BAB 5 PENUTUP
5.1.
Kesimpulan Berdasarkan hasil wawancara yang dilengkapi dengan hasil observasi dan
dokumen terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes, maka efektivitas untuk 5 (lima) unsur SPIP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes disajikan pada Tabel 5.1. Tabel 5.1 Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes No. 1 2 3 4 5
Unsur SPIP Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko Kegiatan Pengendalian Informasi dan Komunikasi Pemantauan Total Nilai Kriteria
Nilai 17,58% 5,36% 30,87% 7,58% 10,96% 72,34% Efektif
Sumber: Hasil penelitian yang diolah.
Tabel 5.1 menunjukkan total nilai 5 (lima) unsur sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes sebesar 72,34% yang termasuk dalam kriteria efektif. Total nilai sebesar 72,34% merupakan persentase kesesuaian unsur sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang ada dalam objek penelitian dengan unsur sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hasil penilaian untuk tiap-tiap unsur disajikan sebagai berikut: 1.
Lingkungan Pengendalian Desain SPIP untuk unsur lingkungan pengendalian di Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes adalah sangat memadai. Hal ini didukung dengan adanya kesesuaian antara lingkungan pengendalian yang diterapkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dengan yang diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008. Selain itu, unsur lingkungan pengendalian memiliki jumlah jawaban “ya” sebesar 29 dari jumlah pertanyaan sebesar 33 sehingga memperoleh persentase sebesar 87,88% yang termasuk dalam kriteria sangat efektif. Unsur lingkungan pengendalian diberi bobot sebesar 20% sehingga memperoleh nilai sebesar 17,58%. Lingkungan pengendalian yang sudah ada mampu menimbulkan suasana yang nyaman sehingga tercipta perilaku yang positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. Selain itu, temuan dokumen menunjukkan bahwa penegakan integritas dan nilai etika telah dilengkapi dengan SK terkait kode etik pegawai, PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Struktur organisasi dan tugas pokok dan fungsi juga telah diuraikan secara jelas mengenai pembagian tugas, tanggung jawab, serta kewenangan masing-masing pegawai.
2.
Penilaian Risiko Desain sistem pengendalian intern pemerintah untuk unsur penilaian risiko di Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes adalah kurang memadai. Dinas Pendidikan belum memiliki mekanisme dalam mengidentifikasi adanya risiko. Selain itu, unsur penilaian risiko memiliki jumlah jawaban “ya” sebesar 10 dari jumlah pertanyaan sebesar 28 sehingga memperoleh persentase sebesar 35,71% yang termasuk dalam kriteria kurang efektif. Unsur penilaian risiko diberi bobot sebesar 15% sehingga memperoleh nilai sebesar 5,36%. Dinas Pendidikan belum menerapkan unsur penilaian risiko untuk mengidentifikasi risiko dan menganalisis risiko terkait dengan tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan. Hal ini terbukti pada belum adanya identifikasi risiko yang tertulis pada Rencana Strategis (Renstra) sehingga tidak sesuai dengan pernyataan pada PP No. 60 Tahun 2008 yang mengungkapkan bahwa identifikasi risiko merupakan bagian dalam Renstra tersebut.
3.
