BAB 1 PENDAHULUAN. sebagai penggerak utama dari seluruh kegiatan atau aktivitas dalam mencapai

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Peranan sumber daya manusia dalam organisasi sangatlah penting karena sebagai penggerak utama dari seluruh kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan, yaitu untuk mempertahankan kelangsungan hidup organisasi. Berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi organisasi dimulai dari usaha mengelola sumber daya manusia, khususnya dalam meningkatkan kinerja secara maksimal.Kinerja harus dipahami oleh seluruh kepentingan organisasi sebagai metode untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap menurun atau memburuknya kinerja individu, kelompok, atau tim organisasi. Kinerja menunjuk pada suatu hasil kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi secara bersama-sama membawa hasil akhir yang didasarkan pada tingkat mutu dan standar yang telah ditetapkan. Kemampuan sumber daya manusia tersebut dititikberatkan pada pelaksanaaan keseluruhan tugas-tugas dalam tingkatan kinerja.Tugas-tugas tersebut biasanya berdasarkan indikator-indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan. Untuk hasil yang maksimal, memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kemampuan yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi, untuk mencapai kinerja yang diharapkan dalam suatu sorganisasi atau instansi. Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal adalah instansi yang

Universitas Sumatera Utara

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal berupaya seoptimal mungkin dalam menggali dan memanfaatkan segenap potensi yang ada. Pemanfaatan tersebut diarahkan pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat

secara

keseluruhan

dengan

tetap

mengembangkan ketahanan sosial budaya sebagai landasan dalam rangka kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan melalui pemanfaatan sumber daya daerah secara berkesinambungan.Berdasarkan konteks tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal menetapkan tujuan untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional di bidang pendidikan khususnya Daerah Mandailing Natal, sehingga dengan demikian diharapkan sektor pendidikan dapat memberikan nilai tambah dalam rangka mendorong terwujudnya

Madina

yang

Madani.

Untuk

menerapkan

tujuan

yang

menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal, dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam berbagai tugas dan pekerjaan yang dihadapinya. Fenomena yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal, kinerja pegawai berdasarkan kualitas dan kuantitas belum seperti yang diharapkan.Hal ini terlihat dari kemampuan pegawai yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga terjadi permasalahan dalam bidang pekerjaan pegawai yang dilihat berdasarkan kualitas seperti pada bidang program sarana dan prasarana, bidang pendidikan dasar, dan bidang pendidikan menengah umum dan kejuruan.Kinerja pegawai berdasarkan


kualitas seharusnya sesuai dengan pencapaian hasil dari standar kerja yang telah ditetapkan untuk memberikan gambaran akurat mengenai keberhasilan kinerja dari pelaksanaan suatu pekerjaan. Kinerja pegawai secara kuantitas dapat dilihat dari program kerja yang belum terealisasi sesuai dengan target yang telah di tetapkan organisasi. Program kerja yang tidak terlepas dari visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam jangka pendek atau jangka panjang di Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal

tidak

terorganisir

dengan

baik

dalam

mencapai

keberhasilan

organisasi.Untuk mewujudkan tujuan kinerja yang efektif, keberhasilan kinerja pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas umumnya dikaitkan dengan pencapaian hasil kerja dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan sasaran akhir organisasi.Berdasarkan kualitas dan kuantitas kinerja yang dicapai oleh pegawai belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Akhir- akhir ini dunia pendidikan Indonesia diresahkan oleh merosotnya mutu hampir disemua jenjang dan jenis pendidikan, ditandai oleh rendahnya hasil ujian akhir yang diperoleh siswa serta makin lebarnya ketidaksesuaian antara lulusan lembaga pendidikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang ada. Hal ini disebabkan oleh berbagai factor, antara lain kurikulum yang kurang mendorong siswa untuk memiliki kompetensi, proses pembelajaran yang kurang efektif, kualitas guru yang rendah karena kurangnya kesempatan mengembangkan diri, bahan ajar yang terlalu padat dan tidak mampu membuat anak belajar. Disamping itu lingkungan belajar yang tidak kondusif untuk mendorong anak menjadi pembelajar, orang tua yang kurang mendorong semangat belajar siswa,


biaya pendidikan yang makin terbatas, serta sarana dan prasarana pendidikan yang kurang serta tidak mampu mengikuti perkembangan kebutuhan dilapangan. Masyarakat masih merasakan kenyataan bahwa mutu pendidikan kita yang belum memuaskan.Hal ini disebabkan oleh belum sepakatnya para penyelenggara pendidikan menetapkan standar mutu yang harus dicapai serta beberapa departemen penyelenggara pendidikan, yang ternyata tidak mudah untuk mencapai kesepakatan tentang standar mutu tersebut. Salah satu indikasi bahwa mutu pendidikan kita masih rendah, yakni sangat kecilnya jumlah lulusan yang mampu memperoleh nilai yang baik, minimnya jenis keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, sulitnya menembus pasar kerja tingkat nasional dan global, sehingga terjadi penumpukan kelompok pengangguran terdidik.

