BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
2.1. Tinjauan Pustaka Beberapa penelitian terdahulu yang telah mengaplikasi konsep Manajemen Risiko dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) antara lain :
Heru Bawono dan Alwafi Pujirahardjo (2013) menyebutkan bahwa berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diperoleh perbandingan risiko dapat mengefisiensikan biaya pada kontrak Unit Price lebih tinggi dibandingkan dengan kontrak Lumspum dengan perbandingan 81,36% : 18,64%. Risiko efisien waktu daripada Lumpsum dengan perbandingan 60,79% : 39,21%. Sedangkan kualitas yang dihasilkan antar kedua jenis kontrak memiliki bobot prioritas yang hampir sama antara Unit Price dan Lumpsum 56,33% : 43,57 %. Jadi, Kontraktor yang menggunakan kontrak Unit Price lebih efisien terhadap biaya, waktu dan mutu daripada kontraktor dengan kontrak Lumpsum. Fhuji Thursina Efrijal (2014) menyebutkan urutan skala prioritas dari hasil penilaian risiko biaya kontrak Lumpsum dan kontrak Unit Price dengan metode AHP, studi kasus pada kontraktor di Kabupaten Tanah Datar pada kontrak Lumpsum didapatkan hasil yaitu perbedaan kondisi site lapangan dengan yang tercantum dalam kontrak mempunyai bobot sebesar 0,1829 atau sebesar 18,29%, sedangkan pada kontrak Unit Price didapatkan hasil pengadaan pekerjaan tambah kurang ( Changer Order ) dengan nilai bobot sebesar 0,1608 atau 16,08 %. I Gusti Ngurah Oka Saputra dan Anak Agung Wiranatha (2009) menyebutkan bahwa analisa perbandingan risiko biaya kontrak Lumpsum dengan kontrak Unit Price dengan metode AHP, studi kasus pada kontraktor di Kota Denpasar didapatkan data kuisioner bahwa 85 % responden menyatakan proyek dengan sistem Unit Price lebih menguntungkan dari sisi tingkat risiko dibandingkan
5
6
dengan kontrak Lumpsum. Hasil analisis dengan metode AHP diperoleh bahwa perbandingan risiko dari aspek biaya pada kontrak Lumpsum berisiko lebih tinggi dibandingkan dengan kontrak Unit Price dengan perbandingan 81,7% : 18,3%. Agnieszka Dziadosza, Andrzej Tomczykb, Oleg Kaplińskic (2015) Risiko waktu dapat dijadikan contoh jenis risiko terjadi di hampir semua kontrak. Namun, ukuran risiko ini adalah kecil (0,3%). Itulah sebabnya mengapa sangat penting untuk mengkategorikan faktor menjadi kelompok menurut kemungkinan terjadinya risiko, dan jumlah kerusakan. Analisis regresi menunjukkan hubungan, walaupun hanya pada tingkat sekitar 30% - antara jenis struktur dan waktu pelaksanaan. Semakin baik organisasi dan manajemen risiko yang lebih efektif adalah, karena ukuran risiko nyata pada kisaran [4%, 6%]. Prosedur yang sistematis pasti akan memfasilitasi lebih akurat risiko kontrak perkiraan berkaitan dengan faktor acak. Alfredo
Serpella*,
Ximena
Ferradab,
Rodolfo
Howarda
(2015)
untuk
meningkatkan manajemen risiko yang diterapkan dalam manajemen pengadaan dengan membantu perusahaan untuk menilai status MR (Manajemen Risiko) mereka dan kemudian, untuk memperbaiki situasi yang ada dengan menerapkan rekomendasi yang diberikan oleh sistem atau oleh para ahli. Sistem seperti ini membuat MR transparan dan menawarkan pemahaman tentang faktor MR utama yang harus ditangani oleh pengambil keputusan di daerah ini P. Lee et al (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa host utama 'kekhawatiran pada proyek-proyek EPC terkait dengan "payback period yang lama", "khawatir tentang kompleksitas" dan "khawatir tentang tabungan Perusahaan Jasa Energi (ESCO) tidak tercapai, menyebabkan masalah dengan pembiayaan pihak ketiga". I Gusti Ngurah Oka Suputra, Ariany Frederika, dan Putu Sukma Wahyuni (2008) Berdasarkan hasil analisis dengan Metode Decision Tree maka perbandingan risiko berdasarkan jenis kontrak yang berkaitan dengan aspek biaya sebagai faktor penyebab terjadinya pembengkakan biaya diperoleh bahwa proyek dengan kontrak lumpsum akan lebih tinggi risikonya menderita kerugian dibandingkan dengan kontrak unit price. Ini dapat dilihat dari nilai penyesalan atau nilai peluang untuk
7
mengalami kerugian Kontrak Lumpsum yang lebih besar dibandingkan dengan Kontrak Unit Price yaitu 80,079 % : 59,924 %. Dengan kata lain maka Kontrak Lumpsum lebih berisiko dibandingkan dengan Kontrak Unit Price.
2.2. Landasan Teori 2.2.1. Risiko Risiko merupakan variasi dalam hal-hal yang mungkin terjadi secara alami di dalam suatu situasi (Fisk, 1997). Risiko adalah ancaman terhadap kehidupan, properti atau keuntungan finansial akibat bahaya yang terjadi (Duffield & Trigunarsyah, 1999). Secara umum risiko dikaitkan dengan kemungkinan (probabilitas) terjadinnya peristiwa diluar yang diharapkan (Soeharto,1997). Jadi risiko adalah variasi dalam hal-hal yang mungkin terjadi secara alami atau kemungkinan terjadinya peristiwa di luar yang diharapkan yang merupakan ancaman terhadap properti dan keuntungan finansial akibat bahaya yang terjadi. Secara umum risiko dapat diklasifikasikan menurut berbagai sudut pandang yang tergantung dari kebutuhan dalam penanganannya (Rahayu, 2001): 1. Risiko murni dan risiko spekulatif (pure risk and speculative risk) Dimana risiko murni dianggap sebagai suatu ketidakpastian yang dikaitkan dengan adanya suatu outcome yaitu kerugian. Contoh risiko murni kecelakaan kerja di proyek. Karena itu risiko murni dikenal dengan nama risiko statis. Risiko spekulatif mengandung dua keluaran yaitu kerugian (loss) dan keuntungan (gain). Risiko spekulatif dikenal sebagai risiko dinamis. Contoh risiko spekulatif pada perusahaan asuransi jika risiko yang dijamin terjadi maka pihak asuransi akan mengalami kerugian karena harus menanggung uang pertanggungan sebesar nilai kerugian yang terjadi tetapi bila risiko yang dijamin tidak terjadi maka perusahaan akan memperoleh keuntungan. 2. Risiko terhadap benda dan manusia, dimana risiko terhadap benda adalah risiko yang menimpa benda seperti rumah terbakar sedangkan risiko
8
terhadap manusia adalah risiko yang menimpa manusia seperti risiko kematian dsb. 3. Risiko fundamental dan risiko khusus (fundamental risk and particular risk). Risiko fundamental adalah risiko yang kemungkinannya dapat timbul pada hampir sebagian besar anggota masyarakat dan tidak dapat disalahkan pada seseorang atau beberapa orang sebagai penyebabnya, contoh risiko fundamental : bencana alam, peperangan. Risiko khusus adalah risiko yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang mandiri dimana sifat dari risiko ini adalah tidak selalu bersifat bencana , bisa dikendalikan atau umumnya dapat diasuransikan. Contoh risiko khusus : jatuhnya kapal terbang, kecelakaan dsb. 2.2.2. Jenis Risiko Risiko-risiko yang terdapat pada proyek konstruksi sangat banyak , namun tidak semua risiko tersebut perlu diprediksi dan diperhatikan untuk memulai suatu proyek karena hal itu akan memakan waktu yang lama. Oleh karena itu pihak-pihak di dalam proyek konstruksi perlu untuk memberi prioritas pada risiko yang penting yang akan memberikan pengaruh terhadap keuntungan proyek. Risiko tersebut adalah (Wideman, 1992): a. External, tidak dapat diprediksi (tidak dapat dikontrol): 1) Perubahan peraturan perundang- undangan 2) Bencana alam : badai, banjir, gempa bumi 3) Akibat kejadian pengrusakan dan sabotase 4) Pengaruh lingkungan dan sosial, sebagai akibat dari proyek 5) Kegagalan penyelesaian proyek
b. External, dapat diprediksi (tetapi tidak dapat dikontrol): 1) Risiko pasar 2) Operasional (setelah proyek selesai) 3) Pengaruh lingkungan 4) Pengaruh sosial 5) Perubahan mata uang
9
6) Inflasi 7) Pajak
c. Internal, non-teknik (tetapi umumnya dapat dikontrol): 1) Manajemen 2) Jadwal yang terlambat 3) Pertambahan biaya 4) Cash flow 5) Potensi kehilangan atas manfaat dan keuntungan
d. Teknik (dapat dikontrol): 1) Perubahan teknologi 2) Risiko-risiko spesifikasi atas teknologi proyek 3) Desain
e. Hukum, timbulnya kesulitan akibat dari : 1) Lisensi 2) Hak paten 3) Gugatan dari luar 4) Gugatan dari dalam
Menurut Flanagan & Norman (1993), risiko-risiko dalam proyek konstruksi adalah : a. Penyelesaian yang gagal sesuai desain yang ditentukan/penetapan waktu konstruksi. b. Kegagalan untuk memperoleh gambar perencanaan, detail perencanaan/izin dengan waktu yang tersedia. c. Kondisi tanah yang tak terduga d. Cuaca yang sangat buruk. e. Pemogokan tenaga kerja. f. Kenaikan harga yang tidak terduga untuk tenaga kerja dan bahan. g. Kecelakaan yang terjadi dilokasi yang menyebabkan luka.
