BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Pembangunan merupakan serangkaian upaya yang terencana untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah direncanakan. Tujuan pokok ini adalah berupa terwujudnya kesejahteraan pada masyarakat. Menurut Siagian (1997) dalam Safi’i (2009), pembangunan adalah suatu usaha atau suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara yang d iselenggarakan secara sadar oleh pemerintah bersama dengan masyarakatnya, menuju suatu pembinaan bangsa (nation building). Sasaran utama yang ingin dicapai dari suatu pembangunan adalah meningkatnya pendapatan yang selanjutnya didukung oleh pemerataan pendapatan.
Adanya pemerataan
ini
diharapkan bahwa
hasil
dari
pembangunan tidak hanya terkonsentrasi pada satu wilayah saja, melainkan tersebar secara merata ke wilayah-wilayah yang lainnya, sehingga kesenjangan antar wilayah pun dapat diminimalkan. Berdasarkan pada tinjauan ilmu geografi, wilayah yang satu dengan wilayah yang lain memiliki perbedaan yang unik. Keunikan antarwilayah inilah yang kemudian menjadi potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka mendorong kemajuan wilayah. Keunikan inilah yang menjadikan masing- masing wilayah memiliki orientasi pembangunan yang berbeda-beda. Seperti misalnya pada wilayah pesisir, maka orientasi pengembangan wilayahnya adalah pada sektor kelautan. Trenggalek merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Trenggalek juga memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang kelautan. Hal ini dikarenakan posisi Kabupaten Trenggalek yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, sehingga menjadikannya kaya akan potensi perikanan. Keseriusan pemerintah dalam mengelola 1
sumberdaya kelautan ini terlihat dengan dilaksanakannya pembangunan Pelabuhan Perikanan Nasional di Kabupaten Trenggalek yang terletak di Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo pada tahun 2003. Semakin lama, kegiatan perikanan di Kabupaten Trenggalek semakin optimal, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah produksi perikanan selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Pembangunan di bidang kelautan dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu fokus kajian bagi pemerintah Kabupaten Trenggalek. Sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Trenggalek tahun 2010-2015, yang menjadikan perubahan status dan fungsi pelabuhan perikanan Prigi dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) menjadi Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) sebagai salah satu isu strategis pembangunan yang bekaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pada dokumen RTRW kabupaten Trenggalek tahun 2011-2031 direncanakan bahwasannya peningkatan status pelabuhan perikanan tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2016-2018. Pelaksanaan pembangunan pelabuhan tak hanya membutuhkan dukungan dari aspek ekonomi, infrastruktur, tetapi juga dukungan dari aspek masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya, masyarakat bukan hanya menjadi objek atau sasaran yang dikenai pembangunan, tetapi juga sekaligus berperan sebagai subjek yang melaksanakan pembangunan. Di samping itu, pendapat atau aspirasi masyarakat menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan, karena ketidaksinkronan antara pembuat kebijakan dengan masyarakat hanya akan menghambat berjalannya proses pembangunan. Daerah yang dijadikan sebagai lokasi pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Kecamatan Watulimo. Alasan pemilihan lokasi ini diantaranya adalah letak dari Pelabuhan Perikanan yang berada di Kecamatan Watulimo, khususnya di Desa Tasikmadu.
2
Penelitian “Persepsi Masyarakat untuk Arahan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi di Kabupaten Trenggalek” ini penting untuk dilakukan dalam rangka mengetahui persepsi masyarakat di Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek terhadap pengembangan pelabuhan perikanan yang direncanakan pelaksanaannya tahun 2016-2018. Analisis dalam penelitian ini meliputi analisis persepsi masyarakat yang dijadikan sebagai tolok ukur kesiapan masyarakat dalam menghadapi pembangunan, yang selanjutnya dari persepsi tersebut dapat disusun suatu arahan pengembangan yang sesuai aspirasi masyarakat.
