BAB 1 PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Penelitian
Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu pajak adalah salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam pembiayaan Negara dan pembangunan. Peran pajak, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang akan sangat penting bagi Negara Indonesia. Penerimaan Negara terus
diupayakan
peningkatannya
dengan
tetap
memperhatikan
peningkatan kemampuan pembiayaan pembangunan oleh masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah terus mengupayakan agar penerimaan Negara melalui sektor pajak dapat meningkat secara terus menerus. Berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk memperlihatkan kinerja dari dirjen pajak agar Anggaran Penerimaan Negara bisa dicapai melalui penerimaan pajak. Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan unit usaha dan peningkatan Produk Dometik Bruto (PDB) Nasional. 1
2
Dalam hal tenaga kerja, UMKM menyerap 98.238.913 orang pada tahun 2010, 101.722.458 orang pada tahun 2011 dan terus meningkat pada tahun 2012 sejumlah 107.657.509 orang. Peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut diiringi dengan pertumbuhan jumlah unit usaha yang pada tahun 2012 mencapai 56.534.592 unit atau sebesar 99,99% dibandingkan dengan unit Usaha Besar yang hanya 0.01% atau sebesar 4.968 unit dengan jumlah tenaga kerja 3.150.645 orang. Sedangkan untuk Produk Dometik Bruto (PDB) Nasional atas dasar harga yang berlaku, UMKM mencapai Rp. 4.321.830,- Milyar pada tahun 2011 dan berkembang pada tahun 2012 sebesar Rp. 4.869.568,1,- Milyar dengan perkembangan dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah sebesar Rp. 547.738,2,- Milyar atau sebesar 12,67%. Dapat dilihat rincian dari perkembangan data UMKM dan Usaha Besar yang dilihat dari indikator unit usaha, tenaga kerja dan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tabel 1.1 dibawah ini: Tabel 1.1 Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2010-2012 Rata-rata No.
Indikator
Satuan
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012 Angka
1
UNIT USAHA (A+B) a.
(unit)
Usaha Mikro, Kecil & Menengah
(unit)
- Usaha Mikro
(unit)
- Usaha Kecil
(unit)
- Usaha Menengah
(unit)
b. Usaha Besar (UB)
(unit)
%
54.119.971,0
55.211.396,0
56.539.559,0
55.290.309
54.114.821,0
55.206.444,0
56.534.591,0
55.285.285
99,99
53.504.416,0
54.559.969,0
55.856.176,0
54.640.187
98,82
568.397,0
602.195,0
629.418,0
600.003
1,09
42.008,0
44.280,0
48.997,0
45.095
0,08
5.150,0
4.952,0
4.968,0
5.023
0,01
3
2
TENAGA KERJA (a+b)
(orang)
Usaha Mikro, Kecil & Menengah
(orang)
- Usaha Mikro
(orang)
- Usaha Kecil
(orang)
- Usaha Menengah
(orang)
a.
b. Usaha Besar (UB) 3
PDB atas dasar harga berlaku Usaha Mikro, Kecil a. & Menengah
(orang) (Rp. Milyar) (Rp. Milyar)
- Usaha Mikro
(Rp. Milyar)
- Usaha Kecil
(Rp. Milyar)
- Usaha Menengah
(Rp. Milyar)
b. Usaha Besar (UB)
(Rp. Milyar)
100.991.962,0
104.613.682,0
110.808.155,0
105.471.266
98.238.913,0
101.722.458,0
107.657.510,0
102.539.627
97,22
91.729.384,0
94.957.797,0
99.859.517,0
95.515.566
90,56
3.768.885,0
3.919.992,0
4.535.970,0
4.074.949
3,86
2.740.644,0
2.844.669,0
3.262.023,0
2.949.112
2,80
2.753.049,0
2.891.224,0
3.150.645,0
2.931.639
2,78
6.068.762,7
7.445.344,6
8.241.864,2
7.251.991
3.411.574,6
4.321.830,0
4.869.568,1
4.200.991
57,93
2.011.544,2
2.579.388,4
2.951.120,6
2.514.018
34,67
596.884,4
740.271,3
798.122,2
711.759
9,81
803.146,0
1.002.170,3
1.120.325,3
975.214
13,45
2.657.188,1
3.123.514,6
3.372.296,1
3.051.000
42,07
Sumber : depkop.go.id (Kementerian Koperasi dan UKM) Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2010 sampai tahun 2012, sektor UMKM memiliki rata-rata unit usaha sejumlah 55.285.285 unit atau sebesar 99,99% yang didominasi dari usaha mikro sebesar 54.640.187 unit dan dapat menampung rata-rata tenaga kerja hingga 102.539.627 orang, dibandingkan dengan usaha besar yang hanya 0,01% atau sebesar 5.023 unit dan hanya menampung 2.931.639 orang. Untuk rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor UMKM sebesar Rp. 4.200.991,- Milyar atau sebesar 57,93% dari total rata-rata PDB secara keseluruhan sebesar Rp. 7.251.991,- Milyar, sedangkan untuk PDB dari Usaha Besar hanya sebesar Rp. 3.051.000,- atau 42,07%. Mengingat peran penting sektor UMKM dalam perekonomian Indonesia, semangat peerintah dalam mengejar target penerimaan negara lebih dominan terlihat dalam penerbitan PP No. 46 Tahun 2013. Pada tanggal 12 Juni 2013 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintahan
4
(PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2013. Pokok yang diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah pengenaan PPh dengan tarif sebesar 1% dari peredaran bruto setiap bulan atas penghasilan dari usaha Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4,8 Milyar setahun. Sebelumnya telah ada fasilitas keringan pajak untuk golongan UMKM menggunakan peraturan yang tercantum dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 yaitu bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 50 Milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tariff sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4,8 Milyar. Dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat ini adalah 25%, maka Wajib Pajak Badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp. 4,8 Milyar. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal. Definisi UMKM menurut (Chandra Budi, 2013) yang dikutip berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM didasarkan pada jumlah penjualan (omzet) atau peredaran bruto dan
