BAB 21 PENINGKATAN KEMAMPUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

BAB 21 PENINGKATAN KEMAMPUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

A. KONDISI UMUM Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan upaya dalam memperkuat daya dukung iptek untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam mempercepat pencapaian tujuan negara, serta memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Tingkat kemampuan iptek diarahkan untuk mencapai kemampuan nasional dalam pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan iptek, yang dibutuhkan bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban, serta daya saing bangsa. Upaya peningkatan kemampuan iptek senantiasa dilandasi oleh nilai spiritual, moral dan etika yang didasarkan pada nilai luhur budaya bangsa. Pada tahun 2004, sesuai dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas), pembangunan iptek dilaksanakan melalui 4 program yaitu Program Penelitian, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Iptek; Program Peningkatan Kemandirian dan Keunggulan Iptek; Program Peningkatan Iptek Dunia Usaha; dan Program Diseminasi Informasi Teknologi. Sementara itu pada tahun 2005, program pembangunan iptek mengacu pada Rencana Pembangunan Nasional (Repenas) Transisi, sedangkan pada tahun 2006 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Program pembangunan iptek pada tahun 2005 dan 2006 dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Iptek; Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek; Program Penguatan Kelembagaan Iptek; dan Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. Sampai dengan tahun 2004, melalui Program Penelitian, Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Kemampuan Sumber Daya Iptek telah dilaksanakan berbagai riset unggulan dan tematis yang bersifat kompetitif yang meliputi Riset Unggulan Terpadu (RUT) yang telah menghasilkan sekitar 400 publikasi ilmiah, 50 paten dan 35 prototype produk; Riset Unggulan Terpadu Internasional (RUTI) yang bertujuan untuk memacu kerjasama riptek internasional dalam menghasilkan publikasi ilmiah internasional dan HKI, yang saat ini telah menghasilkan 27 penelitian bekerjasama dengan Negara Belanda, USA, Jepang, Australia, Jerman dan Singapore; Riset Unggulan Kemanusiaan dan Kemasyarakatan (RUKK) sebagai upaya untuk mendorong pengembangan ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan yang telah menghasilkan 70 kajian; Riset Unggulan Strategis Nasional (RUSNAS) yang telah berupaya menghasilkan berbagai produk pertanian dan perikanan unggulan, rancang bangun mesin khusus