10
h. Kerusakan yang terjadi pada struktur akibat cara kerja yang jelek. i. Kejadian tidak terduga (banjir, gempa bumi, dan lain–lain) j. Klaim dari kontraktor akibat kehilangan dan biaya akibat keterlambatan produksi karena detail desain oleh tim desain. k. Kegagalan dalam penyelesaian proyek dengan budget yang telah ditetapkan
Sumber–sumber risiko (Flanagan & Norman, 1993) : a. Timbulnya inflasi, b. Kondisi tanah yang tidak terduga, c. Keterlambatan material, d. Detail desain yang salah, seperti ukuran yang salah dari gambar yang dibuat oleh arsitek, e. Kontraktor utama tidak mampu membayar/bangkrut, f. Tidak ada koordinasi
2.2.3 Manajemen Risiko Manajemen Risiko merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap risiko yaitu dengan memahami, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko suatu proyek. Kemudian mempertimbangkan apa yang akan dilakukan terhadap dampak yang ditimbulkan dan kemungkinan pengalihan risiko kepada pihak lain atau mengurangi risiko yang terjadi. Manajemen Risiko adalah semua rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan risiko yaitu perencanaan (planning), penilaian (assesment), penanganan (handling) dan pemantauan (monitoring) risiko (Kerzner, 2001) Dalam dunia nyata selalu terjadi perubahan yang sifatnya dinamis, sehingga selalu terdapat ketidakpastian. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian, dan risiko akan menimbulkan konsekuensi tidak menguntungkan. Jika risiko tersebut menimpa suatu proyek, maka proyek tersebut bisa mengalami kerugian yang signifikan.
Dalam beberapa situasi, risiko tersebut bisa mengakibatkan
terbengkalainya proyek tersebut. Karena itu risiko penting untuk dikelola. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko sehingga proyek tersebut
11
dapat bertahan, atau barangkali mengoptimalkan risiko. (Hanafi, 2006)
Manajemen risiko proyek mencakup proses melakukan perencanaan manajemen risiko,
identifikasi,
analisa,
perencanaan respon, dan pemantauan dan
pengendalian proyek. Tujuan manajemen risiko proyek adalah untuk meningkatkan kemungkinan dan dampak dari kegiatan positif dan mengurangi kemungkinan dan dampak dari sesuatu yang merugikan dalam proyek tersebut. (PMBOK,2008). Dengan demikian melalui manajemen risiko akan diketahui metode yang tepat untuk menghindari/mengurangi besarnya kerugian yang diderita akibat risiko. Secara langsung manajemen risiko yang baik dapat menghindari semaksimal mungkin dari biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan akibat terjadinya suatu peristiwa yang merugikan dan menunjang peningkatan keuntungan usaha. (Soemarno, 2007)
2.2.3.1 Diagram Manajemen Risiko a.
Menurut Flanagan (dalam Kristinayanti, 2005), kerangka dasar langkah langkah untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap risiko adalah : Identifikasi Risiko Klasifikasi Risiko
Analisis Risiko Perlakuan Risiko Respons Risiko
(Sumber : Flanagan et al., 1993 (dalam Kristinayanti, 2005) Gambar 2.1 Kerangka Umum Manajemen Resiko Penetapan
level
resiko
(Asiyanto,
2005),
dianalisis
melalui
penilaian
terhadap dua aspek, yaitu : kemungkinan terjadinya resiko, yang diukur dari
12
frekuensi kemungkinan kejadiannya, dan pengaruh dari terjadi resiko, yang diukur dari dampak akibatnya. Dari gabungan dua aspek tersebut maka akan dapat ditetapkan level tiap resiko yang bersangkutan, yaitu gabungan antara tingkat probabilitasnya dan tingkat pengaruhnya akan menentukan pada level apa resiko tersebut berada. Level resiko itu sendiri dibagi menjadi empat golongan, yaitu : High (H), Significant (S), Medium (M) dan Low (L) Dengan matriks dapat digambarkan
tingkat
level
resiko,
seperti
pada
Tabel
2.1
berikut
:
Tabel 2.1 Matriks Risiko
Sumber : Asiyanto (2005)
2.2.4
Pengukuran Potensi Risiko
Risiko suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya lahan ditandai oleh faktorfaktor : a. Peristiwa risiko (menunjukkan dampak negatif yang dapat terjadi pada proyek) b. Probabilitas terjadinya risiko (atau frekuensi) c. Keparahan (severity) dampak negatif/impact/konsekuensi negatif dari risiko yang akan terjadi Menurut Williams (1993), sebuah pendekatan yang dikembangkan menggunakan dua kriteria yang penting untuk mengukur risiko, yaitu : a. Kemungkinan (Probability), adalah kemungkinan (Probability) dari suatu kejadian yang tidak diinginkan. b. Dampak (Impact), adalah tingkat pengaruh atau ukuran dampak (Impact) pada aktivitas lain, jika peristiwa yang tidak diinginkan terjadi. Untuk mengukur risiko, menggunakan rumus :
13
R = AHP* P * I Dimana : R
= Tingkat risiko
AHP = Analytic Hierarchy Process P
= Kemungkinan (Probability) risiko yang terjadi
I
= Tingkat dampak (Impact) risiko yang terjadi
Risiko yang potensial adalah risiko yang perlu diperhatikan karena memiliki probabilitas terjadi yang tinggi dan memiliki konsekuensi negatif yang besar dan terjadinya risiko ditandai dengan adanya error pada estimasi waktu, estimasi biaya, atau teknologi desain (Soemarno, 2007)
2.2.5
Kontrak
2.2.5.1 Pengertian Kontrak Kontrak merupakan kesepakatan antara pihak pengguna jasa dan pihak penyedia jasa untuk melakukan transaksi berupa kesanggupan antara pihak penyedia jasa untuk melakukan sesuatu bagi pihak pengguna jasa, dengan sejumlah uang sebagai imbalan yang terbentuk dari hasil negosiasi dan perundingan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini kontrak harus memiliki dua aspek utama yaitu saling menyetujui dan ada penawaran serta penerimaan (Sutadi, 2004). Kontrak kerja konstruksi adalah juga kontrak bisinis yang merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis dimana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya terdapat tindakan-tindakan yang bermuatan bisnis. Sedangkan yang dimaksud bisnis adalah tindakan yang mempunyai aspek komersial. Dengan demikian kontrak kerja konstruksi yang juga merupakan kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua atau lebih pihak yang mempunyai nilai komersial. UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi dijelaskan bahwa kontrak kerja konstruksi merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
14
2.2.5.2 Syarat, Aspek, dan Asas Kontrak 2.2.5.2.1
Syarat Dalam kontrak kerja konstruksi pada umumnya merupakan kontrak bersyarat yang meliputi: a. Syarat validitas, merupakan syarat berlakunya satu perikatan b. Syarat waktu, merupakan syarat yang membatasi berlakunya kontrak tersebut. Hal ini berkaitan dengan sifat proyek yang memiliki batasan waktu dalam pengerjaannya. c. Syarat Kelengkapan, merupakan syarat yang harus dilengkapi oleh satu atau kedua pihak sebagai prasyarat berlakunya perikatan bersyarat tersebut. Kelengkapan yang dimaksud dalam kontrak kerja konstruksi, diantaranya kelengkapan desain, kelengkapan gambaran dan kelengkapan jaminan.
