60
BAB 1V ANALISIS DATA
A. Analisis Sistem Pemberian Komisi Penjualan Kepada SPB (Sales Promotion Boy) Di Sumber Rizky Furniture Bandar Lampung Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa sistem pemberian komisi penjualan SPB (Sales Promotion Boy) ini dibuat untuk memberikan motivasi kepada para SPB (Sales Promotion Boy) agar bekerja lebih berprestasi dalam penjualan Furniture tersebut. Akan tetapi sistem pemberian komisi ini telah mengabaikan pentingnya pemberian upah komisi yang sesuai dengan prestasi yang dicapai oleh para SPB (Sales Promotion Boy) tersebut. Berdasarkan perjanjian antara SPB (Sales Promotion Boy) dengan Sumber Rizky Furnitureyang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya mengatakan bahwa penjualan harus memenuhi omset yang sudah ditentukan. Dari perusahaan menentukan omset penjualan berupa persentase dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Apabila penjualan barang/produk Furniture mencapai a. Rp. 20.000.000,- maka akan diberikan komisi 2%. b. Rp. 30.000.000,- maka akan diberikan komisi 3%. c. Rp. 40.000.000,- maka akan diberikan komisi 4%. d. Rp. 50.000.000,- maka akan diberikan komisi 5%. e. Rp. 60.000.000,- maka akan diberikan komisi 6%. f. Rp. 70.000.000,- maka akan diberikan komisi 7%. g. Rp. 80.000.000,- maka akan diberikan komisi 8%.
61
h. Rp. 100.000.000,- maka akan diberikan komisi 9%. 2. Apabila penjulan melebihi omset akan diberi tambahkan Insentif 0,1% per Rp. 1000.000,- nya. Apabila kita cermati dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa suatu perjanjian sangatlah penting dalam pemberian komisi tersebuat, sangatlah penting untuk dibuat sesuai tujuan untuk memberikan motivasi kepada para SPB (Sales Promotion Boy). Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa perjanjian dalam memulai suatu hubungan kerja antara pihak perusahaan dengan karyawan sangat penting sekali. Hal ini bertujuan untuk mengikat hubungan kedua belah pihak yang berisikan hak-hak dan kewajiban. Serta untuk menghindari dari adanya upaya-upaya penyelewengan baik dari salah satu pihak ataupun kedua belah pihak setelah terjadinya hubungan kerja. Dalam pemberian komisi di Sumber Rizky Furniture kepada SPB (Sales Promotion Boy) dilakukan dengan melihat seberapa banyak penjualan barang/produk Furniture yang dilakukan oleh SPB (Sales Promotion Boy) Sumber Rizky Furniture. Apabila SPB (Sales Promotion Boy) Sumber Rizky Furniture sudah melebihi omset penjualan, maka akan diberikan komisi sesuai dengan prosentase yang sudah ditetapkan. Dan apabila SPB Konicare tidak melebihi omset penjualan yang ditentukan oleh pihak perusahaan, maka SPB (Sales Promotion Boy) Sumber Rizky Furniture tidak akan mendapatkan komisi melainkan cuma mendapatkan upah gaji pokok saja selama satu bulan.
62
Disini penulis menemukan beberapa masalah dalam pemberian komisi SPB (Sales Promotion Boy) Sumber Rizky Furniture yaitu bahwa setiap penjualan barang/produk yang sudah melebihi omset yang dilakukan oleh setiap SPB (Sales Promotion Boy) Sumber Rizky Furniture maka akan diberikan komisi sama menurut prosentase tersebut, meskipun ada salah satu SPB (Sales Promotion Boy) yang penjualannya lebih besar dibandingkan SPB yang lainnya. Contoh dari masalah tersebut adalah SPB yang bernama Heru Purwanto sudah menempuh penjualan produk atau barang Furniture selama satu bulan yaitu Rp. 55.700.000,00 dan mendapat komisi penjualan sejumlah
Rp.
