BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Karakteristik lingkungan bisnis yang sedang dialami saat ini dan masa yang akan datang berada
pada situasi
turbulen dan kompetitif. Hal ini
merupakan sebuah konsekuensi logis dari apa yang terjadi pada jaman sekarang ini. Mulyadi, (2007) mengatakan bahwa saat ini kita hidup di empat jaman sekaligus, jaman globalisasi ekonomi, jaman teknologi Informasi, jaman manajemen mutu strategik dan jaman
revolusi
manajemen. Karakteristik
lingkungan bisnis pada empat zaman inilah yang memacu perubahan pada paradigma manajemen dalam menjalankan organisasinya. Pada paradigma manajemen yang di latar belakangi lingkungan bisnis yang turbulen dan kompetitif maka penyediaan strategi perusahaan didasarkan pada pelanggan sebagai
pengendali
pelipatgandaan kekayaan
memfokuskan strategi untuk pemberian nilai atas
produk, jasa dan
produk
jasa
bisnis.
sesuai
Perusahaan yang menjadi
dengan
kebutuhan pelanggan,
mengidentifikasi kebutuhan dan siapa pelanggan dari perusahaan menjadi landasan penting bagi perusahaan dalam merencanakan strategi menghadapi lingkungan bisnis yang kompetitif. Pada akhirnya upaya memperebutkan pilihan pelanggan dalam lingkungan bisnis yang turbulen dan kompetitif mendorong pelaku bisnis baik perseorangan maupun organisasi untuk menyusun strategi yang cocok untuk lingkungan tersebut.
1
2
Diantara
bentuk menyusun strategi adalah menetapkan bagaimana
pengukuran kinerja yang akan digunakan oleh pelaku bisnis baik personal, perusahaan atau organisasi bisnis. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Gustika (2011), bahwa visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan, harus ditempuh melalui manajemen strategi. Dalam hal ini tidak hanya perencanaan dan implementasi strategi tetapi tahap evaluasi strategi pun sangat menentukan untuk mengetahui efektifitas implementasi dari strategi yang dirumuskan. Dalam konteks manajemen strategi, kegiatan kunci yang memberikan umpan balik dari seluruh rangkaian tindakan manajemen adalah pengukuran kinerja. Keadaan lingkungan bisnis yang bergejolak membuat organisasi menjadi semakin inovatif dalam melakukan pembaharuan strategi dalam memenangkan pilihan pelanggan dan menjadi pemimpin pada pasarnya masing-masing. Hal ini berbeda dengan situasi yang dihadapi oleh organisasi yang berada pada sektor publik. Dimana organisasi yang berada dalam sektor publik, tujuan utamanya bukan untuk mencari keutungan secara organisasi melainkan memberikan pelayanan publik yang baik bagi pelanggannya, sesuai dengan lingkup organisasi yang dilakukan. Salah satu diantara organisasi sektor publik yang ada yakni organisasi pemerintah dalam sebuah negsra. Pengukuran kinerja yang menjadi perhatian penting pada organisasiorganisasi bisnis juga mulai menjadi perhatian khusus pada organisasi sektor publik di dunia, termasuk di dalamnya organisasi pemerintah. Bahkan saat ini telah hadir beragam gagasan atau konsep tentang pengukuran kinerja salah
3
satunya adalah konsep pengukuran kinerja yang muncul dari adanya konsep New Public Management (NPM). Konsep NPM ingin memasukkan unsur pengelolaan atau manajemen yang ada pada sektor swasta kepada sektor publik. Karena dalam pandangan orang-orang yang mengajukan gagasan ini, sektor swasta dianggap memiliki pengelolaan organisasi yang lebih baik daripada organisasi sektor publik. Menurut Hood (1991) (dalam Mahmudi, 2010), menjelaskan bahwa konsep NPM setidaknya mengandung tujuh komponen. Komponen-komponen tersebut terdiri dari ; 1. Manajemen profesional di sektor publik 2. Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja 3. Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian keluaran dan hasil 4. Pemecahan unit-unit kerja di sektor publik 5. Menciptakan persaingan di sektor publik 6. Pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik 7. Penekanan pada displin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya. Dari komponen-komponen diatas terlihat bahwa adanya keinginan untuk menjadikan organisasi pada sektor publik menjadi lebih profesional dan baik dari sisi pengelolaan atau manajemen organisasi dalam melayani kepentingan publik. Selama ini organisasi sektor publik, khususnya organisasi pemerintah yang ada di berbagai dunia termasuk Indonesia, mengalami kondisi yang kurang ideal menurut pandangan para pengagas konsep ini. Maka dengan adanya konsep NPM,
4
diharapkan akan mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai secara khusus. Berikut ini beberapa tujuan yang disampaikan oleh oleh Hughes (1998) (dalam Mahmudi, 2010). Beberapa Tujuan NPM adalah: 1. Perubahan model manajemen publik menunjukkan adanya pergeseran besar model administrasi publik tradisional menuju sistem manajemen publik modern yang memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pencapaian kinerja dan akuntabilitas manajer publik. 2. Menunjukkan adanya keinginan untuk bergerak meninggalkan model birokrasi klasik menuju model organisasi modern yang lebih fleksibel. 3. Perlunya dibuat tujuan organisasi yang jelas dan tujuan personal, dimana hal ini akan berdampak pada perlunya dilakukan pengukuran atas prestasi yang dicapai personal melalui indikator kinerja dan evaluasi program secara sistematik. 4. Para staf senior secara politis lebih berkomitmen kepada pemerintah daripada bersikap netral. 5. Fungsi pemerintah akan lebih banyak berhadapan dengan pasar. 6. Terdapat kecenderungan untuk mengurangi fungsi pemerintah melalui privatisasi dan bentuk lain dari pengadopsian mekanisme pasar di sektor publik.
5
Diantara tujuan-tujuan yang disampaikan dalam penerapan konsep NPM, pencapaian kinerja dan akuntabilitas menjadi perhatian yang lebih besar, dimana hal tersebut akan termuat dalam sebuah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara efektif mengukur kinerja baik personal maupun organisasi secara umum. Terkait dengan pengukuran kinerja yang ada pada sektor publik, terdapat beberapa penelitian yang dilakukan belakangan ini. Salah satu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2012) tentang pengukuran kinerja yang mengambil objek penelitiannya pada pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.
Penelitian ini menjadi rujukan peneliti dalam meneliti mengenai
sistem pengukuran kinerja yang terjadi pada PT Bank Papua. Pada penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2012) tersebut, meneliti kondisi pengukuran kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan dikaitkan dengan teori institusional. Sekilas mengenai teori institusional, menurut Skelley (2000) ide pokok teori institusional adalah bahwa organisasi dibentuk oleh lingkungan institusional yang mengitarinya dan dengan begitu pengamatan atas organisasi harus dilihat sebagai sebuah totalitas simbol, bahasa, ataupun ritualritual yang melingkupinya. Oleh sebab itu institusionalisme menolak anggapan bahwa organisasi dan juga konteks institusionalnya yang lebih besar bisa dipahami dengan melakukan agregasi atas pengamatan terhadap perilaku individu (dalam Gudono, 2014). Intinya bahwa institusional itu hanya menyebabkan individu melakukan kewajiban dan tugasnya dalam institusi saja, bukan pada mengefektifkan fungsi individu dalam organisasi.
