BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1
Perbandingan Indonesia – China, Indonesia – Korea Selatan
4.1.1 PMA dan BUT Di Indonesia Ketika suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai PMA adalah berdasarkan ketentuan dalam UU Penanaman Modal No.25 Tahun 2007, maka yang disebut sebagai “ Penanaman Modal Asing “PMA ( Pasal 31A UU PPh) harus memenuhi beberapa unsur berikut (Pasal 1(3)) : 1. Merupakan kegiatan penanaman modal 2. Untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia 3. Dilakukan oleh penanam modal asing, Menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri Adapun bentuk penanaman modal dapat dilakukan melalui beberpa cara, diantaranya (Pasal 5 (3)) : 1. Mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas 2. Membeli saham 3. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan perundang – undangan Adapun jenis usaha yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sebuah perusahaan PMA diatur dalam Perpes No.76 Tahun 2007 dan Perpes No.77 Tahun 2007 jo. Perpes No.111 Tahun 2007. Daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal seperti perjudian, peninggalan sejarah dan purbakala, meseum pemerintahan, 53
pemukiman/ lingkungan adat, monumen, Objek Ziarah, pemanfaatan koral alam serta bidang – bidang usaha. Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan: 1. Dicadangkan untuk UMKMK 2. Kemitraan 3. Kepemilikan modal 4. Lokasi tertentu 5. Perizinan khusus 6. Modal dalam negeri 100% 7. Kepemilikan modal serta lokasi 8. Perizinan khusus dan kepemilikan Modal 9. Modal dalam negeri 100% dan perizinan khusus. Prosedur pendirian perusahaan PMA di Indonesia ( Peraturan Kepala BKPM No.12 Tahun 2009 – Mulai berlaku 02 Januari 2010) dapat dibagi atas 2 bagian, yaitu: 1. Pendirian perusahaan baru; 2. Penyertaan pada perusahaan dalam negeri yang telah ada. Adapun bentuk perusahaan PMA ini diwajibkan dalam bentuk Perseroan Terbatas (Ps.5(2) UUPM). Terhadap perusahaan PMA ini, dapat berbentuk kantor perwakilan (Representatives Office), Joint Venture ataupun bentuk-bentuk lainnya. Adapun skema umum permohonan izin penanaman modal pada tahap pengajuan di BKPM dapat digambarkan sebagai berikut:
54
Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 Perka BKPM No. 12 Tahun 2009, setiap terjadinya perubahan struktur penanaman modal wajib melakukan pendaftaran penanaman modal ke BKPM. Dalam Perka BKPM ini, perubahanperubahan dapat mencakup: 1. Perubahan Bidang Usaha atau Produks 2. Perubahan Investasi 3. Perubahan/Penambahan Tenaga Kerja Asing 4. Perubahan Kepemilikan saham Perusahaan PMA atau PMDN atau Non PMA/PMDN 5. Perpanjangan JWPP 6. Perubahan Status 7. Pembelian Saham Perusahaan PMDN dan Non PMA/PMDN oleh asing atau sebaliknya 8. Penggabungan 9. Perusahaan/Merger 55
Beberapa dokumen yang perlu diperhatikan pada saat mengajukan permohonan untuk mendirikan PMA di Indonesia adalah: Formulir yang dipersyaratkan dalam rangka penanaman modal sebagaimana diatur dalam Perka BKPM No. 12 Tahun 2009; 1. Surat dari Instansi Pemerintah Negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan
oleh
kedutaan
besar/kantor
perwakilan
Negara
yang
bersangkutan dalam hal pemohon adalah pemerintah Negara lain 2. Paspor dalam hal pemohon adalah perseorangan asing 3. Rekomendasi visa untuk bekerja (dalam hal akan dilakukan pemasukan tenaga kerja asing) 4. KTP dalam hal pemohon adalah warga Negara Indonesia 5. Anggaran dasar dalam hal pemohon adalah badan usaha asing 6. Akta pendirian dan perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dalam hal pemohon adalah Badan Usaha Indonesia 7. Proses dan flow chart uraian kegiatan usaha 8. Surat kuasa (bila ada); dan 9. NPWP Setelah diperolehnya persetujuan PMA dari BKPM, maka persetujuan tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada Notaris dalam rangka perubahan Anggaran Dasar dan pembuatan Akta Jual beli Saham (bila penanaman modal tersebut dilakukan melalui jual beli saham). Setelah itu, maka proses selanjutnya adalah permohonan penyampaian persetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan menyertakan semua dokumen pendukung. Setelah mendapatkan Pengesahan/Persetujuan dari
56
Menteri Hukum dan HAM, maka dilanjutkat dengan permohonan Izin Usaha Tetap melalui BKPM dengan melampirkan semua dokumen yang diperlukan. Sedangkan Bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia ( pasal 2 ayat 5 UU PPh). Walaupun BUT adalah Wajib Pajak Luar Negeri tetapi pengenaan pajaknya disamakan dengan Wajib Pajak Beban Dalam Negeri dengan modifikasi dalam metode penentuan laba serta penambahan tarif pasal 23 ayat 4. Suatu badan asing dapat melakukan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia dengan bentuk usaha tetap yang dapat berupa : 1. Tempat kedudukan manajer 2. Cabang perusahaan 3. Kantor perwakilan 4. Gudang kantor 5. Pabrik 6. Bengkel 7. Pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pengeboran yang digunakan untuk eksplorasi pertambangan 8. Perikanan, perternakan, perkebunan buat perkebunan 9. Proyek instruksi, instlasi atau proyek perakitan. BUT dapat juga bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau yang tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.
57
Orang asing dapat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia dengan bentuk usaha tetap yang dapat berupa (pasal 2 ayat 5) : Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Orang atau badan yang bertindal selaku agen yang berkedudukannya tidak bebas Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penerima asuransi atau menangung premi di Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas yang paling efektif antara PMA dengan BUT adalah PMA, karena yang mendukung perkembangan penerimaan pajak di Indonesia adalah PMA selain tarifnya mengikuti Pajak badan di Indonesia sebesar 28% sedangkan untuk BUT tarif yang dikenakan telah ditentukan berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda jadi untuk penerimaan pajak di Indonesia dibatasi dengan perjanjian P3B tersebut.
4.1.2 Kredit Pajak Luar Negeri I.
Korea Selatan
Penduduk Korea Selatan merupakan subjek pajak baik di Korea Selatan dan luar negeri sehubungan dengan penghasilan yang diterima di luar negeri berhak menggunakan kredit pajak luar negeri untuk pajak luar negeri yang telah dibayarkan. Terbatasnya kredit pajak pada jumlah pajak yang terutang di Korea pada sumber penghasilan luar negeri. Kredit pajak luar negeri juga dapat diringankan yaitu pajak yang dikenakan oleh pemerintahan luar negeri (asing) atas penghasilan yang diterima/diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri diperbolehkan sebagai kredit
58
terhadap pajak penghasilan di Korea atau sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak. Dalam kebanyakan kasus, pajak – pajak luar negeri akian diterapkan sebagai kredit pajak. Namun, ada batas ( per country limit dan jumlah limit adalah opsional) pada jumlah kredit pajak luar negeri yang dibayarkan. Jumlah kredit pajak terbatas pada lebih rendahnya dari pajak luar negeri yang benar – benar membayar pajak dan pajak tambahan di Korea dihasilkan dari dimasukkannya penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Kredit pajak luar negeri yang tidak terpakai dapat dieksekusi untuk maksimal 5 tahun. kredit pajak tertentu terhadap kewajiban pajak pendapatan global yang tersedia untuk pembayar pajak penduduk. Ini termasuk barang-barang yang ditunjukkan sebagai berikut : 1. Sebuah kredit pajak untuk Kelas A dan Kelas B upah (sampai maksimum dari W500, 000 per tahun): a. Dimana jumlah pajak yang dihitung adalah W500, 000 atau kurang, kredit adalah jumlah dari jumlah pajak yang dihitung dikalikan dengan 55%, yaitu, W275, 000. b. Dimana jumlah pajak yang dihitung lebih dari W500, 000, kredit adalah W275, 000 ditambah 30% dari jumlah pajak yang dihitung lebih dari W500, 000. 2. Sebuah kredit pajak sebesar 10% dari pajak penghasilan untuk penerima upah Kelas B yang secara sukarela melaporkan pendapatan bulanan mereka dan membayar pajak penghasilan bulanan melalui asosiasi pembayar pajak berlisensi. 3.
