BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Selama kurun waktu yang cukup panjang, pembangunan nasional telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti, namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani, diantaranya masih terdapatnya disparitas atau ketimpangan antar daerah. Kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi di masa lalu telah mengubah struktur ekonomi secara mengesankan dan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Namun, perubahan struktur ekonomi ini hanya terjadi pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat daerah secara agregat relatif stagnan, terutama daerahdaerah di luar pulau Jawa. Ini berarti bahwa peranan dan partisipasi daerah dalam pembangunan ekonomi nasional belum optimal (Harefa, 2008: 2). Menurut Todaro dan Smith (2011: 17-19) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya bukan merupakan satu-satunya tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi, tetapi pembangunan ekonomi harus pula berupaya untuk menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran atau upaya untuk menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk. Kesempatan kerja bagi penduduk dan masyarakat akan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.
1
Lebih lanjut menurut Todaro dan Smith (2011: 21-24)
keberhasilan
pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh tiga nilai pokok yaitu: (1) perkembangan masyarakat
untuk
memenuhi
kebutuhan
pokoknya
(basic
needs),
(2)
meningkatkan rasa harga diri (self-esteem) masyarakat sebagai manusia, dan (3) meningkatnya kemampuan masyarakat yang memilih (freedom from servitude) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Ketiga hal tersebut merupakan tujuan pokok yang harus digapai oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan. Arsyad (2011: 108-109) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada. Selain itu, juga membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Di negara-negara sedang berkembang, perhatian utama terfokus pada dilema komplek antara pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Keduanya sama-sama penting, namun hampir sulit untuk diwujudkan secara kebersamaan. Pengutamaan yang satu akan menuntut dikorbankannya yang lain. Pembangunan ekonomi mensyaratkan Gross National Product (GNP) yang tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi masalah bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan,
2
tetapi
juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasil-hasilnya.
Penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan kini merupakan masalah pokok dalam pembangunan dan sasaran utama kebijakan pembangunan di banyak negara (Todaro dan Smith, 2011: 177). Upaya pembangunan yang hanya berusaha mencapai pertumbuhan domestik bruto yang tinggi tanpa memperhatikan faktor yang lain hanya akan menimbulkan permasalahan yang lainnya. Permasalahan yang timbul akibat kesalahan upaya pembangunan adalah tingkat kemiskinan yang tinggi, distribusi pendapatan yang tidak merata yang berdampak kepada kesenjangan sosial dan ekonomi yang terlalu besar serta permasalahan pertumbuhan produk domestik bruto itu sendiri (Widodo, 2006: 6). Pemerintah daerah di Indonesia telah mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, dengan mendekatkan pembuatan keputusan ke daerah, pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pembangunan ekonominya sendiri. Pemberlakuan otonomi daerah juga berarti pemerintah daerah harus memiliki rencana ekonomi daerah yang baik untuk menyediakan kesejahteraan bagi penduduknya. UndangUndang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yaitu tentang Pemerintahan Daerah, membawa angin segar bagi daerah untuk dapat menggali dan mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri sehingga ketimpangan pendapatan antarpenduduk, antardaerah dan antarsektor secara bertahap dapat diperkecil.
3
Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu daerah terluas yang berada di Pulau Kalimantan dibentuk pada tanggal 23 Mei 1957. Sebelumnya Provinsi Kalimantan Tengah tergabung dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelum pemekaran, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 6 kabupaten/kota antara lain Kota Palangkaraya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 2002 Provinsi Kalimantan Tengah dimekarkan menjadi 14 kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah.
Gambar 1.1 Peta Kalimantan Tengah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000, selama tahun 2006-2012 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung stabil dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,23 persen. Laju
4
pertumbuhan ekonomi ini diatas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional dan kawasan regional Kalimantan. 8 Pertumbuhan Ekonomi (%)
7 6 5
Kalimantan Barat
4
Kalimantan Tengah
3
Kalimantan Selatan
2
Kalimantan Timur Indonesia
1 0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Tahun
Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Menurut Provinsi, 2006-2012 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)
Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Tengah masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 6,18 persen, apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB wilayah kalimantan maka PDRB terbesar pertumbuhannya adalah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 6,23 persen, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 5,59 persen, Provinsi Kalimantan Barat sebesar 4,80 persen, dan paling kecil adalah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 4,90 persen. Akan tetapi bila dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 maka yang terbesar adalah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp107.181 dan terkecil adalah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp17.900.
