BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah

1 BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Amandemen konstitusi setelah jatuhnya Orde Baru merupakan salah satu wujud dari gerakan reformasi. Langkah tersebut dianggap sebagai bagian dari tuntutan reformasi kelembagaan yang sangat dibutuhkan untuk melakukan konsolidasi demokrasi di Indonesia setelah mengalami masa pemerintahan otoriter Orde Baru. Sejak itu, bangsa Indonesia memasuki fase kehidupan politik yang lebih terbuka dan demokratis serta ditandai dengan pulihnya hak-hak sipil dan politik. Perubahan mendasar yang terjadi dalam amandemen UUD 1945 diantaranya adalah rekrutmen pejabat negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum legislatif dan eksekutif pada tingkat nasional maupun lokal.1 Kebijakan desentralisasi menjadi dasar format hubungan pusat dan daerah. Sedangkan pelaksanaan otonomi daerah menjadi pedoman antara pemerintah, masyarakat dan tokoh lokal untuk mengatur urusannya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memilih kepala daerah secara langsung. Dari sudut pandang good governance, dorongan untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi, yaitu pemberian wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya agar menjadi lebih baik, akan berpengaruh positif dalam konteks peningkatan kinerja pemerintahan serta konsolidasi demokrasi berjalan lebih baik. Harapan itu dihasilkan dari pemikiran bahwa desentralisasi membawa proses pembuatan kebijakan publik menjadi lebih dekat dengan masyarakat yang paling bawah dan dalam cakupan wilayah yang lebih kecil, sehingga kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi menjadi semakin meningkat. Partisipasi masyarakat tersebut akan menumbuhkan praktek demokrasi di tingkat lokal lokal dan sekaligus meningkatkan efisiensi pemerintahan, antara lain dengan hilangnya berbagai kendala dalam pengambilan keputusan pelaksanaan kebijakan. Terakomodasinya berbagai kepentingan

1

Lihat UUD 1945 Pasal 6A ayat (1) mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung; UUD 1945 Pasal 22E ayat 1 mengenai pemilihan umum; dan UUD 1945 Pasal 18 mengenai pemilihan gubernur, walikota dan bupati yang dipilih secara demokratis.

1

Universitas Indonesia

2 dan kebutuhan masyarakat akan meningkatkan derajat penerimaan atas keputusan yang dibuat pemerintah.2 Untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang efektif tersebut, terdapat beberapa prasyarat dasar yang harus tersedia, antara lain adanya kesetaraan politik (political equality)3 dan akuntabilitas lokal yang memadai. Tetapi keduanya menjadi sebagian permasalahan mendasar yang dihadapi banyak negara berkembang dalam menerapkan desentralisasi. Oleh karena itu, pelaksanaan desentralisasi tidak selalu memiliki korelasi positif dengan konsolidasi demokrasi maupun efisiensi struktural pemerintahan di tingkat lokal. Richard C. Crook dan James Manor dalam analisis komparatif terhadap penerapan desentralisasi di empat negara di kawasan Asia Selatan dan Afrika Barat, yaitu negara bagian Karnakata di India, Bangladesh, Ghana, dan Pantai Gading, menyimpulkan bahwa kecuali di Karnataka, penerapan desentralisasi di negara-negara tersebut justru memperkuat pola-pola politik pada tingkat lokal yang tidak mendukung demokrasi dan kinerja pemerintahan yang lebih baik.4 Situasi yang hampir sama juga terjadi pada beberapa negara di Asia Tenggara. Hampir menjadi keniscayaan bahwa tidak adanya korelasi antara desentralisasi, demokrasi, dan kinerja pemerintahan tersebut, ditandai oleh berkembangnya orangorang atau kelompok tertentu di tingkat lokal yang cukup kuat secara finansial dan memiliki jaringan ke pemegang kekuasaan. Penelitian John T. Sidel tentang bosisme di Filipina mengungkapkan bahwa kecenderungan tersebut terkait dengan perkembangan politik pada awal abad ke-20, saat mulai diterapkannya pemilihan kepala pemerintahan dan anggota parlemen secara langsung, baik di tingkat nasional maupun lokal. Suasana seperti itu ternyata menumbuhkan elit-elit lokal yang memiliki kekuasaan politik dan ekonomi yang begitu kuat di berbagai daerah di Filipina. Dengan menduduki atau menjadi pialang bagi jabatan yang diperebutkan dalam pemilihan tersebut, mereka memperoleh akumulasi keuntungan dari diskresi penegakan hukum lokal, pekerjaan umum, perpajakan, dan lain sebagainya.

2

Lihat Eko Prasojo, Irfan Maksum, dan Teguh Kurniawan. 2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural. Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI. hal. 1 dan 13. 3 Mengenai political equality yang banyak menjadi masalah dalam pelaksanaan demokrasi lihat Jack Lively. Democracy. 1975. Chapter Two 8-51, Britain: Basil Blackwell. 4 Lihat Richard C. Crook and James Manor. 1998. Democracy and Decentralization in South Asia and West Africa: Participation, Accountability and Performance. Cambridge University Press. Universitas Indonesia

3 Temuan dari penelitian Sidel itu, memberikan nuansa baru dalam studi relasi negara dan masyarakat, yang berbeda dari analisis Migdal5 pada dekade 1980-an, yaitu sumber kekuasaan orang kuat lokal tersebut bukan dari kepemilikan tanah atau kekayaan pribadi, melainkan dari sumber-sumber negara atau modal perdagangan yang diakumulasi setelah memegang kekuasaan. Hubungan antara orang kuat lokal dengan masyarakatnya selalu didasari oleh pemberian ’sesuatu’ bisa berupa uang, jabatan, atau justru dengan menggunakan kekerasan. Pola hubungan patron-klien (klientelisme), antara orang kuat lokal dengan masyarakatnya, bukan dianggap sebagai penyangga utama dukungan terhadap kekuasaan mereka. Hanya penggunaan kekerasan dan intimidasi, pembelian suara pemilih, serta kecurangan dalam pemilihan jauh lebih menonjol dalam menggambarkan hubungan antara orang kuat lokal dan pendukungnya.6 Temuan Sidel di Indonesia juga menyimpulkan bahwa penyelenggaraan Pemilu 1999 dan penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia pasca jatuhnya pemerintah Orde Baru semakin memperkuat kemungkinan akumulasi kekuasaan, berada pada individu tertentu yang kemudian disebutnya sebagai bos lokal (local bossism).7 Mereka memiliki sumber keuangan dan akses kepada pemegang otoritas di daerah untuk memuluskan kepentingannya seperti urusan binis dan politik. Kesimpulan tersebut disusun berdasarkan temuan hasil penelitian. Pada salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, mafia kayu memiliki pengaruh yang besar terhadap anggota DPRD dan pejabat birokrasi pemerintah lokal. Pengaruh itu digunakan untuk membuat keputusankeputusan resmi tentang pengelolaan sumber daya lokal yang menguntungkan kepentingan para mafia lokal tersebut. 8 Selain itu, di daerah-daerah lain juga muncul mafia dan jaringan lokal di bawah kepemimpinan bangsawan lokal dan para wakil pemuka agama serta etnis yang berperan penting dalam mobilisasi kekerasan pada setiap konflik komunal di seluruh nusantara. Sebagai contoh adalah, peran ulama atau kyai Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur dan pesisir utara Jawa dalam menggalang suara pemilih untuk partai dan calon 5

Joel S.Migdal. 1988. Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World. New Jersey: Princenton University Press. 6 Lihat John T. Sidel. 2005. “Philippine Politics in Town, District, and Province: Bossim in Cative and Cebu” The Journal Asia Studies (56/4/Nov.1997); John T. Sidel. 2005. “Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand, dan Indonesia”, dalam John Harris, Kristian Stokke, dan Olle Tornquist (ed.). Politisasi Demokrasi: Politik Lokal Baru. Jakarta: Demos. 7 Istilah bos yang dimaksud Sidel adalah merujuk para pialang lokal yang memiliki posisi monopolistis abadi terhadap kekuatan koersif dan sumber-sumber ekonomi di daerah kekuasaan masing-masing. Lihat dalam John T. Sidel. 2005. “Bosisme….”. hal. 78. 8 John T. Sidel. “Bosisme ….” Ibid. hal. 96-97. Universitas Indonesia

4 tertentu pada Pemilu 1999 yang sudah berlangsung sejak Pemilu 1955; perseteruan antara mafia politisi, pengusaha, pegawai negeri sipil dan preman Kristen dan Muslim menjadi pemicu konflik kekerasan agama di Ambon dan tempat-tempat lain di Maluku Utara; kehadiran organisasi-organisasi baru yang mengaku perwakilan etnis Dayak menjadi pialang dalam pemilu dan pembersihan etnis Madura pendatang di Provinsi Kalimantan Tengah9; pengaruh Jawara dalam wilayah politik dan bisnis di Provinsi Banten juga menjelaskan fenomena munculnya bosisme dalam penguasaan politik di tingkat lokal.10 Dalam kesimpulan yang hampir sama, Nordholt dan Klinken, mempublikasikan hasil penelitian yang berkaitan dengan dinamika politik lokal di Indonesia. Dalam pengantar buku tersebut dijelaskan bahwa setelah bergulirnya reformasi, dinamika politik di daerah memasuki era baru yaitu aktor-aktor lokal yang terorganisir dan memiliki simbol kultural lokal kembali berada di panggung politik. Akumulasi kekuasaan aktor di daerah dilakukan bukan hanya dengan cara-cara ilegal, namun mereka dapat menguasai institusi-institusi pemerintah lokal yang sesuai dengan mekanisme demokrasi yang ditetapkan.11 Situasi itu telah membawa para aktor lokal ’membajak’ institusi-institusi demokrasi seperti partai politik, lembaga perwakilan rakyat, dan lain sebagainya serta beraliansi dengan para pejabat publik yang baru terpilih. Vedi R. Hadiz menguraikan koalisi antara aktor lokal dengan pejabat publik di Sumatera Utara dilakukan untuk menjalin akses mendapatkan kekuasaan negara dan sumber-sumber daya, baik di tingkat pusat maupun daerah ketika otonomi daerah diberlakukan.12 Di Sumatera Utara, aktor lokal memainkan peranan penting dalam sistem demokrasi yang relatif baru diterapkan. Para aktor lokal yang kuat itu berasal dari anggota organisasi kemasyarakatan seperti organisasi pemuda, organisasi keamanan yang berkedok bisnis, dan lain sebagainya. Dalam aktivitasnya, organisasi kemasyarakatan itu merekrut para pemuda yang tidak memiliki pekerjaan tetap untuk melakukan tindakan kekerasan dengan alasan menjaga keamanan di lokasi tertentu. 9