1.2. Perumusan masalah Pelaksanaan pembangunan pelabuhan tentu saja akan memberikan pengaruh terhadap kondisi wilayah di sekitarnya. Seperti misalnya adalah perubahan dalam pemanfaatan lahan, menimbulkan dampak lingkungan, dan juga memberikan pengaruh terhadap perubahan aktivitas masyarakat di sekitar pelabuhan. Oleh karena itulah, penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudra di Kabupaten Trenggalek ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna melihat kesiapan dari masyarakat dalam menghadapi perubahan pemanfaatan lahan, perubahan lingkungan, dan perubahan aktivitas masyarakat akibat adanya pengembangan pelabuhan. Perumusan masalah pada penelitian ini dapat dijabarkan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut : 1. bagaimanakah kebijakan pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka mendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudra di tahun 2016 - 2018 ? 2. bagaimanakah persepsi masyarakat terhadap pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudra di Kabupaten Trenggalek ? Faktor- faktor apa sajakah yang menentukannya ?
3
3. bagaimanakah arahan pengembangan pelabuhan Perikanan Samudra di Kabupaten Trenggalek yang sesuai dengan kebijakan dari pemerintah dan aspirasi dari masyarakat ?
1.3. Tujuan Penelitian Persiapan wilayah untuk pengembangan pelabuhan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Meskipun pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudra di Pantai Prigi direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2016-2018, namun persiapannya harus disusun secara matang mulai saat ini agar dukungan dari berbagai aspek yang terkait dengan pelabuhan dapat berjalan sesuai dengan kapasitasnya, termasuk di antaranya adalah kesiapan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian terkait analisis persepsi masyarakat terhadap pengembangan pelabuhan ini memiliki tujuan untuk : 1. mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka mendukung pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudra di tahun 2016 – 2018. 2. mengetahui persepsi masyarakat terhadap pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudra di Kabupaten Trenggalek dan faktor-faktor yang menentukan persepsi tersebut. 3. mengetahui arahan pengembangan pelabuhan Perikanan Samudra di Kabupaten Trenggalek yang sesuai dengan kebijakan dari pemerintah dan aspirasi dari masyarakat.
1.4. Kegunaan Penelitian Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Kegunaan Praktis Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk pengembangan Pelabuhan Perikanan Samudra.
4
Bagi penulis, seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengenyam bangku kuliah. 2. Kegunaan Akademis Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan sebagai acuan bagi civitas akademika.
1.5. Tinjauan Pustaka 1.5.1. Pendekatan dalam Ilmu Geografi Menurut Yunus (2008), dalam ilmu Geografi, terdapat 3 pendekatan utama yang digunakan, yaitu pendekatan keruangan (spatial approach), pendekatan ekologis (ecological approach), dan pendekatan kompleks wilayah (region complex approach). a. Pendekatan Keruangan (Spatial Approach) Pendekatan keruangan merupakan suatu metoda analisis yang menekankan analisisnya pada eksistensi ruang (space) sebagai wadah untuk
mengakomodasikan
kegiatan
manusia
dalam
menjelaskan
fenomena geosfer. Oleh karena objek studi geografi adalah geospheric phenomena, maka segala sesuatu yang terkait dengan objek dalam ruang dapat disoroti dapat disoroti dari berbagai matra antara lain (1) pola (pattern); (2) struktur (structure); (3) proses (proccess); (4) interaksi (interaction); (5) organisasi dalam sistem keruangan (organisation within the spatial system); (6) asosiasi (association); (7) tendensi atau kecenderungan (tendency or trends); (8) pembandingan (comparison); dan (9) sinergisme keruangan (spatial synergism). b. Pendekatan Ekologis (Ecological Approach) Geografi adalah ilmu yang bersifat “human oriented” sehingga manusia dan kegiatan manusia selalu menjadi fokus analisis dalam 5
keterkaitannya dengan lingkungan biotik, abiotik maupun lingkungan sosial, ekonomi, dan kulturalnya (Dangana and Tropp, 1995, dalam Yunus, 2008). Menurut Yunus (2008), manusia dalam hal ini tidak boleh diartikan sebagai makhluk biologis semata yang setaraf dengan makhluk hidup lainnya. Akan tetapi, manusia adalah sosok yang dikaruniai daya cipta, rasa, karsa, dan karya atau makhluk yang berbudi daya. Oleh karena itu interrelasi antara manusia dan atau kegiatannya dengan lingkungannya akan menjadi tekanan analisis dalam pendekatan ekologi yang dikembangkan dalam disiplin Geografi. Berdasarkan inventarisasi penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa pendekatan ekologi dalam Geografi mempunyai 4 tema analisis utama, yaitu : 1. human behaviour – environment theme of analysis; 2. human activity (performance) – environment theme of analysis; 3. physiconatural features (performance) – environment theme of analysis; 4. physicoartificial features (performance) – environment theme of analysis; c. Pendekatan Kompleks Kewilayahan (Regional Complex Approach) Pendekatan kompleks kewilayahan merupakan integrasi dari pendekatan keruangan dan pendekatan ekologis. Istilah regional complex mengisyaratkan adanya pemahaman yang mendalam tentang property yang ada dalam wilayah yang bersangkutan dan merupakan regional entity. Kompleksitas gejala menjadi dasar pemahaman utama dari eksistensi wilayah di samping efek internalitas dan eksternalitas (Yunus, 2008).
