BAB 1 PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG MASALAH

1 digilib.uns.ac.id

perpustakaan.uns.ac.id

BAB 1 PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH Negara Indonesia adalah negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang dan tentunya tidak terlepas dari permasalahan kejahatan. Tindak kejahatan yang terjadi di negara-negara yang berkembang masih relatif tinggi. Kenaikannya dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang terjadi di negaranegara maju masih tampak wajar. Sebab tingkat kehidupan ekonomi dan sosial negara-negara maju sudah lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila masalah kejahatan atau kriminalitas

di

Indonesia

merupakan

akibat

dari

kehidupan

masyarakatnya(Indriawan, 2008 : 2) . Kehidupan di negara berkembang masih banyak terjadinya kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin, untuk memicu suatu tindak kejahatan dan pelanggaran dalam memperoleh kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu setiap negara memiliki suatu peraturan yang memuat semua tindak kejahatan dan pelanggaran agar terciptanya kehidupan yang taat terhadap hukum. Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu fenomena yang kompleks pemahaman dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga komentar atau pendapat tentang suatu kejahatan dan pelanggaran seringkali berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pembentuk aturan di negeri ini menitik beratkan pembuatan dan penerapan peraturan yang berlaku kepada tindakan kejahatankejahatan serta pelanggaran yang timbul terhadap ketertiban umum, tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana yang mengancam keamanan negara. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang karena perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang commitatau to user melanggarnya atau bertindak melawan hukum, berarti undang-undang telah

2 digilib.uns.ac.id


memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut (Muhammad Zein, 2013 : 1). Kepentingan-kepentingan hukum yang dimaksudkan diatas adalah suatu kepentingan yang menyangkut tentang hal yang penting bagi setiap individu sehingga perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan hukum ini harus tegas dan jelas. Contoh kepentingan hukum adalah dalam kasus pembunuhan, suatu peraturan harus melindungi kepentingan hukum dalam tindak pidana pembunuhan tersebut adalah atas nyawa seseorang. Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan yang satu dengan kebutuhan yang lain tidak saling berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya ini, manusia bersikan dan berbuat.Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum,termasuk dalamnya hukum pidana.Oleh karena itu,fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana ( Muhammad Zein Nur , 2013 : 2 ). Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. “bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi “ ( Soerjono Soekanto , 1986 : 2 ). Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya, hal ini menunjukan bahwa kejahatan tidak hanya berkembang di negara miskin atau berkembang saja melainkan di negara yang sudah maju. Tindak pidana penggelapan telah di atur di dalam Pasal 372-377 KUHP. Tindak pidana

penggelapan merupakan

tindak

pidana

yang

dalam

pengaturannya bisa dikatakan masih abu-abu, karena tindak pidana commit to user penggelapan ini apakah dapat dikatakan sebagai kasus perdata atau kasus

3 digilib.uns.ac.id


pidana. Penggelapan dapat dikatan kasus perdata , hal ini dikarenakan karena tindak pidana penggelapan erat hubungannya dengan bisnis dan ekonomi dengan tujuan memperbanyak harta kekayaan . Dalam kasus apoteker Yuli Setyarini, ia adalah pekerja di sebuah apotik di semarang sebagai apoteker. Yuli diberi kepercayaan oleh pemilik apotik untuk memegang kunci almari obat obatan yang tidak bisa di jual bebas, yaitu obat narkotika dan psikotropika. Tetapi dia mengambil obat-obatan narkotika dan psikotropika di lemari apotik tempat dia berkerja selama ini tanpa seizin pemilik dan juga bukan terjualnya barang tersebut. Saudara wiwik yang menjadi pemilik apotik itu melaporkan kehilangan obatan-obatan ini ke pihak yang berwajib untuk dilakukannya suatu penegakan hukum bagi apoteker Yuli. Setelah dilakukan penyelidikan dan berjalannya persidangan hakim memutuskan apoteker Yuli bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan bukan merupakan tindak pidana pencurian. Berdasarkan perkara tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul PENERAPAN PASAL 374 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PIDANA ( KUHP ) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PADA PERKARA NOMOR : 223 / PID.B / 2012 / PN.SMG

2. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis mengemukakakan berbagai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu : a. Apakah yang menjadi unsur-unsur tindak pidana penggelapan pada perkara nomor 223 / PID.B / 2012 / PN.SMG ? b. Apakah pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menangani penggelapan dalam perkara Nomor : 223 / PID.B / 2012 / PN.SMG ?

commit to user

4 digilib.uns.ac.id


3. TUJUAN PENELITIAN Suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Tujuan Obyektif 1) Untuk mengetahui pengaturan terhadap tindak pidana penggelapan di Indonesia. 2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menangani perkara penggelapan. b. Tujuan Subyektif 1) Untuk menambah pemahaman penulis tentang pengaturan dalam tindak pidana penggelapan di Indonesia. 2) Untuk mempertebal pengalaman dan wawasan penulis dalam aspek hukum di dalam teori dan praktek menulis, khususunya dalam bidang Hukum Pidana. 3) Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar strata 1 (sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas sebelas Maret.