Aktivitas Pengendalian Desain sistem pengendalian intern pemerintah untuk unsur kegiatan pengendalian di Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes adalah memadai. Hal ini didukung dengan adanya kesesuaian antara lingkungan pengendalian yang diterapkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dengan yang diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008. Selain itu, kegiatan pengendalian memiliki jumlah jawaban “ya” sebesar 71 dari jumlah pertanyaan sebesar 92 sehingga memperoleh persentase sebesar 77,17% yang termasuk dalam
kriteria efektif. Kegiatan pengendalian diberi bobot sebesar 40% sehingga memperoleh nilai sebesar 30,87%. Hal ini karena kegiatan pengendalian yang diterapkan, mampu meminimalisir risiko dalam mencapai tujuan Instansi Pemerintah. Dinas Pendidikan sudah menjalankan pemeliharaan lunak sistem, pemisahan tugas, pembatasan akses, serta pengembangan infrastruktur sistem. Dinas Pendidikan meminimalisir potensi kerusakan sistem dengan adanya sistem back-up, antivirus, mengadakan pelatihan staf, dan pemeliharaan hardware dan software. Aset seperti uang tunai dan surat berharga diamankan di dalam tempat yang terkunci, meskipun tidak semua aset dapat diamankan di dalam tempat yang terkunci mengingat banyaknya aset yang dimiliki Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan belum menerapkan prosedur disaster recovery plan, belum memiliki alat pemadam kebakaran dan genset. Selisih atas aset tetap masih ditemukan pada LKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes. Hal ini dikarenakan data aset yang disajikan di Neraca tahun anggaran 2014 sulit untuk ditelusuri keberadaannya. Selain itu, Dinas Pendidikan tidak menyusun buku inventaris secara akurat dan tidak melaksanakan sensus aset tetap setiap lima tahun sekali sehingga menyebabkan data mengenai keberadaan aset tetap sulit ditelusuri. 4.
Informasi dan Komunikasi Desain sistem pengendalian intern pemerintah untuk unsur informasi dan komunikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes adalah memadai.
Hal ini didukung dengan adanya kesesuaian antara informasi dan komunikasi yang diterapkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dengan yang diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008. Selain itu, unsur informasi dan komunikasi memiliki jumlah jawaban “ya” sebesar 25 dari jumlah pertanyaan sebesar 33 sehingga memperoleh persentase sebesar 75,76% yang termasuk dalam kriteria efektif. Unsur informasi dan komunikasi diberi bobot sebesar 10% sehingga memperoleh nilai sebesar 7,58%. Sarana informasi dan komunikasi yang ada mampu mendukung Dinas Pendidikan dalam mencapai tujuan Instansi Pemerintah. Hal ini didukung dengan dokumen terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman untuk pegawai dalam melaksanakan kegiatan. Selain itu, tugas pokok dan fungsi telah diuraikan secara jelas sehingga tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dapat dijalankan dengan baik. Dinas Pendidikan memiliki sarana komunikasi yang mendukung pencapaian tujuan, seperti buku pedoman dan prosedur, surat edaran, memorandum, situs internet, dan yang lain. Selain itu, Dinas Pendidikan memiliki website serta majalah BANGKIT yang menjadi media penghubung komunikasi anatara yang satu dengan yang lain. 5.
Pemantauan Desain sistem pengendalian intern pemerintah untuk unsur pemantauan di Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes adalah memadai. Hal ini didukung dengan adanya kesesuaian antara pemantauan yang diterapkan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dengan yang diatur dalam PP No.
60 Tahun 2008. Selain itu, unsur pemantauan memiliki jumlah jawaban “ya” sebesar 19 dari jumlah pertanyaan sebesar 26 sehingga memperoleh persentase sebesar 73,08% yang termasuk dalam kriteria efektif. Unsur pemantauan diberi bobot sebesar 15% sehingga memperoleh nilai sebesar 10,96%. Pemantauan yang dijalankan mampu memberikan kepastian bahwa unsur-unsur sistem pengendalian intern yang ada telah berfungsi dengan baik. Hal ini terbukti dengan telah berjalannya pemantauan pada Dinas Pendidikan yang dibantu oleh BPK, BPKP dan Inspektorat.
5.2.
Keterbatasan Keterbatasan yang dihadapi pada pelaksanaan penelitian dengan judul
Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes yaitu: 1.
Wawancara yang dilakukan dengan responden tidak didukung dengan suasana yang kondusif karena sebagian responden sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.
2.
Responden hanya berjumlah 5 (lima) orang sehingga informasi yang diperoleh menjadi sangat terbatas dan dapat menimbulkan adanya bias.
3.
Konfirmasi hanya dilakukan secara lisan karena penelusuran data dan dokumen sangat terbatas. Terdapat beberapa informasi yang tidak dapat diakses oleh pihak luar Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.
5.3.
Rekomendasi Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis dengan judul penelitian
Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes yaitu sebagai berikut: 1.
