BAB 11 TINDAKAN KORUPSI DAN PENYEBABNYA
11 Modul ke:
Mengapa dipelajari? Agar kita tidak ikut melakukan korupsi yang saat ini sudah menyebar ke segala lapisan masyarakat
Fakultas
Rina Kurniawati, SHI, MH Program Studi
Pengertian Korupsi • Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” (Fockema Anrea, 1951) atau “corruptus” (Webster Student Dictionary, 1960). Selanjutnya dikatakan bahwa “corruptio” berasal dari kata “corrumpere” , suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption”, “corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis), dan “corruptie / korruptie”(Belanda), • Menurut Baharudin Lopa mengutip David M. Chalmers, istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi “financial manipulations and deliction to the economy are often labeled corrupt” (Evi Hartanti, 2008).
Perbuatan korupsi menyangkut : Sesuatu yang bersifat amoral, Sifat dan keadaan yang busuk, Menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, Penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, Menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.
BENTUK KORUPSI Kerugian Keuangan Negara Suap Menyuap Penggelapan Dalam Jabatan Pemerasan Perbuatan Curang Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan Gratifikasi
Jenis Tindak Pidana Korupsi • Menurut UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : 1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara; 2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara; 3. Menyuap Pegawai Negeri; 4. Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri karena jabatannya; 5. Pegawai Negeri menerima suap; 6. Pegawai Negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya; 7. Menyuap hakim; 8. Menyuap advokat; 9. Hakim dan advokat menerima suap; 10. Pegawai Negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan; 11. Pegawai Negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi; 12. Pegawai Negeri merusakkan bukti; 13. Pegawai Negeri membiarkan orang merusakkan bukti;
14. Pegawai Negeri membantu orang merusakkan bukti; 15. Pegawai Negeri memeras; 16. Pegawai Negeri memeras pegawai yang lain; 17. Pemborong berbuat curang; 18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang; 19. Rekanan TNI/POLRI berbuat curang; 20. Pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang; 21. Penerima barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang; 22. Pegawai Negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain; 23. Pegawai Negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya; 24. Pegawai Negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK; 25. Merintangi proses pemeriksaan; 26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya; 27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; 28. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu; 29. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu; 30. Saksi yang membuka identitas pelapor.
Gratifikasi • Gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. • Bentuk gratifikasi bisa bersifat positif maupun negatif. Gratifikasi Positif, yaitu pemberian hadiah yang diberikan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih, artinya pemberian dalam bentuk “tanda kasih” tanpa mengharapkan balasan apapun. Gratifikasi Negatif, yaitu pemberian hadiah yang dilakukan dengan tujuan pamrih. Pemberian ini telah membudaya di kalangan birokrasi maupun pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. • Gratifikasi menurut UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penjelasannya didefinisikan sebagai berikut : “ Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya”.
DUA FAKTOR PENYEBAB KORUPSI
FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL
Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi
faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.
BEBERAPA PENDAPAT FAKTOR PENYEBAB KORUPSI Ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih "mendewakan“ materi maka dapat "memaksa" terjadinya permainan uang dan korupsi (Ansari Yamamah : 2009)
Korupsi akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, semakin besar pula kemungkinan orang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan.
Bagaimana menurut Anda perilaku orang-orang yang memandang kekayaan dan uang sebagai suatu hal yang punya arti segala-galanya? Bagaimana bentuk penyadaran yang tepat?
PENDAPAT YANG MENGARAH PADA FAKTOR INTERNAL 1. 2. 3. 4.
Sifat tamak manusia, Moral yang kurang kuat menghadapi godaan, Gaya hidup konsumtif, Tidak mau (malas) bekerja keras
Isa Wahyudi
PENDAPAT YANG MENGARAH PADA FAKTOR EKSTERNAL 1. 2. 3.
Kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa, Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil, Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan, 4. Rendahnya integritas dan profesionalisme, 5. Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan, 6. Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat, dan 7. Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etika
Erry Riyana Hardjapamekas
PENDAPAT YANG MENGARAH PADA FAKTOR EKSTERNAL 1. Faktor politik, 2. Faktor hukum, 3. Faktor ekonomi dan birokrasi 4. Faktor transnasional.
Indonesia Corruption Watch | ICW
1. Faktor Politik • Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi. Terkait dengan hal itu Terrence Gomes (2000) memberikan gambaran bahwa politik uang (money politic) sebagai use of money and material benefits in the pursuit of political influence.
2. FAKTOR HUKUM Faktor hukum ini bisa dilihat dari dua sisi, di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain adalah lemahnya penegakan hukum.
Tidak baiknya substansi hukum, mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil; rumusan yang tidak jelas-tegas (non lex certa) sehingga multi tafsir; kontradiksi dan overlapping dengan peraturan lain (baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi).
Praktek penegakan hukum juga masih dililit berbagai permasalahan yang menjauhkan hukum dari tujuannya. Secara kasat mata, publik dapat melihat banyak kasus yang menunjukan adanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum termasuk putusan-putusan pengadilan.
3. Faktor Ekonomi • Faktor ekonomi juga merupakan penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan.
4. Faktor Organisasi : Bagaimana organisasi pemerintahan di lingkungan saudara, apakah organisasi pemerintahannya cukup transparan, akuntabel, dan mempunyai pengawasan yang cukup baik? Saudara inventarisasi kegiatan apa saja yang cukup baik dan kegiatan apa saja yang mengandung perilaku korup yang mewarnai organisasi tersebut!
Aspek Penyebab Korupsi Dalam Organisasi • Kurang adanya sikap keteladanan pemimpin • Tidak adanya kultur / budaya organisasi yang benar • Kurang memadainya sistem akuntabilitas • Kelemahan sistem pengendalian manajemen • Lemahnya pengawasan
Terima Kasih Rina Kurniawati, SHI, MH