Panyabungan.Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menyiapkan sejumlah program untuk mewujudkan dan mengembangkan pelayanan pendidikan yang prima dan bermutu. Menurut Kadis Pendidikan Imron Lubis, Selasa (4/10), program tersebut tercantum dalam RPJM. “Kita sudah membuat rencana program mulai dari pendidikan anak usia dini, wajib belajar 12 tahun, pendidikan nonformal dan informal dan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan,” sebutnya.Dikatakannya, untuk program pendidikan anak usia dini, pihaknya sudah menyiapkan workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), bantuan operasional play group, dana rintisan desa binaan, peringatan hari anak nasional , bantuan operasional PAUD lanjutan, biaya operasional TK hingga lomba melukis dan mewarnai TK. “Untuk program wajib belajar 12 tahun, kita akan membuat lomba melukis dan mewarnai tingkat SD, gebyar SD dan SMP, pembangunan perpustakaan SD, Porseni SD (O2SN) dan sejumlah kegiatan progran lainnya. Namun untuk sasaran dan rencana anggaran program pendidikan gratis pendidikan menengah secara bertahap nantinya mulai dari pembebasan iuran pramuka, pembebasan iuran OSIS dan pembebasan iuran komite,” paparnya.Imron juga memaparkan,


program-program pendidikan nonformal, di antaranya bantuan PAUD, pelatihan kursus bordir untuk warga belajar, bantuan dana pengelolaan TBM, pelatihan kursus menjahit untuk warga belajar, kursus komputer, kursus bahasa Inggris di SKB, pelatihan gordang sembilan, tari multi etnis Sumatera Utara, pembinaan sanggar kesenian dan pagelaran seni.“Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan akan kita buat lomba kreativitas pendidik PAUD, workshop PAUD, pelatihan tutor PAUD, pembinaan penilik luar sekolah, pembekalan guru kelas VI untuk bidang studi yang di UN kan, pelatihan tutor kesetaraan paket A, B dan C,” terangnya.Permasalahan Disdik Madina saat ini adalah ketersediaan pelayanan PAUD yang berkualitas masih terbatas. Kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu belum sepenuhnya dapat terwujud, ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi pendidikan jenjang menengah masih belum memadai dan pelaksanaan sistim tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan masih belum mantap.1 Panyabungan, Demi mendapatkan pendidikan, siswa siswi Sekolah Dasar di Desa Siobon, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) rela berjalan kaki sejauh 6 kilometer untuk mencapai sekolah mereka. Hal inilah yang dilakukan puluhan siswa SD 109 Siobon setiap hari agar mandapat pendidikan.Murid-murid SD 109 Desa Siobon ini berjalan kaki ke sekolah sejauh 6 km karena di desa itu tidak angkutan umum sementara jarak kampung mereka dengan sekolah sangat jauh.Walapun jarak sekolah dengan rumah cukup jauh, siswa-siswi penerus bangsa ini tetap bersemangat untuk mendapatkan pendidikan yang baik, demi meraih citacita.Mereka berjuang tiap hari dengan berjalan kaki untuk meraih masa depan.Jalan yang mereka lalui untuk menuju sekolah tidaklah mudah.Mereka harus melewati hutan dan mendaki bukit terjal, menyeberangi sungai demi mendapat pendidikan. Saat wartawan berkunjung ke Desa Siobon, Rabu (02/05/2012), para siswa sangat bersemangat saat berangkat ke sekolah.Rafiin dan Maisaroh yang dijumpai wartawan, saat berjalan kaki menuju sekolah, bercerita, mereka harus berangkat dari rumah pagi-pagi agar tidak terlambat sampai ke sekolah. Perjalanan dari kampung ke sekolah memakan waktu 2 jam.Inilah yang dilalui para siswa demi ilmu.Memang mereka sedikit mengeluh, karena sangat melelahkan. Tapi inilah yang harus mereka lalui demi ilmu dan masa depan.“Kami tidak patah semangat walapun kami harus berjalan kaki ke sekolah, kami anggap ini


cobaan, dan kami tetap bersyukur masih bisa mendapatkan pendidikan walapun tidak seperti saudara-saudara saya yang sekolah di kota sana,” ujar Rafiin diamini Maisaroh.Sementara Kepala SD 109 Siobon menuturkan, siswa yang terlambat sekolah sudah lumrah, itu sudah dimaklumi mengingat jarak sekolah dengan sebagian kampung siswa sangat jauh.“Memang itulah salah satu kendala di sekolah ini, tapi kita tidak bisa berbuat banyak, kita maklum saja karena jauhnya sekolah dengan rumah mereka.Jarak 6 kilometer itu bukan jarak yang dekat. Jadi solusi yang dilakukan pihak sekolah untuk mengatasi itu, agar jam belajar tidak berkurang, kita memperlambat jam masuk, yang seharusnya pukul 07.30 WIB kita buat menjadi pukul 08.00 WIB dan untuk jam pulang kita perpanjang yang seharusnya pukul 13.00 WIB menjadi pukul 13.30 WIB,” ujarnya.Masih kata Kepala Sekolah, kondisi seperti ini sudah lama terjadi, ini di karenakan sulitnya angkutan di Desa Siobon. Kalau angkutan ada, mungkin siswa tidak akan terlambat tiba di sekolah. (BS-026.beritasumut).2

1

http://www.speedtest.net/?utm_source=tb&utm_medium=button&utm_term=Speed%2BTest&ut

m_campaign=AVG.(diakses pada 21.00 Wib, 15 Desember 2012) 2

http://www.mandailingonline.com/2012/05/murid-sd-di-madina-harus-jalan-kaki-6-km-ke-

sekolah/(diakses pada 22.00 Wib, 15 Desember 2012)

Melihat kutipan tersebut, kita bisa menganalisis bahwa pelayanan pendidikan di Kabupaten

Mandailing Natal masih kurang dimana pelayanan

pendidikan belum merata dan masih terjadi kesenjangan antara pelayanan pendidikan di kota dan di desa, termasuk sarana dan prasarana dalam menunjang proses pendidikan bagi siswa di daerah. Dan bisa kita bandingkan dari jumlah siswa, sekolah, dan guru yang terdapat di kota dan di desa. Dan ini menunjukkan bahwa kinerja Pegawai Negri Sipil belum optimal dalam hal Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Di Kabupaten Mandailing Natal.