500 cc, dan pengembangan industri kelapa sawit skala kecil 2-5 Ton TBS/jam. Selain kegiatan yang bersifat kompetitif diatas, dalam program ini juga telah dikembangkan kegiatan-kegiatan untuk memperkuat kapasitas lembaga dan sumber daya iptek serta kompetensi inti lembaga. Melalui program tersebut juga telah dilaksanakan penguatan sumber daya iptek antara lain penguatan kelembagaan pusat dan daerah serta kebijakan-kebijakan pendukungnya antara lain penguatan dan pemasyarakatan program HKI dan pembentukan Sentra HKI; penguatan infrastruktur lembaga litbang dan laboratorium uji dan kalibrasi; penyusunan kriteria akreditasi pranata penelitian dan pengembangan; diselesaikannya UU No. 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek). Dalam rangka keterpaduan kebijakan iptek nasional terus dikembangkan berbagai model pendekatan terpadu seperti Forum Perencanaan Pembangunan Iptek, pengembangan sistem informasi program riset, ilmu pengetahuan dan teknologi; peningkatan sinergi pelaksanaan progran riset unggulan; penyelarasan perencanaan program terintegrasi antara pusat, daerah, perguruan tinggi dan lembaga masyarakat; dan identifikasi penentuan prioritas program penelitian jangka panjang. Selain itu, untuk meningkatkan kemitraan dan jaringan kelembagaan iptek dengan dunia usaha dan masyarakat, dan untuk memperkuat proses technology chain dalam pembentukan keunggulan dan daya saing telah dikembangkan Dewan Riset Daerah (DRD) dan Balitbangda, reposisi Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), dan penyusunan informasi kapabilitas lembaga iptek untuk Agenda Riset Nasional. Selain itu dalam rangka kemandirian pelayanan teknologi telah dibentuk Forum Tekno Bisnis bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Melalui Program Peningkatan Kemandirian dan Keunggulan Iptek, pada tahun 2004 telah dilakukan berbagai kegiatan pengembangan dan rekayasa teknologi yang mencakup antara lain produksi prototype wahana dirgantara seperti roket dan satelit mikro; pengembangan padi tahan penggerek batang, penyakit blas dan toleran kekeringan; dikembangkan varietas unggul padi sawah yang diberi nama Woyla, Merauke, Winongo, Kahayan, Diah Suci, dan Rajabasa yang telah diuji coba di 20 propinsi; penelitian dan pemanfaatan sumberdaya hayati yang menghasilkan data dan informasi teknik bercocok tanam; penelitian bioteknologi pangan yang menghasilkan data dan informasi tentang enzim inulinase/isoamilase skala laboratorium; eksplorasi actinomycetes dan fungi yang menghasilkan 500 actomycetes dan 500 fungi. Dalam bidang energi telah dilaksanakan penelitian pengembangan sel surya dan fuel cell yang merupakan sel pembangkit listrik yang efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, dilakukan penelitian dan pengembangan pemanfaatan teknologi nuklir. Dalam bidang transportasi telah dilaksanakan litbang transportasi darat dan laut untuk meningkatkan pelayanan transportasi nasional. Sedangkan dalam bidang kesehatan telah dilaksanakan berbagai penelitian dan pengembangan antara lain eksplorasi mikroba endofitik guna pencarian obat baru termasuk anti ion-channel untuk pengobatan HIV, SARS dan II.21 - 2

sejenisnya; litbang obat anti kanker; dan litbang produk unggulan atsiri berbasis lada hitam untuk bahan obat. Sementara itu pencapaian Program Peningkatan Iptek Dunia Usaha sampai dengan tahun 2004 adalah telah dikembangkan sistem insentif yang mendorong swasta dalam mengaplikasikan teknologinya melalui model Insentif Asuransi Teknologi, penyediaan modal awal (Start-up Capital) yang telah menghasilkan 6 usaha baru UKMK berbasis teknologi, dan pengembangan Sistem Insentif Penguatan Teknologi dan Manajemen UKMK. Selain itu, melalui program ini telah dikembangkan Riset Unggulan Kemitraan (RUK) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknologi industri dan telah menghasilkan 3 industri baru dan 18 paten. Untuk mendorong pemanfaatan hasil-hasil penelitian telah dirintis pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi (technopreneurship) disamping penguatan bantuan teknis kepada UKMK untuk membentuk industri berbasis teknologi. Di samping itu, telah dihasilkan pengembangan dan sosialisasi berbagai program insentif untuk mendorong percepatan proses adopsi, inovasi dan difusi teknologi dikalangan industri, perguruan tinggi dan masyarakat, dan telah ditingkatkan kegiatan diseminasi teknologi ke daerah melalui program Iptekda dan kerjasama riset dengan perusahaan. Selain itu, dilanjutkan pengembangan dan penerapan energi baru dan terbarukan antara lain PLTS untuk daerah perdesaan/terpencil seperti NTT, penerapan energi angin di Kabupaten Bantul Yogyakarta, Penerapan teknologi PLTU Batubara skala kecil (7 MW). Selain energi listrik, juga dikembangkan bahan bakar alternative pengganti BBM untuk transportasi seperti pengembangan dan penerapan Bio-Fuel (Bio Diesel dan Bio Ethanol/Gasohol) yang sekarang dalam uji coba. Dalam bidang informasi, komunikasi dan telekomunikasi telah dikembangkan perpustakaan digital, pembangunan pemancar TV-UHF 35 Channel diperbatasan NTT dan Timor Leste. Sedangkan dalam bidang manajemen dan teknologi transportasi telah dikembangkan Mobil marmot LIPI (Marlip), Pesawat Permukaan (Wing In Surface Effec = WISE), dan system persinyalan kereta api. Adapun melalui pelaksanaan Program Diseminasi Informasi Iptek hingga tahun 2004, telah dihasilkan berbagai produk dan jasa antara lain pengembangan dan penerapan Software berbasis Bahasa Indonesia untuk memperluas akses masyarakat mendapat informasi sesuai kebutuhannya; pengembangan Warung Informasi Teknologi untuk pemberdayaan unit-unit dokumentasi, informasi dan perpustakaan di daerah guna mendukung pembangunan daerah yang dalam kurun waktu 2001–2004 telah berdiri 90 Warintek, dan lebih dari 1500 CD basis data yang telah disebar di berbagai daerah di Indonesia; penerapan Informasi Harian Zona Potensi Penangkapan Ikan untuk identifikasi dan pemetaan daerah potensi ikan untuk peningkatan produksi nelayan; aplikasi program Indonesia Go Open Source untuk memperkuat system informasi teknologi nasional serta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi global. Selain itu untuk memacu pengembangan industrial cluster dalam memacu peningkatan perekonomian daerah dikembangkan kegiatan Business Technology Center (BTC) yang II.21 - 3

