1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Setiap bangsa yang besar atau kecil memiliki kerangka masa lalu yang merupakan mata rantai proses keberadaanya. Ketika suatu bangsa ini menulusuri budaya dan kearifan-kearifan lokal serta memperbincangkan ilmu-ilmu yang lain, suatu masyarakat tidak serta mengabaikan masa lalu yang menyertai eksistensi bangsanya. Pengetahuan masa lalu sangat penting untuk meletakan penilaian pada kondisi tertentu, agar tidak mendapatkan klaim kebenaran dari individu atau kelompokkelompok masyarakat tertentu. Masa lalu juga dapat memberi gambaran terhadap proses perkembangan manusia dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungan sosialnya. Meniadakan sejarah dapat membuat kita kerdil terhadap realitas kelainan. Demikian dengan membincangkan eksistensi suatu bangsa, dan khususnya daerah pemahaman tentang sejarah memiliki posisi yang sangat penting. Dalam hal ini, kesadaran kolektif mengenai sejarah suatu bangsa dapat mengambarkan suatu kualitas dan mempertegas identitas budaya dan peradaban manusia itu sendiri. Persoalan identitas itu memiliki pengaruh yang menegakan masyarakat yang terikat dalam suatu identitasa masyarakat buidaya tertentu.
1
2
Pembentukan suatu Negara tidak lepas dari latar belakang Sejarah yang sangat panjang. Latar belakang itu berupa kejayaan masa lalu kerajaan Sriwijaya dan majapahit dan penjajahan oleh Bangsa Barat. Dalam periode kedatangan bangsa Eropa, nusantara perlahan-lahan memasuki masa suram yang mengantarkan pada masa penjajahan. Bangsa Eropa dengan sisti kolonialisme menanampakan pengaruh yang tanpa disadari adalah politik untuk memperluas wilayah jajahanya. Pada ke 16 sampai 20 adalah masa-masa penjjahan yang diderita oleh masyarakat nusantara. Seluruh kerajaan-kerajaan lokal hampir tidak berkutip melawan ekspansi politik yang dilakukan oleh orang-orang eropa. Kedatangan bangsa barat dan orang eropa di Indonesia merupakan buah dari perkembangan di Eropa, dimana dengan lahirnya Revolusi Industry di Inggris sehingga berdampak pada perkembangan teknologi di eropa sehingga memicu bangsa eropa untuk melakukan pelayaran dengan tujuan untuk mencari kekayaan, memperluas wilayah jajahan dan menyebarkan agama. Tidak hanya itu, kedatngan orang-orang Eropa
salah satunya karena ingin
mencari rempah-rempah bernilai penting baik sebagai bahan pengawet daging atau keperluan industry yang lain, belanda berusaha sekuat tenaga untuk mencari rempah – rempah di dunia timur. Belanda akhirnya mempelajari tehnik pelayaran dan pada tahun 1595 belanda memulai ekspedisinya ke dunia timur dan sampai di nusantara untuk menerapkan dan melaksanakan sistim politik yang ada di negarnya. Pada abad ke 20 situasi politik berubah, dimana ada gerakan tanding yang dilancarkan oleh Jepang. Gerakan tersebut berhasil mengusir beberapa bangsa Eropa
3
yang berkoloni di kawasan asia termasuk Indonesia. Lalu jepang berhasil dikalahkan oleh sekutu dengan dihancurkanya kota Hiroshima dan Nagasaki yang menjadi pertahanan tentara jepang dan pusat ekonomi. Kekalahan jepang atas sekutu member peluang terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Walaupun demikinan dalam upaya itu pro dan kontra antara kaum muda dan kaum tua dalam persepsi mengenai proklamasi
kemerdekaan
agar
di
percepat
sehinggga
terjadi
peristiwa
Rengasdengklok yang menjadi sebab diproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Revormasi dimulai sistim pemerintah berubah dari sentralistik menuju desentralisasi. Perubahan itu menciptakan gelombang perubahan yang besar dimana didaerah-daerah memunculkan keinginan untuk memekarkan diri menjadi daerah yang otonom. Perjuangan pemekaran daerah-daerah salah satu dampak dari kebebasan yang terpendam selam masa Orde Baru. Gorontalo Utara merupakan salah satu daerah yang memekarkan diri dari Kabupaten Gorontalo. Pemekaran ini dilatar belakangi oleh lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang selama ini masih terkesan jauh dari pemerintah induk sehingga berdampak pada pembangunan dan kesejahteran masyarakat yang diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah. Lahirnya undangUndang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah.
dengan
pemerintah
daerah,
dengan
mengutamakan pelaksanaan Asas Desentralisasi menuju perubahan Konstitusional
4
yang memperkuat gerakan sosial masyarakat didaerah untuk mendapatkan hak-hak otonominya. Hal yang mendasar dalam UU No.22 tahun 1999 adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, serta meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan pungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Seiring dengan perkembangan konstitusi UndangUndang No.22 tahun 1999 dan Undang-Undang No.32 tahun 2004 diangap kemudian tidak sesuai dengan perkembangan perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan Otonomi daerah. Sehingga pada tanggal 2 januari 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah. Dengan demikian UU No 11 tahun 2007,dijadikan sebagai acuan dalam Perjuangan Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo. Secara geografis wilayah Kabupaten Gorontalo Utara 75 persen merupakan wilayah pesisir, dengan panjang garis pantai mencapai 320 kilometer persegi (Km2), sekaligus merupakan garis pantai terpanjang di Provinsi Gorontalo yang berhadapan dengan Samudera Pasifik dan 25 persen merupakan dataran rendah dan tinggi. Luas kabutan ini 1.777.03 km2 dengan jumlah penduduk 125.477 (data 2011) dengan tingkat kepadatan penduduk 70.61 jiwa /kilometer (data 2011). Dengan dimekarkan Daerah ini pada tahun 2007 sehingga berdampak pada kesejahteraan dan perekonomian rakyat yang merupakan amanat dari Otonomi Daerah. Dilihat dariper kembanganya pertumbuhan perekonomian kabupaten
5
Gorontalo dari tahun ketahun mengalami peningkatan hal ini dapat dilihat dalam pendapata asli daerah (PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun 2009-2012 (BPS Kab. Gorontalo Utara), walaupun peningkatanya hanya beberapa persen ini dikarenakan kabupaten ini adalah kabupaten yang termuda, di Provinsi Gorontalo sehingga masih banyak yang perlu dibenahi, seperti perautaran daerah (PERDA), dengan berbagai potensi-potensi yang ada di wilayah kabupaten Gorontalo utara guna meningkatkan perekonomian daerah khususnya ekonomi kerakyatan seperti halnya dengan moto dari Kabupaten Gorontalo, Gerakan Pembanguna Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas). Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa penulusaran pertalian masyarakat dan kebudayaan dalam dimensi ruang dan waktu sangat penting untuk menegaskan suatu identitas suatu masyarakat. Seperti halnya Otonomi Daerah yang merupakan buah dari sejarah dimana tumbangnya Sistim Orde Baru dan munculnya Demokrasi yang dipicu oleh kemarahan mahasiswa pada tahun1998. Maka peneliti merasa perlu mengkaji adanya hubungan antara masa lalu dan Gerakan Sosial Masyarakat dalam memperjuangakan pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo dengan formasi judul “Gorontalo Utara Abad XX”.