Sebuah kredit pajak sebesar 12% dari dividen tertentu yang diterima oleh masing-masing pemegang saham terhadap pajak pendapatan individu 59
dihitung berdasarkan pendapatan global meningkat sebesar 12% dari dividen yang diterima. 4. Sebuah kredit pajak untuk pajak penghasilan luar negeri yang dibayarkan ke luar negeri oleh penduduk Korea, hingga batas dari jumlah pajak penghasilan Korea sebelum waktu kredit pajak asing rasio pendapatan bersumber dari luar negeri terhadap total penghasilan kena pajak di seluruh dunia. Kelebihan atas kredit maksimum dapat dibawa ke depan untuk lima tahun. Atau, pajak asing yang dibayarkan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
II.
China Pajak luar negeri yang telah dibayar dapat dikreditkan terhadap resiko pajak di
Cina pada keuntungan yang sama, tetapi kredit terbatas pada jumlah pajak China dibayar pada penghasilan luar negeri. Suatu negara dengan pembatasan Kredit pajak luar negeri diterapkan. Jika kredit pajak luar negeri melebihi batas, kelebihannya dapat diperhitungkan selama 5 tahun. Kredit pajak tidak langsung diperbolehkan saat deviden dibagikan kepada perusahaan-perusahaan setempat yang memegang langsung atau tidak langsung setidaknya 20% dari suatu entitas asing. Kredit pajak luar negeri dapat diringankan dengan cara mengklaim kredit pajak luar negeri untuk pajak penghasilan badan yang teelah dibayar oleh wajib pajak atau cabang perusahaan di negara lain. Namun, jumlah kredit pajak yang terbatas di China terhadapa pajak penghasilan luar negeri yang terutang yang dihitung hukum EIT. Menurut UU CIT dan aturan pelaksanaannya, jumlah kredit pajak asing tidak dapat melebihi CIT yang terhutang atas penghasilan dihitung sesuai dengan UU CIT. Batasan kredit tersebut dihitung oleh negara (wilayah) dan tidak berdasarkan kategori penghasilan; formula perhitungan adalah sebagai berikut. Batasan kredit 60
pajak = Jumlah hutang atas penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar Cina yang dihitung sesuai dengan Cina hukum pajak x penghasilan kena pajak dari negara asing tertentu (wilayah) ÷ total pendapatan kena pajak yang berasal dari dalam maupun luar Cina pajak. Pemberitahuan ini menjelaskan bahwa pendapatan asing source, pengkreditan pajak, dan batasan kredit sehubungan dengan masing-masing negara atau wilayah harus terpisah dihitung. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, biaya umum harus cukup dialokasikan antara laba di China dan sumber penghasilan asing (luar negeri). Kerugian cabang di luar negeri tidak dapat mengimbangi pendapatan yang berasal dari China atau pendapatan dari negara-negara asing lainnya; kerugian tersebut dapat digunakan untuk mengimbangi pendapatan dari negara yang sama dalam tahun berjalan dan selanjutnya lima tahun. Pengkreditan pajak harus dalam sifat pajak penghasilan badan dan jumlah aktual yang dibayarkan oleh perusahaan sesuai dengan undang-undang pajak dan peraturan negara atau wilayah lain. Pengkreditan pajak tidak termasuk Pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan atau dikumpulkan oleh negara asing atau wilayah. Pajak yang melebihi keterbatasan sebagaimana diatur oleh perjanjian pajak yang berlaku. Bunga, biaya keterlambatan pembayaran, dan denda untuk kekurangan pembayaran atau keterlambatan pembayaran pajak Pajak yang dibayar dan kemudian dikembalikan. Pajak asing atas penghasilan yang dikecualikan dari CIT berdasarkan UU CIT. Pajak yang telah dipotong dalam menghitung penghasilan kena pajak. Namun, jika suatu perusahaan diberikan pembebasan pajak atau pengurangan oleh negara asing dan jika perjanjian pajak yang berlaku menyatakan bahwa jumlah pajak dibebaskan atau dikurangi dianggap telah dibayar, maka pajak yang dianggap telah dibayar adalah dikreditkan dan perusahaan dapat mengklaim kredit pajak. 61
III.
Indonesia Di Indonesia pajak luar negeri diatur dalam Undang – Undang PPh Pasal 24. PPh
Pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri. PPh Pasal 24 boleh dikreditkan terhadap total penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak. Pada dasarnya WP dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh di dalam negeri atau penghasilan yang diterima dari luar negeri. Jika negara lain tempat WPDN mengenakan pajak penghasilan, WP akan membayar pajk yang terutang atas penghasilan yang diterima di luar negeri. Diantara Pajak Penghasilan di 3 negara yaitu Indonesia, China, Korea Selatan dalam hal kredit pajak luar negeri peraturan di masing – masing negara pada dasarnya sama setiap wajib pajak dalam negeri yang mendapatkan penghasilan di luar negeri mendapatkan keringanan membayar pajak dalam hal kredit pajak luar negeri. Setiap negara mempunyai tarif – tarif yang berbeda dalam hal Kredit pajak luar negeri tergantung kebijakan negara yang menetapkan peraturan kredit pajak luar negeri. Untuk lamanya pengkreditan pajak antara Indonesia, Korea Selatan, dan China jangka waktu yang diberikan oleh pemerintah masing – masing negara sama yaitu 5 tahun. Jadi penerapannya di masing – masing negara sama. Perusahaan Resident memperoleh pendapatan dari sumber-sumber asing berhak atas kredit pajak sepihak sehubungan dengan pajak asing dibayarkan pada pendapatan. Kredit ini terbatas pada jumlah pajak Indonesia yang terhutang atas penghasilan asing yang relevan.
62
4.1.3 Penghasilan Kena Pajak I.
Korea Selatan
Individual Income Tax Korea Selatan tarif pajak penghasilan individu pada rentang pendapatan global dari 6% menjadi 35%. Bagian atas tarif pajak, termasuk biaya tambahan tinggal adalah 38,5% atas penghasilan kena pajak lebih dari W88 juta. Income Over
Not Over
Tax on Column 1
Tax % on Excess
W0
W 12,000,000
-
6%
W 12,000,000
W 46,000,000
W 720,000
15%
W 46,000,000
W 88,000,000
W 5,820,000
24%
W 15,900,000
35%
W 88,000,000
Seorang wajib pajak di Korea, yang bertanggung jawab untuk membayar pajak penghasilan atas / nya penghasilannya, diklasifikasikan menjadi Residen dan bukan penduduk untuk tujuan pajak penghasilan, sebagai berikut : 1) Setiap orang memiliki domisili atau tempat tinggal di Korea selama satu tahun atau lebih, individu yang memiliki suatu pekerjaan yang umumnya akan meminta mereka untuk tinggal di Korea selama satu tahun atau lebih, atau individu yang keluarganya menemani mereka ke Korea dan yang mempertahankan aset substansial dalam Korea. Di sisi lain, bahkan ketika seseorang memiliki pekerjaan di luar negeri dan tinggal di sana selama lebih dari setahun, tapi ia / dia / nya hubungan yang hidup umum termasuk / nya keluarga dan properti di Korea, ia / dia akan dianggap sebagai penduduk 63
Korea. Umumnya, tinggal ditentukan pada "fakta dan keadaan" test, dievaluasi secara individual. Seorang warga dikenakan pajak penghasilan pada semua pendapatan yang berasal dari sumber di dalam dan di luar Korea. Efektif dari 2009 tahun pajak, warga asing yang tinggal di Korea selama lebih dari lima (5) tahun selama sepuluh tahun terakhir (10) tahun yang dikenakan pajak atas penghasilan di seluruh dunia mereka. Namun, warga asing yang tinggal di Korea selama lima (5) tahun atau lebih pendek selama (10) periode terakhir sepuluh tahun dikenai pajak atas penghasilan Korea-sumber dan sumber penghasilan asing serta hanya jika sumber penghasilan asing yang dibayar oleh Korea entitas atau ditransfer ke Korea. 2) Seorang individu yang tidak dianggap penduduk. Non-residen dikenakan pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber di Korea. Ketika seorang non-residen yang tidak memiliki tempat domestik bisnis memiliki pendapatan Korea-sumber untuk melaporkan melalui SPT tahunan, sebagian besar ketentuan mengenai basis pajak dan jumlah pajak penduduk berlaku kepadanya / nya. Namun, dalam menghitung basis pajak dan jumlah pajak, non-penduduk tidak berhak pengurangan pribadi (kecuali untuk diri sendiri). Corporate Income Tax Pajak penghasilan badan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan yang merupakan laba bersih setelah penyesuaian-penyesuaian buku untuk perbedaan antara akuntansi dan peraturan pajak. Pajak penghasilan badan bervariasi sesuai dengan status perusahaan. Korporasi (Berkantor pusat, kantor utama atau tempat manajemen yang efektif di Korea) adalah perusahaan dalam negeri dan didefinisikan sebagai perusahaan penduduk. Sebuah perusahaan Asing dapat dianggap memiliki 64
