BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diataur dalam Undang–undang Nomor 28
Tahun 2009. Sebelum ditetapkanya Undan–undang tersembut sudah beberapa kali mengalami perubahan yaitu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan berbagai peraturan kebijakan undang-undang sebagaimana dimaksudkan
membawa harapanbesar bagi daerah untuk
membangun
daerahnyadengan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi dari pusat. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, setiap pemerintah daerah berhak
mengurus
mengenai rumah tangganya serta
keuangannya secara otonom dalam membiayai penyelenggaraan otonomi, baik dalam
menggali
sumber-sumber
keuangan,
pemanfaatannya
serta
pertanggungjawabannya sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih 37
38
tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan hasil penerimaan pajak dan retribusi memadai dan memiliki peran yang relatif besar terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Fokus perhatian pada pembiayaan dan penyelenggaraan otonomi daerah yang bersumber pada pendapatan asli daerah yang berasal dari berbagai sumber pendapatan. Menurut Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 pasal 157, Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari : 1. Pendapatan asli daerah yang disebut dengan PAD, yaitu : a. Hasil pajak daerah, b. Hasil retribusi daerah, c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, d. Lain–lain pendapatan asli daerah yang sah. 2. Dana perimbangan 3. Pendapatan lain–lain daerah yang sah. Dari Undan–undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 157 dapat diketahui bahwa dari berbagai sumber pendapatan daerah tersebut, hanya ”Pendapatan Asli Daerah” yang merupakan sumber pembiayaan sebagai indikasi atau ketegasan sumber pendapatan daerah yang otonom. Sebab, sumber pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan merupakan hasil penerimaan yang didasarkan persentase perimbangan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah
39
pusat. Adapun pendapatan lain–lain daerah yang sah merupakan sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pada sisi lain berjalannya pelaksanaan otonomi yang seluas- luasnya bagi daerah dalam membiayai daerah, memberikan peluang untuk menggali potensi daerah melalui pungutan daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah ke dalam penetapan kebijakan hukum berupa peraturan daerah(Perda). Gejala yang tidak terhindarkan terjadi pada daerah adalah adanya beberapa perda yang menetapkan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah dibatalkan oleh pemerintah pusat, diantaranya dengan alasan objek yang dipungut pada pajak daerah dan retribusi daerah tersebut pada dasarnya sudah dikenakan sebagai objek pajak pusat, terutama dalam member ikan jawaban atas adanya dugaan telah terjadi tumpang tindih objek pajak daerah dan retribusi daerah. Di samping itu adanya rumor yang berkembang, sejak era reformasi terkesan pada setiap daerah saling berlomba memperbesar tingkat Pendapatan Asli Daerahnya melalui instrumen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dinilai telah menambah beban bagi investor yang mau berusaha atau menanamkan modalnya di daerah yang bersangkutan.
40
Atas dasar pemikiran tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “KAJIAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 DI KOTA SURABAYA”. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumny maka masalah
yang
dikemukakan
dalam penelitian
ini
adalah
bagaimana
efektifitas
implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya? 1.3
Tujuan Penelitian Sesuai dengan latar belakan dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas,
maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui efektifitas implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. 1.4
Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :
1.
Kontribusi Praktis Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam usaha perbaikan atau peningkatan kinerja bagi instansi pemerintah khususnya Dinas Pendapatan
dan
Pengelolaan
Keuangan
Kota
Surabaya
dalam
mempertimbangkan alternatif pemecahan masalah yang mungkin dapat diambil.
41
2.
Kontribusi Teoritis a. Bagi peneliti Penelitaan ini bermanfaat untuk menerapkan teori dan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan serta dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan mengenai bagaimana Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Surabaya. b. Bagi peneliti lain Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan yang berguna di waktu yang akan datang bagi peneliti berikutnya sebagai acuan atas penelitian yang akan dilakukan.
3.
Kontribusi Kebijakan
Bagi pemerintah dan instansi yang terkait, khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi dalam menetapkan peraturan kebijakan yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 1.5
Ruang Lingkup Penelitian
Peneliti perlu memberikan batasan –batasan secara jelas mengenai ruang lingkup penelitiah terhadap masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini, yang bertujuan untuk mempertajam hasil serta kesimpulan. Adapun batasan – batasan penelitian ini adalah: 1.
Tempat penelitian adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
42
2.
Laporan target dan realisasi pajak daerah
3.
Laporan target dan realisasi retribusi daaerah
4.
Laporan target dan realisasi PAD
5.
Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada penerimaan pajak daerah dengan batasan periode yang diteliti yaitu dari mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Faktor-faktor diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak dimasukkan dalam lingkup analisis ini.
