diatas bersama-sama dengan: NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

NAMA ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... ....................................................... .......................................................

PANGKAT ................... ................... ................... ................... ................... ...................

NRP ................... ................... ................... ................... ................... ...................

JABATAN ................... ................... ................... ................... ................... ...................

Berdasarkan Surat Laporan Kasus Narkotika No. LKN / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal .................................................................... telah mendatangi Tempat Kejadian Perkara ....................................................................................................................................................... 1. HASIL YANG DITEMUKAN a. Tempat terjadinya perkara

1. TKP adalah di ................................................................................................................... 2. Lokasi TKP dikelilingi oleh ............................................................................................. b. Jejak dan Barang Bukti di TKP berupa :------------------------------------------------------1. .......................................................................................................................................... 2. .......................................................................................................................................... TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN-------------------------------------------------------a. Terhadap tempat kejadian perkara 1. Melakukan pengamanan dengan menutup TKP dengan menggunakan pita pembatas “garis polisi” dan dijaga agar tetap dalam keadaan status quo.-----------------------------2. Melakukan pengamatan secara umum untuk mengetahui jalan keluar masuknya pelaku serta hal-hal yang berhubungan dengan kejadian tersebut.----------------------------------3. Membuat sket TKP secara umum dan khusus.------------------------------------------------b.

Terhadap Jejak dan Barang Bukti. 1. ........................................................................................................................................... 2. ...........................................................................................................................................

----- Demikian berita acara Pemeriksaan TKP ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di .............. pada tanggal tersebut diatas.-

Penyidik

(......................................) ................ NRP ..............

15. Surat Perintah Penangkapan.



SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor : SP. Kap / 112 -BRTS / I / 2016 / BNNP Pertimbangan

:

Dasar

:

Bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap suatu perbuatan yang diduga merupakan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Golongan 1, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan ini. 6. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal

16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 75, Pasal 111 KUHAP; 7. Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 75 huruf g, Pasal 80 huruf h

dan Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010, tentang Badan Narkotika Nasional; 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 10. Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP, tanggal ....................................................................................................... DIPERINTAHKAN

Kepada : NO

NAMA

PANGKAT

NRP

JABATAN

1.

..........................................

...................

...................

...................

2.

..........................................

...................

...................

...................

3.

..........................................

...................

...................

...................

4.

..........................................

...................

...................

...................

5.

..........................................

...................

...................

...................

6.

..........................................

...................

...................

...................

7.

..........................................

...................

...................

...................

Untuk

:

1. Melakukan penangkapan terhadap tersangka : Nama : ............................................................................ Jenis Kelamin : ............................................................................ Tempat, Tanggal Lahir : ............................................................................ Agama : ............................................................................ Pendidikan Terakhir : ............................................................................ Pekerjaan : ............................................................................ Kewarganegaraan : ............................................................................ Alamat : ............................................................................ Guna pemeriksaan dan penyidikan tersangka karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika ............................................. sebagaimana dimaksud dalam ..................................................................... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Melakukan penggeledahan badan/pakaian tersangka. 3. Surat Perintah ini berlaku dari tanggal 08 Januari 2016 s/d 10 Januari 2016. 4. Setelah melakukan perintah ini agar membuat Berita Acara Penangkapan. Selesai

:-


(..........................................) ................ NRP ..............

Dikeluarkan di : ......................... Pada tanggal : ......................... KEPALA BNNP BALI Selaku Penyidik

(..........................................................) ...............................................

16. Berita Acara Penangkapan

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI



BERITA ACARA PENANGKAPAN --------Pada hari ini .................. tanggal ............... bulan .............. tahun ...................... pukul ................ WITA , Saya :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(.........................................)--------------------------------------Pangkat ................... Polisi ............... selaku penyidik yang dikerjakan pada kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : ----------------------------------------------------------------------------NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

NAMA .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................

PANGKAT .................. .................. .................. .................. .................. ..................

NRP .................. .................. .................. .................. .................. ..................

JABATAN ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................

Masing - masing berkantor dari yang sama, berdasarkan :----------------------------1. Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP, tanggal ........... 2. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 112-BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal ........................................................................................................................................... 3. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP. Jang Kap / 112a-BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal ....................................................................................................... Telah melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka : Nama : ................................................................................................................ Jenis Kelamin : ................................................................................................................ Tempat Tgl Lahir : ................................................................................................................ Agama : ................................................................................................................ Pendidikan Terakhir : ................................................................................................................ Pekerjaan : ................................................................................................................ Kewarganegaraan : ................................................................................................................ Alamat : ............................................................................................................... -------Yang bersangkuatan ditangkap karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika ................................ sebagaimana dimaksud dalam .............................................................................................. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.--------------------Demikianlah Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Denpasar, pada tanggal dan bulan serta tahun tersebut diatas : ------------------------------------

TERSANGKA

PENYIDIK

(..................................)

(............................................) .................. NRP .................

17. Surat Perintah Penggeledahan



BNNP BALI

“PRO JUSTITIA” SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN BADAN / RUMAH / TEMPAT TERTUTUP LAINYA Nomor : SP. Dah / 01-BRTS / I / 2016 / BNNP Pertimbangan

Dasar

:

Bahwa untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika berupa tindakan penggeledahan badan, pakaian, rumah atau tempat tertutup lainnya, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

:

1. 2. 3. 4. 5.

Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 75, Pasal 125, Pasal 126 KUHAP; Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 80, dan Pasal 81 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010, tentang Badan Narkotika Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP, tanggal 08 Januari 2016. DIPERINTAHKAN

Kepada

: NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Untuk

:

1.

NAMA ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. .................................................

PANGKAT .................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................

NRP .................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................

JABATAN .................. .................. .................. .................. .................. .................. ..................

Melakukan penggeledahan terhadap badan dan atau pakaian di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar atas nama tersangka : Nama : ............................................................. Jenis kelamin : ............................................................. Tempat, tanggal lahir : ............................................................. Agama : ............................................................. Pendidikan terakhir : ............................................................. Pekerjaan : ............................................................. Kewarganegaraan : ............................................................. Alamat : .............................................................

Guna pemeriksaan dan penyidikan tersangka karena di duga terkait dengan perkara Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika jenis Shabu (Metamfetamina), Cathinone dan CC4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), dan/atau Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2. Penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan / penyitaan dan atau penangkapan tersangka. 3. Setelah melaksanakan perintah paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari harus membuat Berita Acara Penggeledahan badan dan atau pakaian. Selesai

:-


(........................................) ............... NRP ..............

Dikeluarkan di Pada tanggal

: ......................... : ......................... KEPALA BNNP BALI Selaku Penyidik

(.........................................................) ..................................................

18. Berita Acara Penggeledahan.



“ “PRO JUSTITIA” BNNP BALI

BERITA ACARA PENGGELEDAHAN BADAN / RUMAH / TEMPAT TERTUTUP LAINNYA -----Pada hari ......... tanggal ..... bulan ............ tahun .........................., sekitar pukul ....... WITA,

saya -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(............................................)--------------------------------PANGKAT kompol NRP 640507775 selaku penyidik yang dikerjakan pada kantor tersebut diatas bersama : NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

NAMA .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................

PANGKAT ................... ................... ................... ................... ................... ...................

NRP ................. .................. .................. .................. .................. ..................

JABATAN ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ......................................

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : -----------------------------------------------------1. Laporan kejadian Narkotika Nomor : LKN / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal 08 Januari 2016--------------------------------------------------------------------------2. Surat perintah tugas Nomor : SP. Gas / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal 08 Januari 2016------------------------------------------------------------------------------------3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal 08 Januari 2016--------------------------------------------------------------------------4. Surat Perintah Penggeledahan Badan / Barang bawaan : SP. Dah / 01-BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal 08 Januari 2016---------------------------------------Telah melakukan pengeledahan badan / rumah / tempat tertutup lainnya yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika atas nama tersangka : ----- Nama : ..................................................................................................... ----- Jenis Kelamin : ..................................................................................................... ----- Tempat, tanggal lahir : ..................................................................................................... ----- Agama : ..................................................................................................... ----- Pendidikan terakhir : ..................................................................................................... ----- Pekerjaan : ..................................................................................................... ----- Kewarganegaraan : ..................................................................................................... ----- Alamat : ..................................................................................................... Dengan disaksikan oleh :----------------------------------------------------------------------------------1. Nama : ..................................................................................................... Umur : ..................................................................................................... Pekerjaan : ..................................................................................................... Tempat tinggal : ..................................................................................................... 2. Nama Umur Pekerjaan Tempat tinggal

: ..................................................................................................... : ..................................................................................................... : ..................................................................................................... : .....................................................................................................

Uraian tentang jalannya penggeledahan badan / rumah / tempat tertutup :-penggeledahan badan / rumah / tempat tertutup lainnya dilakukan oleh petugas Polri yang bertugas di kantor BNNP Bali pada hari ........., tanggal .................. sekitar pukul ..................... di .................., dengan barang bukti berupa :----------------------------------a. ........................................................................................................................................... b. ........................................................................................................................................... Barang bukti tersebut diakuinya dihadapan petugas bahwa barang tersebut adalah miliknya atau dikuasainya. Guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut maka tersangka berikut barang buktinya dibawa ke ...................................................................................................................................... ----- Demikian Berita Acara Penggeledahan Badan / Pakaian ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Bali pada tanggal dan bulan serta tahun tersebut diatas.--------------------------------------------------------------------------------Tersangka

Penyidik

(.................................)

(.........................................) ...............NRP .............

SAKSI-SAKSI 1. .......................................... 2. ............................................

18. Surat Perintah Penyitaan BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI



SURAT PERINTAH PENYITAAN Nomor : SP. Sita / 01-BRTS / I / 2016 / BNNP Pertimbangan

:

Dasar

:

Bahwa untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika, penuntutan dan peradilan perlu dilakukan tindak hukum berupa penyitaan terhadap bendabenda yang diduga ada kaitannya langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini. 1.

Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 46 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 75, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132 ayat (2), ayat (3), ayat (4), KUHAP;

2.

Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 80, dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010, tentang Badan Narkotika Nasional; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP, tanggal .............

4. 5.

DIPERINTAHKAN Kepada

NO 1. 2. ‘3. 4. Untuk 1.

2. 3.

Selesai

:

NAMA .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................

PANGKAT ................... ................... ................... ...................

NRP ................... ................... ................... ...................

JABATAN ................... ................... ................... ...................

: Melakukan Penyitaan terhadap barang dan/atau benda yang diduga ada kaitannya dengan perkara Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai atas nama tersangka : Nama : ............................................................................................................................... Jenis Kelamin : ............................................................................................................................... Tempat, Tgl Lahir : ............................................................................................................................... Agama : ............................................................................................................................... Pendidikan Terakhir : ............................................................................................................................... Pekerjaan : ............................................................................................................................... Kewarganegaraan : ............................................................................................................................... Alamat : ............................................................................................................................... Guna Pemeriksaan dan Penyidikan tersangka karena diduga terkait dengan Perkara ........................................................... Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Melakukan Pembungkusan, Penyegelan dan Pelabelan terhadap benda atau surat atau tulisan lain yang disita. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama agar membuat Berita Acara Penyitaan.

:-


(...........................................) .............. NRP ..............


: ......................... : .........................

KEPALA BNNP BALI Selaku Penyidik

(.............................................................) ..................................................

19. Berita Acara Penyitaan.


BNNP BALI


“PRO JUSTITIA” BERITA ACARA PENYITAAN ------- Pada hari .......... tanggal ......... bulan ........... tahun ................. pukul ........ WITA Saya : ---------------------------------------------(........................................)---------------------------------------------Pangkat ........... NRP .............. selaku penyidik yang dikerjakan pada kantor tersebut di atas bersamasama dengan :---------------------------------------------------Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan :-------------------------------------------------NO NAMA PANGKAT NRP JABATAN 1. .................................................. .................. .................. .................................... 2. .................................................. .................. .................. .................................... 3. .................................................. .................. .................. .................................... 4. .................................................. .................. .................. .................................... 5. .................................................. .................. .................. .................................... 6. .................................................. .................. .................. ....................................

1. 2. 3. 4.

Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal ---------Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal -----------Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal ---Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 01-BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal -------

Telah melakukan Penyitaan Barang Bukti di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali berupa : a. ............................................................................................................ Yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ............................................................................. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas nama tersangka :---------

Nama Jenis Kelamin Tempat, Tgl Lahir Agama Pendidikan Terakhir Pekerjaan Kewarganegaraan Alamat

: ..................................................................................................... : ..................................................................................................... : ..................................................................................................... : ..................................................................................................... : ..................................................................................................... : ..................................................................................................... : ..................................................................................................... : .....................................................................................................

Dengan disaksikan oleh :--------------------------------------------------------------------------

1.

Nama Umur Pekerjaan Tempat tinggal

: ..................................................................................................... : ..................................................................................................... : ..................................................................................................... : .....................................................................................................

2. Nama Umur Pekerjaan Tempat tinggal

: ..................................................................................................... : ..................................................................................................... : ..................................................................................................... : .....................................................................................................

Uraian tentang jalannya penyitaan:----------------------------------------------------------------------.................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... ................................................................................................................

------Demikian berita acara penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di........... pada tanggal dan bulan serta tahun tersebut di atas.----------------------------------------------------------------------------------------------Tersangka

Penyidik

(...........................)

(............................................) ................ NRP ...............

SAKSI-SAKSI

1. .......................... 2. ..........................

20. Surat Perintah Penahanan BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI



SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor : SP.Han / 11 - BRTS / I / 2016 / BNNP Pertimbangan

:

Dasar

:

Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras melakukan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Golongan 1 yang dapat dikenakan penahanan dan tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, maka perlu mengeluarkan surat perintah penahanan ini. 1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 75 dan Pasal 123 KUHAP; 2. Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 75 dan Pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010, tentang Badan Narkotika Nasional. 4. Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN / 11- BRTS / I / 2016 / BNNP, tanggal ..... 5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 11 -BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal. DIPERINTAHKAN

Kepada : NO 1. 2. 3.

Untuk

NAMA ...................................................... ...................................................... ......................................................

:

1.

2. 3. Selesai

PANGKAT .................... .................... ....................

NRP .................... .................... ....................

JABATAN ................................. ................................. .................................

Melakukan Penahanan terhadap tersangka : Nama : .................................................................................. Jenis Kelamin : .................................................................................. Tempat Tanggal lahir : .................................................................................. Agama : .................................................................................. Pendidikan Terakhir : .................................................................................. Pekerjaan : .................................................................................. Kewarganegaraan : .................................................................................. Alamat : .................................................................................. Guna pemeriksaan dan penyidikan tersangka karena diduga terkait dengan perkara Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika Golongan 1 jenis ........... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ........................... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara Polisi Daerah ......untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak ............. sampai dengan......................................... Setelah melakukan perintah ini agar membuat Berita Acara Penahanan.

:-


: ......................... : ......................... KEPALA BNNP BALI Selaku Penyidik

(............................................................) ....................................................

21. Berita Acara Penahanan 22. BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI



BERITA ACARA PENAHANAN

-------- Pada hari ini ............. tanggal ............. bulan ............... tahun ....................... sekitar pukul .......... WITA, saya :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (.......................................) ----------------------------------------------------Pangkat ............. NRP ............... selaku penyidik yang dikerjakan pada kantor tersebut diatas bersama-sama dengan:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NO

NAMA

PANGKAT

NRP

JABATAN

1.

......................................................

...................

...................

...................

2.

......................................................

...................

...................

...................

3.

......................................................

...................

...................

...................

4.

......................................................

...................

...................

...................

5.

......................................................

...................

...................

...................

6.

......................................................

...................

...................

...................

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :-----------------------------------1. 2. 3. 4. 5.

Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP, tanggal ---------------------------------Surat Perintah Tugas Nomor : Sprint.Gas / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP, tanggal --------------------------------Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP, tanggal ---------------------------Surat Perintah Penangkapan : SP. Kap / 112-BRTS / I / 2016 / BNNP, tanggal----------------------------------Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 10-BRTS / I / 2016 / BNNP, tanggal -------------------------------

Telah melakukan penahanan terhadap seorang perempuan : ---------------------------------------------------Nama Jenis Kelamin Tempat Tanggal Lahir Agama Pendidikan Terakhir Pekerjaan Kewarganegaraan Alamat

: ......................................................................................................................... : ......................................................................................................................... : ......................................................................................................................... : ......................................................................................................................... : ......................................................................................................................... : ......................................................................................................................... : ......................................................................................................................... : .........................................................................................................................

Yang bersangkutan ditangkap karena diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika .................................................. sebagaimana dimaksud dalam ................................................ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal .................... s/d ............................ di Rumah Tahanan Negara Polisi Daerah Bali.--------------------------------------

Keadaan fisik dan mental tersangka sebelum dimasukkan ke dalam ruang tahanan : baik ---------------------------------Sidik Jari : ------------------------------------------------------------------------------------Pemotretan : ------------------------------------------------------------------------------------Barang-Barang titipan : ------------------------------------------------------------------------------------Telah disimpan dan disimpan oleh :-------------------------------------------------------------------------------------Demikian Berita Acara Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Denpasar pada tanggal dan bulan serta tahun tersebut diatas.---------------------------

Tersangka

(....................................)

