BAB 13. SUBTANTIVES TEST (BAGIAN KEDUA) PENDAHULUAN Diskripsi Singkat
Compliance dan subtantive test adalah tahapan penting dalam proses audit. Kedua proses ini adalah inti pekerjaan audit dan kontrol audit. Compliance test adalah proses mengumpulkan dan menganalisa bukti audit untuk menentukan tingkat kesesuaian implementasi dengan standar yang dipakai. Subtantive test adalah proses untuk mengumpulkan dan menganalisa bukti audit dengan bukti teknis dan melakukan assesment terhadap bukti yang diperoleh untuk keperluan rekomendasi di masa mendatag. • Mengenalkan dan memberikan pengetahuan dasar mengenai compliance dan substantive test pada audit • Memperkenalkan sejak dini (mahasiswa) untuk mengenal lebih jauh dunia industry yang memiliki aturan main cukup ketat dalam implementasi dan pengendalian layanan teknologi informasi dan komunikasi
Manfaat
•
Relevansi
Learning Outcomes
Mampu menyelesaikan kasus yang membutuhkan penanganan audit
Standar dan prosedur audit dan kontrol pada teknologi informasi merupakan tahapan krusial untuk mengidentifikasi beberapa aturan main yang mengatur dunia audit dan kontrol itu sendiri. Secara khusus teknologi informasi, memiliki beberapa aturan main berdasar beberapa standar yang mengikat. Standar dan prosedur ini dibangun untuk menjembatani praktek-praktek terbaik industri dan mengimplementasikan untuk mencipatkan nilai bagi organisasi. Materi ini sangat relevan untuk membangun kontruksi pemahaman profesional bagi peserta didik sehingga siap nantinya terjun dan mengadaptasi dunia industri. Mampu menyelesaikan kasus yang membutuhkan penanganan audit
PENYAJIAN MATERI Subtantive Test
Elemen Obyektif - Stakeholder Klasifikasi Stakeholder Stakeholder adalah sejumlah individu, sekumpulan orang, atau organisasi/institusi yang memiliki kepentingan terhadap Sistem Informasi Organisasi, terutama yang berkaitan dengan informasi yang diciptakan dan didistribusikan oleh teknologi terkait. Secara
umum stakeholder Organisasi dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) kelompok:
Rangka Kerja Pemetaan Stakeholder Organisasi
Gambar di atas merupakan rangka kerja yang digunakan oleh konsultan untuk memetakan ragam stakeholder yang berada di Organisasi / Unit Kerja. Masing-masing kuadran memiliki atribut seperti berikut: 1. Kuadran 1 (Internal-Langsung) adalah kumpulan dari stakeholder yang berada di dalam organisasi internal Organisasi / Unit Kerja dan setiap harinya berinteraksi secara langsung dengan Sistem Informasi Organisasi / Unit Kerja, dalam arti kata menjadi pengguna aktif dari teknologi informasi yang dibangun; 2. Kuadran 2 (Internal-Tidak Langsung) adalah kumpulan dari stakeholder yang berada di dalam organisasi internal Organisasi / Unit Kerja namun tidak menjadi pengguna aktif yang berinteraksi secara intensif dengan teknologi informasi yang dibangun; 3. Kuadran 3 (Eksternal-Langsung) adalah kumpulan dari stakeholder yang berada di luar organisasi internal Organisasi / Unit Kerja dan setiap harinya berinteraksi secara langsung dengan Sistem Informasi Organisasi / Unit Kerja, dalam arti kata menjadi pengguna aktif dari teknologi informasi yang dibangun; dan 4. Kuadran 4 (Eksternal-Tidak Langsung) adalah kumpulan dari stakeholder yang berada di luar organisasi internal Organisasi / Unit Kerja namun tidak menjadi pengguna aktif yang berinteraksi secara intensif dengan teknologi informasi yang dibangun.