Berdasarkan permasalahan yang terjadi dan juga penjelasan diatas maka penulis pun tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan judul: " Pelaksanaan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Pendidikan dengan Unsur- unsur Penilaian Kinerja

yaitu Prestasi Kerja, Tanggung Jawab, Ketaatan, Kejujuran, dan kerjasama (Studi Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Madina )”.

1.2.Rumusan Masalah Untuk dapat memudahkan penelitian ini selanjutnya dan supaya peneliti dapat terarah dalam menginterpretasikan fakta dan data dalam pembahasannya. Masalah merupakan bagian pokok dari suatu kegiatan penelitian dimana penulis mengajukan pertanyaan terhadap dirinya tentang hal hal yang akan dicari jawabnya melalui kegiatan penelitian. (Arikunto,2002:47). Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang menjadi perhatian penulis dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan unsurunsur penilaian pelaksanaan kinerja Pegawai Negri Sipil (PNS)

yaitu

Prestasi Kerja, Tanggung Jawab, Ketaatan , Kejujuran, dan Kerjasama dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal “.


1.3.Tujuan Penelitian Sejauh mana penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau menjadi tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “ Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan di Kabupaten

Mandailing Natal dengan unsur- unsur penilaian pelaksanaan kinerja Pegawai Negri Sipil yaitu Prestasi Kerja, Tanggung Jawab,Ketaatan, Kejujuran, dan Kerjasama”.

1.4.Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah: 1. Secara ilmiah, untuk menambah khasanah ilmiah dan sumbangan bagi pengembangan teori-teori dalam ilmu Administrasi Negara khususnya dalam kaitannya dengan Kinerja Pegawai Negeri Sipil

dalam

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal 2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kepustakaan Departemen Ilmu Administrasi Negara 3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal.


1.5.Kerangka Teori Menurut Hoy dan Miskel (Sugiyono. 2004:55) teori adalah seperangkat konsep, asumsi dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai organisasi.Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut seorang peneliti perlu menyusun suatu kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menggambarkan dari sudut mana peneliti menyoroti masalah yang dipilihnya. Kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel, atau pokok masalah yang ada dalam penelitian. (Arikunto. 2002:92). Sebagai landasan berfikir dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah yang ada, perlu adanya pedoman teoritis yang membantu dan sebagai bahan referensi dalam penelitian.Kerangka teori diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan tepat bagi peneliti dalam memahami masalah yang diteliti.

1.5.1.Kebijakan Publik Kebijakan merupakan terjemahan dari kata policy yang berasal dari bahasa Inggris. Kata policy diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan

dapat

diartikan

sebagai

rangkaian konsep dan

asas

yang

menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,


kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan pengertian publik itu sendiri bisa diartikan sebagai, umum, masyarakat ataupun negara. Menurut Thomas R. Dye (1981), kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.3 Namun para ahli menganggap pengertian ini belum bisa mendefenisikan kebijakan publik dengan rinci. Banyak para ahli yang mencoba untuk mendefenisikan pengertian kebijakan publik dengan lebih luas. Menurut Easton (1969) dalam Hesel N Tangkilisan (2003 : 2) kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Sehingga cukup pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.4 Sedangkan menurut Budi Winarno, pendapat James Anderson (1975) adalah defenisi yang lebih tepat dibandingkan pendapat para ahli yang lain. Menurut Anderson, kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan atau bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan.5 Berdasarkan pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah yang dirumuskan dan dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang ada di masyarakat baik secara


langsung maupun melalui lembaga lembaga lain yang mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jadi pada dasarnya kebijakan publik berorientasi pada pemecahan masalah riil yang terjadi di tengah masyarakat. Kebijakan dalam konteks program kegiatan

yang

menyangkut

biasanya mencakup serangkaian

pengesahan/legislasi,

pengorganisasian

dan

pengerahan atau penyediaan sumber sumber daya yang diperlukan. Program itu sendiri memiliki ruang lingkup yang relatif khusus dan cukup jelas batasbatasnya. Program- program atau sub-sub program dipandang sebagai sarana (instrumen) untuk mewujudkan berbagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Menurut Anderson (1975) terdapat beberapa implikasi dari suatu kebijakan, yaitu6: 1. Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan tindakan yang berorientasi pada tujuan 2. Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah 3. Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan 4. Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu 5. Kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memaksa.


3Budi warno.2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik.(Yogyakarta : Media Pressindo ) hal 15

4

Hesel Nogi Tangkilisan. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta : YP

5

Budi Winarno. op. cit,hal 16

Adapun kebijakan publik memiliki tahap tahap yang cukup kompleks karena memiliki banyak proses dan variable yang harus dikaji. Menurut William Dunn (1998) tahap tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut7: 1. Tahap Penyusunan Agenda (Agenda Setting) Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan pada perumusan kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak tersentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama. 2. Tahap Formulasi Kebijakan (Policy Formulation) Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.Masalah-masalah tadi didefenisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik.Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada.Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap


perumusan

kebijakan

masing-masing

alternatif

bersaing

untuk

memcahkan masalah. 3. Tahap Adopsi Kebijakan (Policy Adoption) Dari sekian banyak alternative kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. 4. Tahap Implementasi Kebijakan (Policy Implementation) Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternative pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-uit administrasi yang memobilisasikan sumber daya financial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beber

1.5.2.Analisis Kebijakan Publik Berdasarkan pengertian terhadap kebijakan publik sebagai substansi maupun proses, tentu akan lebih mudah dipahami pengertian analisis kebijakan. Analisis secara harfiah berarti menguraikan, memilah-milah sesuatu menjadi unsur-unsur yang lebih kecil, dan berupaya untuk mencari keterangan dan penjelasan kelakuan unsur-unsur itu8.


