BAB 4 PEMBAHASAN 4.1
Prosedur Pengajuan Klaim Pelaksanaan pengajuan klaim di PT Jasa Raharja berdasarkan penelitian yang
dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi, pengajuan klaim dilakukan pertama kali dengan mengajukan berkas ke kantor Cabang atau kantor PT Jasa Raharja yang berada di Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Berkas pengajuan kemudian dapat diajukan di Cabang perusahaan atau petugas perusahaan yang berada di Samsat paling lambat 6 bulan sejak tanggal kecelakaan. Setiap berkas santunn yang diajukan, dalam keadaan lengkap atau tidak lengkap harus diterima oleh petugas dan dilakukan penanganan, sesuai kondisi kelengkapan
berkas
lalu
kemudian
diserahkan
kepada
sub
bagian
Administrasi/Kepala Unit Pelayan/Kepala Perwakilan. Tanda terima Berkas Santunan dicetak dalam 2 rangkap yaitu 1 lembar asli untuk korban/ahli waris korban dan 1 lembar lagi untuk arsip. Untuk pengajuan berkas yang diterima oleh petugas Sub Perwakilan/Samsat, maka petugas Sub Perwakilan/Samsat membuat Tanda Pemeriksaan Berkas secara manual. Khusus untuk berkas santunan korban kecelakaan tabrakan dua kendaraan bermotor atau lebih menggunakan dua tanda terima berkas. Setiap berkas santunan yang telah diterima, disertakan Lembar Disposisi Pengawal Berkas (LDPB). LDPB dimaksudkan sebagai lembar disposisi yang berisi catatan-catatan berupa pendapat, saran, petunjuk, dan juga sebagai Kartu Keluar
41
Surat Masuk serta berfungsi sebagai alat control dari masing-masing petugas yang terlibat dalam penanganan berkas tersebut. Setelah berkas santunan diterima dan diteliti, apabila ada keraguan terhadap satu atau beberapa permasalahan, langkah berikutnya adalah menyakini hasil penelitian tersebut melalui survey dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Petugas yang melaksanakan survey harus dilengkapi dengan surat perintah perjalanan dinas survey yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku. 2. Petugas yang melaksanakan survey harus membuat laporan pelaksanaan survey secara tertulis dan dimasukkan kedalam Laporan Hasil Survey berdasarkan fakta yang ada. 3. Dalam melaksanakan survey pertama-tama harus membuat koordinasi dengan Instalasi yang terkait, yaitu Direktur Perusahaan, Unit Intern dan Kantor Cabang/Perwakilan lain, mengenai kebenaran peristiwa kecelakaan dan pelunasan Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib. 4. Kemudian laporan hasil survey harus diketahui oleh Kepada Bagian/Kepala Unit Pelayanan Santunan/Kepala Perwakilan. Selanjutnya petugas dapat meminta jasa Dokter Perusahaan untuk menyakini suatu permasalahan yang terjadi. Tujuannya ialah untuk dapat memberikan saran dan meneliti tagihan biaya perawatan dan sifat cedera yang meragukan dan membantu perusahaan untuk menetapkan persentase dari korban cacat tetap.
