BAB 4 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dari hasil analisis evaluasi kinerja proses pelaksanaan Program P2KP-DT di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2006, maka pada bab ini akan diuraikan temuan studi, kesimpulan, rekomendasi, kelemahan studi, serta saran studi lanjutan.
4.1
Temuan Studi Berdasarkan kajian terhadap proses pelaksanaan Program P2KP-DT di Kabupaten
Gunungkidul pada tahun 2006, ditemukan beberapa hal, yaitu: 1. Setelah mengevaluasi proses pelaksanaan Program P2KP-DT di Kabupaten Gunungkidul tahun 2006, terdapat 21 tolok ukur yang tidak terpenuhi. Semua tolok ukur ini menjadi penyebab kegagalan proses pelaksanaan Program P2KP-DT di Kabupaten Gunungkidul tahun 2006. Berikut ini adalah tolok ukur-tolok ukur yang tidak terpenuhi yang dikelompokkan menurut tahap-tahap kegiatan Program P2KPDT di Kabupaten Gunungkidul tahun 2006. Tolok ukur-tolok ukur tersebut adalah: a. Persiapan Umum • Dinas Perikanan mengikuti workshop sebagai pemateri • Dinas Peternakan mengikuti workshop sebagai pemateri • KMUP dapat menyebutkan teknis pelaksanaan P2KP-DT • KMUP dapat menyebutkan mekanisme penyaluran dana bantuan P2KPDT b. Pengorganisasian •
Adanya Keputusan Ketua Tim Koordinasi dan Pengendali P2KP-DT Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Pengadaan dan Tim Penerima Sarana Produksi Program P2KP-DT Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 (berkaitan dengan Pembentukan Tim Pengadaan Barang Kabupaten)
•
Adanya Keputusan Ketua Tim Koordinasi dan Pengendali P2KP-DT Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Pengadaan dan Tim Penerima Sarana Produksi Program P2KP-DT Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 (berkaitan dengan Pembentukan Tim Penerimaan Barang Kabupaten)
•
Tenaga Pendamping membuat daftar kunjungan kepada Tim Koordinasi dan Pengendali Kabupaten setiap akhir bulan
101
•
Tenaga Pendamping membuat laporan kepada Tim Koordinasi dan Pengendali Kabupaten setiap akhir bulan
c. Pelaksanaan •
KMUP menerima bantuan teknis manajemen usaha budidaya
•
KMUP memiliki akses mitra usaha pemasaran komoditi
•
KMUP Kecamatan Girisubo menerima kapal ikan 15 GT
•
KMUP menerima Dana Bantuan Pengelolaan Usaha Komoditi Unggulan
•
KMUP memiliki mitra untuk pengembangan produksi
•
KMUP memiliki mitra untuk pengembangan investasi
d. Pengendalian dan Pengawasan •
Inspektorat Jenderal KNPDT RI mengawasi seluruh tahapan kegiatan P2KP-DT
e. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan •
Tim Koordinasi dan Pelaksana Pusat memantau pelaksanaan P2KP-DT per triwulan
•
Tim Koordinasi dan Fasilitasi Provinsi DIY memantau pelaksanaan P2KP-DT per bulan
•
Tim Koordinasi dan Fasilitasi Provinsi DIY memverifikasi laporan Tim Koordinasi dan Pengendali Kabupaten per bulan
•
Tim Koordinasi dan Pengendali Kabupaten Gunungkidul memantau pelaksanaan P2KP-DT per bulan
•
Tim Koordinasi dan Pengendali Kabupaten Gunungkidul melaporkan pelaksanaan P2KP-DT per bulan ke Tim Koordinasi dan Fasilitasi Provinsi DIY
•
Tim Koordinasi dan Pengendali Kabupaten Gunungkidul melaporkan pelaksanaan P2KP-DT per bulan ke Tim Pusat
2. Dari hasil analisis juga ditemukan beberapa hal yang dapat menjadi masukan bagi Program P2KP-DT di Kabupaten Gunungkidul, yaitu: • kurangnya koordinasi baik internal maupun eksternal antar Lembaga Pengelola P2KP-DT • adanya kegiatan yang sama yang disebutkan sebanyak 2 kali di Pedoman Pelaksanaan P2KP-DT Tahun 2006, yaitu “Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengendali Kabupaten” dan “Pembentukan Tim P2KP-DT Sebagai Technical Assistance di Tingkat Kabupaten”
102
• kegagalan pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Tim Penerimaan Barang Kabupaten yang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan P2KP-DT Tahun 2006 dengan tidak adanya anggota dari perwakilan KMUP dan perwakilan Tenaga Pendamping • menurunnya kualitas kambing jawa yang disebabkan oleh kurang ketatnya pengecekan kondisi komoditi di tempat karantina • kegagalan pengadaan kapal ikan 15 GT karena adanya pertentangan kepentingan diantara anggota Tim Pengadaan Barang
4.2
Kesimpulan Berdasarkan temuan studi, kesimpulan evaluasi kinerja proses pelaksanaan Program
P2KP-DT di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2006 adalah sebagai berikut: 1. Dengan tidak terpenuhinya 21 kegiatan tersebut, maka tujuan pelaksanaan Program P2KP-DT di Kabupaten Gunungkidul tahun 2006, yaitu memfasilitasi pengembangan kawasan produksi di daerah tertinggal, belum tercapai. Tidak terlaksananya kegiatan di Tahap Persiapan Umum berarti Program P2KP-DT belum siap dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul. Tidak terlaksananya kegiatan di Tahap Pengorganisasian berarti buruknya kinerja Lembaga Pengelola P2KP-DT. Tidak terlaksananya kegiatan di Tahap Pelaksanaan berarti keluaran program tidak sempurna. Tidak terlaksananya kegiatan di Tahap Pengendalian dan Pengawasan dan Tahap Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan berarti pemberian koreksi terhambat dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dengan pedoman tidak dapat dipastikan. 2. Beberapa ketidaksempurnaan pelaksanaan kegiatan disebabkan oleh belum sempurnanya teknis pelaksanaan dalam Pedoman Pelaksanaan P2KP-DT Tahun 2006 yang menjadi acuan pelaksanaan Program P2KP-DT di Kabupaten Gunungkidul tahun 2006, terutama karena kurangnya penjelasan yang memadai tentang teknis pelaksanaan setiap kegiatan. 3. Berdasarkan poin-poin diatas, maka kinerja proses pelaksanaan Program P2KPDT di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2006 dinilai buruk. Kinerja dinilai buruk karena ketidaksempurnaan pelaksanaan 21 kegiatan yang dimuat dalam tolok ukur-tolok ukur yang tidak terpenuhi tersebut.