Atribut Tanggung Jawab Klasifikasi stakeholder di atas akan sangat membantu dalam proses pengkajian terhadap posisi dan kebutuhan masing-masing dari setiap stakeholder terhadap produk Sistem Informasi Organisasi. Obyektif dari masing-masing stakeholder tersebut akan sangat berpengaruh terhadap strategi pengembangan Sistem Informasi Organisasi. Secara prinsip, ada 4 (empat) atribut pembeda terhadap masing-masing kelompok stakeholder, yaitu: 1. Atribut ACCOUNTABLE (A) merupakan posisi dimana stakeholder terkait merupakan pihak yang berwenang atau memiliki kekuasaan tertinggi terhadap berbagai aset terkait dengan Sistem Informasi Organisasi yang akan dibangun, termasuk
di
dalamnya
sumber
daya
keuangan,
material,
intelektual,
data/informasi, teknologi, manusia, dan lain sebagainya; 2. Atribut RESPONSIBLE (R) merupakan posisi dimana stakeholder terkait merupakan
pihak
yang
memiliki
tanggung
jawab
operasional
terhadap
mekanisme dan kinerja Sistem Informasi Organisasi sehari-hari; 3. Atribut CONSULTED (C) merupakan posisi dimana stakeholder terkait berfungsi sebagai
pihak
yang
kerap/harus
dilibatkan
dalam
berbagai
inisiatif
pengembangan Sistem Informasi Organisasi; dan 4. Atribut INFORMED (I) merupakan posisi dimana stakeholder terkait merupakan pihak yang kerap/harus selalu diberitahukan terhadap berbagai perkembangan pembangunan Sistem Informasi Organisasi. Elemen Aktivitas - Proses Value chain dari Michael Porter merupakan dasar untuk melakukan analisa terhadap rangkaian proses bisnis atau aktivitas dan pemetaan sistem informasi dan untuk berbagai keperluan analisa model aplikasi atau model lain. Analisis proses bisnis terhadap suatu unit kerja atau organisasi dilakukan dengan cara melihatnya sebagai organisasi yang mengubah nilai (value) layanan menjadi sesuatu yang lebih bernilai (added value) kepada seluruh stakeholder yang terkait. Berdasarkan teori Value Chain yang diperkenalkan Michael Porter, Sistem (informasi) selalu terdiri dari unsur data, aplikasi dan teknologi. Pemetaan dilakukan atas seluruh sistem yang ada sekarang plus sistem informasi baru yang akan dipasang ke dalam proses/ aktifitas value chain. Sistem-sistem tersebut boleh atau bisa mendukung beberapa
atau semua aktifitas primer sekaligus dan harus dipetakan secara simultan, namun bersifat unik untuk proses pendukung. Peta sistem ini menginformasikan bagaimana posisi sistem informasi di dalam aktivitas dengan lebih rinci dan mampu menunjukkan di area aktifitas mana yang over atau under coverage, sehingga diketahui kebutuhan sistem selanjutnya
Rangka Kerja Pemetaan Proses Inti dan Proses Penunjang
Dari gambar6.1.4 di atas, terlihat bahwa yang dimaksud dengan Proses Inti adalah sejumlah aktivitas utama yang menjadi tanggung jawab manajemen Organisasi dalam rangka pengelolaan organisasi sehari-hari. Sementara proses penunjang adalah berbagai aktivitas di dalam Organisasi yang berfungsi sebagai penunjang sejumlah proses inti yang telah didefinisikan sebelumnya
Elemen Data - Informasi Data dan informasi pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama sesuai dengan kebutuhan setiap stakeholder. Klasifikasi tersebut adalah: 1. Laporan – baik yang bersifat berkala maupun ad-hoc; dan 2. Query – baik yang bersifat berkala maupun ad-hoc. Mengingat bahwa Organisasi merupakan sebuah organisasi besar dengan karakteristik
dan kompleksitas kerjanya, maka pihak konsultan menetapkan sebuah matriks yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data dan informasi sesuai dengan gambar berikut :
Rangka Kerja Klasifikasi Data dan Informasi Organisasi
Gambar6.1.4. memperlihatkan bahwa setidaknya terdapat tiga dimesi yang digunakan untuk mengklasifikasikan data dan informasi pada Organisasi. Masing-masing dari dimensi akan diterangkan sebagai berikut :
Dimensi X. Level Transaksi Informasi Dimensi X. Yang merupakan Level Transaksi Informasi seperti terlihat pada gambar6.1.4. terlihat bahwa ada tiga tingkatan pengolahan data menjadi suatu informasi. Tingkat pertama adalah pada tingkat transaksi, dimana untuk pertama kalinya data mentah direkam ke dalam perangkat penyimpan komputer (data storage). Proses ini biasa dinamakan data entry. Tingkat kedua adalah pada saat data yang berasal dari berbagai macam sumber, memasuki tahap konsolidasi. Teknologi informasi yang biasa dimanfaatkan untuk keperluan ini adalah data warehousing, dimana seluruh data yang terkumpul tersentralisasi dan dikonsolidasikan satu sama lain di sistem ini. Di organisasi yang belum memiliki data warehouse, konsolidasi biasanya dilakukan secara manual (data di-entry ulang) atau pun dengan membuat program-program interface yang menghubungkan antara beberapa modul yang terpisah. Tingkatan terakhir adalah proses
