BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Salah satu prasarana kota yang harus disediakan oleh pemerintah daerah sebagai pengelolah kawasan perkotaan adalah menyediakan prasarana parkir, prasarana di sini merupakan kondisi sebelum suatu sarana yang ada harus dipenuhi secara logis.1 Peningkatan jumlah kendaraan pribadi di Surabaya harus menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam menyediakan prasarana parkir yang memadai. Pengelolahan perparkiran di Surabaya mempunyai arti penting dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan khususnya di Surabaya yang saat ini sedang giat-giatnya membangun. Mengingat arti pentingnya perparkiran dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, maka perlu dikaji lebih lanjut tentang perparkiran dari segi yuridis sebagai pemecahan dari berbagai permasalahan yang ditimbulkan berkaitan dengan praktek perparkiran yang ada di wilayah Surabaya. Parkir merupakan akhir dari suatu perjalanan. Aktivitas akhir dari perjalanan yang dilakukan seseorang di banyak tempat dan pada kesempatan
1
Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia, Bayu Media,Malang : 2004. h. 154.
1
2
tertentu ini, justru awal dari permasalahn baru. Jika parkir harus dilakukan di taman parkir (off street parking) maka kesediaan fasilitas parkir merupakan turunannya.2 Jika catatan tambahan harus diberikan, maka pelayanan parkir, kenyamanan serta tarif parkir, adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan pada suatu lahan parkir. Pada tempat-tempat keramaian atau di pusat-pusat aktivitas masyarakat dimana tingkat kebutuhan parkir sangat tinggi, fasilitas parkir seringkali menimbulkan permasalahan yang serius. Orang selalu menginginkan
kendaraannya
parkir
sedekat
mungkin
dengan
tujuan
perjalanannya. Terlepas dari permasalahan space parkir yang tersedia, ternyata kota Surabaya juga belum memiliki kajian potensi parkir, sehingga amat sulit untuk membuat prediksi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir. Kajian potensi parkir menjadi amat penting untuk mendapat paling tidak gambaran secara umum kondisi parkir yang ada, sistem yang diterapkan, besarnya income yang akan diterima serta proyeksi penerimaan dari sektor parkir apabila telah dilakukan parking arrangements. Dalam perjanjian parkir terdapat para pihak, pihak yang pertama menerima kendaraan, menjaga kendaraan tersebut dan mengembalikannya sama seperti wujud semula sebagaimana kendaraan tersebut diserahkan oleh si 2
http://www.google.co.id/search?q=parkir+progressif+di+surabaya&hl=id&start=20&sa=N
3
pemiliknya, dengan kata lain jangankan kendaraan itu hilang, meskipun hanya rusak atau kehilangan sebagian kecil saja tetap hal tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi pemberi jasa parkir tersebut. Sedangkan pihak kedua adalah pemilik kendaraan yang harus membayar sejumlah tarif parkir yang tertera pada karcis parkir. Perjanjian antara kedua pihak dapat kita lihat dari adanya kacis parkir yang diberikan oleh pihak pemberi jasa parkir kepada pihak yang menitipkan kendaraannya, hal ini dianggap sebagai bukti adanya perjanjian penitipan kendaraan tersebut. Dalam Islam seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) dengan yang lain maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan atau ucapan sesuai dengan urf (adat) sekitar.3 Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat al-Ma>i’dah ayat 1yang berbunyi:
ﻳَﺎﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺀَﺍ َﻣﻨُﻮﺍ ﹶﺃ ْﻭﻓﹸﻮﺍ ﺑِﺎﹾﻟ ُﻌﻘﹸﻮ ِﺩ “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.4
3
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, h. 48. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 156. 4
4
Dan firman Allah SWT dalam surat ali-Imrān ayat 76 :
ﲔ َ ﺤﺐﱡ ﺍﹾﻟﻤُﱠﺘ ِﻘ ِ َﺑﻠﹶﻰ َﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﻭﻓﹶﻰ ِﺑ َﻌ ْﻬ ِﺪ ِﻩ ﻭَﺍﱠﺗﻘﹶﻰ ﹶﻓِﺈﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ُﻳ “(Bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang
dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.5 Adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pemberi jasa parkir untuk
menghindari kewajiban menanggung segala macam kelalaian, dimana pengelolah parkir memberlakukan klausula baku secara tersendiri. Misalnya pada bagian karcis parkir terdapat ketentuan apabila karcis parkir hilang akan dikenakan denda atau biaya sebesar Rp. 10.000,- dan segala kerusakan serta kehilangan atas kendaraan yang diparkir juga barang-barang di dalamnya adalah tanggung jawab pemilik kendaraan dan tidak ada penggantian apapun. Sedangkan permasalahannya bahwa parkir yang ada di areal parkir Gramedia Expo melakukan penerapan tarif parkir secara progressif (biaya parkir berbanding lurus dengan durasi parkir), dengan tujuan untuk mengendalikan dan menekan jumlah kendaraan yang parkir sehingga pergantian parkir akan terjadi dalam rentang waktu yang pendek. Makin lama kendaraan diparkir, maka makin besar pula tarif yang harus dibayarnya, hal ini juga dimaksudkan hanya orang dengan kepentingan yang sangat tinggi saja yang akan parkir di lokasi tersebut, mengingat gedung
5
Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 88.
