BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN 3.1 Sejarah Organisasi Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) Provinsi DKI Jakarta merupakan gabungan dua (2) instansi antara Dinas Perumahan dengan Kantor Tata Bangunan Gedung (KTBG) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 139 Tahun 2009 tanggal 24 Agustus 2009. Secara historis, pada awalnya Kantor Urusan Perumahan menjadi cikal bakal pembentukan Dinas Perumahan. Pada tahun 1982 kedudukan Dinas Perumahan diakui sebagai salah satu unsur pelaksana daerah di bidang perumahan serta urusan lain sesuai dengan Peraturan Daerah No 10 tahun 1982. Berkaitan dengan kondisi wilayah di DKI Jakarta yang masih ditemui banyak area – area yang ditempati oleh warga pendatang di lahan yang bukan miliknya seperti bantaran kali, pinggir rel Kereta Api maupun di bawah Jaringan Listrik Tegangan Tinggi. Hal ini yang menimbulkan daerah – daerah kumuh baru terbentuk. Sejak lama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki instansi yang menangani daerah kumuh yang sudah dimulai sejak tahun 1963. Program ini dulunya dikenal dengan sebutan Kampoong Improvement Program (Program Perbaikkan Kampung) atau Proyek Muhammad Husni Thamrin (MHT) yang ditangani oleh Badan Pelaksana Pembangunan Proyek Muhammad Husni Thamrin (Bappem MHT). Dikarenakan fungsi dari badan ini memiliki kesamaan dengan Dinas Perumahan, maka dileburlah dua instansi ini berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1147 Tahun 1933. Sehingga tugas dan tanggung jawab Dinas Perumahan menjadi semakin
41
42 luas dalam melaksanakan penanganan pembangunan perumahan dan permukiman di wilayah DKI Jakarta. Saat ini Dinas Perumahan dan Gedung Pemda adalah salah satu unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perumahan, Permukiman, dan Gedung Pemerintah Daerah. DPGP mempunyai unit kerja pada setiap Kabupaten ataupun Kota Administrasi yang ada di wilayah DKI Jakarta yang disebut Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (SDPGP), secara teknis dan administrasi SDPGP bertanggung jawab kepada DPGP, tetapi secara operasional SDPGP bertanggung jawab juga kepada para Bupati ataupun Walikota setempat. Tugas pokok dari SDPGP adalah penataa, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian pembangunan perumahan, pemukiman dan gedung pemerintah daerah di wilayah Kabupaten ataupun Kota Administrasi. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SDPGP, untuk teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas, dan untuk operasionalnya disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Bupati ataupun Walikota wilayahnya masing-masing. 3.2 Struktur Organisasi
Gambar 3.1 Struktur Organisasi
43 3.2.1 Kepala Suku Dinas Tugas pokok dan fungsi Kepala Suku Dinas sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 139 Tahun 2009 adalah; 1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah; 2. Mengoordinasikan
pelaksanaan
tugas
Subbagian,
Seksi,
dan
Subkelompok Jabatan Fungsional; 3. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah; dan 4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (SDPGP). 3.2.2 Subbagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan administrasi. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 139 Tahun 2009 adalah;
44 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah; 2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; 3. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah; 4. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah; 5. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian; 6. Melaksanakan pengelolaan keuangan; 7. Melaksanakan pengelolaan barang; 8. Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan; 9. Memelihara dan merawat sarana dan prasarana kerja; 10. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban kantor; 11. Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah; 12. Melaksanakan publikasi kegiatan, upacara, dan pengaturan acara Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah; 13. Pengoordinasian penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas)Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
45 14.Penyiapan bahan laporan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha; dan 15.Melaporkan
dan
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan
tugas
Subbagian Tata Usaha. 3.2.3 Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Pemukiman Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Pemukiman merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (SDPGP) dalam pelaksanaan perencanaan teknis perumahan, dan permukiman pada Kabupaten ataupun Kota Administrasi. Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Suku Dinas. Tugas pokok dan fungsi Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Pemukiman sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 139 Tahun 2009 adalah; 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (SDPGP) sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (SDPGP) sesuai dengan lingkup tugasnya; 3. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perencanaan teknis perumahan dan pemukiman; 4. Menyusun kegiatan pembangunan perumahan dan pemukiman;
46 5. Merencanakan penataan kawasan perumahan dan pemukiman; 6. Melakukan survei lokasi pembangunan prasarana dan sarana pemukiman serta pembangunan perumahan; 7. Membuat perancangan bangunan prasarana dan sarana pemukiman serta pembangunan perumahan; 8. Melaksanakan pendataan perumahan dan pemukiman; 9. Melaksanakan bimbingan teknis pembangunan dan perbaikan perumahan dan pemukiman swadaya; 10. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (SDPGP) yang terkait dengan tugas seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Pemukiman; 11. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Pemukiman. 3.2.4 Seksi Perencanaan Perawatan Gedung Pemerintah Daerah Seksi Perencanaan Perawatan Gedung Pemerintah Daerah merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (SDPGP) dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dan perawatan gedung Pemerintah Daerah pada Kabupaten ataupun Kota Administrasi. Seksi Perencanaan Perawatan Gedung Pemerintah Daerahdipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsungkepada Kepala Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah.