dimana data diproses sehingga menjadi informasi yang relevan bagi pengguna/pemakai (users) sistem komputer. Pada dasarnya, proses yang terjadi di sini adalah aktivitas meringkas data yang telah tersimpan di data warehouse atau sistem basis data (database) terkait. Seorang penyelia / Kepada Bagian perlu mendapatkan ringkasan data transaksi yang ada terjadi di divisinya (transactional information system). Di tingkatan manajemen, biasanya terjadi peringkasan lebih lanjut terhadap informasi yang dihasilkan transactional information system sehingga sesuai dengan kebutuhan jajaran manajemen (management information system). Di tingkat yang lebih tinggi lagi, informasi harus disajikan sedemikian rupa sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan. •Chief Executive Officer •CIO, COO, CFO, CTO •Senior Executives
EXECUTIVE INFORMATION SYSTEM
Querying System
DECISION SUPPORT SYSTEM
Reporting System
•Line Managers •Junior Managers
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
TRANSACTIONAL INFORMATION SYSTEM
Consolidation System
•Supervisors •Assistants
DATAWAREHOUSE
DATABASE
DATABASE
DATABASE
DATABASE
Transaction System
TRANSACTION
TRANSACTION
TRANSACTION
•Users •Customer Services
TRANSACTION
Rangka Kerja Klasifikasi Data dan Informasi Organisasi Dimensi Level Transaksi Informasi
Dimensi Y. Manajemen Data Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan manajemen pengolahan data dan informasi yang merupakan bahan mentah dari sebuah laporan. Adapun aspekaspek yang perlu dipertimbangkan secara sungguh-sungguh adalah sebagai berikut:
Rangka Kerja Klasifikasi Data dan Informasi Organisasi Dimensi Manajemen Data
Keseluruhan aspek tersebut perlu diperhatikan agar data yang dikelola benar-benar dapat dijamin kualitasnya. Disamping itu, standar internasional juga menetapkan sejumlah komponen yang perlu diperhatikan dalam proses analisa data, yang menyangkut hal-hal sebagai berikut: 1. Sumber data; 2. Pengembangan proses analisa; 3. Ruang lingkup analisa; 4. Tingkat kompatibilitas laporan hasil analisa dengan standar format internasional; 5. Potensi pengembangan analisa lanjutan; 6. Prioritas analisa data; 7. Reliabilitas teknik analisa data; 8. Pemenuhan kebutuhan pelatihan sumber daya manusia; 9. Keberadaan sumber daya teknologi (infrastruktur); 10. Institusi penanggung jawab analisa data; dan 11. Usulan strategi pengembangan lebih lanjut.
Dimensi Z. Kriteria Informasi Jajaran Manajemen pada Organisasi akan berfungsi secara efektif apabila para pengambil keputusan selalu ditunjang dengan keberadaan informasi yang berkualitas. Kualitas informasi kerap disebut dengan nama kriteria informasi yang menurut standar internasional COBIT memiliki karakteristik seperti pada gambar berikut.
Rangka Kerja Klasifikasi Data dan Informasi Organisasi Dimensi Kriteria Informasi
Penjelasan untuk masing-masing kriteria informasi seperti yang terlihat pada gambar di atas adalah sebagai berikut: 1. Efektivitas – informasi yang dihasilkan haruslah relevan dan dapat memenuhi kebutuhan dari setiap proses bisnis terkait dan tersedia secara tepat waktu, akurat, konsisten, dan dapat dengan mudah diakses; 2. Efisiensi – informasi dapat diperoleh dan disediakan melalui cara yang ekonomis, terutama terkait dengan konsumsi sumber daya yang dialokasikan; 3. Konfidentialitas – informasi rahasia dan yang bersifat sensitif harus dapat dilindungi atau dijamin keamanannya, terutama dari pihak-pihak yang tidak berhak mengetahuinya; 4. Integritas – informasi yang dihasilkan haruslah lengkap, akurat, valid,dan memiliki nilai bisnis sesuai dengan harapan yang membutuhkannya; 5. Ketersediaan – informasi haruslah tersedia bilamana dibutuhkan dengan kinerja waktu dan kapabilitas yang diharapkan; 6. Komplain – informasi yang dimiliki harus dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya dan mengacu kepada hukum maupun regulasi yang berlaku, termasuk di dalamnya mengikuti standar nasional atau internasional yang ada; 7. Reliabilitas – informasi yang dihasilkan haruslah berasal dari sumber yang dapat dipercaya sehingga tidak menyesatkan para pengambil keputusan yang menggunakan informasi tersebut. Dalam kasus-kasus tertentu, klasifikasi informasi dilakukan berdasarkan atas tingkat sensitivitas data dan informasi terhadap potensi kehilangan dan penyingkapan. Alasan
mendasar yang digunakan untuk melakukan klasifikasi informasi adalah sebagai berikut: 1. Memudahkan proses komitmen Organisasi dalam hal keamanan informasi; 2. Memudahkan Organisasi mengidentifikasikan informasi yang bersifat paling sensitif atau vital bagi kinerja Organisasi; 3. Mendukung pengembangan sistem keamanan informasi seperti kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan atau informasi yang digunakan oleh Organisasi; 4. Membantu Organisasi dalam mengidentifikasikan jenis proteksi yang diterapkan terhadap setiap informasi yang ada. Pembagian level klasifikasi informasi pada Organisasi akan dilakukan berdasarkan kode definisi.