2.2.5.2.2
Aspek Aspek-aspek kontrak adalah teknik, keuangan dan perpajakan, serta aspek hukum. a. Aspek teknik antara lain terdiri atas: 1. Syarat-syarat umum kontrak (General Condition of Contract) 2. Lampiran-lampiran (Appendix) 3. Syarat-syarat Khusus Kontrak (Special Condition of contract / Conditions of Contract – Particular) 4. Spesifikasi Teknis (Technical Spesification) 5. Gambar-gambar Kontrak (Contract Drawing) b. Aspek Keuangan / Perbankan terdiri atas: 1. Nilai kontrak (Contract Amount) / Harga Borongan 2. Cara Pembayaran (Method of Payment) 3. Jaminan (Guarantee / Bonds) c. Aspek yang terkait dengan Perpajakan adalah: 1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2. Pajak Penghasilan (PPh) d. Aspek Perasuransian, Sosial Ekonomi dan Administrasi antara lain:
15
1. CAR dan TPL 2. ASKES 3. Keharusan penggunaan Tenaga kerja lokal, lokasi perolehan material dan dampak lingkungan. 4. Sisi administrasi antara lain keterangan mengenai para pihak, laporan keuangan, surat-menyurat dan hubungan kerja antara pihak.
2.2.5.2.3
Asas Kontrak Menurut KUH Perdata, tiga asas hukum kontrak yang berlaku di Indonesia yaitu asas kebebasan berkontrak, asas mengikat sebagai undang-undang dan asas berkonsensualitas. Asas kebebasan berkontrak merupakan kebebasan membuat kontrak sejauh tidak bertentangan hukum, ketertiban, dan kesusilaan. Meliputi lima macam kebebasan, yaitu: 1. Kebebasan para pihak menutup atau tidak menutup kontrak 2. Kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak 3. Kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak 4. Kebebasan para pihak menentukan isi kontrak 5. Kebebasan para pihak menentukan cara penutupan kontrak
Asas mengikat sebagai undang-undang secara tersurat tercantum di dalam pasal 1338 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah akan mengikat sebagai undangundang bagi para pihak di dalam kontrak tersebut. Asas konsensualitas yang tersirat dalam Pasal 1320 KUH Perdata berarti sebuah kontrak sudah terjadi dan karenanya mengikat para pihak di dalam kontrak sejak terjadi kata sepakat tentang unsur pokok dari kontrak tersebut. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Pasal 2 yang menjelaskan asas-asas kontrak yang digunakan sebagai landasan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, yaitu :
16
1. Adil, yaitu melindungi kepentingan masing-masing pihak secara wajar dan tidak melindungi salah satu pihak secara berlebihan sehingga merugikan pihak lain. 2. Seimbang, yaitu pembagian risiko antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus seimbang. 3. Setara, yaitu hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa harus setara
2.2.5.3 Bentuk dan Jenis Kontrak Banyaknya jenis dan standar kontrak yang berkembang dalam industri konstruksi memberikan beberapa alternatif pada pihak pemilik untuk memilih jenis dan standar kontrak yang akan digunakan. Beberapa jenis dan standar kontrak yang berkembang diantaranya adalah Federation Internationale des Ingenieurs Counseils (FIDIC), Joint Contract Tribunal (JCT), Institution of Civil Engineers (I.C.E), General Condition of Goverment Contract for Building and Civil Engineering Works (GC/Works), dan lain-lain. Bentuk kontrak konstruksi bermacam-macam dipandang dari aspek-aspek tertentu. Ada empat aspek atau sisi pandang bentuk kontrak konstruksi, yaitu: a. Aspek Perhitungan Biaya 1. Fixed Lumpsum Price 2. Unit Price b. Aspek Perhitungan Jasa 1. Biaya Tanpa Jasa (Cost Without Fee) 2. Biaya Ditambah Jasa (Cost Plus Fee) 3. Biaya Ditambah Jasa Pasti (Cost Plus Fixed Fee) c. Aspek Cara Pembayaran 1. Cara Pembayaran Bulanan (Monthly Payment) 2. Cara Pembayaran atas Prestasi (Stage Payment) 3. Pra Pendanaan Penuh dari Penyedia Jasa (Contractor’s Full Prefinanced) d. Aspek Pembagian Tugas
17
1. Bentuk Kontrak Konvensional 2. Bentuk Kontrak Spesialis 3. Bentuk Kontrak Rancang Bangun (Design Construction/Built, Turn-key) 4. Bentuk Kontrak Engineering, Procurement dan Construction (EPC) 5. Bentuk Kontrak BOT/BLT 6. Bentuk Swakelola (Force Account)
2.2.5.4 Isi Kontrak Secara substansial, kontrak konstruksi memiliki bentuk yang berbeda dari bentuk kontrak komersial lainnya, hal ini dikarenakan komoditas yang dihasilkan bukan merupakan produk standar, namun berupa struktur yang memiliki sifat yang unik dengan batasan mutu, waktu, dan biaya. Dalam kenyataannya, kontrak konstruksi terdiri dari beberapa dokumen yang berbeda dalam tiap proyek. Namun secara umum kontrak konstruksi terdiri dari: a. Agreement (Surat Perjanjian) b. Menguraikan pekerjaan yang akan dikerjakan, waktu penyelesaian yang diperlukan, nilai kontrak, ketentuan mengenai pembayaran, dan daftar dokumen lain yang menyusun kelengkapan kontrak.. c. Condition of the Contract (Syarat-syarat Kontrak) Terdiri dari general conditions (syarat-syarat umum kontrak) yang berisi ketentuan yang diberikan oleh pemilik kepada kontraktor sebelum tender dimulai dan special condition (syarat-syarat khusus kontrak) yang berisi ketentuan tambahan dalam kontrak yang sesuai dengan proyek. d. Contract Plan (Perencanaan Kontrak) Berupa gambar yang memperlihatkan lokasi, dimensi dan detil pekerjaan yang harus dilaksanakan. e. Spesification (Spesifikasi)
18
Keterangan tertulis yang memberikan informasi detil mengenai material, peralatan dan cara pengerjaan yang tidak tercantum dalam gambar.
2.2.5.5 Dokumen kontrak Dokumen Kontrak adalah kumpulan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak yang sekurang-kurangnya berisi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 29/2000 Pasal 22, yaitu: a. Surat Perjanjian b. Dokumen Tender c. Penawaran d. Berita Acara e. Surat Pernyataan Pengguna Jasa f. Surat Pernyataan Penyedia Jasa
Isi Perjanjian/Kontrak harus memuat antara lain: a. Uraian para pihak b. Konsiderasi c. Lingkup Pekerjaan d. Nilai Kontrak e. Bentuk Kontrak yang Dipakai f. Jangka Waktu Pelaksanaan g. Prioritas Dokumen
Prinsip dari urutan kekuatan (prioritas untuk diikuti/dilaksanakan) adalah dokumen yang terbit lebih akhir adalah yang lebih kuat/mengikat untuk dilaksanakan. Apabila tidak ditentukan lain, sesuai dengan prinsip tersebut diatas, maka urutan/prioritas pelaksanaan pekerjaan di Proyek adalah berdasarkan: a. Instruksi tertulis dari Konsultan MK (jika ada) b. Addendum Kontrak (jika ada)
19
c. Surat Perjanjian pemborongan (Article of Agreement) dan syaratsyarat Perjanjian (Condition of Contract) d. Surat Perintah Kerja (Notice to Proceed), Surat Penunjukan (Letter of Acceptance) e. Berita Acara Negosiasi f. Berita Acara Klarifikasi g. Berita Acara Aanwijzing h. Syarat-syarat Administrasi i. Spesifikasi/Syarat Teknis j. Gambar Rencana Detail k. Gambar Rencana l. Rincian Nilai Kontrak
2.2.5.6 Pasal-pasal Penting Kontrak Berdasarkan pengalaman, terdapat pasal-pasal kontrak yang sering menimbulkan kesalahpahaman (dispute) antara Pemilik proyek dan Kontraktor. Pasal-pasal ini perlu mendapat perhatian pada saat penyusunan kontrak sebelum ditandatangani. Pasal-pasal penting dalam kontrak adalah sebagai berikut: a. Lingkup pekerjaan : berisi tentang uraian pekerjaan yang termasuk dalam kontrak. b. Jangka waktu pelaksanaan, menjelaskan tentang total durasi pelaksanaan, Pentahapan (milestone) bila ada, Hak memperoleh perpanjangan waktu, Ganti rugi keterlambatan. c. Harga borongan menjelaskan nilai yang harus dibayarkan oleh pemilik proyek kepada kontraktor untuk melaksanakan seluruh lingkup pekerjaan, Sifat kontrak Lumpsum (Fixed Price) atau Unit Price, Biaya-biaya yang termasuk dalam harga borongan. d. Cara pembayaran, berisi ketentuan tentang tahapan pembayaran, cara pengukuran prestasi, Jangka waktu pembayaran, Jumlah pembayaran yang ditahan pada setiap tahap (retensi), Konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran (misalnya denda).