47 Tugas pokok dan fungsi Seksi Perencanaan Perawatan Gedung Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 139 Tahun 2009 adalah; 1. Menyusunbahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah (SDPGP) sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah (SDPGP) sesuai dengan lingkup tugasnya; 3. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan perencanaan perawatan gedung Pemerintah Daerah; 4. Menyusun perancangan arsitektur, konstruksi mekanikal dan elektrik. Serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan perhitungan anggaran
biaya,
pembangunan,
perawatan,
pemeliharaan
dan
pengelolaan bangunan gedung Pemerintah Daerah; 5. Melakukan survei dalam rangka penyusunan program, perencanaan dan perhitungan biaya bangunan gedung Pemerintah Daerah yang alokasi anggarannya berada di lingkup Kabupaten ataupun Kota Administrasi; 6. Menyusun program perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung Pemerintah Daerah yang alokasi anggarannya berada di lingkup Kabupaten ataupun Kota Administrasi; 7. Melakukan
penelitian
kelayakan/kondisi
bangunan
gedung
Pemerintah Daerah lingkup Kabupaten ataupun Kota Administrasi;
48 8. Melaksanakan pembangunan bangunan gedung Pemerintah Daerah yang alokasi anggarannya berada di lingkup Kabupaten ataupun Kota Administrasi; 9. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah (SDPGP)yang terkait dengan tugas Seksi Perencanaan Perawatan Gedung Pemerintah Daerah; dan 10. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasSeksi Perencanaan Perawatan Gedung Pemerintah Daerah. 3.2.5 Seksi Pembangunan dan Pemukiman Seksi Pembangunan dan Pemukiman merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (SDPGP) dalam pelaksanaan pembangunan dan perbaikan lingkungan pemukiman pada Kabupaten ataupun Kota Administrasi. Seksi Pembangunan dan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Suku Dinas. Tugas pokok dan fungsi Seksi Pembangunan dan Pemukiman sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 139 Tahun 2009 adalah; 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah (SDPGP) sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah (SDPGP) sesuai dengan lingkup tugasnya;
49 3. Pelaksanaan koordinasi pembangunan dan perbaikan lingkungan pemukiman; 4. Pelaksanaan pembebasan lahan dalam pembangunan pemukiman; 5. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan lingkungan pemukiman serta pembangunan perumahan; 6. Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat
dalam
pembangunan
dan
perbaikan
lingkungan
pemukiman; 7. Menghimpun, mengelola, menyajikan data rumah kos, rumah kontrak dan rumah susun; 8. Menyiapkan keputusan izin rumah kos; 9. Pelaksanaan pengawasan dan penertiban terhadap rumah kos; 10.Melaksanakan pembinaan rumah kos, sewa dan Perhimpunan Penghunian Rumah Susun (PPRS); 11.Melakukan Sosialisasi peraturan perundangan perumahan dan pemukiman; 12.Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana serta perbaikan perumahan; 13.Mengkoordinasikan pengamanan lahan untuk rumah susun; 14.Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang terkait dengan tugas Seksi Pembanguan dan Pemukiman; dan 15.Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan dan Pemukiman.