diharapkan mampu mendiseminasikan hasil iptek di daerah dalam skala usaha yang memanfaatkan teknologi tepat guna, dan hingga saat ini telah berdiri 3 BTC yakni di Jakarta, Yogyakarat dan Batam. Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran Iptek kepada masyarakat luas telah dikembangkan Pusat Peragaan Iptek (PUSPA IPTEK) yang saat ini telah ada di Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Selain itu dikembangkan pula Peragaan Iptek Keliling dan Wisata Iptek yang bertujuan meningkatkan upaya pembudayaan iptek kepada generasi muda. Hasil-hasil yang diperkirakan akan dicapai dari pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Iptek dalam tahun 2005 adalah meningkatnya fokus dan mutu kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dasar, terapan, dan teknologi sesuai dengan kompetensi inti dan kebutuhan pengguna. Hasil-hasil kegiatan yang mendukung pencapaian program tersebut meliputi pelaksanaan penelitian dan pengembangan program prioritas di bidang pangan, energi dan manufaktur; penelitian dan pengembangan program tematis unggulan dan strategis dengan mekanisme kompetitif; pengembangan teknologi proses untuk mendukung peningkatan produksi; pengembangan riset dasar dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan; penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang pengukuran, standardisasi, pengujian dan mutu; penelitian untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum dan lain-lain; serta optimalisasi dan mobilisai potensi SDM iptek dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan. Dalam tahun 2005, pelaksanaan Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek diharapkan dapat lebih mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (litbang) Iptek oleh dunia usaha dan industri. Pelaksanaan program tersebut diperkirakan dapat meningkatkan dukungan penyediaan informasi teknologi kepada dunia usaha dan masyarakat, penyediaan jasa konsultasi dan asistensi teknis, pengembangan sistem komunikasi antara lembaga Iptek dan dunia usaha, pengembangan pola kemitraan lembaga litbang dan industri, pengembangan prasarana untuk mendukung standar mutu produk dunia usaha, dan pengembangan teknoentertainment. Pelaksanaan Program Penguatan Kelembagaan Iptek dalam tahun 2005 diharapkan dapat lebih mendorong upaya penguatan kapasitas dan peran lembaga Iptek dalam pembangunan nasional. Pencapaian hasil program tersebut dilaksanakan dengan memperkuat landasan dan arah serta prioritas pembangunan iptek dalam bentuk penyusunan rencana jangka menengah pembangunan iptek nasional, merumuskan konsep rasionalisasi kelembagaan iptek untuk optimalisasi peran fungsional dan profesional lembaga litbang, mengoptimalisasikan peran unit inkubator dan unit pelayanan teknis dalam fungsi intermediasi, meningkatkan sistem manajemen iptek terpadu, menyempurnakan sistem insentif dan sistem pembiayaan iptek, meningkatkan keterlibatan organisasi profesi ilmiah dalam perumusan kebijakan iptek, menyusun statistik iptek, merumuskan konsep kebijakan sinergisme bidang iptek, pendidikan dan industri, dan akreditasi pranata litbang. II.21 - 4