tempat domestik bisnis (yaitu bentuk usaha tetap) di Korea jika memiliki tempat tetap di Korea di mana bisnis entitas seluruhnya atau sebagian dijalankan. Selain itu, tempat usaha dalam negeri dianggap ada di mana sebuah perusahaan diwakili oleh kantor perwakilan luar negeri tergantung di Korea yang memiliki wewenang untuk menutup kontrak, atau mengisi perintah atau perintah mengamankan atas namanya. Selanjutnya, kantor perwakilan luar negeri Status independen yang melakukan tindakan yang merupakan bagian penting dari bisnis dari prinsipal asing tertentu juga akan membuat tempat usaha domestik. Pada beberapa pengecualian, biaya usaha normal dikurangkan untuk tujuan pajak, Pengecualian tersebut di atas termasuk dimana tempat tetap hanya digunakan untuk pembelian, penyimpanan harta yang tidak untuk dijual, iklan, publisitas, mengumpulkan atau memberikan informasi, atau kegiatan lain yang persiapan atau penunjang untuk menjalankan bisnis. Perusahaan asing bukan penduduk yang tidak memiliki tempat dalam negeri bisnis di Korea umumnya dikenakan pajak melalui mekanisme pemotongan pajak. Di bawah sistem ini, tingkat pada penerimaan kotor dari negara sumber Korea diterapkan. Kedua perusahaan penduduk dan perusahaan non-penduduk yang memiliki permanen perusahaan di Korea bertanggung jawab atas pajak perusahaan. Interim pajak penghasilan badan harus dibayar dalam delapan bulan sejak dimulainya tahun buku untuk kinerja enam bulan pertama tahun fiskal. Setiap sisa perusahaan pajak penghasilan yang kemudian dibayarkan dalam waktu tiga bulan dari akhir tahun fiskal. Tahunan dan sementara pengembalian pajak perusahaan juga harus diajukan bersama dengan pembayaran pajak. Tarif pajak pengahasilan adalah sebagai berikut :
65
Taxable Income (Million)
Tax Rate (%)
Income Up to KRW200
10%
Income Over KRW 200 to 2,000
20%
Income Over KRW 2,000
22%
Selain tarif pajak dasar, ada pajak tambahan penduduk ( pajak penduduk) dari 10% kewajiban pajak penghasilan badan. Tingkat maksimum efektif 24,2%. Pajak penghasilan badan untuk perusahaan – perusahaan asing dengan bentuk usaha tetap di Korea Selatan harus membayar pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di Korea Selatan dengan cara yang sama dengan pajak penghasilan badan di Korea Selatan. Sebuah perusahaan domestik yang mempunyai penghasilan yang diterima atau diperoleh di Korea jika mempunyai perusahaan asing dalam bentuk kantor cabang di Korea Selatan dan mempunyai perjanjian Tax Treaaty dengan Korea Selatan dan tempat manajemen yang aktif di Korea Selatan maka akan memungkinkan pengenaan pajak atas laba kantor cabang (BPT), kemudian pajak atas laba kantor cabang dikenakan atas penghasilan kena pajak disesuaikan cabang Korea Selatan dari perusahaan asing. Pajak atas laba kantor cabang berdasarkan UU Pajak badan di Korea Selatan. Tingkat standar BPT adalah 20%, meskipun tingkat penurunan 5% dan 15% berlaku apabila disediakan oleh perjanjian pajak. Pajak penghasilan badan didasarkan penghasilan kena pajak disesuaikan menjadi penghasilan kena pajak kurang. pajak penghasilan badan yangb teratur dan jumlah yang dianggap telah diinvestasikan kembali untuk operasi dari bentuk usaha tetap berdasarkan basis modal dipandang dari cabang seolah-olah itu sebuah perusahaan sebanding terpisah.
66
II.
China Penghasilan kena pajak adalah jumlah yang tersisa dari penghasilan bruto
dalam tahun pajak setelah dikurangi biaya yang diijinkan dan kerugian, tidak kena pajak dan pajak barang dibebaskan, dan setiap tahun sebelum kompensasi rugi. Semua biaya didokumentasikan terjadi sehubungan dengan kegiatan operasi secara wajar dan sebenarnya diijinkan, kecuali yang secara spesifik diidentifikasi. Bagian dari Undang-undang Pajak Penghasilan Perusahaan ('Hukum Baru') pada tanggal 16 Maret 2007 bersatu tarif pajak penghasilan untuk perusahaan domestik dan asing yang diinvestasikan perusahaan (FIEs) dan insentif pajak efisien efektif sejak 1 Januari 2008. Semua FIEs (yaitu perusahaan patungan non-asing dan perusahaan asing yang dimiliki sepenuhnya) dan perusahaan asing (FES) dengan atau tanpa perusahaan di China sekarang dikenakan pajak di tingkat yang sama seperti perusahaan domestik. EIT dibebankan pada tingkat 25% untuk kena pajak keuntungan dalam satu tahun kalender. Dikenakan tarif pajak preferensial 20% untuk perusahaan berkualitas dengan keuntungan kecil, kedua perusahaan domestik dan FIEs akan dinilai pada tingkat pajak terpadu dari 25%. Semua FIEs (dan mereka FES memiliki manajemen yang efektif mereka di China ) tunduk EIT pada keuntungan mereka di seluruh dunia. FES dengan bentuk usaha tetap (PES) di China mengacu EIT pada laba yang diperoleh dari PES. FES tanpa PES di China mengacu EIT pada pendapatan China satunya sumber. Hukum baru memperkenalkan sebuah konsep yang lebih luas dari manajemen dalam menentukan pajak residensi. Sebuah perusahaan akan diakui sebagai penduduk pajak di China jika dimasukkan di China atau tempatnya kontrol dan manajemen yang efektif di Cina. Tahun pajak di Cina adalah tahun kalender (yaitu tahun yang berakhir 31 Desember).
67
Individual Income Tax From (RMB)
To(RMB)
Tax Rate (%)
Quick Deduction (RMB)
0
1500
3
0
1500
4500
10
105
4500
9000
20
555
9000
35000
25
1005
35000
55000
30
2755
55000
80000
35
5505
80000
Over
45
13505
Pajak Per Bulan = (Penghasilan kena pajak – 3500RMB)* tarif pajak – pemotongan cepat
68
Corporate Income Tax Pajak penghasilan badan merupakan topik panas di China pada saat dengan mayoritas baru di Kongres Rakyat Nasional untuk menyelaraskan tarif pajak penghasilan untuk Usaha Investasi Asing dan perusahaan domestik. Hal ini diyakini bahwa langkah tersebut menandakan pergeseran China bergerak sejalan dengan praktik internasional. Undang-undang baru, yang disahkan pada 16 Maret 2007, telah menjadi subyek perdebatan berlarut-larut dan spekulasi untuk waktu yang cukup sekarang. Undang – undang tesebut
menjadi efektif sejak 1 Januari 2008,
menggembar-gemborkan awal dari sebuah era baru investasi di China, dengan tidak ada lagi perlakuan istimewa yang diberikan kepada Usaha Investasi Asing (FIEs) atas rekan-rekan mereka yang dibiayai dalam negeri. Dengan adanya penerapan tesebut akan tetap menguntungkan, namun, dalam industri bahwa pemerintah ingin menyalurkan investasi ke arah. Perubahan telah membawa sebagian besar karena perusahaan China sering berjuang untuk bersaing dengan saingan asing mereka, sesuatu yang pemerintah Cina diyakini tidak adil, terutama mengingat aksesi barubaru ini China ke Organisasi Perdagangan Dunia. Berdasarkan undang-undang saat ini, FIEs berhak mendapatkan sejumlah insentif pajak yang dibentuk untuk mendorong tingkat tinggi, investasi profil tinggi di negara ini. Hasil Investasi Asing Langsung dimaksudkan untuk digunakan untuk lebih meningkatkan tingkat infrastruktur dan faktor-faktor kunci lainnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi perusahaan asing.
69
III.