Ibid. hal. 98. Lili Romli. 2007. “Jawara dan Penguasaan Politik Lokal di Provinsi Banten (2001-2006)”. Disertasi. Departemen Ilmu Politik Program Pascasarjana Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Depok. 11 Henk Schutle Nordholt dan Gerry van Klinken dibantu oleh Ireen Karang-Hoogenboom. 2007. Politik Lokal di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 12 Tentang fenomena ini lihat Lihat Vedi R, Hadiz. 2005. Dinamika Kekuasaan, Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto. LP3ES. Jakarta. hal. 235-253. 10


5 Dalam bahasa sehari-hari, mereka kemudian sering disebut sebagai preman13 karena tidak terlepas dari tindakan kekerasan seperti pemukulan, intimidasi, bahkan pembunuhan ketika ditugaskan oleh pimpinan organisasinya untuk ”mengamankan” lokasi tertentu yang berpotensi menghasilkan keuntungan berupa uang. Sejak masa pemerintah kolonial menguasai perkebunan, tidak ada daerah lain yang sanggup menyaingi para preman di Sumatera Utara untuk mempengaruhi kekuatan politik di daerah ini. 14 Pada tahun 1965 misalnya, banyak para preman yang digunakan oleh militer untuk membasmi anggota PKI (Partai Komunis Indonesia) di Sumatera Utara. Mereka kemudian dikumpulkan oleh pemerintah Orde Baru ke dalam organisasi paramiliter yang fungsinya melakukan operasi di masyarakat untuk sebuah keputusan politik demi memperlancar kepentingan kelompok Orde Baru. Selain itu, mereka juga diorganisir untuk melancarkan kepentingan bisnis semacam penyedia jasa keamanan di Sumatera Utara pada masa Orde Baru hingga saat ini. Demi menjaga stabilitas politik yang mampu menunjang pertumbuhan ekonomi, pemerintah Orde Baru mempunyai kepentingan untuk mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, tidak terkecuali organisasi pemuda dan penyedia jasa kemanan di Sumatera Utara. Mereka sering melakukan tindakan kekerasan di lingkungan masyarakat yang tidak sejalan dengan mereka seperti menebar teror dan intimidasi kepada aparat pemerintah sipil jika keinginannya tidak dipenuhi. Namun, pada saat yang lain mereka bisa disebut sebagai warga masyarakat yang terhormat seperti sering memberikan bantuan kepada kelompok miskin, sebagai donatur untuk lembaga pendidikan dan memberikan bantuan sekolah kepada masyarakat yang kurang mampu, serta aktivitas sosial lainnya. Tujuan dari aktivitas sosial ini sebenarnya untuk melanggengkan jaringan kekuasaan yang telah dibangun dan dibina selama ini.

13

Preman (free man) adalah sebutan untuk anggota masyarakat yang melakukan kejahatan dan tindakan kriminal. Kata preman berasal dari bahasa Belanda vrije man dan istilah ini melekat pada kaum lelaki yang menolak bekerja di perkebunan Belanda. Makna kata tersebut merujuk pada lelaki bebas yang tidak dapat diatur. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman pengertian preman mengalami perubahan. Kunarto menyebut Preman sebagai orang atau individu atau sekelompok orang yang tidak berpenghasilan tetap, tidak mempunyai pekerjaan yang pasti, mereka hidup atas dukungan orang-orang yang terkena pengaruh, orang-orang yang takut secara fisik maupun psikis. Mereka memiliki wilayah kekuasaan dan tidak terikat pada norma dan nilai yang ada dalam masyarakat serta cenderung melakukan tindakantindakan kriminal. Sikap, tindakan, dan prilaku para preman itulah yang disebut sebagai premanisme. Lihat Burhani MS – Hasbi Lawrens. 1999. Referensi Ilmiah Politik, Kamus Ilmiah Populer. Jakarta: Lintas Media. hal. 560; Maruli CC Simanjuntak. 2007. Preman-Preman Jakarta. Jakarta: Grafika Indah. hal. 40-41. 14 Lihat juga Ann Laura Stoler. 1985. Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatera, 18701979. Terjemahan..Yogyakarta: Karsa. Universitas Indonesia

6 Salah satu organisasi yang hingga saat ini bertahan dan banyak memberikan pengaruh dalam konstelasi politik lokal di Sumatera Utara dengan perlakuan seperti yang dijelaskan di atas adalah Pemuda Pancasila (PP). Pemerintah di daerah Sumatera Utara harus mengakomodir dan mengembangkan Pemuda Pancasila untuk mendukung kebijakan pemerintah Orde Baru. Orang-orang yang tergabung dalam Pemuda Pancasila diberikan kemudahan untuk menduduki jabatan politik seperti pengurus inti Golkar, anggota legislatif, dan diangkat menjadi pejabat birokrasi agar lebih mudah mendapatkan dana proyek yang bersumber dari APBD (Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah) dan APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara). Tindakan itu dilakukan agar pemerintah Orde Baru mendapatkan dukungan politik dari masyarakat di daerah demi memperlancar kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah pusat. Sejak Orde Lama, Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu wilayah tempat bersemainya kelompok organisasi masyarakat yang berpotensi melakukan gerakan perlawanan kepada pemerintah pusat disebabkan tidak terakomodasinya kepentingan politik dan ekonomi para tokoh lokal di provinsi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru menjadikan Sumatera Utara sebagai wilayah yang mendapat perhatian khusus dengan cara memberikan peran kepada aktor lokal dalam memperoleh akses kekuasaan dan sumber daya yang disediakan. Tapi kemudian saat reformasi bergulir, para aktor lokal kembali menguasai panggung politik dan memainkan peran dalam dinamika politik lokal di Sumatera Utara. 1.2. Pokok Masalah Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara sangat memungkinkan akumulasi kekuasaan berada pada para aktor dan kelompok tertentu di tingkat lokal. Meskipun peraturan tentang pelaksanaan otonomi daerah telah menjamin setiap warga memiliki kebebasan untuk menyalurkan aspirasinya sehingga diharapkan konsolidasi demokrasi dapat berjalan dan pemerintahan terselenggara secara efektif, namun dalam praktiknya di Sumatera Utara, muncul mafia dan jaringan lokal yang salah satunya berada di bawah kepemimpinan organisasi pemuda dan penyedia jasa keamanan. Sebagian dari mereka berprofesi sebagai pengusaha, politisi dan selalu mengambil peran dalam memobilisasi dukungan pada setiap kegiatan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.


7 Ryter dan Lindsey adalah pengamat yang menulis tentang aktivitas kriminal yang dilakukan organisasi Pemuda Pancasila di Sumatera Utara. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa setelah jatuhnya rezim Orde Baru, perilaku preman masuk ke wilayah politik formal. Salah satu penyebab terjadinya perilaku tersebut adalah hubungan yang erat antara militer dengan organisasi pemuda pada masa Orde Baru. Tindakan kekerasan dan politik uang sering sekali mereka lakukan untuk mendapatkan posisi penting di berbagai partai politik dan lembaga parlemen, bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik untuk selalu memobilisasi massa dan melakukan tindakan kekerasan kepada pihak lain yang dianggap berlawanan. Namun, kelebihannya adalah mereka selalu terlepas dari sangsi hukum karena mereka memberikan dukungan kepada jaringan politik yang ada. Dalam analisis Ryter dan Lindsey, tidak ada daerah lain yang sanggup menyaingi tindakan kekerasan di Sumatera Utara dalam mempengaruhi kekuatan politik di wilayah itu.15 Masuknya kelompok kekerasan di partai politik dan legislatif Provinsi Sumatera Utara bermula ketika ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) khususnya Angkatan Darat membutuhkan kekuatan preman untuk melawan pengaruh komunisme yang disebarkan PKI. Saat itu kekuatan fisik yang dimiliki preman sangat dibutuhkan Angkatan Darat untuk berhadapan dengan massa pengikut PKI. Ketika PKI memperluas jaringan kekuatannya dengan mendirikan organisasi Pemuda Rakyat, tidak lama kemudian organisasi Pemuda Pancasila didirikan pada 28 Oktober l959.16 Di Sumatera Utara, kebanyakan pengurus dan anggota Pemuda Pancasila direkrut dari anak-anak jalanan yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan telah membantu TNI-AD untuk menghambat pengaruh komunis yang disebarluaskan PKI. Pada awal Orde Baru, Pemuda Pancasila Sumatera Utara menjadi bagian organisasi pendukung pemerintah di daerah. Pengurus dan kader Pemuda Pancasila Sumatera Utara diberi keleluasaan untuk membentuk organisasi sayap dari berbagai 15