Kode
Keterangan
UC
Unclassified
CF
Confidential
SC
Secret
TS
Top Secret
Kode Definisi Klasifikasi Informasi Organisasi
Klasifikasi Tambahan yang digunakan untuk menentukan klasifikasi informasi pada Organisasi adalah sebagai berikut: 1. Informasi yang bersifat For Official Use Only (FOUO) 2. Informasi yang bersifat Sensitive But Unclassified (SBU) Terkait dengan pengklasifikasian informasi tersebut, terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan nilai sebuah informasi, seperti: 1. Value – terkait dengan nilai dari informasi yang dimaksud. 2. Age – terkait dengan nilai informasi seiring dengan bertambahnya waktu. 3. Useful Life – terkait dengan tingkat akurasi informasi jika terdapat informasi baru sehingga informasi lama menjadi tidak atau kurang berharga.
4. Personal Association – terkait dengan nilai informasi bagi seseorang atau individu tertentu.
Metode Integrasi Data Organisasi Rata-rata organisasi di Indonesia, baik Pemerintah dan Swasta pada umumnya memiliki pulau-pulau informasi sebagai akibat implementasi teknologi informasi yang bersifat sporadis. Adalah merupakan kenyataan jika sebuah dokumen Konsultasi dan Pengembangan Master Plan Sistem Informasi hendak di implementasikan dihadapkan pada kondisi perbedaan format data dan teknologi pengolah data tersebut. Pihak konsultan berpendapat bahwa hal yang sama juga terjadi pada Organisasi mengingat besarnya organisasi Organisasi. Proses pengembangan sistem informasi yang tidak terpusat juga menjadi salah satu alasan terjadinya pulau-pulau informasi pada Organisasi. Kebutuhan akan sistem informasi terintegrasi sudah merupakan keharusan yang tidak dapat ditunda, sehingga fokus perhatian pada dokumen Konsultasi dan Pengembangan Master Plan Sistem Informasi terhadap proses integrasi sudah seharusnya mendapatkan prioritas. Pada dasarnya proses integrasi dapat dilakukan tanpa harus melakukan pengembangan ulang terhadap berbagai aplikasi yang sudah ada. Untuk itu, pihak konsultan mengajukan konsep Metadata sebagai bagian dari dokumen Konsultasi dan Pengembangan Master Plan Sistem Informasi Organisasi. Dalam kaitannya dengan dokumen pemerintahan, metadata dapat berisi karakteristik dari arsip terkait yang digolongkan berdasarkan kriteria standar tertentu. Untuk dapat secara efektif diimplementasikan, Organisasi harus memiliki kerangka standar sehubungan dengan metadata tersebut. Pemerintah Inggris telah mengembangkan kerangka metadata e-Governmentnya yang didasarkan pada empat aspek keputusan: 1. Pemakaian bentuk sederhana dari Dublin Core sebagai standar metadata; 2. Penambahan beberapa field atau elemen pada metadata agar sesuai dengan kebutuhan spesifik; 3. Perencanaan untuk mengembangkan apa yang disebut sebagai e-Government Metadata Standard Application Profile untuk menambahkan elemen-elemen lebih detail yang dapat memperbaiki kinerja proses yang berkaitan dengan metadata; dan 4. Pengembangan sebuah Pan e-Government Thesaurus.
Rangka Kerja Metadata berdasarkan standar Dublin
Core
Dublin Core
merupakan standar metadata
internasional yang paling banyak dipakai dalam merepresentasikan arsip-arsip pemerintahan untuk implementasi e-Government. Standar metadata Dublin Core yang sederhana memiliki lima belas elemen dasar, yaitu masing-masing: 1. Title 2. Author and creator 3. Subject and keywords 4. Description 5. Publisher 6. Other contributor 7. Date 8. Resource type 9. Format 10. Resource identifier 11. Source 12. Language 13. Relation 14. Coverage 15. Rights management Karena kelima belas elemen dasar ini masih perlu dikembangkan lagi agar sesuai dengan karakteristik berbagai kategori dokumen dan arsip yang ada, maka pihak konsultan perlu mendefinisikan tambahan-tambahan elemen tersebut.