42
Dari data yang telah diteliti yang dilakukan pada bagian pelayanan mengenai pengajuan klaim, terdapat beberapa prosedur yang masih perlu adanya perbaikan, antara lain: 1. Sebagian Lembar Disposisi Pengawal Berkas (LDPB) belum dibuat dengan sistem komputer sehingga manajmen tidak dapat mengukur tingkat kinerja pegawai yang ada di Perusahaan. 2. Masi terdapat tanda terima berkas yang belum dibuat oleh petugas Samsat sehingga dapat menyulitkan dalam mengukur tingkat kecepatan yang dilakukan oleh petugas sejak tanggal kecelakaan, diterima oleh petugas Samsat sampai dengan petugas mengirim berkas ke Kantor Cabang. Dari kondisi tersebut maka LDPB belum dilaksanakan dengan baik dan konsisten sehinggan LDPB tidap dapat dilihat kecepetan dari pada alur berkas klaim. Seharusnya perusahaan memberikan penjelasan kepada korban atau ahli waris yang mengajukan berkas klaim mengenai prosedur pengurusan santunan dan lampiran berkas klaim yang harus dipenuhi serta memberikan informasi bahwa tidak adanya pemotongan maupun biaya atas pengurusan pengajuan klaim baik dari pihak PT Jasa Raharja maupun oleh oknum-oknum yang ikut terkait dengan pengurusan PT Jasa Raharja. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan pada petugas PT Jasa Raharja yang berada di Samsat dalam melakukan proses pengajuan klaim, yaitu sebagain berikut : 1. Petugas Samsat melakukan pengutipan data laka setiap hari dan mengirimkan ke Cabang paling lambat seminggu sekali, apabila klaimen telah mengajukan
43
lebih dahulu ke Samsat maka petugas Samsat akan melampirkn foto copy dari data laka tersebut. 2. Melakukan pengecekan ulang terhadap berkas yang diajukan oleh ahli waris maupun korban dengan distempel bahwa kasus tersebut tercatat di ahli waris. 3. Survey langsung pada kasus tabrak lari, berkas yang digunakan dan atas perintah cabang. 4. Melakukan jemput bola terhadap kasus kecelakaan korban meninggal dunia. 5. Menerima dan meneruskan berkas pengajuan klaim ke cabang untuk dilakukan proses lebih lanjut. Atas kondisi tersebut para petugas PT Jasa Raharja telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang ada tetapi petugas PT Jasa Raharja belum melakukan pencatatan dengan baik dan masih kurangnya memberikan informasi kepada ahlis aris atau korban sehingga ahli waris yang tidak mengerti prosedur pengajuan klaim harus datang kembali berkali-kali dalam melakukan pengurusan klaim. 4.1.1 Prosedur Pembayaran Santunan Berkas pengajuan yang ada di Samsat akan diteliti kembali mana yang terjamin dan mana yang tidak terjamin. Data tersebut kemudian diteruskan ke Perwakilan. Diperwakilan berkas yang ada akan diproses dan diteliti kelengkapan dokumennya, lalu kemudian diberikan kepada Cabang. Dari cabang bagian pelayanan akan menerima data tersebut dan kembali melakukan pengecekan, memasukan data ke komputer dan membuat tanda terima berkas, lalu dilakukan
44
pengecekan. Berkas tersebut selanjutnya diterima oleh Kepala Sub Bagian Pelayanan, untuk meneliti keabsahan data. Sebagai alat pengendalian internal, pengembalian dana diutamakan korban sendiri atau dari pihak keluarga, dan dana dibayarkan melalui transfer bank. Lama proses pengajuan klaim sampai dengan pembayaran ditentukan oleh kantor pusat adalah paling lambat sekitar tujuh hari. Jika melewati tujuh hari setelah tanggal pengajuan, maka Kantor Cabang akan mendapatkan sanksi. Selanjutnya PT Jasa Raharja melakukan “Jemput Bola” bagi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Setiap hari PT Jasa Raharja akan menerima berkas yang disebut “Mutasi Laka”. Di berkas tersebut terdapat data kecelakaan pada hari itu juga dan keadaan korban tersebut. Korban meninggal petugas PT Jasa Raharja akan langsung menuju tempat kediaman korban dan menawarkan penggantian kerugian oleh PT Jasa Raharja. Menurut penelitian yang dilakukan, petugas dari PT Jasa Raharja telah melakukan survey baik pada saat pengajuan klaim maupun setelah penerimaan dana santunan. Survey setelah penerimaan santunan dilakukan untuk mengetahui apakah dana santunan telah diterima dan untuk mengetahui diterima atau tidaknya dana santunan. Dari penelitian yang dilakukan, masih terdapat pembayaran yang dipotong oleh oknum polisi maupun orang yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan cara kesepakatan antara ahli waris atau korban dengan oknum tersebut. Petugas PT Jasa Raharja juga belum sepenuhnya melakukan “Jemput Bola” untuk kasus meninggal dunia, sehingga peluang bagi oknum-oknum yang membantu pengurusan santunan dan meminta imbalan apabila telah mendapatkan santunan. Kondisi seperti ini 45