Lihat tulisan Loren Ryter. 1998. “Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Soeharto New Order?” Indonesia, 66, Oktober. L. Ryter. 2000. “A Tale of Two Cities”, Inside Indonesia 63 (JulySeptember). http://www.serve.com/inside/edit63/loren1.hatml; T. Lindsey. 2002. “The Criminal State: Premanisme and the New Order”, dalam G. Lloyd dan S. Smith. (eds.). Indonesia Today: Challenges of History. Singapore: ISEAS. 16 Tokoh-tokoh penting pendiri Pemuda Pancasila adalah Kolonel AH Nasution, Kolonel Gatot Subroto, Kolonel Aziz Saleh. Organisasi Pemuda Pancasila menjadi sayap politik dari petinggi militer yang masih aktif dalam kedinasan. Mereka tidak dapat langsung masuk ke kancah politik, karena memang undangundang melarang militer aktif melakukan kegiatan politik praktis. Pemuda Pancasila dibentuk oleh organisasi IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) yang didukung kalangan Angkatan Darat dan dijadikan sebagai salah satu sayap organisasi. Universitas Indonesia

8 kelompok masyarakat seperti kelompok petani, buruh, nelayan, perempuan hingga ke lingkungan kampus. Begitu pula di lingkungan birokrasi, ketika rekrutmen dan pemilihan pejabat birokrasi di Sumatera Utara, Pemuda Pancasila dapat mempengaruhi keputusan kepala daerah. Peran penting Pemuda Pancasila ketika itu adalah menjadi salah satu organisasi yang memberikan dukungannya kepada Golkar. Dukungan kader Pemuda Pancasila Sumatera Utara terhadap kebijakan politik Orde Baru yang semakin terinstisionalisasi tersebut, ’dibayar’ dengan terpilihnya para preman pada posisi strategis dalam kepengurusan Golkar dan menjadi anggota DPRD. Selama Orde Baru, bersama-sama dengan aparat keamanan, kader dan tokoh Pemuda Pancasila di Sumatera Utara berperan sebagai operator politik antara lain melakukan ancaman

dan

intimidasi

kepada

kelompok

masyarakat

lain

yang

berbeda

kepentingannya. Para pimpinan organisasi pemuda tersebut, hanya melaksanakan tugas untuk mengamankan kebijakan pemerintah Orde Baru, contohnya seperti menjaga keamanan pada saat pemilu agar Golkar mengungguli Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dalam meraih suara terbanyak.17 Pada masa Orde Baru, tokoh-tokoh Pemuda Pancasila itu menemukan kesempatan baru untuk ’naik kelas’ dari pelaksana menjadi pengambil keputusan atau penentu di daerah. Segenap cara dilakukan para tokohnya seperti memperbanyak kekayaan dan merebut kekuasaan untuk menaikkan status sosial. Bahkan setelah reformasi bergulir pada tahun 1999, dapat dikatakan peran Pemuda Pancasila di Sumatera Utara mengalami perluasan sekaligus pendalaman. Mereka relatif berhasil melakukan adaptasi dengan berbagai dinamika demokrasi yang terjadi di tingkat lokal seperti berperan aktif dalam pemilu hingga penyelenggaraan pilkada langsung. Sebagian kader dan tokoh Pemuda Pancasila Sumatera Utara tampil sebagai pemimpin partai politik dan menjadi anggota legislatif tanpa harus mendapatkan persetujuan dari elit di pusat. Tidak sedikit dari mereka yang berhasil terpilih menjadi bupati dan walikota di Provinsi Sumatera Utara. Para kader dan tokoh Pemuda Pancasila di Sumatera Utara juga menjadi salah satu penentu kebijakan pada institusi masyarakat lainnya seperti menjadi pengelola di berbagai media cetak lokal, pengurus

17

Nina Karina. 2008. “Dinamika Sosial Politik Organisasi Pemuda Pancasila di Sumatera Utara”. Thesis. Magister Studi Pembangunan FISIP USU. Medan. Universitas Indonesia

9 asosiasi pengusaha daerah, dan jabatan strategis lainnya.18 Peluang dan kesempatan baru seperti itu, sangat jarang didapat oleh para tokoh lokal pada masa Orde Baru. Para kader dan tokoh Pemuda Pancasila di Sumatera Utara, yang sering disebut ’preman’, tidak hanya mengandalkan ancaman dan intimidasi untuk melakukan kekerasan serta uang yang dimiliki. Di antara mereka juga menguasai partai politik, legislatif, birokrasi, lembaga bisnis, dan media cetak lokal untuk memenuhi kepentingannya. Dalam kapasitas menggunakan jaringan tersebut, tentunya mereka sangat kuat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya (resources) dari pemerintah daerah dan akan memaksimalkan sumber kekuasaan yang dimiliki. Sementara dalam kapasitasnya sebagai ’preman’, mereka dapat juga menggunakan ancaman dan intimidasi untuk melakukan kekerasan. Peran yang dilakukan oleh kader dan tokoh Pemuda Pancasila itu, relatif lebih memudahkan mereka mendapatkan akses terhadap local government resources untuk memaksimalkan pengaruhnya pada lembaga-lembaga politik lokal. Meskipun dalam proses merebut sumber daya yang sifatnya terbatas itu, perselisihan di antara kader dan tokoh Pemuda Pancasila juga sering terjadi. Asumsi awal tentang peran yang dilakukan oleh kader dan tokoh Pemuda Pancasila seperti yang dijelaskan di atas, pada praktiknya akan dilihat dan dianalisis saat berlangsungnya pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008. Terpilihnya pasangan Syamsul Arifin 19 -Gatot Pudjonugroho 20 sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara Periode 2008-2013, tidak terlepas dari peran Pemuda Pancasila.

18

Beberapa kajian akademis menunjukkan bahwa pasca Orde Baru, Pemuda Pancasila merupakan salah satu organisasi yang sangat berpengaruh di Medan, ibukota Provinsi Sumatera Utara. Penelitian yang ditulis Vedi R. Hadiz mengidentifikasi peran sentral para preman yang tergabung dalam organisasi pemuda seperti Pemuda Pancasila atas kemenangan pasangan calon Walikota Medan Abdillah dan Ramli dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan pada tahun 2000. Hadiz menunjukkan kemampuan kader Pemuda Pancasila dalam menggunakan potensi kekerasan yang mereka miliki untuk mengembangkan kekuasaan mereka. Lihat Vedi R, Hadiz. 2005. Ibid. 19 Syamsul Arifin adalah mantan Bupati Langkat dua periode, tokoh pemuda (mantan Ketua FKPPI dan Ketua KNPI Provinsi Sumatera Utara), dekat dengan elit militer Orde Baru, dan memiliki usaha penjualan minyak di wilayah Langkat. Syamsul Arifin memulai karirnya sebagai aktivis organisasi pemuda di Sumatera Utara. Bergabung dengan Pemuda Pancasila di Sumatera Utara tahun 1970-an, sempat menjadi pengurus FKPPI di Sumatera Utara dan Kabupaten Langkat serta menjadi orang pertama yang pernah menduduki jabatan bupati dari unsur pemuda pada usia 45 tahun. Saat ini menjadi tahanan KPK dalam kasus korupsi APBD 2000-2007 senilai kurang lebih Rp 99 milyar ketika menjabat sebagai Bupati Langkat. 20 Gatot Pudjonugroho adalah kader Partai Keadilan Sejahtera di Provinsi Sumatera Utara. Sebelum menjadi aktivis partai, dia aktif sebagai pengajar di Politeknik Negeri Medan. Di kalangan organisasi pemuda, namanya dikenal sebagai Wakil Ketua FKPPI Sumatera Utara. Universitas Indonesia

10 Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumatera Utara kepada Syamsul Arifin dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah memberi tugas kepada kader yang menduduki jabatan sebagai pengurus inti atau ketua partai politik agar berupaya mengusulkan Syamsul Arifin sebagai calon Gubernur Provinsi Sumatera Utara Periode 2008-2013; membantu pembentukan tim sukses seperti diangkatnya kader Pemuda Pancasila, Darwin Nasution,21 sebagai ketua tim pemenangan Syamsul Arifin dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008; menginstruksikan kepada kader, anggota dan simpatisan Pemuda Pancasila di semua jajarannya untuk bekerja memenangkan Syamsul Arifin dalam pemilihan Gubernur tersebut; mempengaruhi anggota Pemuda Pancasila yang menjadi pejabat di birokrasi pemerintah daerah, anggota legislatif, para pengusaha lokal dan pengelola media cetak lokal untuk membantu memenangkan calon gubernur yang didukung; mengerahkan anggota Pemuda Pancasila untuk menjaga perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tertentu di mana basis Pemuda Pancasila cukup kuat. Selain itu, Pemuda Pancasila juga membantu sebagian dana untuk kegiatan pemenangan yang dibutuhkan Syamsul Arifin. Penelitian ini ingin membuktikan adanya peran kader dan tokoh Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Utara dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan tahun 2008. Peran yang dimaksud adalah selain mengandalkan kemampuan melakukan intimidasi dengan ancaman kekerasan fisik serta mengandalkan uang yang dimilikinya, tokoh Pemuda Pancasila juga menggunakan pengaruhnya terhadap jaringan politik yang mereka miliki untuk bekerja memenangkan calon yang didukung dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008. Untuk menguji asumsi tentang adanya peran Pemuda Pancasila dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 tersebut, maka penelitian ini akan menjawab sejumlah pertanyaan berikut: 1. Seperti apakah bentuk intimidasi yang dilakukan Pemuda Pancasila dalam mendukung Syamsul Arifin dan Gatot Pudjonugroho dalam pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008? 21

Darwin Nasution, saat proses pemilihan Gubernur Sumut berlangsung, selain menjabat sebagai Ketua MPW Partai Patriot Pancasila Sumatera Utara juga sebagai Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Darwin ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Syampurno dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2008. Setelah pelantikan Syamsul Arifin sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Utara Periode 2008-2013, dia menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Perkebunan. Universitas Indonesia

11 2. Bagaimana pola mobilisasi kader dan tokoh Pemuda Pancasila yang menjadi pimpinan partai politik dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung calon gubernur dan wakil gubernur yang ingin dimenangkan? 3. Bagaimana model relasi yang dibangun antara pimpinan Pemuda Pancasila Sumatera Utara dengan pejabat birokrasi, pengusaha, dan pengelola media massa lokal di Sumatera Utara saat berlangsungnya pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008? 1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1. Menjelaskan alasan-alasan yang dijadikan landasan anggota Pemuda Pancasila untuk mengintimidasi para pemilih agar memilih Syamsul Arifin dan Gatot Pudjonugroho dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008. 2. Menjelaskan model mobilisasi yang dilakukan oleh pimpinan MPW Pancasila Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara pada saat pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Mobilisasi tersebut berkaitan dengan cara Pemuda Pancasila Sumatera Utara memberikan perintah kepada anggotanya yang menjadi pimpinan partai politik dan anggota legislatif untuk mempengaruhi pihak lain agar memenangkan kandidat gubernur yang didukung dalam setiap tahapan pemilihan gubernur. Oleh karena itu, dengan mengetahui model mobilisasi tersebut akan terlihat jelas signifikansi pengaruh Pemuda Pancasila dalam konstelasi politik lokal di Sumatera Utara. 3. Menjelaskan pola relasi antara kader dan tokoh Pemuda Pancasila dengan birokrat, pengusaha, dan media massa lokal di Provinsi Sumatera Utara terkait pemilihan gubernur tahun 2008. Dengan mengetahui pola relasi itu akan terlihat pengaruh kekuasaan kader dan tokoh Pemuda Pancasila pada lembaga politik lokal dalam konteks pola hubungan negara–masyarakat (state–society) di Sumatera Utara khususnya saat pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008.