Indonesia
Individual Income Tax Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (UndangUndang tentang Pajak Penghasilan), maka tarif (potongan) pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut: Lapisan Penghasilan kena pajak
Tarif Pajak
Sampai dengan 50 Juta
5%
Diatas 50 juta s/d 250 juta
15%
Diatas 250 juta s/d 500 juta
25%
Diatas 500 juta
30%
Tarif pajak di atas diberlakukan setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikurangi dari penghasilan bersih yang disetahunkan. PTKP berbeda untuk status pekerja yang berbeda. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, yang besarnya kemudian dirubah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, bagi pekerja yang belum kawin, PTKP adalah Rp24.300.000. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
70
Berikut adalah jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru : Untuk diri Wajib pajak orang pribadi Rp. 24.300.000,Tambahan untuk wajib pajak kawin Rp. 2.025.000,Tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami Rp. 24.300.000,Tambahan untuk anggota keluarga maksimal 3 orang @ Rp. 2.025.000,Corporate Income Tax Tarif pajak perusahaan di Indonesia adalah 25%. Sebuah perusahaan akan dianggap kena pajak di Indonesia jika memiliki kehadiran dan melakukan bisnis di negara itu. Resolusi pertanyaan ini tergantung pada apakah entitas memiliki 'bentuk usaha tetap di Indonesia. Istilah ini secara luas didefinisikan meliputi tempat manajemen, cabang, kantor perwakilan, gedung kantor, agen, pabrik atau workshop, konstruksi atau tambang. Di mana keberadaan seperti itu ada, bentuk usaha tetap dikenakan pajak atas penghasilan di seluruh dunia. Dimana bisnis yang sama seperti yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap dilakukan di Indonesia, perawatan harus dilakukan untuk memastikan bahwa 'gaya tarik-menarik' prinsip tidak menghasilkan pendapatan usaha yang dikenakan pajak di bentuk usaha tetap. Pajak perusahaan dibayar dengan angsuran bulanan. Pengumpulan pajak dari bunga, royalti, sewa dan dividen, biaya jasa profesional, biaya jasa teknik dan manajemen, biaya jasa konstruksi, biaya jasa pemasangan, perbaikan dan biaya jasa pemeliharaan adalah dengan cara pemotongan pajak. Dimana penerima adalah wajib pajak Indonesia, pajak yang dipotong diperhitungkan dalam menentukan kewajiban pajak final perusahaan (kecuali untuk pajak bunga dari bank dan sewa ruang yang diperlakukan
71
sebagai pajak final). Dimana penerima tidak penduduk, pajak yang dipotong merupakan pajak final. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010, perusahaan dikenakan pajak pada tarif tunggal yaitu 25%. Perusahaan dengan pendapatan kotor tahunan sampai dengan Rp 50 miliar yang berhak mendapatkan diskon pajak 50% dari tarif standar atas penghasilan kena pajak yang berasal dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar. Adapun perusahaan publik, pemotongan pajak perusahaan sebesar 5% akan diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Persyaratan daftar minimum 40% 2. Kepemilikan publik minimal adalah 300 individu dimana setiap individu memiliki kurang dari lima persen dari saham disetor 3. Di atas dua kondisi yang harus dipenuhi setidaknya dalam enam bulan (183 hari) dalam satu tahun pajak. Residence - Sebuah perusahaan adalah penduduk jika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Perusahaan Resident dikenakan pajak atas penghasilan di seluruh dunia. Perusahaan Non resident dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang bersumber di Indonesia, termasuk penghasilan yang dihasilkan oleh bentuk usaha tetap di negara ini. 4.1.4 Hak Pemajakan I.
Korea Selatan Pencapaian penerimaan pajak Korea utk tahun 2006 telah mencapai Won 136
T atau kira2 sebesar Rp. 1.360 triliun. Hampir dua kali pencapaian DJP. Di Korea ada 16 jenis pajak pusat : pajak langsung dan tdk langsung, customs, ditambah ‘earmarked taxes’. Mereka telah mengenakan pajak atas warisan sbg pajak langsung.
72
Earmarked taxes adalah pajak khusus yang dikenakan atas pendidikan, transportasi, dan pembangunan di rural area. Hak pemajakan dalam Undang – Undang PPh Korea atas non resident sama dengan domestik rule negara lainnya, yaitu dikenakan secara world wide income bila ada place of business. Perlakuan pajak yang sama dengan WP resident. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU PPh kita juga diatur objek PPh BUT dengan prinsip atributtable Income, Force of attraction rule, dan effectively connected income. Untuk Passive Income yang tidak Effectively connected dengan perusahaan asing di Korea akan dikenakan withholding tax final sebesar 25%, lebih besar dibandingkan dengan tarif PPh Pasal 26 yang hanya sebesar 20%. Sebuah perusahaan yang berkantor pusat atau kantor utama di Korea adalah sebuah perusahaan domestik. Efektif dari tahun fiskal yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2006, sebuah perusahaan dengan tempat manajemen yang efektif di Korea juga diperlakukan sebagai sebuah perusahaan domestik. Sebuah perusahaan bukan penduduk umumnya akan dianggap memiliki kehadiran pajak (yaitu, bentuk usaha tetap) di Korea jika salah satu dari berikut ini berlaku. 1. Ini memiliki tempat usaha tetap di Korea di mana bisnis entitas seluruhnya atau sebagian dijalankan. 2. Hal ini diwakili oleh agen tergantung di Korea yang memiliki wewenang untuk menutup kontrak-kontrak atas nama dan berulang kali melaksanakan kewenangan tersebut. 3. Karyawan menyediakan layanan di Korea selama lebih dari 6 bulan dalam 12 bulan berturut-turut.
73
4. Karyawan secara terus menerus atau berulang kali membuat layanan serupa di Korea selama 2 tahun atau lebih, bahkan jika setiap pelayanan yang diberikan kurang dari 6 bulan dalam 12 bulan berturut-turut. Pengecualian termasuk tempat tetap yang digunakan hanya untuk pembelian, penyimpanan harta yang tidak untuk dijual, iklan, publisitas, mengumpulkan atau pemberian informasi, atau kegiatan lain yang persiapan atau penunjang untuk pelaksanaan bisnis. Perusahaan asing bukan penduduk tanpa tempat domestik bisnis di Korea umumnya dikenakan pajak (melalui pemotongan) secara terpisah untuk setiap item pendapatan. II. China Hak pemajakan dalam Undang – Undang PPh China atas non resident sama dengan domestik rule negara lainnya, yaitu dikenakan secara world wide income bila ada place of business. Perlakuan pajak yang sama dengan WP resident. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU PPh kita juga diatur objek PPh BUT dengan prinsip atributtable Income, Force of attraction rule, dan effectively connected income. Untuk Passive Income yang tidak Effectively connected dengan perusahaan asing di Korea akan dikenakan withholding tax final sebesar 24,2%, lebih besar dibandingkan dengan tarif PPh Pasal 26 yang hanya sebesar 20%. Sebuah perusahaan yang berkantor pusat atau kantor utama di Korea adalah sebuah perusahaan domestik. Sebuah perusahaan bukan penduduk umumnya akan dianggap memiliki kehadiran pajak (yaitu, bentuk usaha tetap) di Korea jika salah satu dari berikut ini berlaku.
74
1. Ini memiliki tempat usaha tetap di China di mana bisnis entitas seluruhnya atau sebagian dijalankan. 2.
Hal ini diwakili oleh agen tergantung di China yang memiliki wewenang untuk menutup kontrak-kontrak atas nama dan berulang kali melaksanakan kewenangan tersebut.
3. Karyawan menyediakan layanan di China selama lebih dari 6 bulan dalam 12 bulan berturut-turut. 4. Karyawan secara terus menerus atau berulang kali membuat layanan serupa di China selama 2 tahun atau lebih, bahkan jika setiap pelayanan yang diberikan kurang dari 6 bulan dalam 12 bulan berturut-turut. Pengecualian termasuk tempat tetap yang digunakan hanya untuk pembelian, penyimpanan harta yang tidak untuk dijual, iklan, publisitas, mengumpulkan atau pemberian informasi, atau kegiatan lain yang persiapan atau penunjang untuk pelaksanaan bisnis. Perusahaan asing bukan penduduk tanpa tempat domestik bisnis di China umumnya dikenakan pajak (melalui pemotongan) secara terpisah untuk setiap item pendapatan. Dilihat dari tarif yang dikenakan di masing – masing negara negara Korea Selatan yang paling kuat dalam Hak pemajakan bagi perusahaan asing yang tidak effectively connected di Korea Selatan maka akan dikenakan tarif withholding tax final 25% sedangkan China dalam Hak pemajakan agak lemah daripada Korea Selatan walaupun China dianggap sebagai negara yang memiliki perekonomian yang paling baik tetapi dalam hak pemajakan China hanya menerapkan sebesar 24,2% untuk perusahaan asing yang tidak effectively connected di china setara dengan tarif Corporate Income Tax yang berlaku berdasarkan UU China.
75
4.2
Tujuan Pembentukan Bentuk Usaha Tetap Untuk mewadahi Perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha di
Indonesia. Sehingga dengan adanya BUT di Indonesia dapat mempermudah orang asing dapat membuka kegiatan usaha di Indonesia dalam bentuk kantor promosi untuk mempromosikan produk – produk luar negeri. Pada umumnya pembentukan bentuk usaha tetap diterapkan oleh pemotong / pemungut
pajak
dalam
sistem
self
assessment.
