BAB 2 LELANG DAN PENJUALAN DI BAWAH TANGAN DALAM REZIM HUKUM KEPAILITAN

BAB 2 LELANG DAN PENJUALAN DI BAWAH TANGAN DALAM REZIM HUKUM KEPAILITAN

2.1.

Lelang

2.1.1. Pengertian Istilah lelang berasal dari bahasa latin ”auctio” yang berarti peningkatan harga secara bertahap. Sebenarnya lelang telah lama dikenal, para ahli melalui penelitian literatur Yunani mengemukakan bahwa lelang telah dikenal sejak 450 tahun sebelum Masehi. Beberapa jenis lelang yang populer pada masa itu antara lain adalah lelang karya seni, lelang tembakau, lelang kuda, lelang budak dan sebagainya. Di Indonesia, lelang secara resmi masuk dalam perundang-undangan sejak tahun 1908, yaitu dengan berlakunya Vendu Reglement atau Peraturan Lelang yang dimuat dalam Staatblad tahun 1908 Nomor : 189 dan Vendu Intructie atau Instruksi Lelang yang dimuat dalam Staatblad tahun 1908

Nomor : 190.

Peraturan-peraturan lelang ini masih berlaku sampai dengan saat ini dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan lelang di Indonesia. Hal tersebut dimungkinkan karena berdasarkan Aturan Peralihan Pasal II Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk mengisi kekosongan peraturan dibidang lelang. Vendu Reglement yang dibuat pada tahun 1908, yang mana sampai saat ini masih dipergunakan karena Vendu Reglement ini dapat disamakan dengan undang-undang, karena pada waktu Vendu Reglement dibuat belum terbentuk lembaga parlemen (Volksraads) yang bertugas membentuk ordonansi (undang-undang). Yang membuat Vendu Reglement ini adalah Gubernur Jendreral dan Mahkamah Agung Hindia Belanda. Vendu Reglement dan Vendu Instructie dalam pelaksanaannya sekarang ini telah dilengkapi dengan beberapa peraturan Menteri Keuangan. Dalam pasal

1

angka 1

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut Permenkeu) tersebut ditulis bahwa Penjualan Umum atau Lelang adalah “penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai 10 Universitas Indonesia

Pertimbangan yuridis..., Riza Gaffar, FH UI, 2010.

11

harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.” Penjualan umum atau Lelang tersebut harus dilakukan oleh atau dihadapan seorang Pejabat Lelang. Dari pengertian tersebut tampak bahwa lelang harus memenuhi unsur sebagai berikut 2: 1. Lelang adalah suatu cara penjualan yang dilakukan pada suatu saat dan tempat yang telah ditentukan. 2. Dilakukan

dengan

cara

mengumumkannya

terlebih

dahulu

untuk

mengumpulkan peminat/peserta lelang. 3. Dilaksanakan dengan cara penawaran atau pembentukan harga yang khusus, yaitu dengan cara penawaran harga secara lisan atau secara tertulis yang bersifat kompetitif. 4. Peserta yang mengajukan penawaran tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang/pembeli. Pengertian lelang sebagaimana dimaksud dalam Permenkeu tersebut kiranya senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mr. Wennek dari Balai Lelang Rippon Boswel and Company Swiss, yang mengatakan 3: ”An auction is a system of selling to the public, a number of individual items, one at a time, commencing at a set time on a set day. The auctioneer conducting the auction invites offers of price for the itemfrom the ateenders”. Cristopher L. Allen, Auctioneer dari Australia mendefinisikan lelang sebagai

“The sale by auctions involves an invitation to the public for the

purchase of real or personal property offered for sale by making successive increasing offers until, subject to the sellers reserve price the property is knocked down to the highest bidder”4. Dengan demikian definisi oleh pejabat lelang dari Australia ini juga sejalan dengan pengertian lelang sesuai Vendu Reglement dan peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan pengertian-pengertian lelang tersebut, juga nampak bahwa sebenarnya lelang merupakan suatu sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli dengan tujuan untuk menentukan harga yang wajar bagi suatu barang.

2

F.X. Ngadijarno, Nunung EkoLaksito, dan Isti Indri Listiani, Lelang Teori Dan Praktek, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 2006), hlm. 23. 3 Ibid., hlm. 23. 4 Ibid., hlm. 23.

Universitas Indonesia


12

MIG Maulenberg, seorang ahli lelang negara Belanda dari Departement of Marketing and Agricultural Market Research, University of Wageningen mengggaris bawahi hal ini dengan mengemukakan bahwa : ”Auction is an intermediary between buyers and sellers. The main objective is pricing discovery”. Dengan demikian beliau lebih menggaris bawahi bahwa lelang adalah institusi pasar yang tujuan utamanya adalah menemukan harga yang diharapkan.

2.1.2. Dasar Hukum Lelang Dasar hukum lelang dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu : 1. Ketentuan Khusus : Dikatakan khusus karena peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tata cara dan prosedur lelang. 1. Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad

tahun 1908 Nomor : 189 sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Staatsblad tahun 1941 nomor : 3). 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak 3. Instruksi Lelang (Vendu Instructie yang dimuat dalam Staatblad tahun 1908 Nomor : 190, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staasblad tahun 1930 nomor 85). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Keuangan 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang. 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II. 9. Dan berbagai perturan pelaksanaan lainnya.



13

2. Ketentuan Umum : Dikatakan ketentuan umum karena peraturan perundang-undanganya tidak secara khusus mengatur tentang tata cara dan prosedur lelang. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Reglemen Indonesia yang diperbaharui atau Het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR) Staatblad Nomor 1846 Nomor 57. 5. Rechtsreglement Buitengenwesten, Staatblad tahun 1927 Nomor 227. 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. 7. Undang-Undang Nomor 49 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. 8. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berada diatasnya. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 10. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 11. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Dasar hukum lelang yang utama adalah undang-undang lelang tahun 1908 yang lebih dikenal dengan Vendu Reglement (VR), Ordonantie 28 Februari 1908, yang dimuat dalam Staatsblad tahun 1908 Nomor : 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad tahun 1941 nomor : 3. Meskipun statusnya hanya Reglement tetapi karena merupakan satu-satunya peraturan lelang dan pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah, maka Vendu Reglement kiranya dapat disamakan dengan undang-undang.

2.1.3. Asas Lelang Asas-asas yang digunakan dalam lelang antara lain tercermin dari pengertian lelang itu sendiri. Beberapa asas yang dapat dikemukakan antara lain adalah :



14

1. Asas Publisitas (Publicity) atau asas Transparansi (Transparency), artinya setiap pelelangan harus didahului dengan pengumuman lelang, baik dalam bentuk iklan, brosur, atau undangan. Disamping untuk menarik peserta lelang sebanyak mungkin, pengumuman lelang juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan sosial kontrol sebagai perlindungan publik.

Asas ini sangat

penting karena membentuk karakter lelang sebagai penjualan yang bersifat transparan. 2. Asas Persaingan (Competition), yaitu karena para peserta lelang bersaing dan peserta dengan penawaran tertinggi yang mencapai atau melebihi harga limit yang akan dinyatakan sebagai pemenang. 3. Asas Kepastian (Certainty), artinya indenpendensi Pejabat lelang seharusnya mampu membuat kepastian bahwa penawar tertinggi yang dinyatakan sebagai pemenang lelang dan bahwa pemenang lelang tersebut

telah melunasi

kewajibannya akan memperoleh barang beserta dokumen. 4. Asas Akuntabilitas (Accountability), artinya pelaksanaan lelang dapat dipertanggung jawabkan karena Pemerintah melalui Pejabat Lelang berperan untuk mengawasi jalannya lelang dan membuat akta otentik yang disebut Risalah Lelang yang berfungsi sebagai akta van transport, Pejabat lelang itu haruslah independen,artinya tidak terpengaruh atau memihak kepada siapapun, sehingga asa ini dapat juga dikatakan sebagai asas indenpendensi. 5. Asas Efisiensi (Effeciency), artinya karena lelang dilakukan pada suatu saat dan tempat yang ditentukan dan transaksi yang terjadi pada saat itu juga sehingga diperoleh efisiensi biaya dan waktu, karena dengan demikian barang secara cepat dapat dikonversi menjadi uang.

2.1.4. Fungsi Lelang Lelang berfungsi sebagai sarana penjualan barang yang bersifat khusus dan transparan yang sejak semula dimaksudkan sebagai pelayanan umum, yaitu siapapun dapat memanfaatkan jasa lelang. Namun demikian, lelang di Indonesia sebenarnya mempunyai fungsi privat dan fungsi publik. Fungsi privat lelang nampak dalam peranan lelang sebagai institusi pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli sehingga lelang turut berperan memperlancar arus lalu lintas perdagangan barang, barang bergerak maupun



15

barang tidak bergerak. Oleh karena itu lelang dapat dipergunakan secara luas oleh masyarakat. Fungsi publik tercermin dari tiga hal, yaitu : 1. Mengamankan asset yang dimiliki atau dikuasai oleh negara untuk meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi dari pengelolaan aset tersebut. Hal ini terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang tahun 1995 Nomor 10 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sebagainya. 2. Pelayanan penjualan barang dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, keamanan dan kepastian hukum seperti penjualan barang bukti bekas sita jaminan baik dari Pengadilan, Kejaksaan maupun Pajak atau badan-badan lainnya, sebagai bagian dari sistem hukum yang berkaitan dengan kepailitan, acara perdata, acara pidana, pegadaian dan sebagainya. 3. Mengumpulkan penerimaan negara dalam bentuk Bea Lelang dan Biaya Administrasi. Dalam hal ini lelang juga memikul tugas untuk mengamankan pendapatan negara melalui Pajak khususnya yang berkaitan dengan penjualan tanah yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan juga Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.1.5. Jenis-Jenis Lelang Fungsi lelang tersebut diatas dalam praktek pelaksanaannya dapat diuraikan dalam berbagai jenis pelayanan lelang oleh Kantor Lelang, jika dilihat dari sudut barang yang dijual, antara lain sebagai berikut : 1. Lelang Eksekusi Adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu, dalam rangka membantu penegakan hukum, antara lain Lelang Eksekusi Panitia urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi barang dikuasai / tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi



16

Barang Sitaan pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai.

1. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Adalah pelayanan lelang yang diberikan kepada Panitia Pengurusan Piutang Negara/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam rangka proses penyelesaian pengurusan piutang

negara atas barang

jaminan atau sitaan milik penanggung utang dimana debitor tidak membayar utangnya kepada negara. Dasar hukumnya adalah UndangUndang Nomor 49 Peraturan Pemerintah tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara.

Undang-Undang tersebut memberikan

kewenangan justisial pada Panitia Pengurusan Piutang negara untuk mengeluarkan produk-produk hukum berupa Pernyataan Bersama dan surat Paksa yang masing-masing bertitel eksekutorial, juga kewenangan menyita dan memerintahkan barang untuk dilelang. Penyelenggara dari produk hukum tersebut adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang ditingkat operasional dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. 2. Lelang Eksekusi Pengadilan Adalah lelang yang diminta oleh Pengadilan Negeri antara lain untuk melaksanakan keputusan Hakim Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang pasti, khususnya dalam perkara perdata, termasuk lelang atas Hak Tanggungan, yang oleh pemegang Hak tanggungan tersebut telah dimintakan fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Lelang dalam rangka penyelesaian kredit macet pada suatu bank dan perusahaan swasta termasuk dalam jenis lelang ini. Juga termasuk lelang yang dilaksanakan dalam pemberesan harta pailit, yaitu barang-barang debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan surat penetapan dari Pengadilan Niaga. 3. Lelang Eksekusi Sita Pajak Adalah lelang atas sitaan pajak sebagai tindak lanjut penagihan piutang pajak kepada negara, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Dasar



17

hukum dari pelaksanaan lelang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. 4. Lelang Barang temuan dan Barang Sitaan dalam Perkara Pidana oleh Kejaksaan/Penyidik Adalah lelang yang dilaksanakan terhadap barang temuan dan lelang dalam kerangka secara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yang antara lain meliputi lelang eksekusi barang yang telah diputus atau dirampas untuk negara, termasuk dalam kaitan itu adalah lelang eksekusi pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Lelang Barang bukti yang mudah rusak, busuk dan memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi. 5. Lelang Barang Dikuasai / Tidak Dikuasai Bea dan Cukai Adalah Lelang yang dilakukan terhadap barang impor yang dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dibayarkan Bea masuknya.

Pengurusan

lelang barang-barang ini dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

2. Lelang Non Eksekusi Adalah lelang barang milik negara/dikuasai negara yang diwajibkan oleh peraturan

perundang-undangan

untuk

dijual

secara

lelang

apabila

dipindahtangankan atau lelang sukarela atas barang milik swasta. Lelang ini dilaksanakan bukan dalam rangka eksekusi/tidak bersifat paksa atas harta benda seseorang.

Jika dilihat dari sudut penjual, dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang dibedakan menjadi lelang yang sifatnya wajib dan lelang yang sifatnya sukarela. 1. Lelang yang sifatnya wajib Lelang yang dilaksanakan atas permintaan pihak yang menguasai/memiliki suatu barang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dijual secara lelang. Contohnya : Barang-barang inventaris milik Instansi Pemerintah, apabila sudah dihapuskan maka berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1



18

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, barang-barang tersebut harus dijual secara lelang melalui Kantor Lelang, termasuk lelang atas putusan/penetapan lembaga peradilan yang amar putusannya mewajibkan adanya penjualan secara lelang, dan sebagainya. 2. Lelang yang sifatnya sukarela Lelang yang dilaksanakan atas permintaan masyarakat/pengusaha yang secara sukarela menginginkan barangnya dilelang. Lelang ini dilaksanakan untuk memenuhi keinginan bebas dari masyarakat / kegiatan-kegiatan bebas dari masyarakat. Di samping jenis-jenis lelang tersebut di atas, lelang juga dapat dibedakan menjadi : 1. Lelang Dengan Reserved Price Pejabat Lelang menetapkan Penawar tertinggi sebagai pemenang lelang apabila penawarannya sudah mencapai / melampaui Reserved Price yang dikehendaki Penjual. 2. Lelang Tanpa Reserved Price Pejabat Lelang menetapkan Penawar tertinggi, berapapun besarnya penawaran yang diajukan, sebagai pemenang lelang.