Penyidik

(...........................................) ................. NRP ...............

23. Surat Pemberitahuan Penahanan Kepada Keluarga Tersangka BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI



............, ................................. No. Pol : SPP/B/18/I/2016 Klasifikasi : Biasa Lampiran : 1. Surat Perintah Penahanan Perihal : Pemberitahuan Penahanan kepada keluarga tersangka Yolanda Zara Kepada Yth. ................................. Di Tempat 1. Bersama ini diberitahukan bahwa keluarga/Istri saudara, atas nama :

----- N a m a : -----Jenis kelamin : -----Tempat tanggal lahir : -----Pekerjaan : -----Agama : -----Kewarganegaran / suku : -----Tempat tinggal :

..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... ..................................................................................................... .....................................................................................................

Telah dilakukan penahanan atas permintaan Penyidik BNNP Bali dengan alasan karena dari hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup sebagai tersangka dan diduga keras telah melakukan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika .................................... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..................................Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.--------------------------------------------------------------------------2. Penahanan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara POLDA Bali selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai pada tanggal ............... sampai dengan tanggal ............... ---------------3. Bersama ini pula terlampir Surat Perintah Penahanan atas nama tersangka.-------------------4. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penyidik


(...................................................) .................... NRP ....................

(............................................................) ..................................................

23. Rekontruksi Peristiwa BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI

BNNP BALI

Jalan. Kamboja No. 8 Denpasar, Bali Telp : (0361) 232472, 7800179, 263860 Faksimile : (0361) 232472 Email : [email protected] REKONSTRUKSI PERISTIWA (1)

1. Pada sekitar bulan Oktober 2012 Terdakwa mendapatkan bantuan dana dari Dhanan Salvatrucha mengirim Shabu (Metamfetamina) seberat 150 kg yang disisipkan di ikan Makarel dari Pelabuhan Guangzhou menuju Pelabuhan Tunon Taka di Tarakan Indonesia yang kemudian Terdakwa mengecek keadaan ikan yang disisipi Shabu tersebut

(2)

2. Pada sekitar bulan Desember 2012 saat pergantian malam tahun baru, Terdakwa bersama dengan Wawan Suryawan, Lee Mislie, Cristian Hereira, Bonsak Ponsana dan Yura melakukan pertemuan di Hotel Giayu Western di daerah Nusa Dua Bali yang kemudian menyepakati bahwa Terdakwa akan memproduksi Shabu (Metamfetamina) dan kemudian akan disebarkan kepada mereka.

24. Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti




BERITA ACARA PENIMBANGAN DAN PENGHITUNGAN BARANG BUKTI ----- Pada hari ini ....... tanggal ... bulan ....... tahun ..... (.........................), sekira pukul ....... WITA, Saya :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (........................................):-------------------------------------Pangkat ................. NRP ................. selaku Penyidik yang dikerjakan pada Kantor tersebut diatas bersama-sama dengan :----------------------------------------------------------------------------NO NAMA PANGKAT NRP 1. .................................................. .................... .................... 2. .................................................. .................... .................... 3. .................................................. .................... .................... 4. .................................................. .................... .................... 5. .................................................. .................... .................... 6. .................................................. .................... .................... Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan :-----------------------------------

JABATAN .................... .................... .................... .................... .................... ....................

----- 1. Laporan Kejadian Narkotika Nomor : LKN / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal ........ ----- 2. Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal ............... ----- 3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP, tanggal .... ----- 4. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 01-BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal.......... ----- 5. Surat Perintah Perhitungan, Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP. Timbang hitung / 01.A-BRTS / I / 2016 / BNNP----------------------------------------------------------------------------Telah melakukan Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti berupa : ---------1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis ........dengan berat total brutto ........ gram dengan perincian sebagai berikut : Dari tersangka :---------------------------------------------------------------------------------------------

NO 1

KODE 7028 / 2016 / NNF JUMLAH

Nama Jenis Kelamin Tempat, Tgl Lahir Agama Pendidikan Terakhir Pekerjaan Kewarganegaraan Alamat

RINCIAN SATU BUNGKUS KRISTAL SHABU

BERAT BRUTTO (GRAM) AWAL SITA

RIKSA LAB/ BUKTI

PEMBUKTIAN

............

.............

...........................

............

.............

...........................

KET

: ................................................................................................................ : ................................................................................................................ : ................................................................................................................ : ................................................................................................................ : ................................................................................................................ : ................................................................................................................ : ................................................................................................................ : ...............................................................................................................

Di ............................ dengan disaksikan oleh :-------------------------------------------------------1. Nama : (..............................................................................) Umur : .... tahun---------------------------------------------------

2.

Pekerjaan Tempat tinggal

: (..............................................................................) : (..............................................................................)


: (..............................................................................) : .... tahun--------------------------------------------------: (..............................................................................) : (..............................................................................)

----- Yang diduga ada hubungannya atau terkait dalam perkara Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika ....................................................................................................................................................... ................................................................................................................. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-------------------------------------Uraian tentang jalannya Penimbangan, Perhitungan dan Penyisihan Barang Bukti adalah sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------- Sebelum dilakukan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang Bukti Narkotika jenis ........................ terlebih dahulu barang bukti tersebut diatas ditunjukkan kepada tersangka ....................... Setelah dibenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah yang disita darinya, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyisihan barang bukti guna kepentingan pembuktian perkara dan pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang (...................).---------------------------------------------------------------------------------------------------- Demikian Berita Acara Penimbangan, Penghitungan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ----------pada tanggal dan bulan serta tahun tersebut diatas.-----------------------------------------------------

Penyidik

Tersangka

(.............................................) .................. NRP ..................

(.............................)

SAKSI-SAKSI

1.

(.............................)

2. (.............................)

25. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI


BNNP BALI “ PRO JUSTITIA”

SURAT PERINTAH PENYISIHAN BARANG BUKTI Nomor : SP.Sisih / 01-BRTS / II / 2016 / BNNP Bali Pertimbangan

: Untuk kepentingan Penyidikan tindak pidana, dipandang perlu dilakukan

tindakan hukum berupa penyitaan terhadap barang-barang yang diduga ada kaitannya baik langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang telah terjadi, namun karena situasi dan kondisi barang bukti tersebut memerlukan pengamanan khusus, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini. Dasar

: 1. Dasar Pasal 17 ayat (1) huruf d, pasal 11, pasal 20, pasal 21, pasal 22,

pasal 21 ayat (1) KUHAP; 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010, tentang Badan Narkotika Nasional; 3. Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; 4. Laporan Kasus Narkotika : Nomor : LKN / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal .........................................................; 5. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 11 -BTRS / I / 2016 / BNNP tanggal ................................................... DIPERINTAHKAN Kepada

: NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Untuk

NAMA ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. ................................................. .................................................

PANGKAT ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... ......................... .........................

NRP ................... ................... ................... ................... ................... ................... ...................

JABATAN ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... ..................... .....................

: 1. Melakukan penyisihan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan

tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika ..................................................................................................................... ................................................................................. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Yang dilakukan oleh Tsk .................... Berupa : (...........) Shabu yang telah ditemukan saat penggeledahan di ..................... 2. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat berita acara penyisihan barang bukti


............................................... .................. NRP .................


: .......................... : ..........................

KEPALA BNNP BALI Selaku Penyidik (..................................................................) ...................................................

26. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI

BNNP BALI “ PRO JUSTITIA”


BERITA ACARA PENYISIHAN BARANG BUKTI ----- Pada hari ini ........ tanggal ......... bulan .......... tahun ................ jam ........ WITA, saya : -----------------------------------------(...............................................)----------------------------------Pangkat Kompol Nrp.640507775 selaku penyidik yang di kerjakan pada kantor tersebut di atas bersama-sama dengan --------------------------------------------------------------------------------------

NO NAMA PANGKAT NRP 1. ................................................... .................... .................. 2. ................................................... .................... .................. 3. ................................................... .................... .................. 4. ................................................... .................... .................. 5. ................................................... .................... .................. 6. ................................................... .................... .................. Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan :-----------------------------------

JABATAN .................. .................. .................. .................. .................. ..................

1. Laporan Kasus narkotika Nomor : LKN / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP ------------------------2. Surat Perintah Tugas Nomor : Nomor : SP.Gas / 11 -BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal----3. Surat perintah penyidikan Nomor : Nomor : SP.Sidik / 11 -BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Surat perintah penyitaan Nomor Nomor : SP.Sita / 01 - BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal -----------Telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan barang bukti berupa : ................ seberat ........... dan disisihkan sebanyak ............ gram untuk labfor dan barang bukti yang dibungkus di klip plastik dari dalam ............ yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan ....................................................................................... Dengan alasan : ----------------------------------------------------------------------------------------

1. Untuk pemeriksaan secara Laboratorium. -----------------------------------------------------2. Penyisian benda-benda sitaan tersebut untuk dipergunakan sebagai pembuktian dalam sidang pengadilan. ---------------------------------------------------------------------------------------- Demikian Berita Acara Penyisihan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas

kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di ................pada tanggal tersebut diatas. Penyidik

(..........................................) .................. NRP ................

27. Surat Perintah Pembungkusan, Penyegelan dan Pelabelan Barang Bukti




SURAT PERINTAH PEMBUNGKUSAN PENYEGELAN DAN PELABELAN BARANG BUKTI Nomor : SP. Bungkus Segel Label / 01.B-BRTS / I / 2016 / BNNP Pertimbangan

:

Dasar

:

Kepada NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Untuk

Bahwa untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika, penuntutan dan peradilan perlu dilakukan tindakan hukum berupa Pembungkusan, Penyegelan dan Pelabelan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung maupun tidak langsung dengan Tindak Pidana yang terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini. 1. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 32, dan Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 KUHAP; 2. Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 75, Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 5. Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal 08 Januari 2016. DIPERINTAHKAN :

NAMA ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... :

1.

PANGKAT ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................

NRP ............... ............... ............... ............... ............... ............... ...............

JABATAN ............... ............... ............... ............... ............... ............... ...............

Melakukan Pembungkusan, Penyegelan dan Pelabelan terhadap barang dan/atau benda yang diduga ada kaitannya dengan perkara Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika di ......................................... yang dilakukan tersangka : Nama : ......................................................................... Jenis Kelamin : ......................................................................... Tempat, Tgl Lahir : ......................................................................... Agama : ......................................................................... Pendidikan : ......................................................................... Terakhir Pekerjaan : ......................................................................... Kewarganegaraan : ......................................................................... Alamat : ......................................................................... Sebagaimana dimaksud dalam ......................................................................................... UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.

Melakukan Pembungkusan, Penyegelan dan Pelabelan terhadap benda atau surat atau tulisan lain dilakukan dihadapan tersangka dan disaksikan minimal 2 (dua) orang. 3. Setelah melaksanakan Surat Perintah ini agar membuat Berita Acara Pembungkusan, Penyegelan dan Pelabelan. Selesai

:

-


(.......................................) .............. NRP ................

Dikeluarkan di : ....................... Pada tanggal : ....................... KEPALA BNNP BALI Selaku Penyidik

(.......................................................) .........................................

28. Berita Acara Pembungkusan, Penyegelan dan Pelabelan Barang Bukti


“


BNNP BALI

PRO JUSTITIA” BERITA ACARA PEMBUNGKUSAN PENYEGELAN DAN PELABELAN BARANG BUKTI

-------Pada hari ini ........ tanggal ......................... (..........................), sekitar pukul ........... WITA, saya :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(.........................................)--------------------------------------------Pangkat ................ NRP ............. selaku penyidik yang dikerjakan pada kantor tersebut di atas bersama-sama dengan :----------------------------------------------------------------------------

NO

NAMA

PANGKAT

NRP

JABATAN

1.

.................................................

...................

..................

...................

2.

.................................................

...................

..................

...................

3.

.................................................

...................

..................

...................

4.

.................................................

...................

..................

...................

5.

.................................................

...................

..................

...................

6.

.................................................

...................

..................

...................

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan :----------------------------------5. 6. 7. 8.

Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal --------Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal ----------Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal --Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 01-BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal ------

Telah melakukan pembungkusan, penyegelan, dan pelabelan barang bukti berupa : -

....................................... seberat ........ kg yang ditemukan di ............................

Dari tersangka :---------------------------------------------------------------------------------------Nama : ..................................................................................................... Jenis Kelamin : ..................................................................................................... Tempat, Tgl Lahir : ..................................................................................................... Agama : ..................................................................................................... Pndidikan Terakhir : ..................................................................................................... Pekerjaan : ..................................................................................................... Kewarganegaraan : ..................................................................................................... Alamat : ..................................................................................................... Di ............dengan disaksikan oleh :----------------------------------------------------------------------1. Nama : (..................................................................................................) Umur : .... tahun-----------------------------------------------------------------

2. 3.

Pekerjaan Tempat tinggal

: (..................................................................................................) : (..................................................................................................)


: (..................................................................................................) : .... tahun----------------------------------------------------------------: (..................................................................................................) : (..................................................................................................)

-----Yang diduga ada hubunganya atau terkait dalam Perkara Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika sebagaimana dimaksud dalam ......................................................................... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----Uraian tentang jalannya pembungkusan, penyegelan, dan pelabelan barang bukti adalah sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------------------------------Sebelum dilakukan Berita Acara Pembungkusan, Penyegelan, dan Pelabelan Barang Bukti terlebih dahulu barang bukti tersebut diatas ditunjukan kepada tersangka ...................... setelah dibenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah yang disita darinya. Selanjutnya dengan disaksikan oleh tersangka, barang bukti tersebut dilakukan pembungkusan dan penyegelan, dengan terlebih dahulu dimasukan kedalam amplop warna coklat serta kemudian diikat dengan benang warna putih serta label yang tercantum tentang jenis dan isi serta dicap Dinas BNNP Bali.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Demikian Berita Acara Penyitaan Pembungkusan, Penyegelan, dan Pelabelan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ........pada tanggal dan bulan serta tahun tersebut di atas.-------------------------

Tersangka

Penyidik

(...........................)

(.............................................) .................. NRP ...................

SAKSI-SAKSI

2. (...................................)

2. (....................................)

29. Surat Permohonan Bantuan Pemeriksaan BB secara Laboratorium



.............., .......................... Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal

: : : :

B / 537.1 / V / Kb / Pb.01 / 2016 / BNNP BIASA Satu bendel Permohonan bantuan pemeriksaan barang bukti secara laboratorium. Kepada Yth. .......................................................................... CABANG .................. Di ..................

1. Dasar : a. Pasal 183, Pasal 184 KUHAP b. Pasal 75 huruf q, pasal 86 UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika c. Laporan Kasus Narkotika Nomor : LKN / 11 – BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal .... d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 11 - BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal ....................................................................................................................... e. Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita / 02 - BTRS / I / 2016 / BNNP tanggal 2. Surat Perintah Bungkus Label Barang Bukti Nomor Nomor : SP. Bungkus Segel Label/ 01.B – BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal ............................................................. 3. Bersama ini di kirimkan barang bukti yang disita di ....................................... dari tersangka : Nama : .............................................................................................................. Jenis Kelamin : .............................................................................................................. Tempat Tgl Lahir : .............................................................................................................. Agama : .............................................................................................................. Pendidikan Terakhir : .............................................................................................................. Kewarganegaraan : .............................................................................................................. Alamat : .............................................................................................................. (satu) bungkus plastik bening berisi kristal Narkotika jenis ......... dengan berat total brutto ........ (dua puluh satu ribu) gram dengan perincian sebagai berikut : NO 1

KODE 7028 / 2016 / NNF

RINCIAN SATU BUNGKUS KRISTAL SHABU

JUMLAH

AWAL SITA

.......... ..........

BERAT BRUTTO (GRAM) RIKSA PEMBUKTIAN LAB/ BUKTI .......... ..........

.................... ....................

KET

Guna dilakukan pemeriksaan secara Teknis Laborataries, apakah benar barang bukti tersebut diatas merupakan Narkotika atau bukan dan kandungan apa yang terdapat di dalamnya, untuk kelengkapan administrasi bersama ini kami lampirkan : a. b. c. d. e. f.

Laporan Kasus Narkotika Surat Perintah Tugas Surat Perintah Penyidikan Berita acara penyitaan Berita acara pembungkusan / Pelebelan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

4. Demikian untuk menjadi maklum

Selesai.