Lantas, apabila analisis digabungkan dengan kebijakan menjadi kalimat” analisis kebijakan”, maka pengertiannya adalah menguraikan kebijakan (baik substansi dan prosesnya) untuk memperoleh pengertian yang mendalam tentang rincian atau detil kebijakan. Perlu diingat, memperoleh pengertian yang mendalam, bukan berfilsafat (mencari makna yang hakiki).

6.Hesel Nogi Tangkilisan.Op.cit, hal 2

7 Budi Winarno.Op.cit, hal 28-30

8

Nugroho, Riant, 2003, Kebijakan Publik Formulasi,Impelementasi,dan Evaluasi, Jakarta:Elex

Media Komputindo.h.88.

Carl W.Patton dan David S.Savicky, menjelaskan bahwa analisis kebijakan adalah tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali, atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi kebijakan yang ada9. Analisis kebijakan (policy analysis) merupakan suatu aktifitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan di dalam proses kebijakan. Analisis kebijakan dapat diharapkan untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai tiga macam pertanyaan, yaitu10: 1. Nilai yang pencapaiannya merupakan tolok ukur utama yang melihat apakah masalah telah teratasi. 2. Fakta

yang

keberadaannya

dapat

membatasi

atau

meningkatkan

pencapaian nilai-nilai dan


3. Tindakan yang penerapannya dapat mengahasilkan pencapaian nilai- nilai. Riant Nugroho mengatakan bahwa analisis kebijakan yang baik adalah analisis kebijakan prespektif, karena memang peranannya adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang patut diambil oleh eksekutif. Oleh karena itu, setiap analisis kebijakan banyak dipakai selalu menyusun sturuktur analisisnya sebagai berikut:

9

Dunn,William N,2000, Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua, Yogyakarta:Gajah

MadaUniversity Press.h 44 10

Nugroho,Riant.op.cit,h.

Pendahuluan

Masalah Kebijakan

Alternatif Kebijakan

Alternative Terpilih

Rencana impelemnetasi

Penutup


Kebijakan merupakan objek analisis dalam analisis kebijakan.objek ini dapat sebagai substansi (kebijakan itu sendiri) maupun prosesnya (masukan kebijakan pembuatan kebijakan, hasil kebijakan, dampak kebijakan). Berdasarkan objek ini, maka secara umum analisis kebijakan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 11: 1. Analisis kebijakan yang menekankan pada isi kebijakan (policy content), yaitu menguraikan unsur- unsur dari kebijakan itu sendiri dalam suatu perspektif atau sudut pandang tertentu. 2. Analisis kebijakan yang menekankan pada proses kebijakan (policy process), yaitu menguraikan bagaimana cara, teknik, jalan, hubungan dan jaringan suatu kebijakan dibuat, dilaksanakan dan dinilai. Pada umumnya lebih banyak berurusan dengan isu-isu organisasi dan pengambilan keputusan (decision making process) dalam organisasi. Analisis terhadap isi kebijakan tidak dapat dipisahkan dengan analisis terhadap proses kebijakan. Dalam kerangka ini, analisis terhadap keduanya yaitu isi dan proses kebijakan juga disebut sebagai studi kebijakan (policy studies). Dalam studi kebijakan, analisis dapat dikategorikan menjadi dua jenis , yaitu12: 1) Analisis kebijakan (analiysis for policy), yaitu analisis isi kebijakan dalam rangka perumusan kebijakan (policy formulation).


2) Analisis dari kebijakan (analysis of policy), yaitu analisis isi kebijakan dalam tahap pelaksanaan kebijakan (policy implementation) dalam rangka evaluasi kebijakan (policy evaluative) Seorang penganalisis kebijakan umumnya lebih menaruh perhatian kepada hal yang disebutkan terakhir, yaitu analisis dari kebijakan yang menekankan pada tahap pelaksanaan dalam rangka penilaian kebijakan. Sedangkan analisis untuk kebijakan lebih banyak dilakukan oleh politisi, junalis, pengamat politik dalam bentuk pengembangan isu-isu kebijakan(policy advocacy).

11

http://elib.pdii.lipi.go.id/catalog/imdex.php/searchkatalog/byld/1449

12

Aminullah, Erman; Analisis Kebijakan(Pendekatan, Metode,dan Teknik Analisis), Warta

Pengelolaan LITBANG Pengembangan IPTEK, Vol,8,No.20,1997:6.

1.5.2.1. Prosedur Analisis Kebijakan Dalam menggunakan analisis kebijakan sebagai proses pengkajian (inqury), maka perlu dibedakan anatara metodologi, metode, dan teknik metodologi analisis kebijakan menggabungkan standar, aturan, dan prosedur. Prosedur merupakan subordinat dari standar plausabilitas dan relevansi kebijakan, sehingga peranan prosedur adalah mengahasilkan informasi mengenai masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan. Prosedur sendiri tidak menghasilkan pengetahuan relevan dengan


kebijakan. Metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang

lazim

dipakai

dalam

pemecahan

masalah

manusia:

Defenisi,

Prediksi,Preskripsi, Deskripsi, dan Evaluasi. Dalam analisis kebijakan, prosedur-prosedur tersebut memiliki nama khusus. Perumusan masalah (defenisi) menghasilkan informasi mengenai kondisikondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Peramalan (Prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternative kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu. Rekomendasi (Preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relative dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah. Pemantauan (Deskripsi) menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan. Evaluasi, yang mempunyai nama yang sama dengan yang dipakai dalam bahasa sehari-hari, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan masalah. Kelima Prosedur Analisis Kebijakan tersebut berguna sebagai alat untuk menggambarkan keterkaitan antar metode-metode dan teknik-teknik analisis.