12 1.4. Signifikansi Penelitian Secara akademis, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran, kiprah, dan proses keterlibatan tokoh Pemuda Pancasila di Sumatera Utara hingga bisa menjadi pimpinan partai politik, pejabat eksekutif dan legislatif, menjadi pengusaha, dan pengelola media massa lokal. Pembahasan ini diharapkan akan memberikan perspektif kontemporer mengenai peran, kiprah, dan proses yang dilakukan tokoh Pemuda Pancasila Sumatera Utara untuk mempengaruhi lembaga politik lokal dalam rangka memenuhi kepentingannya. Penelitian sebelumnya yang hampir sama di Indonesia seperti studi tentang Jawara, Bosisme, dan Premanisme menjelaskan tentang orang kuat lokal yang muncul dan mengambil alih kontrol atas politik lokal dalam proses otonomi daerah. Penelitian ini akan membahas tentang gejala kekerasan, kekuatan uang dan pemanfaatan jaringan politik yang muncul bukan hanya mengandalkan kekuatan individu seperti Jawara maupun Bosisme, namun juga mengutamakan kekuatan organisasi. Kekhususan studi ini berkaitan dengan konteks lokal di Sumatera Utara yaitu bahwa prilaku intimidasi dan uang, dalam politik lokal, dilakukan dengan menggunakan kekuatan organisasi bukan dengan mengandalkan kekuatan individu. Sedangkan secara praktis penelitian ini dapat memberi penjelasan bagi pemerhati kajian demokrasi, khususnya yang terjadi di Sumatera Utara terkait dengan organisasi pemuda sebagai kelompok kekerasan yang terlibat dalam perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung pada domain politik lokal yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008. Dari penjelasan tersebut akan terlihat apakah peran mereka dapat membantu atau justru mengganggu konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung di tingkat lokal. 1.5. Kajian Pustaka Penelusuran literatur terhadap topik yang relevan dengan fokus studi ini dilakukan pada jurnal ilmiah di internet, buku serta publikasi cetak lainnya. Hasilnya adalah, topik sejenis sebagian besar bisa ditemukan dalam tulisan atau artikel yang diterbitkan dalam bentuk buku yang membahas kondisi Indonesia pasca pemerintahan Presiden Soeharto. Hasil studi literatur terungkap bahwa pola hubungan antara bos lokal dengan birokrat, pimpinan partai politik, pengusaha dan aparat di daerah pada masa otonomi daerah, dilakukan berdasarkan hubungan patron klien dan simbiosis


13 mutualisme. Kajian tersebut lebih banyak dilakukan dalam perspektif antropologi, sosiologi, dan kriminologi, namun kajian politik yang berkenaan dengan penguasaan terhadap institusi politik lokal masih sangat terbatas terutama yang berupa hasil penelitian. Atas pertimbangan tersebut, maka pencarian artikel hasil-hasil studi yang relevan berawal dari Jurnal Inside Indonesia dan artikel yang telah dibukukan. Buku yang ditulis oleh Colombijn dan Lindblad berjudul ”Indonesia is a violent country” menyimpulkan bahwa penanganan kekerasan yang dilakukan oleh berbagai pihak dan aturan main mengenai keamanan dan kekerasan belum juga muncul. Oleh karena itu, pemerintah pusat mencoba mengikis organisasi masyarakat yang cenderung menggunakan kekerasan dengan merevisi undang-undang mengenai organisasi masyarakat.22 Buku lain yang disunting oleh Okamato Masaaki dan Abdur Rozaki berjudul ”Kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasi” membedah tentang kemunduran negara (retreat of the state) di bidang keamanan dan kemunculan broker keamanan dan kelompok kekerasan dengan mengangkat beberapa kasus di Jakarta, Banten, Kalimantan Barat dan Bali.23 Setiap kasus memiliki ciri khas yang berbedabeda. Tulisan Okamoto Masaaki memperlihatkan dua jenis broker keamanan yang memiliki corak yang sangat berbeda di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta untuk memberikan jasa pengamanan bagi mereka yang membutuhkan, walau keduanya muncul karena adanya ketidakamanan pada pasca pemerintahan Soeharto. Kondisi itu terjadi karena hubungan antara negara dan masyarakat dari segi keamanan tidak jelas lagi.24 Tulisan Untung Wahyono mengenai ”Jagoan Betawi dari Cakung” menguraikan kelompok kekerasan yang sangat mengemuka di DKI yaitu Forum Betawi Rempug (FBR) yang melakukan intimidasi dengan cara kekerasan untuk menghimpun dana kepada perusahaan, pedagang, supir angkutan umum dan warga di Jakarta dan Bekasi. Ketika berlangsung pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah, FBR ikut mendukung salah satu kandidat.25

22

Freek Colombijn dan Thomas J. Lindblad. eds. 2002. Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective. Singapore: ISEAS. 23 Okamoto Masaaki & Abdur Rozaki. 2006. Kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasi. Yogyakarta: IRE Press. 24 Okamoto Masaaki. “Broker Keamanan di Jakarta: Yang Profesional dan Berbasis Massa”. dalam Okamoto Masaaki & Abdur Rozaki. Ibid. hal. 1-18. 25 Untung Widyanto, “Jagoan Betawi dari Cakung.” dalam Ibid. hal. 21-41. Universitas Indonesia

14 Di daerah Banten artikel Abdul Hamid yang berjudul ”Jawara dan Penguasaan Politik Lokal di Banten” menjelaskan dominannya kelompok jawara pada bidang politik dan ekonomi di Banten yang mengakibatkan kesejahteraan hanya dinikmati oleh segelintir elit saja. Kelompok Jawara (H. Chasan/Sohib atau Abah) menjadi penentu dalam kebijakan pemerintah daerah, untuk mutasi pejabat dan alokasi proyek-proyek anggaran pemerintah. Dominasi Abah bukan hanya di aparat birokrasi namun itu juga terjadi di kelompok masyarakat.26 Penelitian disertasi yang terbaru tentang Banten juga dilakukan oleh Lili Romli dengan analisis bahwa Jawara di Banten memiliki pengaruh politik yang dominan di masyarakat. Selain melakukan kontrol serta pengendalian terhadap pejabat publik juga mengontrol masyarakat sipil. Temuan dari penelitian itu disebut Romli sebagai ”bosisme plus”.27 Kondisi

kekerasan

terjadi

juga

di

Madura,

tulisan

Abdur

Rozaki

menggambarkan blater yang hampir luput dari analisis sejarah di Madura, padahal kehidupan masyarakat Madura tidak akan sempurna kalau tidak ada catatan mengenai blater dan hubungan antara kyai dengan blater. Para blater dan kyai muncul sebagai pemain politik dari tingkat kabupaten hingga desa. Mereka menjalin hubungan dengan para politisi dan birokrasi menggunakan pola simbiosis mutalisme, hingga sulit bagi munculnya kelompok kritis yang mengoreksi kesalahan jalannya pemerintahan lokal.28 Menurut I Ngurah Suryawan, di Bali ternyata revitalisasi adat melahirkan penjaga keamanan ’tradisional’ yaitu pecalang sebagai tradisi yang terbuat (invented tradition). Mereka kemudian digunakan oleh industri pariwisata dengan jasa penjual keamanan yang ’dipelihara’ menjadi ’anak manis’ dari kekuasaan resmi. Namun, kekuasaan resmi yang ada pada negara telah menyebar dalam masyarakat dan membentuk jejaring kekuasaan.29 Di wilayah Kalimantan juga terbentuk kelompok kekerasan dengan nama headhunter Dayak. Dari tulisan John Bamba terlihat bahwa di kalangan masyarakat Dayak sendiri, militerisme juga sudah mulai merambah. Masyarakat Dayak telah terseret dalam perangkap militerisme karena termakan oleh iming-iming dan ambisi kekuasaan. Kondisi ketertindasan dan keterpinggiran yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Dayak selama ini menyebabkan mereka menjadi rentan terhadap berbagai 26

Abdul Hamid. “Jawara dan Penguasaan Politik Lokal di Banten.” dalam Ibid. hal. 45-63. Lili Romli. Op. Cit. 28 Abdur Rozaki. “Sosial Origindan Politik Kuasa Blater di Madura.” Ibid. hal.67-89. 29 I Ngurah Suryawan. “Bisnis Kekerasan Jagoan Berkeris: Catatan Awal Aksi Pencalang dan Kelompok Milisi di Bali. Ibid. hal. 91-114. 27