Sementara itu, hasil-hasil yang diperkirakan dapat dicapai dalam Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi adalah semakin fokusnya pola-pola insentif untuk mendorong peningkatan kapasitas teknologi di industri dan dunia usaha. Pencapaian tersebut didukung oleh meningkatnya kerjasama penelitian antara lembaga dengan industri, meningkatnya jumlah perusahaan yang berbasis teknologi dengan menerapkan program entrepreneurship dan program spin-off dan mekanismenya, berkembangnya sistem komunikasi antara lembaga Iptek dan dunia usaha. Selain itu, dalam tahun 2005 diharapkan dapat tumbuh kegiatan litbang di dunia usaha dengan dukungan pengembangan pola insentif dalam bentuk kemitraan lembaga litbang dan industri, sosialisasi standar mutu terhadap industri kecil dan menengah (IKM), asuransi teknologi, korporasi usaha berbasis produk litbang; dan promosi kegiatan riset di dunia usaha. Secara umum pembangunan iptek nasional dinilai masih belum optimal. Beberapa permasalahan pembangunan iptek yang masih akan dihadapi dalam tahun 2006 adalah masih rendahnya kualitas penelitian dasar dan terapan serta belum terciptanya kompetensi inti yang memadai dari pusat-pusat penelitian yang ada; belum sempurnanya sistem pengukuran dan jaminan mutu serta standardisasi produk untuk indutri yang berbasis iptek; rendahnya kapasitas penguasaan ilmu dan teknologi dibidang pengelolaan sumberdaya alam; dan masih belum optimalnya keterkaitan antara hasil riset kebijakan dan penyusunan kebijakan. Disamping itu masih belum optimal pula proses difusi teknologi dan kemitraan riset, serta belum meluasnya adopsi dan apresiasi terhadap urgensi iptek baik dipusat maupun di daerah. Permasalahan lainnya adalah kurang memadainya ketersediaan infrastruktur litbang iptek; masih lemahnya penguatan kelembagaan, regulasi, sistem insentif dan indikator kinerja; kurangnya pencatatan paten dan HKI; dan banyaknya tumpang tindih topik penelitian, inefisiensi pemanfaatan sumberdaya litbang yang ada, serta sulitnya mobilisasi pemanfaatan fasilitas litbang antar lembaga. Selain itu masih belum tersedia statistik iptek yang reguler dan komprehensif untuk mengukur kinerja pembangunan iptek nasional. Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut, maka tantangan pembangunan Iptek dalam tahun 2006 adalah: (1) merumuskan sinergisme kebijakan pembangunan iptek dengan sisi demand dan supply side nya; (2) menyempurnakan pola insentif dan pembiayaan litbang; (3) meningkatkan efektivitas mekanisme intermediasi untuk meningkatkan daya difusi hasil riset ke dalam kegiatan ekonomi; (4) mengembangkan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas lembaga litbang dan memperlancar transaksi hasil litbang; (5) mengembangkan instrumen analisis pencapaian teknologi dalam bentuk statistik iptek dan indikator Iptek; (6) meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya iptek; (7) meningkatkan dayaguna hasil-hasil penelitian di berbagai bidang pembangunan; (8) memperkuat kompetensi inti lembaga riset; dan (9) membentuk iklim yang kondusif bagi pengembangan sumberdaya litbang.