1.5.2.2.Proses Pembuatan Kebijakan Proses Analisis Kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politik tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung satu dengan yang lain yang diatur menurut urutan waktu: Penyusunan Agenda, Formulasi


Kebijakan,Adopsi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Dan Penilaian Kebijakan. Proses Pembuatan Kebijakan Publik melibatkan aktivitas pembuatan keputusan yang cenderung mempunyai percabangan yang luas, mempunyai persektif jangka panjang dan penggunaan sumber daya kritis untuk meraih kesempatan yang diterima dalam kondisi lingkungan yang berubah pembuatan kebijakan merupakan proses sosial yang dinamis dengan proses intelektual yang lekat didalamnya.

1.5.3. Kinerja Pegawi Negri Sipil 1.5.3.1. Pengertian Kinerja Pegawai Negri Sipil Kinerja birokrasi pada Era Reformasi telah menjadi masalah strategis, bahkan menjadi isu publik bagi setiap kalangan. Pada akhirnya istilah kinerja bagaikan barang komditi yang laris di jual baik oleh mereka dari kalangan praktisi, pemerhati, maupun akademisi. Joko Widodo (2005:77) mengatakan kinerja berasal dari kata”to performance”.

Istilah

kinerja

sendiri

menurut

beberapa

ahli

diartikan

Mangkunegara (2005:9) kinerja (prestasi kerja) Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti

yang

sedang

diharapkan.

Sedangkan

kinerja

menurut

suryadi

prawirosentono (dalam joko widodo 2005 : 78 ) kinerja yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi bersangkutan secara legal , tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika.


Kinerja Pegawai juga merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas- tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman , serta kesungguhan waktu ( Hasibuan , 2002: 34 ). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kinerja Pegawai merupakan prestasi kerja yang dicapai oleh Pegawai pada periode waktu tertentu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam mencapai tujuan organisasi.

1.5.3.2.Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja Pegawai Faktor Kinerja Pegawai adalah kecenderungan apa yang membuat Pegawai dalam menghasilkan produktivitas kerja yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditetapkan. Menurut Keith Davis (dalam Anwar Prabu Mangkunegara 2006 : 67 ) ada beberapa factor yang mempengaruhi pencapaian Kinerja Pegawai yaitu : 1. Factor Kemapuan (Ability ) Secara psikologis, kemampuan (Ability ) Pegawai terdiri dari Kemampuan Potensi (IQ) dan Kemampuan Reality (Knowledge+Skill). Artinya , setiap pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ110-120 ) apalagi IQ superior, very superior, gifted dan genius dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaannya, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan sesuai dengan keahliannya.


2. Faktor Motivasi (Motivation ) Motivasi terbentuk dari sikap pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Sikap mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai kinerja secara maksimal. Sikap mental pegawai harus sikap mental yang siap secara psikofisik( siap secara mental, fisik, tujuan dan situasi ). Artinya, seorang pegawai harus memiliki sikap mental, mampu secara fisik, mamahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai , mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja.

1.5.3.3. Unsur- Unsur Penilaian Kinerja Pegawai Negri Sipil Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Negri Sipil digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan Pegawai Negri Sipil , antara lain pengangkatan, kenaikan pangkat , pendidikan dan pelatihan serta pemberian penghargaan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1997 adapun unsurunsur yang dinilai dalam melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah : a. Kesetiaan Yang dimaksud dengan kesetiaan, adalah kesetiaan, ketaatan, dan pengabdian kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. Unsur kesetiaan terdiri atas sub-sub unsur penilaian sebagai berikut: 1. Tidak pernah menyangsikan kebenaran Pancasila baik dalam ucapan, sikap, tingkah laku, dan perbuatan;


2. Menjunjung tinggi kehormatan Negara dan atau Pemerintah, serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, atau golongan; 3. Berusaha memperdalam pengetahuan tentang Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945, serta selalu berusaha mempelaiari haluan Negara, politik Pemerintah, dan rencana-rencna Pemerintah dengan tujuan untuk melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasilguna; 4. Tidak menjadi simpatisan/anggota perkumpulan atau tidak pernah terlibat dalam gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Pemerintah; 5. Tidak mengeluarkan ucapan, membuat tulisan, atau melakukan tindakan yang dapat dinilai bertujuan mengubah atau menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.

b. Prestasi Kerja Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Pada umumnya prestasi kerja seorang Pegawai Negeri Sipil dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan , pengalaman dan kesungguhan Pegawai Negri Sipil yang bersangkutan. Unsur prestasi kerja terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut: 1. Mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk beluk bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya; 2. Mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugasnya;


3. Mempunyai pengalaman di bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya; 4. Bersungguh-sungguh dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya; 5. Mempunyai kesegaran dan kesehatan jasmani dan rohani yang baik; 6. Melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna; 7. Hasil kerjanya melebihi hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah. c. Tanggung jawab Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul risiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang dilakukannya. Unsur tanggung jawab terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut: 1. Selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik- baiknya dan tepat pada waktunya; 2. Selalu berada di tempat tugasnya dalam segala keadaan; 3. Selalu mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan; 4. Tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain; 5. Berani memikul risiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya;


6. Selalu menyimpan dan atau memelihara dengan sebaik-baiknya barangbarang milik Negara yang dipercayakan kepadanya. d. Ketaatan Ketaatan adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. Unsur ketaatan terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut: 1. Menaati peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku 2. Menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan sebaik-baiknya; 3. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugasnya; 4. Bersikap sopan santun e. Kejujuran Pada umumnya yang dimaksud dengan kejujuran, adalah ketulusan hati seorang Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Unsur kejujuran terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut: 1. Melaksanakan tugas dengan ikhlas; 2. Tidak menyalahgunakan wewenangnya;


3. Melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya menurut keadaan yang sebenarnya f. Kerjasama Kerjasama adalah kemampuan seseorang Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga tercapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Unsur kerjasama terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut: 1. Mengetahui bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya; 2. Menghargai pendapat orang lain; 3. Dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain, apabila yakin bahwa pendapat orang lain itu benar; 4. Bersedia mempertimbangkan dan menerima usul yang baik dari orang lain; 5. Selalu mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan; 6. Selalu bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah walaupun tidak sependapat g. Prakarsa Prakarsa adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengambil keputusan, langkah-langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan. Unsur prakarsa terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut:


1. Tanpa menunggu petunjuk atau perintah dari atasan, mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tidak bertentangan dengan kebijaksanaan umum pimpinan 2. Berusaha mencari tatacara yang baru dalam mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar besarnya; 3. Berusaha memberikan saran yang dipandangnya baik dan berguna kepada atasan, baik diminta atau tidak diminta mengenai sesuatu yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas

h. Kepemimpinan Kepemimpinan adalah kemampuan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok. Unsur kepemimpinan terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut: 1. Menguasai bidang tugasnya; 2. Mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat; 3. Mampu mengemukakan pendapat dengan jelas kepada orang lain; 4. Mampu menentukan prioritas dengan tepat 5. Bertindak tegas dan tidak memihak; 6. Memberikan teladan baik; 7. Berusaha memupuk dan mengembangkan kerjasama; 8. Mengetahui kemampuan dan batas kemampuan bawahan;


9. Berusaha menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas; 10. Memperhatikan dan mendorong kemajuan bawahan: 11. Bersedia mempertimbangkan saran-saran bawahan.

1.5.3.4. Tata Cara Penilaian Penilaian dilakukan oleh Pejabat Penilai, yaitu atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Kepala Urusan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu. Pejabat Penilai melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.Jangka waktu penilaian adalah mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan. Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut: 1. Amat Baik = 91 - 100 2. Baik = 76-90 3. Cukup = 61-75 4. Sedang = 51-60 5. Kurang = 50 ke bawah Nilai untuk masing-masing unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan, adalah rata-rata dari nilai sub-sub unsur penilaian.Setiap unsur penilaian ditentukan dulu nilainya dengan angka, kemudian ditentukan nilai sebutannya.Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Pejabat Penilai baru dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan, apabila ia


telah membawahkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurangkurangnya 6 (enam) bulan. Apabila Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan diperlukan untuk suatu mutasi kepegawaian, sedangkan Pejabat Penilai belum 6 (enam) bulan membawahi Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, maka Pejabat Penilai tersebut dapat melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan mengunakan bahan-bahan yang ditinggalkan oleh Pejabat Penilai yang lama.

1.5.3.5. Penyampaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah diisi diberikan oleh Pejabat Penilai kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dinilai menyetujui penilaian terhadap dirinya seperti tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan, maka ia membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia. Pegawai Negeri Sipil wajib mengembalikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani olehnya kepada Pejabat Penilai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penilai dan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dinilai dikirimkan oleh Pejabat Penilai kepada Atasan Pejabat Penilai, yaitu atasan langsung dari Pejabat Penilai, selambatlambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai diterimanya kembali Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.

1.5.3.6. Keberatan Terhadap Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan


Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam Daftar Penilaian Pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya, maka ia dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan Pejabat Penilai. Keberatan tersebut dikemukakan dalam tempat yang tersedia dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disertai alasan-alasannya.Keberatan tersebut di atas disampaikan melalui saluran hirarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak

tanggal

diterimanya

Daftar

Penilaian

Pelaksanaan

Pekerjaan

tersebut.Keberatan yang diajukan melebihi batas waktu 14 (empat belas) hari tidak dapat dipertimbangkan lagi. Pejabat Penilai memberikan tanggapan tertulis atas keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai pada tempat yang tersedia dan mengirimkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut kepada Atasan Pejabat Penilai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai saat ia menerima kembali Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dari Pegawai Negeri Sipil yang dinilai. A. Keputusan Atasan Pejabat Penilai Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan saksama Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan kepadanya.Apabila terdapat alasanalasan yang cukup, Atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. Perubahan yang dilakukan oleh Atasan Pejabat Penilai tidak dapat diganggu gugat.Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan baru berlaku sesudah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilai Pejabat Penilai Yang merangkap Sebagai Atasan Pejabat Penilai Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah


Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai tertinggi dalam lingkungan masingmasing. Daftar Penilaian Pekerjaan yang dibuat oleh Pejabat Penilai yang merangkap menjadi Atasan Pejabat Penilai tidak dapat diganggu gugat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Yang Menjabat Sebagai Pejabat Negara Atau Ditugaskan Di Luar Instansi Induknya.Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dibuat oleh Pejabat Penilai dari instansi asal tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bertugas sebelum diangkat sebagai Pejabat Negara. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/ diperbantukan pada instansi pemerintah lain dibuat oleh Pejabat Penilai pada instansi tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipekerjakan/diperbantukan.Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan diinstansi/badan lain diluar instansi induknya dibuat oleh Pejabat Penilai dengan bahan-bahan yang diperoleh dari instansi/badan lain tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ditugaskan. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil menjalankan tugas belajar oleh Pejabat Penilai dengan bahan-bahan yang diperoleh dari pimpinan lembaga pendidikan tempat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menjalankan tugas belajar.Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas belajar di luar negeri dibuat oleh Pejabat Penilai dengan bahan-bahan yang diperoleh dari Kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat.


B. Penyampaian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan merupakan dokumen kepegawaian yang bersifat rahasia. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan disimpan untuk selama 5 (lima) tahun mulai tahun pembuatannya. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang telah lebih dari 5 (lima) tahun tidak digunakan lagi dan dapat dimusnahkan menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah dibuat dalam 1 (satu) rangkap. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yaitu 1 (satu) rangkap dikirimkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan l (satu) rangkap disimpan oleh instansi yang bersangkutan.