2.500.000,00. Dan SPB yang bernama Sigit Purnomo menempuh penjualan Furniture selama satu bulan yaitu Rp. 57.500.000,00 sehingga Sigit mendapatkan komisi dari perusahaan sebesar Rp. 2.500.000,00. Dari kedua penjualan SPB tersebut terdapat persamaan dan perberdaan penjualan yaitu sama-sama melebihi omset yang sudah ditentukan perusahaan dan mendapatkan komisi dari perusahaan yang sama juga. Perbedaanya adalah kedua SPB pencapaian penjualannya berbeda, Heru Purwanto hanya penjualan Rp. 55.700.000,00 sedangakan SPB yangbernama Sigit Purwanto menempuh Penjualan Rp. 57.500.000,00.1 Dari contoh kasus tersebut terdapat permasalahan dalam pemberian komisi penjualan kepada SPB Sumber Rizky Furniture yaitu sama-sama mendapatkan komisi dengan jumlah yang sama yaitu Rp. 2.500.000,00.. Padahal kalau dilihat dari jumlah penjualan masing-masing SPB sangatlah berbeda antara 1
Wawancara Denga Rina, Asisten Pribadi dan Bagian keuangan Sumber Rizky Furniture Bandar Lampung, Tanggal 26 Februari 2016
63
Heru Purwanto dengan Sigit Purnomo. Kalau dilihat dari penjualan mereka, seharusnya Sigit Purnomo mendapatkan komisi yang lebih banyak dibandingkan SPB Heru Purwanto. Karena dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya perusahaan akan memberikan Insentif atau tambahan 0,1% untuk setiap penjualan yang telah melebihi omset per Rp. 1.000.000,00 nya. Setelah ditinjau lebih dalam, penulis menemukan jawaban dari pemberian komisi SPB Sumber Rizky Furniture tersebut. Bahwa perusahaan hanya memberikan ketentuan persentase saja, sedangkan perusahaan tidak memberikan tambahan Insentif yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak di awal sebelum kerja. Alasan perusahaan hanya memberikan komisi persentase karena perusahaan hanya melihat penjualan para SPB yang sudah memenuhi omset penjualan saja, selebihnya jumlah penjualan yang lain perusahaan tidak menghitung. Perusahaan hanya ingin bahwa para SPB bisa semangat dan berusaha mengejar omset yang sudah ditentukan. Kalau SPB tidak bisa memenuhi ketentuan dari perusahaan, maka para SPB (Sales Promotion Boy) bisa dirisent atau dikeluarkan dari pekerjaannya. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa Sumber Rizky Furniture tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. karena melihat gaji yang diberikan perusahaan kepada SPB yang satu dengan SPB yang lain sama terhadap prestasi yang berbeda. Sedangkan pada bab dua telah dijelaskan bahwa upah harus diberikan sesuai dengan hasil kerja para tenaga kerja. Hal ini dikatakan bahwa dalam pemberian upah kita harus berlaku adil. Keadilan tersebut harus menyamakan
64
besarnya gaji atau upah yang ditentukan sesuai prestasi para SPB yang telah menjual barang atau produk Furniture yang telah dijualnya. Dalam hal ini terdapat kerancuan didalam pemberian upah komisi penjualan kepada SPB Sumber Rizky Furniture yang telah dijelaskan di atas, karena tidak sesuai dengan tujuan komisi tersebut, yaitu untuk memberikan motivasi para SPB agar lebih berprestasi.
B. Analisis Hukum Islam Tentang Sistem Pemberian Komisi Penjualan Kepada SPB Sumber Rizky Furniture Bandar Lampung Dalam hukum Islam perjanjian kerja dapat dilaksanakan dengan cara lisan atau tertulis. Islam memberikan kebebasan dalam melakukan akad perjanjian kerja dan bentuknya diserahkan kepada mereka yang berakad. Islam hanya memberikan pedoman untuk kemaslahatan mereka yang berakad yaitu dalam perjanjian kerja sebaiknya ada semacam bukti sebagai pegangan bahwa kedua belah pihak telah melakukan perjanjian kerja dan bukti yang dapat dijadikan pegangan adalah bukti tertulis biasanya bukti tertulis tersebut adalah berbentuk surat perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukam di Sumber Rizky Furniture ini, diperusahaan tersebut terdapat perjanjian kerja yang bersifat individu dan hanya dilakukan dengan cara lisan. Sistem pemberian upah komisi penjualan yang diberikan kepada SPB Sumber Rizky Furniture tersebut sangatlah jelas, karena adanya perjanjian upah komisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun kesamaran dan ketidak jelasan muncul ketika melihat gaji yang diberikan perusahaan yang diperoleh antara SPB yang satu dengan SPB
65