(.................................................................) .................................................... Tembusan : 1. Kapolda Bali 2. Dirnarkoba Polda Bali 3. Ditreskrim Polda Bali

30. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik

BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI PUSAT LABORATORIUM FORENSIK LABORATORIUM FORENSIK CABANG DENPASAR N

Pro Justitia BERITA ACARA

PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB : 3231 / NNF / 2016 --------Pada hari ini ........ tanggal delapan ............ tahun ........., kami:---------------------------------------------------------------------(...........................................)--------------------------------------Pangkat ........................ NIP. .................., Jabatan .................................... pada ................... cabang ............... tersebut di atas,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(............................................)------------------------------------Pangkat ........................ NIP. .................., Jabatan .................................... pada ................... cabang ............... tersebut di atas,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (.............................................)-----------------------------------Pangkat ........................ NIP. .................., Jabatan .................................... pada ................... cabang ............... tersebut di atas,------------------------------------------------------------------------masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang ............, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Propinsi ....., nomor : B / 537.1 / V / Kb / Pb.01 / 2016 / BNNP, tanggal .............., yang diterima di Subbid Narkoba Labfor Cabang ............... tanggal ........................................................ --I.-------------------------------------

BARANG BUKTI YANG DITERIMA :-------------------------------------Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------= 7028 / 2016 / NNF.- : Berupa satu kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ........... gram. --------------------------------------------------------------Barang bukti tersebut ditas adalah milik tersangka : ................................... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--II.------

MAKSUD PEMERIKSAAN : --------------------------------------------------------------Apakah barang bukti tersebut benar mengandung sediaan Narkotika ? -----------------

-III.--------------------------

PEMERIKSAAN : ----------------------------------------------------------------------------Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : ---------------Hasil pemeriksaan Nomor barang bukti Uji pendahuluan Uji konfirmasi 7028 / 2016 / NNF (.....................) (...............................)

-IV.--------------------------

KESIMPULAN : ------------------------------------------------------------------------------Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : -----------------------------= 7028 / 2015 /NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah ..........., terdaftar dalam golongan .......... nomor urut ..... Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. --------------------------------------------------

-V. -------------------------------

SISA BARANG BUKTI : --------------------------------------------------------------------Barang bukti setelah diperiksa dengan nomor : --------------------------------------------= 7028 / 2016 / NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal dengan berat netto ............ gram warna putih isi dikembalikan. -----------------------------------Sisa barang bukti tersebut diatas dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak dan

--------------------------------------------------------

segel bertuliskan Laboratorium Forensik Cabang ............. , seperti pada berita acara ini. Pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang berlak dengan bertuliskan : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ISI : -------------------------------------------------------------- No. Lab : 3231 / NNF / 2016. --------------------------------------------------- Barang bukti : Seperti tersebut dalam (V) dengan nomor barang bukti --------- ------------------- 7029 / 2016 / NNF.- -------------------------------------------------- Tersangka : --------------------------------------------------------------------------- Berasal : BNNP .......-------------------------------------------------------------------------------------.............., ........................... -------------------------------------------------------Kemudian ditanda tangani oleh pemeriksa. -----------------------------

Demikian berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Denpasar pada hari dan tanggal tersebut diatas. ------------------------------------------------------------------------------------Pemeriksa : Mengetahui : KALABFOR CABANG DENPASAR

1.

NITA ARIYANI, S.SI, MT. AJUN KOMBES POL NIP. 784136863

Dr. M.S. HANDAJANI M.Si DFM, Apt KOMISARIS BESAR POLISI NRP 64080832

2. IMAM ALI S.Si, Apt., M.Si. PENATA MUDA NIP. 19620801 188302 2 001

3. IRFAN SYAHPUTRA, A.Md. Pangkat Penata Muda Tingkat I NIP. 19810616 200312 2 204

Foto barang bukti pada waktu diterima

Diberi nomor : Lab. 3231 / NNF / 2016

Foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya Serta diberi nomor bukti : 7028 / 2016 / NNF

31. Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI Jalan Kamboja No. 8 Denpasar, Bali Telp : (0361) 232472, 7800179, 263860 Faksimile : (0361) 232472 Email : [email protected]

“PRO JUSTITIA” BNNP BALI PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN BARANG BUKTI Nomor : SPP. Nah / 4 / II / 2016 / BNNP Pertimbangan :

Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana, penuntutan dan peradilan perlu dilakukan tindakan pemusnahan terhadap benda sitaan/barang bukti yang diduga ada kaitannya baik langsung maupun tidak langsung dengan Tindak Pidana Narkotika, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar

1.

:

2. 3. 4. 5.

Pasal 7 ayat (1) huruf j, Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 45 ayat (4) KUHAP; Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; Laporan Kasus Narkotika : Nomor : LKN / 11- BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal ............................................................................................................ Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti Nomor : SP. Sita / 01 - BTRS / I / 2016 / BNNP tanggal .....................................................................................

DIPERINTAHKAN Kepada NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. Untuk

:

Penyidik/Penyidik Pembantu/Penyelidik :

NAMA ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ ................................................ :

1. 2. 3.

4.

PANGKAT .................. .................. .................. .................. .................. ..................

NRP ............... ............... ............... ............... ............... ...............

JABATAN .................. .................. .................. .................. .................. ..................

Melakukan Pemusnahan benda sitaan/barang bukti sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perintah ini; Menyisihkan sebagian kecil benda sitaan/barang bukti dari tiap-tiap jenis/ukuran/bentuk untuk kepentingan pembuktian; Sebelum melakukan pemusnahan supaya mengecek kembali keaslian, nama, jenis, sifat dan berat/jumlah benda sitaan/barang bukti yang akan dimusnahkan, sesuai yang tercantum dalam Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penyisihan Barang bukti; Segera melaporkan pelaksanaan Pemusnahan dan membuat Berita Acaranya. Dikeluarkan di : ................................... pada tanggal : ..................................

Mengetahui, Yang Menerima Perintah


(............................................) .................. NRP ..................

(.......................................................) ..........................................

31. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI

BNNP BALI


“PRO JUSTITIA”

BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI ----- Pada hari ini ........... tanggal ................ tahun ......................, sekitar pukul .............. WITA saya : -----------------------------------------------(...........................................)-----------------------------------------Pangkat ............. NRP ................., selaku penyidik, pada Kantor Badan Narkotika Nasional tersebut diatas, bersama-sama dengan : NO NAMA PANGKAT NRP JABATAN 1. .................................................. ................... .................. ................... 2. .................................................. ................... .................. ................... 3. .................................................. ................... .................. ................... 4. .................................................. ................... .................. ................... 5. .................................................. ................... .................. ................... 6. .................................................. ................... .................. ................... Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti Nomor : SPP. Nah / 4 / II / 2016 / BNNP tanggal 4 Februari 2016. Telah melakukan pemusnahan barang-barang berupa : a. ..................... seberat ...........................; b. ................. ....seberat .......................... ; c. ..................... seberat ...........................; Sebelum dimusnahkan benda sitaan/barang-barang bukti tersebut dicek kembali tentang keasliannya, nama, jenis, sifat dan jumlah / berat masing-masing. Pelaksanaan pengecekan kembali dan pemusnahan benda sitaan / barang-barang bukti tersebut disaksikan oleh Pejabat POLRI, Petugas Kejaksaan ................. Petugas Pengadilan Negeri ............. masing-masing : ---------1. Nama

: ...........................................................................................................................

------------Pekerjaan

: ...........................................................................................................................

------------Alamat

: ..........................................................................................................................

---------2. Nama

: ...........................................................................................................................

------------Perkerjaan

: ...........................................................................................................................

------------Alamat

: ...........................................................................................................................

---------3. Nama

: ..........................................................................................................................

------------Pekerjaan

: ...........................................................................................................................

------------Alamat

: ...........................................................................................................................

----------4. Nama

: ..........................................................................................................................

-------------Pekerjaan

: ...........................................................................................................................

-------------Alamat

: ...........................................................................................................................

Adapun uraian singkat jalannya pemusnahan benda sitaan / barang-barang bukti tersebut adalah sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas pihak penyidik Badan Narkotika Nasional Povinsi Bali menyerahkan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika. Barang bukti tersebut berupa Narkotika dengan jenis ................................................................ telah dimusnahkan atau dibakar, dengan menyisakan sedikit untuk barang bukti dalam persidangan.------------------------------------------------------------------------------------ Demikianlah Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di Denpasar pada tanggal 5 Februari 2016. -----

Saksi-saksi :

1. (..........................................)

2. (..........................................)

3. (..........................................)

4. (...........................................) *)

Coret yang tidak perlu

Penyidik/Penyidik Pembantu Yang Melakukan Pemusnahan Barang Bukti

(...........................................) .................. NRP ..............

32. Daftar Saksi




DAFTAR SAKSI

No

Nama

1

..............................

Jenis Kelamin P/L ................

Tempat Tinggal / Kediaman

Pekerjaan

Agama

2

..............................

................

..............................

..................

..............

3

..............................

................

..............................

..................

..............

4

..............................

................

..............................

..................

..............

5

..............................

................

..............................

..................

..............

6

..............................

................

..............................

..................

..............

7

..............................

................

..............................

..................

..............

8

..............................

................

..............................

..................

..............

9

..............................

................

..............................

..................

..............

10

..............................

................

..............................

..................

..............

11

..............................

................

..............................

..................

..............

12

..............................

................

..............................

..................

..............

13

..............................

................

..............................

..................

..............

14

..............................

................

..............................

..................

..............

15

..............................

................

..............................

..................

..............

..............................

..................

..............

Penyidik

(............................................) ................... NRP ..................

34. Daftar Barang Bukti

BNNP BALI


“PRO JUSTITIA”

DAFTAR BARANG BUKTI

No. Urut

No. Reg. Barang Bukti

Jenis

1

2

3

Disita

Pemilikan diakui oleh

Tgl.

Dari siapa

Oleh siapa

4

5

6

7

Ket 8

................, .............................. Penyidik

(..........................................................................) ......................... NRP .........................

35. Daftar Tersangka BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI



DAFTAR TERSANGKA

No. Reg Tersang ka 163

Nama

......................

Jenis Kelamin P/L ...............

Tempat Tinggal / Kediaman

Pekerjaan

Agama

................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....

......................

...............

Penyidik

(................................................) .......................... NRP .........................

35. Daftar Pencarian Orang BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI



DAFTAR PENCARIAN ORANG

FOTO

Nomor : DPO / 23 / II / 2016 / BNNP Untuk (diawasi / diminta Tersebut dalam surat keterangan / ditangkap / permintaan dari : diserahkan ke Badan BADAN NARKOTIKA Narkotika Nasional Provinsi NASIONAL PROVINSI Bali Jalan Kamboja No. 8 BALI Denpasar, Bali Nomor : B / 01 / Ka / Pb.01 / II / 2016 / BNNP KETERANGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

10. 11. 12. 13.

Nama Tempat Tanggal Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Alamat Terakhir Pekerjaan Sudah pernah tersangkut urusan polisi, pernah dihukum (sebutkan dimana dan lamanya dihukum) Lain – lain keterangan yang penting (No Paspor, No. KTP/SIM) Rumus Dactiloscopy (dapat juga disebut No. Reg. Dactiloscopy huruf dan angka yang telah melakukan kejahatan) Ciri – ciri khusus Melanggar No. Reg. Kejahatan / Pelanggaran Lain - lain

..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .....................................................................................

Dikeluarkan di : ........................... Pada tanggal : ........................... KEPALA BNNP BALI Selaku Penyidik

Tembusan :

1. Ditreskoba Polda ........ 2. Kapolrestabes ............. 3. Kapolres/Ta Se ........... 4. Kapolsek/Ta Jajaran Restabes

(.......................................................................) .........................................................

36. Surat Pengiriman Berkas Perkara BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI

“PRO JUSTITIA”


BNNP BALI “PRO JUSTITIA” ..............,........................

Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal

1. Rujukan a. b. c. d.

: : : :

:

BP / 11-BRTS / III / 2016 / BNNP .......... Biasa Satu bendel Pengiriman berkas perkara a.n ......................................

Kepada Yth. .................................................. Di .....................................................

Pasal 8 ayat (3) dan pasal 110 ayat (1) KUHAP; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010, tentang Badan Narkotika Nasional. Undang – undang No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika; Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 1121 / I / Kb / Pb.01 / 2016 / BNNP tanggal ...........................

2. Bersama ini dikirimkan berkas perkara Nomor : BP / 11-BRTS / III / 2016 / BNNP Bali. Tanggal 22 Februari 2016 atas nama tersangka : Nama : ......................................................................................................................... Jenis Kelamin : ......................................................................................................................... Tempat Tgl Lahir : ......................................................................................................................... Pekerjaan : ........................................................................................................................ Agama : ........................................................................................................................ Kewarganegaraan : ........................................................................................................................ Alamat : ....................................................................................................................... Dalam perkara tindak pidana .............................sebagaimana dimaksud dalam ........................Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tersangka tersebut diatas ditahan di .............. sejak tanggal ............ sampai dengan ............ dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 10-BRTS / I / 2016 / BNNP tanggal .....,.....,..... dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Tinggi .... Nomor : SPPP / 7 / DPS / II / tanggal ......,......,..... 3. Barang Bukti sebagaimana tersebut dalam Daftar Barang Bukti. 4. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA BNNP Selaku Penyidik

(..........................................) ............... NRP ...............

37. Tanda Terima Berkas Perkara BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI

Jalan. Kamboja No. 8 Denpasar, Bali Telp : (0361) 232472, 7800179, 263860 Faksimile : (0361) 232472 Email : [email protected] BNNP BALI “PRO JUSTITIA” TANDA TERIMA BERKAS PERKARA Nomor : BP / 10-BRTS / .... / ..... / BNNP

-------- Berkas Perkara Nomor : BP / 11-BRTS / III / .... / BNNP tanggal .....,.....,...... yang dikirimkan dalam rangkap 2 (dua), dengan Surat pengantar Nomor BP / ... / I / .... / BNNP ..... tanggal .....,.....,.... atas nama tersangka ...,...,.... telah diterima pada tanggal .....,....,.... .---------Di ................................................ Oleh : Nama : ................................................................................................................ Pangkat : ................................................................................................................ Jabatan : ................................................................................................................ .............., ..............................

Yang Menerima

Yang Menyerahkan Penyidik

(..................................)

(...................................................) ..........................................

38. Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BALI


BNNP BALI “PRO JUSTITIA” Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal

: BP / 10 / III / 2016 / BNNP : Biasa : Satu Bendel : Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti

Kepada Yth. .................................................. Di .................................................... 1. Rujukan : a. Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 110 ayat (1) b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010, tentang Badan Narkotika Nasional c. Surat BNNP Bali Nomor : BP / 1 / III / 2016 / BNNP BALI tanggal .................. tentang pengiriman berkas perkara atas nama tersangka ............................................................... 2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas bersama ini dikirimkan 1 (satu) orang tersangka seperti tersebut daftar tersangka pada berkas perkara nomor BP / 11-BRTS / III / ...... / BNNP ..... . Tanggal ....,....,.... atas nama tersangka :-Nama Jenis Kelamin Umur Tempat/Tgl Lahir Agama Pekerjaan Kewarganegaraan Tempat Tinggal

: ........................................................................................................................... : ........................................................................................................................... : ........................................................................................................................... : ........................................................................................................................... : ........................................................................................................................... : ........................................................................................................................... : ........................................................................................................................... : ...........................................................................................................................

Dalam perkara tindak pidana Peredaran Gelap Narkotika ....................... sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 3. Tersangka tersebut diatas ditahan di Rutan Polda Bali sejak tanggal 11 Januari sampai dengan ............................ berdasarkan Nomor : SP. Han / 10-BRTS / I / ......... / BNNP tanggal ...................... dan surat penetapan perpanjangan penahanan dari Kejaksaan Tinggi .... SPPP / 11 / DPSR / II / 2016 tanggal ............................... sampai dengan 4. Barang bukti sebagaimana tersebut dalam Daftar Barang Bukti (Terlampir) 5. Agar KA mengirimkan turunan Surat Pelimpahan beserta Surat Dakwaan dan salinan Surat Putusan Pengadilan. 6. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya. Dikeluarkan di : .............. Pada tanggal : .............. KEPALA BNNP ........... Selaku Penyidik Tembusan

:

1. .................................................... 2. .................................................... 3. ....................................................

(...........................................................) ............................................

BAB II BERKAS PENUNTUTAN 1. P-16 SURAT PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM

KEJAKSAAN ......................... ................................................... “UNTUK KEADILAN” P-16 SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA NOMOR : PRINT- ................................................... KEPALA KEJAKSAAN ................................................... Dasar

Pertimbangan

: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 8 ayat (3) huruf B, Pasal 14 a,b.i, Pasal 109, Pasal 110 dan pasal 138 KUHAP 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan terhadap tersangka : Nama Lengkap : ................................................... Tempat Lahir : ................................................... Umur/tanggal : ................................................... lahir Jenis Kelamin : ................................................... Kewarganegaraan : ................................................... Tempat tinggal : ................................................... Agama : ................................................... Pekerjaan : ................................................... Pendidikan : ................................................... Diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal ................................................... diterima di Kejaksaan ...................................................dari Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi ................................................... : 1. Bahwa dengan diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan, dipandang perlu menugaskan seorang/beberapa Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan penelitian hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana. 2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah.