5
Gramedia Expo adalah sebuah gedung serba guna yang bukan hanya sebagai pusat perbelanjaan alat-alat tulis dan baca tetapi juga sebagai tempat untuk acara-acara komersil seperti pameran dan seminar. Untuk penetapan rate/tarif parkir progressif di Gramedia Expo adalah disesuaikan dengan jenis kendaraan, untuk mobil tarifnya Rp. 2.000/2 jam pertama, sedangkan per 1 jam berikutnya bertambah Rp. 1.000 dan batas maximal adalah Rp. 10.000 untuk satu kali parkir. Jika melebihi batas maximal maka tergolong parkir inap yang perhitungan tarifnya dimulai dari Rp. 2.000/2 jam pertama dan Rp. 1.000/1 jam berikutnya. Sedangkan untuk sepeda motor, rate/tarif progressifnya adalah Rp. 1.000/2 jam pertama, sedangkan per 1 jam berikutnya bertambah Rp. 500 dan batas maximal adalah Rp. 5.000 untuk satu kali parkir. jika melebihi batas maximal maka tergolong parkir inap yang perhitungan tarifnya dimulai dari Rp. 1.000/2 jam pertama dan Rp. 500/1 jam berikutnya. Dalam Islam praktek parkir adalah termasuk dalam al-ija>rah yang berarti akad sewa-menyewa untuk pengambilan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Penarikan tarif parkir yang dilakukan oleh Gramedia Expo dengan sistem progressif ternyata masih ada sebagian masyarakat yang mengatakan hal tersebut adalah merupakan bentuk pemaksaan dalam akad yang disebabkan oleh perubahan terhadap biaya sewa pada transaksi parkir.
6
Oleh karena itulah penulis akan menganalisis dalam skripsi ini tentang bagaimana pemberlakuan tarif parkir progressif yang ada di Gramedia Expo Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir ditinjau dari Hukum Islam.
B. Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana deskripsi pemberlakuan tarif parkir progressif di Gramedia Expo Surabaya ? 2. Bagaimana ketentuan Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir ? 3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberlakuan tarif parkir
progressif di Gramedia Expo Surabaya ?