50 3.2.6
Seksi
Pengendalian
Pembangunan
dan
Perawatan
Gedung
Pemerintah Daerah Seksi Pengendalian Pembangunan dan Perawatan Gedung Pemerintah Daerah merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah
Daerah
(SDPGP)
dalam
pelaksanaan
pengendalian
dan
pengawasan pembangunan dan perawatan gedung pemerintah daerah pada Kabupaten ataupun Kota Administrasi. Seksi Pengendalian Pembangunan dan Perawatan Gedung Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Suku Dinas. Tugas pokok dan fungsi Seksi Pengendalian Pembangunan dan Perawatan Gedung Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 139 Tahun 2009 adalah; 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (SDPGP) sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (SDPGP) sesuai dengan lingkup tugasnya; 3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengendalian pembangunan dan perawatan gedung Pemerintah Daerah; 4. Melakukan
bimbingan
teknis
pengawasan
pembangunan
dan
perawatan gedung Pemerintah Daerah dan yang dilakukan pihak ketiga;
51 5. Melakukan
pengawasan,
pemantauan/monitoring
pelaksanaan
pembangunan dan perawatan gedung Pemerintah Daerah; 6. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah (SDPGP) yang terkait dengan tugas Seksi Pengendalian Pembangunan dan Perawatan Gedung Pemerintah Daerah; dan 7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Pembangunan dan Perawatan Gedung Pemerintah Daerah. 3.2.7 Seksi Pengawasan Perumahan Seksi Pengawasan Perumahan merupakan Satuan Kerja lini Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (SDPGP) dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan perbaikan perumahan dan pemukiman pada Kabupaten ataupun Kota Administrasi. Seksi Pengawasan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Suku Dinas. Tugas pokok dan fungsi Bidang Perizinan, Penertiban dan Peran Serta Masyarakat sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 139 Tahun 2009 adalah; 1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (SDPGP) sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (SDPGP) sesuai dengan lingkup tugasnya;
52 3. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian pembangunan dan perbaikan perumahan dan pemukiman; 4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan perbaikan perumahan dan pemukiman; 5. Melakukan evaluasi dan monitoring pembangunan dan perbaikan perumahan dan pemukiman; 6. Melakukan pelaporan pembangunan dan perbaikan perumahan dan pemukiman; 7. Membantu pengawasan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat provinsi; 8. Menyiapkan bahan laporan Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah (SDPGP) yang terkait dengan tugas Seksi Pengawasan Perumahan; dan 9. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Perumahan. 3.2.8 Subkelompok Jabatan Fungsional Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah dapat mempunyai Jabatan Fungsional. Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah (SDPGP). Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Suku Dinas atau Unit Pelaksanaan Teknis yaitu ditetapkan oleh Kepala Dinas.
53 3.3 Permasalahan Berdasarkan analisis yang kami lakukan mengenai sistem yang sedang berjalan pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah JakartaPusat yang mempunyai tugas dalam pelaksanaan pengadaan lahan, pembangunan perumahan dan perawatan rumah susun.Permasalahan yang dihadapi oleh Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Jakarta Pusat adalah sebagai berikut: 1. Pengelolaan data yang ada tentang rumah susun yang berhubungan dengan fungsi dan tugas dari Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Jakarta Pusat masih dibuat dalam bentuk tabel-tabel yang berada dalam file Microsoft Excel. 2. Sistem Informasi yang ada pada Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Jakarta Pusatmasih berada di dalam bentuk tabel-tabel. 