15 tawaran dan bujukan yang seolah-olah mampu membebaskan mereka dari keterpurukan.30 Nordholt dan Klinken, mengumpulkan hasil penelitian yang berkaitan dengan munculnya kekerasan dalam politik lokal di Indonesia. Seperti peneliti sebelumnya, dalam pengantar buku tersebut, dituliskan bahwa akumulasi kekuasaan pada orangorang atau kelompok tertentu dilakukan bukan hanya dengan cara-cara ilegal, namun mereka dapat menguasai institusi-institusi pemerintahan lokal yang sesuai dengan mekanisme demokrasi yang ditetapkan.31 Situasi seperti ini telah membawa mereka dapat ’membajak’ institusi-institusi demokrasi seperti partai politik, lembaga perwakilan rakyat, dan lain sebagainya serta beraliansi dengan para pejabat publik yang baru terpilih.32 Meskipun terdapat penelitian yang membahas mengenai kelompok kekerasan dan orang-orang yang berpengaruh, namun penelitian yang secara khusus dilakukan mengenai politik premanisme (political gangster) di kota Medan dan Jakarta hanya dilakukan oleh Loren Ryter (1998) dan Vedi R. Hadiz (2005). Kedua peneliti itu menjelaskan bahwa setelah jatuhnya rezim Orde Baru, perilaku premanisme masuk ke wilayah politik formal. Perilaku ini bisa terjadi karena adanya hubungan yang erat antara militer dengan organisasi pemuda pada masa Orde Baru, yang melakukan tindakan kriminal, untuk memegang posisi penting di partai politik dan lembaga parlemen. Kekuatan preman di Indonesia bukan terletak pada bentuk fisik sebagai orang yang kuat dan selalu melakukan tindakan kekerasan. Justru kelebihan preman adalah selalu terlepas dari sangsi hukum karena memberikan dukungan kepada jaringan politik yang ada.33 Dari paparan hasil studi di atas, terdapat temuan yang sangat relevan dan signifikan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pertama, hubungan antara negara dan masyarakat, dalam kaitannya dengan posisi bosisme dan organisasi yang dijalaninya, ternyata menunjukkan posisi negara lemah di mana negara tidak berdaya menghadapi kelompok kekerasan yang melakukan kontrol monopolisitik terhadap kekuatan pemaksaan dan sumber daya politik serta ekonomi di beberapa daerah di Indonesia. Kedua, dari analisis sejumlah artikel, terungkap adanya pola hubungan antara 30

John Bamba. “Borneo Headhunter: Imej dan Manipulasi”. Ibid. hal.115-125. Henk Schutle Nordholt. 2007. Politik Lokal di Indonesia.Op. Cit. 32 Ibid. 33 Loren Ryter. 1998. Op. Cit.; Vedi R. Hadiz. Op. Cit. 31


16 birokrat, elit partai politik, pengusaha, dan aparat dilakukan berdasarkan hubungan patron-klien dan adanya hubungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Ketiga, bos lokal dan organisasi yang dibentuknya memiliki sumber daya jauh lebih besar dibandingkan dengan masyarakat dan jika negara lemah dan korup maka ia akan menjadi ‘alat’ bagi bos lokal dan organisasinya daripada sebagai ‘juri’ bagi semuanya. Keempat, dengan model yang berbeda-beda di setiap wilayah di Indonesia, maka bos lokal dan organisasinya perlu merespons lingkungannya, melalui pemberian jenis bantuan dan sumber kekuasaan yang mereka miliki agar tetap dapat bertahan memberikan pengaruhnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud menjelaskan bahwa dari kasus pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara akan terlihat peran tokoh lokal di Sumatera Utara. Namun, dugaan awal, di Sumatera Utara yang dapat disebut tokoh lokal itu tidak bisa muncul karena kekuatan individu saja, mereka berada di dalam kekuatan organisasi pemuda yang anggotanya sebagian besar disebut sebagai “preman”. Organisasi pemuda yang diteliti dalam studi ini adalah Pemuda Pancasila yang merupakan organisasi pemuda tertua di Sumatera Utara dengan tokoh-tokohnya yang memiliki jaringan kepada lembaga politik lokal dalam proses otonomi daerah. Perbedaan studi ini dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, fenomena munculnya kelompok kekerasan dan tokoh lokal yang cukup kuat di Indonesia terjadi dengan model yang berbeda-beda. Studi ini akan menjelaskan bahwa di Sumatera Utara, fenomena kemunculan tokoh lokal yang cukup kuat bukan hanya berasal dari kekuatan individu berupa fisik, kekayaan atau patron semata, tetapi juga berasal dari kekuatan kelompok atau organisasi yang ada di antara organisasi sejenis dalam kehidupan masyarakat lokal. Kedua, studi sebelumnya tidak membahas mengenai fenomena muncul, bertahan dan berhasilnya tokoh lokal yang mampu menggerakkan organisasi untuk kepentingan mereka di antara kelompok masyarakat lainnya saat pemilihan kepala daerah secara langung. Studi terdahulu dilakukan sebelum pemilihan langsung kepala daerah dilaksanakan. Oleh karena itu, studi ini akan membahas secara khusus tentang fenomena tersebut dengan mengambil kasus pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Sumatera Utara.


17 1.6. Kerangka Teori Untuk mengkaji peran Pemuda Pancasila dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara, penelitian ini menggunakan teori kelompok kekerasan yang ditulis oleh Masaaki dan Rozaki. Setiap kelompok kekerasaan akan selalu menampilkan tokoh yang sangat berpengaruh bagi anggota atau komunitas kelompok tersebut. Untuk menjelaskan hal tesebut, penelitian ini menggunakan teori Bossism yang ditulis oleh John T. Sidel. Selain dua teori utama tersebut, penelitian ini juga menggunakan teori-teori pendukung lainnya yaitu teori yang berkaitan dengan teori kekuasaan, teori politik lokal, teori otonomi daerah, demokrasi dan pilkada langsung. Teori-teori tersebut menjelaskan adanya kelompok tertentu yang selalu saja dominan dalam setiap penentuan kebijakan yang mendasar untuk kepentingan mereka bukan untuk kepentingan publik. Kendati berbeda, teori-teori tersebut sepakat memahami, bahwa partisipasi masyarakat harus dilibatkan dalam proses kebijakan demi kesejahteraan tanpa harus mengerti bahwa satu kelompok tertentu, dengan kekuatan yang dimilikinya, akan memiliki agenda tersendiri agar mendominasi kebijakan yang penting terutama menyangkut pengelolaan dan pembagian sumber-sumber ekonomi negara pada skala yang lebih kecil. 1.6.1. Gejala Munculnya Kelompok Kekerasan dan Bos Lokal Studi ilmu politik tentang kelompok kekerasan menjadi tema yang menarik belakang ini terutama sejak keruntuhan rezim-rezim otoritarian di kawasan Asia dan Afrika. Di Indonesia sendiri, studi tersebut banyak dilakukan untuk melihat model demokrasi baru Indonesia pasca jatuhnya pemerintah Orde Baru. Proses demokratisasi melalui desentralisasi dan otonomi daerah yang sedang berlangsung menghasilkan keleluasaan daerah untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif perubahan yang berbasis keunggulan lokal. Meskipun berbagai deretan persoalan dan tantangan sekaligus ancaman juga bermunculan. Salah satu diantaranya adalah maraknya kelompokkelompok kekerasan di perkotaan dan pedesaan sebagai kelompok penekan yang cenderung mengedepankan prilaku intoleran terhadap kelompok masyarakat lain yang berbeda paham dan kepentingan. Teori tentang kelompok kekerasan berkembang disebabkan oleh dinamika masyarakat yang berubah secara terus menerus. Menurut Masaaki dan Rozaki, yang menjelaskan kasus Indonesia, bahwa pada masa Orde Baru segala bentuk kelompok


18 penekan yang ada di masyarakat dapat dirangkul oleh pemerintah dengan cara melembagakan mereka serta mendapatkan dukungan dari tentara dan polisi atau dengan cara penindasan. Namun, pasca Orde Baru, beragam komponen masyarakat menuntut keadilan yang ditafsirkannya sendiri atas dasar kepentingan etnis, agama, adat, politik, ekonomi, kelas, dan lain sebagainya. Tuntutan tersebut dilakukan untuk memenuhi beragam kepentingan melalui cara berkelompok dan dengan memanfaatkan instrumen kekerasan untuk menebar ancaman kelompok yang berbeda kepentingannya. Masaaki dan Rozaki menyebut kelompok yang berperan, setelah rezim Orde Baru, sebagai kelompok yang bersaing memperebutkan posisi untuk menjadi Tuhan (struggle of Gods).34 Maraknya kelompok-kelompok kekerasan di tengah masyarakat menjadi salah satu ciri yang menonjol di Indonesia pasca jatuhnya pemerintah Orde Baru. Mereka hadir dengan memanfaatkan ketidakstabilan negara dalam mengatur politik keamanan masyarakat. Disamping itu, bukan hanya menghiasi ruang publik dengan aksi-aksi jalanan yang brutal, namun juga memanfaatkan arus demokratisasi dengan cara tak sedikit para tokohnya berhasil masuk di jabatan formal pemerintahan. Kehadiran mereka tak jarang menebar teror dan ancaman, namun kerap pula dibutuhkan dan diperebutkan oleh kalangan tertentu yang berkepentingan. Pada saat kebijakan otonomi daerah diberlakukan, peran para kelompok kekerasan seolah mengganti peran negara dalam pengaturan politik keamanan di tengah masyarakat. Jaringan yang mereka miliki melewati batas kuasa politik di ranah negara dan masyarakat. Sejak Indonesia modern belum lahir, kelompok kekerasan memiliki akar tradisi dan dinamikanya sendiri tergantung konstelasi politik yang berkembang. Di dalam kelompok kekerasan itu selalu saja muncul aktor utama yang saling silih berganti dalam ritus kekerasan dengan fase zaman yang terus bergerak. Praktek negara modern (modern state) di Indonesia, baik negara kolonial (colonial state) maupun negara bangsa (nation state) selalu memberi ruang gerak yang luas kepada kelompok kekerasan nonnegara (non state violence). Boleh disebut bahwa negara Indonesia selalu membiarkan tumbuh kembangnya kekerasan non-negara walau terkadang mencoba mengendalikan kekerasan tersebut. Jago, warok, blater, jawara, dan preman tidak pernah hilang dari kancah sejarah Indonesia, malah mereka kadang kala menjadi pemain politik yang mempesona dan menarik perhatian banyak peneliti. 34