1.5.2. Geografi dan Pembangunan Geografi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kaitan sesama antara manusia, ruang, ekologi, kawasan, dan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kaitan sesama tersebut (Bintarto, 1975).
6
Pembangunan merupakan realisasi dari suatu perencanaan, baik pada daerahdaerah kosong maupun pada daerah yang sudah didiami. Sifat pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha dengan melakukan perombakan yang bertahap, dengan cara tambal sulam. Pembangunan bisa juga dilakukan dengan cara menciptakan sesuatu yang benar-benar baru yang belum pernah ada sebelumnya. Menurut Bintarto (1975), manusia selalu beradaptasi terhadap lingkungannya dan bereaksi aktif terhadap lingkungannya. Kegiatan manusia inilah yang kemudian mencerminkan dan mengakibatkan terjadinya perubahan, baik itu perubahan sosial, ekonomi, budaya, politis, dan lain- lain.
Perubahan
Perubahan perkembangan
Perubahan lokasi
Perubahan sikap
Perubahan secara fisik, ada gerakan perluasan daerah
Terjadi perpindahan karena tempat semula sudah jenuh
Pengaturan atau penyesuaian sikap terhadap tempat yang didiami
Gambar. 1.1. Perubahan Akibat Aktivitas Manusia, menurut Bintarto (1975)
1.5.3. Persepsi Masyarakat terhadap Pembangunan Persepsi merupakan proses pemberian makna oleh individu terhadap stimulus atau rangsangan yang diberikan. Stimulus atau rangsangan ini dapat berupa informasi, objek, dan lain- lain yang berasal dari lingkungan sekitar. Bahkan dapat juga stimulus ini berupa kebijakan dari pemerintah, yang kemudian memunculkan persepsi dari masyarakat.
7
Ditinjau secara etimologis, persepsi berasal dari bahasa latin perceptio yang memiliki arti menerima atau mengambil. Menurut Irwanto (1989), persepsi adalah proses diterimanya rangsang (objek, kualitas, hubungan antargejala, maupun peristiwa) sampai rangsang itu disadari dan dimengerti. Lebih lanjut lagi, Walgito (2000) menjelaskan bahwasannya persepsi merupakan proses yang integrated, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam persepsi tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa persepsi yang diberikan oleh individu sangat terkait erat dengan pengalamannya, cara berpikirnya, serta aspek-aspek lain yang mempengaruhi. Meskipun stimulus yang diberikan pada beberapa individu tersebut sama, tetapi belum tentu persepsi yang muncul dari tiap-tiap individu akan sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi individu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan perasaan, pengalaman, pemikiran, motivasi, serta kerangka acuan. Faktor eksternal berupa stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan sekitar. Masyarakat atau dalam bahasa inggris disebut society yang memiliki arti kawan, secara lebih luas dapat didefinisikan sebagai kesatuan sosial yang terdiri atas kumpulan individu- individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai- nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama. Pembangunan merupakan
suatu
kegiatan
yang
melibatkan
banyak
stakeholders.
Keberhasilan pembangunan akan dapat dicapai dengan adanya dukungan dari masing- masing stakeholders. Di samping itu, dalam pembangunan sebuah wilayah, peran serta masyarakat dalam bentuk aspirasi juga sangat dibutuhkan.