perusahaan kurang memberikan informasi yang lebih kepada ahli waris atau korban mengenai tata cara pembayaran santunan dan tidak adanya pemotongan dari pihak manapun. Adapun kecepatan untuk melakukan penyelesaikan santunan berdasarkan penelitian rata-rata berkas yang telah diselesaikan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kantor Pusat yaitu 7 hari setelah tanggal kecelakan. Atas kondisi tersebut, perusahaan sudah mencapai target yang ditentukan oleh Kantor Pusat. 1.1.2 Jaminan Pertanggungan Kecelakaan Diri bagi Penumpang 1. Setiap penumpang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang
perusahaan
penerbangan
nasional
dan
kapal
perusahaan
perkapalan/pelayaran nasional di berikan jaminan pertanggungan kecelakaan diri selama penumpang itu berada didalam alat angkutan yang disediakan oleh pengangkut untuk jangka waktu antara saat-saat sebagai berikut : a.
Dalam hal kendaraan bermotor umum : antara saat penumpang naik kendaraan yang bersangkutan di tempat berangkat dan saat turunnya dari kendaraan tersebut di tempat tujuan.
b.
Dalam kereta api : antara saat naik alat angkutan perusahaan kereta api di tempat berangkat dan saat turunnya dari alat angkutan perusahaan kereta api di tempat tujuan menurut karcis yang berlaku untuk perjalanan yang bersangkutan.
c.
Dalam hal pesawat terbang : antara saat naik alat angkutan perusahaan penerbangan yang bersangkutan atau agennya di tempat berangkat dan saat meninggalkan tangga pesawat terbang yang ditumpanginya
46
ditempat tujuan menurut ticketnya yang berlaku untuk penerbangan yang bersangkutan. d.
Dalam hal kapal : antara saat naik alat angkutan perusahaan perkapalan/pelayaran yang bersangkutan ditempat berangkat dan saat turun di darat pelabuhan tujuan menurut ticket yang berlaku untuk perjalanan kapal yang bersangkutan.
2. Pembayaran ganti kerugian pertanggungan dalam hal-hal sebagai berikut : a.
Dalam hal korban meninggal dunia karena akibat langsung dari kecelakaan dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan.
b.
Dalam hal korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan. Yang diartikan dengan cacat tetap adalah bila sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama – lamanya.
c.
Terdapat biaya – biaya perawatan dan pengobatan dokter yang diperlukan untuk korban karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu yang dikeluarkan dari hari pertama setelah terjadinya kecelakaan, selama waktu paling lama 365 hari. Biaya – biaya perawatan dan pengobatan dokter tersebut meliputi semua biaya – biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, honorarium dokter, alat – alat pembalut dan obat – obatan atas resep dokter, perawatan rumah sakit, photo Rontgen, pembedahaan dan lain – lain yang diperlukan 47
menurut pendapat dokter untuk penyembuhan korban, kecuali jumlah pembayaran untuk membeli anggota – anggota badan buatan, seperti kaki/tangan buatan, gigi/mata palsu dan lain sebagainya. d.
Korban meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan pengganti biaya – biaya penguburan.
1.1.3 Prosedur Memperoleh Santunan 1. Santunan Bagi Masyarakkat Pemerintah menyediakan santunan bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun korban kecelakaan yang berhak santunan adalah : a. Penumpang kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang sah seperti bis, kereta api, kapal laut, pesawat udara, kapal angkutan sungai, danau dan ferry. b. Korban tertabrak kendaraan bermotor seperti pejalan kaki, penumpang kendaraan tertabrak kendaraan lain, tertabrak kereta api. 2. Cara Memperoleh Santunan a. Menghubungi kantor jasa raharja. b. Mengisi formulir pengajuan santunan dengan melampirkan.