C. Kajian Pustaka Pada dasarnya kajian pustaka ini merupakan deskripsi ringkasan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi. Berdasarkan
latar
belakang
diatas,
pembahasan
masalah
parkir
sebelumnya pernah dikaji oleh M. Muhibbin yang pembahasannya pada “Usaha
7
juru parkir Gang Dolly dalam perspektif Hukum Islam”. Yang kesimpulannya adalah bahwa dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dari segi ekonomis maka seseorang boleh melakukan usaha jasa pelayanan parkir di area tersebut.6 “Aplikasi Wadi’ah dalam penitipan kendaraan (Studi analisis Hukum Islam terhadap perusahaan parkir di sektor selatan wilayah Surabaya)” yang dibahas oleh Husnul Khotimah. Dalam pembahasan tersebut penitipan kendaraan yang ada di perusahaan parkir sektor selatan wilayah Surabaya baik yang berkenaan dengan pengelolahan dan pelaksanaan penitipan kendaraan maupun penanggungan jawab serta pemberian ganti rugi telah sesuai dengan syarat dan rukun wadi’ah sehingga penitipan tersebut diperbolehkan secara hukum islam.7 Dan penelitian dengan judul dan permasalahan “Tinjauan Hukum Islam terhadap parkir berlangganan menurut Perda No. 6 Tahun 2004 tentang pengelolahan Retribusi Parkir di Kabupaten Lamongan)”. Oleh Ahmad Ghofur yang menyoroti tentang parkir berlangganan yang mana dalam aplikasinya para juru parkir masih ada yang memungut tarif parkir kepada pelanggan parkir berlangganan. Dalam hal ini ada yang rela memberikan ongkos parkir maka sah menurut hukum islam karena telah terjadi keridaan, namun pelanggan yang tidak
6
M. Muhibbin, Usaha Juru Parkir Gang Dolly Jarak dalam Pespektif Hukum Islam. Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, Th. 2001. 7 Husnul Khotimah, Aplikasi Wadi’ah dalam Penitipan Kendaraan Bermotor (Studi Analisis Hukum Islam terhadap Perusahaan Parkir di Sektor Selatan Wilayah Surabaya). Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel. th.2001.
8
ikhlas (rela) dalam memberikannya maka tidak sah dalam hukum islam karena bertentangan dengan dasar perniagaan yaitu keridaan.8 Pada skripsi ini penulis akan memfokuskan pada pemberlakuan tarif parkir progressif yang merupakan suatu bentuk pemaksaan dalam akad karena adanya perubahan terhadap biaya sewa pada transaksi parkir di Gramedia Expo Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Surabaya ditinjau dari Hukum Islam.
D. Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu : 1. Mengetahui gambaran tentang pemberlakuan tarif parkir progressif di Gramedia Expo Surabaya. 2. Mengetahui ketentuan Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir. 3. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang pemberlakun tarif parkir
progressif di Gramedia Expo Surabaya.
8
Ahmad Ghofur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Parkir Berlangganan Menurut Perda No.6 Th 2004 Tentang Pengelolahan Retribusi Parkir Di Kab. Lamongan (studi kasus di kec. Lamongan). Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel. th.2007.
9
E. Kegunaan Hasil Penelitian Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat serta menyempurnakan penelitian lain yang sudah ada. 2. Secara praktis diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan yang menjadi pedoman bagi para pengusaha swasta yang bergerak dibidang parkir di wilayah Surabaya, khususnya mengenai pemberlakuan tarif parkir
progressif.
F. Definisi Oprasional Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat oprasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif
di Gramedia Expo Surabaya menurut
Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir”. Dan agar tidak terjadi kesalapahaman di dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis uraiakan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut :
10
Hukum islam
:
Peraturan atau ketentuan yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian skripsi ini yang meliputi alQur’an, dan Hadis} serta pendapat Fuqaha’ tentang
ija>rah dan kharaj. Tarif
: Biaya, dalam hal ini adalah sewa-menyewa atau upah mengupah baik untuk barang maupun jasa.9
Retribusi
: Sejumlah pemungutan uang oleh pemerintah (kota praja dan sebagainya) sebagai balas jasa.10
Parkir progressif
: Suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan tarif parkir bertambah setiap 1 (satu) jam berikutnya.
Perda No. 5 Th 2000
:
Peraturan tentang retribusi parkir yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
Dari beberapa definisi tersebut diatas, yang menjadi fokus pembahasan penulis adalah pemberlakuan tarif parkir secara progressif berdasarkan Perda
Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir,
merupakan suatu
pemberlakuan tarif (biaya) parkir kendaraan bermotor di areal parkir Gramedia Expo Surabaya yang kemudian ditinjau dari hukum Islam.
9
Sudarsono, Kamus Hukum, h. 486. Ibid, h. 408.