8
1.5.4. Pembangunan Sektor Kelautan di Indonesia Indonesia adalah negara maritim yang memiliki garis pantai terpanjang nomor dua di dunia setelah Kanada. Luasnya wilayah perairan yang hampir mencapai 70% dari luas keseluruhan Negara Indonesia, menjadikan negara ini memiliki kekayaan yang luar biasa dalam hal kelautan. 14 persen dari terumbu karang di dunia terdapat di wilayah perairan Indonesia. Ribuan jenis ikan juga dapat ditemui di negara ini. Kegiatan di bidang perikanan memberikan sumbangan yang begitu menjanjikan bagi pemerintah Indonesia. Potensi kelautan yang tinggi di Indonesia ini tentu harus dikelola dan dijaga dengan sebaik mungkin. Ditinjau dari aspek geografis, wilayah perairan Indonesia berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, Papua Nugini, Vietnam, India, Thailand, Republik Palau, dan Timor Leste. Hal ini dapat menjadi sebuah potensi tersendiri, namun juga dapat menjadi suatu kelemahan. Jika antarnegara yang berbatasan tersebut dapat menjalin suatu kerjasama yang tersinergi melalui agenda bersama sehingga menguatkan hubungan luar negeri, maka hal itu me rupakan sebuah potensi. Akan tetapi, jika di daerah perbatasan justru terjadi perebutan wilayah, maka hal tersebut akan memicu konflik yang dapat menimbulkan ketegangan antarnegara yang berbatasan, sehingga kerjasama untuk penjagaan terhadap wilayah perairan pun tidak dapat dilakukan secara bersama-sama.
Oleh
karena
itu,
untuk
menjaga
keamanan
serta
meminimalisir perebutan wilayah perbatasan, perlu untuk melakukan penjagaan oleh tenaga militer di wilayah perbatasan perairan Indonesia. Di samping dari penjagaan yang kuat di wilayah perairan, banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan potensi kelautan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan adanya pelabuhan yang dibangun untuk membantu proses pengelolaan dan manajemen sumberdaya kelautan.
9
1.5.5. Pelabuhan dan Jenis-Jenisnya Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung dari gelombang yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut yang meliputi dermaga tempat kapal dapat tertambat untuk melakukan bongkar muat barang dan sebagai tempat
penyimpanan
untuk
menunggu
keberangkatan
berikutnya
(Triatmodjo, 2002). Pengertian pelabuhan menurut Pasal 1 UU No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu, yang di dalamnya berlangsung kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Kegiatan-kegiatan menyangkut kapalkapal yang bersandar, berlabuh, naik turun penumpang, bongkar muat barang, fasilitas keselamatan pelayaran, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. Menurut Triatmodjo (2002), ditinjau dari segi penggunaannya, pelabuhan dapat dibedakan menjadi : 1. pelabuhan ikan Pada umumnya pelabuhan ikan tidak memerlukan kedalaman air yang besar, karena kapal untuk menangkap ikan umumnya berukuran tidak terlalu besar. 2. pelabuhan minyak Pelabuhan ini harus diletakkan agak jauh dari keperluan umum dan tidak memerlukan dermaga atau pangkalan, melainkan cukup membuat jembatan perancah. 3. pelabuhan barang Pelabuhan ini mempunyai dermaga yang dilengkapi dengan fasilitas untuk bongkar muat barang. 4. pelabuhan penumpang Pelabuhan ini memiliki stasiun penumpang yang melayani segala kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang yang bepergian, seperti kantor imigrasi, duane, keamanan, direksi pelabuhan, maskapai pelayaran, dan sebagainya.
10
5. pelabuhan campuran Pelabuhan ini biasanya merupakan pencampuran yang terbatas untuk penumpang dan barang. 6. pelabuhan militer Pelabuhan ini memiliki daerah perairan yang cukup luas untuk memungkinkan gerakan cepat kapal-kapal perang dan agar letak bangunan cukup terpisah.