5
140000 PDRB (Miliar Rupiah)
120000 100000 80000
Kalimantan Barat
60000
Kalimantan Tengah
40000
Kalimantan Selatan
20000
Kalimantan Timur
0 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Tahun
Palangkaraya
Murung Raya
Barito Timur
Gunung Mas
Pulang Pisau
Katingan
Seruyan
Lamandau
Sukamara
Barito Utara
Barito Selatan
Kapuas
Kotawaringin Timur
16,87 18 14,64 16 14 11,99 12 8,86 10 7,11 8 5,65 5,385,95 5,3 6 4,133,783,68 3,333,31 4 2 0 Kotawaringin Barat
PDRB (%)
Gambar 1.3 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi, 2006-2012 (Miliar Rupiah) Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)
Peranan PDRB (%)
Kabupaten/Kota Gambar 1.4 Peranan PDRB per Kapita Antarkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 (Atas Dasar Harga Konstan 2000) Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)
Dilihat dari PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 tahun 2012, terlihat bahwa distribusi pendapatan dari 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi
Kalimantan
Tengah
menunjukkan
kecenderungan
adanya
6
ketidakmerataan yang cukup tinggi. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki PDRB per kapita tertinggi sebesar 16,87 persen dan terlihat cukup signifikan perbedaannya jika dibandingkan dengan Kabupaten Lamandau yang memiliki PDRB per kapita terendah sebesar 3,31 persen terhadap PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Tengah. Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antardaerah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan regional antardaerah semakin besar.
Pertumbuhan dan Gini
7 6,5 6
6,5 5,84
6,06
0,500 5,57
5
0,34 0,297 0,29
0,600 6,69 0,550
6,17
5,5 4,5
6,77
0,450 0,330
0,350
0,30
0,29
0,400 0,350
4
0,300
3,5
0,250
3
0,200
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Rasio Gini
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tahun
Gambar 1.5 Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini Provinsi Kalimantan Tengah, 2007-2013 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (diolah)
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah ternyata juga diikuti dengan trend rasio Gini yang semakin meningkat. Pada tahun 2007-2009 rasio Gini sebesar 0,29, setelah tahun 2010 terjadi peningkatan trend rasio Gini. Bahkan pada tahun
2013 rasio Gini mencapai 0,35 yang berarti
distribusi pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki trend semakin tidak merata.
7
Todaro dan Smith (2011: 66) menyatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama yaitu tingkat pendapatan nasional rata-rata dan lebar sempitnya kesenjangan distribusi pendapatan. Tingginya pendapatan per kapita yang ada, namun selama kesenjangan distribusi pendapatan masih tinggi, maka tingkat kemiskinan di wilayah tersebut pasti akan parah. Sebaliknya, meratanya distribusi pendapatan di suatu wilayah, jika tingkat pendapatan regional rata-ratanya rendah, maka tingkat kemiskinan juga pasti akan semakin meluas.
1.2 Keaslian Penelitian Penelitian mengenai pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan penelitian yang sangat penting dan bermanfaat bagi pemerintah serta dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini adalah analisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan aplikasi ADePT yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun terdapat beberapa penelitian dengan tema serupa yang dapat digunakan sebagai acuan antara lain sebagai berikut yang disajikan dalam Tabel 1.1.
8
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu No.