5
kekayaan bersih yang diperoleh oleh perseorangan atau badan usaha. Selain itu, diatur juga kriteria Wajib Pajak yang dikecualikan dari aturan ini yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/ atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau penjualan, contohnya adalah: pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya. Sedangkan kriteria yang dikecualikan untuk Wajib Pajak Badan diatur dalam Pasal 2 ayat (4) yaitu Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial atau dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh omzet melebihi Rp. 4,8 Milyar. Sistem dan prosedur perpajakan untuk meningkatkan pendapatan Negara terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan manfaat dan kemampuan. PP 46 tahun 2013 menurut I Putu Gede Diatmika (2013) sejatinya mengandung tiga tujuan utama yakni kemudahan tertib administrasi, transparasi dan peningkatan kontribusi masyarakat dibidang pembangunan. Selain itu, perhitungan pajak yang berdasarkan peredaran bruto (omzet) lebih dimaksudkan supaya pelaku usaha UMKM mudah menghitung pajak yang harus dibayarkan, tanpa harus adanya pembukuan yang lengkap, karena
6
karakteristik UMKM sendiri adalah sektor mikro dan kecil, didominasi aktivitas informal yang tidak melakukan pencatatan keuangan secara detail, berbasis kas dan tidak bankable. Oleh karena itu, pendekatan perpajakan pada sektor ini berorientasi pada edukasi dan memberikan kemudahan administrasi (Chandra Budi, 2013). Inilah salah satu yang mendorong agar UMKM dikenakan tarif pajak khusus bagi yang mempunyai peredaran usaha bruto dibawah Rp. 4,8 Milyar setahun. Kehadiran PP No. 46 Tahun 2013 ini banyak menimbulkan pro dan kontra. Pemerintah sangat mendukung keluarnya PP No. 46 Tahun 2013 karena memberikan fasilitas perpajakan kepada pengusaha UMKM, sedangkan masyarakat pada umumnya yang terkena dampak pengenaan PP No. 46 Tahun 2013 tidak sejalan dengan tujuannya untuk memudahkan dan memberikan fasilitas perpajakan melainkan menambah besarnya beban pajak. (Hari Yanto, 2014:1) Melihat pro dan kontra tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, sejauh mana peran, manfaat, kerugian dan dampak dari peraturan ini pada sebuah perusahaan. Maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Perspektif Perhitungan Pajak Penghasilan Bagi Perusahaan Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dalam Rangka Efisiensi Pajak Badan Terutang (Studi Kasus Pada PT. Armada Laju Mas)”.
7
B.
Rumusan Masalah
Untuk lebih mengarahkan penyusun dan penulisan sekripsi ini, penulis merasa perlu membatasi rumusan masalah penelitian yaitu meliputi sebagai berikut: 1. Bagaimana
perhitungan
pajak
penghasilan
badan
dengan
menggunakan tarif umum yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 pada PT. Armada Laju Mas? 2. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan final dengan menggunakan tarif 1% yang sesuai dengan PP No. 46 tahun 2013 pada PT. Armada Laju Mas? 3. Bagaimana
perbandingan
efisiensi
pajak
penghasilan
dengan
menggunakan tarif umum sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 dan PP No. 46 tahun 2013 pada PT. Armada Laju Mas?
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian
1. Tujuan penelitian
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan badan dengan menggunakan tarif umum yang sesuai dengan Undang-
8
Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 pada PT. Armada Laju Mas. b. Untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan final dengan menggunakan tarif 1% yang sesuai dengan PP No. 46 tahun 2013 pada PT. Armada Laju Mas. c. Untuk menganalisis perbandingan efisiensi pajak penghasilan dengan menggunakan tarif umum sesuai dengan UndangUndang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 dan PP No. 46 tahun 2013 pada PT. Armada Laju Mas.
2. Kontribusi penelitian
Kontribusi yang dapat diberikan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak antara lain:
a. Bagi PT. Armada Laju Mas Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan pertimbangan dalam penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Badan untuk tahun berikutnya oleh perusahaan. b. Bagi Universitas Mercu Buana Sebagai tambahan literatur dan bukti penelitian mengenai perhitungan pajak penghasilan bagi perusahaan yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk penerapan PP 46 Tahun 2013.
9
c. Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan terutama bagi perusahaan yang memiliki peredaran bruto tertentu dan menerapkan PP 46 Tahun 2013. d. Bagi pihak lain Penelitian ini dapat dijadikan sumber ilmu dan referensi bagi pembaca.
