BAB 6 SIMPULAN DAN REKOMENDASI
Bab ini berisi kesimpulan atas kajian yang telah dilakukan dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan berkaitan dengan usaha memperoleh dan mempertahankan opini WTP di lingkungan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta keterbatasan dari penelitan yang dilakukan. 6.1. Simpulan Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa faktor-faktor yang menghambat Pemda DIY dalam mencapai opini WTP adalah: 1. Permasalahan aset 2. Permasalahan SDM a. Kelemahan SDM pengurus barang dan petugas akuntansi a) Keterbatasan usia b) Keterbatasan latar belakang pendidikan c) Beban pekerjaan terlalu banyak d) Keterbatasan personil e) Etos kerja yang rendah b. Kurangnya koordinasi diantara pengurus barang dengan petugas akuntansi dan diantara petugas yang baru dengan petugas yang lama 3. Permasalahan aplikasi, yaitu aplikasi-aplikasi di Pemda DIY belum terintegrasi satu sama lain
81
82
Faktor-faktor di atas merupakan faktor-faktor yang menghambat Pemda DIY dalam mencapai opini WTP sebelum Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan pengalaman tersebut, Pemda DIY berbenah sehingga sejak Tahun Anggaran 2010, Pemda DIY mendapatkan opini WTP. Kemudian melalui penelitian ini, diketahui bahwa faktor-faktor yang mendukung Pemda DIY dalam mencapai opini WTP adalah sebagai berikut: 1. Telah memiliki beberapa aplikasi sebagai pendukung terwujudnya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sehat dan transparan. Aplikasi yang pernah dipakai untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah di Pemda DIY adalah sebagai berikut: a. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) b. Sistem Manajemen Aset (SIMA) dan SIPKD Modul Aset c. Sistem Informasi Pendapatan d. Aplikasi Pelayanan Kesamsatan e. Sistem Informasi Pengelolaan Dana Bergulir f. Sistem Aplikasi Gaji dan Kartu Pegawai ( GDO) g. SIPKD modul gaji Dari beberapa aplikasi tersebut, aplikasi yang masih terpakai hingga saat ini adalah SIPKD, SIPKD Modul Aset, SIPKD Modul Gaji, Aplikasi Pelayanan Kesamsatan, Sistem Informasi Dana Bergulir, dan GDO. Dengan catatan bahwa GDO akan dihentikan penggunaannya pada tahun 2017. 2. Pengelolaan aset di Pemda DIY sudah menunjukkan peningkatan dan semakin bagus sejak dilakukan sensus besar tahun 2008
83
3. LKPD DIY sudah disusun sesuai dengan SAP 4. Kemudahan dalam akses pemeriksaan Faktor-faktor di atas, baik faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat Pemda DIY dalam mencapai opini WTP telah menjadi materi review bagi jajaran eksekutif Pemda DIY untuk menentukan langkah yang harus ditempuh supaya Pemda DIY dapat terus mempertahankan opini WTP. Langkah tersebut dituangkan dalam langkah strategis Pemda DIY untuk meningkatkan kualitas LKPD demi mencapai opini WTP yang meliputi: 1. Menyusun Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku. 2. Menindaklanjuti temuan audit BPK serta menyusun dan menjalankan Action Plan dalam rangka perbaikan opini atas laporan keuangan. 3. Peningkatan atau perbaikan sistem informasi keuangan daerah dan sistem pendukungnya 4. Meningkatkan peran aktif Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah maupun dalam mereview laporan keuangan pemerintah daerah 5. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 6. Memperhatikan dan mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi potensi temuan BPK 7. Kelengkapan dan perbaikan regulasi daerah 8. Meningkatkan kesiapan SDM dalam mengelola keuangan daerah 9. Menguatkan dan memegang teguh komitmen seluruh pihak terkait dalam mempertahankan opini WTP
84
10. Menjaga
ketepatan
penyampaian
laporan
dan
kinerja
pelaksanaan
program/kegiatan
6.2. Rekomendasi Proses pengelolaan keuangan di Pemda DIY, mulai dari penganggaran hingga pertanggungjawaban, sudah berjalan semakin baik terutama sejak Pemda DIY menggunakan aplikasi SIPKD. Didukung dengan komitmen seluruh pihak untuk terus belajar dan komitmen untuk terus melaksanakan seluruh peraturan terkait mampu membuat Pemda DIY berhasil mempertahankan opini WTP. Namun terdapat satu hal yang perlu menjadi perhatian. Penelitian ini dilakukan selama Pemda DIY masih menggunakan basis yang sama, yaitu cash toward accrual basis. Pemda DIY dapat mempertahankan penyusunan LKPD yang wajar dan sesuai dengan peraturan karena sudah terbiasa dan sudah semakin pandai. Hal ini tentu berbeda apabila basis yang digunakan berubah. Pada tahun 2015, Pemda DIY sudah menggunakan accrual basis. Banyak perubahan terjadi dalam penerapan accrual basis. Mulai dari perubahan peraturan, perubahan pencatatan akuntansi, hingga perubahan aplikasi. Baik Pemda DIY sebagai auditee maupun BPK sebagai auditor belum tentu sudah memahami seluruh proses akuntansi akrual dengan baik. Hal ini memungkinkan terjadinya kesalahan administrasi dalam proses pengelolaan keuangan daerah maupun kesalahan pemeriksaan atas LKPD DIY. Oleh karena itu Pemda DIY harus terus melaksanakan langkah strategis yang telah direncanakan untuk mengantisipasi halhal buruk tersebut.
85
6.3 Keterbatasan Penelitian Waktu penelitian yang cukup lama (2012-2016) menjadi keterbatasan dalam penulisan penelitian ini. Dalam rentang waktu tersebut, telah banyak terjadi perubahan-perubahan pada Pemda DIY. Beberapa perubahan tersebut tidak mampu diakomodir dalam penelitian ini. Salah satunya adalah pemeriksaan BPK pada tahun anggaran 2015. Pada LKPD DIY TA 2015 saat ini masih dalam proses pemeriksaan sehingga belum ada opini yang dikeluarkan oleh BPK.