2.1.6. Hak dan Kewajiban Pemohon/Penjual dan Peserta/Pembeli Lelang 1. Hak dan Kewajiban Peserta/Pembeli Lelang Pembeli Lelang adalah orang atau badan yang mengajukan penawaran tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Harga Limit dan ditunjuk sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. a. Hak peserta/pembeli lelang :  Melihat dan meminta keterangan tentang barang dan dokumendokumen barang yang dilelang.  Melihat dan memeriksa barang yang dilelang.  Meminta kembali uang jaminan bila tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang (tidak menjadi pemenang lelang).  Meminta petikan/grosse Risalah Lelang dan kwitansi lelang bila ditunjuk sebagai Pembeli Lelang.



19

 Mendapatkan barang beserta dokumen-dokumennya bila ditunjuk sebagai Pembeli Lelang. b. Kewajiban Peserta/Pembeli Lelang  Menyetor uang jaminan ke Pejabat Lelang  Hadir dalam pelaksanaan lelang, kecuali diwakili oleh kuasanya.  Mentaati tata tertib pelaksanaan lelang.  Membayar pokok lelang, Bea Lelang, Uang Miskin, dan pajak pungutan lainnya (BPHTB) bila ditunjuk jadi Pembeli Lelang Peserta lelang dengan penawaran tertinggi yang telah mencapai/ melampaui Harga Limit menjadi pemenang lelang dan ditetapkan sebagai pembeli oleh Pejabat Lelang yang memimpin lelang tersebut. Pembeli wajib membayar harga lelang, Bea Lelang dan pungutan lainnya. Apabila pembeli tidak/tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya tersebut, Pejabat Lelang membatalkan statusnya sebagai Pembeli. Pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya tersebut tidak boleh ikut lagi lelang diseluruh wilayah Indonesia selama 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat (5) Permenkeu.

2. Hak dan Kewajiban Pemohon/Penjual Lelang Penjual adalah perseorangan, badan atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang melakukan penjualan barang secara lelang. Dalam hal lelang untuk menjual harta pailit, maka sesuai dengan UUK yang menjadi penjual/pemohon lelang adalah Kurator. a. Hak Pemohon/Penjual Lelang  Dapat memilih cara penawaran lelang (Pejabat Lelang menentukan cara penawaran)  Menetapkan syarat-syarat lelang, bila dianggap perlu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan lelang.  Menerima uang hasil lelang.  Menerima Salinan Risalah Lelang. b. Kewajiban Pemohon/Penjual Lelang



20



Mengajukan permintaan lelang ke Kantor Lelang (KPKNL)



Melengkapi syarat-syarat/dokumen-dokumen yang diperlukan.



Mengadakan pengumuman lelang.



Menetapkan Harga Limit yang wajar atas barang yang dilelang.



Membayar Bea Lelang dan pajak/pungutan lainnya (PPh Ps 25).



Menyerahkan barang dan dokumen-dokumennya kepada Pembeli Lelang.



Mentaati tata tertib lelang.



Atas permintaan Pejabat Lelang, menjelaskan/memberi informasi tentang barang yang akan dilelang termasuk memberi akses peminat lelang untuk melihat barang yang akan dilelang.

2.2.

Kepailitan

2.2.1. Pengertian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK) dalam pasal 1 angka 1 pengertian Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Ditambahkan pula dalam pasal 21 UUK, kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama

kepailitan. Jadi dapat

dikatakan bahwa Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan (pasal 24 ayat (1) UUK). Sedangkan pengertian Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.



21

2.2.2.

Asas – Asas Dalam Kepailitan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban

Penundaan

Pembayaran

Utang

(UUK)

dalam

penjelasan

umumnya

mengemukakan bahwa undang-undang tersebut didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain (secara eksplisit disebutkan dengan kata-kata ”antara lain”, yang berarti tidak terbatas pada asas-asas yang disebutkan itu saja) 5 adalah : 1. Asas Keseimbangan. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. 2. Asas Kelangsungan Usaha. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dapat dilangsungkan. 3. Asas Keadilan. Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memedulikan kreditor lainnya. 4. Asas Integrasi. Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

2.2.3. Syarat Umum dan Khusus Sangatlah penting diketahui mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu apabila seseorang atau suatu badan hukum bermaksud mengajukan permohonan pernyataan pailit melalui pengadilan niaga. Apabila 5

Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 tahun 2004, LN No.131 Tahun 2004, TLN No.4443, Penjelasan Umum.



22

permohonan pernyataan pailit tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pengadilan niaga. Persyaratan atas putusnya pailit adalah Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya (pasal 2 ayat (1) UUK). Dari ketentuan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap seorang Debitor hanya dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

Debitor terhadap siapa tanpa permohonan itu ditujukan harus paling sedikit mempunyai dua Kreditor, atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu Kreditor.



Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu Kreditornya.



Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih. Menurut pasal 2 ayat (1) UUK salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah

Debitor harus mempunyai 2 (dua) Kreditor atau lebih. Dengan demikian, UUK ini hanya memungkinkan seorang Debitor dinyatakan pailit apabila Debitor memiliki paling sedikit 2 (dua) Kreditor. Syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih Kreditor dikenal sebagai concurus creditorium 6. Ketentuan ini diperlukan karena untuk mengatur mengenai bagaimana cara membagi harta kekayaan Debitor di antara para Kreditornya dalam hal Debitor memiliki lebih dari seorang Kreditor . Hal ini adalah sebagai dari konsekuensi berlakunya ketentuan pasal 1131 KUH Perdata. Rasio kepailitan ialah jatuhnya sita umum atas semua harta benda Debitor untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda Debitor itu untuk kemudian dibagi-bagikan

hasil

perolehannya

kepada

semua

Kreditornya sesuai dengan tata urutan tingkat Kreditor sebagaimana diatur oleh undang-undang.

6

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan, (Jakarta : Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, 2010), hlm. 53.



23

Apabila seorang Debitor memiliki satu orang Kreditor saja, maka eksistensi dari UUK kehilangan raison d’etre –nya 7. Apabila Debitor yang hanya memiliki seorang Kreditor saja dibolehkan bila dilakukan pengajuan pernyataan pailit terhadapnya, maka harta kekayaan Debitor yang menurut ketentuan pasal 1131 KUH Perdata merupakan jaminan utangnya tidak perlu diatur mengenai bagaimana cara membagi hasil penjualan harta kekayaan Debitor itu. Sudah pastilah bahwa seluruh hasil penjualan harta kekayaan itu merupakan sumber pelunasan bagi Kreditor satu-satunya itu. Tidak akan ada ketakutan terjadi perlombaan dan perebutan terhadap harta kekayaan Debitor karena hanya ada satu orang Kreditor saja. UUK tidak menentukan apakah pemohon pernyataan pailit harus membuktikan bahwa Debitor mempunyai dua Kreditor atau lebih. Ataukah Debitor justru yang harus mengemukakan bahwa pernyataan pengajuan permohonan pernyataan pailit tidak terpenuhi karena Debitor tidak mempunyai dua Kreditor atau lebih (tidak mempunyai lebih dari satu Kreditor). Di dalam UUK memang tidak diatur secara tegas mengenai pembuktian bahwa Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor. Di dalam UUK tidak ditentukan bahwa pemohon pernyataan pailit harus membuktikan bahwa Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor, namun oleh karena menurut pasal 299 UUK bahwa ”Kecuali ditentukan lain dengan undang-undang ini, maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata” sedangkan menurut hukum acara perdata yang berlaku, sesuai dengan pasal 163 HIR atau pasal 1865 KUH Perdata, menegaskan bahwa beban wajib bukti dipikul oleh pemohon atau penggugat untuk membuktikan dalil (posita) gugatannya, maka sesuai dengan prinsip pembebanan wajib bukti di atas, maka pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor sebagaimana disyaratkan dalam pasal 2 ayat (1) UUK. Pendirian yang demikian ini memang dianut oleh pengadilan sebagaimana tercantum dalam berbagai putusan pailit dari Pengadilan Niaga maupun Kasasi dan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung 8.

7 8

Ibid., hlm. 53. Ibid., hlm. 54.



24

Berkenan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UUK yang mensyaratkan Debitor harus mempunyai dua atau lebih Kreditor dan berkenan dengan ketentuan Pasal 1131KUH Perdata sebagaimana diuraikan di atas, pertanyaan yang timbul ialah apakah Kredtior yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) adalah boleh sembarang Kreditor saja, yaitu

tidak mempedulikan apakah Kreditor

tersebut adalah Kreditor konkuren atau Kreditor preferen (Kreditor separatis)? Penjelasan pasal 2 ayat (1) UUK tidak mengemukakan apa-apa mengenai hal ini. Pertanyaan yang sama harus pula dikemukakan sehubungan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa pedoman pernyataan pailit dapat diajukan oleh seorang atau lebih Kreditor. Dalam bukunya Prof DR Sutan Remy Sjahdeini, SH 9 menyatakan bahwa harus dibedakan antara pengertian Kreditor dalam kalimat " mempunyai dua atau lebih Kreditor...." dan Kreditor dalam kalimat "... atas permintaan seorang atau lebih Kreditornya" yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UUK. Kalimat yang pertama adalah untuk mensyaratkan bahwa Debitor tidak hanya mempunyai utang kepada satu Kreditor saja. Dengan demikian menurut pendapat Prof Remy 10 kata "Kreditor" yang dimaksud dalam kalimat pertama itu adalah sembarang Kreditor, yaitu baik Kreditor konkuren maupun Kreditor preferen. Yang ditekankan di sini adalah bahwa keuangan Debitor bukan bebas dari utang, tetapi memikul beban kewajiban membayar utang-utang. Sedangkan maksud kalimat yang kedua adalah untuk menentukan bahwa permohonan pailit dapat diajukan bukan saja oleh Debitor sendiri tetapi juga oleh Kreditor. Jadi dalam kalimat kedua ini Kreditor yang dimaksud adalah Kreditor konkuren. Menurut pendapat Prof Remy mengapa harus Kreditor konkuren karena seorang Kreditor separatis atau Kreditor pemegang Hak Jaminan tidak mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan permohonan pernyataan pailit mengingat Kreditor separatis telah terjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu dari barang agunan yang dibebani dengan Hak Jaminan. Apabila seorang Kreditor separatis merasa kurang terjamin sumber pelunasan piutangnya karena nilai Hak Jaminan yang dipegangnya lebih rendah daripada nilai piutangnya, dan apabila Kreditor separatis itu menghendaki untuk memperoleh 9 10




25

sumber pelunasan dari harta pailit, maka Kreditor separatis itu harus terlebih dahulu melepaskan hak separatisnya, sehingga dengan demikian berubah statusnya menjadi Kreditor konkuren. Berlakunya ketentuan bahwa Debitor harus mempunyai dua atau lebih Kreditor, menimbulkan masalah hukum. Haruskah Kreditor pemohon pernyataan pailit membuktikan bahwa Debitor mempunyai Kreditor lain selain dari Kreditor pemohon. Apabila memang Kreditor

pemohon

diharuskan

untuk dapat

membuktikan bahwa selain Kreditor pemohon masih ada Kreditor lain, maka hal itulah tidaklah mudah dilakukan oleh Kreditor tersebut. Oleh karena tidak ada ketentuan yang mewajibkan agar setiap utang yang diterima oleh seorang Debitor harus didaftarkan pada suatu badan tertentu yang diserahi tugas untuk mencatat utang-utang dalam suatu daftar khusus, maka sulit bagi Kreditor pemohon untuk dapat mengetahui siapa saja Kreditor-Kreditor dari Debitor. Oleh karena menurut KUH Acara Perdata Indonesia (HIR) seorang yang mengajukan gugatan atau permohonan harus membuktikan kebenaran gugatan atau permohonannya, atau dengan kata lain beban pembuktian ada pada penggugat atau pemohon, jadi pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor (terdapat Kreditor lain selain Kreditor permohon), dan harus dapat pula menyebutkan dengan mengemukakan bukti-buktinya siapa saja Kreditor-kreditor lain itu. Pendirian yang demikian itu merupakan pendirian yang berlaku. Hal ini dapat diketahui dari berbagai pengajuan permohonan pernyataan pailit dan berbagai putusan pengadilan, baik di tingkat Pengadilan Niaga maupun di tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali11. Pengadilan berpendirian bahwa pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa Debitor memiliki lebih dari seorang Kreditor di samping membuktikan bahwa sedikitnya satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam pasal 2 ayat (1) UUK membedakan tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih. Penyatuan tersebut ternyata dari kata "dan" di antara kata "jatuh waktu" dan "dapat ditagih". Kedua istilah itu berbeda pengertiannya dan kejadiannya. Suatu utang dapat saja telah

11

Ibid., hlm. 56.



26

dapat ditagih tetapi belum jatuh waktu. Utang yang telah jatuh waktu dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih, namun utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang telah sampai jadwal waktunya untuk dilunasi oleh Debitor sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu. Misalnya saja telah sampai jadwal cicilan bagi pelunasan kredit investasi yang ditentukan bertahap, dan harus dilunasi seluruhnya pada akhir perjanjian yang bersangkutan. Namun suatu utang sekalipun jatuh waktunya belum tiba, tetapi mungkin saja utang itu telah dapat ditagih, yaitu karena telah terjadi salah satu peristiwa yang disebut events of default sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu. Bagaimana caranya menentukan utang telah dapat ditagih apabila di dalam perjanjian kredit tidak ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal jatuh waktu perjanjian?

Pegangannya adalah ketentuan pasal 1238 KUH Perdata.