Kepada

Untuk

:

MEMERINTAHKAN 1. Nama : ................................................... Pangkat/Nip : Jaksa Madya/ NIP. ................................................... Jabatan : Jaksa Penuntut Umum 2. Nama Pangkat/Nip

: :

Jabatan

:

................................................... Jaksa Madya / NIP. ................................................... Jaksa Penuntut Umum

: 1. Mengikuti perkembangan penyidikan 2. Melakukan penelitian hasil ................................................... tersebut. 3. Melakukan penelitian SP-3 dari penyidik.

penyidikan

Dikeluarkan di : ................................................. Pada tanggal : ................................................. KEPALA KEJAKSAAN ..................................... Selaku Penuntut Umum

........................................................................ JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. .............................

Tembusan : 1. Yth. Kepala Kejaksaan ...................................................; 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan .........................................; (1 dan 2 sebagai laporan) ; 3. Yth. Asisten Pengawasan Kejati .....................................; 4. Yth. Ketua Pengadilan ....................................................; 5. Yth. Kepala Kepolisian Daerah ......................................; 6. Arsip ------------------------------------------------------------

2. P-17 PERMINTAAN PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN PENYIDIKAN KEJAKSAAN ........................ ................................................... “UNTUK KEADILAN” P-17 .............., ............................. Nomor

: ...................................................

Sifat

: ...................................................

Lampiran

: .................................................

Kepada Yth.Kepala ......................... Di

................................. ..................

Sehubung dengan di mulainya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas nama tersangka ................................................... Nomor ................................................... tanggal ...................................................yang kani terima pada tanggal ...................................................Hingga saat ini kami belum menerima hasil penyidikan perkara tersebut. Mengingat surat pemberitahuan di mulainya penyidikan sudah kami terima cukup lama, dengan ini kami meminta perkembangan penyidikan perkara tersebut. Demikian untuk dimaklumi. KEPALA KEJAKSAAN ...................... Selaku Penuntut Umum

Dr. H. ABDUL MUNI, S.H., M.Hum. NIP. ...................................................

Tembusan : 1. Yth. Kepala Kejaksaan ................................................... 2. Yth. Kepala Badan Narkotika Provinsi .......................... 3. Arsip

3. T-4 SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN KEJAKSAAN

KEJAKSAAN .................... ................................................... “UNTUK KEADILAN” T-4 ...................., .......................... Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal

: : : :

................................................... ................................................... ................................................... SuratPenetapan Perpanjangan Penahanan a.nTsk. ................................................... Kepada Yth. Kepala BNNP .................. Di ..........................................

Membaca : 1. Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor : ................................................... Tanggal : ................................................... Dari : ................................................... Atas nama tersangka : ................................................... Surat Perintah Penahanan dari Penyidik; 2. Resume hasil pemeriksaan dari Penyidik. Menimbang

:

a. Uraian singkat Perkara : Bahwa ia tersangka melakukan Tindak Pidana Dalam perkara ................................................... sesuai dengan Laporan Kasus Narkotika : LKN / 11-BRTS / I / 2016 / BNNP.................................................... Tanggal ........................................................................................................................................... b. Untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan yang belum selesai, dipandang perlu memperpanjang penahanan tersangka tersebut.

Mengingat

: ...................................................

MEMPERPANJANG: Penahanan atas nama tersangka: NAMA : ................................................... JENIS KELAMIN : ................................................... UMUR : ................................................... T.T.L : ................................................... ALAMAT : ................................................... KEWARGANEGARAAN : ................................................... PENDIDIKAN : ................................................... PEKERJAAN : ................................................... AGAMA : ................................................... Untuk paling lama 40 (empat puluh) hari tanggal ................................................... s/d ...................................................

terhitung

mulai

KEPALA KEJAKSAAN ................................................... Selaku Penuntut Umum

........................................................... JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. ...........................................

4. P-24 HASIL PENELITIAN BERKAS PERKARA

KEJAKSAAN ......................... ...................................................

LAMPIRAN SURAT JAM PIDUM NOMOR : ..................................... TANGGAL : .....................................

“UNTUK KEADILAN”

HASIL PENELITIAN BERKAS PERKARA I. NO

PERSYARATAN FORMIL : YANG DITELITI

1 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

2 Sampul Berkas Perkara - Nama Tersangka - Tempat Lahir - Umur/Tanggal Lahir - Jenis Kelamin - Kebangsaan - Tempat Tinggal - Agama - Pekerjaan - Identitas Lain Kalau Ada *) 1. Pendidikan 2. Nomor KTP 3. Nomor SIM 4. Nomor Pasport 5. Lain-Lain Daftar Isi Berkas Perkara Resume Surat Pengaduan Laporan Polisi Surat Perintah Penyidikan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Surat Panggilan Tersangka / Saksi Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi Berita Acara Pemeriksaan Saksi / Ahli Berita Acara Penyumpahan Saksi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Surat Kuasa Tersangka Kepada Penasehat Hukum Berita Acara Konfirmasi Berita Acara Rekonstruksi Surat Perintah Visum Et Repertum Surat Keterangan Dokter / Visum Et Repertum

CORET YANG KETERANGAN TIDAK PERLU 3 4 Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada

19. Berita Acara Hasil Pemeriksaan oleh Ahli / a.l. Hasil Pemeriksaan Forensic Laboratories

Ada / Tidak ada

*)agar tingkat Pendidikan dan Nomor dimaksud diisi dalam kolom keterangan

20. 21. 22. 23. 24. 25. -

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. -

33. -

34. -

35. -

36. 37. 38. 39. 40. -

41. 42. 43. -

44. 45. 46. -

Surat Perintah Penangkapan Berita Acara Penangkapan Surat Perintah Penahanan Berita Acara Penahanan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Berita Acara Penangguhan Penahanan (Siapa Dan Berapa Jaminannya, Dicatat Dalam Kolom Keterangan) Surat Perintah Pencabutan Penanguhan Penahanan Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Kepada Kepala Kejaksaan Surat Keterangan Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Surat Penolakan Permintaan Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Surat Ketetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Surat Penolakan Permintaan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Surat Perintah Membawa Tahanan Berita Acara Pelaksanaan membawa tahanan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Berita Acara Pengeluaran Tahanan Laporan / Surat Permintaan Izin Penggeledahan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Surat Persetujuan / Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Surat Perintah Penggeledahan / Badan / Pakaian / dan lain-lain Berita Acara Penggeledahan (Pemasukan) Rumah, Badan, Pakaian dan lain-lain Laporan / Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Persetujuan / Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti

Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada

Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada

47. - Berita Acara Penyitaan Barang Bukti 48. - Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti 49. - Berita Acara Penyisihan Barang Bukti 50. - Berita Acara Pembungkusan dan atau Penyegelan Barang Bukti 51. - Surat Perintah Pelelangan Barang Bukti 52. - Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang 53. - Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti 54. - Berita Acara Pengembalian Barang Bukti 55. - Surat Perintah Pemeriksaan Surat 56. - Berita Acara Pemeriksaan Surat 57. - Surat Perintah Penyitaan Surat 58. - Berita Acara Penyitaan Surat 59. - Surat Tanda Penerimaan Barang / Surat Bukti 60. - Daftar Perincian Barang Bukti Berupa Dokumen / Uang 61. - Petikan Surat Pemindahan Terdahulu 62. - Daftar Saksi 63. - Daftar Tersangka 64. - Daftar Barang Bukti 65. - Berita Acara Tindakan-tindakan lain

II.

3. 4. 5.

6.

7.

Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada

PERSYARATAN MATERIIL :

NO 1 1. 2.

Ada / Tidak ada Ada / Tidak ada

YANG DITELITI 2 Tindak pidana yang disangkakan Unsur delik apakah sudah diuraikan secara : - Cermat - Jelas - Lengkap Tempus Delicti Locus Delicti Peran kedudukan masing-masing tersangka terhadap perbuatan yang disangkakan Alat Bukti - Keterangan Saksi -

Keterangan Ahli

-

Surat

-

Petunjuk

-

Keterangan Tersangka

Pertanggung Tersangka

Jawaban

Pidana

CORET YANG TIDAK PERLU 3 Sesuai / Tidak

Ya / Tidak Ya / Tidak Ya / Tidak Ada / Tidak Ada / Tidak Sesuai / Tidak

Mendukung / Tidak Mendukung / Tidak Mendukung / Tidak Mendukung / Tidak Mendukung / Tidak dari Ada / Tidak

KETERANGAN 4

8.

Kaitan Kejahatan Dengan Kekayaan Ada / Tidak Negara 9. Lain-lain - Kompetensi Absolut Sesuai/ tidak - Kompetensi Relatif Sesuai/ tidak *) misalnya sebagai penyuruh, pelaku turut serta pembantu dan lain-lain agar diisi dalam kolom keterangan.

III. NO 1 1.

2.

3.

4.

PENDAPAT JAKSA PENELITI : CORET NOMOR / BUTIR YANG TIDAK PERLU 2 Hasil penyidikan sudah lengkap perlu diajukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, untuk segera menentukan apakah perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (pasal 139 KUHP) Hasil penyidikan belum lengkap, perlu memberi petunjuk antara lain : - Peru saksi A. Charge - Perlu alat bukti lain Hasil penyidikan sudah optimal tetapi materiil belum terpenuhi diberikan petunjuk , diberikan barang bukti dan tersangka agar diserahkan untuk diadakan pemeriksaan tambahan berdasarkan pasal 27 ayat (1) huruf d UU No.5 Tahun 1991 Lain-lain seperti : - Perkara koneksitas - Tersmasuk wewenang Pengadilan Negeri lain Surabaya, ………………………

KETERANGAN 3

JAKSA PENELITI :

……………………………………………………

IV.

PENDAPAT KASI TPUL

……………………………………………………

V.

PENDAPAT ASPIIDUM

KEPUTUSAN KAJATI

5. P-18 HASIL PENYIDIKAN BELUM LENGKAP

KEJAKSAAN ........................... ..................................................... “UNTUK KEADILAN” P-18 ....................., .............................. Nomor Sifat Lampiran Perihal

: : : :

................................................... ................................................... ................................................... Hasil Penyidikan atas nama tersangka ..................... disangka melanggar pasal ...................................................). UU RI Nomor .......... tentang .................. belum lengkap.---

Kepada Yth.Kepala .............. Provinsi ............... Di ...............................

Sehubungan penyerahan berkas perkara pidana atas nama tersangka ................................................... Nomor : ................................................... tanggal ..................................................., yang kami terima pada tanggal ..................................................., setelah kami lakukan penelitian sesuai dengan pasal 110 dan 138 ayat (1) KUHAP, ternyata hasil penyidikan belum lengkap. Pengembalian berkas perkara beserta petunjukknya menyusul Demikian untuk dimaklumi. KEPALA KEJAKSAAN ................................................... Selaku Penuntut Umum

................................................... JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. ................................... Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5.

Yth.Kepala Kejaksaan ...................... ; Yth. Wakil Kepala Kejaksaan ................ ; Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan .............................. ; Yth. Kapolda ................................................................... ; Arsip

-----------------------------------------------------------------

6. PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA

KEJAKSAAN ......................... ................................................... “UNTUK KEADILAN” P-19 ................., ............................. Nomor Sifat Lampiran Perihal

: : : :

................................................... ................................................... ................................................... Pengembalian kembali berkas perkara atas nama tersangka ................... yang disangka melanggar pasal ................................................... UU Nomor ............... tahun ................. tentang .......................

Kepada Yth.Kepala ............... Provinsi ........................ Di....................................

Sehubungan dengan surat kami nomor : ...................................................tanggal ...................................................sesuai dengan pasal 110 ayat (2), ayat (3) dan pasal 138 ayat (2) KUHAP bersama ini kami kembalikan berkas perkara atas nama Tersangka ...................................................Nomor : ...................................................yang kami terima tanggal ...................................................untuk saudara lengkapi dalam waktu 14 (empat belas) hari seterimanya berkas perkara ini dengan petunjuk kami sebagai berikut : A. Kelengkapan Formil : 1. Pada berkas perkara atas nama ................................................... belum dilampirkan fotokopi identitas tersangka dan Surat Tanda Penerimaan Barang Petunjuk : Agar penyidik melampirkan fotokopi identitas tersangka dan Surat Tanda Penerimaan Barang kedalam berkas perkara.

2. Dalam berkas perkara, penyidik melampirkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine yang menerangkan bahwa urine tersangka ................................................... menggunakan ................................................... namun keterangan tersebut tidak didukung/tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik. B. Kelengkapan Materiil 1. Bahwa pasal yang disangkakan terhadap tersangka ...................................................adalah Pasal 113 ayat (2), pasal 114 ayat (2), dan/atau pasal 112 ayat (2...................................................UU RI Nomor ............. tahun ................ tentang ................................................... yang unsurnya adalah :    

............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................

Petunjuk : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dalam berkas perkara, belum ada satupun saksi yang dapat menerangkan guna pemenuhan unsur .................................................... Oleh karenanya Penyidik masih perlu mencari alat bukti lain sesuai dengan pasal 184 KUHAP yang dapat mendukung pemenuhan keseluruhan unsur pasal yang disangkakan terhadap tersangka .................................................... 2. Berdasarkan keterangan saksi ............................................. dan .................................. bahwa tersangka ................................................... ditangkap di ................................................... Petunjuk : Agar Penyidik menanyakan kepada para saksi lokasi penangkapan tersangka tepatnya dimana, dikarenakan Kawasan ................................................... tempatnya sangat luas dan terdapat banyak tempat di kawasan ...................................................tersebut. Setelah dilengkapi sesuai dengan petunjuk diatas, kami akan meneliti kembali dan apabila terdapat kekurangan kami akan memberikan petunjuk selanjutnya. Demikian untuk dimaklumi. KEPALA KEJAKSAAN ......................... Selaku Penuntut Umum

................................................... NIP. ...................................................

7. P-21 HASIL PENYIDIKAN SUDAH LENGKAP

KEJAKSAAN TINGGI ……. …………… “UNTUK KEADILAN” P-21 …………..,……………. Nomor Sifat Lampiran Perihal

: : : :

……………………………… ……… Pemberitahuan hasil penyidikan Perkara Pidana atas nama tersangka ……………………… disangka melanggar pertama pasal …………………………………… …………………………… sudah lengkap.-

Kepada Yth.Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali Di Denpasar

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama tersangka ……………………… nomor Nomor : BP / 11 BRTS / III / …… / BNNP tanggal ………………. yang kami terima tanggal …………………, setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap. Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Demikian untuk dimaklumi. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ………. Selaku Penuntut Umum

…………………………... ………………………………………………….. Tembusan : 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi ………… ; 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi ………. ; ( 1 dan 2 sebagai laporan ) ; 3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi ………… ; 4. Yth. Ditreskoba Polda ………. ; 5. Arsip ---------------------------------------------------------------------

8. P-16A SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JPU KEJAKSAAN TINGGI …… …………… “UNTUK KEADILAN” P-16A SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NOMOR : …………………………….

Dasar

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ……… : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138, pasal 139, pasal 140 KUHAP. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 3. Berkas Perkara tahap II atas nama tersangka : Nama Lengkap : ………………. Tempat Lahir : ……………….. Umur/Tanggal : ………………. Lahir Jenis Kelamin : ………………. Kewarganegaraan : ………………. Tempat Tinggal : ………………………………... Agama : ……………… Pekerjaan : ……………… Pendidikan : ……………… Diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal ………………………………………… diterima di Kejaksaan Tinggi ……. dari Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi …….

Pertimbangan : 1. Bahwa dengan diterimanya Berkas Perkara, tersangka dan barang bukti, dipandang perlu untuk menugaskan seorang atau beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan/penyelesaian perkara tindak pidana tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan dan ketentuan-ketentuan administrasi perkara tindak pidana. 2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri ……………. MEMERINTAHKAN Kepada : …………………… : 1. Nama Pangkat : …………………… NIP : …………………… Jabatan : …………………… 2.

Untuk

Nama Pangkat NIP Jabatan

: : : :

……………………. ……………………. …………………… …………………….

: 1. Melaksanakan penahanan / pengalihan jenis penahanan / penangguhan penahanan / pengeluaran dari tahanan / pencabutan penangguhan penahanan dan meneliti benda sitaan / barang bukti.

2. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkaraperkara tertentu. 3. Melaksanakan penghentian penuntutan. 4. Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan. 5. Melaksanakan penetapan hakim / Ketua Pengadilan Negeri. 6. Melakukan perlawanan terhadap penetapan hakim / Ketua Pengadilan Negeri. 7. Melakukan Upaya Hukum 8. Memberi pertimbangan atas Permohonan Grasi Terpidana. 9. Memberikan jawaban / tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. 10. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan PK. 11. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan Berita Acara. Kepada pejabat pengendali penanganan perkara pidana yang bersangkutan. Dikeluarkan di : …………… Pada tanggal : ………………. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ………. Selaku Penuntut Umum

…………………………. …………………………………………………………. Tembusan : 1. 2. 3. 4.

Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi ……… ; Yth. Ketua Pengadilan Negeri ……………. ; Yth. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi ………… ; Arsip.