3. Sulitnya melakukan pemantauan mengenai sebaran rumah susun yang ada di Jakarta Pusat, karena tidak memiliki sistem informasi berupa data spasial dan nonspasial 3.4 Usulan Pemecahan Masalah Berdasarkan analisis permasalahan yang ada, penulis ingin memberikan beberapa pemecahan masalah sebagai berikut: a. Mengintegrasikan tabel informasi yang ada ke dalam bentuk database SIG. b. Membuat aplikasi Sistem Informasi Geografi yang menyajikan informasi tekstual dan spasial yang mampu untuk mengolah data spasial dan nonspasial tersebut. Aplikasi Sistem Informasi Geografi ini dapat menampilkan informasi letak geografis yang dibutuhkan oleh pengguna SIG untuk memudahkan pemantauan
54 sebaran rumah susun yang ada di wilayah Jakarta Pusat, karena data / informasi yang disajikan dalam bentuk spasial. 3.5 Perancangan Database SIG 3.5.1 Kamus Data Terdapat beberapa tabel yang diperlukan dalam membangun sistem informasi geografi tentang sebaran rumah susun yang ada di wilayah Jakarta Pusat. Tabel tersebut dijelaskan dalam kamus data yang ada seperti di bawah ini: 1. Tabel Rumah Susun Nama tabel
: rumah_susun
Deskripsi
: berisi data rumah susun di wilayah Jakarta Pusat
Primary key
: idRumahSusun Tabel 3.1 Tabel Rumah Susun
Nama Field
Tipe
Panjang
Keterangan
idRumahSusun
Int
8
Kode Rumah Susun, unik
namaRumahSusun
Char
100
Nama Rumah Susun
kelasRumahSusun
Char
50
Klasifikasi Rumah Susun
alamatRumahSusun
Varchar
150
Alamat Lengkap Rumah Susun
Telepon
Int
15
kepalaRumahSusun
Char
100
Nomor Telepon Rumah Susun, unik Nama KepalaRumah Susun
idKelurahan
Int
8
Kode Kelurahan
2. Tabel Kecamatan Nama tabel
: kecamatan
Deskripsi
: berisi data kecamatan di wilayah Jakarta Pusat
55 Primary key
: idKecamatan Tabel 3.2 Tabel Kecamatan
Nama Field
Tipe
Panjang
Keterangan
idKecamatan
Int
8
Kode kecamatan, unik
namaKecamatan
Char
100
Nama Kecamatan
namaCamat
Char
100
Nama Camat
alamatKantor
Varchar
150
Alamat Lengkap Kecamatan
Telepon
Int
15
Nomor Telepon Kecamatan, unik
3. Tabel Kelurahan Nama tabel
: kelurahan
Deskripsi
: berisi data kelurahan di wilayah Jakarta Pusat
Primary key
: idKelurahan Tabel 3.3 Tabel Kelurahan
Nama Field
Tipe
Panjang
Keterangan
idKelurahan
Int
8
Kode kelurahan, unik
namaKelurahan
Char
100
Nama Kelurahan
namaLurah
Char
100
Nama Lurah
alamatKantor
Varchar
150
Alamat Lengkap Kelurahan
Telepon
Int
15
Nomor Telepon Kelurahan, unik
4. Tabel Sekolah Nama Tabel
: sekolah
Deskripsi
: berisi data sekolahan di wilayah Jakarta Pusat
Primary key
: idSekolah
56 Tabel 3.4 Tabel Sekolah
Nama Field
Tipe
Panjang
Keterangan
idSekolah
Int
8
Kode sekolahan, unik
jenisSekolah
Char
50
Jenis Sekolah, SD, SMP, SMA
namaSekolah
Char
100
Nama Sekolah
kepalaSekolah
Char
100
Nama Kepala Sekolah
alamatSekolah
Varchar
150
Alamat Lengkap Sekolah
Telepon
Int
15
Nomor Telepon Sekolah, unik
5. Tabel Pasar Nama Tabel
: pasar
Deskripsi
: berisi data pasar di wilayah Jakarta Pusat
Primary Key
: idPasar Tabel 3.5 Tabel Transportasi
Nama Field
Tipe
Panjang
Keterangan
idPasar
Int
8
Kode Pasar, unik
namaPasar
Char
100
Nama Pasar
kepalaPasar
Char
100
Nama Kepala Kantor Pasar
alamatPasar
Varchar
150
Alamat Lengkap Pasar
Telepon
Int
15
Nomor Telepon KantorPasar, unik
6. Tabel Rumah Sakit Nama Tabel
: rumah_sakit
Deskripsi
: berisi data rumah sakit di wilayah Jakarta Pusat
Primary Key
: idRumahSakit
57 Tabel 3.6 Tabel Rumah Sakit
Nama Field
Tipe
Panjang
Keterangan
idRumahSakit
Int
8
Kode Rumah Sakit, unik
namaRumahSakit
Char
100
Nama Rumah Sakit
kepalaRumahSakit
Char
100
Nama Kepala Rumah Sakit
alamatRumahSakit
Varchar
150
Alamat Lengkap RS
telepon
Int
8
Nomor Telepon RS, unik
3.5.2 Entity Relationship Diagram (ERD) rumah_susun
pasar
kecamatan 1..1
idRumahSusun
PK
idPasar
PK
idKecamatan
PK
1..* FK
idKelurahan
namaKecamatan
namaRumahSusun
namaPasar
namaCamat
kelasRumahSusun
kepalaPasar
alamatKantor
alamatRumahSusun
alamatPasar
telepon
telepon
telepon
idKelurahan
FK
0..*
kepalaRumahSusun