Menurut pasal tersebut, pihak Debitor dianggap lalai apabila Debitor dengan surat teguran (surat somasi) telah dinyatakan lalai dan di dalam surat tersebut Debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan dalam surat teguran itu ternyata Debitor belum juga melunasi utangnya, maka Debitor dianggap lalai. Dengan terjadinya kelalaian tersebut, maka berarti utang Debitor telah dapat ditagih. Syarat cukup satu utang saja telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah jelas dan tegas disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UUK. Jadi cukup hanya seorang Kreditor yang mempunyai piutang kepada Debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, yang penting utang tersebut telah jatuh waktu

dan dapat

ditagih. Salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) UUK agar seorang Debitor dapat dimohonkan untuk dipailitkan adalah selain Debitor memiliki dua atau lebih Kreditor juga cukup apabila satu utang kepada salah satu Kreditornya telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sama sekali tidak dipersyaratkan bahwa Debitor telah dalam keadaan insolven. Menurut penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK, bahkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Tegasnya, hanya karena seorang Debitor tidak membayar utang yang



27

jumlahnya relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan aset perusahaan (misalnya kreditor yang memiliki tagihan hanya sebesar Rp 10.000.000,- dapat mengajukan pailit terhadap Debitor yang memiliki aset Rp 10 triliun) Debitor tersebut dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Tidak dipersoalkan apakah Debitor telah dalam keadaan insolven. Tegasnya, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan terhadap perusahaan yang masih solven. Dalam UUK sendiri pengertian utang disebutkan dalam pasal 1 angka 6, yang merupakan syarat lain yang harus dipenuhi bagi seorang pemohon pernyataan pailit. Pasal 1 angka 6 menyebutkan pengertian utang, adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Mengklasifikasikan ”kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang” sebagai utang tetap tidak memberikan kepastian mengenai pengertian utang. Sejalan dengan pemikiran yang telah dikemukakan di atas, yaitu bahwa utang dalam ruang lingkup kepailitan seharusnya jumlahnya telah pasti disamping adanya telah pasti. Dalam bukunya Prof Remy, menyatakan bahwa kalimat ”kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang” dalam pasal 1 angka 4 RUU Kepailitan tersebut menunjuk kepada sesuatu kewajiban yang belum pasti nilai uangnya. Kalau suatu ”kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang” telah dapat didafttarkan di dalam daftar verifikasi, maka siapakah yang akan menentukan nilai utang itu? Apabila Kurator yang diberi wewenang untuk menilai, baik dengan atau tanpa persetujuan Hakim Pengawas, hanya akan menimbulkan masalah. Juga tidak seyogianya penentuan nilai kewajiban itu berdasarkan kesepakatan antara kreditor yang bersangkutan dengan debitor atau Kurator. Cara yang demikian juga hanya akan menimbulkan masalah. Penentuan dengan cara-cara tersebut tidak akan dirasakan sebagai cara yang fair. Cara-cara penentuan yang demikian dapat dicurigai sebagai hasil, bahkan tidak mustahil atau besar kemungkinannya terjadi adanya ”permainan” oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat merugikan para kreditor lainnya.



28

Seyogianya ”kewajiban” yang tidak atau belum dinyatakan dalam jumlah uang harus lebih dahulu telah dinyatakan dalam jumlah uang sebelum dikategorikan sebagai utang. Dengan kata lain, kalau jumlahnya belum dapat dinyatakan dalam nilai uang, maka ”kewajiban” tersebut harus terlebih dahulu telah dinyatakan dalam jumlah uang. Otoritas yang berwenang untuk menyatakan ”kewajiban” tersebut dalam jumlah uang, seyogianya hanya pengadilan. Oleh karena masalah ini termasuk dalam ruang lingkup kepailitan, maka pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan niaga.

2.2.4. Pelaku Utama Pelaku utama dalam kepailitan adalah Debitor, Kreditor, Kurator, Hakim Pengawas, dan Pengadilan Niaga. Dalam pembahasan ini maka akan diuraikan mengenai pengertian masing-masing berdasarkan UUK.

Debitor dan Kreditor Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UUK yang dimaksud dengan Debitor adalah sebagai berikut : ”Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Sementara itu, yang dimaksud dengan Kredtitor diberikan pengertian dalam pasal 1 angka 2 UUK sebagai berikut : ”Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”. Yang dimaksud dengan Kreditor diatas adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan. Dalam KUH Perdata tidak dipakai istilah ”debitor” dan ”kreditor”, tetapi dipakai istilah si berutang (schuldenaar) dan si berpiutang (schuldeischer). Menurut

pasal 1235 KUH Perdata dihubungkan dengan

pasal 1234 KUH

Perdata, dan pasal 1239 KUH Perdata, si berutang adalah pihak yang wajib memberikan, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu berkenaan dengan perikatannya,



29

baik perikatan itu timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dalam pustaka hukum dan kehidupan masyarakat sehari-hari, schuldenaar disebut debitor, sedangkan schuldeiser disebut kreditor 12.

Kurator dan Hakim Pengawas Sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) UUK, dengan adanya pernyataan pailit, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit itu diucapkan oleh hakim, debitor demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Menurut UUK, pengurusan mengenai hal-hal tersebut dilaksanakan oleh apa yang disebut Kurator. Menurut pasal

1

angka

5 yang dimaksudkan dengan Kurator adalah Balai Harta

Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Dalam pasal 15 ayat (1) UUK menentukan, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Seperti dalam uraian di atas, Kurator adalah Balai Harta Peninggalan, atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas Perseorangan dalam hal ini adalah pasti orang tersebut yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit. Timbul pertanyaan dalam hal apa yang bertindak sebagai Kurator adalah Balai Harta Peninggalan dan dalam hal apa yang bertindak sebagai Kurator adalah bukan Balai Harta Peninggalan? Mengenai hal ini ditentukan oleh pasal 15 ayat (2) UUK. Menurut pasal 15 ayat (2) UUK, dalam hal debitor, kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat sebagai Kurator. Dengan menafsirkan pasal 15 ayat (1) UUK secara a contrario

13

, berarti

baik debitor, kreditor atau siapapun yang berwenang mengajukan permohonan 12 13




30

pernyataan pailit dapat mengusulkan siapa yang diinginkan untuk diangkat sebagai Kurator kepada pengadilan. Tugas utama Kurator menurut pasal 69 ayat (1) adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Apa yang dimaksud dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak jelaskan dalam undang-undang. Dalam mengurus dan membereskan harta pailit, kurator didampingi oleh seorang Hakim Pengawas, yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pernyataan Pailit yang bersangkutan. Jadi, apabila harus melakukan sesuatu, berdasarkan UUK, Kurator harus memperoleh persetujuan hakim pengawas terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan sesuatu. Tugas yang pertama-tama harus dilakukan oleh Kurator sejak mulai pengangkatannya, menurut pasal 98 UUK adalah melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, menurut pasal 69 ayat (2) UUK Kurator : 1. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan; 2. Dapat melakukan

pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka

meningkatkan nilai harta pailit. Disamping hal tersebut di atas, ada kewajiban Kurator berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat (1) UUK, yaitu Kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan. Tambahan pula, bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan yang merugikan harta pailit. Besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir. Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan.



31

Agar Kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan hal-hal lain yang tidak diinginkan, maka perlu diangkat seorang pengawas oleh pengadilan yang disebut hakim pengawas. Hakim Pengawas adalah Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga sehubungan dengan pernyataan pailit dari suatu perusahaan atau orang pribadi. Adapun tugastugas dari Hakim Pengawas, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 65, 66, 67 dan 68 UUK, adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit; 2. Memberikan pendapat kepada Pengadilan Niaga, sebelum Pengadilan Niaga mengambil suatu ketetapan yang berhubungan dengan pengurusan atau pemberesan harta pailit; 3. Hakim Pengawas dapat memerintahkan agar dilakukan penyelidikan oleh para ahli, untuk memperoleh keterangan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepailitan. 4. Menerima laporan dari Pengadilan Niaga mengenai pengangkatan Panitia Kreditor sementara, yang terdiri dari seorang, dua orang, atau tiga orang Kreditor yang dikenal, yang bertugas memberi nasehat dan mendampingi Kurator dalam tugasnya memeriksa keadaan harta pailit dan melakukan pencocokan utang-utang si Pailit. Hakim Pengawas, setelah pencocokan utang selesai dilakukan, wajib menawarkan kepada para Kreditor untuk membentuk Panitia Kreditor tetap untuk mengganti Panitia Kreditor sementara. Tugas-tugas seorang Hakim Pengawas adalah berat dan penuh tanggung jawab, sehingga harus ditunjuk sebagai Hakim Pengawas adalah seorang Hakim Pengadilan Niaga yang pintar, cekatan, jujur dan berdedikasi tinggi. Menurut pasal 69 UUK pngurusan dan pemberesan harta pailit adalah tugas Kurator. Bersama-sama dengan Hakim Pengawas, yang mengawasi tindakan Kurator, mereka mengurus dan membereskan kepailitan yang dapat berakhir dengan dicabutnya kepailitan, selesainya kepailitan dengan perdamaian (accord), atau berakhirnya kepailitan setelah terjadi insolvensi dan harta pailit dilelang untuk dibagikan kepada para Kreditor. Tugas Hakim Pengawas dimulai sejak ia diangkat dengan Putusan Pernyataan Pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga.



32

Tugas Hakim Pengawas selesai setelah kepailitan dicabut, atau kepailitan selesai dengan perdamaian yang ditaati oleh si Pailit dengan sempurna atau setelah terjadi insolvensi, yang disusul dengan pelelangan harta pailit dan pembagian hasil lelang kepada para Kreditornya.

Pengadilan Niaga Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004, dalam Pasal 307 ditegaskan bahwa Faillissementsverordening (Fv) Staatblad 1905-217 jo Staatblad 1906-348 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perpu No 1 Tahun 1998, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Mengenai Pengadilan Niaga, dapat dijelaskan bukanlah merupakan tambahan pengadilan baru yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU No 14 Tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Pengadilan niaga hanyalah merupakan bagian dari peradilan umum. Sesuai dengan pasal 306 ayat (1) UUK, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 281 ayat (1) Perpu No 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU No 4 tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga. Tentu saja pada saat ini pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu telah terbentuk dan telah banyak pula memeriksa dan memutuskan perkara-perkara permohonan pernyataan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Menurut pasal 300 ayat (2) UUK, pembentukan Pengadilan Niaga selain pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dilakukan secara bertahap dengan keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan. Pada saat ini, selain pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dibentuk pula pengadilan niaga di beberapa tempat, antara lain Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar, dan Pengadilan Negeri Semarang.



33

Dalam pasal 306 UUK, Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga.

2.2.5. Insolvensi Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) UUK berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat (1) UUK. Yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar. Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.

2.2.6. Pemberesan Menurut ketentuan pasal 178 ayat (1) UUK, jika dalam rapat pencocokan piutang (yaitu rapat verifikasi utang-piutang) tidak ditawarkan rencana perdamaian (oleh debitor), atau rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima oleh rapat, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan pengadilan niaga yang memperoleh keputusan hukum tetap, maka demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi (tidak mampu membayar utangutang debitor). Tindakan selanjutnya terhadap harta debitor pailit yang telah dinyatakan dalam keadaan insovensi itu adalah melakukan likuidasi, yaitu menjual harta pailit tersebut. Likuidasi tersebut dilakukan oleh Kurator. Atas hasil likuidasi itu kurator mendistribusikannya kepada masing-masing kreditor dalam rangka melunasi utang-utang debitor kepada masing-masing kreditor yang piutangnya telah diakui dalam proses pencocokan atau verifikasi utang-piutang. Distribusi tersebut dilakukan sesuai dengan urutan tingkat masing-masing piutang mereka sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Tindakan kurator tersebut disebut tindakan pemberesan harta pailit. Selain istilah ”tindakan pemberesan”, di dalam praktek digunakan juga istilah ”tindakan likuidasi” atau ”likuidasi” saja 14.

14

Ibid., hlm. 279.



34

Menurut pasal 184 ayat (1) UUK, dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat (1), Kurator harus memulai pemberesan dan menjual harta pailit (setelah dilakukan pencocokan piutang) tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila : 1. Usul untuk mengurus perusahaan debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam UUK, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau 2. Pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan. Disamping ketentuan pasal 184 ayat (1) UUK tersebut perlu pula diperhatikan pasal 69 ayat (2) UUK yang menentukan, dalam melaksanakan tugasnya, kurator : 1. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan; 2. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka (dengan tujuan) meningkatkan nilai harta pailit. Sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (1) semua benda (dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 183 ayat (2) dan ayat (3)) harus dijual di muka umum (dilelang) sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada pasal 185 ayat (1) tidak tercapai, menurut pasal 185 ayat (2) penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas. Ketentuan ini sangat penting karena benda-benda tertentu sulit untuk memperoleh harga yang layak atau sulit untuk memperoleh pembeli apabila penjualannya tidak dilakukan di bawah tangan. Menurut pasal 185 ayat (3) UUK, semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan (artinya tidak dapat dijual baik melalui lelang maupun di bawah tangan) maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut, namun harus dilakukan dengan izin hakim pengawas.

2.2.7. Sebab Pengakhiran Ada beberapa hal yang meruapakan sebab pengakhiran kepailitan:



35

1. Pembatalan Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor. Yang dimaksud dengan segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator meliputi setiap perbuatan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sedangkan yang dimaksud dengan tetap sah dan mengikat Debitor adalah bahwa perbuatan Kurator tidak dapat digugat pengadilan mana pun. 2. Harta tidak cukup Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar Debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit. 3. Perdamaian Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut. Yang dimaksud dengan disetujui adalah persetujuan Kreditor yang hadir dan menyatakan secara tegas dalam rapat Kreditor yang bersangkutan. Dalam hal Kreditor hadir dan tidak menggunakan hak suara, hak suaranya dihitung sebagai suara tidak setuju sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2). Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut. Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak. 4. Daftar Pembagian Penutup



36

Segera setelah kepada Kreditor yang telah dicocokan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirlah kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 203. Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka Kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta Debitor mengenai piutang mereka yang belum dibayar.

2.2.8. Setelah Pemberesan Bagaimanakah status hukum kewajiban-kewajiban debitor yang masih tersisa yang belum dapat dilunasi dari hasil likuidasi harta pailitnya setelah berakhirnya tindakan pemberesan yang dilakukan oleh kurator? Apakah debitor dinyatakan bebas dari membayar sisa utang-utangnya itu? Menurut pasal 204 UUK, setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitor mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Apa yang dimaksudkan dengan ”pembagian penutup” dalam pasal 204 itu? Istilah ini baru muncul dalam pasal 202. Tidak ada penjelasan apapun dalam penjelasan pasal 202 maupun pasal 204 mengenai apa yang dimaksudkan dengan ”pembagian penutup” tersebut. Dapat diartikan bahwa yang dimaksudkan dengan pembagian penutup adalah pembagian harta pailit yang terakhir kepada para kreditor 15. Selanjutnya apa yang dimaksudkan dengan ”pembagian penutup menjadi ”mengikat” UUK tidak pula memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan ”mengikat” itu. Pembagian penutup menjadi mengikat dapat diartikan sebagai hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal 202 ayat (2) telah dilaksanakan oleh kurator. Menurut pasal 202 ayat (2), kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4) UUK. Sehubungan dengan ketentuan pasal 204 UUK, dapat disimpulkan bahwa menurut undang-undang ini setelah tindakan pemberesan selesai dilakukan oleh kurator, debitor tidak memperoleh pembebasan atas utang-utangnya yang belum dapat dilunasi dari hasil penjualan harta pailit. Sisa utang-utang tersebut masih

15

Ibid., hlm. 324.