1.5.6. Pelabuhan Perikanan Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 tahun 2012, pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2005), pelabuhan perikanan adalah suatu kawasan perikanan yang berfungsi sebagai tempat labuh kapal perikanan, tempat pendaratan ikan, tempat pemasaran, tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan, tempat mengumpulkan data tangkapan, tempat pelaksanaan penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan dan tempat untuk memperlancar operasional kapal perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 tahun 2012, di dalamnya
juga terdapat pengaturan klasifikasi jenis-jenis pelabuhan
perikanan yang dikelompokkan ke dalam empat kelas, dan masing- masing mempunyai kriteria yang berbeda-beda. a. Pelabuhan Perikanan kelas A atau Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Kriteria teknis terdiri atas :
11
1. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas, 2. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangkurangnya 60 GT, 3. panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m, 4. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 100 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT, dan 5. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 ha. Kriteria operasional terdiri atas : 1. ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor, 2. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 ton per hari, dan 3. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya. b. Pelabuhan Pe rikanan kelas B atau Pelabuhan Pe rikanan Nusantara (PPN) Kriteria teknis terdiri atas : 1. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI, 2. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT, 3. panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m, 4. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT, dan 5. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 ha. Kriteria operasional terdiri atas :
12
1. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton per hari, dan 2. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya. c. Pelabuhan Perikanan kelas C atau Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kriteria teknis terdiri atas : 1. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, 2. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangkurangnya 10 GT, 3. panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m, 4. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT, dan 5. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 ha. Kriteria operasional terdiri atas : 1. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 5 ton per hari, dan 2. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya. d. Pelabuhan Perikanan kelas D atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kriteria teknis terdiri atas : 1. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, 2. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangkurangnya 5 GT, 3. panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 1 m,
13
4. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 75 GT, dan 5. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 1 ha. Kriteria operasional terdiri atas : 1. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 2 ton per hari. Pelabuhan perikanan sebagai prasarana penangkapan ikan menjadi faktor yang cukup penting dalam pengembangan kegiatan perikanan. Pelabuhan perikanan sebagai tempat berlabuh dan tertambat kapal untuk membongkar hasil tangkapannya menjadi penunjang dalam kelancaran kegiatan produksi di sektor perikanan karena menjadi penghubung antara daerah foreland dengan hinterlandnya. Pelabuhan perikanan dengan berbagai kelengkapan fasilitas yang dimilikinya berfungsi sebagai pusat kegiatan di bidang produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.
1.5.7. Komparasi Permasalahan Pelabuhan di Indonesia dengan Negara-Negara Lainnya Permasalahan yang terjadi seputar pembangunan pelabuhan ternyata tidak hanya ada di Indonesia saja. Bahkan di negara-negara lain yang sudah maju sekalipun, permasalahan itu tetap muncul. Salah satu contohnya adalah di beberapa bagian wilayah negara Spanyol. Banyaknya megaproyek yang dilaksanakan di lokasi pelabuhan di negara Spanyol, pada akhirnya membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Lebih parah lagi, jika dilakukan penilaian secara ekonomis, diketahui bahwasannya kerusakan lingkungan yang terjadi juga memberikan ancaman yang cukup besar terhadap keberlanjutan sektor perikanan. Pemerintah pun mulai turun tangan dengan melakukan perencanaan tata ruang kawasan pesisir, karena melihat dari contoh kasus di Amerika dan Korea, sedimentasi di laut yang disebabkan oleh aktivitas pelabuhan akan berdampak pada kegiatan perikanan yang
14
berujung pada menurunnya habitat ikan sehingga berimbas juga terhadap kerugian ekonomi secara lebih luas. Berbeda dengan kondisi di Spanyol, di Northern Ireland permasalahan pada lingkungan pelabuhan justru terletak di aspek sosialnya, yakni pada kehidupan nelayan. Keterkaitan antara masyarakat dengan aktivitas perikanan sangatlah erat. Kegiatan perikanan oleh masyarakat tidak hanya dianggap sebagai pekerjaan, atau pun sumber penghasilan, tetapi dianggap sebagai aktivitas sosial kebudayaan yang tentu saja akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.