Kemungkinan
para
pemotong/pemungut pajak menerapkan Bentuk Usaha Tetap karena ada beberapa hal: 1. Ada biaya – biaya yng mungkin menjadi pertimbangan bisnis 2. Bentuk Usaha Tetap mudah dibubarkan daripada PT. Asing 3. Untuk menghambat perdagangan internasional dan investasi 4. Mengoptimalkan kesejahteraan sumber daya Tujuan dibentuknya kerja sama dalam hal Bentuk Usaha Tetap dengan China dan Korea Selatan, Yaitu : 1. Adanya kerjasama bilateral, kerja sama ini diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda ( Tax Treaty) 2. Memudahkan Indonesia untuk menginvestasi ke negara Korea Selatan dan China 3. Kerja sama Unilateral, diatur dalam PPh Pasal 24 Undang – Undang Pajak Penghasilan 4. Untuk kemajuan perdagangan Indonesia di masa yang akan datang.
76
4.3
Penerapan Tax Treaty di Indonesia Penerapan Tax Treaty mulai 1 Januari 2010, pada tanggal 5 november 2009
Dirjen Pajak telah menetapkan peraturan No PER-61/PJ./2009 tentang cara penerapan penghindaran pajak berganda (P3B). Peraturan tersebut mulai berlaku terhitung sejak 1 Januari 2010. Sesuai dengan UU PPh, pemotong/ pemungut pajak wajib untuk memotong atau memungut pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh oleh wajib pajak luar negeri (WPLN). Dalam hal WPLN berasal dari negara mitra P3B, pemotongan/pemungutan pajak juga akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam P3B. Metode penerapan P3B pada umumnya diterapkan oleh WP Pemotong/ Pemungut Pajak dalam sistem self assessment. Ada beberapa metode dalam penerapan P3B : 1. P3B diterapkan dan manfaatnya diberikan saat Pemotong/Pemungut Pajak membayarkan penghasilan kepada WPLN 2. Menggunakan sarana administratif: Surat Keterangan Domisili (SE03/PJ.101/1996). P3B tidak diterapkan secara efektif apabila si Pemotong/Pemungut Pajak: 1. Keliru menafsirkan/menerapkan P3B, atau 2. Mengambil posisi aman/menghindari risiko. Penerapan Tax Treaty di Indonesia bersifat Lex Specialis ( ikut dengan ketentuan perjanjian P3B) , yang dimaksud dengan Lex Specialis adalah walaupun di Indonesia banyak macam – macam ketentuan perpajakan seperti Ketentuan Umum Perpajakan, Pajak Penghasilan,dan sebagainya dalam penerapan tax tretay tetapi tetap mengikuti ketentuan yang telah disepakati dalam Tax Treaty dengan negara mitra P3B. Jika negara mitra P3B yang mempunyai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan 77
Indonesia maka Wajib Pajak yang akan mendirikan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia mengikuti peraturan yang telah disepakati dengan negara mitra P3B. Setelah Wajib Pajak yang akan mendirikan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia sudah diketahui apakah wajib pajak yang akan mendirikan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia adalah negara mitra P3B maka wajib pajak tersebut berhak menggunakan manfaat dari Tax Treaty dan harus memenuhi syarat untuk membuktikan bahwa wajib pajak yang akan mendirikan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia merupakan wajib pajak negara mitra P3B dengan mengisi surat keterangan domisili. Apabila penerima penghasilan bukan subjek pajak dalam negeri dan persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B tidak dipenuhi oleh pemotong/pemungut pajak wajib memotong/memungut pajak yang terutang sesuai dengan UU PPh. Persyaratan administratif yang harus dipenuhi : 1. Menggunakan formulir surat keterangan domisili (SKD) yang telah ditetapkan Dirjen Pajak (Lampiran II PER-61 [Form-DGT1] atau Lampiran III PER-61 [Form-DGT 2]) 2. (Formulir tersebut) telah diisi oleh WPLN dengan lengkap 3. (Formulir tersebut) telah ditandatangani oleh WPLN 4. (Formulir tersebut) telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di negara mitra P3B. Disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak. SKD
yang
menggunakan
(Form
DGT-1)
yang
disampaikan
kepada
pemotong/pemungut pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar 78
penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B sejak tanggal SKD tersebut disahkan oleh pejabat yang berwenang dari negara mitra perjanjian dan berlaku selama 12 bulan. Untuk dapat menetapkan tarif pemotongan/pemungutan PPh sesuai dengan P3B, hal – hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : Pada saat pengirimana dokumen tagihan (Invoice) ke Indonesia, WPLN harus sudah menyertakan SKD (Form DGT-1 dan Form DGT-2) yang diisi lengkap, ditandatangani dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang Akan lebih baik jika Blanko Form DGT-1 atau Form DGT-2 diserahkan ke lawan transaksi (WPLN) bersamaan dengan penandatanganan Agreement agar dapat diisi lengkap, ditandatangani dan dimintakan pengesahan kepada pihak yang berwenang sehingga dapat dikirim bersamaan pada sataa pengiriman Invoice. Jika terdapat beberapa transaksi dalam satu tahun, SKD tersebut harus diisi kembali setiap bulan, kecuali untuk WPLN Bank dan WPLN yang menerima/memperoleh penghasilan
melalui
custodian
sehubungan
dengan
transaksi
pengalihan
saham/obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia, selain bunga dan deviden Photocopy SKD harus dilampirkan dalam SPT Masa yang dilaporkan ke KPP SKD asli harus disimpan pemotong/pemungut pajak selama 10 tahun Meskipun PPh yang terutang NIHIL atau tidak terdapat pemotongan/pemungutan pajak, apabila terdapat pembayaran penghasilan kepada WPLN, pemotong/pemungut pajak wajib membuat bukti potong PPh26 dengan mencantumkan besarnya penghasilan bruto.
79
Sedangkan penerapan Tax Treaty yang dilihat
dari sisi penerimaan
pajak di
Indonesia adalah dengan adanya perjanjian P3B di Indonesia maka penerimaan pajak di Indonesia menjadi terbatas karena pajak yang akan dikenakan untuk wajib pajak yang menerima penghasilan di Indonesia maupun bentuk usaha tetap di Indonesia (wajib pajak badan) ditetapkan tarif pajaknya berdasarkan kesepakatan perjanjian penghindaran pajak berganda jadi untuk mengenakan pajaknya berdasarkan perjanjian P3B setelah telah dipenuhi syarat – syarat administratif yang membuktikan bahwa wajib pajak tersebut merupakan negara mitra P3B. 4.3.1 Perubahan dalam Tax Treaty Saat ini, Indonesia telah menjalin P3B dengan 62 negara. Indonesia pernah menjalin P3B dengan Mauritius tetapi diterminasi mulai tahun 2005. Indonesia mulai mempunyai undang – undang Pajak penghasilan ( UU PPh) pada tahun 1984, yaitu UU Nomor 7 tahun 1983, yang kemudian beberapa kali mengalami perubahan yaitu pada tahun 1991, 1994, 2000, dan terakhir 2009. Oleh karena itu, pemetaan berdasarkan tahun dimulainya negosiasi dibagi sesuai dengan rejim UU PPh yang berlaku. Periode 1970-1983 merupakan periode dimulainya Indonesia memasuki jaringan P3B sebelum Indonesia mempunyai UU PPh, periode 1984-1990 merupakan era UU PPh generasi pertama, dan seterusnya. terlihat bahwa 17 P3B yang pertama kali dinegosiasikan sebelum 1984 mayoritas adalah P3B dengan negara maju. Pada periode ini tentunya Indonesia belum mempunyai Model P3B, sementara negara-negara maju telah mempunyai OECD Model 1963 sebagaimana akan dijelaskan kemudian. Sebagian besar P3B Indonesia dinegosiasikan pada periode 1984-1999, yaitu periode setelah Indonesia mempunyai UU PPh dan UN menerbitkan UN Model 1980. Indonesia mulai mempunyai Model P3B Indonesia tidaklah jelas karena Model Indonesia ini tidak ditemukan dalam suatu produk 80