Nama dan Tahun
1
Ichwani (2014)
2
Fattah dan (2013)
3
Kharisma (2013)
4
Sutherland (2011)
5
Pafrida (2011)
6
Rodriguez-Pose Ezcurra (2010)
dan
7
Rodriguez-Pose Tselios (2010)
dan
8
Goh, Luo, dan Zhu (2008)
Rahman
dan
dan
Saleh
Yao
Metoda/Alat Analisis ADePT
Analisis Tipologi Klassen, LQ dan Indeks Krugman
Sistem GMM dengan estimasi data panel dinamis Koefisien Gini
Analisis Deskriptif Tren Kemiskinan dan Analisis Regresi dengan fixed effect model cross section SUR atau pooled EGLS Analisis data panel
Indeks Theil, Indeks Gini, Indeks Atkinson Growth Incidence Curves(GIC), Gini coefficient
Hasil Penelitian Terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. Kesenjangan antarkota-desa meningkat, demikian juga antarkepala rumah tangga berdasarkan pendidikan. Meningkatnya dominasi sektor pertambangan yang bersifat padat modal menyebabkan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan di Kalimantan Timur. Dari 23 kabupaten/kota yang diteliti hanya 3 daerah yang pertumbuhan dan pendapatannya tinggi. Analisis LQ menunjukkan perbedaan tajam sektor basis ekonomi. Analisis spesialisasi wilayah menunjukkan spesialisasi ekonomi dapat diunggulkan. Provinsi yang lebih miskin cenderung lebih cepat pertumbuhannya di bandingkan provinsi yang lebih kaya terutama di pulau jawa. Pertumbuhan ekonomi selama 30 tahun meningkatkan kesenjangan pendapatan secara signifikan Kondisi kemiskinan Provinsi DIY 20022009 membaik, pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY mampu memperbaiki distribusi pendapatan. Menurunnya ketimpangan pendapatan karena pengaruh pertumbuhan ekonomi semakin meningkatkan keberhasilan dalam pengurangan kemiskinan. Desentralisasi pada negara pendapatan tinggi menurunkan kesenjangan pendapatan. Pada negara pendapatan rendah dan menengah cenderung meningkatkan disparitas antarwilayah. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan tumbuh untuk semua segmen populasi, dan sebagai hasilnya tingkat kemiskinan menurun. Pertumbuhan pendapatan tidak merata, paling cepat di wilayah pesisir, dan di antara yang berpendidikan. Pertumbuhan pendapatan sebagian besar dapat dikaitkan dengan peningkatan kembali ke pendidikan dan pergeseran kerja ke sektor sekunder dan tersier.
9
Keaslian penelitian ini dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya adalah terletak dari aspek lokasi, data, periode dan metoda yang digunakan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengusung tema yang sama yaitu tentang pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan.
1.3 Rumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang, maka dirumuskan permasalahan bahwa selama ini terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan distribusi pendapatan masyarakat yang semakin tidak merata di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, apakah tingginya pertumbuhan ekonomi telah terdistribusi secara merata untuk seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Pertumbuhan dan pemerataan diharapkan mampu dirasakan oleh semua lapisan masyarakat sebagaimana tujuan awal pembangunan.
1.4 Pertanyaan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukan, maka pertanyaan penelitian ini adalah: 1. Bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah? 2. Apakah ketimpangan distribusi pendapatan di Kalimantan Tengah semakin menurun ataukah semakin meningkat? 3. Bagaimana tipologi berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan di Kalimantan Tengah?
10
4. Bagaimana memetakan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah? 1.5 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu periode waktu 10 tahun (2004-2012);
2.
menganalisis dan mengidentifikasi kecenderungan ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah;
3.
menganalisis tipologi berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah;
4.
memetakan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah.
1.6 Manfaat Penelitian Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti, yaitu: 1.
sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam membuat kebijakan (perencanaan) pembangunan selanjutnya;
2.
diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti lain yang tertarik dengan topik pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan.
1.7 Sistematika Penulisan Penelitian ini disajikan dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut. Bab I merupakan pengantar yang menguraikan tentang latar belakang, keaslian penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat
11
penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II berisi tentang teori, tinjauan terhadap penelitian terdahulu, dan kerangka penulisan. Bab III berisi desain penelitian, metoda pengumpulan data, definisi operasional, serta metoda analisis data. Bab IV merupakan deskripsi data dan pembahasan berisi metodologi dan hasil analisis yang meliputi kondisi distribusi pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah, analisis hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah, pemetaan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah, Bab IV merupakan simpulan dan saran yang memuat simpulan akhir dari penelitian dan saran.
12