6
1.2 Pembatasan Masalah Untuk memfokuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan menghindari terjadinya kerancuan dalam perinterprestasian, maka perlu pembatasan masalah penelitian yang mencankup : a. Scope Kajian kajian disini menunjuk pada bidang atau yang akan dikaji adalah mengenai sejarah kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pada perkembangan kabupaten setelah dimekarkan. b. Scope Spasial Spasial dalam penelitian ini difokuskan di Kabupaten Gorontalo Utara karena peneliti berasal dari daerah tersebut, sehingga merasa perlu untuk mengambil bagian dalam usaha melestarikan dan menyajikan sejarah Gorontalo Utara khusunya setelah dimekarkan menjadi satu kabupaten. c. Scope Temporal Secara temporal pembahasan dalam penelitian ini adalah pada abad XX dengan demikian rentetan periode ini sudah respresentatif untuk ditelaah secara ilmiah. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan Latar Belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian adalah :
7
1. Bagaimanakah sejarah Kabupaten Gorontalo Utara?. 2. Bagaimanakah perkembangan (prestasi) Kabupaten Gorontalo Utara setelah di mekarkan menjadi satu kabupaten? 1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mendeskripsikan sejarah kabupaten Gorontalo Utara. 1.1 Mendeskripsikan perkembangan Kabupaten Gorontalo Utara setelah di mekarkan menjadi satu kabupaten. 1.2 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangsi pemikiran kepada masyarakat dan pemerintah daerah dalam rangka pelestarian sejarah lokal dalam pembentukan kabupaten Gorontalo Utara. 1.3 Tinjauan Pustaka dan Sumber Pengumpulan data dan sumber merupakan langkah yang pentin untuk kelengkapan penyusunana historiografi nanti. Adanya sumber tentunya sangat berpengaruh terhadap proses historiografi karena tidak mungki kita merekronstruksi sebuah sejarah apabila bahan-bahanya (sumber) tidak tersedia. Kalaupun bisa mungkin rekronstruksi itu tidak akan utuh dan kokoh. Pentingnya sebuah sumber ini dibuktikan dengan metode penelitiaan sejarah yang menempatkanya pada tahap pertama penelitian sejarah atau kita kenal dengan heuristik.
8
Pada penelitian sejarah ini, penulis menggali sumber dari : Hasanudin dan Basri amin dalam buku Gorontalo Dalam Dinamika Sejarah Masa Kolonial (2012) buku ini membahas mengenai wilayah Gorontalo pada masa Kolonial Hindia belanda dan beberapa kerajaan yang terdapat di wilayah Gorontalo yang tergabung dalam perserikatan lima kerajaan kecil yang membentuk satu sistim pemerintahan tersendiri. kelima kerajaan tersebut antara lain kerajaan Gorontalo (hulondalo) Limboto (limutu) bone-suwawa-bintauna, bulango, yang kemudian digantikan oleh Boalemo (baolemo) dan terakhir Atinggola (andagile). Selain itu buku ini juga membahas masuknya kolonial hindia-belanda dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat yang berada di wilayah Gorontalo serta kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial belanda khususnya dalam mengelolah hasil sumber daya alam dengan mengunakan sistim Kulturstel atau kerja paksa yang mengakibatkan terjadinya
perlawanan-perlawanan
yang
dilakukan
oleh
penduduk
pribumi
(Gorontalo) diantaranya perang panipi yang dipimpin oleh Bobihoe dan perlawan yang dilakukan oleh olabu dan tamuu terhadap para pejabat tentara kolonial belanda yang mengakibatkan terbunuhnya salah seorang pimpinan yang berna herman cristian knappert yang berada di pertambangan soemalata (kecamatan sumalata sekarang) pada tahun 1899. Joni Apriyanto, dalam buku Sejarah Gorontalo Moderen Dari Hegemoni Kolonial Ke Provinsi. 2012 buku ini memaparkan Gorontalo pada awal masa kolonial belanda sampai pada awal Revormasi yang membahas kebijakan yang dilakukan kolonial
9
belanda salah satunya menerapkan sistim pemerintahan langsung, implikasi pendidikan belanda terhadap pergerakan nasional di Gorontalo, bagaimana infasi jerman terhdap dunia barat yang mengakibatkan menurunya kekuatan belanda, serta terjadinya perlawanan yang dilakukan masyarakat pribumi hingga mundurnya pasukan belanda. Bagaimana Gorontalo pada masa pendudukan militer Jepang (1942) yang memanfaatkan isu bahwa tentara Jepang mengadakan infasi ke timur khusunya Gorontalo dala rangka perang pasifik melawan amerika namun semua itu hanya palsu yang kemudian Jepang menanamkan keuasaanya di Gorontalo (1942) dengan mengubah sistim pemerintahan yang dilaksanakan oleh hindia-belanda dengan mengubah nama dari satu wilayah seperti dari tigkat kecamatan, desa, dan kelurahan digantikan nama ,syu (kotamadya), son (kecamatan), dan ku (kelurahan). Buku ini juga membahas Gorontalo menjelang proklamasi dan awal kemerdekaan (1942-1945) serta Gorontalo pada masa orde baru sampai reformasi yang kemudian bergerak menuju terbentuknya Provinsi Gorontalo. Arsip sejarah kecamatan Sumalata yang berisi peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah tersebut pada masa pemerintahan Raja Amai sampai pada masa kolonial Hindia Belanda salah satunya membahas tokoh-tokoh yang memimpin di wilayah sumalata serta perlawanan-perlawan yang terjadi di wilayah pertambangan emas milik perusahaan belanda yang di awasi oleh seorang pejabat Belanda Herman Cristian Cnapert
10
Arsip pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara berupa buku-buku yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah antara lain, BAPPEDA dan badan pusat statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2008-2013 yang didalmnya berisi Kabupaten
Gorontalo dalam angka yang membahas mengenai
kondisi sosial
ekonomi, serta kemajuannya dalam berbagai bidang seperti, perekonomian, ketenag kerjaan dan lain-lain, yang disajikan dalam bentuk uraian, tabel serta angka untuk mengukur kemajmuan dan perkembangan yang sudah di capai oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang dikeluarkan setiap tahun. Budi Winarno, 2013 dengan judul Etika Pembangunan buku ini berisi berbagai masalah dan solusi dalam pembangunan berkelanjutan kedepan yang dipengaruhi oleh globalisasi. Pembangunan berkelanjutan suatu negara, serta yang terjadi di berbagai daerah khusunya yang berada di indonesia dengan di keluarkanya undangundang otonomi daerah paskah revormasi dalam buku ini juga menyajikan beberapa daerah yang sukses maupun yang gagal akibat dari kebijakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin daerah salah satunya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh fadel mohamad untuk mendorong perekonomian Provinsi Gorontalo melalui pembudidayaan jagunng untuk di ekspor ke luar negri yang membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Beberapa sumber lain diantaranya : Buku keluarga Blongkod-Pulumoduyo dari bapak Syafrudin Pulumoduyo, 2004 yang berisi mengenai kerajaan Atinggola serta silsilah keluarga dari Raja Atinggol (Gobel Blongkod), yang memaparkan keluruhan