sekolah 1..1 idSekolah
PK
rumah_sakit
kelurahan 1..1
idRumahSakit
PK
1..* FK
idKelurahan
1..1
1..*
FK
idKelurahan
idKelurahan
PK
jenisSekolah
1..1 FK
idKecamatan 1..*
namaRumahSakit
namaKelurahan
kepalaRumahSakit
namaLurah
alamatRumahSakit
alamatKantor
telepon
telepon
namaSekolah kepalaSekolah alamatSekolah telepon
Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram (ERD)
58 3.6 Perancangan Sistem Dalam merancang sistem informasi geografi yang baik, diperlukan beberapa sumber data yang lengkap, agar dapat memberikan hasil informasi yang tepat dan terbaru sesuai dengan keinginan pengguna. Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem informasi geografi pada rumah susun yang berada di wilayah kotamadya Jakepakarta Pusat. Rancangan yang dilakukan terdiri dari DFD, rancangan menu dan STD, rancangan layar dan pengkodean. 3.6.1 DFD DFD merepresentasikan suatu sistem, baik otomatis maupun manual melalui gambar yang berupa jaringan grafik. Dengan DFD, seorang analis sistem dapat memahami aliran data sebuah sistem. 3.6.1.1 Diagram Konteks
Suku Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintah Daerah Jakarta Pusat
Peta Wilayah Jakarta Pusat
Peta Wilayah Jakarta Pusat
Print Out Data Spasial
Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Print Out Data Atribut
Hasil Analisis Kebutuhan Analisis
Hasil Analisis Kebutuhan Analisis
Print Out Data Atribut
SIG Rusun
Print Out Data Spasial
User
Gambar 3.3 Diagram Konteks
59 3.6.1.2 Diagram Nol
Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Jakarta Pusat
Peta Wilayah Jakarta Pusat
1.0 Proses Ekstrak Wilayah Jakarta Pusat
Dinas Tata Ruang DKI Jakarta
Peta Wilayah Jakarta Pusat
Data Spasial Rumah Susun Kebutuhan Analisis Hasil Analisis Hasil Analisis Print Out Data Atribut
2.0 Proses SIG
Kebutuhan Analisis
Print Out Data Spasial
Data Atribut Rumah Susun
Print Out Data Spasial
3.0 Proses Data Atribut
Gambar 3.4 Diagram Nol
Print Out Data Atribut
User
60 3.6.2 Rancangan Menu dan STD
Memilih Halaman Awal
Menunggu Pilihan
Memilih Halaman Tentang Kami
Memilih Halaman Lihat Peta
Memilih Pencarian
Memilih Nama, dan Atau Lokasi Rumah Susun Ulangi Pencarian
Memilih Nama, dan Atau Lokasi Rumah Sakit Ulangi Pencarian
Memilih Nama, Jenis, Dan Atau Lokasi Sekolah Ulangi Pencarian
Gambar 3.5 Rancangan Menu
Memilih Nama, Dan Atau Lokasi Pasar Ulangi Pencarian
61
Halaman Awal
Menunggu Pilihan
Memilih Halaman Lihat Peta
Halaman Lihat Peta
Memilih Pencarian Rumah Susun
Halaman Cari Rumah Susun Memilih Nama, dan atau Lokasi Rumah Susun Ulangi Pencarian
Menampilkan Rumah Susun
Gambar 3.6 STD Menu Cari Rumah Susun
62
Halaman Awal
Menunggu Pilihan
Memilih Halaman Lihat Peta
Halaman Lihat Peta
Memilih Pencarian Rumah Sakit
Halaman Cari Rumah Sakit Memilih Nama, dan atau Lokasi Rumah Sakit Ulangi Pencarian
Menampilkan Rumah Sakit
Gambar 3.7 STD Menu Cari Rumah Sakit
63
Halaman Awal
Menunggu Pilihan
Memilih Halaman Lihat Peta
Halaman Lihat Peta
Memilih Pencarian Sekolah
Halaman Cari Sekolah Memilih Nama, Jenis dan atau Lokasi Sekolah Ulangi Pencarian
Menampilkan Sekolah
Gambar 3.8 STD Menu Cari Sekolah
64
Halaman Awal
Menunggu Pilihan
Memilih Halaman Lihat Peta
Halaman Lihat Peta
Memilih Pencarian Pasar
Halaman Cari Pasar Memilih Nama, dan atau Lokasi Pasar Ulangi Pencarian
Menampilkan Pasar
Gambar 3.9 STD Menu Cari Pasar
65
Halaman Awal
Menunggu Pilihan
Memilih Halaman Lihat Peta
Halaman Lihat Peta
Memilih Halaman Bantuan
Halaman Bantuan
Menampilkan Halaman Bantuan
Gambar 3.10 STD Menu Bantuan
66
Halaman Awal
Menunggu Pilihan
Memilih Halaman Tentang Kami
Halaman Tentang Kami
Gambar 3.11 STD Menu Tentang Kami
67
3.6.3 Rancangan Layar
Gambar 3.12 Rancangan Layar Beranda
68
Gambar 3.13 Rancangan Layar Legenda
69
Gambar 3.14 Rancangan Layar Identifikasi
70
Gambar 3.15 Rancangan Layar Bantuan
71
Gambar 3.16 Rancangan Layar Lihat Peta
72
Gambar 3.17 Rancangan Layar Tentang Kami