---------------------------------------------------------------------------

9. BA-15 BERITA ACARA PENERIMAAN DAN PENELITIAN TERSANGKA KEJAKSAAN TINGGI ………. …………………........................................

“UNTUK KEADILAN” BA-15 BERITA ACARA PENERIMAAN DAN PENELITIAN TERSANGKA Pada hari ini …… tanggal … bulan …… tahun ……., berdasarkan pasal 141, 8 (3) dan 138 (penjelasan) KUHAP kami : Nama

:

………………………..

…………………………….

Pangkat

:

……………………….

…………………………….

NIP

:

……………………….

…………………………….

Pada

:

……………………….

…………………………….

Jaksa penuntut umum pada kejaksaan tinggi bali telah mengadakan penelitian terhadap tersangka : Nama Lengkap

: ...........................................................................................................

Tempat Lahir

: ...........................................................................................................

Umur/Tanggal lahir

: ...........................................................................................................

Jenis Kelamin

: ...........................................................................................................

Kewarganegaraan

: ...........................................................................................................

Tempat Tinggal

: ...........................................................................................................

Agama

: ...........................................................................................................

Pekerjaan

: ...........................................................................................................

Pendidikan

: ...........................................................................................................

Reg. Perkara

: ...........................................................................................................

Nomor Reg. Tahanan

: ...........................................................................................................

Nomor

Setelah menanyakan kebenaran identitas tersebut diatas, saya bertanya kepada tersangka dan tersangka menjawab sebagai berikut : - Apa sebab saudara dihadapkan di Jawab : Karena kesalahan saya, saya terlibat kasus ………………….

Kejaksaan? - Apakah untuk perkara ini saudara Jawab

: Ya

ditahan? - Kalau ditahan sejak kapan?

Jawab

: ..................................................

- Benarkah sangkaan terhadap saudara

Jawab

: ..................................................

Jawab

: ..................................................

- Apakah ada hal-hal yang akan saudara Jawab

: ..................................................

seperti tersebut? - Apakah saudara pernah dihukum?

jelaskan?

Selanjutnya tersangka menerangkan dengan keterangan tersebut dalam Berita Acara yang dibuat oleh penyidik di BNNP Bali pada tanggal………….. dengan alasan Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, Kemudian dibacakan dan dijelaskan kepada tersangka dan ia menyetujui keterangan tersebut dan untuk memperkuatnya ia membubuhkan tanda tangannya.Berita Acara ini ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.

TERSANGKA

JAKSA PENUNTUT UMUM

…………………….

…………………………….. ……………………………………………….

……………………………. ……………………………………………….

10. BA-18 BERITA ACARA PENERIMAAN DAN PENELITIAN BENDA SITAAN KEJAKSAAN TINGGI ……. ...................................................... ”UNTUK KEADILAN” BA-18 BERITA ACARA PENERIMAAN DAN PENELITIAN BENDA SITAAN/ BARANG BUKTI

Pada hari ini ……. tanggal …………. bertempat di Kejaksaan Tinggi ……. kami : 1. N a m a

: ..........................................................................................................

Pangkat/NIP

: …………./.......................................................................................

Jabatan

: Jaksa Penuntut Umum

2. N a m a

: ...........................................................................................................

Pangkat/NIP

: …………../......................................................................................

Jabatan

: Jaksa Penuntut Umum

Dengan disaksikan oleh : 1. Nama

: ..........................................................................................................

Pangkat/NRP

:.................../........................................................................................

Jabatan

: ..........................................................................................................

2. Nama

: ..........................................................................................................

Pangkat/NIP

: ................../........................................................................................

Jabatan

: Staf Barang Bukti

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Bali NOMOR PRINT : …………………….. tanggal ………………. telah menerima dan melakukan penelitian terhadap Benda Sitaan/ barang Bukti dalam perkara tersangka ……………………….. melanggar Pertama Pasal .............................................. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………berupa : NO 1

BARANG BUKTI ...............................................................................................................................................

2

...............................................................................................................................................

3

...............................................................................................................................................

4

Dst..........................................................................................................................................

Dan hasil penelitian kami, ternyata barang-barang tersebut sesuai / tidak sesuai*) dengan tercantum didalam daftar benda sitaan / barang bukti................................................................................. Kemudian barang-barang tersebut dimasukkan / disimpan di Rubbasan dan disegel dengan segel Kejaksaan dan dicatat pada Reg. Barang Bukti No : ................................................................................. ------- Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas..............................................................

Yang melakukan penelitian, JAKSA PENUNTUT UMUM

…………………………………

Saks-saksi : 1.

2.

……………….

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

…………………………….

…………………………..

11. T-7 SURAT PERINTAH PENAHANAN TINGKAT PENUNTUTAN KEJAKSAAN TINGGI ……. …………….. “UNTUK KEADILAN” T-7 SURAT PERINTAH PENAHANAN (Tingkat Penuntutan) NOMOR : ………………………. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ……….. Dasar

Pertimbangan

: 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 284 ayat (2) jo Pasal 20 ayat (2) jo pasal 21, 22, 23, 25. 2. Pasal 14 Undang-undang tentang pengadilan Hak Asasi Manusia 3. Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 4. Berkas Perkara dari Penyidik Nomor : ……………….. tanggal ………… dalam Perkara atas nama …………. 5. Saran dari …………………….. : a. Uraian singkat perkara pasal yang dilanggar : Bahwa tersangka .................. pada hari ……. Tanggal …………… pukul ………. di …………………. telah melakukan tindak pidana ………………….. Sebagaimana dimaksud dalam pasal ………………….. b. Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas penyidik diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras dapat melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana c. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengeluarkan surat ini

MEMERINTAHKAN Kepada : ……………………. Nama : …………………….. Pangkat : …………………….. Untuk 1. Menahan : / Melanjutkan Penahanan (* tersangka : Nama lengkap : ………….. Tempat Lahir : ………….. Umur/tanggal lahir : …. tahun / …………… Jenis Kelamin : …………. Kewarganegaraan : …………. Tempat tinggal : …………………………………………. Agama Pekerjaan Pendidikan Reg Perkara Nomor Reg Tahanan Nomor

: …………. : …………. : S1 : PDM – 642 / Euh.2 / 04 / 2016 : Print – 135 / 0.5.10.3 / Euh.2 / 03 / 2016

Dengan ketentuan bahwa ia ditahan dengan jenis penahanan rutan selama 20 hari terhitung mulai tanggal …... sampai dengan …….. 2. Membuat berita acara penanahan *coret yang tidak perlu

Dikeluarkan

: ……….

Pada Tanggal : ………… KEPALA KEJAKSAAN TINGGI …….. Selaku Penuntut Umum

……………………….. …………………………………………….

Kepada : Yang bersangkutan untuk dilaksanakan Tembusan : 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi ………………. 2. Yth. Ketua Pengadilan Negeri ……………. 3. Keluarga Tedakwa 4. Instansi penyidik Ybs; 5. Kepala Rutan 6. Arsip ---------------------------------------------------

12. SURAT PENGANTAR KE RUTAN KEJAKSAAN TINGGI …… …………… “UNTUK KEADILAN”

……..,…………….. KEPADA YTH : KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA ……………. DI…………..

SURAT PENGANTAR Nomor: …………………………. N O

ISI SURAT

BANYAKNYA

KETERANGAN

1

Surat Perintah dan Penahanan Berita Acara Pelaksanaan Penahanan A.n Terdakwa.

……….

Bersama ini kami kirimkan tahanan an. …………………. untuk melanjutkan penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ……….. dan setelah BA-10 ditandatangani agar kirim kembali kepada kami. Demikian untuk menjadi maklum.

…………………………………… Nomor Print – …………………………............... Tanggal : …………….. Melanggar : Pasal …………………… ………………………………………….

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ……. Selaku Penuntut Umum

…………………… ……………………………………….

TEMBUSAN : 1 . YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI ……………… ; 2 . YTH. KAPOLDA ………….. ; 3 . YTH. KELUARGA TERSANGKA; 4. KEDUBES ………… di Tempat

13. BA-10 BERITA ACARA PELAKSANAAN PERINTAH PENAHANAN KEJAKSAAN TINGGI ……. …………… “UNTUK KEADILAN” BA-10 BERITA ACARA PELAKSANAAN PERINTAH PENAHANAN Pada hari ini ………. tanggal ………………, kami jaksa penuntut umum dalam perkara tersangka Nama Lengkap Tempat Lahir Umur/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Tempat Tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan Reg. Perkara Nomor Reg. Tahanan Nomor

: : : : : : : : : : :

…………… ………….. …. tahun / …………. ………. ………… ………………………………… ………… …………. ……. …….. ………..

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi ……….. Nomor : …………………. tanggal ……………….. untuk melakukan penahanan terhadap tersangka …………… disangka melanggar Pertama ……………. dan kedua pasal ………………………….. dan ketiga pasal ………………………………… mulai tanggal …………… sampai dengan tanggal ………….. dengan jenis Penahanan Rutan selama 20 (dua puluh) hari. Penahanan/ penahanan lanjutan tersebut dilakukan, karena dikhawatirkan tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Demikianlah Berita Acara Ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan untuk memperkuat tersangka membubuhkan tanda tangan. Berita Acara ini ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas. Tersangka

Jaksa Penuntut Umum

…………………..

…………………………… ………………………………………….

………………………………. ……………………………………………….

14. SURAT PENGANTAR KE PENGADILAN NEGERI KEJAKSAAN TINGGI …….. …………….. “UNTUK KEADILAN” ………., ……………….

Kepada Yth.: Ketua Pengadilan Negeri …………… Di – …………. SURAT PENGANTAR Nomer : B - 27 / O.132 / Es. 1 / IV / 2016 NO 1

ISI SURAT Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa:

BANYAKNYA ……………….

………………………… Nomor : ………………. Tanggal : ……………….. a. Melanggar : ………………

…………………

KETERANGAN

Bersama ini kami kirimkan surat pelimpahan perkara dengan acara Pelimpahan Biasa untuk ditetapkannnya hari dan tanggal persidangan. Demikian menjadi maklum.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ……. Selaku Penuntut Umum

……………………….. ………………………………………….

TEMBUSAN: 1. YTH. KEPALA BNNP BALI SELAKU PENYIDIK; 2. YTH. KEPALA RUTAN …………….; 3. YTH. SAKSI KORBAN/KELUARGA; 4. A R S I P.

15. SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA KEJAKSAAN TINGGI ……. …………….. “UNTUK KEADILAN”

: ……………………… : ……………………. : ………………………

No. Reg Perkara No. Reg Tahanan No. Reg Barang Bukti

SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA Nomor : …………………………. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ……. : Berkas Perkara Nomor : ………………………… tanggal ………………… yang dibuat oleh penyidik atas sumpah jabatan dalam perkara terdakwa :

Membaca

No 1.

Nama Terdakwa

Ditahan Penyidik/PU

………………………… Penyidik

Jenis Tahanan a. Rutan, Tanggal b. Rumah, Tanggal c. Kota, Tanggal Rutan Tanggal : ………. s/d ………..

Ket

………. s/d ………. Perpanjangan ………. s/d ………. Penuntut Umum

Menimbang

:

Mengingat Menetapkan

: :

Meminta

:

………. s/d ……….

Perpanjangan b. Bahwa Penuntut Umum berpendapat dari hasil penyidikan data dilakukan penuntutan dengan pidana Pasal ……………………………………………………. c. Bahwa pemeriksaan selanjutnya adalah masuk wewenang Pengadilan Negeri …………… Pasal 137 Jis Pasal 143, Pasal 152 KUHAP Melimpahkan perkara atas nama ……………….. ke Pengadilan Negeri ………… dengan acara pemeriksaan biasa dan minta agar segera mengadili perkara tersebut atas dakwaan sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan terlampir. 1. Agar Ketua Pengadilan Negeri …………. menetapkan hari persidangan untuk mengadili perkara tersebut dan menetapkan pemanggilan terdakwa serta saksi-saksi 2. Mengeluarkan penetapan untuk tetap menahan terdakwa …………….. di Rutan Klas I ……………

……..,……………. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI …….. Selaku Penuntut Umum

………………………….. ………………………………………….. TEMBUSAN 1. 2. 3. 4. 5.

Yth. Kepala BNNP ………; Terdakwa / Kuasa / Penasihat Hukum; Kepala Rutan klas 1 ………….. Saksi Korban / Keluarga Arsip

16. P-33 TANDA TERIMA SURAT PELIMPAHAN PERKARA KEJAKSAAN TINGGI ……. ....................... “UNTUK KEADILAN” P-33 TANDA TERIMA SURAT PELIMPAHAN PERKARA ACARA PEMERIKSAAN BIASA Pada hari ini ................ tanggal ................, Jam ........ saya : Nama : Alamat : Pengadilan Negeri ………………. Pekerjaan :Telah Menerima Surat-Surat Berupa : 1. Surat Pelimpahan Perkara Nomor : ……………tanggal ………………… 2. Surat Dakwaan Nomor : ……………………….. 3. Berkas Perkara atas nama terdakwa …………………. Nomor : ……………………. Tanggal : …………………… Sehubungan dengan perkara atas nama terdakwa …………………….

Yang Menerima

……., ……………. Yang Menyerahkan

(.......................................................)

………………………….

17. SURAT DAKWAAN KEJAKSAAN TINGGI BALI DENPASAR “UNTUK KEADILAN” P-29

SURAT DAKWAAN No. Reg Perk. PDM – 642 / Euh.2 / 04 / 2016

A.

B.

TERDAKWA Nama

: .....................................................

Tempat Lahir

: .....................................................

Umur/ Tanggal Lahir

: .....................................................

Jenis Kelamin

: .....................................................

Kebangsaan/ Kewarganegaraan

: .....................................................

Tempat Tinggal

: .....................................................

Agama

: .....................................................

Pekerjaan

: .....................................................

Pendidikan

: .....................................................

PENAHANAN Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara: -

Ditahan Penyidik sejak tanggal ..................s/d ....................................

-

Perpanjangan penahanan oleh jaksa tanggal

.................

s/d

.......................... -

Ditahan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal ................ s/d ..........................

-

Perpanjangan oleh Ketua Pengadila Negeri tanggal ....................... S/d ............................

-

Ditahan oleh majelis hakim sejak tanggal .............. s/d .......................

-

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal ........... s/d 18 ..........................

C. DAKWAAN DAKWAAN KESATU ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... DAN DAKWAAN KEDUA ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... DAN DAKWAAN KETIGA ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

.......................,..................................... Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Tinggi ..............

Jaksa Penuntut Umum

............................................................................. JAKSA MADYA NIP. ................................................

................................................................................ JAKSA MADYA NIP. .............................................

18. SURAT TUNTUTAN

KEJAKSAAN TINGGI BALI DENPASAR “UNTUK KEADILAN”

SURAT TUNTUTAN No. Reg Perk. PDM – 642 / Euh.2 / 04 / 2016

I.

PENDAHULUAN Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Terhormat Terdakwa Serta Tim Penasehat Hukum yang Terhormat Serta Pengunjung sidang yang kami hormati Perkenankanlah kami mengajak para hadirin untuk memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua sehingga dapat mengikuti persidangan pada hari ini dengan sehat dan penuh tanggungjawab sesuai dengan sistem penegakan hukum di Indonesia yang menjunjung nilai moral dan kemanusiaan, melihat esensi dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang harus kita tegakkan sebagai tanggungjawab kita sebagai penegak hukum (Criminal Justice System). Tugas kami sebagai Penuntut Umum adalah mewakili Negara untuk menuntut para pelanggar hukum sehingga dapat mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, wibawa negara dalam menegakkan hukum menjadi tugas pokok kami sebagai Penuntut Umum sehingga setiap orang yang melakukan

pelanggaran

hukum

harus

mempertanggungjawabkan

perbuatannya dengan alasan apapun karena hukum harus tetap ditegakkan. Di dalam Perkara ini, Terdakwa adalah : A.

TERDAKWA Nama

: ............................................................................

Tempat Lahir

: ...........................................................................

Umur/ Tanggal Lahir

: ...........................................................................

Jenis Kelamin

: ...........................................................................

Kebangsaan/

: ...........................................................................

Kewarganegaraan Tempat Tinggal

: ...........................................................................

Agama

: ...........................................................................

Pekerjaan

: ...........................................................................

Pendidikan

: ...........................................................................

Dihadapkan

dan

diperiksa

di

depan

persidangan

Pengadilan

Negeri

...............dengan acara biasa, kemudian didakwa dengan dakwaan Penuntut Umum Pada tanggal ....................... :

II.

URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1.

Keterangan saksi-saksi .................................................................................................................... .................................................................................................................... ....................................................................................................................

2

SURAT-SURAT ............................................................................................................... ............................................................................................................... ...............................................................................................................

3.

PETUNJUK-PETUNJUK .................................................................................................................... .................................................................................................................... ...................................................................................................................

4

KETERANGAN TERDAKWA .................................................................................................................... .................................................................................................................... ....................................................................................................................

III

ANALISA FAKTA-FAKTA ............................................................................................................... ............................................................................................................... ...............................................................................................................