11
dari seorang putri bangsawan kerajaan yaitu nenek Jubalo Blongkod yang dalam kehidupanya dikenal orang yang memilki kelebihan. 1.6.1 Pengertian Sejarah Terkadang orang mengatakan bahwa cerita rakyat merupakan sejarah. Namun harus ditegaskan bahwa tidak semua cerita adalah sejarah. Sejarah memiliki aturan main sendiri yang harus dipenuhi agar suatu cerita dapat dikategorikan sebagai cerita sejarah untuk itu dibawa ini akan dijelaskan mengenai pengertian sejarah. Secara etimologi sejarah berasal dari bahasa arab”syajarah” yang berarti pohon. Syajarah an naab berarti pohon, silsilah, pohon keturunan, asal usul,nain unohdang (2006:1). Menurut munawar (dalam darwin, 2008:9), kata sejarah dalam bahasa arab sama dengan kata”tarikh” artinya keterangan hal ikhwal tentang umat manusia dalam segala sesuatu yang terjadi dikalangan pada masa lampau atau yang masih ada. Istilah sejarah berarti peristiwa, kejadian atau apa yang telah terjadi dimasa lampau. Dalam bahasa jerman, sejarah sama artinya dengan geschichte, yang berasal dari kata geschehen, yang berarti pula hal-hal yang telah terjadi atau kejadian (dalam daliman:1) Sedangkan menurut Louis Golchalk (dalam Darwin, 2008:10) istilah sejarah sebagai ilmu memiliki kesamaan arti kata seperti istilah”history) dalam bahasa inggri geschidenis dalam bahasa belanda dan bahasa jerman disebut geshichete, lebih lanjut
12
dikatakan bahwa kata history merupakan definisi paling umum yang berarti masa lampau umat manusia. Budiono dalam kamus bahasa Indonesia (2005:449) mengatakan sejarah sebagai istilah asal usul keturunan, kejadian dan peristiwa yang benar -benar erjadi pada masa lampau. Sedangkan ilmu sejarah adalah pengetahuan atau uraian mengenai peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang benar-banar terjadi pada masa lampau. Menurut Nugroho Notosusanto 1971 (dalam Darwin:5) pengertian sejarah terdiri dari dua arti,(1) sejarah sebagai peristiwa-peristiwa masa lampau,(2) sejarah sebagai kisah dari pada peristiwa-perisiwa itu. Pada hakekaktnya sejarah dala pengertian pertama ini tidak mungkin terjadi dan dapat diamati lagi. Dalam pengertia yang ke dua sejarah sebagai kisah, hal ini yang dapat disaksikan karena merupakan hasil cipta dari oran yang menulisnya yakni sejarawan. R. Muh. Ali 1961 (dalam darwin:4) mengemukakan pendapatnya bahwa sejarah adalah (1) keseluruhan perubahan-perubahan kejadian- kejadian yang terjadi di sekitar kita (2) cerita tentang perbahan-perubahan tersebut (3) ilmu yang menyelidiki perubahan-perubahan yang benar-benar terjadi pada masa lapau. Menurut Sidi Gazalba,1966 (dalam Darwin:123) bahwa sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya sebagai mhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lenkap, meliputi fakta masa tersebut dengan tafsiran dan
13
penjelasan yang memberi pengertian dan kepamahaman tentang apa yang telah berlalu. Sejarah merupakan peristiwa yang benar benar terjadi dimasa lalu yang yang mengambarkan kehidupan masa lalu umat manusia sesuai dengan fakta pada masa itu yang disusun secara ilmiah. 1.6.2 Teori Gerakan Aksi Sosial Perubahan masyarakat dalam waktu menunjukan adanya Gerakan Sosial pada masyarakat itu sendiri dalam menentukan arah perkembanganya. Gerakan aksi sosial dapat terjadi karena seperti yang dikatakan oleh Karl Marx (dalam Darsono, 2006 : 78)) adanya perjuangan kelas. Marx membagi dua kelas menjadi yang didasarkan pada pemilikan alat – alat produksi. Pada prosesnya kedua kelas sosial ini akan saling berbenturan karena perbeadan kepentingan. Misalnya seorang buruh yang bekerja pada perusahaan membutuhkan upah yang tinggi, sementara pemilik perusahaan menginginkan keuntunka yang besar. Tentunya pemilik perusahaan akan mengurangi pengeluaran dala proses prduksi, termasuk gaji buruh. Perbedaan ini akan meyebabpka perli darawanan dari kaum buruh dan akan dimenangkan kaum buruh dan akan melahirkan sintesis yakni masyarakat tanpa kelas. Menurut Marx hak milik pribadi juga mengasnkan majikan dari haikatnya majikan pun tidak mapu mengembangkan diri sebagi manusia. Ia hanya secara pasif menikmati hasil kerja orang lain, pada hal disini marx mengikuti aristoteles bahwa
14
nimat pasif saja tidak mengabangkan manusia. Hanya majikan mengalami sudut keterasingan. Gerakan aksi sosial juga dikenal juga disebut dengan aksi sosial yakni suatu gerak perlawanan, merupakan bagian revolusi atau tahap suatu revolusi (darsono 2006) dan melanjutkan sifat-sifat aksi yakni: a. Aksi dapat bersifat politik, ekonomi dan sosial. b. Aksi juga dapat bersifat nasional dan lokal (kedaerahan) c. Aksi dapat bersipat bersama-sama atau sendiri d. Aksi dapat bersipat koordinasi atau terpisah-pisah. e. Aksi dapat bersipat meluas atau sporadis. Aksi lahir dari kandungan hidupan sosial yang penuh konflik, baik konlik ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam kamus bahasa indonesia aksi dapat diartikan sebagai gerakan perkplan plitik, tindakan, sikap gerak gerik yang dibuat dan beraksi berarti bergerak melakukan sesuatu atau tingkah laku yang dibuat – buat. Steger (dalam Idris 2010:35) untuk skala negara yang lebih luas, memperlihatkan kebohongan-keboongan besar dibalik janji-janji manis kemakmuran, kesejahteraan keadailan yang ditawarkan oleh negara – negara besar kepada negara dunia ke tiga. Sekalipun hebatnya perlawanan wacana mengenai ideologi dari kaum globalis dan para pendukungnya yang berjuan untuk memberikan kesadaran semua,
15