Penggunaan metadata akan lebih efektif apabila didukung oleh perangkat kebijakan yang mendukung implementasinya. Dalam hal ini konsultan berpendapat perlu dikeluarkan sebuah Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mentri Rumah sakit dengan Kepala Pemerintah Derah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kotamadya. Dasar utama pembuatan SKB tersebut untuk mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam proses integrasi data dan pelaporan Organisasi dari mulai pusat sampai dengan daerah. Beberapa poin yang menjadi elemen mendasar dari SKB adalah; 1. Penentuan pihak-pihak yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan SKB tersebut; 2. Artikulasi penjabaran terhadap misi yang diemban dalam SKB tersebut; 3. Komitmen dalam hal kualitas informasi dan data; 4. Kebijakan keamanan dan kontrol internal; 5. Program perbaikan dan peningkatan kinerja berkelanjutan, baik dari sumber daya teknologi dan kesiapan sumber daya manusia; 6. Penyediaan panduan implementasi integrasi data menggunakan metadata; dan 7. Penentuan
sebuah
proyek
percontohan
(pilot
project)
sebagai
acuan
pengembangan.
Elemen Manusia - Struktur Organisasi Langkah lanjutan sesuai dengan rangka kerja Konsultasi dan Pengembangan Master Plan Sistem Informasi yang diusulkan dalam pendekatan dan metodologi oleh konsultan adalah melakukan kajian terhadap Elemen Manusia. Dikarenakan sifatnyanya yang digunakan untuk menentukan kebutuhan informasi, maka Elemen Manusia yang dimaksud adalah melakukan kajian terhadap Struktur Organisasi Organisasi. Dari perspektif konsultan, kajian terhadap setiap tugas pokok dan fungsi setiap stakeholder yang terlibat dalam struktur organisasi Organisasi akan memudahkan konsultan didalam menentukan kebutuhan akan sistem dan teknologi informasi, jaringan komputer dan perangkat keras, prosedur operasi standar dan lain sebagainya. Elemen Teknologi – Teknologi Informasi Karakteristik Teknologi Informasi Salah satu komponen utama dari sebuah sistem informasi yang efektif adalah teknologi
informasi. Berbeda dengan teknologi lainnya, teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) ini memiliki sejumlah karakteristik unik yang harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh organisasi yang ingin membangun sistem informasinya, seperti: 1. Perkembangan teknologi yang teramat sangat cepat (menunjukkan gejala grafik pengembangan secara eksponensial), sehingga harus dipersiapkan strategi pengembangan sistem yang fleksibel dan dapat selalu beradaptasi dengan perubahan; 2. Industri teknologi yang mendunia (global) dimana terdapat sekian banyak pemain (produsen dan vendor) berbagai komponen teknologi informasi yang masingmasing menawarkan sejumlah solusi dan keunggulan yang berbeda-beda sehingga Organisasi harus benar-benar jeli dalam menentukan standar maupun spesifikasi teknologi informasi yang dibutuhkannya; 3. Alokasi investasi yang tidak sedikit terutama jika ingin membangun sistem terintegrasi atau terpadu, dimana manfaat dari investasi tersebut banyak yang bersifat intangible dan sulit untuk dikuantifikasikan, sehingga merupakan tantangan tersendiri bagi organisasi untuk dapat memilih teknologi yang sesuai dengan kekuatan anggaran finansialnya; 4. Rendahnya tingkat pemahaman teknologi informasi (technology and information literacy) di negara-negara berkembang seperti Indonesia sehingga organisasi harus secara berhati-hati melakukan seleksi terhadap teknologi yang ingin dipilihnya; 5. Tingkat ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi informasi nasional yang cukup tinggi, dalam arti kata walaupun Organisasi telah memiliki sejumlah perangkat keras yang canggih namun tidak didukung oleh infrastruktur yang kuat, akan sulit membangun sebuah sistem informasi yang efektif dan efisien; 6. Ragam produksi dan spesifikasi teknologi informasi mendatangkan pula permasalahan interkoneksi, terutama bagi organisasi yang memiliki kebutuhan untuk menghubungkan sistemnya dengan berbagai sistem dari organisasi lain yang berbeda; 7. Kenyataan bahwa tidak semua teknologi yang diinginkan dijual dan memiliki kantor perwakilan di tanah air, sehingga harus benar-benar dipertimbangkan faktor jasa/pelayanan pasca pembelian, terutama yang berkaitan dengan aktivitas pemeliharaan sistem; 8. Semakin banyaknya konsep dan teori baru berkaitan dengan sistem dan teknologi
informasi yang ditawarkan, dimana beberapa di antaranya sudah teruji kinerjanya sementara yang lain masih dalam tahap uji coba – sehingga organisasi harus jeli dalam memilah-milah konsep mana saja yang ingin diterapkan; 9. Tingginya tingkat resistansi kebanyakan sumber daya manusia organisasi terhadap penerapan teknologi informasi karena berbagai alasan dan penyebab, sehingga untuk menerapkan sebuah sistem informasi diperlukan strategi dan skenario yang berbeda pada masing-masing organisasi; dan 10. Terbatasnya aplikasi teknologi informasi yang terkait langsung dengan prosesproses khusus dari sebuah organisasi semacam Organisasi sehingga diperlukan usaha dari organisasi untuk membangun solusi spesifik yang diinginkannya. Poin-poin di atas merupakan berbagai pertimbangan yang akan digunakan oleh pihak konsultan dalam menentukan karakteristik teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan pada Organisasi. Tentu saja faktor pertimbangan integrasi data dan sistem yang sudah ada dan berjalan saat ini tetap menjadi salah satu pertimbangan utama oleh pihak konsultan.