37

diwajibkan bagi debitor untuk dibayarkan kepada masing-masing kreditornya. Sebaliknya masing-masing kreditor masih berhak untuk menagih sisa piutangnya.

2.3.

Lelang Eksekusi Harta Pailit

2.3.1. Pengertian Dalam Sub Bab 2.1 terdahulu telah diterangkan pengertian Lelang Eksekusi, yaitu lelang untuk melaksanakan putusan / penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain, yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dipersamakan dengan itu dalam rangka penegakan hukum, antara lain : Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai16. Maksud dari Lelang Eksekusi Pengadilan adalah lelang yang diminta oleh Pengadilan Negeri antara lain untuk melaksanakan keputusan Hakim Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang pasti, khususnya dalam perkara perdata, termasuk lelang atas Hak Tanggungan, yang oleh pemegang Hak tanggungan tersebut telah dimintakan fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan dan lelang dalam rangka penyelesaian kredit macet pada suatu bank dan perusahaan swasta termasuk dalam jenis lelang ini. Juga termasuk lelang yang dilaksanakan dalam pemberesan harta pailit, yaitu barang-barang debitor yang dinyatakan pailit berdasarkan surat penetapan dari Pengadilan Niaga. Pengertian lelang itu sendiri adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Pengumuman Lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya lelang dengan maksud untuk menghimpun peminat lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 16

Departemen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Repunblik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2006, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.



38

lelang eksekusi harta pailit adalah lelang yang diminta oleh Pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga untuk melaksanakan putusan Hakim Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu untuk melaksanakan pemberesan harta pailit, melakukan pelelangangan atas barang-barang debitor yang dinyatakan pailit.

2.3.2. Dasar Hukum Dasar hukum dari pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit adalah UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 185 ayat (1) : ”Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”17. Sedangkan dalam ayat (2) nya disebutkan ”Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas”.

2.3.3. Pelaksanaan Dalam pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit harus dilaksanakan oleh dan/atau dihadapan Pejabat Lelang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan18. Pejabat Lelang adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri Keuangan melaksanakan Penjualan barang secara lelang. Dalam Permenkeu No 40 disebutkan bahwa Pejabat Lelang terdiri dari Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II. Pejabat Lelang Kelas I berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan berwenang melaksanakan lelang untuk semua jenis lelang, sedangkan Pejabat Lelang Kelas II berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II dan hanya berwenang melaksanakan lelang berdasarkan permintaan Balai Lelang atau jenis Lelang Non Eksekusi Sukarela, lelang aset Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/D)

berbentuk Persero, dan lelang aset milik Bank dalam likuidasi

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999. Dari pembahasan di

17

Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 tahun 2004, LN No.131 Tahun 2004, TLN No.4443. 18 Departemen Keuangan, loc, cit, pasal 2.



39

atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hal untuk pelaksanaan lelang eksekusi harta pailit, pelaksananya adalah Pejabat Lelang Kelas I.

2.3.4. Tata Cara Tahap Persiapan Lelang 1) Permohonan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 1. Surat Permohonan Tertulis Penjual

yang bermaksud melakukan penjualan secara lelang

mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL disertai dengan dokumen persyaratan lelang. 2. Syarat Kelengkapan Syarat kelengkapan dalam hal ini adalah permohonan lelang oleh Kurator, yang syarat-syaratnya antara lain adalah19 : -

Surat permohonan lelang yang diajukan oleh Kurator yang ditunjuk

-

Salinan / fotokopi Putusan Pailit

-

Salinan / fotokopi Penetapan Lelang

-

Salinan / fotokopi Penunjukkan dari Hakim Pengawas kepada Kurator

-

Daftar harta pailit yang akan dilelang

-

Bukti kepemilikan / hak (apabila ada / dikuasai Kurator)

-

Surat Keterangan Tanah, kalau yang dilelang adalah tanah atau tanah dan bangunan

-

Syarat lelang lain dari Penjual (apabila ada)

-

Bukti Pengumuman Lelang

-

Harga Limit barang yang akan dilelang yang diserahkan sebelum pelaksanaan lelang

2) Hak & Kewajiban Penjual / Pemilik Barang a. Hak Penjual / Pemilik Barang 19

F.X. Sutarjo, “Pelelangan Barang-Barang Dalam Rangka Pemberesan Harta Pailit”, (disampaikan dalam Pendidikan Kurator dan Pengurus yang diselenggarakan oleh Ikatan Kurator dan Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, Januari 2007), hlm 7-8.



40

Penjual adalah perorangan, badan hukum/usaha atau instansi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian berwenang untuk menjual barang secara lelang. Pemilik barang adalah perorangan atau badan hukum/usaha yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang dilelang. Penjual / Pemilik barang diberikan hak oleh perundang-undangan lelang

untuk

dapat

mengajukan

syarat-syarat

tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, antara lain jadwal penjelasan lelang

kepada

peserta

lelang

sebelum

pelaksanaan

lelang

(aanwidjzing); jangka waktu bagi calon pembeli untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang;

jangka waktu

pembayaran Harga Lelang; jangka waktu pengambilan/ penyerahan barang oleh Pembeli. Syarat-syarat tersebut harus dilampirkan dalam surat permohonan lelang.

b. Kewajiban Penjual / Pemilik Barang Penjual / pemilik barang bertanggung jawab terhadap keabsahan barang, dokumen persyaratan lelang dan penggunaan jasa lelang oleh Balai Lelang.

Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi

terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang, dokumen persyaratan lelang dan penggunaan jasa Lelang oleh Balai Lelang. Dalam hal yang dilelang barang bergerak, Penjual / Pemilik barang wajib menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang. Penjual / pemilik barang wajib memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang. Untuk Lelang Eksekusi menurut peraturan perundang-undangan tetap dapat dilaksanakan meskipun asli dokumen kepemilikannya tidak dikuasai oleh Penjual. Dalam hal Penjual / Pemilik barang menyerahkan asli dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud di atas kepada Pejabat Lelang, Pejabat Lelang wajib memperlihatkannya kepada Peserta Lelang sebelum atau pada saat lelang dimulai.



41

3) Tempat Tempat pelaksanaan lelang harus di wilayah kerja KPKNL tempat dimana barang lelang berada. Tempat pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL. Pengecualian hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan yang berlaku. Persetujuan sebagaimana yang dimaksud tersebut dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau pejabat yang ditunjuk untuk barang-barang yang berada dalam wilayah antar Kantor Wilayah DJPLN; atau Kepala Kantor Wilayah DJPLN setempat untuk barang-barang yang berada dalam wilayah Kantor Wilayah DJPLN setempat. Permohonan persetujuan pelaksanaan lelang atas barang yang berada di luar wilayah kerja KPKNL diajukan oleh Penjual dan ditujukan kepada Pejabat sebagaimana telah disebutkan di atas. Surat persetujuan tersebut harus dilampirkan pada Surat Permohonan Lelang. Terhadap Lelang Eksekusi, KPKNL dapat mensyaratkan kepada Penjual untuk menggunakan tempat dan fasilitas lelang yang disediakan oleh DJPLN.

4) Waktu Waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL. Waktu pelaksanaan lelang tersebut dilakukan pada jam dan hari kerja KPKNL.

5) Surat Keterangan Tanah (SKT) Pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan wajib dilengkapi dengan SKT dari Kantor Pertanahan setempat. Dalam hal tanah atau tanah dan bangunan yang akan dilelang belum terdaftar di Kantor Pertanahan setempat maka Kepala KPKNL mensyaratkan kepada Penjual untuk meminta Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa yang menerangkan status kepemilikan; dan berdasarkan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa, Kepala KPKNL meminta SKT ke Kantor Pertanahan setempat.Biaya pengurusan SKT menjadi tanggung jawab Penjual. SKT dapat dipergunakan berkali-kali apabila tidak ada perubahan data fisik atau data yuridis dari tanah atau tanah dan bangunan yang akan



42

dilelang, sepanjang dokumen kepemilikan dikuasai oleh Penjual. Bila terjadi perubahan data fisik atau data yuridis maka Penjual harus menginformasikan hal tersebut kepada KPKNL untuk dimintakan SKT baru. Dalam hal dokumen kepemilikan tidak dikuasai oleh Penjual setiap dilaksanakan lelang harus dimintakan SKT baru.

6) Pembatalan Sebelum Lelang a. Pihak yang membatalkan: Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan putusan/penetapan Lembaga Peradilan atau atas permintaan Penjual. Jika pembatalan lelang diminta oleh : 

Lembaga Peradilan Pembatalan lelang dengan putusan / penetapan Lembaga Peradilan disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi pembatalan sebelum lelang sebagaimana tersebut di atas, Penjual dan Pejabat Lelang wajib mengumumkan pada saat pelaksanaan lelang.



Penjual Pembatalan lelang atas permintaan Penjual disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi pembatalan sebelum lelang sebagaimana tersebut di atas, Penjual wajib mengumumkan sebagaimana pelaksanaan Pengumuman Lelang yang telah dilakukan sebelumnya.



Pejabat Lelang Pembatalan lelang di luar dari putusan/penetapan Lembaga Peradilan atau atas permintaan Penjual dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dengan alasan (sesaat sebelum lelang), yaitu : -

SKT untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan belum ada;



43

-

barang yang akan lelang dalam status sita pidana;

-

terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang;

-

asli dokumen kepemilikan tidak diperlihatkan atau diserahkan oleh Penjual kepada Pejabat Lelang / Peserta Lelang sebagaimana dengan kewajiban Penjual / Pemilik Barang pada angka 2 (b) di atas;

-

pengumuman

lelang

yang

dilaksanakan

Penjual

tidak

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan; -

keadaan memaksa (force majeur) / kahar;

-

lelang pertama diikuti kurang dari 2 (dua) Peserta Lelang;

-

penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang; atau

-

khusus untuk Lelang Non Eksekusi, barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi;

b. Peserta Lelang tidak berhak menuntut ganti-rugi Dalam hal terjadi pembatalan lelang sebagaimana dimaksud pada huruf

(a) di atas Peserta Lelang yang telah menyetorkan Uang

Jaminan Penawaran Lelang tidak berhak menuntut ganti rugi.

7) Uang Jaminan Penawaran Lelang a. Peserta Lelang wajib menyetor Uang Jaminan Untuk dapat menjadi peserta lelang, setiap peserta harus menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang. b. Penyetoran Uang Jaminan Dalam hal Penjual/Pemilik barang menentukan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pengaturan Uang Jaminan Penawaran Lelang adalah sebagai berikut : - untuk lelang yang diselengggarakan oleh KPKNL disetor ke KPKNL; - untuk lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang disetor ke Balai Lelang, kecuali dalam hal lelang tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I, disetorkan ke KPKNL;



44

- besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang paling sedikit 20% (dua puluh persen) dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari perkiraan Harga Limit; - dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi, 1 (satu) penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang hanya berlaku untuk 1 (satu) barang atau paket barang yang dilelang; - dalam hal tidak ada Harga Limit, besaran Uang Jaminan Penawaran Lelang ditetapkan sesuai kehendak Penjual. c. Dalam hal peserta Lelang tidak ditunjuk sebagai Pembeli, Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan. Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permintaan pengembalian dari Peserta Lelang dengan dilampiri bukti setor, fotokopi identitas atau dokumen pendukung lainnya. d. Uang Jaminan Penawaran lelang dari Peserta lelang yang ditunjuk sebagai Pembeli, akan diperhitungkan dengan peluanasan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan lelang. e. Dalam hal lelang diselenggarakan oleh KPKNL, apabila Pembeli tidak melunasi pembayaran Harga Lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan seluruhnya ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa II lainnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang. f. Uang Jaminan Penawaran Lelang disetor oleh Peserta Lelang melalui rekening sesuai dengan pengumuman lelang atau tunai/cash secara langsung kepada Bendahara Penerima KPKNL/Pejabat Lelang. Uang Jaminan tersebut harus disetor paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang harus sudah efektif pada rekening tersebut.