Rekomendasi untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Rekomendasi yang dapat penulis berikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes selaku objek penelitian adalah: a.
Dinas Pendidikan sebaiknya lebih menegakkan aturan terkait dengan sistem
pemberian
penghargaan,
sehingga
diharapkan
dengan
pemberian penghargaan mampu menjadi sarana untuk memotivasi pegawai dalam bekerja dan mencapai tujuan Dinas Pendidikan. b.
Pimpinan Dinas Pendidikan sebaiknya melaksanakan evaluasi dan penyesuaian secara periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan lingkungan strategis.
c.
Dinas Pendidikan sebaiknya menambah jumlah pegawai agar tidak ada lembur yang berlebihan serta tidak ada rangkap tugas dan tanggung jawab.
d.
Dinas Pendidikan sebaiknya segera membuat mekanisme dalam penilaian risiko. Hal ini dilakukan agar risiko yang akan dihadapi dapat segera diidentifikasi dan diambil langkah untuk menangani dan meminimalisir risiko tersebut.
e.
Dinas Pendidikan sebaiknya meningkatkan pengamanan aset dan membatasi penggunaan aset diluar jam kerja sebagai upaya dalam
melindungi aset dari kehilangan dan kerusakan. Selain itu, pemberian identitas aset penting dilakukan untuk menghindari kehilangan aset dan memudahkan untuk pendataan aset. f.
Dinas Pendidikan sebaiknya terus melakukan penelusuran aset tetap yang sulit untuk ditelusuri. Hal ini dilakukan agar jumlah aset yang sulit ditelusuri tidak terus bertambah karena akan mengganggu kelancaran kegiatan di Dinas Pendidikan.
g.
Dinas Pendidikan sebaiknya lebih menegakkan aturan terkait dengan program kesejahteraan pegawai, insentif, penghargaan, promosi, remunerasi dan pemindahan pegawai dengan didasarkan pada penilaian kinerja untuk memotivasi pegawai agar bekerja secara maksimal. Selain itu, Dinas Pendidikan sebaiknya meningkatkan fasilitas untuk meningkatkan kepuasan dan komitmen pegawai.
h.
Dinas Pendidikan sebaiknya segera memiliki alarm kebakaran dan alat pemadam api untuk meminimalisir risiko ketika terjadi kebakaran. Selain
itu,
Dinas
Pendidikan
perlu
memiliki
genset
untuk
menanggulangi pemadaman listrik yang akan mengganggu pegawai dalam
menjalankan
pekerjaannya.
Pimpinan
juga
sebaiknya
menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana pemulihan setelah bencana (disaster recovery plan). i.
Dinas Pendidikan sebaiknya memanfaatkan sarana komunikasi berupa media sosial untuk memudahkan penyampaian informasi secara cepat dan tepat.
j.
Dinas
Pendidikan
sebaiknya
menyediakan
media
pengaduan
masyarakat seperti telepon (hotline), SMS, atau meja pengaduan untuk menyampaikan keluhan masyarakat terkait dengan pendidikan di Kabupaten Brebes. k.
Dinas Pendidikan sebaiknya memiliki petugas khusus yang memiliki keahlian tertentu yang diberi tugas untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah di Dinas Pendidikan diterapkan dengan baik.
2.
Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya yang Relevan Rekomendasi yang dapat penulis berikan untuk penelitian selanjutnya yang relevan, terkait dengan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada instansi pemerintah yaitu sebaiknya memilih objek penelitian yang memiliki masalah yang jelas untuk diteliti. Selain itu, sebaiknya memilih objek penelitian yang sudah menjalankan sistem pengendalian intern pemerintah dan telah melakukan dokumentasi atas SPIP tersebut. Dokumen tersebut akan membantu penulis ketika melakukan evaluasi dan dapat digunakan sebagai media informasi yang akan membantu selama penelitian berlangsung. Penulis juga sebaiknya lebih memperdalam pertanyaan saat wawancara, melakukan wawancara dengan bahasa yang mudah dipahami, dan menambah jumlah responden untuk menghindari adanya jawaban yang bias.