Kualitas Teknologi Informasi Teknologi informasi yang akan dipilih dan diimplementasikan dalam kerangka format Sistem Informasi Organisasi haruslah memiliki kualitas dan kinerja yang tinggi. Ada dua perspektif kualitas yang perlu diperhatikan, yaitu: 1. Kualitas dipandang dari perspektif pemenuhan kebutuhan organisasi; dan 2. Kualitas dipandang dari perspektif perkembangan sistem informasi.
Kualitas Pemenuhan Kebutuhan Organisasi Dalam salah satu referensi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perangkat lunak quality adalah pemenuhan terhadap kebutuhan fungsional dan kinerja yang didokumentasikan secara eksplisit, pengembangan standar yang didokumentasikan secara eksplisit, dan sifat-sifat implisit yang diharapkan dari sebuah perangkat lunak yang dibangun secara profesional. Berdasarkan definisi di atas terlihat bahwa sebuah perangkat lunak dikatakan berkualitas apabila memenuhi tiga ketentuan pokok: 1. Memenuhi kebutuhan pemakai – yang berarti bahwa jika perangkat lunak tidak
dapat memenuhi kebutuhan pengguna perangkat lunak tersebut, maka yang bersangkutan dikatakan tidak atau kurang memiliki kualitas; 2. Memenuhi standar pengembangan perangkat lunak – yang berarti bahwa jika cara pengembangan perangkat lunak tidak mengikuti metodologi standar, maka hampir dapat dipastikan bahwa kualitas yang baik akan sulit atau tidak tercapai; dan 3. Memenuhi sejumlah kriteria implisit – yang berarti bahwa jika salah satu kriteria implisit tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perangkat lunak yang bersangkutan tidak dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik. McCall dan kawan-kawan pada tahun 1977 telah mengusulkan suatu penggolongan faktor-faktor atau kriteria yang mempengaruhi kualitas perangkat lunak. Pada dasarnya, McCall menitikberatkan faktor-faktor tersebut menjadi tiga aspek penting, yaitu yang berhubungan dengan: 1. Sifat-sifat operasional dari perangkat lunak (Domain Operasi); Sifat-sifat operasional suatu perangkat lunak berkaitan dengan hal-hal yang harus diperhatikan oleh para perancang dan pengembang yang secara teknis melakukan penciptaan sebuah aplikasi. Hal-hal yang diukur di sini adalah yang berhubungan dengan teknis analisa, perancangan, dan konstruksi sebuah perangkat lunak. Faktor-faktor McCall yang berkaitan dengan sifat-sifat operasional perangkat lunak adalah: a. Correctness – sejauh mana suatu perangkat lunak memenuhi spesifikasi dan mission objective dari users; b. Reliability – sejauh mana suatu perangkat lunak dapat diharapkan untuk melaksanakan fungsinya dengan ketelitian yang diperlukan; c. Efficiency – banyaknya sumber daya komputasi dan kode program yang dibutuhkan suatu perangkat lunak untuk melakukan fungsinya; d. Integrity – sejauh mana akses ke perangkat lunak dan data oleh pihak yang tidak berhak dapat dikendalikan; dan e. Usability – usaha yang diperlukan untuk mempelajari, mengoperasikan, menyiapkan input, dan mengartikan output dari perangkat lunak. 2. Kemampuan perangkat lunak dalam menjalani perubahan (Domain Revisi); Setelah sebuah perangkat lunak berhasil dikembangkan dan diimplementasikan, akan
terdapat berbagai hal yang perlu diperbaiki berdasarkan hasil uji coba maupun evaluasi. Sebuah perangkatlunak yang dirancang dan dikembangkan dengan baik, akan dengan mudah dapat direvisi jika diperlukan. Seberapa jauh perangkat lunak tersebut dapat diperbaiki merupakan faktor lain yang harus diperhatikan. Faktor-faktor McCall yang berkaitan dengan kemampuan perangkat lunak untuk menjalani perubahan adalah: a. Maintainability – usaha yang diperlukan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan (error) dalam perangkat lunak; b. Flexibility – usaha yang diperlukan untuk melakukan modifikasi terhadap perangat lunak yang operasional c. Testability – usaha yang diperlukan untuk menguji suatu perangkat lunak untuk memastikan apakah melakukan fungsi yang dikehendaki atau tidak 3. Daya adaptasi atau penyesuaian perangkat lunak terhadap lingkungan baru (Domain Transisi). Setelah integritas perangkat lunak secara teknis telah diukur dengan menggunakan faktor domain operasi dan secara implementasi telah disesuaikan dengan faktor domain