1.5.8. Penelitian Sebelumnya M. Yuditrinurcahyo dalam tesisnya menjelaskan bahwa tujuan penelitiannya adalah untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap Rencana Umum Tata Ruang di Kota Kendal dengan sasaran penelitiannya adalah mengidentifikasi tata guna lahan, perkembangan kota, struktur tata ruang kota serta mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap RUTRK Kendal. Analisis data yang digunakan antara lain perkembangan fisik kota yang meliputi penggunaan lahan, perkembangan penggunaan lahan, perbandingan penggunaan lahan. Faktor - faktor yang mempengaruhi perkembangan penggunaan lahan meliputi faktor penduduk, ekonomi, transpotasi, fasilitas pelayanan kota dan kebijakan. Analisis persepsi masyarakat terhadap RUTRK meliputi Kebijakan pengembangan kota, Rencana pemanfaatan ruang kota, Rencana terhadap RUTRK meliputi struktur tingkat pelayanan, Rencana sistem transportasi, dan Rencana sistem jaringan utilitas kota. Alat analisis yang digunakan meliputi statistik dan tabulasi. Roni Oktora dalam tesisnya menjelaskan bahwa tujuan penelitiannya adalah untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap status kepemilikan dan rencana perubahan tata guna lahan di sekitar kawasan pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok, pengaruh pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok terhadap perkembangan kawasan, manfaat jalan lingkar utara Kota
15
Solok terhadap kelancaran transportasi, dan dampak lingkungan akibat pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok. Penelitian yang digunakan termasuk tipe penelitian deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan persepsi pemilik lahan dan masyarakat Kota Solok terhadap pembangunan jalan lingkar utara Kota Solok dengan menggunakan teknik pe ngumpulan data berupa kuesioner kepada 100 orang responden. Hadi Supraktika dalam disertasinya mengungkapkan bahwasannya salah satu problematika empirik perencanaan Pelabuhan Perikanan Prigi adalah belum jelasnya pembagian pengelolaan setiap fasilitas pelabuhan yang ada. Pengumpulan data dilakukan dari kalangan pengambil kebijakan dan masyarakat pesisir Trenggalek. Perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan Prigi dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem pembangunan terpadu dengan prioritas pengembangan kawasan strategis. Peneliti berpendapat bahwa untuk mempercepat pengembangan PPN Prigi menuju PPS, dalam implementasi perencanaan pembangunan meliputi pengembangan luas lahan, peningkatan ikan tangkapan, peningkatan jumlah kapal, peningkatan ukuran kapal, peningkatan pengeloaan arus dan gelombang, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan industri, serta harus melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholders, dan pihak asing.
1.5.9. Kerangka Pe mikiran Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2005-2025 adalah untuk mewujudkan Kabupaten Trenggalek yang sejahtera dan berakhlak, melalui penerapan kebijakan dan pelaksanaan program secara terfokus dan bertahap, dengan memberikan prioritas utama pada kebijakan dan program yang bernilai strategis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta serangkaian aturan perundangan terkait lainnya. Visi Kabupaten Trenggalek itu dituangkan ke dalam tujuh Misi guna mencapai tujuan pembangunan jangka
16
panjang daerah periode 20 tahun mendatang. Misi tersebut di antaranya adalah arah kebijakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam yang salah satunya
berupa
pengembangan
potensi
sumberdaya
kelautan.
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Trenggalek tahun 2005-2025 ini kemudian dijadikan sebagai payung untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Trenggalek periode 5 tahunan, yakni tahun 2010-2015. RPJP-D dan RPJM-D dalam penyusunannya harus selaras dengan Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW) Kabupaten Trenggalek yang ada. Pada Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Trenggalek, terdapat beberapa rincian program utama pembangunan yang salah satunya adalah perikanan tangkap. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1.1. Tabel 1.1. Indikasi Program Pembangunan Kabupaten Trenggalek No
Program Utama
Lokasi
2.4.1. Perikanan Tangkap 1
2 3 4
5 6
7 8 9
Peningkatan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) menjadi Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pembangunan cold storage dan pabrik es Pembangunan pasar ikan Peningkatan kapasitas peralatan tangkap, terutama perahu nelayan Pembinaan nelayan tangkap Pengembangan perikanan budidaya (jaring apung) Pembinaan petani ikan budidaya laut
RPJM -1 RPJM – 2 (2011-2015) (2016-2020) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Kecamatan Watulimo
Kecamatan Munjungan dan Panggul Kecamatan Munjungan dan Panggul Kecamatan Watulimo, Munjungan, dan Panggul Kecamatan Kampak Kecamatan Watulimo, Munjungan Kecamatan Watulimo, Munjungan Kecamatan Watulimo, Munjungan Kecamatan Watulimo, Munjungan
Sumber : Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Trenggalek
Perencanaan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah tentu dalam perumusan maupun pelaksanaannya membutuhkan aspirasi dari masyarakat.