48
a) Laporan kecelakaan dari polisi lalu lintas, syahbandar/PT. KAI atau instansi berwenang lainnya. b) Keterangan kesehatan dari dokter/RS yang merawat. c) Keterangan ahli waris dari pamongpraja (Lurah atau kepala desa), bagi korban meninggal dunia. Ketiga keterangan tersebut dapat diurus secara terpisah. Formulir pengajuan santunan keterangan kesehatan korban dan keterangan ahli waris diberikan secara Cuma-Cuma. 3. Bukti Lain Yang Diperlukan Dalam hal korban luka – luka a. Kuitansi biaya rawatan dan pengobatan yang asli dan sah. Dalam hal korban meninggal dunia a. Foto copy kartu keluarga / foto copy surat nikah (bagi yang sudah menikah). b. Dokumen lainnya (sesuai ketentuan). Dalam hal cacat tetap a. Surat keterangan dokter yang merawat korban tentang presentase tingkat cacat tetap yang diderita korban. 4. Ketentuan Lain a. Ahli waris a) Janda atau dudanya yang sah. b) Anak – anaknya yang sah.
49
c) Orangtuanya yang sah. b. Kadaluarsa Hak santunan menjadi gugur/kadaluarsa jika: a. Permintaan diajukan dalam waktu lebih dari 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan. b. Tidak dilakukan penagihan dalam waktu 3 bulan setelah pengajuan santunan disetujui oleh Jasa Raharja. 4.2
Audit Operasional Atas Pengajuan Klaim Audit pengajuan klaim bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan
yang berlaku, menilai daya guna dan kehematan dalam pengguna sarana yang tersedia dan menilai hasil guna atas kegiatan atau program bidang pelayanan klaim. 4.2.1 Rencana Kerja Audit Operasional Pengajuan dan Pembayaran Santunan PT Jasa Raharja melakukan perencanaan audit yang dikerjakan oleh Kantor Pusat dan dilakukan di Kantor Cabang. Perencanaan audit dilakukan dalam setahun sekali yang disebut Rencana Kerja Audit Tahunan. Perencanaan kerja tersebut yaitu : 1.
Tahap Persiapan Audit Setiap tahun seluruh kepala sub unit audit internal (setingkat kepala urusan)
menyusun URKAT (Usulan Rencana Kegiatan Audit Tahunan) dan disampaikan kepada pemimpin unit audit interal. URKAT harus sudah diterima oleh pimpinan unit audit internal pada awal bulan oktober.
50
Pimpinan unit audit internal mempelajari atau menelaah dengan penekanan prioritas audit, sifat audit, jenis audit, sasaran audit, anggaran biaya audit, dan tumpang tindih audit, selambat-lambatnya sampai dengan akhir bulan oktober dan melakukan pembahasan URKAT dan penetapan RKAT yang dimulai sejak awal sampai dengan sebelum akhir bulan November. 2.
Audit Pendahuluan Aspek – aspek manajemen yang bertujuan adanya kelemahan yang harus
diatasi. Kegiatan yang dilakukan seperti menelaah prosedur – prosedur yang berlaku di PT Jasa Raharja. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam menelaah atau mereview prosedur kerja yaitu : 1. Review peraturan atau ketentuan yang menjadi landasan pada proses pengajuan klaim. 2. Identifikasi kelemahan peraturan atau ketentuan yang berlaku dan identifikasi pengaruh terhadap pelaksanaan proses pengajuan klaim. 3. Review prosedur kerja yang disusun secara tertulis maupun tidak tertulis. 4. Identifikasi kelemahan prosedur kerja yang diterapkan dan identifikasi pengaruhnya terhadap pelaksanaan pengajuan klaim. 5. Menguji dan mengevaluasi Informasi.