II.21 - 5

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Sasaran dari Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam tahun 2006 adalah: 1. Meningkatnya kemampuan dan produktifitas dalam penguasaan ilmu dasar, ilmu terapan, dan rekayasa teknologi menuju terbentuknya pusat-pusat unggulan iptek yang berbasis kompetensi inti; 2. Terwujudnya kesepahaman lintas pelaku terhadap status dan arah perkembangan mekanisme intermediasi iptek, tersedianya informasi teknologi yang mudah diakses untuk meningkatkan pemanfaatan hasil litbang oleh dunia usaha dan masyarakat, serta tumbuhnya jaringan kemitraan dalam kerangka sistem inovasi nasional; 3. Tersedianya inventarisasi sumber daya iptek dan konsep optimalisasi pemanfaatannya; 4. Meningkatnya upaya pengembangan dan pengelolaan hak atas kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional di segenap kalangan dan penerapannya di berbagai bidang kehidupan; dan 5. Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil iptek dalam negeri oleh masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Arah kebijakan dalam Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam tahun 2006 adalah untuk: 1. Melakukan penajaman program riptek pada bidang pangan dan pertanian, bidang energi, bidang manajemen dan teknologi transportasi, bidang teknologi pertahanan dan keamanan, bidang teknologi informasi, komunikasi dan telekomunikasi dan bidang kesehatan (bioteknologi); 2. Menyusun rencana induk penelitian, pengembangan dan rekayasa iptek yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat; 3. Mengembangkan jejaring kerja (net working) yang lebih baik antara lembaga iptek baik di pusat maupun di daerah; 4. Mempertajam sasaran dan efektifitas skema insentif dan penerapan iptek di daerah; 5. Meningkatkan apresiasi berbagai kalangan terhadap pentingnya peran strategis iptek; dan 6. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana laboratoria dan sumber daya iptek.

II.21 - 6

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006 No. 1.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM

Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006

Sasaran Program

Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain adalah: 1. Penelitian dan pengembangan riset dasar dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan; 2. Penelitian dan pengembangan bioteknologi dalam pertanian, peternakan, kesehatan; teknologi kelautan; energi baru dan terbarukan, termasuk nuklir; teknologi informasi; teknologi dirgantara dan antariksa; teknologi transportasi; teknologi pertahanan; teknologi air bersih; teknologi elektronika; sistem informasi spasial; mitigasi bencana; dan litbang bidang tematis lainnya; 3. Penelitian dan pengembangan di bidang pengukuran, standardisasi, pengujian dan mutu;

Kegiatan pokok meliputi: 1. Penelitian dan pengembangan riset dasar; pelaksanaan kegiatan riset unggulan; perumusan kebijakan dan roadmap berbagai bidang keilmuan 2. Penelitian dan pengembangan bioteknologi untuk beragam aplikasi; teknologi kelautan; teknologi energi baru dan terbarukan, antara lain Biofuel, PLTS, PLTU; teknologi informasi; teknologi dirgantara dan antariksa; teknologi transportasi; teknologi pertahanan; teknologi air bersih; teknologi elektronika; sistem informasi spasial; mitigasi bencana; penelitian geologi, pengkajian landas kontinen, litbang kedirgantaraan dan litbang bidang tematis lainnya; 3. Penelitian dan pengembangan di bidang pengukuran, standardisasi, pengujian dan mutu;

• Meningkatnya penguasaan ilmu dasar; ilmu terapan dan teknologi; • Semakin terfokusnya arah kegiatan riset tematis dalam kerangka pembentukan kompetensi inti; • Semakin terdayagunakannya informasi ilmiah dalam proses perumusan kebijakan; • Tersusunnya kodifikasi informasi TTG yang lengkap utk pengembangan produk unggulan lokal, • Semakin terintegrasinya pemanfaatan iptek untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; • Meningkatnya pemahaman dinamika ekosistem; • Meningkatnya kemampuan pengembangan dan penguasaan teknologi strategis. • Terwujudnya identifikasi arah kebijakan publik bidang tekno ekonomi dan industri yang komprehensif, sinergis dan lintas sektoral

II.21 - 7

Instansi Pelaksana Dep. Dalam Negeri, Dep. Luar Negeri, Dep. Hukum & HAM, Dep. Energi & Sumber Daya Mineral, Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Kehutanan, Dep. Kelautan & Perikanan, Dep. Pekerjaan Umum, Dep. Perdagangan, Kementerian Negara Riset & Teknologi, Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Koordinasi Survei & Pemetaan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional, Arsip Nasional

Pagu Sementara (Juta Rupiah) 816.896,4

No.



