108
BAB 5 PENUTUP
5.1
Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan
Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. 2. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dan pemberlakuan implementasi UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta apa saja upaya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 3. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data menggunakan analisis pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, rasio efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu juga mengumpulkan, mengolah,
108
109
menganalisis
dan
menyajikan
data
yang
berhubungan
dengan
implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, beserta hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 4. Pertumbuhan Pajak Daerah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan, sedangkan pertumbuhan Retribusi Daerah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat. Saat dihitung secara keseluruhan total penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka persentase laju pertumbuhannya mengalami fluktuasi yang cenderung menurun di akhir tahun 2013, walau ada peningkatan pesat melebihi 150% (seratus lima puluh persen) di tahun 2011 setelah diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 5. Rata-rata rasio efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saat sebelum diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencerminkan kriteria cukup efektif dan mengalami peningkatan yang mencerminkan kriteria efektif setelah pengimplementasian Undang-Undang tersebut. 6. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun 2013 semakin meningkat dan berkriteria kontribusi yang sangat baik secara keseluruhan, ditandai
110
dengan rata-rata kontribusi selama tahun 2009 sampai dengan 2010 yang sebelum diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 semakin meningkat pesat di tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 setelah pengimplementasian Undang-Undang tersebut. Sedangkan kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun 2013 semakin menurun hingga berkriteria kontribusi yang sangat kurang, ditandai dengan rata-rata kontribusi selama tahun 2009 sampai dengan 2010 yang sebelum diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 semakin menurun
di
tahun
pengimplementasian
2011
sampai
Undang-Undang
dengan tersebut,
tahun walau
2013
setelah
ada
sedikit
peningkatan di akhir tahun 2013 masih tergolong dalam kriteria yang sangat kurang. 7. Pemerintah Kota Surabaya telah menerapkan langkah pengimplementasian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu salah satunya dengan melakukan langkah penyesuaian melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, diikuti oleh beberapa Peraturan Daerah lainnya yang terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berpotensi di Kota Surabaya. Perubahan ini didasari oleh pemberlakuan sistem clost list, dimana daerah tidak diperkenankan untuk menambah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan
111
adanya perubahan dari diterapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya, karena ada penambahan beberapa jenis pajak baru yang berasal dari beberapa peralihan pajak pusat dan pajak provinsi serta penambahan jenis objek retribusi baru yang akan dipungut oleh pemerintah daerah. 8. Kota Surabaya merupakan daerah kota yang besar wilayah kekuasaannya dengan berbagai sumber potensi yang melimpah, namun dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sempat menurun disebabkan oleh adanya hambatan dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, yakni kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak yang sesuai perhitungan dan tepat waktu karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya manfaat membayar pajak. Kurang optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak dikarenakan tunggakan-tunggakan dari para wajib pajak yang menyulitkan para aparat pajak sebagai tim pemungut pajak dan para wajib pajak itu sendiri juga akan mendapat kesulitan dalam penambahan sanksi denda administrasi penunggakan. 9. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya wujud pelaksanaan implementasi UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar Pajak Daerah
112
dan Retribusi Daerah, melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan memberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak, memperbaiki kinerja aspek kelembagaan/organisasi Dinas Pendapatan, meningkatkan intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, melaksanakan ekstensifikasi dengan baik, melaksanakan pendataan potensi wajib pajak dan retribusi daerah, melengkapi dan meningkatkan sarana dan prasarana sebagai penunjang penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 5.2
Saran Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti
mengajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut ini : 1. Meningkatkan sosialisasi sesering mungkin terhadap masyarakat mengenai peraturan perpajakan dan retribusi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga masyarakat mengetahui peraturan tentang perpajakan dan retribusi yang berlaku. Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan melalui penyuluhan secara langsung kepada masyarakat, melainkan juga melalui slogan media massa seperti media koran, elektronik maupun internet dan periklanan dalam siaran pertelevisian. 2. Selalu meningkatkan kualitas aparatur pemungut pajak maupun pelayanan pajak serta pengelola pajak dan retribusi daerah disertai dengan sikap transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah, agar para aparatur pajak dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam melayani penerimaan
113
pembayaran pajak maupun retribusi daerah oleh masyarakat secara transparan dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat semakin percaya dan tidak ragu untuk membayar pajak. 3. Hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hendaknya dapat digunakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga masyarakat tidak enggan untuk membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Menerapkan dan terus mengembangkan upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi dalam mengatasi berbagai kendala yang bermanfaat pada peningkatan penerimaan daerah, baik dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun dari komponen lainnya yang berpotensi meningkatkan penerimaan daerah.