1.5.4. Kualitas Pelayanan 1.5.4.1. Pengertian Kualitas Pelayanan Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasamanusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kinerja pelayanan publik akan menyentuh masalah kualitas layanan yang diberikan oleh organisasi publik padamasyarakat sebagai pelanggan. Kualitas pelayanan umumnya berfokus pada masyarakat,sehingga produk pelayanan didesain, diproduksi serta diberikan untuk memenuhi keinginanan kepuasan pelanggan Sudarmayanti (1999).


Birokrasi publik harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional,efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia dalam arti meningkatkan kapasitas individu danmasyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannyasendiri (Effendi dalam Widodo, 2001). Arah pembangunan kualitas manusia tadi adalahmemberdayakan kapasitas manusia dalam arti menciptakan

kondisi

yang

memungkinkansetiap

anggota

masyarakat

mengembangkan kemampuan dan krativitasnya untuk mengaturdan menentukan masa depannya sendiri Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan (aparatur pemerintah). Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa keputusan MenPAN (Menteri Pendayagunaan Aparatur) Nomer 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik sebagai penyempurnaan dari keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1995 tentang pedoman tata laksana pelayanan umum, bahwa pelayanan yang berkualitas hendaknya sesuai dengan sendi – sendi pelayanan prima yaitu : 1) Kesederhanan, dalam arti bahwa prosedur / tata cara pelayanan diselenggarakan dengan : a. Prosedur mudah b. Pelayanan lancar c. Pelayanan cepat


d. Pelayanan tidak berbelit – belit 2) Kejelasan dan kepastian , dalam arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai : a. Prosedur / tatacara b. Persyaratan pelayanan c. Pengetahuan petugas d. Tanggung jawab petugas 3) Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan pelayanan dalam hal : a. Keamanan pelayanan b. Kenyamanan pelayanan c. Kemampuan petugas d. Kepastian hukum 4) Keterbukaan, dalam arti prosedur / tatacara, persyaratan, satuan kerja / pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum dalam hal : a. Waktu penyelesaian b. Kepastian biaya c. Akurasi sistem d. Fasilitas dan peralatan 5). Efisien dan Ekonomis dalam arti a. Persyaratan ringan. b. Kedisiplinan petugas


c. Kewajaran biaya pelayanan d. Sesuai kemampuan ekonomis mayarakat 6) Keadilan yang merata, dalam arti cakupan / jangkauan pelayanan umum diusahakan a. Keadilan mendapatkan pelayanan b. Perhatian terhadap kepentingan masyarakat c. Kesediaan dan ketanggapan petugas membantu d. Pendistribusian yang merata 7) Ketepatan waktu dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan. a. Informasi waktu b. Kecepatan pelayanan c. Realisasi waktu d. Kepastian jadwal pelayanan

1.5.5.2. Prinsip Pelayanan Publik (Skelcher, 1992) mengungkapkan tujuh prinsip dalam pelayanan kepada masyarakat yaitu : 1. Standar, yaitu adanya kejelasan secara eksplisit mengenai tingkat pelayanan di dalamnya termasuk pegawai dalam melayani masyarakat 2. Openness,

yaitu

menjelaskan

bagaiman

pelayanan

masyarakat

dilaksanakan, berapa biayanya, dan apakah suatu pelayanan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan.


3. Informationyaitu informasi yang menyeluruh dan mudah dimengerti tentang suatu pelayanan 4. Choice, yaitu memberikan konsultasi dan pilihan kepada masyarakat sepanjang diperlukan, 5. Non Discrimination, yaitu pelayanan diberikan tanpa membedakan ras dan jenis kelamin, 6. Accessbility,

pemberian

pelayanan

harus

mampu

menyenangkan

pelanggan atau memberikan kepuasan kepada pelanggan 7. Redress, adanya sistem publikasi yang baik dan prosedur penyampaian komplain yang mudah. Keberhasilan dalam melaksanakan prinsip dan hakekat pelayanan berkualitas sangat tergantung pada proses pelayanan publik yang dijalankan. Proses pelayanan publik pada dua pihak yaitu birokrasi (pelayan) dan masyarakat (yang dilayani).

1.5.5.Pendidikan 1.5.5.1.Pengertian Pendidikan Secara nasional, pendidikan merupakan sarana yang dapat mempersatukan setiap warga negara menjadi suatu bangsa.melalui pendidikan, setiap peserta didik difasilitasi, dibimbing dan dibina untuk menjadi warganegara yang menyadari dan merealisasikan hak dan kewajibannya. Pendidikan juga merupakan alat yang ampuh untuk menjadikan setiap peserta didik dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi.Undang - Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk


mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

1.5.5.2. Tujuan dan Proses Pendidikan Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan.Karena itu tujuan pendidikan memiliki dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.Sebagai komponen pendidikan, tujuan pendidikan menduduki posisi penting diantara komponen-komponen pendidikan lainnya. Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Bagaimana proses pendidikan itu dilaksanakan sangat menentukan kualitas hasil pencapaian tujuan pendidikan. Pengelolaan proses pendidikan meliputi ruang lingkup makro,meso,dan mikro. Pengelolaan proses dalam lingkup makro berupa kebijakan-kebijakan pemerintah yang lazimnya dituangkan dalam bentuk UU Pendidikan, Peraturan Pemerintah, SK Mentri,SK Dirjen, serta dokumendokumen pemerintah tentang pendidikan tingkat nasional yang lain.