Okamoto Masaaki & Abdur Rozaki. (Ed.). 2006. Kelompok……. Op. Cit. hal. xvi. Universitas Indonesia

19 Selanjutnya, Masaaki dan Rozaki menjelaskan bahwa keberadaan kelompok kekerasan non-negara terjadi bukan karena negara yang mengizinkannya tetapi karena negara yang tidak bisa menolak keberadaannya, atau lebih tepatnya, negara yang membutuhkannya. Kehadiran kelompok masyarakat seperti itu, menghambat jalannya laju demokratisasi dan desentralisasi bahkan terancam menjadi beku (frozen democracy) karena peran kaum reformis kalah kekuatannya dengan kelompok kepentingan yang mengandalkan kekerasan dengan jejaringnya berurat akar di dalam tubuh partai politik. Kondisi ini berimbas pula pada adanya potret buram lembaga DPRD yang belum mampu mengejawantahkan sebagai koridor penampung aspirasi masyarakat. Proses penegakan hukum yang lemah, tentu saja, menjadi modal politik bagi mereka yang memiliki akses dan kapasitas di dalam memanfaatkan kekerasan dan ancaman kekerasan sehingga sangat berguna untuk merebut kekuasaan di tingkat lokal.35 Konsep governance yang didalamnya mengandaikan adanya peran negara yang tidak lagi dominan, namun hanya menjadikan pemerintah sebagai fasilitator. Oleh karena itu, memberikan kesempatan dan ruang yang sama bagi kelompok masyarakat sebagai stake holders. Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan untuk mengendorkan peran perlindungan negara atas warganya dan sebaliknya kelompok masyarakat yang memiliki modal politik penguasaan kekerasan menjadi bagian dari pemain utama.36 Dalam konteks penelitian ini, teori Masaaki dan Rozaki akan digunakan untuk membantu merumuskan kerangka berpikir ketika melihat keberadaan organisasi Pemuda Pancasila dengan segala aktivitas yang cenderung melakukan kekerasan dan represif dalam kasus pemilihan gubernur secara langsung. Melalui organisasi Pemuda Pancasila di Sumatera Utara, para anggota dan kadernya bisa muncul menjadi tokoh yang turut berpengaruh dalam aktivitas politik seperti pemilihan gubernur meskipun keterlibatannya terkait pada soal perlindungan keamanan dan kekuatan uang. Saat ini, Pemuda Pancasila mendapatkan kesempatan untuk memelihara dan memperluas kekuasaannya di masyarakat dengan cara membangun jaringan akses kepada lembaga politik lokal seperti partai politik, legislatif, dan eksekutif. Eksistensi kelompok kekerasan dalam masyarakat tidak terlepas dari para aktornya yang silih berganti dan menjadikan mereka sebagai orang kuat atau bos dalam komunitasnya sendiri. Istilah bos lokal atau bossism kembali menjadi pembahasan pada 35 36

Ibid. Ibid. Universitas Indonesia

20 saat John T. Sidel, profesor Ilmu Politik di University of London, menjelaskan fenomena munculnya bos lokal di Filipina, Thailand, dan Indonesia dalam kaitan relasi negara dan masyarakat pada tingkat lokal.37 Sebelumnya, fenomena munculnya orang kuat lokal tersebut telah dijelaskan oleh Migal, yaitu setiap kelompok dalam masyarakat mempunyai pemimpin, di mana pemimpin itu relatif otonom dari negara. Setiap masyarakat memiliki social capacity yang memungkinkan mereka menerapkan aturan main mereka tanpa dapat diintervensi oleh negara. Ketika kapasitas negara untuk mengontrol melemah, maka para strongmen menapakkan kekuasaannya dalam tingkatan lokal atau wilayah yang lebih kecil. Selanjutnya, menurut Migdal, orang kuat lokal memperoleh pengaruh signifikan yang jauh melampaui para pemimpin formal dan birokrat lokal disebabkan berkembangnya struktur masyarakat yang mirip jaringan.38 Dalam struktur masyarakat seperti ini, terdapat kombinasi antara kumpulan organisasi-organisasi sosial yang hampir mandiri dan kontrol sosial yang efektif dan terpecah-pecah. Selain itu, orang kuat lokal berkembang karena kebutuhan masyarakat terhadap mereka sebagai patron yang mempertukarkan kebaikan personal orang kuat lokal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan kesetiaan yang mereka berikan. Migdal juga menyimpulkan bahwa keberadaan orang kuat lokal membatasi otonomi dan melemahkan kapasitas negara, sehingga pada akhirnya keberadaan bos lokal tersebut akan menghambat pembangunan.39 Migdal mencoba menerangkan tentang orang kuat lokal yang berhasil melakukan kontrol sosial. Dalam konteks ini Migdal mengatakan: “They have succeeded in having themselves or their family members placed in critical state posts to ensure allocation of resources according to their own rules, rather than the rules propounded in the official rhetoric, policy statements, and legislation generated in the capital city or those put forth by a strong implementor.” 40 (Mereka berhasil menempatkan dirinya sendiri atau menaruh anggota keluarga mereka pada sejumlah jabatan penting demi menjamin alokasi sumber-sumber 37

Istilah local strongmen tersebut dipopulerkan oleh Migdal, sedangkan Sidel menggunakan istilah local bossism. John T. Sidel. 2005. “Philippine…..” Op. Cit. Lihat John T. Sidel. 2005. “Bosisme….” Op. Cit. 38 Lihat Joel S. Migdal. 1988. Strong .. Op. Cit. dan Joel S. Migdal. 2001. State in Society: Studying How States and Societies Transform and Capabilities in the Third World. Princenton University Press. Meskipun di buku yang terakhir pembahasan mengenai orang kuat lokal agak terbatas, namun intinya tetap sama. 39 Joel S. Migdal. 1988. Strong ..Ibid. hal. 9. 40 Ibid. hal. 256. Universitas Indonesia

21 daya berjalan sesuai dengan aturan mereka sendiri ketimbang menurut aturanaturan yang dilontarkan dalam retorika resmi, pernyataan kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang dibuat di ibukota atau yang dikeluarkan oleh penguasa yang kuat). Selanjutnya, Migdal menjelaskan fenomena munculnya orang kuat lokal sebagai berikut. Pertama, orang kuat lokal tumbuh subur di dalam masyarakat mirip jaringan yang digambarkan sebagai sekumpulan campuran (melange) organisasi-organisasi sosial yang nyaris mandiri dengan kontrol sosial yang efektif terpecah belah. Berkat struktur masyarakat mirip jaringan membuat orang kuat lokal memperoleh pengaruh signifikan jauh melampaui pengaruh para pemimpin negara dan para birokrat lokal yang digambarkan sebagai “segitiga penyesuaian.41 Kedua, orang kuat lokal melakukan kontrol sosial dengan menyertakan beberapa komponen penting yang dinamakan ”strategi bertahan hidup” penduduk setempat. Dengan kondisi seperti itu, orang kuat lokal bukan saja memiliki legitimasi dan memperoleh banyak dukungan di antara penduduk lokal, tetapi juga hadir untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tuntutan para pemilih atas jasa yang diberikan. Para penulis yang diilhami Migdal cenderung membingkai diskusi mereka dengan istilah ”personalisme”, ”klientisme”, dan ”hubungan patron-klien”. Pola ini kemudian juga terjadi karena orang kuat lokal ditempatkan sebagai patron yang memberi kebaikan personal bagi klien yang melarat dan para pengikut di daerah kekuasaan mereka.42 Ketiga, berhasilnya orang kuat lokal ”menangkap” lembaga-lembaga dan sumber daya negara, merintangi atau menyetujui upaya pemimpin negara dalam melaksanakan pelbagai kebijakan. Secara keseluruhan, orang kuat lokal membatasi otonomi dan kapasitas negara, penyebab kelemahan negara dalam menjalankan tujuan yang berorientasi pada perubahan sosial. Sepanjang keberhasilan strategi industrialisasi dan pertumbuhan amat bergantung pada strategi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan negara yang saling bertautan efektif, orang kuat lokal dengan demikian, menjadi penghambat pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga. 43 Penjelasan yang berbeda dari Migdal dikemukakan oleh John T. Sidel, dari hasil penelitiannya di Filipina, Thailand, dan Indonesia. Dari penelitian itu, Sidel menyebut