hukum. Ketika perjanjian P3B dibuat dan di tandatangani oleh kedua belah negara makan perjanjian P3B tersebut harus dilaksanakan dan harus diakui keberadaan perjanjian P3B, Jika ada perubahan yang terjadi dengan perjanjian P3B biasanya akan
perubahan
tersebut
dipertimbangkan
berdasarkan
perkembangan
-
perkembangan yang terjadi dan perubahan tersebut harus disepakati oleh kedua belah negara. Perubahan yang terjadi tergantung masing – masing negara memposisikan negaranya dengan kondisi ekonomi, poltik, dan sebagainya. Perjanjian P3B dilaksanakan 5 Tahun dan perjanjian dapat disesuaikan jikan perlu disesuaikan. Contoh perubahan Tax Treaty Indonesia – Korea Selatan Monday, 27 February 2012 Nilai perdagangan yang terus meningkat dengan negara mitra membuat pemerintah terus berupaya menegosiasi ulang perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty). Kali ini, pemerintah tengah melakukan renegosiasi tax treaty dengan Korea Selatan (Kores Selatan). Dengan negosiasi ulang ini, Pemerintah berharap tax treaty dengan Negeri Ginseng bisa menjadi lebih baik, terutama dalam hal pertukaran informasi. Peninjauan ini juga bertujuan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan pajak atawa tax abuse. Berdasarkan Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Dedi Rudaedi menjelaskan, saat ini, renegosiasi tax treaty dengan Korsel masih berjalan. Pertemuan terakhir berlangsung di Denpasar belum lama ini. Menurut Dedi, ada beberapa pasal yang masih dibicarakan. Ditjen Pajak mengharapkan, renegosiasi ini bisa membuat posisi tawar Indonesia lebih baik. "Kami harapkan exchange of information menjadi jadi lebih baik, jangan sampai ada loopholes untuk melakukan tax abuse, evasion, dan lain-lain,"jelasnya akhir pekan 81
lalu . Catatan saja, pemerintah telah menjalin kerjasama penghindaran pajak berganda dengan 60 negara, seperti Jepang, Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Pakistan, Turki, Norwegia, Australia, dan Austria. Selain dengan Korea Selatan. Saat ini, pemerintah juga tengah menegosiasi ulang tax treaty dengan Jerman, perjanjian pajak dengan Negeri Panser Jerman ditandatangani pada 1 Januari 1992. Sementara, dengan Korea Selatan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 1990. Renegosiasi yang telah mencapai kesepakatan adalah dengan Belanda. Pemerintah juga membuka kemungkinan untuk mengkaji tax treaty dengan negara lain. Peninjauan tax treaty sangat penting karena perjanjian ini kadang menimbulkan kehilangan potensi penerimaan pajak yang cukup besar. Padahal, di 2014 nanti, menurut Ditjen Pajak menargetkan rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa mencapai 18%. "Beberapa peraturan ini perlu ditinjau ulang karena membuat penerimaan negara khususnya di sektor migas menjadi berkurang, menurut sumber KONTAN di Ditjen Pajak. Menurut Sumber itu bilang, tax treaty terkadang menjadi alat menghindar pajak bahkan memberi kesempatan bagi subjek pajak untuk tidak kena pajak. Misalnya, investasi di bursa Singapura yang dibebaskan pajak. Makanya, tax treaty dengan Singapura juga perlu ditinjau ulang. "Kami minta supaya Singapura lebih terbuka. Kami akan kembangkan anti-treaty shopping dengan membuat debt of equity ratio,"tegas dia. Pengamat perpajakan Universitas Indonesia Dany Septriadi mengingatkan, hal penting dalam renegosiasi tax treaty adalah memasukkan tata cara pelaksanaan bantuan penagihan pajak saat wajib pajak ada di negara lain.
82
4.3.2 Sejarah terbentuknya Tax Treaty Di Indonesia Saat ini, Indonesia telah menjalin P3B dengan 62 negara. Indonesia pernah menjalin P3B dengan Mauritius tetapi diterminasi mulai tahun 2005. Mengenai periode dimulainya proses negosiasi dan klasifikasinya sebagai negara maju atau berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (PBB, 2009). Perlu diketahui, Indonesia mulai mempunyai Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) pada tahun 1984, yaitu UU Nomor 7 Tahun 1983, yang kemudian beberapa kali mengalami perubahan yaitu pada tahun 1991, 1994, 2000, dan terakhir 2009. Oleh karena itu, pemetaan berdasarkan tahun dimulainya negosiasi dibagi sesuai dengan rejim UU PPh yang berlaku. Periode 1970-1983 merupakan periode dimulainya Indonesia memasuki jaringan P3B sebelum Indonesia mempunyai UU PPh, periode 1984-1990 merupakan era UU PPh generasi pertama, dan seterusnya. 17 P3B yang pertama kali dinegosiasikan sebelum 1984 mayoritas adalah P3B dengan negara maju. Pada periode ini tentunya Indonesia belum mempunyai Model P3B, sementara negara-negara maju telah mempunyai OECD Model 1963 sebagaimana akan dijelaskan kemudian. Sebagian besar P3B Indonesia dinegosiasikan pada periode 1984-1999, yaitu periode setelah Indonesia mempunyai UU PPh dan UN menerbitkan UN Model 1980. Adapun kapan Indonesia mulai mempunyai Model P3B Indonesia tidaklah jelas karena Model Indonesia ini tidak ditemukan dalam suatu produk hukum. Sejarah mencatat bahwa tax treaty yang pertama kali ditandatangani adalah tax treaty antara Prussia dan Austro-Hungarian pada tahun 1899 meskipun sebelum itu perjanjian serupa telah ada di antara negara-negara federasi Jerman. Lama setelah tax treaty pertama tersebut, pada tahun 1928 mulai terbentuk satu model tax treaty yang dikenal dengan Model Genewa yang disusun oleh League of Nations, cikal bakal 83
United Nations (UN). Selanjutnya, segera setelah Perang Dunia II, League of Nations kembali menerbitkan satu model tax treaty yang disebut Model London. Perkembangan tax treaty dalam era League of Nations ini kurang bagus hingga OECD menerbitkan modelnya yang pertama pada tahun 1963, disusul dengan Model 1977, yang segera menjadi standar internasional dalam negosiasi tax treaty. Namun demikian, dengan meningkatnya perdagangan internasional dan berakhirnya kolonialisme, timbullah kebutuhan terhadap sebuah model tax treaty yang mengakomodasi kepentingan negara berkembang saat ingin menjalin P3B dengan negara maju. Model OECD dirasakan lebih sesuai untuk negosiasi antar negara maju dan kurang cocok untuk negara berkembang. Menyikapi kebutuhan negara-negara berkembang tersebut, pada tahun 1968 UN membentuk Ad Hoc Group of Experts on Tax Treaties between Developed and Developing Countries. Hasilnya adalah pada tahun 1980 UN menerbitkan modelnya yang pertama yang disebut dengan UN Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries (UN Model). UN Model 1980 disusun berdasarkan OECD Model 1977 dengan sedikit modifikasi namunsignifikan. Secara umum, UN Model memberikan lebih banyak hak pemajakan kepada negara sumber atau capital-importing country daripada OECD Model. UN Model pun segera diadopsi oleh negara-negara berkembang. Dalam perkembangannya, OECD cukup sering meng-update modelnya, yaitu pada tahun 1992, 1994, 1995, 1997, 2000, 2002, 2003, 2005, dan 2008. Sedangkan UN baru mengupdate modelnya pada tahun 2001 dengan memodifikasi OECD Model 1997. Pada tahun 1970 an Indonesia mulai terlibat dalam negosiasi P3B dengan 10
