BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Pelayanan Publik adalah suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan kebudayaan yang beragam, hal tersebut tentu menjadi tantangan untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai dengan yang telah di amanatkan dalam UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di Kota Surabaya, penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan publik yang sering mendapat keluhan dari masyarakat sehingga masalah tersebut harus segera di benahi oleh pemerintah, berdasarkan pengamatan, antrean mengurus dokumen kependudukan itu juga terlihat kurang nyaman. Hal tersebut akan menyebabkan munculnya calo dalam pembuatan KTP selain itu juga memungkinkan terjadinya praktek diskriminasi. Hal ini harusnya menjadikan teguran pemerintah untuk segera melakukan inovasi dalam pelayanan publik.
1
2
Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektifitas pelayanan umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan. Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak kemacetan, oleh karena itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Pada dasarnya, setiap pembaruan dan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimaksudkan dalam rangka menuju terwujudnya pemerintahan yang demokratis guna terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih baik (good governance). Salah satu ciri good governance adalah transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, dimana seluruh proses pemerintahan dan informasinya dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Untuk kepentingan transparansi informasi sebagaimana dimaksud, diperlukan sarana komunikasi yang menjamin kelancaran informasi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, dan tentunya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah,
serta
antar
pemerintah
daerah.
Menyadari betapa pentingnya arti mewujudkan kepemerintahan yang baik, maka
3
aparatur negara dituntut harus mampu meningkatkan kinerja. Sasaran yang menjadi prioritas adalah mewujudkan pelayanan masyarakat yang efisien dan berkualitas. Di dorong oleh pelaksanaan pemerintahan elektronik (e-Government) serta untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasiskan teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP. Salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan diterapkannya KTP berbasis NIK atau e-KTP yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri yang bertujuan untuk merevitalisasi sistem administrasi kependudukan. Sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pasal 101 huruf a, undang-undang tersebut dijelaskan bahwa memerintahkan kepada pemerintah untuk memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011. Selain itu, undang-undang ini juga diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara nasional. Pengelolaan pendaftaran penduduk adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Pelayanan tersebut perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar penduduk sebagai pelanggan merasa mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Penerapan awal KTP berbasis NIK yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip atau e-KTP merupakan langkah strategis menuju tertib administrasi kependudukan yang mengamanatkan adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk
4
dan terbangunnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat. Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP adalah kartu identitas penduduk yang berbasis teknologi database kependudukan nasional. Artinya, data penduduk tidak lagi disimpan di kelurahan atau daerah tempat tinggal masing-masing seperti sebelumnya, melainkan di dalam satu database nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu e-KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal yang berlaku seumur hidup. Penerapan KTP online merupakan salah satu uji petik pemerintah pusat dalam penggunaan kartu identitas yang berbasis networking tingkat nasional. Artinya, masyarakat yang sudah memiliki e-KTP, data personalnya sudah ada di dalam database nasional. E-KTP, tidak hanya berfungsi sebagai identitas pribadi, namun nantinya dapat multifungsi seperti akses kesehatan, sekolah, pemilihan umum (pemilu), bisnis, perbankan, serta mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat khususnya data penduduk wajib KTP secara nasional. Dengan diterapkannya e-KTP juga dapat mencegah peluang terjadinya KTP ganda dan palsu yang belakangan ini sering terjadi. Database setiap pemegang
E-KTP sudah dapat
diakses dari berbagai daerah melalui database nasional. Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini diangkat judul: “Analisis Efektivitas Pelaksanaan e-KTP Dalam Mendukung Terciptanya Good Government (studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)”
5
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana analisis efektivitas
pelaksanaan
e-ktp
dalam
upaya
mendukung
terciptanya
Good
Government? “
1.3 Tujuan Penelitian Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: untuk mengetahui bagaimana pengukuran keefektivitasan sosialisasi program e-ktp yang diselenggarakan di kota Surabaya apakah telah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
1.4 Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : a. Kontribusi praktis Informasi ini diharapkan dapat digunakan oleh pihak manajemen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pengambilan keputusan untuk meningkatkan efektivitas kinerjanya dalam melaksanakan setiap kegiatan. b. Kontribusi teoritis 1) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca untuk menerapkan teori-teori akademik tentang permasalahan yang terjadi di lapangan
6
selain itu juga menambah wawasan tentang cara mengukur keefektivitasan kinerja pemerintah dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan. 2) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan landasan bagi penelitian selanjutnya
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Dikarenakan keterbatasan data dan waktu maka penelitian ini lebih memfokuskan pada efektivitas program untuk langkah mensosialisasikan e-KTP yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya agar target yang telah ditentukan segera tercapai.