20
e. Pekerjaan
tambah
atau
kurang,
berisi
Definisi
pekerjaan
tambah/kurang, Dasar pelaksanaan pekerjaan tambah/kurang (misal persetujuan yang diperlukan), dampak pekerjaan tambah/kurang terhadap harga borongan, Dampak pekerjaan tambah/kurang terhadap
waktu
pelaksanaan,
Cara
pembayaran
pekerjaan
tambah/kurang. f. Pengakhiran perjanjian, berisi ketentuan tentang hal-hal yang dapat mengakibatkan pengakhiran perjanjian, Hak untuk mengakhiri perjanjian, Konsekuensi dari pengakhiran perjanjian.
2.2.6. Jenis Kontrak dilihat dari aspek biaya atau harga kontrak Menurut Soeharto (2001),dilihat dari pembagian tanggung jawab antara pemilik dan kontraktor, yang tercermin dari cara pembayarannya, maka jenis kontrak dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu : kontrak dengan harga tetap (Lumpsum atau Fixed Price) dan kontrak dengan harga tidak tetap (Cost Plus atau Reimburseable). Keduanya mempunyai bermacam-macam variasi. Menurut Yasin (2006), aspek perhitungan biaya bentuk kontrak konstruksi didasarkan pada cara menghitung biaya pekerjaan/harga borongan yang akan dicantumkan dalam kontrak. Ada dua macam bentuk kontrak konstruksi yang sering digunakan yaitu Fixed Lumpsum Price dan Unit Price sehingga kontraknya sering dinamakan Kontrak Harga Pasti dan Kontrak Harga Satuan.
2.2.6.1 Kontrak Unit Price Menurut Yasin (2006), Kontrak Unit Price adalah kontrak dimana volume pekerjaan yang tecantum dalam kontrak hanya merupakan perkiraan dan akan diukur ulang untuk menentukan volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 29/2000 Pasal 21 ayat 2 mengatakan: ”Kontrak kerja konstruksi dengan bentuk imbalan Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a angka 2
21
merupakan kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap pekerjaannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar benar telah dilaksanakan Penyedia Jasa”. Selanjutnya dalam penjelasan ayat ini tertulis : Pada pekerjaan dengan bentuk imbalan harga satuan, dalam hal terjadi pembetulan perhitungan perincian harga penawaran dikarenakan adanya kesalahan aritmatik, harga penawaran total dapat berubah, akan tetapi harga satuan tidak boleh diubah. Koreksi aritmatik hanya boleh dilakukan pada perkalian antara volume dengan harga satuan. Semua resiko akibat perubahan karena adanya koreksi aritmatik menjadi tanggung jawab sepenuhnya Penyedia Jasa. Penetapan pemenang lelang berdasarkan harga penawaran terkoreksi. Selanjutnya harga penawaran terkoreksi menjadi harga kontrak (nilai pekerjaan). Harga Satuan juga menganut prinsip Lumpsum”. Menurut Robert D. Gilbreath (dalam Supriyanto,2013) , Unit Price menggambarkan variasi dari kontrak Lumpsum. Mengingat Lumpsum meliputi satu harga pasti/tetap untuk semua atau beberapa bagian pekerjaan, harga satuan hanya menetapkan harga satuan dari satuan atau volume. Total nilai kontrak ditetapkan dengan mengalikan harga satuan dengan volume pekerjaan yang dilaksanakan. Menurut Mc. Neil Stokes (dalam Supriyanto,2013), Dalam kontrak harga satuan, Penyedia Jasa dibayar suatu jumlah yang pasti untuk setiap satuan pekerjaan yang dilaksanakan. Untuk menghindari sengketa mengenai berapa pekerjaan yang sesungguhnya dilaksanakan, setiap satuan pekerjaan harus ditentukan dengan tepat. Dalam menggunakan metode harga satuan, Pengguna Jasa memperkirakan resiko atas jumlah pekerjaan yang akan dilaksanakan; termasuk perkiraan resiko pekerjaan yang dibuat Pengguna Jasa atau Perencana (Arsitek). Perkiraan ini, meskipun baru perkiraan harus akurat dan oleh karena itu total biaya konstruksi dapat diperkirakan dengan tepat. Penyedia Jasa menaggung resiko kenaikan harga satuan yang tercantum dalam kontrak. Apabila Penyedia Jasa mengajukan penawaran atas dasar satuan pekerjaan,
22
dia mendasarkan harganya atas biaya melaksanakan jumlah pekerjaan yang diantisipasi. Jika selama masa pelaksanaan pekerjaan jumlah pekerjaan tersebut banyak sekali berkurang, maka biaya per satuan pekerjaan biasanya akan lebih besar dari pada yang diperkirakan. Sebaliknya, jika jumlah satuan pekerjaan tersebut banyak sekali bertambah, maka harga satuan yang dikerjakan dapat turun, sehingga harga satuan asli menjadi tinggi. Ini tak adil”. Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa bentuk kontrak harga satuan tidak mengandung resiko Pengguna Jasa membayar lebih karena volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak lebih besar daripada kenyataan sesungguhnya sehingga Penyedia Jasa mendapat keuntungan tak terduga. Sebaliknya, Penyedia Jasa juga tidak menanggung resiko rugi apabila volume pekerjaan sesungguhnya lebih besar daripada yang tercantum dalam kontrak karena yang dibayarkan kepada Penyedia Jasa adalah pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan. Yang menjadi masalah dalam bentuk kontrak semacam ini adalah banyaknya pekerjaan pengukuran ulang yang harus dilakukan bersama antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa untuk menetapkan volume pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.Adanya opname hasil pekerjaan secara bersama-sama ini menimbulkan peluang kolusi antara petugas Pengguna Jasa dan petugas Penyedia Jasa. Di samping itu, hal ini akan merepotkan Pengguna Jasa karena harus menyediakan tenaga dan biaya untuk melakukan pengukuran ulang (remeasurement). Menurut buku Referensi untuk Kontraktor, dalam kondisi kontrak harga satuan (Unit Price contract ) , kontraktor hanya wajib mengisi harga satuan pekerjaan untuk setiap item yang telah disediakan volumenya. Pembayaran kepada kontraktor akan didasarkan realisasi volume pekerjaan yang dilaksanakan,
tidak
ada
resiko
kesalahan
volume
yang
harus
diperhitungkan. Menurut Soeharto (2001), kontrak dengan satuan harga tetap (Unit Price) sering
dijumpai
dalam
keadaan
bilamana
jenis
pekerjaan
dan
spesifikasinya dapat secara jelas ditentukan, sedangkan jumlah atau besarnya pekerjaan belum dapat diketahui secara tepat. Misalnya, pada
23
pekerjaan pembuatan jalan raya. Untuk ini kontrak dapat disusun berdasarkan harga satuan per kubik tanah yang dipindahkan, per meter kubik aspal yang harus dikerjakan dan lain-lain. Dalam proyek pembangunan industri, biasanya jenis kontrak ini dipakai untuk pekerjaan isolasi, pengerukan pelabuhan, dan pekerjaan tanah untuk lokasi. Menurut Evrianto (dalam Supriyanto,2013) kontrak harga satuan (Unit Price contract) adalah penilaian harga setiap unit pekerjaan yang telah dilakukan sebelum konstruksi dimulai. Pemilik telah menghitung jumlah unit yang terdapat dalam setiap elemen pekerjaan. Berdasarkan arti kata Unit Price Contract, dapat dipahami bahwa perikatan terjadi terhadap harga satuan setiap jenis/item pekerjaan sehingga kontraktor hanya perlu menentukan harga satuan yang akan ditawar untuk setiap item dalam kontrak. Penentuan besarnya harga satuan ini harus mengakomodasi semua biaya yang mungkin terjadi seperti biaya overhead, keuntungan, biayabiaya tak terduga dan biaya untuk mengantisipasi resiko. Penggunaan jenis kontrak ini menjadi tepat apabila proyek mempunyai karakteristik sebagai berikut : proyek dapat didefinisikan secara jelas, kuantitas aktual masing-masing pekerjaan sulit untuk diestimasi secara akurat sebelum proyek dimulai. Metode tidak seimbang (unbalanced) adalah metode yang digunakan kontraktor dalam penawaran harga satuan tanpa mengubah harga
keseluruhan.