84
negara, tahun 1980 an dengan 20 negara, tahun 1990 an dengan 27 negara, dan tahun 2000 an dengan 2 negara. 4.4 No
Ringkasan Tarif Penghindaran Pajak Berganda Negara
Pajak
Deviden
Bunga dan Royalti
Penghasilan Tarif
Pengec
Deviden
Bunga
Royalti
BPT
ualian
Port
Umum
Khusu Umum
Khu
s
sus
Perusah ofoli
an
aan
Langsun
o
KBH 1
Aljazair
10%
Penyerta
Tidak
g 15%
15%
15%
-
15%
-
ada 2
Australia
15%
Ya
15%
15%
10%
-
15%
10%
3
Autria
12%
Ya
15%
10%
10%
-
10%
-
4
Bangladesh
10%
Ya
15%
10%
10%
-
10%
-
5
Belgia
15%
Tidak
15%
15%
15%
10%
10%
-
Renegoisasi
10%
Ya
15%
10%
10%
-
10%
-
Brunei
10%
Ya
15%
15%
15%
-
15%
-
6
Darussalam 7
Bulgaria
15%
Ya
15%
15%
10%
-
10%
-
8
Canada
15%
Ya
15%
15%
15%
-
15%
-
Renegoisasi
15%
Tidak
15%
10%
10%
-
10%
-
Republik
12,50
Ya
15%
10%
12,50%
-
12,50%
-
Ceko
%
9
85
10
Cina
10%
Tidak
10%
10%
10%
-
10%
-
ada 11
Denmark
15%
Ya
20%
10%
10%
-
15%
-
12
Mesir
15%
Ya
15%
15%
15%
-
15%
-
13
Finlandia
15%
Ya
15%
10%
10%
-
15%
10%
14
Perancis
10%
Tidak
15%
10%
15%
10%
10%
-
15
Jerman
10%
Tidak
15%
10%
10%
-
15%
10%
16
Hungaria
Tidak
Tidak
15%
15%
15%
-
15%
-
ada
ada
17
India
10%
Ya
15%
10%
10%
-
15%
-
18
Italia
12%
Ya
15%
10%
10%
-
15%
10%
19
Iran
7%
Tidak
7%
7%
10%
12%
-
10%
-
10%
-
15%
-
10%
-
20%
-
12,50%
-
10%
-
ada
-
20
Jepang
10%
Ya
15%
10%
10%
21
Yordania
Tidak
Tidak
10%
10%
10%
ada
ada
10%
Ya
22
Korea
15%
10%
10%
Selatan 23
Korea Utara
10%
Tidak
10%
10%
10%
ada
-
24
Kuwait
10%
Ya
10%
10%
5%
25
Luksembur
10%
Ya
15%
10%
10%
g 26
Malaysia Renegoisasi
-
-
10%
Ya
15%
15%
10%
10%
10%
-
86
27
Meksiko
10%
Ya
10%
10%
10%
-
10%
-
28
Mongolia
10%
Ya
10%
10%
10%
-
10%
-
29
Belanda
9%
Tidak
15%
10%
10%
-
20%
-
Renegoisasi
9%
Tidak
15%
10%
10%
-
10%
-
Renegoisasi
10%
Tidak
15%
15%
10%
15%
-
15%
10%
15%
-
15%
-
II 30
ada
Selandia
Tidak
Tidak
Baru
ada
ada
31
Norwegia
15%
Ya
15%
15%
10%
32
Pakistan
10%
Tidak
15%
10%
15%
-
ada 33
Filipina
20%
Tidak
-
20%
15%
15%
ada
10%
34
Polandia
10%
Ya
15%
10%
10%
-
15%
-
35
Portugal
10%
Ya
10%
10%
10%
-
10%
-
36
Qatar
10%
Ya
10%
10%
10%
-
5%
-
37
Rumania
12,50
Tidak
15%
12,50%
12,50%
12,50%
15%
%
ada
12,50
Ya
15%
-
N/A
N/A
38
Rusia
15% 15%
15%
15%
5 39
-
Saudia
Tidak
Tidak
Tida
Tidak
Arabia
ada
ada
k
ada
N/A
N/A
ada
87
40
Seychelles
Tidak
Tidak
ada
ada
15%
10%
10%
10%
-
-
41
Singapura
15%
Ya
10%
10%
10%
-
15%
-
42
Slovakia
10%
Ya
15%
10%
10%
10%
15%
10%
43
Afrika
10%
Ya
15%
10%
10%
10%
-
10%
-
15%
-
Selatan
-
44
Spanyol
10%
45
Sri Lanka
Sesuai Tidak UU
Ya
15%
15%
15%
10%
10%
15%
-
ada
Dome stik
-
46
Sudan
10%
Ya
15%
10%
10%
-
10%
-
47
Swedia
15%
Ya
15%
10%
10%
10%
12,50%
10%
48
Swiss
10%
Ya
10%
10%
10%
-
20%
-
49
Suriah
10%
Ya
10%
10%
10%
15%
10%
-
50
Taiwan
5%
Ya
(RI)
(RI) 15% (RI)
10%
15%
15%
15%
10%
15%
51
Thailand
Sesuai Tidak
(Tha
(Thai)15
(Thai)2
UU
i)25
%
5%
ada
% Dome
-
15%
12%
12%
12%
stik 52
Tunisia
12%
Ya
15%
10%
10%
-
15%
-
53
Turki
15%
Ya
10%
10%
5%
-
10%
-
88
54
Uni Emirat 5%
Tidak
15%
10%
10%
Arab
5%
-
-
55
Ukraina
10%
Ya
15%
10%
10%
-
10%
-
56
Inggris
10%
Tidak
15%
10%
10%
-
10%
-
Renegoisasi
10%
Ya
15%
15%
15%
10%
15%
-
Amerika
15%
Ya
15%
10%
10%
10%
15%
10%
Renegoisasi
10%
Ya
10%
10%
10%
-
10%
10%
58
Uzbekistan
10%
Ya
15%
10%
10%
-
10%
-
59
Venezuela
10%
Ya
15%
15%
15%
10%
20%
10%
60
Vietnam
10%
Ya
-
15%
-
57
Serikat
Perjanjian penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan china, Indonesia dan Korea selatan tarif branch profit tax yang ditetapkan berdasarkan perjanjian adalah 10%. Tarif BPT untuk china dan Korea Selatan sama besarnya, jadi wajib pajak yang mempunyai penghasilan di Indonesia harus membayarkan pajaknya sebesar 10% dan di negara sumber 10% jadi disini tidak ada perbedaan untuk tarif BPT. Untuk tarif Branch Profit Tax di Indonesia sebesar 20% cabang keuntungan pajak atas laba setelah pajak berdasarkan Undang – undang PPh Pasal 26.
89
4.5
Matriks Untuk Mempermudah Cakupan Atas BUT dan Aspek Pemajakannya
No
Negara
Kegiatan
Penjualan Barang
dari BUT
yang Sama
Kegiatan Lain
Pajak atas Laba After
Tax
pada
yang Sama BUT 1
Australia
Ya
Ya
Ya
15%
2
Canada
Ya
Ya
Ya
15%
3
India
Ya
Ya
Tidak
10%
4
Japan
Ya
Tidak
Tidak
10%
5
Jordan
Ya
Ya
Ya
-
6
Kuwait
Ya
Ya
Ya
10%
7
Malaysia
Ya
Ya
Ya
12,50%
8
Mauritius
Ya
Tidak
Tidak
10%
9
New
Ya
Ya
Ya
Zeland
0%
10
Pakistan
Ya
Ya
Ya
11
Republic
Ya
Ya
Ya
Of Korea 12
Saudia
10%
10% -
-
-
-
90
Arabia ** 13
Singapore
Ya
Tidak
Tidak
14
South
Ya
Ya
Ya
Afrika
15%
-
15
Srilanka
Ya
Ya
Ya
20%
16
Suriah
Ya
Ya
Ya
10%
17
Taiwan
Ya
Tidak
Tidak
5%
18
Thailand
Ya
Ya
Ya
20%
19
Philipina
Ya
Ya
Ya
20%
20
Tunisia
Ya
Ya
Ya
12%
21
USA
Ya
Ya
Ya
10%
22
Uzbekistan
Ya
Ya
Ya
10%
23
UEA
Ya
Ya
Ya
5%
24
Vietnam
Ya
Ya
Ya
10%
25
Austria
Ya
Ya
Ya
12%
26
Belanda
( Ya
Ya
Ya
Pasal 11) 27
Belgia
9% Ya
Ya
Ya
15%
91
28
Bulgaria
Ya
Tidak
Tidak
15%
29
Ceko
Ya
Ya
Ya
12,50%
30
Denmark
Ya
Ya
Ya
15%
31
Finlandia
Ya
Ya
Ya
15%
32
Hungaria
Ya
Ya
Ya
0%
33
Inggris
Ya
Tidak
Tidak
10%
34
Italia
Ya
Ya
Ya
12%
35
Jerman
Ya
Tidak
Tidak
10%
36
Ukraina
Ya
Ya
Ya
10%
37
Turki
Ya
Tidak
Tidak
15%/10%
38
Swiss
Ya
Tidak
Tidak
10%
39
Swedia
Ya
Ya
Ya
15%
40
Rumania
Ya
Ya
Ya
12,50%
41
Polandia
Ya
Ya
Ya
10%
42
Perancis
Ya
Tidak
Tidak
10%
43
Norwegia
Ya
Ya
Ya
15%
44
Luxemburg Ya
Ya
Ya
10%
92
4.6
Berlakunya Perjanjian
4.6.1 Indonesia – Korea Selatan Sehubungan dengan pertukaran Instrumen ratifikasi perjanjian antara Indonesia dan Korea Selatan untuk penghindaran pajak berganda, dengan ini diberitahukan bahwa : 1. Perjanjian antara Indonesia dan Korea Selatan untuk penghindaran perpajakan telah diratifikasi dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun1989 Lembaran Negara Nomor 4 Thaun 1989 tanggal 8 maret 1989, dan pada tanggal 3 Mei 1989, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Korea menukar instrumen ratifikasi perjanjian 2. Berdasarkan pasal 28 dari perjanjian, Perjanjian antara Indonesia dan Korea untuk Penghindaran Pajak Berganda mulai berlaku dan berlaku untuk penghasilan yang diperoleh atau diperoleh dalam tahun pajak yang dimulai pada atau setelah 1 Januri 1990. Oleh karena itu, setiap penghasilan yang berasal atau diperoleh dari Indonesia sejak 1 Januari 1990 oleh seseorang yang merupakan penduduk atau badan korporat yang terletak di Korea Selatan harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam persetujuan antara Indonesia dan Korea Selatan untuk Penghindaran Pajak Berganda. 3. Dengan berlakunya perjanjian ini maka dapat diperhatikan : I.
Persetujuan ini akan berlaku hanya untuk seseorang yang merupakan penduduk atau tubuh perusahaan yang terletak di masing – masing negara.