8) Pengumuman Lelang (a) Melalui surat kabar harian Penjualan secara lelang wajib didahului dengan pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual. Pada prinsipnya Pengumuman



45

Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit di tempat barang berada yang akan dilelang. Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud di atas, maka Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di tempat yang terdekat atau di ibukota propinsi yang bersangkutan dan beredar di wilayah kerja KPKNL tempat barang akan dijual. Pengumuman Lelang melalui surat kabar harian harus memenuhi kriteria sebagai berikut : - Apabila dilakukan pada Surat Kabar Harian yang terbit di Ibukota Negara harus pada surat kabar yang mempunyai tiras/oplah paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar; - Apabila dilakukan pada surat kabar harian yang terbit di Ibukota Propinsi harus pada surat kabar yang mempunyai tiras/oplah paling sedikit 15.000 (lima belas ribu) eksemplar; - Apabila dilakukan pada Surat kabar harian yang terbit di Kota/Kabupaten selain tersebut di atas, harus pada surat kabar yang mempunyai tiras/oplah paling sedikit 5.000 (lima ribu) eksemplar. Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada kriteria surat kabar harian di atas, pengumuman lelang dilakukan pada surat kabar harian yang tiras/oplahnya paling banyak. Pejabat Lelang dapat meminta bukti bahwa pengumuman lelang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud di huruf (a) di atas kepada Penjual. Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud di atas, harus dicantumkan

dalam

Halaman

Utama/Reguler

dan

dilarang

dicantumkan pada Halaman Suplemen/Tambahan/Khusus. Dalam

hal

dipandang

perlu,

Penjual

dapat

menambah

pengumuman lelang dengan menggunakan media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluas-luasnya. (b) Memuat paling sedikit 9 (sembilan) hal Pengumuman lelang paling sedikit memuat : - identitas penjual; - hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan;



46

- jenis dan jumlah barang; - lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya bangunan, khusus untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan; - jumlah, dan jenis/spesifikasi, khusus untuk barang bergerak; - jangka waktu melihat barang yang akan dilelang; - Uang Jaminan Penawaran Lelang meliputi besaran jangka waktu, cara dan tempat penyetoran, dalam hal dipersyaratkan adanya Uang Jaminan Penawaran Lelang; - jangka waktu pembayaran Harga Lelang; dan - Harga Limit, sepanjang hal ini diharuskan dalam peraturan perundang-undangan atau atas kehendak Penjual/Pemilik Barang. Pengumuman Lelang diatur sedemikian rupa sehingga terbit pada hari kerja KPKNL dan tidak menyulitkan peminat lelang melakukan penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang. (c) Pengumuman menurut jenis barang - Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan ketentuan sebagai berikut:  pengumuman dilakukan dua kali berselang 15 (lima belas) hari;  pengumuman pertama diperkenankan melalui tempelan yang mudah dibaca oleh umum, dan dapat ditambah melalui media elektronik, namun demikian apabila dikehendaki oleh Penjual pengumuman pertama dapat dilakukan dengan surat kabar harian; dan  pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan berselang 14 (empat belas) hari sebelum hari pelaksanaan lelang. - Pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian berselang 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan lelang, kecuali untuk benda yang lekas rusak atau yang membahayakan atau jika biaya penyimpanan benda tersebut terlalu tinggi, dapat dilakukan kurang



47

dari 6 (enam) hari tetapi tidak boleh kurang dari 2 (dua) hari kerja, dan khusus untuk ikan dan sejenisnya tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari kerja. - Pengumuman Lelang Eksekusi terhadap barang bergerak yang Harga Limit keseluruhannya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam satu kali lelang, dilakukan melalui :  surat kabar harian dalam bentuk iklan baris, serta wajib ditambahkan.  pengumuman lelang tempelan pada hari yang sama untuk ditempel di tempat yang mudah dibaca oleh umum atau sekurangkurangnya ditempel pada papan pengumumam di KPKNL dan kantor Penjual yang memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pengumuman Lelang huruf a dan b di atas.  pengumuman lelang dalam bentuk iklan baris melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud di atas, memuat sekurangkurangnya identitas Penjual, barang yang dilelang, tempat dan waktu lelang, serta informasi adanya pengumuman lelang tempelan. (d) Pengumuman Lelang Ulang Lelang Ulang adalah pelaksanaan lelang yang dilakukan untuk mengulang lelang yang tidak ada peminat, lelang yang ditahan atau lelang yang Pembelinya wanprestasi. Pengumuman lelang ulang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: - lelang barang tidak bergerak atau barang bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang tidak bergerak, dilakukan dengan cara:  Pengumuman Lelang Ulang dilakukan 1 (satu) kali melalui surat kabar harian berselang 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang, jika waktu pelaksanaan lelang ulang dimaksud tidak melebihi 60 (enam puluh) hari dari pelaksanaan lelang terdahulu atau dari pelaksanaan lelang terakhir; atau



48

 Pengumuman Lelang Ulang berlaku ketentuan paling sedikit memuat 9 (sembilan) hal seperti pada huruf b di atas, jika waktu pelaksanaan lelang ulang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dari pelaksanaan lelang terdahulu atau dari pelaksanaan lelang terakhir; -

lelang barang bergerak, pengumuman Lelang Ulang dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud bahwa lelang diatur sedemikian rupa sehingga terbit pada hari kerja KPKNL dan tidak menyulitkan peminat lelang melakukan penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang, dalam hal Lelang Eksekusi telah dilaksanakan dan perlu dilelang ulang.

Pengumumam Lelang Ulang sebagaimana dimaksud di atas harus menunjuk Pengumuman Lelang terakhir.

Tahap Pelaksanaan 1) Penetapan Harga Limit Pengertian Harta Limit (Reserve Price) adalah harga minimal barang lelang yang ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang untuk dicapai dalam suatu pelelangan. Penentuan Harga limit diharuskan dalam peraturan perundang-undangan atau atas kehendak Penjual/Pemilik barang. Adapun penetapan Harga Limit harus dilakukan : -

Kewajiban ada pada Penjual (Kurator) Pada setiap pelaksanaan lelang, Penjual wajib menetapkan Harga Limit

berdasarkan

pendekatan

penilaian

yang

dapat

dipertanggungjawabkan, kecuali pada pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela barang bergerak, Penjual/Pemilik Barang dapat tidak mensyaratkan adanya Harga Limit. -

Penilaian atau penetapan Harga Limit dilakukan oleh: -

Jika paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atau mempunyai karakteristik unik/spesifik harus didasarkan pada penilaian oleh Penilai Independen yang telah mempunyai Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Penilai (SIUPP) dan telah terdaftar di



49

Departemen Keuangan. Contoh dari yang mempunyai karakteristik unik / spesifik antara lain adalah bandar Udara / Airport, Pelabuhan laut/ Dermaga, Pembangkit Listrik, Hotel Berbintang, Lapangan Golf, Pusat Perbelanjaan / Shoping Complex, Pabrik / Kilang, Rumah Sakit, Stadion / Kompleks Olah Raga, Apartemen, Gedung Bertingkat tinggi (4 lantai keatas) / High Rise Building, Pertambangan, perikanan, perkebunan, perhutanan, Batu Permata atau Intangible Assets (Saham, Obligasi, Reksadana, Goodwill). -

Jika terhadap barang-barang yang nilainya diperkirakan kurang dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), bersifat umum, dan/atau tidak termasuk barang sebagaimana dimaksud di atas, didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Penilai Internal sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan antara lain : 

Nilai Pasar;



Nilai Jual Objek Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB) dalam hal barang yang akan dilelang berupa tanah dan/atau bangunan;



Nilai/Harga yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;



Resiko

Penjualan

melalui

lelang

seperti

Bea

Lelang,

penyusutan, penguasaan, cara pembayaran. -

Dalam hal pelaksanaan Lelang Eksekusi, Harga Limit serendahrendahnya ditetapkan sama dengan Nilai Likuidasi (Forced Sale Value).

-

Dalam hal pelaksanaan Lelang Ulang, Harga Limit pada lelang sebelumnya dapat diubah oleh Penjual dengan menyebutkan alasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

-

Penetapan Harga Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang.

-

Dakam pelaksanaan Lelang Eksekusi, Harga Limit harus bersifat terbuka / tidak rahasia dan harus dicantumkan dalam Pengumuman Lelang.



50

-

Penyerahan bukti penetapan Harga Limit oleh Penjual / Pemilik Barang (Kurator) ke Pejabat Lelang paling lambat pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang.

2) Penawaran Lelang -

Jenis Penawaran Lelang Penawaran lelang dapat dilakukan langsung dan/atau tidak langsung dengan cara : 

Lisan, semakin meningkat atau menurun;



Tertulis, atau



Tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai Harga Limit. Penawaran lelang secara langsung adalah penawaran lelang yang

dilakukan oleh Peserta Lelang yang sah atau kuasanya pada saat mengajukan penawaran harus hadir ditempat pelaksanaan lelang. Dalam hal penawaran lelang dilakukan langsung secara lisan, Peserta Lelang mengajukan penawaran dengan lisan. Jika dilakukan secara tertulis, maka Peserta Lelang mengajukan penawaran dengan surat penawaran. Dalam hal

penawaran lelang secara tidak langsung adalah

penawaran lelang yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dan Peserta Lelang tidak berada ditempat pelaksanaan lelang. Dapat pula penawaran lelang dilakukan tidak langsung secara lisan, Peserta Lelang mengajukan penawaran dengan menggunakan media audio visual dan telepon. Juga dapat dilakukan penawaran lelang dilakukan tidak langsung secara tertulis, Peserta Lelang mengajukan penawaran dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi antara lai, LAN (Local Area Network), Intranet, Internet, pesan singkat (short message service/SMS) dan faksimili. Penawaran lelang yang diselenggarakan KPKNL dapat dilakukan dengan Harga Lelang Inklusif atau dengan Harga Lelang Eksklusif. Maksud dari Harga Lelang Inklusif adalah Harga Lelang sama dengan Pokok Lelang dan sudah termasuk Bea Lelang Pembeli. Sedangkan



51

Harga Lelang Eksklusif adalah Harga Lelang sama dengan Pokok Lelang namun belum termasuk Bea Lelang Pembeli. Penawaran harga lelang yang telah disampaikan oleh Peserta Lelang kepada Pejabat Lelang tidak dapat dirubah atau dibatalkan oleh Peserta Lelang. Penawaran Lelang dalam Lelang Eksekusi harus dilakukan secara langsung. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa lelang pertama harus diikuti oleh paling sedikit 2 (dua) peserta lelang; dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa lelang ulang dapat dilaksanakan dengan diikuti oleh 1 (satu) orang perserta lelang. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor : Per-02/PL/2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut Peraturan Dirjen), ada beberapa jenis lelang dalam hal -

”Lelang dibatalkan” bila peserta lelang pertama hanya 1 (satu) peserta (tanpa Risalah Lelang);

-

”Lelang Tidak Ada Penawaran” bila tidak ada penawaran (ada Risalah Lelang);

-

”Lelang Ditahan” bila harga penawaran belum mencapai Harga Limit (ada Risalah Lelang).

3) Biaya Dalam setiap pelaksanaan pelelangan dikenal ada beberapa biaya yang dikenakan kepada Pembeli dan Penjual, yaitu antara lain : -

Bea Lelang, yang pengertiannya adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikenakan atas setiap pelaksanaan lelang, yang berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak dan/atau Perurugi. Bea Lelang yang dikenakan kepada Pembeli / Penjual adalah 1% (satu persen) untuk barang tidak bergerak atau barang bergerak.

-

Uang Miskin, yang pengertiannya adalah uang yang dipungut dari Pembeli sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen



52

Sosial. Uang Miskin yang dikenakan kepada Pembeli / Penjual adalah 0% (nol persen). Pelaksanaan lelang yang ditahan atau tidak ada penawaran tidak dikenakan Bea Lelang. Penundaan atau pembatalan terhadap rencana pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Penjual dalam jangka waktu kurang dari 8 (delapan) hari sebelum lelang dikenakan Bea Lelang Batal sesuai Peraturan Pemerintah tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan. Bea Lelang Batal tersebut dibayar oleh Penjual atau pihak yang minta pembatalan / pihak yang mendapat keuntungan dari penundaan atau pembatalan lelang sesuai peraturan perundang-undangan. Bea Lelang Batal tersebut tidak dikenakan dalam hal terdapat pembatalan lelang karena adanya putusan / penetapan peradilan atau pembatalan oleh Pejabat Lelang.

4) Pembeli Pembeli atau Pemenang Lelang adalah orang atau badan yang mengajukan penawaran tertinggi yang disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. Pada lelang yang menggunakan Harga Limit, Pejabat Lelang dapat mensahkan penawar tertinggi sebagai Pembeli, apabila penawaran yang diajukan telah mencapai atau melampaui Harga Limit. Pembeli tidak diperkenankan mengambil / menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban membayar Harga Lelang dan pajak / pungutan sah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pejabat Lelang, Penjual, Pemandu Lelang, Hakim, Jaksa, Panitera, Juru Sita, Pengacara / Advokat, Notaris, PPAT, Penilai, Pegawai DJPLN, Pegawai Balai Lelang dan Pegawai Kantor Pejabat Lelang Kelas II yang terkait langsung dengan proses lelang dilarang menjadi Pembeli. Selain pihak-pihak

tersebut,

pada

pelaksanaan

Lelang

Eksekusi,

pihak

tereksekusi/debitor/ tergugat/terpidana yang terkait dengan lelang dilarang menjadi Pembeli.

5) Pembayaran dan Penyetoran Harga Lelang



53

Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang harus dibayar oleh Pembeli. Pembeli harus membayar Harga Lelang secara tunai / cash atau cek/ giro paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Jika lebih harus ada izin dari Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara atas nama Menteri sebelum pelaksanaan lelang. Dan Pejabat Lelang atau KPKNL wajib membuat tanda bukti / kuitansi pembayaran lelang. Jangka waktu pembayaran Harga Lelang harus dicantumkan dalam pengumuman lelang. Pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya setelah disahkan sebagai pemenang lelang tidak diperbolehkan mengikuti lelang diseluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan, dan pengesahan sebagai pembeli dibatalkan. Untuk penyetoran hasil bersih lelang kepada penjual, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendaharawan Penerima KPKNL. Bendaharawan Penerima KPKNL menyetorkan Bea Lelang dan Pajak Penghasilan (PPh) ke Kas Negara, dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima.

6) Penyerahan Dokumen Kepemilikan Atas permintaan Pembeli, Pejabat Lelang wajib menyerahkan asli dokumen kepemilikan dan /atau barang yang dilelang kepada Pembeli paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukkan bukti pelunasan kewajibannya, dan Penjual telah menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang, yang harus telah diserahkan sebelum lelang (khusus untuk lelang eksekusi bisa dokumen asli tidak dikuasai oleh penjual). Bila Penjual tidak menyerahkan dokumen ke Pejabat Lelang, maka Penjual harus menyerahkan kepada Pembeli 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukkan bukti pelunasan kewajibannya.

Tahap Penyelesaian Produk Risalah Lelang Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak. Sedangkan Grosse Risalah Lelang



54

adalah Salinan asli dari Risalah Lelang yang berkepala ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Terhadap setiap pelaksanaan lelang Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang. Risalah Lelang terdiri dari Bagian Kepala, Bagian Badan dan Bagian Kaki, dan dibuat dalam Bahasa Indonesia, serta diberi nomor. Minuta Risalah Lelang dibuat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Risalah Lelang tersebut disimpan oleh KPKNL jika dibuat oleh Pejabat Lelang Kelas I. Jangka waktu simpan minuta Risalah Lelang adalah selama 30 (tiga puluh) tahun. Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Kutipan/Salinan/Grosse yang otentik dari Minuta Risalah Lelang dengan dibebani Bea Materai. Pembeli dapat memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli untuk kepentingan balik nama atau Grosse Risalah Lelang, jika untuk lelang tanah atau tanah dan bangunan setelah Pembeli menyerahkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam 4 (empat) hari kerja. Kutipan Risalah Lelang dapat diperoleh juga oleh Penjual dan Superintenden (Pengawas Lelang) sebagai laporan pelaksanaan lelang dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah lelang. Grosse Risalah Lelang dapat diberikan kepada Pembeli atas permintaannya.