Kontraktor
menggunakan
metode
ini
untuk
mendapatkan keuntungan dari beberapa aspek proyek. Misalnya, dengan menaikkan harga satuan pada pekerjaan-pekerjaan awal sebagai biaya mobilisasi alat atau material yang diperlukan. Metode ini juga dapat dimanfaatkan jika kontraktor ingin menggunakan uang pemilik proyek sebagai dana segar untuk membiayai pelaksanaan proyek jika sebenarnya kontraktor mengalami kesulitan dalam menyediakan masalah keuangan. Faktor lain yang mendasari pemakaian metode ini adalah kesalahan pemilik dalam melakukan/mempersiapkan owner’s estimate. Apabila terjadi perbedaan antara kuantitas yang sebenarnya dengan kuantitas hasil estimasi umumnya berbeda (20% - 25%) maka harga satuan untuk setiap item dapat dinegosiasi ulang. Hal lain yang dapat digunakan
24
oleh pemilik adalah mengidentifikasi pekerjaan tambah kurang secara lebih akurat sehingga dapat menghilangkan praktik penawaran tidak seimbang (unbalanced bid). Dalam kontrak jenis ini, pembayaran akan dilakukan kepada kontraktor yang besarnya sesuai dengan kuantitas terpasang menurut hasil pengukurannya. Oleh sebab itu, pemilik perlu meyakinkan hasil pengukuran kontraktor dengan melakukan pengukuran sendiri. Kelemahan dari penggunaan kontrak jenis ini adalah pemilik tidak dapat mengetahui secara pasti biaya aktual proyek hingga proyek selesai. Untuk mencegah ketidakpastian ini, perhitungan kuantitas tiap unit perlu dilakukan secara akurat. Melihat karakteristik kontrak harga satuan ini, maka jenis-jenis proyek yang sesuai untuk kontrak jenis ini adalah proyek dengan estimasi kuantitas yang tidak dapat dilakukan dengan akurat, seperti pekerjaan tanah, jalan raya, pemasangan pipa dan sebagainya. Pada proyek-proyek seperti ini, sangat penting bagi kontraktor untuk mengetahui dan memahami batas-batas pay item dan pay line yang ada dalam kontrak.
2.2.6.2 Kontrak Lumpsum Kontrak Lumpsum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga; b. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa; c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak; d. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based); e. Total harga penawaran bersifat mengikat; dan f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
Berdasarkan definisi di atas berarti kegiatan untuk kontrak ini bukanlah kegiatan yang ‘kurang’ perencanaannya, bahkan seharusnya kegiatan dengan menggunakan kontrak ini adalah kegiatan yang sangat detail
25
perencanaannya dan sangatlah presisi, sehingga tidak membutuhkan perubahan di saat pelaksanaan. Atau pekerjaan yang biasanya atau umumnya mudah dikerjakan dan/atau kegiatan yang sudah punya standar atau plafon kebutuhan serta pengadaan barang yang mempunyai spesifikasi jelas. Untuk bangunan gedung, pelaksanaan gedung berlantai satu lebih memungkinkan jika dilaksanakan dengan Kontrak Lumpsum dibandingkan gedung berlantai banyak. Oleh karena itu, untuk pekerjaan yang lebih kompleks akan jauh lebih baik untuk tidak menggunakan kontrak dengan jenis ini. Pada Kontrak Lumpsum, sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran dan total harga penawaran bersifat mengikat. Artinya, pekerjaan yang dihasilkan sudah jelas dengan kuantitas atau volume yang ditentukan itulah yang menjadi hasil pekerjaan, tidak boleh kurang, dan jika dikarenakan satu dan lain hal sehingga menyebabkan harga satuan berubah, maka harga penawaran tidak boleh berubah. Harga penawaran menjadi nilai Kontrak Lumpsum, dan jika terdapat perubahan harga pada saat pelaksanaan maka hal tersebut menjadi resiko penawar. Kontrak Lumpsum seperti telah dijelaskan di atas tidak diperkenankan adanya perubahan pekerjaan tambah/kurang. Hal ini dikarenakan pada dasarnya kegiatan pada Kontrak Lumpsum adalah kegiatan yang dengan ketelitian/presisi yang tinggi dalam perencanaannya atau mempunyai standar plafon kebutuhan sehingga perubahan yang dilakukan bukanlah sesuatu yang signifikan atau dapat diabaikan. Oleh karena itu pekerjaan tambah/kurang jelas tidak diperbolehkan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2005 (dalam Supriyanto,2013) , di sebutkan kontrak Lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa. Penjelasan pasal tersebut berbunyi Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan contoh jelas, atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan
26
volumenya untuk masing - masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga. Jika kita bandingkan definisi kontrak Lumpsum dalam Keppres 80 dan dalam Perpres 54 (dalam Supriyanto,2013) terdapat perbedaan atau pergeseran makna sebagai berikut: a. Dalam Keppres 80/2003 disebutkan “semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh panyedia barang/jasa”. Dalam Perpres 54/2010 disebutkan “tidak dibolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang”. b. Dalam Keppres 80/2003 disebutkan “lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan contoh jelas, atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya”. Dalam Perpres 54/2010 hal itu tidak disebutkan. Resiko yang dimaksudkan dalam rumusan pasal 30 ayat (2) Keppres 80/2003 yang berbunyi “semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa” adalah resiko kesalahan penyedia barang/jasa seperti kesalahan dalam memperhitungkan biaya yang menyebabkan penawaran terlalu rendah. Ketentuan tersebut mengamanatkan agar dalam proses lelang para penyedia jasa memperhitungkan dengan cermat seluruh biaya yang akan dituangkan dalam surat penawarannya, karena nilai penawaran itu nantinya akan menjadi nilai kontrak Lumpsum dan segala resiko yang akan timbul menjadi tanggung jawab penyedia sepenuhnya. Tambahan pekerjaan yang dimintakan oleh PPK dalam rangka memanfaatkan sisa dana yang tersedia tentu tidak boleh digolongkan sebagai resiko penyedia barang/jasa. Karena itu pada masa berlakunya Keppres nomor 80 tahun 2003 perubahan kontrak akibat pekerjaan tambah/kurang demikian masih diperbolehkan. Menurut Abu Sopian BDK Palembang (dalam Supriyanto,2013) sifat
27
perkerjaan konstruksi khususnya pekerjaan fisik bangunan gedung volumenya sudah dapat diperkirakan dengan tepat pada saat merencanakan pekerjaan. Dengan demikian tidak mungkin dilaksanakan dengan cara kontrak harga satuan atau kontrak persentase. Berdasarkan cara bayarnya kontrak pekerjaan konstruksi seperti fisik bangunan gedung hanya dapat dilaksanakan dengan cara kontrak Lumpsum, lazimnya kontrak pekerjaan konstruksi fisik bangunan dilaksanakan dengan kontrak Lumpsum. Dengan demikian berdasarkan pasal 51 ayat (1) huruf f volume pekerjaan dalam kontrak pekerjaan konstruksi tidak boleh dirubah (tambah/kurang). Sampai di sini sesungguhnya cukup jelas bahwa secara juridis tidak diperkenankan melakukan perubahan/amandemen kontrak pekerjaan konstruksi, kecuali perubahan yang berkenaan dengan: a. Subkontrak sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (3) Perpres No.54 tahun 2010; b. Perubahan administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (5) Perpres No.54 tahun 2010.
2.2.7. Analytic Hierarchy Process (AHP) 2.2.7.1 Pengertian AHP (Analytic Hierarchy Process) AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki, menuurut Saaty (1993), hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hierarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu terstruktur dan sistematis. (Syaifullah, 2010) AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut (Syaifullah, 2010) :
28
1.
struktur yang berhierarki, sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, sampai pada subkriteria yang paling dalam.
2.
memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensitas berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan.
3.
memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan.
2.2.7.2 Kelebihan dan Kelemahan AHP Layaknya sebuah metode analisis, AHP pun memiliki kelebihan dan kelemahan dalam sistem analisisnya. Kelebihan dari analisis ini adalah (Syaifullah, 2010) : a. Kesatuan (unity) AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. b. Kompleksitas (complexity) AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. c. Saling ketergantungan (inter dependence) AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear. d. Struktur hierarki (hierarchy structuring) AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen serupa. e. Pengukuran (measurement) AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. f. Konsistensi (consistency) AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas. g. Sintesis (synthesis)
29
AHP mengarahkan pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif. h. Trade off AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka. i. Penilaian dan Konsensus (judgment and consensus) AHP tidak mengharuskan adanya suatu Konsensus, tetapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda. j. Pengulangan proses (process repetition) AHP mampu membuat orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses pengulangan.
Sedangkan kelemahan metode AHP adalah sebagai berikut : a. Ketergantungan model AHP pada suatu input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subyektifitas sang ahli selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. b. Metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistic sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk.