4.3
Rekomendasi Berdasarkan kesimpulan studi yang menilai bahwa kinerja proses pelaksanaan
program tergolong buruk, berikut ini adalah Tabel IV.1 yang berisi rekomendasi yang
103
menyangkut kegiatan-kegiatan Program P2KP-DT di Kabupaten Gunungkidul yang perlu diperhatikan pelaksanaannya di masa yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini perlu diperhatikan pelaksanaannya karena pada tahun 2006, kegiatan-kegiatan ini tidak terlaksana dengan sempurna. Rekomendasi ini dikelompokkan berdasarkan stakeholder yang bertanggung jawab atas masing-masing kegiatan.
Tabel IV.1 Kegiatan Program P2KP-DT di Kabupaten Gunungkidul Yang Perlu Diperhatikan Pelaksanaannya di Masa Yang Akan Datang
No
Stakeholder
Kegiatan
1
Tim Koordinasi dan Pelaksana Pusat
• Sosialisasi rencana pelaksanaan kegiatan • Pemantauan pelaksanaan P2KP-DT per triwulan
2
Tim Koordinasi dan Fasilitasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
• Pemantauan pelaksanaan P2KP-DT per bulan • Verifikasi laporan Tim Koordinasi dan Pengendali Kabupaten Gunungkidul per bulan
3
Tim Koordinasi dan Pengendali Kabupaten Gunungkidul
• Workshop persiapan pelaksanaan kegiatan • Pembentukan Tim Pengadaan Barang Kabupaten Gunungkidul • Pembentukan Tim Penerimaan Barang Kabupaten Gunungkidul • Pendistribusian bantuan teknis manajemen usaha budidaya kepada KMUP • Pendistribusian dana bantuan pengelolaan usaha komoditi unggulan kepada KMUP • Pemantauan program per bulan • Pelaporan pelaksanaan P2KP-DT ke Tim Koordinasi dan Pelaksana Pusat per bulan • Pelaporan pelaksanaan P2KP-DT ke Tim Koordinasi dan Fasilitasi Provinsi per bulan
4
Tim Pengadaan Barang Kabupaten Gunungkidul Tim Penerimaan Barang Kabupaten Gunungkidul Tenaga Pendamping Kabupaten Gunungkidul
• Pengadaan kapal ikan 15 GT
5 6
7
104
Kelompok Masyarakat Usaha Produksi
• Pengecekan spesifikasi barang hasil lelang • Pengiriman daftar kunjungan kepada Tim Koordinasi dan Pengendali Kabupaten setiap akhir bulan • Pengiriman laporan kepada Tim Koordinasi dan Pengendali Kabupaten setiap akhir bulan • Kerjasama dengan mitra usaha pemasaran komoditi • Kerjasama dengan mitra untuk pengembangan produksi • Kerjasama dengan mitra untuk pengembangan
No
Stakeholder
Kegiatan
8
Inspektorat Jenderal KNPDT RI
investasi • Pengawasan seluruh tahapan kegiatan P2KP-DT
Sumber: Hasil Analisis, 2008
Pengkajian ulang teknis pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan P2KP-DT Tahun 2006 juga diperlukan dalam usaha penyempurnaan proses pelaksanaan Program P2KP-DT di Kabupaten Gunungkidul. Pedoman Pelaksanaan P2KP-DT Tahun 2006 seharusnya memiliki penjelasan yang lebih memadai tentang setiap kegiatan. Selain itu, Pedoman Pelaksanaan P2KP-DT Tahun 2006 juga harus memiliki tahapan kegiatan yang lebih berurutan waktu pelaksanaannya dan tidak mengulang kegiatan yang sama.
4.4
Kelemahan Studi 1. Evaluasi kinerja masukan, keluaran, dan hasil Program P2KP-DT tidak masuk dalam ruang lingkup penelitian ini, sehingga kesimpulan yang didapatkan bukanlah kinerja lengkap keseluruhan program. 2. Identifikasi penyebab kegagalan tolok ukur kinerja proses pelaksanaan Program P2KP-DT tidak masuk dalam ruang lingkup penelitian ini, sehingga rekomendasi bersifat kurang rinci.
4.5
Saran Studi Lanjutan Sehubungan
dengan
rekomendasi
yang
dikemukakan
dan
kemungkinan
pelaksanaannya diperlukan studi pendukung sebagai kelanjutan studi ini, yaitu: 1. Studi mengenai kinerja masukan, keluaran, dan hasil Program P2KP-DT di Kabupaten Gunungkidul tahun 2006. 2. Studi khusus mengenai identifikasi penyebab kegagalan tolok ukur kinerja proses pelaksanaan Program P2KP-DT di Kabupaten Gunungkidul tahun 2006.
105