4. MANFAAT PENULISAN Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian yang tidak dapat diabaikan adalah mengenai manfaat penelitian. Sebuah penelitian hukum diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam prakteknya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

commit to user

5 digilib.uns.ac.id


a. Manfaat Teoritis 1) Diharapkan

dapat

memberikan

sumbangan

pemikiran

bagi

pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya terutama berkaitan dengan Penggelapan. 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan informasi ilmiah, khususnya mengenai pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menangani bentuk turut serta tindak pidana penggelapan. 3) Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini. b. Manfaat Praktis 1) Penilitian

ini

diharapkan

dapat

mengembangkan

penalaran,

membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama berada di bangku kuliah. 2) Untuk memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 3) Meningkatkan daya penalaran, daya kritis, dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh.

5. METODE PENELITIAN Penelitian hukum ( legal research ) adalah suatu proses untuk suatu menemukan kebenaran koherensi, yaitu menemukan apakah aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seseorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum ( Peter commit to user Mahmud Marzuki, 2013 : 47 ). Penelitian hukum merupakan suatu penelitian

6 digilib.uns.ac.id


dalam kerangka know-how di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi ( Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 60 ). Berdasarkan uraian diatas maka untuk memperoleh hasil yang di harapkan dalam penulisan hukum ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sebenarnya tidak perlu menyebut istilah “penelitian hukum normatif” karena dengan penyebutan “penelitian hukum” saja, sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif ( Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 55-56 ). Dengan penelitian hukum

ini

penulis berharap

mampu

memberikan jawaban atas

permasalahan hukum dalam penelitian ini. b. Sifat Penelitian Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah perskriptif atau terapan. Sebagai ilmu yang bersifat perskriptif, penelitian hukum yang dilakukan oleh praktisi maupun para scholars tidak dimulai dengan hipotesis. Sehingga dalam hal ini bukan hanya sekedar menetapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, penelitian hukum dalam kerangka kegiatan akademis maupun kegiatan praktis harus dibingkai oleh moral ( Peter Mahmud Marzuki, 2013 : 59-70 ). commit to user

7 digilib.uns.ac.id


c. Pendekatan Penelitian Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatanpendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan

historis

(comparative

(historical

approach),

dan

approach),

pendekatan

komparatif

pendekatan

konseptual

(conceptual

approach). Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Putusan dalam kasus ini adalah Putusan

Nomor

223/PID.B/2012/PN.SMG.

Kasus-kasus

tersebut

bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum. Sedangkan pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Johni Ibrahim, 2007: 321). d. Jenis dan Sumber Hukum Dalam penelitian normatif jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Sedangkan sumber data penelitian sumber bahan hukum commit to menggunakan user


8 digilib.uns.ac.id

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Adapun bahanbahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud Marzuki, 2013:181). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: a

Bahan hukum primer meliputi: 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Narkotika 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 3) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 223 / PID.B / 2012/ PN.SMG

b

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks, jurnaljurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dan artikel internet maupun artikel media massa yang relevan dengan penelitian penulis.

e. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti yang telah disebutkan di atas sebagai dasar penelitian hukum penulis. f. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum doctrinal. Tekhnik analisis yang digunakan adalah dengan metode silogisme. Silogisme yang penulis gunakan adalah silogisme pendekatan deduksi silogisme. Yang dimaksud dengan deduksi silogisme dalam hal ini adalah untuk merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor ( Peter Mahmud Marzuki, 2011 : 89 commit to user ). Sehingga dapat ditarik kesimpulan tekhnik analisis deduktif silogisme

9 digilib.uns.ac.id


adalah menganalisa hukum dalam kenyataan ( in concreto ) dalam hal ini adalah putusan hakim dengan hukumyang abstrak ( in abstracto) yaitu peraturan perundang-undangan untuk diambil suatu kesimpulan.

6. SISTEMATIKA PENELITIAN HUKUM Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan penelitian hukum serta untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penelitian hukum ini, maka penulis menjabarkan dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana tiap-tiap bab berbagi kedalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman mengenai seluruh isi penelitian hukum ini. Sistematika penelitian hukum ini terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan penutup. Adapun sistematika penelitian hukum ini adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini penulis membagi dalam beberapa kategori, yaitu : a. Latar Belakang Masalah b. Perumusan Masalah c. Tujuan Penelitian d. Manfaat Penelitian e. Metode Penelitian f. Sistematika Penelitian Hukum

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini terbagi ke dalam 2 (dua) bagian yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran, dengan rincian sebagai berikut : a. Kerangka Teori

commit to user

10 digilib.uns.ac.id


(1) Tinjauan tentang Hukum Pidana (2) Tinjauan pada Tindak Pidana (3) Tinjauan tentang Penggelapan b. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran berisikan gambaran alur berfikir dari penulis berupa konsep yang akan dijabarkan dalam penelitian ini. BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan hasil yang diperoleh dari proses penelitian. Berdasarkan perumusan masalah yang diteliti, terdapat 2 (dua) pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Disini penulis mengemukakan : a. Hasil Penelitian b. Pembahasan 1) Apakah

yang

menjadi

unsur-unsur

tindak

pidana

penggelapan pada perkara nomor 223 / PID.B / 2012 / PN.SMG ? 2) Apakah pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menangani penggelapan dalam perkara Nomor : 223 / PID.B / 2012 / PN.SMG ? BAB IV

PENUTUP Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis serta memberikan saran yang relevan dengan penelitian terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.

commit to user

BAB 1 PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG MASALAH

Recommend Documents