2.2.7.3 Tahapan AHP Menurut Kadaryah Suryadi dan Ali Ramdhani (Dalam Syaifullah, 2010), langkah-langkah yang dilakukan dalam menerapkan metode AHP adalah sebagai berikut :
1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Dalam tahap ini kita berusaha menentukan masalah yang akan kita pecahkan secara jelas, detail, dan mudah dipahami. Dari masalah yang ada kita coba tentukan solusi yang mungkin cocok bagi masalah tersebut. Solusi dari masalah
30
mungkin berjumlah lebih dari satu. Solusi tersebut nantinya kita kembangkan lebih lanjut dalam tahap berikutnya.
2. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Setelah menyusun tujuan utama sebagai level teratas akan disusun level hierarki yang berada di bawahnya yaitu kriteria-kriteria yang cocok untuk mempertimbangkan atau menilai alternatif yang kita berikan dan menentukan alternatif tersebut. Tiap kriteria mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Hierarki dilanjutkan dengan subkriteria (jika mungkin diperlukan).
3. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Matriks yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk kerangka konsistensi, mendapatkan informasi lain yang mungkin dan mampu menganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan untuk perubahan pertimbangan. Pendekatan dengan matriks mencerminkan aspek ganda dalam prioritas yaitu mendominasi dan didominasi. Perbandingan dilakukan berdasarkan judgment dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya. Untuk memulai proses perbandingan berpasangan dipilih sebuah kriteria dari level paling atas hierarki misalnya K dan kemudian dari level di bawahnya diambil elemen yang akan dibandingkan misalnya E1, E2, E3, E4, E5.
4. Melakukan dan mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilaian seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. Hasil perbandingan dari masing-masing elemen akan berupa angka dari 1 sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen. Apabila suatu elemen dalam matriks dibandingkan dengan dirinya sendiri maka hasil perbandingan diberi nilai 1. Skala 9 telah terbukti dapat diterima dan bisa membedakan intensitas antar elemen. Hasil perbandingan tersebut
31
diisikan pada sel yang bersesuaian dengan elemen yang dibandingkan. Skala perbandingan berpasangan dan maknanya yang diperkenankan oleh Saaty bisa dilihat pada Tabel 2.2 di bawah (Syaifullah, 2010) :
Tabel 2.2 Skala penilaian Perbandingan Pasangan Intensitas
Keterangan
Kepentingan 1
Kedua elemen sama pentingnya, dua elemen mempunyai pengaruh sama besarnya
3
Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen lainnya
5
Elemen yang satu lebih penting daripada elemen lainnya
7
Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya Satu elemen mutlak penting dari pada elemen
9
2, 4, 6, 8
lainnya Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan Jika aktivitas i mendapat suatu angka dibanding
kebalikan
dengan aktivitas j, maka j memiliki nilai kebalikannya dibandingkan dengan i
Sumber : Saaty, 1988 (dalam Utamiyanti, 2004) Apabila seseorang telah memasukkan persepsinya untuk setiap perbandingan antara elemen-elemen yang berada dalam satu level atau yang dapat diperbandingkan maka untuk mengetahui elemen mana yang paling disukai atau paling penting, disusunlah sebuah matriks parawise comparison (matriks perbandingan). Bentuk matriks ini adalah simetris atau biasa disebut dengan matriks bujur sangkar. Apabila ada tiga elemen yang dibandingkan dalam satu level maka matriks yang terbentuk adalah matriks 3x3. Ciri utama dari matriks
32
perbandingan yang dipakai dalam model AHP adalah elemen diagonalnya dari kiri atas ke kanan bawah adalah satu karena yang dibandingkan adalah dua elemen yang sama. Selain itu, sesuai dengan sistimatika berpikir otak manusia, matriks perbandingan yang dibentuk akan bersifat matriks respirokal dimana elemen A lebih disukai dengan skala 3 dibandingkan dengan B maka dengan sendirinya elemen B lebih disukai dengan perbandingan 1/3 dibanding dengan A. Dengan dasar kondisi-kondisi di atas dan skala standar input AHP dari 1 sampai 9, maka dalam matriks perbandingan tersebut angka terendah yang mungkin terjadi adalah 1/9, sedangkan angka tertinggi adalah 9/1. Angka 0 tidak mungkin dimungkinkan dalam matriks ini, sedangkan pemakaian skala dalam bentuk desimal (seperti 1,1 ; 3,4) dimungkinkan sejauh si responden memang menginginkan bentuk tersebut untuk persepsi yang lebih akurat. (Permadi, 1992)
5. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Rumus untuk menghitung pembobotan dari masing-masing kriteria (per baris) adalah sebagai berikut : 𝑛
𝑊𝑖 = √a11 x a12 x … x a1n ............................................................... Dengan : Wi
(1)
= eigenvalue
Setelah perhitungan eigenvalue maka langkah selanjutnya menghitung bobot prioritas tiap kriteria. Caranya dengan membagi eigenvalue dengan total eigenvalue sehingga diperoleh eigenvector normalisasi. Jika tidak konsistensi maka pengambilan data diulangi. Artinya bahwa jika eigenvactor tidak sama dengan 1, maka perlu dilakukan pengulangan penilaian skala perbandingan. Caranya dengan menggunakan uji konsistensi.
6. Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki.
7. Menghitung eigenvector dari setiap matriks berpasangan.
33
Eigenvector (vektor eigen) adalah sebuah vektor yang apabila dikalikan sebuah matriks hasilnya adalah vector itu sendiri dikalikan dengan sebuah bilangan skalar atau parameter yang tidak lain adalah eigenvalue. Eigenvector ini biasa disebut vektor karakteristik dari sebuah matriks bujur sangkar sedangkan eigenvalue merupakan akar karakteristik dari matriks tersebut. (Permadi, 1992) Eigenvector dari setiap matriks berpasangan merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah sampai mencapai tujuan. Perhitungan dilakukan lewat cara menjumlahkan nilai setiap kolom dari matriks, membagi setiap nilai dari total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks, dan menjumlahkan nilainilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan rata-rata.
8. Memeriksa konsistensi hierarki. Yang diukur dalam AHP adalah rasio konsistensi dengan melihat index konsistensi. Konsistensi yang diharapkan adalah yang mendekati sempurna agar menghasilkan keputusan yang mendekati valid. Walaupun sulit untuk mencapai yang sempurna, rasio konsistensi diharapkan kurang dari atau sama dengan 10%. Salah satu asumsi utama AHP yang membedakannya dengan model-model pengambilan keputusan lain adalah tidak adanya syarat konsistensi mutlak. (Permadi, 1992) Tabel 2.3 Daftar Indeks Random Konsisten (Random Consistency Index) Ukuran Matriks Nilai IR Ukuran Matriks Nilai IR
1,2
3
4
5
6
7
8
9
10
0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 11
12
13
14
15
1,51 1,48 1,56 1,57 1,59
Sumber : (Permadi, 1992) Rumus menghitung eigenvalue maksimum ((max) : (max = ∑aij x Xi
...............................................................................
Dengan : (max = eigenvalue maksimum
(2)
34
aij
= nilai perbandingan berpasangan
Xi
= eigenvector (bobot)
Sedangkan untuk mengukur tingkat konsistensi, digunakan Consistency Index (CI) sebagai deviasi dengan rumus : CI =
𝜆 max − 𝑛 𝑛−1
...............................................................................
(3)
Untuk mengetahui consistency ratio (CR) digunakan perbandingan antara nilai consistency index dengan random consistency index (RI) : 𝐶𝐼
CR = 𝑅𝐼
...............................................................................