IV

ANALISA HUKUM .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... Majelis Hakim yang terhormat, Setelah menguraikan dakwaan yang didakwakan dihubungkan dengan fakta-fakta yang muncul dipersidangan, sekarang perlu dipertimbangkan

apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ataukah tidak ada alasan pemaaf menurut Undang-Undang yang dapat melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.-----------------------------------------Sehubungan dengan hal tersebut, sepanjang fakta-fakta di persidangan tidak ada suatu hal yang dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang kurang separuh akal atau sakit berubah akal, karena memperhatikan ucapan-ucapan atau jawaban-jawabannya di depan persidangan terdakwa adalah orang normal, sehingga terdakwa harus dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.-----------------Demikian pula sepanjang fakta persidangan tidak ada suatu alasan pemaaf menurut Undang-Undang yang dapat melepaskan terdakwa dari perbuatannya, sehingga dengan demikian terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atasnya dan harus dinyatakan

bersalah

serta

harus

dipidana

sebanding

dengan

perbuatannya.------------------------------------------------------------------------------Namun sebelum kami mengajukan tuntutan hukuman atas diri terdakwa, akan kami kemukakan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.----------------------------------------------------------A

B

MEMBERATKAN -

.....................................................................................................

-

.....................................................................................................

-

.....................................................................................................

MERINGANKAN - ............................................................................................. - ............................................................................................. - .............................................................................................

Dengan pertimbangan tersebut di atas dan setelah memperhatikan peraturan serta Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini.

MENUNTUT Kiranya majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : 1. ......................................................................................................... ......................................................................................................... 2. ......................................................................................................... ......................................................................................................... 3. ......................................................................................................... .........................................................................................................

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan, kemudian kami serahkan kepada Majelis Hakim semoga Majelis Hakim tetap diberikan kekuatan batin dan keteguhan iman oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dalam mengadili dan memutuskan perkara ini. Terima kasih.

....................................,.......................................... Selaku Penuntut Umum

............................................................................. JAKSA MADYA NIP. ........................................

................................................................................ JAKSA MADYA NIP. ............................................

BAB III BERKAS ADVOKAT 1.

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: ………………………

Umur

: ………………………

Jenis Kelamin

: ………………………

Pekerjaan

: ……………………….

Alamat

: ……………………….

Untuk Selanjutnya disebut -----------------------------------------------------------------------Pemberi Kuasa Dalam hal ini Pemberi Kuasa menunjuk, memberi kuasa serta memilih domisili hukum pada kuasa hukumnya, sebagaimana tersebut dibawah ini : 1. …………………….......................................................................................................................

Adalah

para

Advokat

pada

kantor

……………………………

yang

berkedudukan

di

………………….. , …………………........................................................................................................ Untuk Selanjutnya disebut---------------------------------------------------------------------- Penerima Kuasa

Dalam hal ini Para Penerima Kuasa, dapat bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri--------------------------------

---------------------------------------------------------Khusus--------------------------------------------------------Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Para Penerima Kuasa selaku Penasihat Hukum, mendampingi dan membela hak-hak kepentingan hukum Pemberi Kuasa selaku Terdakwa dengan Nomor Perkara :……………………................................................................................................................................... Dalam hal ini Para Penerima Kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk : 1. ....................................................................................................................................................... Surat Kuasa ini secara tegas diberikan Hak Retensi dan Hak Substitusi (Recht Van Subtitute) Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan penuh kesadaran dan akal sehat, tanpa ada paksaan serta ditanda tangani/cap jempol dan dibubuhi materai yang cukup.

Hormat saya Para Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa Materai 6000

ttd 2. BERITA ACARA SUMPAH ADVOKAT

ttd

PENGADILAN TINGGI .......................... Jalan ............................................ Telp/Fax : ............................................. www.pt-..................go.id

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Pada hari ……….. tanggal ……….., SAYA ……………. Ketua Pengadilan Tinggi ..........., Dengan disaksikan oleh : 1. …………………............................................................................................. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi ……………....................................... 2. ................................ Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi …………….......................................

Telah mengambil sumpah sebagai Advokat berdasarkan pasal 4 Undang-Undang RI. Nomor 18 Tahun 2003 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2007, menurut cara agama yang dipeluknya :-------------------------------------------------------------------------------------------( NAMA YANG DISUMPAH ).................................................................................................... Yang berbunyi sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------(BUNYI LAFAL SUMPAH MENURUT AGAMANYA MASING-MASING).......................... Demikian Berita Acara Sumpah ini dibuat dan ditanda tangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang disumpah dan saksi-saksi.

SAKSI-SAKSI

KETUA

ttd

ttd Yang Menerima Sumpah

ttd

ttd

3. EKSEPSI

NOTA KEBERATAN TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN TINGGI ……….

Surat Dakwaan No. .................................... Tanggal …………………. Atas Nama Terdakwa: ……………………………… Dalam Perkara Piadana Nomor: ………………………….

Kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan No. Reg Perkara : ……………......................... Di PN ……….., Jalan ………………….

1. PENDAHULUAN Majelis Hakim yang kami muliakan Saudara Penuntut Umum yang terhormat Serta Hadirin Pengunjung Sidang yang kami hormati Berdasar pada apa yang telah kami sampaikan dimuka pada kesempatan ini ijinkanlah kami, atas nama Penasihat Hukum dari Terdakwa .....................................mengajukan keberatan atas dakwaan yang dibacakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2016 sebagai berikut:

A.

TERDAKWA Nama

: ……………….......................................

Tempat Lahir

: ……………….......................................

Umur/ Tanggal Lahir

: …………………....................................

Jenis Kelamin

: .............................................................


: ……………………….............................

Tempat Tinggal

: ………………………….........................

Agama

: …………...............................................

Pekerjaan

: …………..............................................

B.

PENAHANAN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DAKWAAN

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. DASAR HUKUM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ALASAN KEBERATAN (EKSEPSI) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. PENUTUP DAN PERMOHONAN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------....................., ....................................... Hormat Kami Tim Penasihat Hukum

ttd

4. PEMBELAAN (PLEDOI)

PEMBELAAN Dalam perkara pidana dengan nomor register perkara : No. Reg Perkara : …………………… Dengan TERDAKWA : ……………………. Kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan No. Reg Perkara : ……………....................... Di PN ……………, Jalan ........................

I.

PENDAHULUAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.

DASAR HUKUM PENGAJUAN PEMBELAAN / PLEDOI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. FAKTA-FAKTA A. Saksi-Saksi ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. PEMBAHASAN DAN ANALIASIS YURIDIS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hormat kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa

Ttd

5. DUPLIK DUPLIK

Dalam perkara pidana dengan nomor register perkara : No. Reg Perkara :.................................... Dengan TERDAKWA : …………………..

Kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan No. Reg Perkara : …………….

Di PN ………., Jalan ………….

I.

PENDAHULUAN

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… II.

PEMBAHASAN

…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………...........……………………...,.…………………………………… ………………………………………………………………………………………................................ III.

KESIMPULAN

.................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

Hormat kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa

ttd

BAB IV BERKAS PENGADILAN 1. TANDA TERIMA PELIMPAHAN BERKAS PERKARA

PENGADILAN NEGERI ............................... Jalan ...................................................................................... Telp/Fax : .............................................. www.pn-.................go.id

TANDA TERIMA PELIMPAHAN BERKAS PERKARA .......................... Nomor : ......... / Pel. BP / (tahun) / PN. DPS Pada hari ini, 2 April 2016 saya, ..............................., S.H Panitera Pengadilan Negeri ........................ telah menerima pelimpahan berkas perkara Tindak Pidana ...................... dari Penuntut Umum pada Kejaksaan ............................... (“Penunutut Umum”) sebanyak ............ rangkap. Masing-masing berkas tersebut telah dinyatakan sama satu dengan yang lainnya oleh Penuntut Umum. Berkas perkara Tindak Pidana Narkotika yang dilimpahkan dengan terdakwa : Nama lengkap : ............................................................................... Tempat, tanggal lahir : ............................................................................... Umur : ............................................................................... Jenis kelamin : ............................................................................... Kebangsaan / Kewarganegaraan : ............................................................................... Alamat tempat tinggal : ............................................................................... Agama : ............................................................................... Pekerjaan : ............................................................................... Bekas perkara Narkotika yang dilimpahakan terdiri dari: No

JENIS DOKUMEN

STATUS

KETERANGAN

1.

Berita Acara Pemeriksaan

Ada / Tidak

..............

2.

Surat Perintah Penahanan

Ada / Tidak

..............

3.

Surat Perintah Penggeledahan

Ada / Tidak

..............

4.

Surat Perintah Penyitaan

Ada / Tidak

..............

5.

Surat Dakwaan

Ada / Tidak

..............

6.

Surat Pernyataan Penuntut Umum perihal kesamaan berkas perkara Tindak Pidana Narkotika yang dilimpahkan

Ada / Tidak

..............

Dengan tanda terima ini berkas perkara yang dilimpahkan dinyatakan lengkap dan diregister dengan nomor (nomor register pada Buku Induk Register Perkara Tindak Pidana .........................) Demikian tanda terima dibuat. Panitera

............................, S.H. NIP ..............................

2. PENETAPAN PERINTAH PENAHANAN


Penetapan perintah penahanan dari hakim Pengadilan Negeri ............................ (Pasal 26 ayat (1) KUHAP) PENETAPAN No: ............. / Tap.S / IV / Pid.Sus / DPS / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri ............................;

Membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Kejaksaan ......................... tanggal ................................ NOMOR : .................. / Pid.Sus / IV / 2016 / PN.Dps, atas nama terdakwa : Nama

:

..................................................................

Tempat Lahir

:

..................................................................

Umur/ Tanggal Lahir

:

..................................................................

Jenis Kelamin

:

..................................................................

Kebangsaan/Kewarganegaraan :

..................................................................

Tempat Tinggal

.................................................................

:

.................................................................. .................................................................. .................................................................. Agama

:

..................................................................

Pekerjaan

:

..................................................................

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah: 1. Ditahan Penyidik sejak tanggal .................................. s/d .................................... 2. Perpanjangan penahanan oleh jaksa tanggal ........................... s/d ....................... 3. Ditahan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal ................... s/d .............................

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal ..................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ...................................................................................................................................; Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk mengeluarkan surat perintah ini terhadap terdakwa tersebut di atas.

Mengingat, Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP (UU No. 8 tahun 1981).

MENETAPKAN

Memerintahkan agar kepada terdakwa atau keluarganya selekas mungkin diberikan tembusan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : ..................................... Ketua Pengadilan Negeri ..................... Pada tanggal, ........................................

..................................,................... NIP. .............................................

4. SURAT PENETAPAN PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM

PENGADILAN NEGERI ............................... Jalan ...................................................................................... Telp/Fax : .............................................. www.pn-.................go.id Model : 41 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri .............................. Penunjukan Hakim Majelis Untuk menyidangkan dan mengadili perkara (Pasal 152 ayat (1) KUHAP)

PENETAPAN No: ............... / Tap.S / IV / Pid.sus / DPS / 2016


Ketua Pengadilan Negeri ..............................

Membaca surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Tinggi ................ pada tanggal ............................ dengan No. REG-.............. / DPS / IV / 2016 atas nama terdakwa :

Nama lengkap

: ...............................................................

Tempat, tanggal lahir

: ...............................................................

Umur

: ...............................................................

Jenis kelamin

: ...............................................................

Kebangsaan / Kewarganegaraan

: ...............................................................

Alamat tempat tinggal

: ............................................................... ............................................................... ...............................................................

Agama

: ...............................................................

Pekerjaan

: ...............................................................

Menimbang,

bahwa

perkara

tersebut

termasuk

wewenang

............................................ Mengingat, Pasal 152 ayat (1) KUHAP (UU No. 8 tahun 1981)

Pengadilan

Negeri

MENETAPKAN

Menunjuk

Sdra

........................................................ Sebagai Hakim Ketua

Sdri

...................................................Sebagai Hakim Anggota I

Sdri

.................................................. Sebagai Hakim Anggota II

Untuk memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa ................................................ dengan Nomor Register ............. / Pid.Sus / IV / 2016 / Pengadilan Negeri .....................................

Ditetapkan di : ................................. Pada tanggal : .................................. Ketua Pengadilan Negeri ...................

....................................................... NIP. ..............................................

5. SURAT PENUNJUKAN PANITERA PENGGANTI

PENGADILAN NEGERI ............................... Jalan ...................................................................................... Telp/Fax : .............................................. www.pn-.................go.id PENUNJUKAN PANITERA SIDANG No. ................./Pid.Sus/2016/PN. ........... Membaca : 1.

2.

Membaca surat pelimpahan perkara dari Jaksa Kejaksaan ......................... pada tanggal ......................... dengan No. REG – .................. / DPS / IV / 2016 atas nama terdakwa : Nama

: ............................................................

Tempat Lahir

: ............................................................

Umur/ Tanggal Lahir

: ............................................................

Jenis Kelamin

: ............................................................

Kebangsaan/Kewarganegaraan

: ............................................................

Tempat Tinggal

Agama

: ............................................................ ............................................................ ............................................................ : ............................................................

Pekerjaan

: ............................................................

Penetapan Pengadilan Negeri ..................... No : ................ / Tap.S / IV / Pid.Sus / DPS / 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana.

Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas hakim dalam bersidang menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri ........................ maka perlu dibantu oleh Panitera; 2. Bahwa Panitera Pengadilan Negeri ....................... berwenang menunjuk Panitera Pengganti untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 58 Undang - Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan UU NO. 8 tahun 2004 Jo. No. 49 tahun 2009; 2. Surat Keputusan Ketua MA RI No. KMA / 032 / SK / IV / 2006 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tahun 2006;

MENUNJUK

Menunjuk

Sdri

..........................., S.H. sebagai Panitera Pengganti

Untuk

membantu

Majelis

Hakim

dalam

mengadili

perkara

terdakwa

......................................... dengan No. Reg. ............ / Pid.Sus / 2016 / PN. DPS.

Ditetapkan di : ............................. Pada tanggal : ............................. Ketua Pengadilan Negeri ...............

................................................ NIP. .......................................

6. SURAT PENETAPAN PENAHANAN


PENETAPAN PENAHANAN Nomor : ........ .Pen. Han / 2014 / PN. ........ “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri .................... telah membaca Surat Dakwaan / Berita Acara Pemeriksaan perkara ini. Memperhatikan segala sesuatu dalam berkas pemeriksaan terdakwa : Nama lengkap

: ...............................................................

Tempat, tanggal lahir

: ...............................................................

Umur

: ...............................................................

Jenis kelamin

: ...............................................................

Kebangsaan / Kewarganegaraan

: ...............................................................

Alamat tempat tinggal

: ............................................................... ............................................................... ...............................................................

Agama

: ...............................................................

Pekerjaan

: ...............................................................

Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal ............................... dan berakhir pada ................................

Menimbang bahwa berhubung dengan masih diperlukannya pemerikasaan terhadap diri terdakwa tersebut di atas, sebagimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan ................................ (“Penuntut Umum”) melanggar pasal :

Dakwaan ke-1: Pasal .............................................................................................................. ................................................................................................................................... ...................................................................................................................................

Dakwaan ke-2:

Pasal ..............................................................................................................

....................................................................................................................................................... .................................................................................................................

Dakwaan ke-3:

Pasal.................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................... ..............................................................................................

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan, kami menganggap bahwa terdakwa perlu ditahan;

Mengingat, Pasal 26 ayat (1) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)

MENETAPKAN

Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan penahanan atas diri terdakwa tersebut diatas, untuk waktu selama tiga puluh (30) hari, terhitung sejak tanggal ........................ s/d ............................ di Rutan ..............................

Memerintahkan Penuntut Umum untuk memberitahukan isi penetapan ini kepada terdakwa. Ditetapkan di ................................................ Pada tanggal, ................................................ Hakim Pengadilan Negeri ............................

................................., S.H., M.H. NIP. ............................................

7. PENETAPAN HARI SIDANG

PENGADILAN NEGERI ............................... Jalan ...................................................................................... Telp/Fax : .............................................. www.pn-.................go.id Model: 43

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri ....................... Mengenai hari sidang (Pasal 152 KUHAP)

PENETAPAN No: ...................................................................


Hakim pada Pengadilan Negeri .................................. Membaca surat

:

1.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ................... tanggal .......................... No : ............................................. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ...................................

2.

Pelimpahan perkara dari Jaksa Kejaksaan ........................., tanggal ....................... Nomor : ......................................... atas nama terdakwa ................................................... dengan No.Reg : ................................................

Mengingat Pasal 152 KUHAP ( UU No. 8 tahun 1981)

MENETAPKAN: 1.

Menetapkan hari sidang pada hari .................., tanggal ............................ ;

2.

Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan ............................. untuk menghadapkan terdakwa ...................................... berikut saksi-saksinya dengan membawa serta barang bukti tersebut dalam berkas perkara.

Ditetapkan di

: ..............................

Pada tanggal

: ..............................

Hakim Pengadilan Negeri ........................