tidak dapat menyembunyikan kenyataan kenyataan bahwa telah lahir begitu banyak penentangnya yaitu kaum anti globalis dan pendukungya. Darsono (2006: 160) mengatakan dalam melakukan aksi, terdapat dua pikiran yaitu pikaran pragmatis dan pemikiran Revolusioner. Pada pemkran prakmatis melakukan aksi harus menang, jika diperhitungkan tidak menang maka tidak perlu melakukan aksi, pikiran yang demikian ini adalh pemikiran yang salah, karena jika tidak pernah melakukan aksi maka tidak akan terjadi Revolusi. Sedangkan pikiran Revolusioner, melakukan aksi adalah suatu keharusan, menag atau kalah aksi harus dilakukan, sebab aksi merupakan latihan untuk mengadakan revolusi. Dari penjelasan diatas telah dijelaskan mengenai teori sejarah dan teori identitas setidaknya telah terbentuk gambaran mengenai teori-teori itu yang pada kenyataanya adalah komponen yang saling mempengaruhi. Hubungan itu dapat dilihat pada keterkaitan manusia dala waktu yang senaniasa berkembang sehinga melahirkan endapan budaya sebagai identitas masyarakat tertentu. 1.6.3 Teori Identitas sosial Tajfel dan Turner 1979 (dalam Matt Jarvis :184) menyatakan banyak prilaku sosial kita yang bisa dijelaskan kecenderungan kita untuk mengidentifikasikan diri kita sebagai bagian dari kelomok itu atau bukan. Artinya, kita membuat penilaian tegas tentang orang lain sebagai bagian dari diri kita atau bagian dari mereka. Walaupun bentuk kelompok yang kita angap sebagai keompok kita akan sangat
16
beragam menurut pengalaman pribadi dan kebdayaan yang kita tempati, kecenderunan mengangap diri kita sebagai bagian dari suatu atau beberapa kelompok bersifat universal. Lebih lanjut Tajfel dan Turner mengemukakan 3 proses
kognitif dalam
menilai orang lain sebagai golongan kita atau mereka. Ketiga proses tersebut berlangsung menurut urutan tertentu seperti pengelompokan sosial, identifikasi sosial dan perbandingan sosial. Wetheral, 1997 (dalam Matt Jarfis : 187)
sebagian orang memiliki
kecenderungan yang lebih besar untuk mendukung elomponya sendiri melebihi kelompok luar, tergantung pada kepribadian masing – masing penelitian lintas budaya juga memperlihatkan bahwa tidak semua kebudayaan menunjukan kecenderungan yang sama untuk mendukung kelompoknya sendiri seperti yang terjadi di eropa dan amerika. Menurut Buat Fromm 1947 Identitas diri dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dari identitas sosial seseorang dalam konteks komunitasnya. Selain mahkluk individual yang membangun identitas dirinya berdasarkan konsep atau gambaran dan cita-cita diri ideal yang secara sadar dan bebas dipilih, manusia sekaligus juga mahkluk sosial yang dalam membangun identitas dirinya tidak dapat melepaskan diri dari norma yang mengikat semua warga masyarakat tempat ia hidup
17
dan peran sosial yang diembannya dalam masyarakat tersebut.(http idhamyasha: ,blogspot.com teori identitas sosial html) Erikson (1989) membedakan dua macam identitas, yakni identitas pribadi dan identitas ego. Identitas pribadi seseorang berpangkal pada pengalaman lansung bahwa selama perjalanan waktu yang telah lewat, kendati mengalami berbagai perubahan, ia tetap tinggal sebagai pribadi yang sama. Identitas pribadi baru dapat disebut identitas Ego kalau identitas itu disertai dengan kualitas eksistensial sebagai subyek yang otonom yang mampu menyelesaikan konflik-konflik di dalam batinnya sendiri serta masyarakatnya. Menurut erikson, proses pembentukan identitas berlangsung secara pelan-pelan dan pada awalnya terjadi secara tak sadar dalam inti diri individu. Proses pembentukan identitas yang berangsur-angsur itu sebenarnya sudah dimulai pada periode pertama, yakni periode kepercayaan dasar lawan kecurigaan dasar. Menurut Sarben & Allen (1968), identitas sosial juga berfungsi sebagai pengacu keberadaan posisi seseorang berada di mana dia. Berada di tingkatan mana kita berada, posisi seperti apa saja yang keberadaannya sama dengan kita dan mana juga yang berbeda. Teori identitas sosial melihat bahwa suatu identitas sosial selalumengklarifikasikan dirinya melalui perbandingan, tapi secara umumnya, perbandigannya adalah antara in-groups dan out-groups. In-groups biasanya secara stereotype positif sifatnya, selalu lebih baik dibandingkan out-groups. (http idhamyasha: ,blogspot.com teori identitas sosial html)
18
1.6.4 Mobilitas Sosial Teori mobilitas, dimana sumber daya menguasai lapangan ketika ia mengalahkan teori psikologi sosial dan teori perpecahan, teori gerakan sosial baru dan teori mobilitas sumber daya atau pendekatan eropa dan amerika atu sama lain saling bertanding. Teori. Teori proses-proses politik mengambil alih lapangan dan psikologi sosial kembali ke pusat perhatian ketika pendekatan kontruksi sosial mulai mmendapatkan perhatian. Theori bashing menjadi praktik umum didalam literatur gerakan dan mulai mempertanyakan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Pada kenyataan gerakan sosial bisa dipicu oleh ketidak puasan yang timbul belum lama berselang, oleh sumber daya yang tersedia, oleh peluang yang berubah, dan oleh rekrontruksi sosial tetang makna. Tetapi, dengan mengabaikan semua itu, pertanyaan tentang individu yang mencoba mengukur situasinya kemudian memutuskan untuk berpatisipasi atau tidak, masih tetap relevan. Jadi, selalu ada kebutuhan penjelasan psikologi sosial tentang protes. Artinya, masih harus ditetapkan bagaimana psikologi sosial dapat dihubungkan dengan teori-teori tentang gerakan sosial. Pendekatan teoritis yang berbeda-beda dalam gerakan sosial memiliki 4 faktor pendekatan yaitu: 1. Ketidak puasan 2. Sumber Daya 3. Peluang Politis
19
4. Proses-proses konstruksi pemaknaan 1.6.5 Teori Perubahan Sosial Para ahli Filsafat Sejarah, Ekonomi, dan para Sosiologi telah mencoba untuk merumuskan prinsip-prinsip atau hukum-hukum perubahan sosail. banyak yang berpendapat bahwa kecenderungan terjadinya perubahan sosial merupakan gejala yang wajar timbul dari pergaulan hidup manusia (Soekanto, 1983 hal:305) Pitirim A.Sorokin 1928 (dalam Soekanto,1982 hal:305) berpendapat bahwa segenap usaha untuk mengemukakan bahwa ada suatu kecenderungan yang tertentu dan menetap dalam perubahan – perubahan sosial, tidak akan berhasil baik. dia meragukan kebenaran akan danya lingkaran – lingkaran perubahan sosial tersebut. akan tetapi perubahan sosial tetap ada, dan yang paling penting adalah bahwa lingkaran terjadinya gjala-gejala sosial harus dipelajari, karena dengan jalan tersebut barulah akan dapat diperoleh suatu generalisasi. Gerth dan Mills (dalam Soekanto, 1982) mengasumsikan beberapa hal, misalnya perihal pribadi-pribadi sebagai pelopor perubahan, dan faktor material serta spiritual yang menyebabkan terjadinya perubahan. Lebih lanjut menurut Soekanto, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan adalah: a. Keinginan-keinginan secara sadar dan keputusan secara pribadi. b. Sikap-sikap pribadi yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang berubah. c. Perubahan struktural dan halangan struktural.