51
3.
Tahap Pengujian Audit menguji terbatasnya pengendalian manajemen. Tahap ini auditor
menelaah struktur organisasi dan uraian tugas untuk memastikan kelayakan pemisahan tugas dan tanggung jawab. Beberapa langkah yang diperlukan untuk melaksanakan pengujian terbatas atas pengendalian internal, adalah sebagai berikut: 1. Lakukan analisis secara teliti mengenai pemisahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam tahapan pengajuan klaim. 2. Lakukan analisis mengenai ketepatan penempatan personel dalam sub bagian penanganan pengajuan klaim. 3. Lakukan pengujian secara terbatas atas proses pelaksanaan suatu kegiatan dan atau program dari awal hingga akhir. 4. Susun simpulan hasil audit pendahuluan. 5. Susun program kerja audit lanjutan (tambahan). 4.
Pelaksanaan Audit Operasional Atas Pengajuan Santunan Tahap ini adalah tahap penilaian tindak lanjut atas proses pengajuan klaim.
Berikut adalah beberapa langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan penilaian terhadap pengajuan santunan adalah sebagai berikut : 1. Pastikan kembali, jika terdapat ketentuan atau peraturan atau prosedur yang mengandung kelemahan dan yang tidak ditaati. 2. Dapatkan penyebab kelemahan dan ketidaktaatan tersebut.
52
3. Rumuskan akibat yang terdapat diderita perusahaan atas kelemahan dan tidak ditaati peraturan atau ketentuan atau prosedur yang berlaku. 4. Rumuskan akibat yang dapat diderita perusahaan atas kelemahan dan tidak ditaatinya peraturan atau ketentuan atau prosedur yang berlaku 5.
Tindak Lanjut Selanjutnya auditor melaksanakan tindak lanjut temuan hasil audit dalam
pelaksanaan pengajuan klaim, tahap ini auditor meneliti temuan dan saran hasil audit SPI (Satuan Pengendalian Internal) yang lalu telah ditindaklanjuti dengan cara: 1. Melakukan pemantauan terhadap tindakan yang dilakukan yang berhubungan dengan saran yang disampaikan untuk perbaikan prosedur pengajuan klaim. 2. Menyampaikan pernyataan tertulis mengenai tindakan yang dilakukan berdasarkan rekomendasi atau saran tersebut. 4.2.2 Audit Program Pengajuan Klaim Untuk mengetahui apakah prosedur pengajuan klaim telah dijalankan sesuai dengan kriteria yang ada dan megevaluasi hal tersebut. Dalam penyusunan pengajuan klaim, dilakukan beberapa langkah – langkah audit, diantaranya yaitu : 1. Dapatkan tanggal pengiriman laporan bulanan klaim dan teliti kelengkapan dokumennya apakah sesuai dengan Manual Administrasi. 2. Dapatkan jadwal pengambilan data laka yang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari polres/polsek.