revisi, faktor terakhir yang harus diperhatikan adalah faktor transisi – yaitu bagaimana perangkat lunak tersebut dapat dijalankan pada beberapa platform atau kerangka sistem yang beragam. Faktor-faktor McCall yang berkaitan dengan tingkat adaptibilitas perangkat lunak terhadap lingkungan baru: a. Portability – usaha yang diperlukan untuk mentransfer perangkat lunak dari suatu perangkat keras dan/atau sistem perangkat lunak tertentu agar dapat berfungsi pada perangkat keras dan/atau sistem perangkat lunak lainnya b. Reusability – sejauh mana suatu perangkat lunak (atau bagian perangkat lunak) dapat dipergunakan ulang pada aplikasi lainnya c. Interoperability – usaha yang diperlukan untuk menghubungkan satu perangkat lunak dengan lainnya Menimbang tingkat kesulitan yang dihadapi para programmer dalam mengukur secara langsung dan kuantitatif kualitas perangkat lunak yang dikembangkan berdasarkan pembagian yang diajukan McCall di atas, sebuah formula diajukan untuk mengukur faktor-faktor perangkat lunak quality secara tidak langsung menurut hubungan:
dimana : Fq
= Faktor software quality
c1
= Bobot yang bergantung pada produk dan kepentingan
m1
= Metric yang mempengaruhi faktor software quality
Adapun matriks yang dipakai dalam skema pengukuran di atas adalah sebagai berikut: 1. Auditability – kemudahan untuk memeriksa apakah perangkat lunak memenuhi standar atau tidak; 2. Accuracy – ketelitian dari komputasi dan kontrol; 3. Communication Commonality – sejauh mana interface, protokol, dan bandwidth digunakan; 4. Completeness – sejauh mana implementasi penuh dari fungsi-fungsi yang diperlukan telah tercapai; 5. Conciseness – keringkasan program dalam ukuran LOC (line of commands); 6. Consistency – derajat penggunaan teknik-teknik desain dan dokumentasi yang seragam pada seluruh proyek pengembangan perangkat lunak; 7. Data Commonality – derajat penggunaan tipe dan struktur data baku pada seluruh program; 8. Error Tolerance – kerusakan yang terjadi apabila program mengalami error; 9. Execution Efficiency – kinerja run-time dari program; 10. Expandability – sejauh mana desain prosedur, data, atau arsitektur dapat diperluas; 11. Generality – luasnya kemungkinan aplikasi dari komponen-komponen program; 12. Hardware Independence – sejauh mana perangkat lunak tidak bergantung pada kekhususan dari perangkat keras tempat perangkat lunak itu beroperasi; 13. Instrumentation – sejauh mana program memonitor operasi dirinya sendiri dan mengidentifikasi error yang terjadi; 14. Modularity – functional independence dari komponen-komponen program; 15. Operability – kemudahan mengoperasikan program; 16. Security – ketersediaan mekanisme untuk mengontrol dan melindungi program dan data terhadap akses dari pihak yang tidak berhak;
17. Self-Dokumentation – sejauh mana source-code memberikan dokumentasi yang berarti; 18. Simplicity – Kemudahan suatu program untuk dimengerti; 19. Traceability – kemudahan merujuk balik implementasi atau komponen program ke kebutuhan pengguna perangkat lunak; dan 20. Training – sejauh mana perangkat lunak membantu pemakaian baru untuk menggunakan sistem. Hubungan antara faktor-faktor software quality dan metric-metric tersebut ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.
Correcteness Reliability Efficiency Integrity . . . Interoperability Usability
Quality Factors
Metrics
Auditability Accuracy Communication Comm. Completeness Conciseness . . . Traceability Training
Matriks Faktor-faktor Software Quality
Dengan memanfaatkan formula ini, paling tidak seorang perancang, programmer, evaluator, dan pengguna perangkat lunak dapat mendeskripsikan secara kuantitatif tingkat kualitas sebuah software. Semakin tinggi nilai Fq yang dihasilkan, semakin baik kualitas perangkat lunak tersebut. Hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan evaluasi terhadap nilai kuantitatif sebuah perangkat lunak adalah: 1. Konsultan akan menentukan terlebih dahulu faktor-faktor apa yang ingin diukur berdasarkan matriks kualitas yang ada; dan
2. Untuk masing-masing matriks, akan ditentukan bobot yang sesuai, sejalan dengan kebutuhan dari kualitas yang diharapkan terhadap perangkat lunak yang ingin dievaluasi.