41

Ibid. hal. 235-238. Ibid. hal. 9 43 Ibid. 42


22 istilah bossism yang merefleksikan strong state dibandingkan strong society. Ia melihat bosisme menunjukkan peran elit lokal sebagai predatory broker politik yang memiliki kontrol monopolistik terhadap kekuatan paksaan dan sumber daya ekonomi dalam wilayah teritorial mereka. Bosisme beroperasi dalam bayangan rezim daerah yang dicirikan oleh persekutuan birokrat, bos-bos partai, pengusaha, militer, dan preman.44 Dalam kasus di Filipina, Sidel menyimpulkan bahwa ukuran dan pentingnya luas kepemilikan tanah pribadi bukan sumber utama kekuasaan dan kekayaan. Sumbersumber negara dan modal perdagangan lebih menonjol. Banyak orang kuat lokal yang menjadi kaya justru setelah memangku jabatan. Kekayaan tersebut diperoleh melalui akses ekonomi, berupa bermacam-macam keistimewaan yang diberikan pejabat terpilih, yang ‘berhutang budi’ atas jasa mereka dalam memobilisasi dukungan melalui penggunaan kekerasan dan intimidasi, pembelian suara pemilih, dan kecurangan dalam pemilihan. Mengakarnya orang kuat lokal di Filipina lebih mewakili keganjilan struktur kelembagaan negara, bukan hubungan patron-klien atau kekuasaan dan oligarki berdasarkan kepemilikan tanah. Ini berkembang sejak diperkenalkannya perubahan politik pada awal abad ke-20, berupa pemilihan kepala daerah maupun anggota parlemen di tingkat nasional maupun lokal, memberikan kesempatan para pejabat terpilih untuk tetap dapat menggunakan diskresi atas penegakan hukum lokal, pekerjaan umum, perpajakan, dan sebagainya. Berbeda dengan kesimpulan Migdal, orang kuat lokal di Filipina menurut Sidel, justru terbukti mendukung perkembangan kapitalisme, antara lain ditandai dengan tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomi di tingkat lokal.45 Sementara itu, cikal-bakal bosisme lokal di Thailand pada masa pemerintahan militer dan berlakunya bureaucratic polity hingga 1970-an secara kelembagaan mendapat hambatan untuk tumbuh. Bosisme lokal tumbuh subur ketika terdapat pergeseran dari parlemen yang lemah, yang ditandai oleh dominasi militer, menuju parlemen yang lebih kuat. Perkembangan ini menarik para tokoh Bangkok terkemuka yang memiliki sumber daya keuangan besar dan basis dukungan di pedesaan untuk masuk ke ranah politik. Ditandai oleh suburnya chao pao (jao poh), mereka memonopoli kegiatan ekonomi di daerah kekuasaannya yang ditetapkan dengan longgar dari sisi akumulasi pemilik kekayaan, pendapatan konsensi, kontrak dan waralaba, yang 44 45

Dikutip dari John T. Sidel. “Bosisme ......” Op. Cit. hal. 72-74. Dikutip dari John T. Sidel. “Bosisme ......” Op. Cit. hal. 76-80. Universitas Indonesia

23 diperoleh dari negara dan keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan illegal. Mereka menjadi pialang suara (hua khanaen) dalam pemilu, memobilisasi suara pemilih kepada patron yang berbasis di Bangkok, klien-klien lokal, atau diri mereka sendiri melalui gabungan koersi, pembelian suara dan kecurangan pemilihan. Chao pho ini mempunyai kemampuan memonopoli secara efektif dalam organisasi kekerasan, baik di dalam maupun di luar negara.46 Hambatan bagi berkembangnya bos lokal di Indonesia bertahan selama kekuasaan Soeharto. Pemerintah Orde Baru melakukan rotasi pejabat sipil dan militer di daerah secara teratur, sehingga mencegah para pejabat di tingkat lokal ini untuk membangun wilayah kekuasaan lokal tersendiri yang otonom terhadap pusat. Otonomi daerah yang diterapkan, terutama berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 sesungguhnya bersifat sentripetal. Meskipun demikian, kebutuhan pusat terhadap aktor-aktor lokal untuk memelihara kekuasaannya pada praktiknya telah memunculkan mafia-mafia lokal, dengan otonomi terbatas, terutama preman-preman dari kelompok yang erat kaitannya dengan rezim. Kesempatan yang demikian luas hadir ketika Indonesia mengalami transisi dari pemerintahan otoritarian Orde Baru pada tahun 1998. Pemilu 1999 dan desentralisasi memperlebar kemungkinan akumulasi kekuasaan oleh mafia, jaringan dan marga.47 Temuan penelitian Sidel mengenai berkembangnya bos lokal di Asia Tenggara menjelaskan beberapa catatan penting berikut. Pertama, orang kuat lokal memperoleh kekuasaan dan kekayaan bukan dari kepemilikan tanah atau kekayaan pribadi, melainkan dari sumber-sumber negara yang diakumulasi setelah memegang kekuasaan. Hubungan patron-klien bukan lagi penyangga utama kekuasaan mereka. Perluasan kekerasan dan kontrol terhadap pejabat politik yang dipilih adalah sumber kekuasaan mereka. Kontrol tersebut merupakan kunci bagi akumulasi sumber daya manusia, alam, dan keuangan setempat, melalui diskriminasi penegakan hukum dan aturan, diskresi ijin monopoli, kontrak, penggunaan lahan, dan sebagainya. Berbeda dengan Migdal, dari kepialangan politik lah kekuasaan diperoleh serta dapat memberikan kesempatan bagi akumulasi kekayaan, dan bukan sebaliknya.48 Kedua, hubungan antara orang kuat dengan masyarakat luas di daerah kekuasaannya bukan ditentukan oleh “sisi permintaan”, yakni kebutuhan klien atas 46

Ibid. hal. 81-83. Ibid. hal. 86-89. 48 Sidel. “Philippine .....”. 1997. hal. 962. 47


24 patron. Hubungan lebih ditentukan oleh “sisi persediaan” berupa struktur negara di tingkat nasional dan ekonomi tingkat lokal. Ketiga, berbagai praktik pembelian suara, kecurangan dalam pemilihan, atau pengumpulan kekayaan pribadi melalui cara-cara illegal dilakukan dengan cara pemaksaan, dibandingkan hubungan timbal-balik paternalistik atau klientelistik. Kepentingan orang kuat lokal menjadi sandaran dalam hubungan antara mereka dengan masyarakat luas.49 Tabel 1.1 Ciri-ciri Bosisme di Asia Tenggara Menurut Sidel Variabel Sumber Kekayaan Pola hubungan Hubungan dengan pejabat politik Voting/pemilu Posisi Negara Perilaku Kekuasaan Kontrol Pemerintah Pusat

Ciri-ciri Bosisme di Asia Tenggara Berasal dari sumber negara Hubungan patron klien bukan penyangga utama Melakukan kontrol dan pengendalian terhadap pejabat politik Pembelian suara Negara kuat Kekerasan Kontrol lemah

Sumber: diolah dari buku John T. Sidel 2005. “Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand, dan Indonesia”, dalam John Harris, Kristian Stokke, dan Olle Tornquist (ed.). Politisasi Demokrasi: Politik Lokal Baru. Jakarta: Demos.

Tentang perkembangan bossism di Indonesia, Sidel melihat bahwa itu terjadi seiring dengan melemahnya kontrol pusat terhadap daerah pasca jatuhnya pemerintah Orde Baru. Kebijakan desentralisasi telah mengakhiri kontrol efektif pusat yang mencegah pejabat-pejabat sipil dan perwira-perwira menengah militer untuk membangun wilayah kekuasaan lokal tersendiri yang mandiri. Kondisi tersebut telah memberikan ruang yang sangat leluasa bagi para pialang politik ini untuk memperoleh dan mengakumulasi kekuasaan dan kekayaan.50 Berkembangnya bosisme lokal, menunjukkan ketiadaan salah satu nilai-nilai demokrasi yang hendak dicapai dengan penerapan kebijakan desentralisasi, yaitu political equality. Konsep ini menyangkut tiga macam hubungan yaitu antarpemerintah (intergovernmental relation), antara negara dan masyarakat (state society relation); dan antara masyarakat dan masyarakat (society-society relation). Hubungan antarpemerintah meliputi kesetaraan antarlevel pemerintahan, baik secara vertikal maupun horizontal, 49 50

Sidel. “Bosisme….. Op. Cit. hal. 101. Ibid. hal. 85. Universitas Indonesia

25 dalam kewenangan mengatur dan mengurus. Penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin kuat jika ada kesetaraan antara kewenangan dengan sumber keuangan yang dimiliki, kejelasan kewenangan antarberbagai tingkat pemerintahan, dan sebagainya. Hubungan antarnegara dan masyarakat merupakan refleksi dari daya tawar masyarakat terhadap berbagai keputusan yang diambil lembaga pemerintahan. Otonomi daerah sejatinya bukan hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Tetapi juga harus memperkuat peran dan kedudukan masyarakat, sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik kewenangan, dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Sedangkan hubungan antara negara dan masyarakat menunjukkan akses yang sama dalam ikut serta mempengaruhi proses kebijakan. 51 Romli misalnya menjelaskan kasus Jawara di Banten sebagai pola hubungan birokrat, bos-bos partai, pengusaha, dan aparat dalam mengusai politik lokalnya didasarkan atas dua, yaitu hubungan patron klien dan berdasarkan hubungan simbiosis mutualisme. Kontrol yang dilakukan oleh tokoh Jawara di Banten dilakukan terhadap pejabat publik dan civil society. Teori ”Bossisme Plus” yang dikemukakan Romli menjelaskan bahwa sumber kekuasaan berupa magi, kesaktian, dan ilmu silat menyebabkan jawara memiliki pengaruh di masyarakat. Berbeda dengan Sidel di mana sumber-sumber kekuasaan diperoleh saat ia mendapat fasilitas dari negara. Bosisme ala Sidel hanya memiliki kontrol terhadap pejabat publik, tetapi bosisme plus pada kasus jawara selain mengontrol pejabat publik juga mengontrol masyarakat (civil society).52 Dalam menganalisa peran Pemuda Pancasila di Sumatera Utara dalam penguasaan politik lokal, teori yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh Sidel. Teori Sidel tentang local bossism membantu merumuskan kerangka berpikir yang akan digunakan dalam penelitian ini, terutama terkait dengan sumber kekuasaan dan cara-cara penggunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para tokoh Pemuda Pancasila. Fenomena munculnya kelompok kekerasan dan bos lokal pada panggung politik di Sumatera Utara justru terkait dengan kebijakan otonomi daerah. Mereka adalah orangorang, yang pada masa Orde Baru, memperoleh banyak keberuntungan. Bos lokal tersebut adalah para pebisnis, termasuk dalam kelompok yang sering melakukan praktik kekerasan, kemudian menjadi tokoh dan memiliki pengaruh pada lembaga politik lokal seperti partai politik, legislatif, dan eksekutif. Kemunculan 51