53
3. Dapatkan berkas pengajuan klaim yang belum diselesaikan/diproses sampai saat audit. 4. Bandingkan pengajuan klaim dengan survey yang dilakukan, apakah cukup lama antara pengajuan dengan proses survey. 5. Dapatkan pengiriman berkas pengajuan klaim dari Samsat ke Perwakilan. 6. Susun simpulan hasil audit dan buat daftar temuan hasil audit dan dibicarakan untuk mendapatkan tanggapan dari pimpinan obyek yang di audit. 4.2.3 Pelaksanaan Audit Operasional Pengajuan Klaim Dalam pelaksanaan audit operasional pengajuan klaim penulis melakukan penelitian dalam periode berkas tahun 2013. Pelaksanaan tersebut antara lain : a. Kelengkapan Dokumen Berdasarkan data tahun 2013 triwulan I jumlah pengajuan klaim untuk semua jenis kecelakaan yaitu : Tabel 4.1 Pengajuan Klaim Tahun 2013 No
Nomor Berkas
Nama Korban
Md/LL
1
2-008-00-02-00-05-2013
Maryam
Md
2
2-007-01-02-00-05-2013
Prayitno
Md
3
2-044-00-02-00-04-2013
Maryatun
Md
4
2-005-00-02-00-05-2013
Nur Puji Rahayu
Luka Berat
54
5
2-027-01-02-00-03-2013
Sidianto
Luka Berat
6
2-067-00-02-00-04-2013
Hardin Rahmadi
Luka Berat
Berdasarkan data diatas, penulis mengambil 6 sampel pengajuan klaim yang telah terjadi pada tahun 2013. Setelah melakukan penelitian, kelengkapan dokumen pada 6 sampel kasus diatas sudah di lengkapi dan telah sesuai dengan manual administrasi yang ada. Atas kondisi tersebut, maka berkas pengajuan tersebut dapat diproses lebih lanjut dan bisa segera dibayarkan kepada korban atau Ahli waris. b. Berkas yang belum diproses Dari hasil penelitian terhadap berkas klaim pelimpahan, penulis mengambil 3 berkas yang belum diproses, dengan tanggal waktu surat pengiriman sampai dengan pemeriksaan yang berkisar memakan waktu paling lama yaitu 64 hari dengan data sebagai berikut : Tabel 4.2 Berkas Yang Belum Diproses No
Nama Korban
Tgl Surat Pelimpahan
Md/LL
Lama berkas mengendap
1
Yahya Kristianto
15-3-2013
Luka Berat
41
2
Pantun H. Aritonang
21-2-2013
Luka Berat
50
3
Muhammad Iklas
11-1-2013
Md
64
55
Hal di atas bisa disebabkan oleh : a) Adanya kemungkinan surat pemberitahuan kepada ahli waris atau korban tidak sampai atau mungkin tidak diterima oleh klaimen. b) Apabila klaimen dalam beberapa hari tidak juga hadir maka petugas mengupayakan kembali untuk memberitahukan pengajuan berkas tersebut. Maka sebaikanya perusahaan dengan cepat melakukan pemberitahuan proses santunan kepada klaimen yang diabaikan dan cabang sebaikanya melakukan survey langsung ke alamat korban, hal ini dikhawatirkan bahwa alamat korban yang ada diberkas ternyata tidak sesuai dengan alamat yang sesungguhnya. 4.3
Audit Operasional Pembayaran Santunan Audit pembayaran klaim bertujuan untuk menilai kepatuhan terhadap
peraturan yang berlaku, menilai daya guna dan kehematan dalam penggunaan santunan yang tersedia dan menilai hasil guna atas kegiatan dan atas program bidang pelayanan klaim. 1.3.1 Audit Program Pembayaran Santunan Audit program pembayaran santunan bertujuan untuk memastikan apakah pembayaran atas santunan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ada dan untuk memastikan apakah santunan sudah dibayarkan dan sampai kepada orang yang tepat menerima santunan. Dalam penyusunan pengajuan klaim, sebagaimana termuat dalam RKAT, dilakukan beberapa langkah – langkah audit, diantaranya yaitu :
56