...................................., S.H., M.H.

NIP. ............................................

8. PENETAPAN PERPANJANGAN PENAHANAN PENGADILAN NEGERI ............................... Jalan ...................................................................................... Telp/Fax : .............................................. www.pn-.................go.id Model : 04 / Pid / Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri ...................... setelah mendengar pendapat Hakim Pengadilan Negeri ........................... (Pasal 26 ayat (2) KUHAP)

PENETAPAN Nomor. .................. / Pen. Pid.Sus / 2016 / PN................ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Ketua Pengadilan Negeri ...........................; Membaca berkas perkara pidana Nomor. ..............................................., atas nama terdakwa : Nama

:

..................................................................

Tempat Lahir

:

..................................................................

Umur/ Tanggal Lahir

:

..................................................................

Jenis Kelamin

:

..................................................................


..................................................................

Tempat Tinggal

:

..................................................................

Agama

:

..................................................................

Pekerjaan

:

..................................................................

Terdakwa ditangkap tanggal ............................dan ditahan oleh ; 1.

Penyidik, sejak tanggal ...................... s/d ..............................;

2.

Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal ....................... s/d .....................;

3.

Penuntut Umum, sejak tanggal ................... s/d .............................;

4.

Hakim

Pengadilan

Negeri

..........................,

...............................;

Menimbang : a. bahwa ternyata pemeriksaan belum selesai;

sejak

tanggal

........................

s/d

b. bahwa guna kepentingan pemeriksaan dipandang perlu untuk memperpanjang penahanan terdakwa tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari. Mengingat pasal 26 (2) jo pasal 21 ayat (4) KUHAP ( UU. No.8 Tahun 1981 ) ; MENETAPKAN : Memperpanjang waktu penahanan terdakwa ......................................... tersebut dalam Rumah Tahanan Negara di ........................ selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal ................... s/d .......................; Memerintahkan agar sehelai tembusan dari penetapan ini selekas mungkin disampaikan kepada terdakwa dan keluarganya. Ditetapkan di : .......................... Pada tanggal

: .........................

Ketua Pengadilan Negeri ...............

............................, S.H., M.H. NIP. ........................................

Tembusan disampaikan kepada : 1. Terdakwa; 2. Keluarga Terdakwa; 3. Kepala Rumah Tahanan Negara di .............................;

9. TANDA TERIMA BERKASP PERKARA PENGADILAN NEGERI ............................... Jalan ...................................................................................... Telp/Fax : .............................................. www.pn-.................go.id

TANDA TERIMA BERKAS PERKARA

Pada hari ini ....................., (tanggal..............) saya, .................................. Panitera Pengganti telah menerima dari Kepaniteraan Muda Pidana, berkas perkara Tindak Pidana .................... (bundel A) dengan nomor register ...................................... atas Terdakwa .................................. untuk diarsipkan.

......................, tanggal...................... Panitera Pengganti Pengadilan Negeri .................

................................................ NIP ........................................

10. PETIKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ............................... Jalan ...................................................................................... Telp/Fax : .............................................. www.pn-.................go.id PETIKAN PUTUSAN Perkara Nomor : ...........................................................

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri ............................. yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa: Nama

:

..................................................................

Tempat Lahir

:

..................................................................

Umur/ Tanggal Lahir

:

..................................................................

Jenis Kelamin

:

..................................................................


..................................................................

Tempat Tinggal

..................................................................

:

.................................................................. .................................................................. Agama

:

..................................................................

Pekerjaan

:

..................................................................

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah penahanan/ penetapan: -

Ditahan Penyidik sejak tanggal ..................... s/d ............................

-

Perpanjangan penahanan oleh jaksa tanggal ..................... s/d ................

-

Ditahan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal ............. s/d .................

-

Perpanjangan oleh hakim tanggal ................... s/d ........................

-

Ditahan oleh majelis hakim sejak tanggal .................... s/d ....................

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; Telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi dipersidangan; Mengingat Pasal ......................................................................................... .................................................................................dan perundang-undang lainnya;

MENGADILI 2. Menyatakan Terdakwa ................................ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. 2. ................................................................................................................. 3. ................................................................................................................. 4. .................................................................................................................

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri ...............................

pada

hari

..............,

tanggal

....................,

oleh

kami

......................................... selaku Hakim Ketua, ................................... selaku Hakim Anggota 1 dan ...................................... selaku Hakim Anggota 2. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ...................., tanggal ...................... oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ............................... sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri ............................... dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan ........................ ................................... dan .................................. terdakwa .................., serta Penasehat Hukum Terdakwa.

.........................................................................................................................................

Hakim-Hakim Anggota

............................................. NIP. ....................................

…........................................ NIP. …...............................

..........................,tanggal………………… Hakim Ketua Majelis

.....................................................

NIP. ........................................

11.PUTUSAN SELA PUTUSAN SELA No. Reg Perkara : 21 / Pid.Sus / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Khusus dalam Pemeriksaan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa : A.

B.

TERDAKWA Nama

: .............................................

Tempat Lahir

: .............................................

Umur/ Tanggal Lahir

: .............................................

Jenis Kelamin

: .............................................


: .............................................

Tempat Tinggal

: .............................................

Agama

: .............................................

Pekerjaan

: .............................................

PENANGKAPAN Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Januari berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 112 BRTS / I / 2016 / BNNP

C.

PENAHANAN Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara : -

Ditahan Penyidik sejak tanggal .............. s/d ......................;

-

Perpanjangan penahanan oleh jaksa tanggal .............. s/d ......................;

-

Ditahan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal .............. s/d ......................;

-

Perpanjangan

oleh

hakim

tanggal

..............

s/d

......................; -

Ditahan oleh majelis hakim sejak tanggal .............. s/d ......................;

-

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak .............. s/d ......................;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya dari Kantor Pengacara JUST’

MADI

LAWYERS

AND

PARTNERS

yang

berkantor

di

Jalan

......................................................, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal .................................................................................. Setelah Membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri ............. dengan No. Register Perkara : ........................ Dps tertanggal ....................... tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 2. Penetapan

Ketua

Majelis

dengan

No.Register

Perkara

:

............................................. tentang Penetapan Hari Sidang. 3. Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan No. Reg Perk. ,....................... Setelah membaca Nota Keberatan atau Eksepsi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa atas Surat

Dakwaan

Jaksa

Penuntut

Umum

tertanggal

.............................setelah mendengar pula tanggapan atau pendapat dari Jaksa Penuntut Umum atas Keberatan atau eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal .................................................. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Depan Persidangan dengan Dakwaan berbentuk Komulasi oleh Penuntut Umum sebagaimana dimuat dalam Surat

Dakwaan

Penuntut

Umum

No.

Register

Perkara

:

PDM-

642/Euh.2/04/2016 tertanggal 20 Maret 2016, yang dibacakan di Persidangan pada hari Senin tanggal 20 April 2016 yang pada Pokoknya adalah sebagai berikut : DAKWAAN KESATU ................................................................................................................. ................................................................................................................. ........................................................................................................... DAN DAKWAAN KEDUA

................................................................................................................. ................................................................................................................. ........................................................................................................... DAN DAKWAAN KETIGA ................................................................................................................. ................................................................................................................. ........................................................................................................... Menimbang, bahwa alasan Keberatan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut : ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... .......................................................................

-----Menimbang, Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Eksepsi yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa ............................................... yang intinya, Jaksa Penuntut Umum berpendirian tetap sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Dakwaan. -----

Menimbang

bahwa

untuk

mempersingkat

uraian

perkara

ini

,

selengkapnya keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaaan

Penuntut

keberatan/eksepsi

dari

Umum

serta

Penasihat

Pendapat

Hukum

Penuntut

Terdakwa

Umum

tersebut

atas

terdapat

sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan semuanya telah turut dipertimbangkan serta telah pula termasuk bagian bagian yang terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ----------------------------------------------- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan/eksepsi Penasihat hukum Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan berikut:------................................................................................................................................... ................................................................................................................................... .............................................................................................................................

Mengingat pasal 143 ayat (2) dan pasal 156 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

-------------------------MENGADILI------------------

1. ...................................................................................................... 2. ...................................................................................................... 3. ......................................................................................................

Demikian putusan ini dibuat dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari rabu 04 Mei 2016 oleh kami, ............................... Sebagai Hakim Ketua dibantu oleh ............................. dan ................................... masingmasing selaku hakim anggota, dengan dibantu oleh ................................. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum ...................................... dan ......................................... Terdakwa ....................................... dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

........................................................

...........................................................

1

2

1.

...........................................................

PANITERA PENGGANTI

.................................................

12. PUTUSAN PUTUSAN 21/ Pid.sus / 2016 / PN DPSR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Khusus dalam Pemeriksaan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa Nama

: ..................................................................

Tempat Lahir

: ..................................................................

Umur/ Tanggal Lahir

: ..................................................................

Jenis Kelamin

: ..................................................................


: ..................................................................

Tempat Tinggal

: ..................................................................

Agama

: ..................................................................

Pekerjaan

: ..................................................................

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Januari berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 112 -BRTS / I / 2016 / BNNP Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah penahanan/ penetapan : -

Ditahan Penyidik sejak tanggal ............................... s/d...................................

-

Perpanjangan penahanan oleh jaksa tanggal .............................. s/d...............

-

Ditahan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal ..............s/d ..............................

-

Perpanjangan oleh hakim tanggal ......................... S/d ....................................

-

Ditahan oleh majelis hakim sejak tanggal ................. s/d ...............................

-

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal ................... s/d ................................

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum bernama ........................ dan ........................ advokat pada kantor JUST’ MADI LAWYERS AND PARTNERS, berkedudukan di Jalan .................................. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ......................................................, Pengadilan Negeri Denpasar Setelah: -

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : .................... tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

-

Membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : .......................... tanggal .......................... tentang Penetapan Hari Sidang

-

Membaca Berkas Perkara Terdakwa ............ berserta seluruh lampirannya

-

Mendengar keterangan saksi, ahli dan terdakwa serta memeriksa alat bukti surat dalam perkara ini.

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor: ..................................... Pengadilan Negeri ................. yang dibacakan pada tanggal ........................ yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri ...................... yang memeriksa dan mengadil 4. ........................................................................................................................... 5. ........................................................................................................................... 6. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini, antara lain: ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................... 7. Menetapkan

terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini memiliki

kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau Pledoi yang pada pokoknya mohon untuk dbebaskan atau dihukum seringan mungkin dan Majelis Hakim untuk bisa bijak dalam mengambil keputusan sehingga Terdakwa mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya Menimbang, setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tanggal 25 Mei 2016 atas surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut. -

....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ...................................................................

Menimbang dalam penyampaian pembelaannya Penasihat Hukum dan Terdakwa mohon agar dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut;

1. ........................................................................................................................... 2. ........................................................................................................................... 3. ........................................................................................................................... Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas pembelaan pada tanggal 01 Juni 2016 yang pada pokoknya berpendapat tetap pada tuntutannya semula, dan selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa mengajukan jawaban atas tanggapan pembelaan Penuntut Umum pada tanggal 08 Juni 2016 yang pada pokoknya berpendapat tetap pada nota pembelaannya semula. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-642/Euh.2/04/2016 tanggal 20 April 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU ........................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................ ..............................................................................................................................

Menimbang bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan surat dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : KETERANGAN SAKSI ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .................................................................................................... KETERANGAN AHLI ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : KETERANGAN TERDAKWA ....................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .......................................................................................................

Menimbang, bahwa Selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : NO

BARANG BUKTI

1

...........................................................................................................................

2

...........................................................................................................................

3

..........................................................................................................................

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan mengajukan alat bukti Surat berupa : 1. .............................................................................................................................................. 2. ..............................................................................................................................................

3. .............................................................................................................................................. Menimbang, karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut ditutup. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini. Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum seperti Tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Menimbang, atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsi tanggal 27 April 2016, demikian pula Penuntut Umum telah mengajukan pendapat atau tanggapannya secara lisan pada hari itu juga yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada surat dakwaan yang telah disusunnya, selengkapnya keberatan atau eksepsi dari Penasihat hukum Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang. Menimbang, Bahwa atas keberatan atau Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa maupun tanggapan atau pendapat Penuntut Umum tersebut, maka Majelis hakim telah menjatuhkan Putusan atas Keberatan pada tanggal ................................Yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. .......................................................................................................................... 2. .......................................................................................................................... 3. .......................................................................................................................... Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan, khususnya tentang terjadinya peristiwa pidana dan Terdakwa pelakunya. Menimbang, bahwa selanjutnya Mejelis Hakim akan meneliti dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat yang diajukan dalam persidangan, keterangan Terdakwa dan juga barang bukti sebagaimana diuraikan diatas untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa memperhatikan pula ketentuan pasal 185 ayat 4 KUHAP yang menentukan “keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian tertentu”

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan komulatif yaitu didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagai berikut : Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dakwaan Komulatif, maka semua pasal dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga harus terbukti, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur setiap dakwaan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama, melanggar ............................................... Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal ................... Kitab undang-Undang Hukum Pidana , dengan unsurunsur sebagai berikut : 1. ................................................................................................................... 2. .................................................................................................................... 3. .................................................................................................................... Ad. 1 ................................................................. ....................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... ............................................................................

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka segala unsur-unsur pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah. Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kesatu, kedua dan ketiga terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan. Sedangkan dengan tidak adanya alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah. Menimbang, bahwa pembuktian didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan memberikan keyakinan tentang tindak pidana dan pelakunya, oleh karena harus dipandang sah dan meyakinkan. Menimbang, bahwa

selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan

pemaaf dari Terdakwa ............................................. yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa ................................. harus mempertangung jawabkan atas perbuatannya. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika”, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan ini Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap terdakwa bukanlah bermaksud untuk balas dendam atau menyakiti terdakwa, akan tetapi semata-mata adalah untuk menjunjung tinggi keadilan Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa maupun pembelaan dari Tim Penasihat Hukum yang

berpendapat Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat lain dimana Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHAP serta guna memudahkan pelaksanaan putusan dan terhindarnya Terdakwa melarikan diri, maka kepadanya diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut : Bahwa barang bukti berupa NO 1 s/d 77 : NO

BARANG BUKTI

Menimbang bahwa barang bukti tersebut keseluruhannya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk berkas perkara Wawan Suryawan dan Su Cu Pung ( Terdakwa dalam berkas terpisah). Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis agar Terdakwa ............................................ dijatuhi pidana mati maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau staftoemeting) atau pidana apa yang cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi pidana mati itu sendiri, aspek tindak pidana narkotika dalam rangka tertib manusia beradab, aspek keadilan korban dan masyarakat aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy/Filsafat pemidanaan dan aspek model keseimbangan kepentingan atau “daaddaader straftrecht” dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam kerangka sebagai pertanggungjawaban majelis kepada masyarakat Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menimbang bahwa terhadap dimensi dan eksistensi pidana mati (Capital punishment/death penalty) maka majelis hakim mempertimbangkan tentang aspek-aspek berikut ; 1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa Hukuman Mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia Hal ini diperkuat oleh pandangan Prof. Jeffrey Fagan (Columbia University, USA) tidak ada sama sekali pengaruh efek jera bagi pelaku pidana lain terhadap hukuman mati. Pada asasnya pada aspek ini maka eksistensi pidana mati menurut Amnesty Internasional, sebuah

Organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) hingga tahun 2016 sebanyak 111 (seratus sebelas) negara telah menghapus pidana mati dalam ketentuan hukumnya. Beberapa negara tersebut antara lain Brazil, Portugal, Austria, Italia, Jerman, Swiss dan sebagainya. Tercatat 84 (delapan puluh empat) negara masih mempertahankan pidana mati. Selain aspek diatas ada juga negara yang menerapkan hukuman mati secara terbatas, misalnya Belanda mempertahankan pidana mati hanya untuk Pengadilan Militer dan Inggris terbatas pada tindak pidana pembunuhan berencana (capital murder) sedangkan Serbia, Polandia, Montenegro dan Yugoslavia menerapkannya pada waktu perang. 2. Bahwa salah satu argumentasi negara yang menghapus pidana mati dalam perundang-undangannya adalah karena bertentangan dengan aspek Hak Asasi Manusia. Khusus untuk di Indonesia terdapat suatu pandangan atau pendapat bahwa pidana mati bertitik tolak kepada ketentuan pasal 28 A dan I UUD RI 1945 yang pada pokoknya menentukan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Argumentasinya, dengan penerapan pidana mati maka orang tidak dapat memperbaiki dirinya, tidak berhak hidup dan mempertahankan kehidupannya sebagaimana dijamin undang-undang. Aspek ini ditegaskan dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia ditegaskan bahwa : “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa dan seterusnya, adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun” 3. Bahwa pada dasarnya menurut PAUL SIEGHART dalam “THE LAWFUL RIGHTS OF MANKIND, AN INTRODUCTION TO THE INTERNATIONAL LEGAL CODE OF HUMAN RIGHTS” secara global HAM terdiri dari tiga generasi, yaitu generasi pertama (Sipil dan Politik), generasi kedua (Ekonomi, sosial dan budaya) generasi ketiga (Hak Kelompok) yang kesemuanya itu sesungguhnya merupakan hak individu. Oleh karena itu dalam konteks teoritik demikian tentu untuk kondisi Indonesia HAM yang secara Imperatif bertumpu pada hak individu , relatif mendapatkan kendala dalam pelaksanaannya karena hak individu berkorelasi dengan kepentingan umum. Tegasnya, ketentuan pasal 28 J UUD RI 1945 mengaskan bahwa “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang” dari anasir ini, disatu sisi pelaksanaan HAM sifatnya Parsial dalam artian juga memperhitungkan kepentingan HAM masyarakat, korban tindak pidana yang dilakukannya, serta kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan disisi lainnya memang dari optik teoritik HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu tentu sifatnya harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan serta tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. 4. Bahwa Pidana mati ditinjau dulu hukum internasional. ketentuan mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak hidup dapat ditemukan dalam

International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) yang mengatur hak untuk hidup (right to life). Dari ketentuan Pasal 6 ICCPR t pidana mati masih diakui untuk dapat diterapkan dinegara-negara yang telah meratifikasi Kovenan tersebut. Bahwa Pasal 6 ICCPR masih mengakui pidana mati juga mengingat adanya ketentuan-ketentuan yang mengikutinya yang mengatur pembatasan terhadap hukum mati. Ketentuan-ketentuan yang mengikuti pasal 6 ayat (1), yaitu pasal 6 ayat (2) sampai dengan (6) adalah: 1. setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu. 2. Di negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati, Putusan pidana mati hanya dapat dijatuhkan terhadap kejahatan yang paling berat sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan ini dan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. 3. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang (competent). 4. Siapapun yang dijatuhi hukum mati mempunyai hak untuk mendapatkan pengampunan atau keringanan hukuman. Amnesti, pengampunan atau pengurangan pidana mati dapat diberikan dalam semua kasus. 5. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dibawah usia delapan belas tahun, dan tidak dapat dilaksanakan pada perempuan yang tengah mengandung. 6. Tidak ada satupun dalam Pasal ini yang dapat digunakan untuk menunda atau mencegah penghapusan pidana mati oleh Negara-negara Pihak pada Kovenan tersebut..