4. Pengembangan iptek tepat guna bagi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;

4. Peningkatan pemanfaatan iptek tepat guna di daerah perbatasan, daerah terpencil, perdesaan, dan lokasi unggulan; diseminasi tata kelola dan inovasi, penerapan TTG didaerah perbatasan. 5. Penelitian dan pengembangan untuk perbaikan pengelolaan sumberdaya hayati dan non hayati, serta pemahaman terhadap fenomena alam dan ekosistem; penyusunan roadmap bidang prioritas.

5. Penelitian dan pengembangan untuk peningkatan pemahaman terhadap fenomena alam, karakteristik ekosistem daratan dan perairan serta keragaman sumberdaya alam baik sumberdaya hayati maupun non-hayati, di darat dan di laut; 6. Penelitian dan pengembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum dan lain-lain sebagai masukan ilmiah dalam penyusunan kebijakan pemerintah (policy linked science). 2.

Sasaran Program

Instansi Pelaksana

Pagu Sementara (Juta Rupiah)

6. Penelitian dan pengembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum dan lain-lain sebagai masukan ilmiah dalam penyusunan kebijakan pemerintah; perumusan kebijakan ekonomi industri; pengembangan budaya iptek

Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek

Program Difusi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain adalah: 1. Diseminasi hasil litbang ke dunia usaha, industri dan

Kegiatan pokok meliputi: 1. Perbaikan mekanisme penyediaan dan sosialisasi informasi hasil

• Semakin meluasnya proses diseminasi hasil litbang serta pemanfaatannya oleh dunia usaha, industri, dan masyarakat; • Semakin membaiknya iklim komunikasi dan kemitraan riset antar berbagai komponen

II.21 - 8

Kementerian Negara Riset & Teknologi, Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga

103.516,9


No.

2.

3.

4.

5.

6.

masyarakat melalui penyediaan informasi iptek dan komersialisasi teknologi; Penyediaan jasa konsultasi dan asistensi teknis antara lain melalui pengembangan liaison officer untuk membantu kebutuhan solusi teknologi bagi industri dan pemerintah daerah; Pengembangan sistem komunikasi, koordinasi dan pola kemitraan antar kelembagaan iptek (lembaga litbang, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga pendukung) baik di dalam maupun luar negeri; Peningkatan partisipasi pemerintah daerah dan pengembangan pola kemitraan iptek antara pusat dan daerah, serta antar daerah; Pengembangan prasarana untuk mendukung penerapan standar dan penilaian kesesuaian atas mutu produk pelaku usaha; Peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat dalam

Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006 litbang kepada masyarakat dan dunia usaha, melalui Warintek, Ipteknet e Gov dan BTC 2. Penyediaan jasa konsultasi dan bantuan teknis bagi industri dan pemerintah daerah antara lain melalui pengembangan liaison officer; pertukaran tenaga ahli dan magang 3. Peningkatan efektivitas sistem komunikasi, koordinasi dan pola kemitraan antar kelembagaan iptek baik di dalam maupun di luar negeri;

Sasaran Program

•

• •

•

pemangku kepentingan (stakeholder) iptek Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap peran iptek dalam pembangunan nasional dan pemberdayaan masyarakat Berkembangnya aplikasi iptek Meningkatnya peran UKMK dalam pemanfaatan iptek, khususnya dalam industri manufaktur dan agroindustri Terwujudnya pusat-pusat Warintek dan Bussiness Technology Center (BTC) di beberapa wilayah.

4. Peningkatan jumlah pelaksanaan kerjasama kegiatan iptek yang melibatkan peran pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah.