20
d. Pengaruh-pengaruh eksternal. e. Pribadi-pribadi kelompok yang menonjol. f. Unsur-unsur yang bergabung menjadi satu. g. Peristiwa-peristiwa tertentu. h. Munculnya tujuan bersama. Perubahan sosial selalu mendapat dukungan/dorongan dan hambatan dari berbagai faktor. Soekanto 1982:326) Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jalanya proses Perubahan Sosial faktor-faktor tersebut antara lain adalah : a. Kontak dengan kebudayaan lain, salah satu proses yang menyangkut dalam hal ini adalah difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari perorangan kepada perorangan lain, dan dari masyarakat kepada masyarakat lain. Dengan difusi, suatu inovasi baru yang telah diterima oleh masyarakat dapat disebarkan kepada masyarakat luas di dunia sebgai tanda kemajuan. b. Sistem pendidikan formal yang maju, pendidikan mengajarkan kepada individu aneka macam kemampuan. pendidikan memberikan nlai -nilai tertentu bagia manusia, terutama dalam membua pikiranya serta menerima hal – hal baru dan juga bgaimana cara berpikir ilmiah. c. Sikap Menghargai Hasil Karya Dan Keinginan-Keinginan Untuk Maju, apabila siskap tersebut melembaga dalam masyarakat, maka masyarakat akan meruapakan pendorong bagi usaha – usaha penemuan baru. d. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang (deviation), yang bukan merupakan delik.
21
e. Sistem Terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat (Open Stratification). Sistem terbuka memungkinkan adanya gerakan mobilitas sosial vertikal secara luas yang berarti memberi kesempatan perorangan untuk maju atas dasar kemampuankemampuanya. f. Penduduk Yang Heterogen ,Masyarakat-masyarakat yang terdiri dari kelompokkelompok sosial yang memiliki latar belakang, ras, dan ideologi yang berbeda mempermudahkan terjadinya kegoncangan yang mendorong terjadinya proses perubahan. Perubahan dari aspek sosial merupakan suatu proses perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang meliputi, aspek kehidupan sosial, interaksi sosial, status sosial dan tindakan sosial lainnya. Perubahan kendatinya terjadi karena adanya perubahan sikap dan perasaan bahwa ingin merubah struktur yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. g. Ketidak Puasan Masyarakat Terhadap Bidang-Bidang Kehidupan Tertentu, ketidakpuasan
yang
berlangsung
terlalu
lama
dalam
sebuah
masyarakat
berkemungkinan besar akan mendatangkan revolusi. h. Orientasi Ke Masa Depan. i. Nilai-nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya.
22
1.6.6 Otonomi Daerah dan Desentralisasi a. Otonomi Daerah Berbicara masalah Otonomi tidak lepas dari konsep Desentralisasi, karena Otonomi merupakan salah satu perwujudan dari Desentralisasi. Antara Desentralisasi dan Otonomi Daerah memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan Otonomi atau autonomy berasal dari bahsa Yunani, auto yang berarti sendiri dan nmous yang berarti hukum atau peraturan. dengan demikian Otonomi adalah pemerintah yang mampu menyelengarakan pemerintahan, yang dituangkan dalam peraturan sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Sarundajang,2000 (dalam Rosidin 2010:85). Dwidjowijoto 2000, (Rosidin 2010:85) mengartikan bahwa Otonomi daerah sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturn perundng – undangan yang berlaku. secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak wewenang untuk meanejemi daerah, dan tangung jawab terhadap kegagalan dalam memanejemi daeranya tersebut. adapun daerh dalam arti Local State Govvernment adalah pemerintah di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari daerah pusat. Sedangkan Rasyid (1997), mengemukakan bahwa Istilah otonomi daerah lebih cenderung pada political aspect (aspek politik kekuasaan negara), sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada administrative aspect (aspek administrasi negara).