2.3.5. Pembatalan Lelang Pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka tidak dapat dibatalkan. 2.4.

Penjualan Di bawah Tangan Harta Pailit Dalam pasal 185 ayat (1) UUK ”Semua benda harus dijual di muka umum

sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”, dan ayat (2) nya menyebutkan ”Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas”. Dalam penjelasan pasal tersebut disebut ”cukup jelas”. Mengenai pasal 185 ayat (1) telah dibahas dalam sub bab terdahulu, dan dalam sub ini akan dibahas mengenai ayat (2) nya, yaitu penjualan di bawah tangan. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh undang-undang atas ayat



55

(2) pasal 185 UUK? Mengapa dan bagaimana dilakukan penjualan di bawah tangan? Mengenai hal tersebut di atas undang-undang tidak memberikan penjelasannya, maka mengapa dan bagaimananya penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan praktek yang ada dalam masyarakat saja. Dalam hal ini penulis mencoba mencari data yang ada pada Kurator untuk menjawab mengapa dan bagaimana penjualan di bawah tangan dapat dilakukan. Dari pencarian data dan wawancara dengan beberapa Kurator20, maka penulis dapat kiranya menyimpulkan mengapa dan bagaimana penjualan di bawah tangan dapat dilakukan. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah : -

Penjualan di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas dapat terjadi jika Kurator telah melakukan lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku ”gagal” dilakukan, disebabkan beberapa hal, sebagai contoh penawaran harga tidak sesuai dengan harga limit yang ditentukan, tidak ada penawaran, atau lelang dibatalkan.

-

Dengan ke”gagal”an lelang tersebut, maka berdasarkan pertimbangan ekonomis, mengingat tugas Kurator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, harus segera dijual karena apabila ditunda-tunda maka dapat menyebabkan makin berkurangnya nilai asset.

-

Langkah selanjutnya adalah meminta izin Hakim Pengawas

-

Sebelum meminta izin Hakim Pengawas, maka dilakukan penilaian oleh penilai independen yang terdaftar untuk menentukan berapa harga jual harta pailit. Dari hasil wawancara dengan beberapa Kurator tersebut memang dalam

kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan, karena untuk mendapatkan izin dari Hakim Pengawas tidaklah mudah. Dan para Kurator tersebut berani mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut karena penjualan di bawah tangan adalah perintah undang-undang, dan Kurator menjalankan pemberesan harta pailit telah sesuai undang-undang, disamping itu melakukan penjualannya dilakukan penilaian terlebih dulu oleh Penilai Independen yang terdaftar.

20

Hasil wawancara dan pertanyaan tertulis dari SukranAbdul Gani ,SH dan DR Tutik Sri Suharti, SH, MH, Kurator di Jakarta.



56

2.5.

Penemuan dan Analisa Masalah

2.5.1. Studi Kasus Lelang Eksekusi Harta Pailit PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit) Kasus ini bermulai dari permohonan pailit oleh PT Namyang Chemical Indonesia sebagai Pemohon Pailit dengan

PT Truba Raya Trading sebagai

Termohon Pailit yang mana dalam putusannya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 25/Pailit/2007/PN.JKT.PST tertanggal 13 Juni 2007 mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Adapun dasar dari permohonan pailit itu antara lain adanya mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dan putusan tersebut juga ditunjuk Sdr H. Zulfahmi, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas, dan ditunjuk Sdr Firoz Gaffar, SH, MH, sebagai Kurator. Kurator pada tanggal 25 Juni 2007 melakukan pengumuman pailit dan undangan rapat kreditur pertama di dua (2) surat kabar harian yaitu Harian Kompas dan Bisnis Indonesia. Rapat kreditur pertama akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2007 jam 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada No 17, Jakarta Pusat. Yang mana para kreditur diminta menyampaikan tagihan dengan bukti yang cukup pada setiap hari dan jam kerja kepada Kurator. Pada pengumuman tersebut juga disebutkan batas akhir pengajuan tagihan dan verifikasi pajak sampai dengan hari Senin, tanggal 23 Juli 2007 jam 15.00 WIB di mana Rapat Kreditur untuk pencocokan piutang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2007 jam 09.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian Kurator melakukan pengumpulan harta kekayaan (aset) PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit). Pada tanggal tanggal 18 Agustus 2007 Kurator mengeluarkan Daftar Piutang Para Kreditur PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit) yang Diakui Tetap, yang diketahui oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti. Isi dari daftar tersebut menguraikan jumlah piutang yang diakui tetap, jumlah piutang diistimewakan yang diakui tetap, jumlah piutang separatis yang diakui tetap dan jumlah piutang konkuren yang diakui tetap dan suara. Daftar ini dibuat oleh Kurator untuk memenuhi ketentuan pasal 126 ayat



57

(1) UUK. Adapun harta kekayaan dari PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit) adalah berupa barang bergerak dan tanah berikut bangunannya. Tanah dan bangunannya tersebut terdiri dari sertipikat : 

Hak Guna Bangunan Nomor 12, yang terletak di Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dikenal dengan Jalan Raya Sukabumi Km 5, dengan luas tanah 48.250 m2, dengan Surat Ukur Nomor 61/1981 tanggal 13 Juli 1981, dengan jatuh tempo haknya pada tanggal 12 Agustus 2021, atas nama PT Tri Usaha Bhakti, berkedudukan di Jakarta, serta dibebani dengan Hipotik Pertama, dengan pemegang Hipotik adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut Pabrik).



Hak Guna Bangunan Nomor 17, yang terletak di Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat, dikenal dengan Jalan Raya Sukabumi Km 1, dengan luas tanah 7.250 m2, dengan Surat Ukur Nomor 15.017/1995 tanggal 24 Agustus 1995, dengan jatuh tempo haknya pada tanggal 12 Agustus 2021, atas nama PT Tri Usaha Bhakti, berkedudukan di Jakarta, serta dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, dengan pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut Mess).



Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 33/IX/1, yang terletak di Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, nama lokasi Wisma SMR Nomor 04, Lantai VIII, Blok I, Jalan Yos Sudarso Kavling 89, Hak atas tanah bersama Hak Guna Bangunan Nomor 2533, berakhir tanggal 20-11-2014, Surat Ukur Nomor 6150/1994 tanggal 27-12-1994, Ijin Layak Huni tanggal 10-08-1995 Nomor 4802/IPB/95, Gambar Denah tanggal 11 Oktober 1996, Nomor 307/1996, luas/ tipe 192,88 m2, atas nama Perseroan Terbatas PT Truba Raya Trading, berkedudukan di Jakarta, serta dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama, dengan pemegang Hak Tanggungan adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) berkedudukan di Jakarta (selanjutnya disebut Kantor SMR). Setelah aset PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit) terdata dan dikuasai

secara penuh, Kurator meminta izin jual melalui lelang kepada Hakim Pengawas,



58

meskipun tidak ada kewajiban menurut ketentuan UUK. Hal ini dilakukan karena dalam prakteknya, pihak KPKNL mempersyaratkan dilampirkannya Penetapan Hakim Pengawas untuk menjual, meskipun tidak diwajibkan baik menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan No 40/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut Permenkeu) maupun Pasal 6 ayat (4) Peraturan Dirjen. Setelah mendapatkan izin jual, Kurator mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas agar menetapkan Penilai atas semua aset PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit) yang akan dilelang, sehingga Penilai tersebut disumpah oleh Hakim Pengawas. Dalam hal ini, Kurator mengusulkan Penilai Independen yang memiliki SIUPP (Surat Izin Perusahaan Jasa Penilai) dan terdaftar di Departemen Keuangan Republik Indonesia. Usulan ini diajukan karena perkiraan harga salah-satu aset PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit) yakni pabrik adalah diatas Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), sehingga harus menggunakan Penilai Independen, sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat (3) Permenkeu. Meskipun aset lain PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit) yakni mess dan ruang kantor yang diperkirakan berharga di bawah Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), sebetulnya cukup dinilai oleh Penilai Internal saja, sesuai pasal 29 ayat (4) Permenkeu. Laporan Penilai inilah yang nantinya menjadi dasar bagi Kurator dalam menetapkan Harga Limit. Pada tanggal 3 Desember 2007 dan tanggal 19 Desember 2007 Kurator telah melakukan penilaian atas harta kekayaan PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit) yang berupa pabrik dan mess serta kantor SMR yang dilakukan oleh Penilai Independen, dengan nilai : 





Untuk Pabrik Nilai Pasar

Rp 43.320.050.000,-

Nilai Likuidasi

Rp 25.191.700.000,-

NJOP 2008

Rp 41.412.100.000,-

Untuk Mess Nilai Pasar

Rp 4.185.250.000,-

Nilai Likuidasi

Rp 2.661.200.000,-

NJOP 2008

Rp 4.815.500.000,-

Untuk Kantor SMR



59

Nilai Pasar

Rp 1.250.000.000,-

Nilai Likuidasi

Rp

NJOP 2008

Rp 1.289.255.000,-

937.500.000,-

Tujuan dilakukan penilaian atas harta kekayaan dari PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit) oleh Kurator adalah untuk menentukan Harga Limit untuk barang yang akan dilelang, karena untuk harta pailit harus penjualannya melalui lelang (untuk memenuhi ketentuan UUK). Memang Harga Limit dalam lelang eksekusi dapat ditetapkan serendah-rendahnya sama dengan Nilai Likuidasi (Forced Sale Value), sesuai pasal 29 ayat (5) Permenkeu. Kurator PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit) berusaha dalam pelaksanaan setiap lelang menetapkan Harga Limit di atas Nilai Likuidasi. Hal ini dilakukan dalam rangka mempertanggung jawabkan tugas pemberesan harta pailit (secara profesional), sesuai pasal 69 UUK, termasuk kepada Kreditor yang mengaharapkan hasil lelang dengan harga yang maksimal. Untuk meyakinkan kembali, Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas melakukan penilaian kembali atas harta kekayaan PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit) yang dilakukan oleh penilai independen pada tanggal 26 Januari 2008 dan tanggal 18 Maret 2008, adapun hasilnya adalah : 





Untuk Pabrik Nilai Pasar

Rp 40.947.250.000,-

Nilai Likuidasi

Rp 23.145.600.000,-

Untuk Mess Nilai Pasar

Rp 3.907.700.000,-

Nilai Likuidasi

Rp 2.469.450.000,-

Untuk Kantor SMR Nilai Pasar

Rp 1.200.000.000,-

Nilai Likuidasi

Rp

780.000.000,-

Penurunan ini terjadi karena penyusutan yang semakin bertambah. Berbekal Penetapan Hakim Pengawas dan Laporan Penilai, Kurator PT Truba Raya Trading mengajukan permohonan lelang ke KPKNL sesuai letak aset yang akan dilelang. Terhadap pabrik dan mess berada yang berada di Kabupaten Bogor, maka diajukan ke KPKNL Bogor, sedangkan ruang kantor yang berada di Jakarta Utara, maka diajukan ke KPKNL Jakarta, dalam hal ini KPKNL Jakarta



60

II. Dalam hal ini, surat permohonan lelang diajukan dengan dilengkapi dokumen sesuai pasal 6 ayat (4) Peraturan Dirjen, yakni salinan putusan pailit, salinan daftar harta pailit, surat pernyataan Kurator untuk bertanggungjawab atas setiap tuntutan, salinan bukti kepemilikan aset. Dokumen tersebut harus dilegalisir sesuai aslinya, sesuai Pasal 7 Peraturan Dirjen. Selain dokumen tersebut, Kurator PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit) juga harus melampirkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diperoleh dari kantor pertanahan setempat, sesuai pasal 12 Permenkeu. Berdasarkan permohonan dan dokumen ini, KPKNL terkait mengeluarkan Penetapan Lelang yang mewajibkan Kurator PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit) melakukan Pengumuman Lelang yang memuat di antaranya adalah Harga Limit, sesuai pasal 20 Permenkeu. Hal tersebut di atas diajukan oleh Kurator dengan surat permohonan lelang pada tanggal 17 Januari 2008 kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor. Kemudian Kurator melakukan pengumuman Lelang Eksekusi Pailit Kedua PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit) di Selebaran tertanggal 21 Januari 2008 dan di surat kabar harian Warta Kota tertanggal 6 Februari 2008, yang isinya mengenai barang yang akan dilelang (dijual dimuka umum) berupa pabrik dan mess, dengan harga limit untuk pabrik sebesar Rp 25.200.000.000,- dan untuk mess sebesar Rp 2.700.000.000,-.yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2008 pukul 08.00 WIB bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, dilengkapi dengan syarat lelang, yaitu 

Penawaran secara lisan dengan harga naik-naik;



Peserta lelang harus menyetorkan uang jaminan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;



Uang

jaminan

akan

diperhitungkan

dengan

harga

pembelian

jika

penawarannya ditunjuk sebagai pembeli/pemenang lelang, dan jika bukan sebagai pembeli/ pemenang lelang, maka uang tersebut akan dikembalikan pada waktu itu juga tanpa potongan apapun; 

Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pembeli/pemenang lelang, pelunasan pembayaran harga lelang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang;



61



Bagi peminat dapat melihat objek lelang dilokasi atau menghubungi Kurator atau KPKNL. Dalam melakukan penjualan secara lelang ini, Kurator sebelumnya telah

mendapatkan Penetapan dari Hakim Pengawas, yaitu Nomor 04/PKPU/2007/ PN.NIAGA.JKT.PST, Nomor 60/PAILIT/2007/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 19 Desember 2007 yang dasar pertimbangan penetapannya antara lain adalah : 

Mengabulkan permohonan Kurator;



Menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Bogor, Jakarta II dan Jakarta IV sebagai Balai Lelang yang akan melakukan lelang dimuka umum atas harta pailit PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit) Pada saat pelaksanaan lelang yaitu pada tanggal 21 Februari 2008 untuk

pabrik ternyata tidak ada seorang pun yang melakukan penawaran ("TAP") dan Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Bogor mengeluarkan Salinan Risalah Lelang Nomor : 38/2008 tertanggal 21 Februari 2008. Sedangkan untuk mess ternyata lelang dibatalkan karena diikuti oleh 1 (satu) peserta dan Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Bogor mengeluarkan Surat Pernyataan Pelaksanaan Lelang Eksekusi Kepailitan Tanggal 21 Februari 2008, tertanggal 22 Februari 2008. Untuk ruang kantor SMR, Kurator juga telah melalukan permohonan lelang pada tanggal 21 Januari 2008 kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II. Kurator melakukan pengumuman Lelang Eksekusi Pailit Kedua PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit) di Selebaran tertanggal 4 Februari 2008 dan di surat kabar harian Warta Kota tertanggal 20 Februari 2008, yang isinya mengenai barang yang akan dilelang (dijual dimuka umum) berupa ruang kantor, dengan harga limit sebesar Rp 975.000.000,- .yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2008 pukul 11.00 WIB bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II, dilengkapi dengan syarat lelang, yaitu 