5. Peningkatan prasarana untuk mendukung penerapan standarisasi mutu produk dan layanan masyarakat, perlindungan HKI dan akreditasi pranata litbang, 6. Peningkatan apresiasi, kreativitas dan peran serta masyarakat dalam

II.21 - 9

Instansi Pelaksana Penerbangan & Antariksa Nasional, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Koordinasi Survei & Pemetaan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Standardisasi Nasional


No.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM pembudayaan iptek, antara lain melalui pengembangan techno-education; technoexhibition; technoentertainment; dan technopreneurship serta pengembangan inovasi dan kreativitas iptek masyarakat. 7. Pengembangan dan pemanfaatan iptek berbasis kearifan tradisional (traditional knowledge) serta sumberdaya lokal; 8. Pemanfaatan peta dan informasi spasial untuk penetapan batas antar negara dan antar daerah.

3.

Program Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain adalah : 1. Revitalisasi dan optimalisasi kelembagaan iptek termasuk akreditasi pranata litbang; 2. Pengembangan pusat-pusat iptek (science center) di pusat dan daerah, dan aktualisasi peran unit inkubator dan unit


Sasaran Program

Instansi Pelaksana


pembudayaan iptek melalui pengenalan iptek di bangku sekolah, dan pengembangan berbagai media peragaan iptek bagi masyarakat, serta pemberian penghargaan bagi para periset berprestasi

7. Peningkatan penghargaan terhadap pemanfaatan iptek berbasis kearifan tradisional serta sumberdaya lokal;

8. Pendayagunaan peta dan penyebaran informasi spasial untuk penetapan batas antar negara dan antar daerah dan untuk beragam keperluan. Program Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kegiatan pokok antara lain meliputi: 1. Peningkatan jumlah akreditasi pranata litbang 2. Pengembangan pusat-pusat iptek (science center) di pusat dan daerah; aktualisasi peran unit inkubator dan unit pelayanan teknis; serta

• Meningkatnya fasilitas riset di pusat dan daerah; • Menguatnya kelembagaan iptek di daerah; • Terbentuknya pranata regulasi dan insentif kegiatan iptek yang semakin baik, • Terlaksananya survei statistik iptek nasional secara menyeluruh • Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga peneliti yang professional; • Semakin kuatnya kelembagaan riset

II.21 - 10

Kementerian Negara Riset & Teknologi, Dep. Tenaga Kerja & Transmigrasi, Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional, Badan Tenaga Nuklir

216.131,0


No.

3.

4.

5.

6.

7.

pelayanan teknis dalam fungsi intermediasi; Optimalisasi kinerja Dewan Riset Daerah (DRD) dalam penentuan produk unggulan daerah dan perumusan kebijakan pengembangan iptek daerah; Pengembangan dan penerapan fungsi pengawasan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi beresiko tinggi termasuk tenaga nuklir melalui pembinaan pengguna, pelayanan masyarakat, penegakan hukum, pencegahan kecelakaan maupun kesiapsiagaan nuklir; Peningkatan sistem manajemen iptek terpadu, termasuk penyempurnaan peraturan yang mendukung komersialisasi hasil litbang, pengelolaan hak atas kekayaan intelektual (HKI), standar mutu, keamanan produksi, dan lingkungan; Penyempurnaan sistem insentif dan pola pembiayaan iptek; Peningkatan keterlibatan

Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006 pengembangan lab forensik 3. Pemantapan kelembagaan Dewan Riset Daerah (DRD) dan Balitbangda;

Sasaran Program

Instansi Pelaksana

berteknologi tinggi • Meningkatnya jumlah HKI • Terwujudnya lab rujukan untuk test forensik DNA, pusat peraga iptek dan inkubator teknologi yang kredibel • Teridentifikasinya dinamika kompetansi SDM Iptek

Nasional, Badan Koordinasi Survei & Pemetaan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Perpustakaan Nasional

4. Penguatan kelembagaan dan fungsi pengawasan untuk kegiatan riset dan penerapan teknologi berisiko tinggi termasuk nuklir dan bioteknologi melalui peningkatan pembinaan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mengurangi dampak negatif penggunaan teknologi.