Kualitas Perkembangan Sistem Informasi Penerapan sebuah teknologi informasi di dalam Sistem Informasi Organisasi bukanlah merupakan suatu upaya jangka pendek yang akan langsung membuahkan hasil, tetapi merupakan sebuah aktivitas jangka panjang berevolusi. Organisasi sebagai sebuah organisasi harus memiliki ukuran kualitas dimana nampak bahwa dari waktu ke waktu, Sistem Informasi Organisasi terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Salah satu teknik yang dapat dipergunakan untuk memastikan hal tersebut adalah dengan menerapkan konsep Maturity Model terhadap Sistem Informasi Organisasi yang akan dibangun dan diimplementasikan. Adapun standar internasional yang diusulkan untuk dipergunakan di dalam kerangka ini adalah COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology). Alasan pemilihan metode ini adalah karena selain telah menjadi menjadi kesepakatan nasional (berdasarkan Masterplan Sistem Informasi Nasional yang dikeluarkan oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi), metode ini menekankan pula pada aspek Good Governance dari sebuah sistem informasi, yang tentu saja sejalan dengan semangat reformasi di Indonesia. Terdapat 4 (empat) domain perkembangan kualitas yang dinilai di dalam COBIT (yang menilai 34 aspek kualitas), yaitu masing-masing: 1. Domain Planning and Organisation, dengan aspek penilaian terhadap proses: a. Define a strategic planning b. Define the information architecture c. Determine the technology direction d. Define the IT organisation and relationships e. Manage the IT investment f.
Communicate management aims and direction
g. Manage human resources h. Ensure compliance with external requirements i.
Assess risks
j.
Manage projects
k. Manage quality 2. Domain Acquisition and Implementation, dengan aspek penilaian terhadap
proses: a. Identify solutions b. Acquire and maintain application software c. Acquire and maintain technology architecture d. Develop and maintain IT procedures e. Install and accredit systems f.
Manage changes
3. Domain Delivery and Support, dengan aspek penilaian terhadap proses: a. Define service levels b. Manage third-party services c. Manage performance and capacity d. Ensure continuous service e. Ensure systems security f.
Identify and attribute costs
g. Educate and train users h. Assist and advise IT customers i.
Manage the configuration
j.
Manage problems and incidents
k. Manage data l.
Manage facilities
m. Manage operations 4. Domain Monitoring, dengan aspek penilaian terhadap proses: a. Monitor the processes b. Assess internal control adequacy c. Obtain independent assurance d. Provide for independent audit Keseluruhan standar tersebut akan dipilah berdasarkan kesepakatan dengan Organisasi. standar-standar tersebut juga akan dimasukkan menjadi satu bagian rangka kerja yang digunakan untuk proses audit teknologi informasi Organisasi.
Tugas & Latihan
Berdasarkan kelompok pertemuan sebelumnya, peserta mata kuliah ini akan diminta untuk membuat subtantives test sesuai materi dengan menggunakan data dari:
•
Setiap kelompok mengambil sample satu organisasi yang membutuhkan audit dan kontrol TI, sebisa mungkin alligen dengan kasus-kasus sebelumnya
Rangkuman
•
Mengumpulkan bukti audit secara terbatas, dengan sampling audit
•
Memasukan assesmen bukti audit dalam matriks comliance test
•
Memasukan bukti dalam penilaian resiko
•
Menganalisa risk measurement
•
Dan menyiapkan technical audit sebagai konfirmasi
Proses subtantivestest bertujuan Untuk mengumpulkan bukti audit yang mendukung perumausan rekomendasi audit pada kurun waktu tertentu.
PENUTUP Tes Formatif
Setiap kelompok diminta membuat Laporan audit dengan format •
Ruang Lingkup audit
•
Mekanisme Audit
•
Temuan-temuan
•
Ketidaksesuaian (sifat ketidaksesuaian, bukti2 pendukung, syarat yg tdk dipenuhi, lokasi, tingkat ketidaksesuaian)
•
Kesimpulan (tingkat kesesuaian dengan kriteria audit, efektifitas implementasi, pemeliharaan dan pengembangan sistem manajemen, rekomendasi)
Petunjuk Penilaian dan Umpan Balik
Tindak Lanjut
Penilaian didasarkan pada: Kriteria Ruang lingkup
mekanisme Temuanketidaksesuaian kesimpulan temuan (bukti subtatives) Bobot 10 20 25 20 25 Umpan Pertajam Metode Dokumentasi analisa rekomendasi balik ruang audit evidences lingkup sesuai standar Tahapan ini menyiapkan mahasiswa untuk mengenal secara teknis bagaimana proses subtantives test dijalankan sehingga mendapatkan rekomendasi berbasis kesesiuaian dengan standar.