1. Dapatkan data realistis pembayaran santunan dan jumlah korban sesuai periode audit tahunan berjalan dengan tahun lalu. 2. Evaluasi nilai sasaran kecepatan penyelesaian santunan yang telah ditetepkan Kantor Pusat dan data kecepatan penyelesaian santunan yang diukur dari tanggal kecelakaan maupun dari tanggal pengajuan klaim. 3. Teliti secara sampling terhadap prosedur pengadminitrasian berkas klaim. 4. Dapatkan arsip berkas santunan yang telah diselesikan, untuk memastikan proses penyelesian santunan telah sesuai petunjuk kerja/peraturan perusahaan yang berlaku. 5. Lakukan survey setelah pembayaran santunan dilakukan secara sampling sesuai periode audit untuk mengatahui kebenaran pembayaran dana santunan. 6. Susun simpulan hasil audit dan buat daftar temuan hasil audit dan dibicarakan untuk mendapatkan tanggapan dari pimpinan obyek yang di Audit. 1.3.2 Audit Operasional Atas Jumlah Kecelakaan Data statistic angka proses klaim kecelakaan dapat dilihat pada table 4.3 berikut : Tabel 4.3 Data Jumlah Kecelakaan Periode 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012
Tahun 2008 2009 2010
Belum ada Dibayar Ditolak Dilimpahkan pengajuan 785 1.120 1.319
1.965 2.020 2.138
5 12 31
1.131 1.225 1.127
Penyelesaian Penyelesaian pada (Bulan Jumlah > (Bulan +1) +1) 80 22 3.988 110 30 4.517 60 33 4.708 57
2011 2012
1.052 562
2.056 1.800
21 4
1.226 1.160
114 100
52 58
4.521 3.684
Dari hasil peneliti periode 5 tahun di atas, yaitu : 1. Belum ada pengajuan dari para korban/ahli waris yang mungkin disebabkan oleh sudah berdamai dan juga di cover asuransi lain. 2. Berkas dilimpahkan di kirim kembali kepada ahli waris sesuai dengan domisili. Seperti waktu kecelakaan dan diajukannya klaim berbeda dengan alamat ahli waris sehingga berkas dilimpahkan di daerah ahli waris dan di bayarkan di kantor cabang PT Jasa Raharja. 3. Penolakan pembayaran dana santunan di lakukan oleh PT. Jasa Raharja. diakibatkan pemohon mengalami kecelakaan tunggal yang di akibatkan oleh kesalahan sendiri. Kesalahan dalam kecelakaan yang mengakibatkan korban tidak termasuk dimana kendaraan tersebut mengalami kecelakaan sendiri seperti menabrak pohon, menabrak trotoar. Sehingga pembayaran tidak bisa dilakukan oleh PT. Jasa Raharja. 4. Berkas klaim yang di ajukan dapat diselesaikan dalam periode bulan yang bersangkutan dan berkas yang di selesaikan di atas satu bulan. Persentase penyelesaian klaim yang melebihi standar waktu selama 7 hari meningkat, sebagai berikut :
58
Table 4.4 Persentase Penyelesaian Klaim Tahun
Jatuh tepat Waktu
1 bulan
>1 bulan
Total Total Persentase Pembayaran Keterlambatan Keterlambatan
(2)
(3)
(4 = 1+2+3)
(5 = 2+3)
(6 = 5/4)
(1) 2008
1.965
80
22
2.067
102
4%
2009
2.020
110
30
2.160
140
6%
2010
2.138
60
33
2.231
93
4%
2011
2.056
114
52
2.222
166
7%
2012
1.800
100
58
1.958
158
8%
Dari hasil analisa peneliti, kinerja PT Jasa Raharja dalam penyelesaikan pembayaran belum efektif dan efisien di karenakan perbedaan persentase dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dengan demikian di perlukan lagi perbaikan dalam pengerjain proses penyelesaian klaim demi meningkatkan kinerja perusahaan. 4.3.3 Pelaksanaan Audit Operasional Pembayaran Santunan Tabel 4.5 Dana Santunan yang Telah Diterima No
No Berkas
Nama Korban
MD LL CT Santunan(Rp)
1
2.002.01.02.01.03.2013
Azmi Azizi
X
25.000.000,-
2
2.083.01.02.03.02.2013
Mulyono
X
25.000.000,-
3
2.003.01.02.02.02.2013
Rezfani Nurhadi
X
X
35.000.000,-
59
4