yang lain sama terhadap prestasi yang berbeda. Dengan demikian Sumber Rizky Furniture tidak memeuhi perjanjian yang telah tetapkan atau disepakati. Dalam Islam upah ditetapkan melalui negosiasi antar pekerja, majikan dan si pemerintah. Agar diantara pihak tidak terjadi kecurangan dalam menentukan besar kecilnya jumlah upah dan upah juga dapat dibayarkan sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakannya. proses untuk memperoleh harta benda (upah), termasuk di dalamnya proses produksi harus dengan tindakan hukum, tidak mengandung eksploitasi sepihak. Karena untuk mendapatkan status halal, maka proses yang dijalankan tidak mengandung unsur-unsur keharaman di dalamnya. 2 Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, pemberian komisi penjualan termasuk dalam bab ji’alah. Karena merupakan suatu akad yang memberikan barang yang diketahui dan disengaja dengan adanya imbalan pengganti berupa upah. Dalam ji’alah ini, dibutuhkan dua pihak yaitu pihak yang wajib memberikan dan pihak lain yang menerima upah atau memberikan jasa dengan menyerahkan tenaganya untuk mengerjakan sesuatu. Dari akad itu timbullah hak dan kewajiban di antara keduanya. Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstural, baik dalam ketentuan al-Qur’an maupun Sunnah Rasul. Yang ada kaitannya dengan penentuan upah kerja secara umum dalam al-Qur’an surat An-Nahl ayat 90: 2
h.98
Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam di Indonesia, (Jakarta: ghalia Indonesia, 2007)
66
ْإِّنَ انهَوَ ٌَأْمُسُ بِانْعَدْلِ وَانْإِحْسَاّنِ وَإٌِتَاءِ ذِي انْقُ ْسبَى َو ٌَنْهَى عَنِ انْفَحْشَاءِ وَانْ ُمنْكَسِ وَا ْنبَ ْغًِ ٌَعِظُكُم )۹ٓ :نَعَهَكُم تَرَّكَسُوّنَ (انّحم Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (Q.S. An-Nahl: 90).3 Apabila ayat itu dikaitkan dengan ji’alah maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi upah (Ja’il) untuk berlaku adil dengan memberiakn upah komisi sesuai dengan apa yang telah dijanjikan diawal pekerjaan dan pelaksana akad (‘amil) berhak mendapatkan upah komisi atas pekerjaannya. Kata kerabat dalam ayat itu dapat diartikan ‘amil, sebab ‘amil tersebut sudah merupakan bagian dari pekerjaan, dan kalaulah bukan karena jerih payah ‘amil tidak mungkin usaha Ja’il dapat berhasil. Disebabkan ‘amil mempunyai andil yang besar untuk kesuksesan usaha Ja’il, maka berkewajibanlah Ja’il untuk memenuhi janjinya dengan memberikan upah yang layak dan sesuai kepada ‘amil. Dalam hal ini pemberian upah komisi harus ditetapkan jumlahnya secara jelas dalam akad. Walaupun masa pengerjaanya tidak di tetapkan, akan tetapi kadar yang harus diberikan harus ditetapkan. Hal ini sesuai dengan hadist berikut yang berbunyi:
3
221.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2005), h.
67
َعبْدُاهللِ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَهَمَتَ عَنْ ٌُ ْىنُسَ عَنْ اَنْحَسَنِ َأنَو َ حبَاّنُ قَالَ َأ ْنبََأنَا ِ حبَ َسنَا مُحَمَدٌ قَالَ َا ْنبََأنَا ْ َأ )ًحتَى ٌُعْهِمَوُ أَجْسَهُ (زواه اننسائ َ َستَأْجِسَانْسَجُم ْ ٌَ ّْكَسَهَ أَّن Artinya: ”Dari Muhammad di ceritakan kepada Hiban di ceritakan dari Abdullah dari Hammad bin Salamah dari yunus dari hasan : sesungguhnya Rasulullah membenci mengupah (pekerja) kecuali sudah jelas upah baginya.”(H.R. AnNasa’i). Sistem pemberian komisi penjualan yang diberikan oleh perusahaan Sumber Rizky Furniture kepada Sales Promotion Boy (SPB) menggunakan akad Ji’alah. Dalam akad tersebut, imbalan dapat diberikan kepada pihak kedua oleh pihak pertama atas jasa pihak kedua. Dalam hal ini SPB harus mencapai omset penjualan yang telah ditentukan. Dalam akad ji’alah jenis pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan syara’, yaitu tidak untuk kemaksiatan. Selain itu jenis pekerjaan harus halal, dan menjual barang Furniture merupakan jenis pekerjaan yang tidak haram. Kehalalan suatu benda yang dijadikan objek dalam proses atau kegiatan ekonomi diketahui melalui ayat Al-Qur’an. Yakni objek atau kegiatan yang tidaktermasuk dalam kategori yang terlarang, misalnya usaha khamr (minuman keras), usaha maysir (usaha untung-untungan dan tidak ada kepastian). Ji’alah ialah janji memberikan imbalan (komisi/hadiah) kepada pihak yang berhasil memenangkan (melaksanakan) suatu pekerjaan atau suatu prestasi tertentu. Jadi imbalan yang telah dijanjikan oleh pihak perusahaan kepada SPB harus
dibayarkan
sesuai
kesepakatan
sebelum
Sebagaimana dalam al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 1:
pekerjaan
dilaksanakan.