1.5.5.3. Kriteria Kebijakan Pendidikan Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:


1. Memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. 2. Memenuhi aspek legal-formal. Kebijakan pendidikan tentunya akan diberlakukan, maka perlu adanya pemenuhan atas pra-syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan secara sah berlaku untuk sebuah wilayah. 3. Memiliki konsep operasional Kebijakan pendidikan sebagai sebuah panduan yang bersifat umum, tentunya

harus

mempunyai

manfaat

operasional

agar

dapat

diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas pencapaian tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan. 4. Dibuat oleh yang berwenang Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan. 5. Dapat dievaluasi


Kebijakan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari keadaan yang sesungguhnya untuk ditindaklanjuti. Jika baik, maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan, maka harus bisa diperbaiki. Sehingga, kebijakan pendidikan memiliki karakter dapat memungkinkan adanya evaluasi terhadapnya secara mudah dan efektif 6. Memiliki sistematika Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karenanya harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itu pun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat serangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lainnya.

1.6.Defenisi Konsep Defenisi konsep diperlukan peneliti dalam melakukan penelitian yakni dengan penggunaan istilah yang khusus untuk menggambarkan sebuah fenomena yang hendak diteliti secara tepat. Defenisi konsep dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut : 1. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kinerja pelayanan publik akan menyentuh masalah


kualitas layanan yang diberikan oleh organisasi publik pada masyarakat sebagai pelanggan. Kualitas pelayanan umumnya berfokus pada masyarakat,sehingga produk pelayanan didesain, diproduksi serta diberikan untuk memenuhi keinginanan kepuasan pelanggan. 2. Kinerja pegawai merupakan prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai pada periode waktu tertentu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai tanggung jawab yang diberikan dalam mencapai organisasi. Adapun indicator dalam Penilaian Kinerja Pegawai Negri Sipil dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dalam Penelitian ini adalah : 1. Prestasi Kerja 2. Tanggung Jawab 3. Ketaatan 4. Kejujuran 5. Kerjasama

1.7.Defenisi Operasional Defenisi Operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur satu variabel. Sehingga dengan pengukuran ini dapat diketahui indicator- indicator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel-variabel tersebut (Singarimbun 1995:46). 1. Prestasi Kerja


Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai seorang Pegawai Negri Sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Pada umumnya prestasi kerja seorang pegawai negri sipil dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalam dan kesungguhan PNS yang bersangkutan. Unsur prestasi kerja terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut : 1. Mempunyai kecakapan dan menguasai segala seluk beluk bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya 2. Mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugasnya 3. Mempunyai pengalaman di bidang tugasnya dan bidang lain yang berhubungan dengan tugasnya 4. Bersungguh-sungguh dan tidak mengenal waktu dalam melaksanakan tugasnya 5. Mempunyai kesegaran dan kesehatan jasmani dan rohani yang baik 6. Melaksanakan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna 7. Hasil kerjanya melebihi hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam arti mutu maupun dalam arti jumlah.

2. Tanggung jawab Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat pada waktunya serta berani memikul risiko atas keputusan yang diambilnya


atau tindakan yang dilakukannya. Unsur tanggung jawab terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut: 1. Selalu menyelesaikan tugas dengan sebaik- baiknya dan tepat pada waktunya; 2. Selalu berada di tempat tugasnya dalam segala keadaan; 3. Selalu mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan; 4. Tidak pernah berusaha melemparkan kesalahan yang dibuatnya kepada orang lain; 5. Berani memikul risiko dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukannya; 6. Selalu menyimpan dan atau memelihara dengan sebaik-baiknya barangbarang milik Negara yang dipercayakan kepadanya.

3. Ketaatan Ketaatan adalah kesanggupan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, serta kesanggupan untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan. Unsur ketaatan terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut: 1. Menaati peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang berlaku


2. Menaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan sebaik-baiknya; 3. Memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugasnya; 4. Bersikap sopan santun

4. Kejujuran Pada umumnya yang dimaksud dengan kejujuran, adalah ketulusan hati seorang pegawai negri sipil dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya. Unsur kejujuran terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut : 1. Melaksanakan tugas dengan ikhlas; 2. Tidak menyalahgunakan wewenangnya; 3. Melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya menurut keadaan yang sebenarnya


5.Kerjasama Kerjasama adalah kemampuan seseorang pegawai negri sipil untuk bekerjasama dengan orang lain dalam menyelesaikan sesuatu tugas yang ditentukan, sehingga tercapai daya guna yang sebesar-besarnya. Unsur kerjasama terdiri atas sub-sub unsur sebagai berikut : 1. Mengetahui bidang tugas orang lain yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya 2. Menghargai pendapat orang lain; 3. Dapat menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain, apabila yakin bahwa pendapat orang lain itu benar; 4. Bersedia mempertimbangkan dan menerima usul yang baik dari orang lain; 5. Selalu mampu bekerja bersama-sama dengan orang lain menurut waktu dan bidang tugas yang ditentukan; 6. Selalu bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah walaupun tidak sependapat


1.8.Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan ini ditulis dalam Enam Bab yang terdiri dari : BAB 1

PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, defenisi konsep, dan sistematika penulisan

BAB 2

METODOLOGI PENELITIAN Bab ini terdiri dari bentuk penulisan, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisi data.

BAB 3

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan gambaran umum mengenai daerah penelitian yang meliputi keadaan geografis, kependudukan, sosial, ekonomi dan pemerintahan.

BAB 4

PENYAJIAN DATA Bab ini membahas tentang hasil data-data yang diperoleh di

lapangan BAB 5

ANALISIS DATA Bab ini merupakan tempat melakukan analisa data yang diperoleh saat penelitian dan memberikan interpretasi atas permasalahan yang diajukan

BAB 6

PENUTUP Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai rekomendasi kebijakan.


BAB 1 PENDAHULUAN. sebagai penggerak utama dari seluruh kegiatan atau aktivitas dalam mencapai

Recommend Documents