2.030.03.03.03.03.2013
Dedeh R
X
X
35.000.000,-
5
2.024.01.02.01.03.2013
Yasin Yusuf
X
6
2.004.01.02.01.04.2013
Widi Sutisna
X
7
2.014.00.02.01.03.2013
Erwanda R
X
25.000.000,-
8
2.039.01.02.01.02.2013
Prayogo
X
25.000.000,-
9
2.028.02.02.00.02.2013
Supendri
X
25.000.000,-
10
2.023.02.03.07.02.2013
Marzuki
X
25.000.000,-
25.000.000,X
25.000.000,-
Pada korban yang meninggal dunia pembayaran santunan yang diberikan sebesar Rp 25.000.000, korban cacat maksimal pembayaran santunan sebesar Rp 25.000.000 dan korban luka – luka pembayaran santunan maksimal Rp 10.000.000. Dengan dana tersebut pembayaran yang dilakukan pihak Jasa Raharja kepada korban/ahli waris dilakukan dengan cara melalui transfer sesuai jumlah di atas Rp 5.000.000 dan di bawah 5.000.000 bisa dilakukan dengan cara kas maupun transfer. Dari hasil survey klaim tersebut diketahui hal – hal sebagai berikut : a. Tidak ditemukan adanya pembayaran klaim fiktif, rekayasa kasus kecelakaan, maupun ketidak absahan ahli waris. b. Kasus kecelakaan yang dialami oleh korban benar – benar terjadi. c. Bahwa jumlah santunan yang diterima oleh ahli waris atau korban dari petugas PT Jasa Raharja dalam keadaan utuh, tidak ada yang melakukan pemotongan ataupun pemberian dari klaimen kepada petugas PT Jasa Raharja.
60
d. Dengan adanya santunan dari PT Jasa Raharja, korban maupun ahli waris sangat terbantu dalam hal financial terutama untuk menyelenggarakan acara selamatan korban maupun untuk meringankan biaya perawatan yang telah dikeluarkannya selama di rumah sakit. e. Ahli waris atau korban belum semua dapat mengetahui cara dalam mengurus berkas klaim, karena pengurusan tersebut tidak dilakukan sendiri akan tetapi dibantu oleh polisi atau orang – orang yang memang mencari keuntungan pribadi. f. Sebagian informasi tentang santunan Jasa Raharja diperoleh dari Kepolisian, Rumah Sakit, dan tetangga yang pernah mengurus Jasa Raharja. g. Pada umumnya ahli waris maupun korban merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh petugas, dari segi penerimaan ahli waris/korban maupun dalam memberikan penjelasan kepada korban atau ahli waris. h. Masih dirasa perlu adanya sosialisasi yang terus menerus melalui berbagai media atau tatap muka dalam berbagai kesempatan, supaya masyarakat dapat mengerti serta memahami hak dan kewajiban tentang Jasa Raharja. Sehingga bisa lebih tahu langkah – langkah yang harus dilakukan dalam mengurus santunan Jasa Raharja. i. Korban atau ahli waris belum semua mengetahui keberadaan petugas Jasa Raharja di Samsat sehingga dalam proses pengajuan klaim masih terdapat ahli waris atau korban yang langsung mengajukan ke Kantor Cabang. j. Belum semua kasus meninggal dunia dilakukan jemput bola sehingga ada peluang bagi oknum-oknum tertentu yang membantu pengurusan santunan
61
untuk membuat suatu kesepakatan meminta imbalan apabila telah menerima santunan PT Jasa Raharja. Dengan kondisi seperti itu sebaikanya perusahaan melakukan jemput bola dengan lebih efektif untuk menghindari adanya pemotongan dari pihak – pihak lain. Perusahaan harus lebih intensif memberikan informasi mengenai prosedur pengajuan klaim berkas pada saat berkas pertama di ajukan di Cabang atau di Samsat. Jadi dapat disimpulkan perusahaan sudah melakukan pelayanan yang dinilai cukup baik oleh Ahli Waris maupun korban, sebaiknya perusahaan tetap mempertahankan prestasi yang sudah didapat.
62