Penawaran secara lisan dengan harga naik-naik;



Peserta lelang harus menyetorkan uang jaminan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;



Uang

jaminan

akan

diperhitungkan

dengan

harga

pembelian

jika

penawarannya ditunjuk sebagai pembeli/pemenang lelang, dan jika bukan



62

sebagai pembeli/ pemenang lelang, maka uang tersebut akan dikembalikan pada waktu itu juga tanpa potongan apapun; 

Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pembeli/pemenang lelang, pelunasan pembayaran harga lelang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang;



Bagi peminat dapat melihat objek lelang dilokasi atau menghubungi Kurator atau KPKNL. Dalam melakukan penjualan secara lelang ini, Kurator sebelumnya telah

mendapatkan Penetapan dari Hakim Pengawas, yaitu Nomor 04/PKPU/2007/ PN.NIAGA.JKT.PST, Nomor 60/PAILIT/2007/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 19 Desember 2007. Pada saat pelaksanaan lelang yaitu pada tanggal 6 Maret 2008 untuk ruang kantor SMR ternyata tidak ada seorang pun yang melakukan penawaran ("TAP") dan Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Jakarta II mengeluarkan Salinan Risalah Lelang Nomor : 13/2008 tertanggal 6 Maret 2008. Dikarenakan pada pelaksanaan lelang yang pertama tidak terlaksana, yaitu tidak ada seorangpun yang melakukan penawaran ("TAP") untuk pabrik dan ruang kantor SMR, dan dibatalkan karena pesertanya 1 (satu) orang untuk mess; maka Kurator melakukan Lelang Kedua yaitu untuk pabrik dan mess pada tanggal 11 Juni 2008 yang diumukan melalui Selebaran dan surat kabar harian Sinar Harapan tertanggal 28 Mei 2008, dengan hasil tidak ada seorangpun yang melakukan penawaran ("TAP") padahal harga limit telah diturunkan oleh Kurator, karena hasil penilaian dari perusahaan penilai yang mana penurunan itu terjadi karena terjadinya penyusutan yang semakin bertambah. Kurator pada tanggal 9 Juli 2008 merencanakan lelang ulang atas harta pailit PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit) untuk pabrik dan mess, yaitu dengan pengumuman di surat kabar harian Sinar Harapan tetanggal 2 Juli 2008, yang pelelangannya akan dilaksanakan di KPKNL Bogor. Pelelangan ulang tersebut telah mendapat izin dari Hakim Pengawas berdasarkan Penetapan Nomor 25/PAILIT/2007/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 19 Juni 2008 yang dasar pertimbangan penetapannya antara lain adalah : 

Mengabulkan permohonan Kurator;



63



Menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Bogor, Jakarta II dan Jakarta IV sebagai Balai Lelang yang akan melakukan lelang dimuka umum atas harta pailit PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit)



Membebankan segala biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada harta pailit;



Menentukan harga jual tidak boleh kurang dari harga taksiran appraisal dan setelah penjualan selesai dilakukan agar melaporkan kepada Hakim Pengawas.

Harga limit untuk pelelangan ulang ini telah diturunkan lagi menjadi Rp 23.145.000.000,- untuk pabrik dan Rp 2.469.000.000,- untuk mess. Harga ini ditetapkan berdasarkan penilaian terakhir dari perusahaan penilai independen. Pada tanggal pelelangan ulang tersebut terdapat masing-masing dua orang penawar barang lelang, dan seorang diantaranya telah melakukan penawaran yang telah melampaui harga limit, sedangkan penawar yang lainnya telah mengundurkan diri. Jadi oleh Pejabat Lelang telah ditetapkan seorang pemenang untuk pabrik dan mess. Hal tersebut terlihat dari Salinan Risalah Lelang Nomor 276/2008 tertanggal 9 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor. Pelelangan ulang ini dilakukan dengan cara penawaran lisan dengan harga naiknaik. Dalam penawaran lelang ini seorang Penawar lelang telah melampaui harga limit yaitu untuk pabrik Rp 23.200.000.000,- dan untuk mess Rp 2.470.500.000,kepada penawar lelang yang telah melampaui batas harga limit ditetapkan sebagai pemenang lelang. Disamping Risalah Lelang juga terdapat Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang, yang mana dalam tabel tersebut dengan jelas terlihat ada kolom Penerimaan, yang salah satunya adalah Penyetoran/ Pembayaran/ Tunggakan. Dari kolom tersebut terlihat jumlah berapa yang harus diterima untuk Penerimaan Uang Hasil Lelang 

Harga Pokok Barang yang Terjual : Dengan Tanggungan Pemerintah, Diluar Tanggungan Pemerintah



Harga Pokok Barang yang Ditahan



Bea Lelang : Pembeli, Penjual, Ditahan, Pembatalan



Penerimaan Jasa Lainnya



64



Biaya Adminstrasi



Uang Miskin



PPh Pasal 25



Jumlah yang seharusnya diterima dari Pembeli dan atau Penjual

Penyetoran / Pembayaran / Tunggakan 

Pokok ke Kas Negara



Hasil Bersih kepada Penjual



Bea Lelang : Pembeli, Penjual, Ditahan, Pembatalan



Pokok Lelang, diluar Tanggungan Pemerintah



Penerimaan Jasa Lainnya



Biaya Administrasi



Uang Miskin



Perurugi setelah PPh Pasal 21



PPh Pasal 21



PPh Pasal 25



Jumlah Penyetoran / Pembayaran



Jumlah Harga Limit Barang yang Terjual

Dari Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang terlihat bahwa Penjual dikenakan Bea Lelang sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang diterima dari Pembeli, dan dikenakan PPh Pasal 25 sebesar 5% (lima persen) dari harga pokok barang yang terjual. Untuk ruang kantor SMR telah dilakukan lelang ulang pada tanggal 24 April 2009 sebagai ternyata dalam Pengumuman Lelang Ulang Kedua Eksekusi Harta Pailit PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit) pada tanggal 9 April 2009 di surat kabar harian Warta Kota dan berdasarkan surat penetapan hari dan tanggal lelang dari KPKNL Jakarta II.

Pelelangan ulang ini dilakukan dengan cara

penawaran lisan dengan harga naik-naik. Pada tanggal pelelangan ulang tersebut terdapat tiga orang penawar barang lelang, dan dua diantaranya telah melakukan penawaran yang telah melampaui harga limit, yaitu sebesar Rp 785.000.000,sedangkan penawar yang lainnya tidak melakukan penawaran. Dari dua peserta lelang,i oleh Pejabat Lelang telah ditetapkan seorang pemenang untuk ruang



65

kantor SMR karena penawar lelang tersebut melakukan penawaran tertinggi yaitu sebesar Rp 950.000.0000,-. Hal tersebut terlihat dari Salinan Risalah Lelang Nomor 42/2009 tertanggal 24 April 2009, yang dibuat dihadapan Pejabat Lelang Kelas I pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II. Pada setiap lelang atas harta kekayaan (aset) PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit) berlangsung, penawaran lelang dilakukan oleh Peserta Lelang secara lisan semakin meningkat, sesuai pasal 35 ayat (1) Permenkeu. Harga Lelang bersifat eksklusif, yakni sama dengan Pokok Lelang namun belum termasuk Bea Lelang Pembeli. Bila harga telah mencapai harga tertinggi, Pejabat Lelang mensahkannya sebagai Pembeli. Pembeli kemudian membayar Harga Lelang tidak melebihi waktu 3 (tiga) hari, dan setelah itu pihak KPKNL meneyetorkan Hasil Bersih Lelang kepada Kurator PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit) dalam 3 (tiga) hari sejak pembayaran diterima KPKNL. Dalam hal ini, KPKNL sudah membayar Bea Lelang dan Pajak Penghasilan (PPh) yang menjadi kewajiban Kurator sebelumnya. Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat Lelang setelah lelang berlangsung, sesuai pasal 53 ayat (1) Permenkeu. Penjual memperoleh Salinan Risalah Lelang. Sedangkan Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang yang berlaku sebagai Akta Jual-Beli untuk kepentingan balik-nama aset yang telah dibelinya, sesuai pasal 61 ayat (2) Permenkeu. Namun Kutipan Risalah Lelang baru dapat diperoleh Pembeli setelah Pembeli menyerahkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan juga bukti pelunasan Pajak Bumi Bangunan sampai tahun berjalan atas aset yang dibelinya. Penyerahan kedua dokumen ini dalam prakteknya, jauh lebih cepat dari ketentuan pasal 32 Peraturan Dirjen, yakni maksimal 10 (sepuluh) hari setelah lelang untuk Salinan dan maksimal 4 (empat) hari setelah bukti setor BPHTB diterima. Kelanjutannya, Kurator segera menyerahkan dokumen kepemilkan aset yang asli kepada Pembeli, tidak lebih dari 1 (satu) hari sejak Pembeli memperlihatkan bukti pelunasan seluruh kewajibannya, sesuai pasal 52 ayat (2). Uang hasil lelang yang telah diterima Kurator tidak langsung dibagikan kepada Kreditor. Kurator PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit) harus membuat Daftar Pembagian untuk dimintakan persetujuan Hakim Pengawas, sesuai pasal 189 ayat (1) UUK, dalam bentuk Penetapan Daftar Pembagian. Di dalamnya



66

dimuat penerimaan dan pengeluaran, termasuk upah (fee) untuk Kurator. Penetapan memuat kewajiban Kurator mengumumkan penyediaan Daftar Pembagian di kepaniteraan dan tenggang-waktu penyediaannya dalam surat kabar, sesuai pasal 192 UUK. Bila dalam jangka waktu ini tidak ada keberatan dari Kreditor, maka Kurator membagikan uang hasil lelang. Setelah pembagian, maka Daftar Pembagian memperoleh kekuatan hukum yang mengikat, maka kepailitan terhadap Debitor berakhir, sesuai pasal 204 UUK. Ini berarti Kreditor memperoleh kembali hak eksekusi atas piutang Debitor yang belum terbayar. Kurator pun wajib mengumumkan berakhirnya kepailitan ini dalam surat kabar dan

Berita

Negara

Republik

Indonesia

dan

mempertanggungjawabkan

pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah kepailitan berakhir, sesuai Pasal 202 UUK. Terhitung setahun lebih sejak putusan pailit pada 18 Juni 2007, Kurator PT Truba Raya Trading (Dalam Pailit) telah berhasil melelang dua aset utama, yaitu pabrik dan mess. Sedangkan aset ruang kantor baru berhasil dilelang setelah hampir dua tahun. Lelang sendiri telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali untuk pabrik dan mess, dan sebanyak 2 (dua) kali untuk ruang kantor.

2.5.2. Studi Kasus Penjualan Di bawah Tangan Harta Pailit PT Pulung Cooper Works Ltd (Dalam Pailit) dan PT Panen Djaja Abadi (Dalam Pailit) Kasus ini bermulai dari permohonan pailit oleh PT Alcarindo Prima sebagai Pemohon Pailit dengan PT Pulung Cooper Works Ltd sebagai Termohon Pailit yang mana dalam putusannya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 013/Pailit/2000/PN.NIAGA/JKT.PST tertanggal 15 Maret 2000 mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Adapun dasar dari permohonan pailit itu antara lain adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi belum dibayar oleh Termohon, adanya hutang termohon kepada kreditor lainnya. Dan putusan tersebut juga ditunjuk Sdr R. Joedijono, SH, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas, dan ditunjuk Hj. Tutik Sri Suharti, sebagai Kurator. Putusan Kasasi No : 013/K/N/2000 tertanggal 9 Mei 2000 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memutuskan menolak permohonan kasasi oleh PT Pulung Cooper Works Ltd.