(4)
Dimana : Untuk matriks perbandingan yang konsistren, nilai eigen ((max) sama dengan jumlah perbandingan (n) atau (max = n. Sehingga : jika CR ≤ 10%, maka ketidakkonsistenan bisa diterima jika CR >10%, maka perlu memperbaiki subyektif judgment
Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan
Membuat matrik perbandingan berpasangan
Melakukan dan mendefinisikan perbandingan berpasangan
Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya
Menghitung eigenvector dari setiap matriks berpasangan
Memeriksa konsistensi hierarki Gambar 2.2 Diagram Alir AHP
35
2.2.7.4 Prinsip Dasar dan Aksioma AHP AHP didasarkan atas tiga prinsip dasar yaitu : 1. Dekomposisi Dengan prinsip ini struktur masalah yang kompleks dibagi menjadi bagianbagian secara hierarki. Tujuan didefinisikan dari yang umum sampai khusus. Dalam bentuk yang paling sederhana struktur akan dibandingkan tujuan, kriteria, dan level alternatif. Tiap himpunan alternatif mungkin akan dibagi lebih jauh menjadi tingkatan yang lebih detail, mencakup lebih banyak kriteria yang lain. Level paling atas dari hierarki merupakan tujuan yang terdiri atas satu elemen. Level berikutnya mungkin mengandung beberapa elemen, dimana elemen-elemen tersebut bisa dibandingkan, memiliki perbedaan yang terlalu mencolok. Jika perbedaan terlalu besar harus dibuatkan level yang baru. 2. Perbandingan penilaian (comparative judgments) Dengan prinsip ini akan dibangun perbandingan berpasangan dari semua elemen yang ada dengan tujuan menghasilkan skala kepentingan relatif dari elemen. Perbandingan berpasangan dalam bentuk matriks jika dikombinasikan akan menghasilkan prioritas. 3. Sintesa prioritas Sintesa prioritas dilakukan dengan mengalikan prioritas lokal dengan prioritas dari kriteria bersangkutan di level atasnya dan menambahkannya ke tiap elemen dalam level yang dipengaruhi kriteria. Hasilnya berupa gabungan atau dikenal dengan prioritas global yang kemudian digunakan untuk memboboti prioritas lokal dari elemen di level terendah sesuai dengan kriterianya.
AHP didasarkan atas tiga aksioma utama yaitu (Kadaryah Suryadi dan Ali Ramdhani dalam Syaifullah, 2010): 1. Aksioma Resiprokal Aksioma ini menyatakan jika PC (EA, EB) adalah sebuah perbandingan berpasangan antara elemen A dan elemen B, dengan memperhitungkan C sebagai elemen parent, menunjukkan berapa
36
kali lebih banyak property yang dimiliki elemen A terhadap B, maka PC (EB, EA)= 1/PC(EA,EB). Misalnya jika A 5 kali lebih besar daripada B, maka B=1/5A. 2. Aksioma Homogenitas Aksioma ini menyatakan bahwa elemen yang dibandingkan tidak berbeda terlalu jauh. Jika perbedaan terlalu besar, hasil yang didapatkan mengandung nilai kesalahan yang tinggi. Ketika hierarki dibangun, kita harus berusaha mengatur elemen-elemen agar elemen tersebut tidak menghasilkan hasil dengan akurasi rendah dan inkonsistensi tinggi. 3. Aksioma Ketergantungan Aksioma ini menyatakan bahwa prioritas elemen dalam hierarki tidak bergantung pada elemen level di bawahnya. Aksioma ini membuat kita bisa menerapkan prinsip komposisi.
2.2.7.5 Aplikasi AHP Beberapa contoh aplikasi AHP adalah sebagai berikut (Syaifullah, 2010) : 1. Membuat Suatu Set Alternatif, 2. Perencanaan, 3. Menentukan Prioritas, 4. Memilih Kebijakan Terbaik Setelah Menemukan Suatu Set Alternatif, 5. Alokasi Sumber Daya, 6. Menentukan Kebutuhan/Persyaratan, 7. Memprediksi Outcome, 8. Merancang Sistem, 9. Mengukur Performa, 10. Memastikan Stabilitas Sistem, 11. Optimasi, 12. Penyelesaian Konflik.
37
2.2.8
Microsoft Excel Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft windows dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi data dan digunakan dalam pembuatan grafik.
2.2.9
Kriteria – Kriteria Pengukuran Risiko Kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengukuran risiko harus disusun secara tepat agar dalam penentuan risiko dapat berlangsung secara efektif dan mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Heru Bawono dan Alwafi Pujiraharjo tahun (2013) adapun faktor yang dominan yang mempengaruh efisiensi proyek yang dibagi ke dalam 3 aspek : a. Aspek Efisiensi Biaya 1. Anggaran proyek dilaksanakan sesuai dengan RAB pada perencanaan awal 2. Pemilihan material atau bahan yang digunakan di lapangan 3. Pemilihan peralatan atau bahan yang digunakan di lapangan 4. Kemudahan dalam pencairan dana dan administrasi 5. Tahapan pembayaran proyek cepat dan tanpa birokrasi yang panjang 6. Pembayaran upah kerja berdasarkan realisasi progress di lapangan 7. Pembayaran material berdasarkan pembelian di lapangan. 8. Keprofesionalan SDM b. Aspek Efisiensi Waktu 1. Kecepatan waktu penyelesaian proyek 2. Kemudahan dalam penyediaan material, peralatan dan metode yang digunakan. 3. Keahlian tenaga kerja 4. Ketepatan jadwal berdasarkan jadwal pelaksanaan yang disusun di awal perencanaan 5. Jadwal pelaksanaan proyek dilaksanakan berdasarkan kontrak tidak berubah-ubah
38
6. Sanksi atas keterlambatan pelaksanaan proyek c. Aspek Efisiensi Mutu 1. Kebijakan pemilik proyek terhadap mutu proyek 2. Kecakapan personil pemilik, penyedia jasa dan konsultan dalam pengukuran prestasi pekerjaan menentukan mutu pekerjaan 3. Prosedur dan konsistensi penolakan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi syarat mutu 4. Pengawasan pelaksanaan mutu proyek dilakukan dengan sangat ketat 5. Pengujian mutu proyek dilaksanakan secara rutin dan mengikuti kaidah yang ditetapkan 6. Pemilihan bahan/material proyek dilaksanakan sesuai standar.
Menurut Sutadi (2004) dan Asiyanto (2005) dalam I Gusti Ngurah Oka Suputra dan Anak Agung Wiranatha tahun (2009) peristiwa risiko itu adalah sebagai berikut : a.
Perbedaan kondisi site lapangan dengan yang tercantum dalam kontrak.
b. Pengadaan pekerjaan tambah kurang (change order). c. Lingkup kerja yang tidak lengkap, tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi, misalnya batas-batas lingkup kerja yang kurang jelas dalam hal material. d. Sifat proyek dalam lingkup kerja yang masih baru atau belum pernah dilaksanakan sebelumnya, dengan tingkat kesulitan konstruksi tertentu. e. Perubahan, penundaan schedule pekerjaan atas permintaan atau interupsi owner. f. Kelemahan dalam pengendalian penerimaan pembayaran, misalnya pembayaran pekerjaan yang tidak tepat pada waktunya. g. Kenaikan harga-harga di pasar. h. Pekerjaan ulang (rework) yang disebabkan oleh perubahan desain. i. Kelebihan jumlah material yang didatangka lebih besar dari perkiraan dan sisa material proyek (waste) j. Perubahan ruang lingkup pekerjaan.
39
Tabel 2.4 Kriteria Risiko Proyek Menurut Berbagai Literatur Pustaka No 1
Kriteria
Refrensi
a. Anggaran proyek dilaksanakan sesuai dengan RAB pada perencanaan awal b. Pemilihan material atau bahan yang digunakan dilapangan c. Pemilihan peralatan atau bahan yang digunakan dilapangan d. Kemudahan dalam pencairan dana dan administrasi e. Tahapan pembayaran proyek cepat dan tanpa birokrasi yang panjang f. Pembayaran upah kerja berdasarkan realisasi progress di lapangan g. Pembayaran material berdasarkan pembelian di lapangan. h. Keprofisionalan SDM
Heru Bawono dan Alwafi Pujiraharjo tahun (2013) Heru Bawono dan Alwafi Pujiraharjo tahun (2013) Heru Bawono dan Alwafi Pujiraharjo tahun (2013) Heru Bawono dan Alwafi Pujiraharjo tahun (2013) Heru Bawono dan Alwafi Pujiraharjo tahun (2013) Heru Bawono dan Alwafi Pujiraharjo tahun (2013) Heru Bawono dan Alwafi Pujiraharjo tahun (2013) Heru Bawono dan Alwafi Pujiraharjo tahun (2013) Sutadi (2004) dan Asiyanto (2005) dalam I Gusti Ngurah Oka Suputra dan Anak Agung Wiranatha tahun (2009) Sutadi (2004) dan Asiyanto (2005) dalam I Gusti Ngurah Oka Suputra dan Anak Agung Wiranatha tahun (2009) Sutadi (2004) dan Asiyanto (2005) dalam I Gusti Ngurah Oka Suputra dan Anak Agung Wiranatha tahun (2009) Sutadi (2004) dan Asiyanto (2005) dalam I Gusti Ngurah Oka Suputra dan Anak Agung Wiranatha tahun (2009)
Aspek Biaya
i. Kenaikan harga-harga di pasar.
j. Kelemahan dalam pengendalian penerimaan pembayaran, misalnya pembayaran pekerjaan yang tidak tepat pada waktunya k. Kelebihan jumlah material yang didatangkan lebih besar dari perkiraan dan sisa material proyek (waste) l. Perubahan ruang lingkup pekerjaan.
2.