10
11
G. Metode Penelitian Metode penelitian ini meliputi : 1. Lokasi penelitian Penelitian lapangan ini dilakukan di Gramedia Expo Surabaya yang terletak di Jl. Basuki Rahmat No. 93-105 Surabaya. 2. Subyek penelitian Subyek penelitian adalah Manajer parkir, petugas penjaga parkir dan kasir serta para pengunjung yang menitipkan kendaraannya di area parkir Gramedia Expo Surabaya. 3. Obyek Penelitian Obyek penelitian ini mengenai pemberlakuan tarif parkir secara
progressif di Gramedia Expo Surabaya yang terletak di Jl. Basuki Rahmat No. 93-105 Surabaya. 4. Data yang dikumpulkan Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka data yang diperlukan dalam mengerjakan skripsi ini diantaranya adalah : a. Data tentang Retribusi Parkir menurut Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000. b. Data tentang pemberlakuan tarif parkir progressif di Gramedia Expo Surabaya.
12
5. Sumber data a. Sumber data primer, yaitu sumber utama yang diperoleh dari penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan subyek penelitian. Sumber data primer ini berupa kata-kata atau tindakan dari Manajer parkir, petugas penjaga parkir dan kasir serta pengunjung sebagai pengguna jasa parkir di Gramedia Expo Surabaya. b. Sumber data skunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau merupakan hasil pemikiran atau penelitian orang lain yang bersumber pada dokumen yang berkaitan dengan pokok masalah, yakni Peraturan Daerah Surabaya dan berkas-berkas tertulis. 6. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Observasi Yaitu pengamatan langsung terhadap obyek penelitian, yang dalam hal ini adalah masyarakat sebagai pengunjung yang menggunakan jasa parkir di areal parkir Gramedia Expo Surabaya. b. Wawancara Yaitu mengadakan wawancara dengan pengunjung sebagai pengguna area parkir di Gramedia Expo Surabaya, Manajer parkir, petugas penjaga parkir, dan kasir.
13
c. Dokumentasi Yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dokumen atau berkas-berkas pada instansi dan pihak-pihak terkait sebagai tahap penelitian sehingga data tersebut diperoleh sebagai masukan dari pokok bahasan 7. Teknik analisis data Setelah data di dapat dari gambaran yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian, maka penulis melakukan analisis dengan metode deskriptif analisis, dan
verifikatif yakni metode yang mencoba menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu gambaran secara menyeluruh. Dalam hal ini yang akan di deskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan Pemberlakuan Tarif Parkir
Progressif di Gramedia Expo Surabaya berdasarkan Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 lalu menganalisanya dengan hukum Islam. Selanjutnya untuk memberi penafsiran yang akurat pada fakta-fakta yang ditemukan dilakukan verifikasi terhadap data. Dalam penelitian ini penulis
memverifikasi bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya berdasarkan Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang retribusi parkir.
14
H. Sistematika Pembahasan Agar dalam pembuatan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa subbab sebagai berikut: Bab I merupakan pendahuluan, yang memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang terdiri dari : Lokasi penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan. Bab II merupakan tinjauan umum tentang sewa- menyewa (ij}a>rah) yang meliputi pengertian ij}a>rah, landasan hukum ij}ar> ah, rukun dan syarat ij}a>rah, mempercepat dan menangguhkan upah, persewaan tanah, bentuk sewa menyewa yang dilarang dalam islam, pembatalan dan berakhirnya ija>rah serta pengembalian obyek sewa menyewa. Dan tinjauan umum tentang pajak (kharaj) yang meliputi pengertian kharaj, landasan hukum kharaj, bumi yang wajib dikeluarkan pajaknya, jumlah atau besarnya pajak, dan pelaksanaan pemungutan
kharaj. Bab III memfokuskan pembahasannya pada deskripsi pemberlakuan tarif parkir progressif di Gramedia Expo Surabaya menurut Perda Suarabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir.
15
Bab IV analisis tentang pemberlakuan tarif parkir progressif di Gramedia Expo Surabaya berdasarkan Perda Surabaya No. 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir, ditinjau dari perspektif Hukum Islam yang berdasar pada hasil penelitian yang dilakukan. Bab V merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan tentang analisa Hukum Islam terhadap pokok permasalahan yang ada serta saran- saran dari penulis.