II.
Pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (3) UU Pajak Penghasilan Tahun 1984 tentang bentuk usaha tetap harus disesuaikan dengan ketentuan
93
Pasal 5 Perjanjian antara Indonesia dan Korea Selatan untuk Penghindaran Pajak Berganda yang antara lain, mengatur bahwa perusahaan yang terletak di Korea Selatan harus dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan : a. Memiliki tempat usaha tetap b. Jika tidak memiliki tempat usaha tetap, masih dianggap memiliki usaha tetap jika melakukan: 1) Suatu lokasi bangunan atu proyek konstruksi atau kegiatan pengawasan berhubungan dengan itu, apabila lokasi, proyek atau kegiatan terus di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 6 bula. 2) Pemberian jasa, termasuk jasa konsultasi dimana kegiatan – kegiatan tersebut berlangsung di Indonesia untuk periode masa – masa 3 Bulan dalam jangka waktu 12 bulan. 3) Suatu perakitan atau proyek Instalasi yang ada di Indonesia untuk lebih dari 6 bulan. III.
Pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 14 Persetujuan yang Independen Layanan pribadi, seperti dokter, akuntan, pengacara dll akan dikenakan pajak di Indonesia jika mereka terus lebih dari 90 hari dalam setiap tahun kalender, Pasal 15, yang adalah jasa sehubungan dengan pekerjaan jika ia hadir di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 183 hari dalam tahun fiskal, Pasal 16 tentang Biaya Direksi anggota Dewan Komisaris, Pasal 17 tentang Artis dan Atlet,
94
Pasal 18 (Wisma), Pasal 20 (Guru), Pasal 21 (Mahasiswa) dari Persetujuan antara Indonesia dan Korea Selatan untuk Penghindaran Pajak Berganda. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian juga harus digunakan untuk mempertajam definisi kami pada wajib pajak tertentu
kategori
untuk
mengintensifkan
pemotongan
Pajak
Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Wajib Pajak yang berasal dari Negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dengan Indonesia. 4. Keuntungan dari pengiriman dan pesawat perusahaan dari masing-masing Negara yang berasal dari operasi dalam jalur lalu lintas internasional hanya akan dikenakan pajak di Negara di mana perusahaan berada. 5. Pelaksanaan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 1984 wajib disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10, 11 dan 12 dari Perjanjian antara Indonesia dan Korea Selatan untuk Penghindaran Pajak Berganda tentang biaya bunga, dividen dan royalti yang timbul di Indonesia dan dibayarkan kepada penduduk Korea Selatan sebagai pemilik manfaat dari pendapatan. Istilah "pemilik manfaat" berarti penerima bunga adalah orang yang benar-benar penduduk Korea Selatan. Jika pemilik manfaat dari uang itu tidak penduduk Korea Selatan, tapi dia adalah penduduk China, misalnya, yang meminjamkan uang kepada Indonesia melalui penduduk Korea Selatan, Perjanjian ini tidak berlaku. jika bunga yang dibayarkan adalah dari Indonesia dan diterima oleh Pemerintah Korea Selatan (termasuk Otoritas Lokal Its), Bank Sentral Korea Selatan dan setiap Lembaga Keuangan dimiliki oleh Pemerintah Korea Selatan, termasuk bunga yang diterima oleh penduduk dari Korea Selatan asalkan pinjaman memproduksi bunga dijamin atau tidak
95
langsung dibiayai oleh Pemerintah Korea Selatan atau oleh para pihak yang disebutkan di atas, tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26. Mereka yang termasuk dalam kategori Lembaga Keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Korea Selatan adalah: 1) Bank of Korea; 2) Ekspor Korea - Bank Impor; 3) Korea Exchange Bank. Perlu ditambahkan bahwa istilah "bunga", menurut Perjanjian, harus juga termasuk bunga atas pembayaran untuk penjualan dimuka. 6. Ketentuan lain yang diatur dalam Perjanjian antara Indonesia dan Korea Selatan Penghindaran Pajak Berganda dapat dipelajari dari Perjanjian yang bersangkutan, yang sedang dalam proses pencetakan. Namun, tidak berlebihan untuk disebutkan di sini bahwa Perjanjian tersebut, seperti perjanjian serupa dengan negara-negara lain, adalah ketentuan khusus yang berlaku bagi orang yang merupakan penduduk atau badan korporat yang terletak di kedua Negara. Oleh karena itu, untuk dapat menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian kepada penduduk Korea Selatan pendapatan yang berasal dari Indonesia, pertama-tama kita harus mengetahui kebenaran status wajib pajak dalam negeri Korea Selatan dengan meminta Surat Konfirmasi dari pejabat yang berwenang dari Korea Selatan mengkonfirmasikan bahwa orang yang bersangkutan adalah Wajib Pajak penduduk Korea Selatan seperti yang dimaksud dalam Perjanjian. Jika Anda menemukan kesulitan dalam penerapan ketentuan, Anda diharapkan untuk menghubungi Direktorat Peraturan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak.
96
4.6.2 Indonesia – China Sehubungan dengan pertukaran Instrumen ratifikasi perjanjian antara Indonesia dan Korea Selatan untuk penghindaran pajak berganda, Perjanjian Penghindaram Pajak Berganda berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak NOMOR SE - 02/PJ.3/2004 tentang Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan China. Sehubungan dengan telah disampaikannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-China antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakyat China, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia China telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2003 (Lembaran Negara Nomor 88 Tahun 2003) tanggal 21 Juli 2003 dan telah diberitahukan kepada Pemerintah China melalui Nota Diplomatik Nomor 662/D/VIII/2003/03 tanggal 12 Agustus 2003. Pemerintah China juga telah mengirimkan Nota Diplomatik Nomor 354/Butiaozi/2003, tanggal 25 Agustus 2003, yang merupakan nota pemberitahuan ratifikasi P3B tersebut di China. 2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 P3B Indonesia China maka ketentuanketentuan dalam P3B IndonesiaChina tersebut mulai berlaku secara efektif terhadap penghasilan-penghasilan yang diterima atau diperoleh pada atau setelah tanggal 1 Januari 2004. 3. Ketentuan yang lebih rinci dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-China tersebut terdapat dalam naskah Persetujuan terlampir.
97
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan China 1. Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal terakhir dilakukannya pemberitahuan tertulis oleh masing-masing Pemerintah bahwa syarat-syarat formal berdasarkan konstitusi masing-masing Negara telah dipenuhi. 2. Ketentuan-ketentuan dari Persetujuan ini akan berlaku: 1) Untuk pajak-pajak yang dipungut di Negara sumbernya, atas penghasilan yang diperoleh pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya sesudah berlakunya Persetujuan ini; dan 2) Untuk pajak-pajak atas penghasilan lainnya, pada tahun-tahun pajak yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari tahun berikutnya sesudah tahun berlakunya Persetujuan ini. Perjanjian antara Indonesia dan China untuk Penghindaran Pajak Berganda mulai berlaku dan berlaku untuk penghasilan yang diperoleh atau diperoleh dalam tahun pajak yang dimulai pada atau setelah 1 Januri 2004. Oleh karena itu, setiap penghasilan yang berasal atau diperoleh dari Indonesia sejak 1 Januari 2004 oleh seseorang yang merupakan penduduk atau badan korporat yang terletak di Korea Selatan harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam persetujuan antara Indonesia dan China untuk Penghindaran Pajak Berganda. 4.7
Manfaat BUT I. Segi ekonomi Dengan adanya Tax treaty yang mengatur BUT di Indonesia banyak manfaat yang akan di dapat untuk Indonesia antara lain: 1. Mengerakkan perekonomian di Indonesia
98
2. Dapat membawa teknologi yang terbaru di Indonesia, kemajuan teknologi yang terjadi dengan sangat pesat khususnya di bidang informasi misalnya internet 3. Indonesia dapat memajaki Penghasilan yang diterima orang asing 4. Perdagangan di Masa yang akan datang 5. Dalam era globalisasi, arus barang, jasa dan modal akan masuk maupun keluat dari suatu negara tanpa hambatan (Cross Border Transaction) 6. Orientasi perusahaan pada profit dan dengan didukung oleh kemajuan teknologi yang canggih, maka akan memudahkan perusahaan global melakukan realokasi proditnya pada negara – negara yang menawarkan pajak dengan tarif yang rendah/bahkan memberikan pembebasan pajak. II. Segi Sosial Dari segi sosial ada manfaat yang dapat untuk penduduk dalam negeri antara lain: 1. Lapangan pekerjaan bagi penduduk dalam negeri. 2. Penduduk dalam negeri dapat belajar dari pekerja asing yang bekerja di Indonesia. 3. Mendapatkan ilmu dan pengalaman baru bekerja di perusahaan asing.
99
100