Aspek Efisiensi Waktu a. Kecepatan waktu penyelesaian proyek b. Kemudahan dalam material,peralatan dan digunakan. c. Keahlian tenaga kerja
Heru Bawono dan Alwafi Pujiraharjo tahun (2013) penyediaan Heru Bawono dan Alwafi metode yang Pujiraharjo tahun (2013) Heru Bawono dan Alwafi Pujiraharjo tahun (2013) Dilanjutkan
40 Lanjutan Tabel 2.4 Kriteria Risiko Proyek Menurut Berbagai Literatur Pustaka d. Ketepatan jadwal berdasarkan jadwal pelaksanaan yang disusun di awal perencanaan e. Jadwal pelaksanaan proyek dilaksanakan berdasarkan kontrak tidak berubah-ubah f. Sanksi atas keterlambatan pelaksanaan proyek g. Perubahan, penundaan schedule pekerjaan atas permintaan atau interupsi owner.
3.
Heru Bawono dan Alwafi Pujiraharjo tahun (2013) Heru Bawono dan Alwafi Pujiraharjo tahun (2013) Heru Bawono dan Alwafi Pujiraharjo tahun (2013) Sutadi (2004) dan Asiyanto (2005) dalam I Gusti Ngurah Oka Suputra dan Anak Agung Wiranatha tahun (2009)
Aspek Efisiensi Mutu a. Kebijakan pemilik proyek terhadap mutu proyek b. Kecakapan personil pemilik,penyedia jasa dan konsultan dalam pengukuran prestasi pekerjaan penentukan mutu pekerjaan c. Prosedur dan konsistensi penolakan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi syarat mutu d. Pengawasan pelaksanaan mutu proyek dilakukan dengan sangat ketat e. Pengujian mutu proyek dilaksanakan secara rutin dan mengikuti kaidah yang ditetapkan f. Pemilihan bahan/material proyek dilaksanakan sesuai standar. g. Pekerjaan ulang (rework) yang disebabkan oleh perubahan desain
h. Perbedaan kondisi site lapangan dengan yang tercantum dalam kontrak.
i. Pengadaan pekerjaan (change order).
tambah
kurang
j. Lingkup kerja yang tidak lengkap, tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi, misalnya batas-batas lingkup kerja yang kurang jelas dalam hal material.
Heru Bawono dan Alwafi Pujiraharjo tahun (2013) Heru Bawono dan Alwafi Pujiraharjo tahun (2013) Heru Bawono dan Alwafi Pujiraharjo tahun (2013) Heru Bawono dan Alwafi Pujiraharjo tahun (2013) Heru Bawono dan Alwafi Pujiraharjo tahun (2013) Heru Bawono dan Alwafi Pujiraharjo tahun (2013) Sutadi (2004) dan Asiyanto (2005) dalam I Gusti Ngurah Oka Suputra dan Anak Agung Wiranatha tahun (2009) Sutadi (2004) dan Asiyanto (2005) dalam I Gusti Ngurah Oka Suputra dan Anak Agung Wiranatha tahun (2009) Sutadi (2004) dan Asiyanto (2005) dalam I Gusti Ngurah Oka Suputra dan Anak Agung Wiranatha tahun (2009) Sutadi (2004) dan Asiyanto (2005) dalam I Gusti Ngurah Oka Suputra dan Anak Agung Wiranatha tahun (2009) Dilanjutkan
41 Lanjutan Tabel 2.4 Kriteria Risiko Proyek Menurut Berbagai Literatur Pustaka k. Sifat proyek dalam lingkup kerja yang Sutadi (2004) dan Asiyanto masih baru atau belum pernah dilaksanakan (2005) dalam I Gusti Ngurah Oka sebelumnya, dengan tingkat kesulitan Suputra dan Anak Agung konstruksi tertentu. Wiranatha tahun (2009)
2.2.10 Hierarki Kriteria Penentuan Risiko Kontrak Dalam penentuan risiko perbandingan kontrak Lumpsum dan kontrak Unit Price, diperlukan standar kriteria yang digunakan dalam menentukan bobot dari masing masing kriteria yang tersedia. Kriteria ini bertujuan untuk menghitung besarnya bobot risiko dari masing-masing kriteria yang sudah ditentukan. Dari kriteria tersebut dapat dibuat hierarki dengan tujuan utama/goal dari hierarki ini adalah kriteria penentuan risiko kontrak. Setelah itu menentukan kriteria-kriteria yang diperlukan sesuai dengan tujuan utama. Dari kriteria ini kita dapat mengelompokkan menjadi beberapa level. Level 1 mengenai kriteria yang biasanya masih bersifat umum. Level 2 merupakan penambahan sub kriteria dibawah setiap kriteria. Level 3 merupakan penambahan sub-sub kriteria di bawah setiap kriteria level 2. Pada kriteria level 2 dan level 3 ini bersifat memungkinkan jika adanya penjabaran kriteria yang lebih detail dari kriteria secara umum. Terakhir mengidentifikasi alternatif-alternatif yang akan dievaluasi di bawah level 3 subsub kriteria. Dari penjelasan di atas, diperoleh hierarki kriteria penentuan risiko antara kontrak Lumpsum dan kontrak Unit Price sebagai berikut :
Alternatif Kontrak Lumpsum
42
Level2
Kontrak Unit Price
Gambar 2.2 Struktur Hierarki penilaian risiko kontrak
Lingkup Kerja
Change Order
Perbedaan Kondisi Site
Rework
Stadart Material
Quality Control
Reject Pekerjaan
Aspek Waktu
Kecakapan Personil
Kebijakan Proyek
Perubahan Jadwal
Sanksi Proyek
Jadwal Tetap
Perencanaan Jadwal
Keahlian Tenaga Kerja
Aspek Biaya
Sumber Daya
Kecepatan Waktu
Ruang Lingkup
Waste
Kenaikan harga
SDM
Pembayaran Material
Level1
Upah Kerja
Birokrasi
Pencairan Dana
Pemilihan Peralatan
Pemilihan Material
Anggaran Proyek
Goal Penentuan Risiko Kontrak
Aspek Mutu
43
Keterangan : a. Aspek Biaya Anggaran proyek
: Anggaran Proyek yang dilaksanakan sesuai dengan RAB pada perencanaan awal Pemilihan material : Pemilihan bahan material yang digunakan di lapangan Pemilihan peralatan : Pemilihan peraalatan yang digunakan di lapangan Pencairan dana : Kemudahan dalam pencairan dana dan administrasi Birokrasi : Tahapan pembayaran proyek cepat dan tanpa birokrasi yang panjang Upah Kerja : Pembayaran Upah pekerja berdasarkan realisasi progress di lapangan Pembayaran material : Pembayaran Material yang didasarkan pembelian di lapangan. SDM : Keprofesionalan SDM Kenaikan harga : Kenaikan harga-harga bahan material di pasar. waste : Kelebihan jumlah material yang didatangkan (waste) lebihbesar dari perkiraan. Ruang Lingkup : Perubahan ruang lingkup pekerjaan.
b. Aspek Waktu Kecepatan waktu
: Kecepatan Waktu dalam penyelesaian proyek
Sumber Daya
: Kemudahan dalam penyediaan material,peralatan dan metode yang digunakan.
Keahlian tenaga kerja Perencanaan Jadwal : Ketepatan jadwal berdasarkan jadwal pelaksanaan yang disusun di awal perencanaan Jadwal Tetap : Jadwal pelaksanaan proyek dilaksanakan berdasarkan kontrak tidak berubah-ubah Sanksi Proyek : Sanksi atas keterlambatan pelaksanaan proyek Perubahan Jadwal : Perubahan, penundaan schedule pekerjaan atas permintaan atau interupsi owner. c. Aspek Mutu Kebijakan proyek Kecakapan personil
Reject Pekerjaan Quality Control Standart Material
: Kebijakan pemilik proyek terhadap mutu proyek : Kecakapan personil pemilik, penyedia jasa dan konsultan dalam pengukuran prestasi pekerjaan penentukan mutu pekerjaan : Prosedur dan konsistensi penolakan terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi syarat mutu : Pengawasan pelaksanaan dan pengujian mutu proyek dilakukan dengan sangat ketat : Pemilihan bahan/material proyek dilaksanakan sesuai standar.
44
Rework
: Pekerjaan ulang (rework) yang disebabkan oleh perubahan desain Perbedaan kondisi site: Perbedaan yang terjadi di lapangan dengan yang tercantum dalam kontrak. Change Order : Pengadaan pekerjaan tambah kurang (change order). Lingkup kerja : Lingkup Kerja yang tidak lengkap, tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi, misalnya batas-batas lingkup kerja yang kurang jelas dalam hal material.