68
)ٔ :(انمائدة........ ٌَِا َأٌُهَا انَرٌِنَ آ َمنُىا َأوْفُىا بِانْعُقُىد Atinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.......(QS. alMaidah:1)4 Konsep Ji’alah mensyaratkan adanya kalimat atau lafaz yang menunjukan izin pekerjaan, yang merupakan syarat atau tuntunan dengan takaran tertentu. Bila seseorang mengerjakan perbuatan Oleh karena itulah diperlukan perhatian dari pihak manajemen untuk dapat mengetahui sistem penerapan insentif atau upah komisi yang tepat bagi karyawan agar karyawan merasa betul-betul termotivasi dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sehingga dapat mendorong karyawan untuk berprestasi dilingkungan kerjanya. Mengenai masalah pengupahan dalam bab dua dijelaskan masalah sistem pengupahan yang ada dalam Islam adalah 1. Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan Ibadah Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam shalat, puasa, haji, dan mengajar Al-Qur’an. 2. Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan yang Bersifat Material Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya. Pada Sumber Rizky Furniture sistem pengupahan yang ada adalah pengupahan dalam pekerjaan yang bersifat material. Pengupahan yang diberikan berdasarkan jumlah penjualan yang dihasilkan oleh Sales Promotion Boy (SPB).
4
Depag RI. Op.Cit, h. 85.
69
Dalam kenyataan yang ada, sistem pengupahan dalam metode sistem komisi pada Sumber Rizky Furniture seperti yang dijelaskan pada pengupahan dalam pekerjaan yang bersifat material. Dengan demikian maka apabila pihak manajemen betul-betul memahami pentingnya pemberian insentif atau upah komisi kepada karyawan dalam rangka menunjang pemenuhan kebutuhan pokok hidup sehari-hari maka akan dapat tercipta hubungan yang saling menguntungkan antara karyawan dan pihak manajemen (perusahaan), dalam hal ini adalah karyawan dapat bekerja dengan baik, tenang dan sungguh-sungguh sehingga diharapkan dapat mencapai prestasi kerja dimana dengan adanya prestasi kerja karyawan maka tujuan organisasi dapat tercapai pula. Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syafi’i pada garis besarnya sependapat bahwa di antara syarat-syarat pengupahan, hendaknya diketahui harga dan manfaatnya. 5 Dalam penjualan Furniture sistem pemberian komisi dan manfaat telah diketahui pada saat akad terjadi, dengan mengetahui resiko yang akan diperoleh sama halnya dengan mengetahui keuntungan dan manfaatnya. Mengenai hal yang membatalkan akad ji’alah dalam aplikasi pemberian komisi penjualan kepada SPB, terdapat hal-hal yang dapat membatalkan akad dari transaksi tersebut, karena perusahaan tidak memberikan komisi Insentif atau tambahan saat SPB telah melebihi omset penjualan sesuai dengan janji yang telah diberikan oleh pihak perusahaan dan disepakari oleh kedua belah pihak. Hanya
5
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 1, (Jakarta: Akbar Media, 2013), h 211.
70
saja di dalam akad ji’alah, tiap-tiap kedua belah pihak, boleh membatalkan atau menghentikan perjanjian sebelum bekerja dan dia tidak mendapat upah walaupun dia sudah bekerja. Tetapi kalau yang membatalkan dari pihak yang menjanjikan upah, maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang sudah dikerjakan. Tujuan disyariatkannya ji’alah adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup, sehingga kedua belah pihak mendapat keuntungan. Dan dalam perjanjian pemberian komisi penjualan kepada SPB keuntungan dari penjualan Furniture juga telah diperoleh kedua belah pihak. Sehingga transaksi tersebut diperbolehkan. Hal ini akan menumbuhkan kemaslahatan diantara masyarakat. Hukum Islam telah memberikan petunjuk yang benar dan ketetapan yang adil, sehingga bisa memberikan jaminan bagi terwujudnya keadilan serta tercegahnya perselisihan yang mungkin terjadi antara kedua belah pihak, yaitu pekerja dan pengusaha. Islam mensyari’atkan adanya ikatan perjanjian kerja dengan dasar saling mengikhlaskan antara kedua belah pihak yang terlibat, bukan karena unsur terpaksa. Keikhlasan itulah yang menjadi dasar dilaksanakannya suatu perjanjian, sehingga akan terwujud sikap saling tolong-menolong diantara keduanya. Upah merupakan hal penunjang keberhasilan suatu pekerjaan, sehingga seorang SPB yang seharusnya mendapat gaji atau upah yang layak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak pengusaha, begitu juga sebaliknya. Pengusaha harus memberikan upah yang wajar sesuai penghasilan yang didapat dari para SPB
71
tersebut. Maka dari itu, menurut penulis untuk sistem pemberian komisi di Sumber Rizky Furniture tersebut tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam dalam bermuamalah. Karena Islam sendiri sangat memperhatikan tentang kejelasan gaji atau upah dalam hal Ji’alah ini.
