BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penilitian Pajak merupakan pendapatan negara yang dipungut dari masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga pembayaran pajak tersebut dapat dipaksakan kepada masyarakat. Pajak berperan penting dalam pembangunan negara, dengan membayar pajak menunjukkan keikut sertaan kita sebagai warga negara Indonesia dalam pembangunan Indonesia. Berbagai macam sosialisasi telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Tabel berikut ini dapat kita lihat pendapat pajak dari tahun ke tahun. Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2007-2013 Tahun
Penerimaan Perpajakan
2007
490 988
2008
658 701
2009
619 922
2010
723 307
2011
873 874
2012
1 016 237
2013
1 192 994
Sumber : bps.go.id Dengan tujuan meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara, fiskus melakukan berbagai upaya, baik ekstensifikasi maupun intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi merupakan upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif. Sedangkan intensifikasi ditempuh dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan untuk Wajib Pajak, pengawasan administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta berbagai penegakan hukum (Herryanto dan Tolly ,2013).
1
2 Penerimaan negara dari sektor pajak ini salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). PPh di Indonesia dipungut dengan menggunakan sistem selfassessment. Sistem ini mensyaratkan Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Penerapan sistem self-assessment ini sendiri bertujuan agar administrasi perpajakan menjadi lebih mudah, murah, dan efisien. Dalam sistem ini, pemerintah tidak lagi berperan terlalu aktif karena tidak dibebani kewajiban untuk menghitung pajak terutang tiap Wajib Pajak seperti pada sistem official-assessment. Sistem self-assessment lebih membutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk dengan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan semakin tingginya kesadaran Wajib Pajak untuk tepat waktu menyetor pajak, maka diharapkan semakin besar penerimaan pajak negara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tax ratio Indonesia Tony Prasetiantono selaku Ekonom Universitas Gajah
Mada
sekaligus
Komisaris
Independen
Permata berpendapat
Tax
Ratio Indonesia yang masih dibawah 13% sebagai negara emerging market dinilai masih terlalu kecil. Idealnya tax ratio Indonesia bisa berada di angka 20% atau setidaknya 17% melihat pertumbuhan ekonomi negara (pajak.go.id). Dengan memaksimalkan penerimaan pajak dengan sistem self-assessment, selain berusaha meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif, maka pemerintah juga bisa agar pembayar pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak ini, pemerintah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat, yakni melalui transparansi administrasi perpajakan. Apabila Wajib Pajak semakin sadar dan dengan tepat waktu membayar pajak terutang, maka tentunya hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Selain perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah juga dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya mengenai bagaimana caranya menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang salah satu caranya adalah dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan bagi masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini sangat penting karena pengetahuan dan wawasan
3 masyarakat akan sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku masih sangat kurang (Marsiya,2012). Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat ini menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu, dan hal tersebut seharusnya berdampak pada penerimaan pajak negara. Salah satu sosialisasi yang gencar dilakukan oleh Direktorat jenderal pajak ialah mengenai kewajiban untuk mempunyai NPWP. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu melalui iklan yang terkenal dengan slogan “Punya penghasilan tapi tidak punya NPWP? Apa kata dunia?” yang tayang pada beberapa waktu lalu. Istilah NPWP sendiri sekarang sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat pada umumnya. Nomor Pokok wajib pajak atau yang bisa kita sebut NPWP ialah nomor yang diberikan kepada Wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam memnuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pasal 2 UU KUP, bagi siapa saja yang telah memenuhi syarat wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Apabila tidak mempunyai NPWP maka bagi wajib pajak yang mau menyelesaikan kewajiban pajaknya yang terkait dengan NPWP tentunya akan mengalami kesulitan. Tidak mempunyai NPWP juga dapat berdampak pada hukum pidana bagi wajib pajak berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU KUP Tahun 2000, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan NPWP tanpa hak, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan dendan paling tinggi (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah adanya penegakan hukum yang ketat oleh aparat perpajakan. Penegakan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan. Pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk melihat kepatuhan serta memeriksa adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku.