67

Kurator pada tanggal 23 Maret 2000 melakukan pengumuman isi putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan undangan rapat kreditur pertama di dua (2) surat kabar harian yaitu Bisnis Indonesia dan Media Indonesia. Kemudian Kurator melakukan pengumpulan aset PT Pulung Cooper Works Ltd, yang mana akan dilakukan lelang untuk memenuhi ketentuan UUK. Sebelum melakukan lelang eksekusi harta pailit maka Kurator melakukan penilaian atas harta pailit, yang dilakukan dengan penilai independen. Nilai dari harta pailit tersebut akan dijadikan nilai Harga Limit untuk barang yang akan dilelang. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Kurator adalah melakukan permohonan lelang kepada kantor lelang , salinan / fotokopi Putusan Pailit, salinan / fotokopi Penunjukkan dari Hakim Pengawas kepada Kurator, daftar harta pailit yang akan dilelang, bukti kepemilikan / hak, Surat Keterangan Tanah, Bukti Pengumuman Lelang, dan Harga Limit barang yang akan dilelang yang diserahkan sebelum pelaksanaan lelang. Dalam pelaksanaan lelang dilakukan dengan penawaran lisan dengan semakin meningkat. Pada lelang tersebut yang terjual hanya barang-barang tetap saja (tanah dan bangunan). Khusus untuk barang bergerak tidak ada seorangpun yang mengajukan penawaran. Hal ini terlihat pada Salinan Risalah Lelang Nomor 307/2001 tertanggal 11 Juli 2001, yang dilakukan dihadapan Pejabat Lelang Kelas I Kantor Lelang Negara Jakarta II. Untuk barang bergerak, dikarenakan harta pailit tersebut belum juga terjual karena tidak ada seorang / pihak manapun yang mengajukan penawaran, maka Kurator melakukan permohonan untuk menjual barang bergerak tersebut secara di bawah tangan. Dalam beberapa kali wawancara dengan beberapa Kurator, pada dasarnya mereka tidak setuju dengan istilah ”penjualan di bawah tangan”, mereka lebih setuju dengan istilah ”penunjukan langsung”. Dalam hal ini penulis tetap menggunakan istilah penjualan di bawah tangan karena sesuai dengan bunyi pasal 185 ayat (2) UUK. Dalam hal melakukan penjualan di bawah tangan atas harta pailit, maka Kurator dalam hal ini meminta izin terlebih dahulu kepada Hakim Pengawas, serta dengan persetujuan para Kreditur. Dalam menentukan harga penjualan di bawah tangan tersebut, Kurator menentukannya berdasarkan pada penilaian dari



68

penilai independen21. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari tuntutan dibelakang hari oleh dan dari pihak manapun. Sebelum melakukan penjualan di bawah tangan maka Kurator harus bersungguh-sungguh berusaha melakukan penjualan secara lelang secara maksimal terlebih dahulu, yang mana dilakukan adalah sama dengan pembahasan penulis pada sub bab di atas yaitu pembahasan mengenai prosedur lelang. Pada kasus ini Kurator melakukan penjualan di bawah tangan adalah berdasarkan Penetapan Nomor 013/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 4 Nopember 2003. yang dasar pertimbangan penetapannya antara lain adalah : 

Menimbang bahwa sesuai dengan surat Kurator PT Pulung Cooper Works Ltd (dalam pailit) tanggal 07 Oktober 2003 No.589/PWC/TSS/KP/X/03 perihal Permohonan Penetapan Penjualan Dibawah Tangan Aset PT Pulung Cooper Works Ltd (dalam pailit) dan harta pailit yang dimohonkan Kurator untuk dijual dibawah tangan adalah Aset PT Pulung Cooper Works Ltd (dalam pailit), Jl. Kedung Halang Talang, Bogor, Jawa Barat dengan penawaran tertinggi sebesar Rp 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah);



Menimbang bahwa harta pailit sebagaimana tersebut di atas menurut Kurator dalam suratnya akan dijual dengan penawaran tertinggi sesuai dengan Surat Penawaran atas saham PT Pulung Cooper Works Ltd (dalam pailit) dari PT Sutrakabel Intimandiri tanggal 25 Agustus 2003;



Menimbang, sehubungan dengan hal tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) Perpu No 4 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan Kurator boleh menjual harta pailit dengan cara dibawah tangan dengan seizin Hakim Pengawas, hal mana telah pula mendapat persetujuan 8 (delapan) kreditur dari 15 (lima belas) kreditur PT Pulung Cooper Works Ltd (dalam pailit) dengan tetap berpedoman pada nilai barang yang sudah disetujui oleh kreditur sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang bahwa dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana dimaksud Pasal 76 21

Hasil wawancara dengan DR Tutik Sri Suharti, SH, MH, Kurator di Jakarta.



69

C ayat (1) Perpu No 4 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UndangUndang No 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, sehingga walaupun Kurator telah mendapat ijin untuk melakukan penjualan harta pailit sebagaimana tersebut diatas dari Hakim Pengawas (seperti halnya ijin lainnya yang dikeluarkan oleh instansi/pejabat yang berwenang yang dalam pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang memegang ijin) tidak berarti bahwa Kurator dapat mengalihkan tanggung jawabnya kepada Hakim Pengawas; 

Menimbang,

bahwa

dengan

mengambil

alih

pertimbangan

hukum-

pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka adalah sah menurut hukum bagai Hakim Pengawas untuk mengabulkan Permohonan Kurator guna melakukan penjualan harta pailit dengan jenis dan harga sebagaimana tersebut dalam suratnya No. 589/PWC/TSS/KP/X/03 tanggal 07 Oktober 2003 dengan syarat tidak boleh lebih rendah dari pada harga yang telah disepakati bersama oleh Para Kreditur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persetujuan Penjualan Dibawah Tangan Aset PT Pulung Cooper Works Ltd (dalam pailit) tanggal 16 September 2003; 

Memperhatikan pasal 76 C jis pasal 70 jis pasal 171 ayat (1) Perpu No 4 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan; Maka Hakim Pengawas menetapkan :



Mengabulkan permohonan Kurator PT Pulung Cooper Works Ltd (dalam pailit) Ny Hj. Tutik Sri Suharti, SH;



Memberikan ijin kepada Kurator untuk menjual di bawah tangan harta pailit PT Pulung Cooper Works Ltd (dalam pailit) yaitu Aset milik PT Pulung Cooper Works Ltd (dalam pailit) yang belum laku terjual, berlokasi di Pabrik PT Pulung Cooper Works Ltd (dalam pailit) di Kedung Halang Talang, Bogor, Jawa Barat . Dengan syarat tidak boleh rendah dari harga penawaran tertinggi yang telah ditawarkan oleh PT Sutrakabel Intimandiri pada Kurator, dan telah pula disetujui oleh sebagian besar Kreditur yang hadir dalam rapat tanggal 16 September 2003.



70

Berdasarkan penetapan tersebut maka Kurator mencari pembeli dengan harga minimal sama dengan harga yang ditawarkan oleh PT Sutrakabel Intimandiri. Pada akhirnya Kurator mendapatkan pembeli (PT Sutrakabel Intimandiri), maka pada tanggal 27 April 2004 dilakukan pembuatan Akta JualBeli antara Kurator dengan Pembeli yang dibuat dihadapan Dwi Swandiani, Notaris di Bogor. Di samping kasus tersebut di atas, maka penulis mendapatkan contoh kasus penjualan di bawah tangan untuk barang tidak bergerak, yaitu Putusan Nomor 24/Pailit.2006/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 26 Juni 2006 atas permohonan pailit PT Panen Djaja Abadi, berkedudukan di Jakarta. Adapun dasar pertimbangan permohonan pailit diri sendiri PT Panen Djaja Abadi adalah : 

Pemohon sejak Oktober 2003 sudah tidak beroperasi lagi dan semua karyawan sudah tidak dipekerjakan;



Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyatakan bahwa para pemegang saham menyepakati untuk dinyatakan pailit secara sukarela;



Pemohon mempunyai hutang yang telah jatuh tempo;



Pemohon mempunyai dua (2) atau lebih kreditur;



Pemohon tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Dan putusan tersebut mengabulkan Permohonan pailit PT Panen Djaja Abadi, juga ditunjuk Sdr Agus Subroto, SH, M.Hum, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas, dan ditunjuk Sdr Sukran Abdul Gani, SH, sebagai Kurator. Sebelum kepailitan PT Panen Djaja Abadi, kreditur (dalam hal ini kreditur separatis – pemegang hak tanggungan) telah berusaha menjual sendiri secara lelang namun tidak ada seorang pun yang melakukan penawaran ("TAP") dan dibatalkan karena pesertanya 1 (satu) orang. Setelah keputusan pailit maka Kurator melakukan pengumuman di koran Seputar Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 18 Desember 2006 dan tanggal 3 Januari 2007 untuk acara pelelangan di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) (sekarang KPKNL) Jakarta III pada tanggal 18 Januari 2007 dan pada tanggal 25 Januari



71

2007 diharian Seputar Indonesia dan Ekonomi Neraca, akan tetapi peminat atas aset tersebut tidak ada. Oleh karena hal tersebut Kurator bermaksud melakukan penjualan atas aset PT Panen Djaja Abadi (Dalam Pailit) dengan cara penunjukan langsung (Notariil Akta) kepada pembeli potensial yang bersedia melakukan transaksi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bahwa untuk objektivitas harga aset yang akan dijual, maka patokan harga jual oleh Kurator, tidak boleh lebih rendah dari nilai yang telah diberikan oleh Jurutaksir/appraisal yang terakhir. Dan setelah dilakukan penjualan harus melaporkan kepada Hakim Pengawas. Untuk itu Kurator meminta penetapan kepada Hakim Pengawas, dan Hakim Pengawas menerbitkan Penetapan Nomor 03.PK/N/2007 Jo No. 24/PAILIT/2006/ PN. NIAGA.JKT.PST tertanggal 21 Agustus 2008 yang pertimbangan penetapannya antara lain : 

Surat dari Sukran Abdul Gani , SH, Kurator dari PT Panen Djaja Abadi (dalam pailit), tanggal 12 Agustus 2008 No 16/SAG/PDJA-P/VIII/08, yang pada pokoknya memohon dapat menerbitkan Penetapan Izin untuk menjual dengan penunjukan langsung (Notariil Akta) atas asset PT Panen Djaja Abadi (dalam pailit), berupa tanah seluas 9.840 M2 yang terletak di Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat, yaitu : 1.

Tanah seluas 9.112 M2 dengan SHGB No 31 a/n Perseroan Terbatas PT Panen Djaja Abadi, di Jalan Pasar Minggu, Kel. Pejaten, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

2.

Tanah seluas 103 M2 dengan SHGB No 485 a/n Perseroan Terbatas PT Panen Djaja Abadi, di Jalan Kamp. Pejaten Barat RT 003/RW 03, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

3.

Tanah seluas 625 M2 dengan SHM No 1716 a/n Eka Putranto, di Jalan Kamp. Pejaten Barat RT 003/RW 03, No 36, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.



Menimbang bahwa terhadap asset diatas, sebelum Kepailitan PT Panen Djaja Abadi (dalam pailit) di batalkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 022K/N/2006 tanggal 30 Agustus 2006 (penyampaian Putusan Kasasi pada tanggal 03 Januari 2007),

Kurator telah melakukan

pengumuman di Koran Seputar Indonesia dan Investor Daily edisi 18 Desember 2006 dan edisi 3 Januari 2007 untuk acara pelelangan di Kantor



72

Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) (sekarang KPKNL) Jakarta III pada tanggal 18 Januari 2007 dan pada tanggal 25 Januari 2007 di harian Seputar Indonesia dan Ekonomi Neraca, akan tetapi peminat atas asset tersebut tidak ada, dan kemudian pada saat asset tersebut di kuasai kembali oleh Kreditor PT Bank Mandiri, Tbk (Persero) selaku pemegang jaminan, Kreditur PT Bank Mandiri, Tbk (Persero) tersebut tidak mampu melelangnya sampai terbitnya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 03PK/N/2007 tanggal 12 Juni 2007; 

Menimbang, bahwa oleh karenanya Kurator bermaksud melakukan penjualan atas asset PT Panen Djaja Abadi (dalam pailit) dengan cara penunjukan langsung (Notariil Akta) kepada pembeli potensial yang bersedia melakukan transaksi dalam waktu yang tidak terlalu lama;



Menimbang bahwa proses Kepailitan PT Panen Djaja Abadi (dalam pailit) pada saat ini telah memasuki tahap pemberesan/penjualan asset, dimana asset PT Panen Djaja Abadi (dalam pailit) yang ada hanya asset yang dijaminkan kepada Kreditor PT Bank Mandiri, Tbk (Persero) tersebut;



Menimbang bahwa objectivitas harga asset yang akan dijual, maka patokan harga jual oleh Kurator, tidak boleh lebih rendah dari nilai yang telah diberikan oleh Jurutaksir/appraisal yang terakhir;



Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penjualan tersebut diambil dari penjualan harta pailit;



Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan terutama pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No 37 Tahun 2004; Maka Hakim Pengawas menetapkan :



Mengabulkan permohonan Sukran Abdul Gani, SH, Kurator PT Panen Djaja Abadi (dalam pailit);



Memberi izin bagi Kurator untuk menjual dengan penunjukan langsung (Notariil Akta) atas aset PT Panen Djaja Abadi (dalam pailit), berupa tanah seluas 9.840 M2 yang terletak di Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat, yaitu :



73

1.

Tanah seluas 9.112 M2 dengan SHGB No 31 a/n Perseroan Terbatas PT Panen Djaja Abadi, di Jalan Pasar Minggu, Kel. Pejaten, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

2.

Tanah seluas 103 M2 dengan SHGB No 485 a/n Perseroan Terbatas PT Panen Djaja Abadi, di Jalan Kamp. Pejaten Barat RT 003/RW 03, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

3.

Tanah seluas 625 M2 dengan SHM No 1716 a/n Eka Putranto, di Jalan Kamp. Pejaten Barat RT 003/RW 03, No 36, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.



Membebankan segala biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada Harta Pailit;



Menentukan harga jual tidak boleh kurang dari harga taksiran appraisal terakhir yang ada dan setelah penjualan selesai dilakukan, agar melaporkan kepada Hakim Pengawas. Pada tanggal 1 Desember 2008 Kurator berhasil menjual aset PT Panen

Djaja Abadi dengan melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa, yang dibuat dihadapan Indrasari K. Gunadharma, SH, MKn, Notaris di Jakarta. Dalam pembahasan penjualan di bawah tangan (atau penunjukan langsung) kedua perusahaan di atas akan terlihat bahwa Hakim Pengawas dalam penetapannya akan mengabulkan jika (harus) ada permohonan dari Kurator yang mana Kurator dalam surat permohonannya harus menjelaskan kenapa dilakukan penjualan di bawah tangan (penunjukan langsung). Dari hasil wawancara penulis dengan para Kurator tersebut22 dapat disimpulkan bahwa penjualan di bawah tangan diperlukan karena untuk mempercepat penjualan dengan pertimbangan harga yang semakin menurun (adanya penyusutan) dan biaya pemeliharaan yang semakin besar, serta kondisi daya beli masyarakat (situasi ekonomi). Disamping itu harus ada penilaian atas aset harta pailit (yang belum terjual) dari perusahaan penilai yang independen sehingga didapat harga yang wajar. Pada kasus PT Pulung Cooper Works Ltd (dalam pailit), Hakim Pengawas dalam menetapkan untuk penjualan di bawah tangan (penunjukan langsung) harga penjualan tidak boleh lebih rendah dari pada harga yang telah sepakati besama oleh para Kreditur. 22

Hasil wawancara dengan DR Tutik Sri Suharti, SH, MH,dan Sukran Abdul Gani, SH, serta Firoz Gaffar, SH, MH Kurator di Jakarta.



74

Sedangkan pada kasus PT Panen Djaja Abadi, Hakim Pengawas dalam menetapkan untuk penjualan di bawah tangan harga penjualan tidak boleh lebih rendah dari nilai yang telah diberikan oleh Jurutaksir/appraisal yang terakhir. Jadi penetapan Hakim Pengawas antara satu perusahaan dengan perusahaan pailit yang lain bisa jadi berbeda (tidak ada suatu kriteria yang seragam).



BAB 2 LELANG DAN PENJUALAN DI BAWAH TANGAN DALAM REZIM HUKUM KEPAILITAN

Recommend Documents