5. Bahwa selanjutnya dari perspektif hukum positif (Ius Constitutum/ius operatum) maka pidana mati diakui sebagai sistem pidana dan bagian dari kebijakan negara (state policy). Sebagai bagian dari sistem pidana maka pidana mati merupakan pelaksanaan dan konsepsi dari kebijakan sebuah negara. Contoh konkret misalnya secara umum Belanda telah menghapus pidana mati sejak tahun 1870, kemudian hanya diterapkan terbatas pada pengadilan militer, sedangkan, di Indonesia dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan konkordasi dari wetboek van strafrecht Belanda masih mempertahankan pidana mati melalui pasal 10 KUHP sebagai bagian dari pidana pokok. Kemudian seiring adanya perubahan kebiajakan negara yang lebih mengedepankan HAM maka rancangan KUHP tahun 2000 sebagai ius constituendum tetap mempertahankan pidana mati. Akan tetapi pidana mati tersebut sebagai sebuah konsep sifatnya fleksibel karena diatur tersendiri, bukan bagian dari pidana pokok dan ketentuan limitatif pidana mati selalu diancamkan secara alternatif.

6. Bahwa dari aspek filosofis pidana mati berkorelasi erat dengan teori tujuan pemidanaan. Pada asasnya, pidana mati diterapkan sebagai upaya pembalasan (Vergeldings Theorien) yang ingin memberi efek jera (detterence effect) kepada si pelaku. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu maka konsepsi pemidanaan tersebut harus juga bersifat pencegahan (detterence theorien) dan pendidikan (doel theorien). Dari tolak ukur demikian yang dirintis bersifat integratif. 7. Bahwa secara konsepsional pidana mati dapat dikaji dari 2 (dua) dimensi yaitu pertama, dari dimensi pola pikir pembentuk undang-undang sebagai kebijakan formulatif. Dari pola pemikiran demikian maka terlepas masih adanya perdebatan dan sifatnya kontroversial pencantuman pidana mati dalam beberapa undangundang memang masih dianggap relevan oleh masyarakat dan sifatnya selektif yakni hanya untuk kejahatan kemanusiaan (crime against humanity) serta terhadap kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dan demi keamanan nasional dan Internasional yang mengacu kepada konvensi internasional. Berikutnya, sebagai hukum positif maka pembentuk undang-undang masih berasumsi pidana mati sebagai terapi mujarab dalam menekan kejahatan yang terjadi. Oleh karena dengan dihukum matinya pelaku diharapkan efek jera bagi pelaku dan prevensi bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana. Tegasnya, adanya aspek pembalasan dan menakutnya bagi pelaku dan masyarakat. Kemudian pembentuk Undang-undang dalam memuat aturan hukum disamping memperhatikan aspek yuridis juga memperhatikan aspek yang bersifat non yuridis. Adanya polarisasi pemikiran dan kajian kriminologik, filosofis, sosiologis dan ketertiban umum memang diperlukan terhadap eksistensi ketentuan pidana mati dalam beberapa undang-undang yang termasuk ruang lingkup tindak pidana khusus. Kedua, dari polarisasi pemikiran hakim yang akan menerapkan kebijakan formulatif pidana mati, dalam praktiknya relatif bervariasi. Dari pola pemikiran ini maka tergantung pada kondisi psikologis, religius dan yuridis dari Majelis Hakim sebagai pelaksana kebijakan aplikatif. 8. Bahwa dakwaan dari penuntut umum bersifat concursus idealis maka ancaman hukuman yang terberat yang akan dikenakan yaitu pasal 113 ayat (2) dan pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ditinjau dari sistem perumusan sanksi pidana (strafsoort) maka ketentuan Pasal 113 ayat (2) dan pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempergunakan sistem perumusan alternatif yaitu dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Sedangkan apabila ditinjau dari perumusan lamanya sanksi pidana (stafmaat) maka ketentuan Pasal 113 ayat (2) dan 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

menganut sistem indefinite sentence. Dengan demikian ditinjau dari sistem perumusan sanksi pidana dan perumusan lamanya sanksi pidana maka ketentuan Pasal 113 ayat (2) dan 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat fleksibel dalam artian hakim boleh memilih strafsoort dan strafmaat manakah yang dianggap paling sesuai, selaras dan sepadan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa YOLANDA ZARA yang kira-kira setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara peredaran gelap narkotika. Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan konteks diatas terlepas masih adanya pandangan pro dan kontra maka Majelis berpendirian pidana mati dalam hukum positif Indonesia diakui eksistenisnya, tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai bagian sistem pidana dan kebijakan negara (state policy), mempunyai dasar pijakan filosofis, kriminologik, yuridis dan religius serta diterapkan secara selektif hanya untuk kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) dan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) Menimbang,

berdasarkan

pertimbangan

dan

pendirian

sebagaimana

telah

dideskripsikan tersebut maka Maka Majelis Tidak sependapat dengan pandangan Penasihat Hukum Terdakwa YOLANDA ZARA menyatakan bahwa Hukuman Mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia Hal ini diperkuat oleh pandangan

Prof. Jeffrey Fagan (Columbia

University, USA) tidak ada sama sekali pengaruh efek jera bagi pelaku pidana lain terhadap hukuman mati. Namun Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Pidana mati dianggap sebagai sarana yang dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan karena pidana mati dianggap sebagai hal yang menakutkan atau menjerakan, sehingga dengan demikian ada rasa takut bagi orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan yang diancam dengan pidana mati. Pendapat yang demikian ini, ada kaitannya dengan pendapat dari Anselm Von Feuerbach dengan teorinya: Psycologische zwang (paksaan psikologis). Menurut teori tersebut, jika seseorang dijatuhi hukuman dengan sepengetahuan orang lain, maka orang lain tersebut akan merasa takut untuk melakukan suatu tindak pidana. Sebenarnya, sejauh mana orang itu akan melaksanakan suatu peraturan akan sangat tergantung pada kesadaran dan kepatuhan hukum dari yang bersangkutan. Teori ini tidak berlaku secara umum. Menimbang, bahwa penerapan pidana mati, tidak terlepas dari tujuan pemidanaan, dasar perjatuhan pidana didasarkan pada beberapa teori pemidanaan yaitu : teori retributif (Pembalasan), Doel Theorien (teori tujuan), dan Vereniging theorien (teori gabungan). Penjatuhan pidana juga berkaitan erat dengan filsafah pemidanaan. Aliran klasik mendasarkan pada falsafah pemidanaan “Let the funishmet fit the crime” yang artinya sesuaikan hukuman dengan perbuatannya, aliran modern falsafah pemidanaannya “Let the funisment fit the criminal” yang artinya sesuaikan hukuman dengan pelakunya dan aliran neo klasik filsafah pemidanaannya “Let the funishment fit the crime and the criminal” yang artinya sesuaikan hukuman dengan perbuatan dan pelakunya.” Dari beberapa teori dan falsafah pemidanaan hukuman mati masih dipengaruhi oleh teori retributif (teori pembalasan) dan falsafah

pemidanaan ‘Let the funisment fit the crime / sesuaikan hukuman dengan perbuatannya”. Dilihat dari sudut pandang kemanusiaan penerapan pidana mati seolah-olah kejam dan tidak berprikemanusiaan, namun jika direnungkan secara mendalam, sebenarnya pidana mati memberikan efek jera yang sangat efektif, baik terhadap si pelaku (efek detterence), maupun terhadap masyarakat yang berpotensi melakukan kejahatan-kejahatan berat (general detterence). Dari beberapa perspektif pidana mati masih memiliki tempat dan memberikan harapan agar masyarakat berfikir ribuan kali untuk melakukan kejahatan-kejahatan berat yang diancam pidana mati, antara lain, kejahatan narkoba, terorisme, korupsi, pembunuhan berencana dan perampokkan dengan kekerasan. Meski kritikan terus bertambah terhadap pidana mati, untuk sekarang ini Indonesia masih memerlukan pidana mati untuk melindungi masyarakat dari ancaman penjahat-penjahat yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan jiwa manusia, kita semua hendaknya bisa berfikir holistik dalam menyikapi persoalan pidana mati, idealnya cita hukum yaitu keadilan, kepastian dan manfaat bisa terpenuhi secara bersama-sama, namun dalam praktiknya itu tidaklah mudah, penerapan pidana mati secara filosofis adalah untuk melenyapkan kejahatan-kejahatan besar sehingga akan dirasakan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat banyak meskipun harus kehilangan satu nyawa, sulit mencapai kesempurnaan, namun demikian setidak-tidaknya hukum bisa mendekati kesempurnaan dengan ukuran keadilan berdasarkan kemampuan nalar dan hati nurani manusia. Menimbang, Dari adanya pidana mati tersebut maka ditinjau dari segi HAM sebagaimana ada dalam undang-undang yang mengatur mengenai HAM, yaitu Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sesungguhnya pembahasan tentang pidana mati harus dimulai dari pembicaraan hak untuk hidup terlebih dahulu. Dalam undang-undang No. 39 tahun 1999 mengenai hak hidup tercantum dalam Pasal 9 ayat 1 yang menyatakan "setiap orang berhak untuk hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya", secara sekilas pasal ini tidak jauh dengan ketentuan Pasal 28A UUD 1945. Sesungguhnya jika teliti lagi dengan. menelaah Pasal 28A UUD 1945 dan Penjelasan Pasal 9 Undang-undang No: 39 tahun 1999, dalam penjelasan Pasal 9 ini menyatakan : "Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan melekat pada bayi yang baru lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dibatasi." Menimbang, Dari penjelasan tersebut dapat kita garis bawahi pada kalimat "berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan" sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa walaupun setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya namun dalam keadaan tertentu hak untuk hidup dapat dihilangkan atau dicabut. Apa yang tersebut dalam Pasal 9 dan Penjelasan Pasal 9 Undang-undang No. 39 tahun. 1999 merupakan pengecualian yang telah disebutkan dengan tegas dalam undang-undang jadi jika seseorang terbukti melalukan tindak pidana dan melalui putusan pengadilan menjatuhkan pidana mati maka ini dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK No 2-3/PUU-V/2007 maka legalitas pidana mati untuk diterapkan di Indonesia semakin kuat karena melalui putusan MK ini pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 ini terkait dengan perkara pengujian ketentuan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (UU Narkotika) terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh Edith Yunita Sianturi, Rani Andriani (Melisa Aprilia), Myuran (Nomor Perkara 02/PUU-V/2007) dan Scott Anthony Rush (Nomor Perkara 03/PUUV/2007) dan karena menyangkut perkara yang sama maka oleh MK di gabungkan dan disidangkan secara bersama-sama. Menimbang, bahwa Salah satu pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 dibangun melalui pemahaman tentang HAM karena tatkala merumuskan Bab XA (Hak Asasi Manusia) rujukannya atau yang melatarbelakanginya adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998, dari Ketetapan MPR inilah yang akhirnya melahirkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semangat yang dibangun oleh Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sama yaitu menganut pendirian bahwa HAM bukanlah tanpa batas. Dikatakan pula semangat yang sama juga terdapat dalam UUD 1945, yaitu bahwa HAM bukanlah sebebas-bebasnya melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang. Semangat inilah yang melahirkan Pasal 28J UUD 1945. Oleh karena itu, penerapan pidana mati di Indonesia bukanlah hal yang melanggar HAM jika dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan. Menimbang, Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan konstitusional-tidaknya pidana mati dengan mengaitkannya pada kewenangan yang di miliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam tugasnya untuk menyelenggarakan peradilan bukan saja untuk menegakkan hukum tetapi juga keadilan. Dalam hubungannya dengan isu pidana mati, menurut Mahkamah Konstitusi keadilan yang ditegakkan berdasar atas hukum itu haruslah senantiasa di buat dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan dari berbagai perspektif, yaitu perspektif pidana atau pidana mati itu sendiri, kejahatan yang diancam dengan pidana mati, dan yang tidak kalah pentingnya dari perspektif korban serta keluarga korban dari kejahatan yang diancam pidana mati itu.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendirian pidana mati dalam konteks hukum positif Indonesia diakui eksistensinya, tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai bagian dari sistem pidana dan kebijakan negara (state policy), mempunyai dasar pijakan filosofis, kriminologik, yuridis dan religius serta diterapkan secara selektif hanya untuk kejahatan terhadap kemanusiaaan (crime against humanity) dan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) maka disini yang menjadi permasalahan krusial dan fundamental adalah apakah pidana mati tersebut telah dipandang cocok, sepadan dan selaras apabila dijatuhkan kepada perbuatan yang telah dilakukan terdakwa YOLANDA ZARA ataukah tidak majelis hakim secara obyektif sebagaimana digariskan oleh MR TRAPMANN harus bertitik tolak dan mempertimbangkan tentang anasir-anasir sebagai berikut : 1. ..................................................................................................................................... ..... 2. ..................................................................................................................................... .....

3. ..................................................................................................................................... ..... Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek pidana mati itu sendiri, aspek tindak pidana narkotika, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis, aspek policy/filsafat pemidanaan dan strafrecht atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice dan social justice maka Majelis berpendirian bahwa tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ................................................. alias .................... Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan terdakwa beserta penasihat hukumnya, tuntutan pidana dari Penuntut Umum maka majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut: Hal memberatkan -

............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................................................................

Hal meringankan - Tidak ada

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi aspek bagi kepentingan masyarakat, negara maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan apa yang timbul dalam masyarakat akibat perbuatan Terdakwa, tetapi juga peran Terdakwa dalam terjadinya tindak pidana. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan negara akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang layak, patut, setimpal dan adil sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum yang terbukti dipersidangan. Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 222 KUHAP, karena Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA NARKOTIKA , maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Memperhatikan Pasal .................................................................... Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo ........................................ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal ................................................ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo ................................ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan ............................................ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo .................................. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

MENGADILI

3. Menyatakan Terdakwa ............................... telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “ TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA” sebagaimana diatur dan diancam Pasal ................................................ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo .................................. Kitab

Undang-Undang

Hukum

Pidana

dan

Pasal

..............................................Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan Pasal ......................................... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal .................................... Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 4. Menjatuhkan

pidana

terhadap

terdakwa

tersebut

dengan

pidana

.......................................... 5. Menetapkan barang bukti berupa :

NO

BARANG BUKTI

o Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas Terdakwa dalam berkas terpisah dalam perkara ini. 6. Membebankan biaya perkara kepada Negara. 7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar

pada

hari

....................................

........................., selaku

Hakim

tanggal

Ketua

............................,

oleh

......................................................

kami dan

.......................................................... masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ............................., tanggal .................................. oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dan

dibantu oleh ................................, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi ................., ......................................., dan ............................................., terdakwa ........................................, serta Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA .................................................................

..........................................................

............................................................ Panitera Pengganti

...............................................................

BAB I BERKAS PENYIDIKAN

Recommend Documents