5. Penyempurnaan peraturan yang mendukung komersialisasi hasil litbang, peningkatan manajemen pengelolaan HKI, standar mutu, keamanan produksi, dan lingkungan; penyempurnaan kebijakan pengembangan organisasi profesi iptek, pemantapan etika keilmuan dan kebebasan akademis. 6. Mempertajam fokus dan perbaikan skema sistem insentif 7. Peningkatan keterlibatan organisasi

II.21 - 11


No.



Sasaran Program

Instansi Pelaksana

• Meningkatnya pemanfaatan iptek pada sistem produksi di UKMK, dunia usaha dan industri; • Meningkatnya peran UKMK; • Meningkatnya pemanfaatan infrastruktur MSTQ untuk perbaikan sistem produksi; • Meningkatnya sinergi antar berbagai komponen sistem inovasi. • Tersusunnya pranata regulasi sistem insentif untuk penerapan teknologi di UKMK • Meningkatnya kapasitas dan kompetensi dalam audit teknologi • Meningkatnya proses intermediasi teknologi yang semakin efektif

Kementerian Negara Riset & Teknologi, Dep. Energi & Sumber Daya Mineral, Dep. Pekerjaan Umum, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Penerbangan & Antariksa Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian & Penerapan Teknologi, Badan Standardisasi Nasional,


profesi ilmiah, perguruan tinggi serta organisasi profesi ilmiah, masyarakat dalam perumusan perguruan tinggi serta kebijakan dan pelaksanaan program masyarakat dalam iptek; memperkuat landasan etika dalam perumusan kebijakan iptek; 8. Penyusunan indikator dan statistik 8. Penyusunan indikator dan iptek nasional; statistik iptek nasional; 9. Peningkatan kuantitas dan kualitas, 9. Peningkatan kuantitas dan serta optimalisasi dan mobilisasi kualitas, serta optimalisasi dan potensi SDM iptek mobilisasi potensi SDM iptek melalui kerjasama nasional maupun internasional 4.

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah: 1. Percepatan proses transformasi industri yang berbasis sumber daya lokal dan padat teknologi; 2. Pengembangan dukungan pranata regulasi dan kebijakan yang kondusif dalam bentuk insentif pajak, asuransi teknologi bagi usaha kecil, menengah, dan koperasi; 3. Pengembangan lembaga

Kegiatan pokok antara lain meliputi: 1. Penguatan unsur pendukung industri berbasis sumberdaya lokal dan padat teknologi; 2. Penyusunan rancangan peraturan yang mendukung pengembangan UKMK yang berbasis teknologi.

3. Peningkatan kerjasama lintas

II.21 - 12

150.444,2


No.

4.

5. 6.

7.

keuangan modal ventura dan start-up capital, serta membuat aturan kontrak riset yang kompatibel; Pengembangan technopreneur, antara lain melalui usaha baru berbasis hasil litbang dengan wadah inkubator-teknologi; Pembinaan dan pelaksanaan audit/assessment teknologi; Peningkatan peran pranata metrologi dan pengujian untuk perumusan pengembangan dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI); Peningkatan kemampuan industri kecil menengah dan koperasi yang berbasis teknologi melalui pemanfaatan jaringan sistem informasi teknologi dan asistensi teknis, pelatihan kerja, mendorong kemitraannya dengan industri besar, dan mengembangkan berbagai sistem insentif.


Sasaran Program

institusi terkait dengan pengembangan modal ventura untuk UKMK yang berbasis teknologi; 4. Memperkuat inkubator teknologi untuk mengembangkan para penemu menjadi technopreneur, dan pengembangan model kelembagaan intermediasi lainnya. 5. Peningkatan kapasitas pelaksana audit teknologi 6. Pengembangan kapasitas pranata metrology dan pengujian mutu dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI);

7. Peningkatan kemampuan industri kecil, menengah dan koperasi yang berbasis teknologi.

II.21 - 13

Instansi Pelaksana


BAB 21 PENINGKATAN KEMAMPUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Recommend Documents