23
Namun demikian dilihat dari konteks sharing of power (berbagi kekuasaan), dalam prakteknya dilapangan; kedua istilah tersebut mempunyai karakteristik yang erat dan tidak dapat dipisahkan. Artinya jika berbicara mengenai otonomi daerah, tentu akan menyangkut pernyataan seberapa besar wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah. lebih lanjut Rasyid (1997), menyatakan bahwa : Otonomi Daerah bukanlah merupakan hak dari masyarakat dan pemerintah daerah, melainkan kewajiban daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional. Jadi pada hakekatnya otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban daripada hak, yaitu kewajiban daerah untuk ikut
melancarkan
jalannya
pembangunan
sebagai
sarana
untuk
mencapai
kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pendapat tersebut sejalan dengan pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Dari beberapa pendapat diatas bahwa Otonomi merupakan kewajiban dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus sendiri rumah tangganya dengan tujuan mendorong untuk pemberdayaan masyarakat menumbhkan prakarsa
24
dan kreatifitas, serta meningkatkan peran masyarakat setempat dan mengembangkan peran dan pungsai DPRD sesuai denga peraturan perundang-undangan. b. Desentralisasi Desntralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalau manyangkut persoalan kekuatan (power), basanya dihubungkan dengan pendelegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga lembaga pemerintah daerah untuk menjalnkan urusan-urusan pemerintah didaerah, Ibid (dalam Rosidin 2010:86). Sedangkan menurut Sarundajang dalam Encyclopedia Of The Social Scinces, menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang legislatif, yudikatif, maupun administratif. dalam ensiklopedia tersebut, bahwa desentralisasi merupakan kebalikan dari sentralisasi sebab istilah ini secara umum lebih lebih diartikan sebagai pendeglasian dari atasan ke bawahanya untuk melakukan suatu tindakan atas nama atasnya tanpa melepaskan wewenang dan tanggung jawabnya. Pendapat tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat (7) bawa Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistim negara kesatuan Repoblik Indonesia. dengan demikian,
25
wewenang pemerintahan tersebut adalah wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat saja, sedangkan pemerintah daerah hanya melaksanakan wewenang yang diberi oleh pemerintah pusat sesuai dengan aspirasi masyarakat daerahnya, walaupun sebenarnya daerah diberikan kewenangna
untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. kewenangan daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang dikecualikan dalam Undang-Undng No. 32 Tahun 2004 ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3), yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negri, pertahana dan keamanan , yustisi, moneter, dan fiskal nasional, dan agama. tujuan utama dari desentralisasi antara lain: 1. tujuan politik, yang ditujukan untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah untuk terujudnya stabilitas politik nasional; 2. tujuan ekonomis, yang dimaksudkan untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam ranka meujudkan kesejahteraan sosial. 1.6.7 Dasar Hukum Otonomi Daerah a. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 Peraturan pemerintahan Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran , penghapusan dan penggabungan daerah
26
menjelaskan bab 1 ketententuan umum pasal 1 menjaelaskan dalam peraturan pemerintahan ini yang dimaksud dengan 1. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturanperundang undangan 2. Daerah Ototnom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah teryentu yang berwenag mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan repoblik indonsia. 3. Pembentukan Daerah adalah pemberian status pada Wilayah yang tertentu sebagai daerah Provinsi , Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. 4. Pemekaran Daerah dalah pemecahan Daerah Provinsi daerah kabupaten dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. 5. Penghapusan Daerah adalah pencabutan status sebagai Daerah Provinsi Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. 6. Penggabungan Daerah adalah penyatuan Daerah yang dihapus kepada Daerah lain. 7. Dewan petimbangan Otonomi Daerah adalah adalah forum konsultasi Otonomi Daerah ditingkat pusat yang bertangung jawab kepada Presiden.
27
Tujuan pemekaran daerah dijelaskan dalam Bab 2 tentang tujuan pasal 2 menjelaskan, pembentukan, pemekaran penghapusan dan pemkaran dan pengabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat dengan melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat , percepatan pertumbuhan kehdupan demokrasi, percepatan pelaksana pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah peningkatan keamanan dan ketertiban peningkatan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah. Pada Bab III tentang syarat – sayarat pembentukan Daerah dijelaskan dalam pasal 3 bahwa Daerah dibentuk berdasarkan syarat – syarat sebagai berikut: (a). Kemampuan Ekonomi, (b) Potensi Daerah,(c) Sosial Budaya (d),Sosial Politik (e),Jumlah Penduduk, (f) Luas Daerah dan (g) Pertimbangan lain – lain yang memungkinkan terselengaranya Otonomi Daerah. Pasal 4 kemampuan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsng disuatu Daerah Provinsi Kabupaten/Kota yang dapat diukur dari Produk Domestik Regional Bruto( PDRB) dan penerimaan. Pasal 5 potensi daerah sebgaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, merupakan cerminana berdirinya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan subangan terhdap penerimaan Daerah dan kesejahtraan rakyat yang dapat diukur dari :a) Lembanga Keuangan, b) Sarana Ekonomi, c) Sarana Pendidiakn, d) Sarana Kesehatan e) Sarana Transportassi dan Komunikasi, f) Sarana Pariwisata dan g) Ketenagakerjaan.
28
Pasal 6 Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c merupkan cerminan yang berkaitan dengan struktur Sosial dan pola Budaya Masyarakat, kondisi masyarakat Sosial Budaya yang dapat diukur dari : a) Tempat Peribadatan, b) Tempat Kegiatan Institusi Sosial Budaya, c) Sarana Olahraga. Pasal 7 Sosial Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, merupakan cerminan kondisi Sosial Politik masyarakat yang dapat diukur dari a) Partisipsi Masyarakat dalam Berpolitik, b) Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 8 tentang Jumlah Penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, merupakan jumlah tertentu pendududuk suatu Daerah. Pasal 9 tentang Luas Daerah sebagamana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, merupakan Luas teretentu suatu Daerah. Pada pasal 10 tentang pertimbangan lain sebgaiaman dimaksud dalam pasal 3 huruf g, merupakan pertimbangan untuk terselenggaranya Otonomi Daerah yang dapat diukur dari: a) Kamanan dan Ketertiban, b) Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan, c) Rentang Kendali, d) Provinsi yang akan dibentuk minimal terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten dan atau Kota, e) Kabupaten yang akan dibentuk minimal terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan , f) Kota yang akan dibetuk minimal terdiri telah dari 3 (tiga) Kecamatan (dalam www.hukumonline.com) diakses pada 3 maret 2013. Menimbang a. Bahwa untuk memacu perkembanngan dan kemajuan Provinsi Gorontalo dan umumnnya dan Kabupaten Gorontalo pada khususnya, serta adanya aspirasi
29
yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelengaraan Pemeritahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terujudnya kesejahteraan masyarakat; b. Bahwa dengan memperhatikan keampuan Ekonomi, Potensi Daerah, Luas Wilayah, Kependudukan dan Pertimbangan dari aspek Sosial Politik, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan serta meningkatnya beban tugas serta volume kerja dibidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan di Kabupaten Gorontalo, dipandang perlu membentuk Kabupaten Gorontalo Utara di wilayah Provinsi Gorontalo; c. Bahwa pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Daerah; d. Bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan huruf C, perlu membentuk undang – undang tentang pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo.\ b. Undang – Undang No 32 tahun 2004 Sesuai Undang – Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (UU No 32 thaun 2004) defenisi Otonomi Daerah sebagai berikut “Otonomi Daerah adalah hak wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
30
Undang-Undang No 32 tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: daerah otonom slanjutnya disebut daerah adalah kestuan masyarakt hukum yang mempunyai batas-batas wilaya yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan epentingan masyarakat setempat menurut prakarasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim negara kesatuan repoblik indonesia (untuk lebih jelsnya dapat dilihat pada situs http:scrib.com/doc/1947otonomi daerah Otonomi daerah berpijak pada dasar perundang-undangan yang kuat yakini: undang-undang dasar. Sebagaiman telah disebut diatas Undag-Undag dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menjalankan otonomi darah. pasal 18 uud menyebutkan adanya pembaian pengelolaan peemrntah pusat dan daerah . pemberlakuan sistim otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh undangundang dasr negara Repoblik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) amanemen ke dua tahun 2000 untuk dilaksankan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintah daerah. uud 1945 paska amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintah daerah dalam bab VI, yaitu Pasl 18, pasal 18 a, dan Pasal 18 b. Sistim Otonomi Daerah sendiri tertulis secara umm dalam pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang. 1.6.8 Teori Prestasi
Banyak orang yang mengejar prestasi di segala bidang, mereka menilai kemampuan seseorang dari piala, penghargaan atas prestasi yang telah diraihnya.. tapi apakah kita sudah mengerti apa sebenarnya hakikat dari pengertian prestasi itu
31
sendiri,, jika kita membahas tentang pengertian prestasi maka banyak orang yang mengemukakan pendapatnya tentang prengertian prestasi, baik dalam bidang belajar atau pun bidang lain, Jika berdasarkan istilah atau tata bahasa yang benar atau EYD atau Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1996:186) “ Pengertian Definisi Prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan dan sebagainya)”.( http:// Definisi dan Pengertian.prestasi Wordpress.com diakses tanggal 18/04/2013) Menurut Mas’ud Khasan Abdul Qohar prestasi adalah apa yang telah dapat diciptakan hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan cara keuletan kerja. Prestasi dapat bersifat tetap dalam sejarah kehidupan manusia karena sepasang kehidupannya selalu mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-masing. Prestasi belajar dapat memberikan kepuasan kepada orang yang bersangkutan, khususnya orang yang sedang menuntut ilmu di sekolah.Prestasi meliputi segenap ranah kejiwaan yang berubah sebagai akibat dari pengalaman dan proses belajar siswa yang bersangkutan.(http://definisi dan pengertian prestasi wordpress.com) diakses tanggal 18/04/2013 Sedangkan Menurut Sardiman A.M (2001:46) “Prestasi adalah kemampuan nyata yang merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik dari dalam maupun dari luar individu dalam belajar”.
32
Sedangkan pengertian prestasi menurut A. Tabrani (1991:22) “Prestasi adalah kemampuan nyata (actual ability) yang dicapai individu dari satu kegiatan atau usaha”.
Dari penjelasan diatas bahwa Prestasi merupakan bukti usaha yang telah dicapai oleh suatu individu, kelompok yang diciptakan melalui hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati yang diperoleh dengan cara keuletan kerja baik dibidang pembelajaran maupun pembangunan untuk kemajuan daerahnya guna menjadikan manusia (masyarakat) lebih sejahtera.
1.7 Metodologi Penulisan Sejarah
Berdasarkan pemaparan diatas, maka penyusunan ini menggunakan langkahlangkah rekronstruksi metodologis yang bedasarkan metodologi penelitian sejarah. Dengan penulisan relevansi sejarah gorontalo utara dan perkembanganya setelah dimekarkan menjadi satu kabupaten. Hal ini dianggap perlu menjaga dan melestarikan sebuah peristiwa yang terjadi di masa tersebut diantaranya peristiwa seputar kerajaan-kerajaan kecil (kerajaan Atinggola) dan masuknya kolonial serta perkembangan kabupaten Gorontalo Utara.
Penulisan sejarah yang valid maka fakta atau bukti sejarah yang sangat perlu sebagai acuan penulis dalam menuliskan setiap peristiwa yang terjadi. Karena fakta merupakan landasan dari objek terhadap suatu peristiwa sejarah dan peristiwa sejarah
33
tersebut tidak menjdi sebuah tulisan yang menjurus pada kontroversial. Untuk mencapai fktual tersebut maka fakta sejarah harus mempuyai konsep dan generalisasi yang dapat dibuktikan.
Manusia dalam dimensi waktu, selalu memberikan sisi misteriusnya yang sulit untuk dijelaskan secara ilmiah. Aspek pemikiran manusia dalam hal inovasi memang terus mengalami perkembangan yang signifikan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong lahirnya gerak sejarah. Munculnya sebuah peradaban dalam realitas historis telah membantu kehidupan masa kini bahkan di masa depan. Sejarah dijadikan sebagai sebuah alur pijakan dalam merevitalisasi setiap aspek internal dalam struktur sosial umat manusia
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian sejarah. Sebagaimana penelitian sejarah memiliki patokan, kaidah dan tahapantahapan yag harus dilalui oleh seorang peneliti sehingga dapat menghasilkan sebuah karya sejarah yang kebenaranya dapat dipertangungjawabapkan.
Kuntowijoyo (2005:95) menerangkan bahwa kesimpulan sejarah didasarkan dengan empat tahapan, heuristik atau pengumpulan data sejarah yang betul-betul valid dan otentik yang kemudia terbagi dalam bentuk data primer dan sekunder. Kemudian masu kritik atau pengujian kebenaran dari data yang disajikan tersebut. Seandainya sudah betul-betul lulus ujia alias kebenarnya tidak disangsikan maka data itu disebut fakta sejarah. Selanjutnya masuk interprestasi. Fakta-fakta sejarah tadi
34
kemudian diinterrestasikan dengan menggunkan bantuan ilmu-ilmu soail atau ilmuilm lainya sehingga dapat diketahui hakikat dibalik kejadian sejarah atau fakta sejarah apabila sudah melakukan interprestasi bau masuk tahapan menyimpulkan dengan menuliskanya. Tahap inilah yang disebut historiografi.
1.7.1 Heuristik
Tahapan heuristik ini banyak menyita waktu, biaya, pikiran dan juga perasaan. Ketika mencari dan mendapatka apa yang dicari maka dapat dirasakan seperti menemukan “tambang emas). Tetapi jika setelah bersusah payah kemana-mana (didalam negeri maupun luar negeri) ternyata tidak mendapatkan apa-apa, maka bisa frustasi. Maka sebelum mengalami yang terakhir ini, maka harus lebih dahulu menggunakan kemampuan pikiran untuk mengatur strategi dimana dan bagaimana mendapatkan bahan-bahan tersebut siapa-siapa atau instansi apa yang dapat dihubungi, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan, akomodasi, fotocopy informan dll.
Data yang didapati dalam proses pengumpulan jejak-jejak sejarah ini melalui informan yang mengetahui dengan pasti beberapa peristiwa yang terjadi di wilayah ini (Gorontalo Utara). Adapun informn yang berhasil dihimpun berasal dari kalangan yang berbeda-beda, dimulai dari kalangan budayawan, pemerhati sejarah, tokoh masyarakat, panitia pemekaran Kabupaten Gorontalo Utara, dan dari kalngan instansi pemerintah daerah.