6
Pada penelitian sebelumnya yakni pada penelitian Akbar (2012), penelitian tersebut lebih membahas teori institusional yang dikemukakan oleh Di Maggio dan Powell yang dikenal dengan konsep isomorpisme. Menurut Di Maggio dan Powell (1980) mengartikan isomorpisme sebagai proses penghambat yang memaksa satu unit di dalam populasi untuk memiliki wujud atau sifat yang sama dengan unit yang lain yang menghadapi kondisi lingkungan yang sama. Dalam hal ini ada dua macam isomorpisme; isomorpisme kompetitif dan isomorfisma institusional. Ini terjadi karena organisasi tidak sekedar bersaing untuk mendapatkan sumberdaya ataupun konsumen saja, tapi juga untuk mendapatkan legitimasi institusional ataupun politis (dalam Gudono, 2014) Pada penelitian sebelumnya juga telah melakukan penelusuran akan kemungkinan terdapatnya institusional isomorfisma pada pengukuran kinerja di pemerintah daerah. Hasilnya menggunakan beberapa variabel dalam pengukuran kinerja dan akuntabilitas, dimana variabel-variabel tersebut yakni, tingkat kesulitan, pengetahuan tekhnis, komitmen manajemen, serta kapasitas organisasi, yang kemudian menghasilkan hasil penelitian bahwa terdapat adanya institusional isomorfisma yang berdampak langsung pada pengukuran kinerja dan akuntabilitas pada pemerintahan daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Akbar (2012) sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti mencoba mengembangkan dan menelusuri adanya intitusional isomorfisma organisasi pada Bank Pemerintah Daerah, khususnya Bank Papua. Meskipun merupakan bagian dari pemerintah daerah, Bank pemerintah daerah ini bersifat otonom dalam menjalankan aktivitasnya. Bahkan
7
posisi bank tidak hanya melakukan pelayanan kepada publik, tetapi juga memiliki tugas untuk mencari keuntungan yang salah satunya akan dipergunakan kepada kemajuan daerah. Oleh karena itu penelitian ini ingin meneliti apakah keberadaan teori institusional isopormisma yang terjadi pada pengukuran kinerja di pemerintahan daerah juga terjadi pada Bank pemerintah daerah? 1.2 Rumusan Permasalahan Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu: 1. Munculnya konsep NPM dalam organisasi sektor publik, mendorong organisasi untuk melakukan pengelolaan yang sama seperti sektor swasta, yang mengedepankan pada pengukuran kinerja unit dan personal yang terukur yang tidak dimiliki pada organisasi sektor publik sebelumnya. 2. Munculnya pandangan teori institusional menjadikan karyawan yang ada di dalam organisasi hanya melaksanakan tugas dan kewajibannya yang diperintahkan oleh institusi, bukan untuk mengefektifkan kinerja organisasi. 1.3 Pertanyaan Penelitian 1. Bagaimana pengukuran kinerja dijalankan dalam PT Bank Papua sebagai Bank Pemerintah Daerah? 2. Apakah terdapat institusional isomorphism dalam penyusunan dan penggunaan pengukuran kinerja dan praktik akuntabilitas pada PT Bank Papua?
8
1.4 Tujuan Penelitian 1. Mempelajari pengukuran kinerja yang dilakukan dalam PT Bank Papua sebagai Bank Pemerintah daerah. 2. Menguji keberadaan teori institusional isomorpisme dalam penyusunan dan penggunaan pengukuran kinerja dan praktik akuntabilitas pada PT Bank Papua. 1.5 Motivasi Penelitian Memberikan sumbangan pemikiran terhadap proses dan pelaksanaa pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik khususnya pada PT. Bank Papua. 1.6 Kontribusi Penelitian 1. Bagi Praktisi, Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi atas kebijakan organisasi
yang bisa dijadikan
pengetahuan
dalam
mengambil kebijakan yang penting serta perbaikan bagi organisasi. 2. Bagi Akademisi, Penelitian
ini
diharapkan
menjadi
tambahan
pengetahuan yang akan memperkaya khasanah keilmuan khususnya pada topik pengukuran kinerja dan juga diharapkan akan memperkaya metodologi penelitian.
9
1.7 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan dalam lima bab sebagai berikut : BAB I
: Pendahuluan Pendahuluan berisi latar belakang pemilihan judul pengukuran kinerja karyawan, rumusan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, kontribusi penelitian.
BAB II
: Tinjauan Pustaka Tinjauan pustaka berisi landasan teori yang mendasari dan yang menjadi rujukan dalam penelitian.
BAB III
: Metode Penelitian Metode penelitian berisi pembahasan mengenai sumber data, cara pengambilan data serta tekhnik analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini.
BAB IV
: Hasil penelitian dan pembahasan Bab ini menguraikan hasil-hasil penelitian yang diperoleh dan membahas hasil penelitian tersebut.
BAB V
: Simpulan dan rekomendasi Simpulan dan rekomendasi berisi kesimpulan dan rekomendasi hasil temuan yang diperoleh dari seluruh proses penelitian dari perumusan masalah, kajian pustaka, hingga pada pengambilan dan analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.