4 Menyadari begitu pentingnya sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi Wajib Pajak untuk menambah pengetahuan mereka mengenai pajak, maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana wawasan yang dimiliki masyarakat manfaat bagi mereka yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan dapat membantu mereka memenuhi kewajiban perpajakan mereka . Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini menjadi sebuah skripsi dengan judul ” PENGARUH SOSIALISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP PENGETAHUAN
MASYARAKAT
UNTUK
MEMBANTU
MEMENUHI
KEWAJIBAN PERPAJAKAN MEREKA DI DAERAH KPP PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK SATU”. 1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang terdapat di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut : 1. Apakah pengetahuan yang dimiliki oleh WP mengenai perpajakan telah cukup? 2. Apakah sosialisasi yang diberikan oleh direktorat jenderal pajak telah cukup efektif? 3. Bagaimana dampak kepatuhan pembayaran pajak bagi masyarakat? 4. Apakah sosialisasi berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya? 1.3 Ruang Lingkup Penelitian Menyadari akan luasnya cakupan pajak yang dapat diteliti maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini ialah pengetahuan atau wawasan yang dimiliki oleh masyarakat di daerah KPP pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu untuk membantu mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
5 1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dilakukannya penilitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pemahaman WP tentang pajak terhadap pemenuhan kewajiban pajak mereka 2. Untuk mengetahui keefektifan sosialisasi yang diberikan oleh direktorat jenderal pajak kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian mereka tentang memenuhi kewajiban pajaknya 3. Untuk mengetahui hambatan yang dimiliki WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka 4. Untuk mengetahui sosialisasi berdampak bagi kewajiban WP di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Manfaat dilakukannya penilitian ini adalah sebagai berikut : 1. Agar Pemerintah mengetahui cara yang efektif dalam memberikan sosialisasi tentang pentingnya pengentahuan masyarakat tentang pajak sehingga dapat membantu mereka memenuhi kewajiban perpajakan mereka 2. Agar dapat memberikan saran kepada pemerintah cara yang efektif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekitar sehingga sosialiasasi dapat menjangkau masyarakat secara menyelur 1.5 Sistematika Pembahasan Di dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang menjadi sistematika pembahasan, dimana di setiap babnya akan diuraikan secara lebih spesifik menjadi beberapa sub-bab sebagai berikut: Bab 1 :
PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penilitian, ruang lingkup penilitan, tujuan dan manfaat penilitian, metodologi penilitian, sistematika penulisan yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai arah dari penyusunan proposal skripsi ini
6 Bab 2 :
LANDASAN TEORI
Bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitan sekaligus sebagai acuan dalam melakukan pembahasan di dalam skripsi. Teori yang dijabarkan berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilakuka Bab 3:
OBJEK DAN DESAIN PENELITIAN Bab ini penulis akan membahas mengenai objek penilitian yaitu masyarakat
yang tinggal di kawasan kemanggisan. Informasi yang terkait terdiri dari pekerjaan, tempat tinggal, serta wawasan yang dimiliki oleh masyarakat mengenai perpajakan. Dan pada bab ini diharapkan pembaca dapat lebih memahami mengenai masyarakat yang tinggal di daerah KPP Pratama Jakarta Grogol sehingga tujuan dan manfaat penulisan dapat tercapai Bab 4:
PEMBAHASAN
Pada bab ini akan diungkapkan hasil analisis dari perhitungan data yang dilakukan dengan uji statistik yaitu dengan menggunakan SPSS versi 20, terhadap hasil kuesioner yang diperoleh dari para Wajib Pajak yang berada di daerah KPP Pratama Jakarta Grogol. Bab 5:
SIMPULAN
Pada bab penutup ini akan ditarik kesimpulan dan saran atas hasil analisa yang telah di bahas pada Bab VI. Selain itu pada bab ini juga akan disertakan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti di dalam penulisan penelitian ini.
7