35
Pengumpulan data dilaksanakan berdasarkan dua prosedur, yang pertama melalui wawancara dan dokumentasi.
a. Wawancara Metode
wawancara menjadi alat peneliti yang penting dalam ilmu-ilmu
sosial. Para peneliti menggunakan cara-cara pertisipn pengamat (participantobserver), melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang dikaji, berdialog dengan mereka termasuk juga mengumpulkan sejarah hidup (life-histories) anggota-anggota masyarakat. (Sjamsuddin, 2012 :83) Wawancara juga merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari sumber data, yang mengetahui lebih jelas tentang peristiwa bersejarah yang terjadi di wilayah Gorontalo Utara. Adapun responden yang akan diwawancarai terdiri atas :
1. Tokoh Mayarakat 2. Panitia Pemekaran Kabupaten 3. Instansi Pemerintah Daerah Gorontalo Utara dan 4. Unsur-unsur yang berkaitan.
2. Dokumentasi
Catatan rekaman mempunyai karakteristik utama yaitu dimaksudkan untuk memuat informasi tentang kenyataan kegiatan masa lalu (past actuality). Karena informasi merupakan tujuan utama catatan. Maka catatan itu biasanya dibagi atas
36
gambar (pictoral), lisan (oral), dan tulisan. Contoh-ontoh catatan adalah peta, gambar, lukisan, sejarah, lukisan dinding (moral), mata uang yang bercap, patung, relief foto-foto dan gambar yang lain, film. Bentuk-bentuk gambar ini dibuat atau digunakan untuk mengingat peristiwa-peritiwa sejarah tertentu. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data dari lokasi penelitian melalui berbagai dokumen yang ada guna mendukung penulisan.
1.7.2 Kritik Sumber
Verifikasi, dimana seorang peneliti berusaha menilai sumber-sumber yang telah ada. Pada proses ini terdiri dari dua aspek yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal berusaha mempersoalkan apakah suatu sumber yang dapat dipercaya dalam memberikan informasi yang diperlukan. Sartono Kartodirjo (1984:16) mengemukakan bahwa: kritik eksternal meniliti apakah dokumen tersebut autentik , yaitu kenyataan identitasnya jadi bukan tiruan atau palsu. Kesemuanya dilakukan dengan melalui bahan yang dipakai, jenis, tulisan, gaya bahasa dan lain sebagainya.
Sementara itu, kritik internal berusaha mempersoalkan apakah isi dari sebuah informasi dapat di pertanggungjawabkan sebagai sebuah informasi terkait dengan persoalan yang akan di teliti dalam masalah kritik internal atau mencari kredibilitas, Kuntowijoyo (2005:101).
37
Para informan yang diselidiki mempunyai pengetahuan yang bisa dikatakan relatif baik dalam menyajikan peristiwa-peristiwa bersejarah yang benar-benar terjadi di wilayah Gorontalo Utara khusunya sebelum dan sesudah pemekaran.selebihnya peneliti dapati dari bebrapa dokumen yang membahas tentang peristiwa di atas. Namun adapula referensi yang ditemukan tidak berupa dokumen buku tapi makalah yang belum sempat diterbitkan.
1.7.3 Interprestasi
Kuntowijoyo (2005:101) berargumen bahwa, interprestasi sering disebut sebagai bidang subjektifitas. Sebagian itu benar tetapi sebagian itu salah. Benar karena tanpa penapsiran sejarawan maka data tidak bisa bicara. Sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan darimana data itu diperoleh sehingga orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang. Itulah sebabnya, subjektifitas penulis sejarah itu diakui,tetapi untuk dihindari.
Interprestasi, menapsirkan sumber-sumber yang telah terkumpul, kemudian membanding-bandingkan antara satu dengan yang lainya sehingga menjadi satu kesatuan kebenaran informasi yang dapat ditulis dan dipublikasikan. Tahapan ini membutuhkan kehati-hatian dan integritas serang penulis untuk menghindaari interprestasi yang subjektif terhadap fakta.
38
Peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi sebelum dan sesudah pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan suatu rentetan perjalan yang sangat panjang. Beberapa sumber penulis dapati dari sumber sekunder, yaitu sumber yang ditemukan melalui wawancara maupun cerita rakyat yang turun temurun mengenai peristiwa bersejarah yang berada di wilayah Utara Gorontalo. Sehingga dalam menafsirkan data tersebut dilakukan klasifikasi sumber mana yang dibutuhkan yang akan mendukung dalam penulisan penelitian ini.
1.7.4 Historiografi
Historiografi merupakan penulisan sejarah dengan merangkaikan fakta-fakta sebagai sumber, kemahiran menulis dalam menstruktur fakta-fakta dalam bentuk tulisan sejarah menjadi kisah sejarah berdasrkan data-data yang suda dianalisa.
Penulisan sejarah merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian dari metode penulisan sejarah. Tahap heuristik, kritik, serrta interpretasi kemudian di elaborasikan sehingga menghasilkan sebuah historiografi. Dimana seorang peneliti mulai menulis sejarah dari data-data yang ada dan melalui tahapan-tahapn sebelumnya. Dalam penulisan sejarah umumnya sangat memperhatikan aspek kronologis agar hasilnya dapat menarikdan sistimatik. Yang sehingganya bahwa dalam penulisan sejarah, digunakan secara bersamaan tiga bentuk dasar teknik tulis menulis yaitu deskripsi, narasi dan analisis. (Helius Sjamsudin 2007 Hlm:121)
39
Adapun yang disajikan disini adalah hal-hal yang terkait dengan sumber yang dimiliki oleh peneliti dalam penyusunan tulisan ini, terkait atau masuk dalam ruang lingkup kajian sejarah Gorontalo Utara khsunya setelah pemekaran. Dilakukan dengan memberi makna ats simbol-simbol sejarah melalui metode atau cara penghayatan maupun dengan dengan mencari hubungan sebab akibat. Penjelasan dilakukan baik secara naratif maupun analisis sintesis (menguraikan dan menyatukan) dengan menggunakan bahasa ppuler atau bahasa yang digunakan sehari-hari. Selanjutnya penjelasan hasil penelitian disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian.
1.8 Sistimatika Penulisan
Adapun sistimatika penulisan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut: (1) Judul Skripsi Gorontalo Utara Sejarah Dan Prestasi (2) Lembar Persetujuan Pembimbing (3) Lembar Pengesahan (4) Moto dan Persembahan (5) Abstrak (6) Kata Pengantar (7) Daftar Isi (8) Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Sumber dan Pustaka, Meodologi Penelitian, serta Sistimatika penulisan (9) Bab II Deskripsi lokasi penelitian (10) Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan (11) Bab IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dalam peneltian ini.