17
Posisi masyarakat saat ini dalam pembangunan tidak hanya sebagai objek yang dikenai dampak pembangunan tetapi juga sekaligus sebagai subjek yang turut serta dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat mempunyai peran yang besar dalam menentukan sukses atau tidaknya program pembangunan yang dilaksanakan. Begitu pula dalam rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara menjadi Pelabuhan Perikanan Samudra di Kabupaten Trenggalek. Dalam hal ini, persepsi (penilaian) masyarakat terhadap pengembangan pelabuhan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pengembangan pelabuhan ini akan membawa dampak atau pengaruh yang cukup luas terhadap kondisi fisik lingkungan maupun sosial kemasyarakatan. Persepsi (penilaian) masyarakat, yang dalam hal ini menyangkut persepsi terhadap a) informasi dan transparansi peningkatan status pelabuhan, b) perubahan status pelabuhan, c) perubahan pemanfaatan lahan, d) dampak lingkungan, dan e) perubahan aktivitas / mata pencaharian, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka menyusun arahan pengembangan pelabuhan yang sesuai dengan orientasi kebijakan pemerintah dan juga aspirasi dari masyarakat. Kerangka pemikiran dari penelitian ini secara lebih ringka s dapat dilihat pada Gambar 1.2. di halaman berikutnya.
18
Perda RTRW No. 15 Tahun 2012
RPJP-D Kab. Trenggalek Tahun 2005-2025
Renstra-SKPD Kab. Trenggalek Tahun 2012
RPJM-D Kab. Trenggalek Tahun 2010-2015
Pengembangan PPN menjadi PPS Kepentingan dan Kebutuhan Masyarakat
Demand / permintaan
Persepsi Masyarakat
Informasi dan transparansi peningkatan status pelabuhan
Perubahan status pelabuhan
Perubahan pemanfaatan lahan
Dampak lingkungan
Arahan pengembangan
Gambar 1.2. Diagram Alir Kerangka Pemikiran
19
Perubahan aktivitas atau mata pencaharian
1.6. Batasan Istilah
1. Persepsi adalah proses diterimanya rangsang (objek, kualitas, hubungan antargejala, maupun peristiwa) sampai rangsang itu disadari dan dimengerti. Persepsi merupakan proses yang integrated, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu akan ikut berperan dalam persepsi tersebut.
2. Masyarakat atau dalam bahasa Inggris disebut society yang memiliki arti kawan, secara lebih luas dapat didefinisikan sebagai kesatuan sosial yang terdiri dari kumpulan individu- individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai- nilai, norma- norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama.
3. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. (UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan)
4. Pelabuhan Perikanan kelas B atau Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) adalah pelabuhan yang memiliki kriteria teknis terdiri atas : a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan ZEEI, b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT,
20
c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 150 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m, d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 75 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 2.250 GT, dan e. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 10 ha. Kriteria operasional terdiri atas : a. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 30 ton per hari, dan b. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya. (Peraturan Menteri Kelautan dan Pe rikanan Nomor 08 tahun 2012)
5. Pelabuhan Pe rikanan kelas A atau Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) adalah pelabuhan yang memiliki kriteria teknis terdiri atas : a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas, b. memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurangkurangnya 60 GT, c. panjang dermaga sekurang-kurangnya 300 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 3 m, d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 100 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 6.000 GT, dan e. memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 20 ha. Kriteria operasional terdiri atas : a. ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor, b. terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 50 ton per hari, dan c. terdapat industri pengolahan ikan dan industri penunjang lainnya. (Peraturan Menteri Kelautan dan Pe rikanan Nomor 08 tahun 2012)
21