Ketiga nilai tersebut adalah political equality, accountability, dan responsiveness. Lihat dalam B.C. Smith. 1985. Op. Cit. hal. 24-30. 52 Lili Romli. “Jawara ......” Op. Cit. hal. 254-257. Universitas Indonesia

26 mereka tidak terlepas dari struktur masyarakat dan struktur negara itu sendiri. Dalam struktur masyarakat yang bersifat paternalistik, orang yang mempunyai pengaruh cenderung akan dihormati masyarakat. Sedangkan struktur negara memungkinkan terciptanya satu kondisi bagi muncul, bertahan, dan berhasilnya bos lokal tersebut. Di Sumatera Utara, kemunculan bos lokal itu berasal dari salah satu organisasi yang sering melakukan praktik kekerasan dalam aktivitasnya diantaranya adalah Pemuda Pancasila. Namun, bos lokal itu tidak dapat mengandalkan kekuatan individu semata karena sumber-sumber kekuasaan tersebar di antara kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Fenomena munculnya bos lokal di Sumatera Utara terkait dengan kekuatan kelompok yang mampu membentuk jaringan kepada sumber-sumber daya di tingkat lokal. Dari kerangka tersebut, penelitian ini akan menjelaskan cara individu dan tokoh di Sumatera Utara dapat muncul sebagai bos lokal dalam kekuatan kelompok kekerasan. Penelitian ini akan membuktikan asumsi bahwa fenomena munculnya bos lokal di Sumatera Utara tidak terkait dengan lemahnya negara, tetapi terkait dengan, dalam bahasa Sidel, beroperasi dalam bayangan rezim daerah yang dicirikan oleh persekutuan bos-bos partai, pengusaha, militer, dan preman. Mereka ini memiliki kontrol monopolistik terhadap kekuatan pemaksaan dan sumberdaya ekonomi dalam wilayah teritorial tertentu. Teori itu akan menganalisis kasus peran Pemuda Pancasila dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008. 1.6.2. Patrimonialisme dan Klientelisme Patrimonialisme merujuk pada paham mengenai bentuk-bentuk hubungan yang menganggap seseorang patron menjadi pemimpin kelompok yang didasarkan atas kaitan personal. Nathan Quimpo memperjelas istilah patrimonialisme “as a type rule in which the ruler does not distinguish between personal and public patrimony and treats matter and resources of state as his personal affair”53 (sebagai jenis aturan di mana penguasa tidak membedakan antara warisan pribadi dan publik dan memperlakukan masalah dan sumber daya negara sebagai urusan pribadi). Dalam hubungan kekuasaan, patrimonialisme menjadi bentuk hubungan timbal balik antara pemimpin (patron) dan bawahan (klien) yang loyal kepadanya.

53

Nathan G. Quimpo. 2007. “Trapo Parties and Corruption”. dalam KASAMA. Vol. 21 No. 1. JanuariMarch. Universitas Indonesia

27 Bentuk-bentuk hubungan patron klien dijelaskan oleh James C. Scott sebagai berikut, “The patron-client relationship–an exchange relationship between roles–may be defined as a special case of dyadic (two person) ties involving a largely instrumental friendship in which an individual of higher socioeconomic status (patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefit, or both, for a person of lower status (client) who, for his part, reciprocates by offering general support and assistance, including personal, to the patron”54 (hubungan patron-klien, suatu hubungan pertukaran antara peran yang dapat didefinisikan sebagai suatu kasus khusus dari dua orang yang melibatkan sebagian besar hubungan persahabatan yang saling menolong di mana seorang individu dari status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruhnya dan sumber daya sendiri untuk menyediakan perlindungan atau manfaat, atau keduanya, kepada seorang yang lebih rendah statusnya (klien), untuk bagian diri klien itu, membalas dengan menawarkan dukungan dan bantuan, termasuk pelayanan pribadi kepada patron). Dalam konteks hubungan patron-klien, posisi seorang patron memiliki sumber yang melebihi baik secara langsung maupun tidak langsung dari seorang klien. Posisi itu menyebabkan seorang patron mampu mempengaruhi sikap dan prilaku klien. Sebaliknya, klien mengakui dan menerima sumber yang dimiliki patron sehingga bila mempengaruhi klien, maka klien akan menerima dan mengakui pengaruh tersebut secara sadar atau sukarela. Sifat hubungan patron-klien didasarkan atas pertukaran yang tidak seimbang karena adanya perbedaan status di antara keduanya. Hubungan yang tidak seimbang tersebut membuat klien merasa berhutang budi dan membalas jasa baik kepada patron. Hubungan yang bersifat personal itu kemudian akan menciptakan loyalitas, kepercayaan dan kasih sayang yang diberikan di antara mereka serta bersifat fleksibel dan tanpa batas waktu. Scott kemudian menjelaskan bahwa kelompok patron-klien bisa berbentuk gugus (patron-client cluster) yaitu seorang patron dengan beberapa orang klien. Kelompok patron-klien bisa juga berbentuk gabungan dari berbagai gugus patron-klien yang dipimpin oleh seorang patron sebagai patron tertinggi (patron-client pyramid). Di 54

James C. Scott. 1972. “Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia”. dalam The American Political Science Review. Vo. 6. No. 1 (Mar. 1972). hal. 92. Universitas Indonesia

28 bawah patron tertinggi itu, terdapat sejumlah klien yang merupakan patron kecil bagi sejumlah klien. Seorang klien dari patron tertinggi juga menjadi seorang patron bagi beberapa orang klien. Dalam bentuk piramid itu, ada beberapa patron kecil yang menjadi klien patron tertinggi dan mempunyai beberapa klien sendiri.55 Maswadi Rauf menjelaskan tentang faktor penting dalam kelompok patron-klien adalah hubungan kekuasaan. Patron memiliki sumber daya berupa kekuasaan, materi, maupun kemampuan yang tidak dimiliki oleh para klien. Kemampuan patron untuk memberikan perlindungan dan kebutuhan hidup kepada orang lain menjadi penyebab orang lain itu bersedia menjadi kliennya. “Patron adalah seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan terpandang dalam masyarakat dan pemerintahan sehingga mempunyai pengaruh terhadap sejumlah besar orang lain dalam masyarakat. Di samping itu mempunyai sejumlah harta benda dan kuat secara finansial. Dengan modal ini seorang patron dapat menarik sejumlah klien yang membutuhkan bantuannya. Sebaliknya para klien membalas pemberian patron dengan memberikan dukungan dan pelayanan kepada patron”. Dalam relasi kekuasaan, patrimonialisme tidak hanya berlangsung atas dasar ekonomi atau kekayaan tetapi juga berdasarkan hubungan yang bersifat inklusif dari semua bidang kehidupan. Pada awalnya yang menjadi patron adalah tuan tanah yang memiliki tanah yang luas untuk pertanian. Sedangkan para kliennya adalah para petani yang menggarap tanah tersebut dan memperoleh perlindungan serta sumber kebutuhan hidup dari patron. Sebaliknya, para petani memberikan dukungan fisik kepada patron termasuk berperang melawan musuh patron. Pada masa modern, sumber kekuasaan patron telah bergeser dari kepemilikan tanah kepada kekuasaan bidang pemerintahan dan politik. Jabatan pemerintahan dan politik menjadi sumber patron untuk memberikan pengaruh dan penguasaan sumbersumber daya dalam jumlah besar kepada pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh politik. Pengaruh itu digunakan oleh mereka untuk menarik sejumlah orang menjadi kliennya. Seorang patron akan memberikan atau membantu mendapatkan jabatan pemerintahan dan politik kepada para klien yang membutuhkannya. Atas bantuan itu, para klien diharuskan 55

memberikan

dukungan

politik

dan

membantu

patron

untuk

Ibid. hal 96. Lihat juga penjelasan Maswadi Rauf. “Konsensus Politik….”. hal. 99. Universitas Indonesia

29 mempertahankan, memperkuat kekuasaan dan kedudukan politik mereka. Bentuk hubungan ini disebut sebagai patrimonialisme baru (new patrimonialism).56 Kecenderungan hubungan patron-klien dalam masyarakat Indonesia masih sangat kuat. Dwight King menjelaskan praktik new patrimonialism pada masa pemerintahan Orde Baru yang dijabarkannya dalam konsep rejim otoriter bercirikan tingkat korporatisme yang begitu tinggi. King menjelaskan, berbagai kelompok di dalam institusi negara dan masyarakat sipil selalu dihubungkan dengan para pemimpin negara yang dianggap sebagai patron besar. Bentuk korporasi kelompok-kelompok masyarakat selau merujuk kepada seorang pemimpin dan representasi kepentingan kelompok masyarakat itu berada kuat berada di bawah pengaruh Presiden Soeharto yang paternalistik.57 Ikatan-ikatan patron-klien yang masih kuat di Indonesia pada akhirnya menjadi landasan bagi pembentukan kekuasaan politik. Untuk kepentingan penelitian ini, teori Scott tentang hubungan patron-klien dan Maswadi Rauf mengenai patrimonialisme baru itu akan digunakan untuk melihat bentuk jaringan patronase yang dilakukan oleh tokoh Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Jaringan patronase yang dimaksud adalah pola relasi antara tokoh Pemuda Pancasila dengan para anak buahnya dan relasi antara tokoh Pemuda Pancasila dengan kelompok lain seperti pejabat pemerintah, partai politik, anggota legislatif, pengusaha, dan media massa untuk mendapatkan akses sumber daya lokal di Sumatera Utara. Pola itu akan dilihat dalam kasus peran Pemuda Pancasila dalam mendukung calon Gubernur Sumatera Utara yang ingin dimenangkan. 1.6.3. Teori Kekuasaan Salah satu konsep penting dalam pembahasan Ilmu Politik adalah mengenai kekuasaan. Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan apapun selalu berkaitan dengan kekuasaan. WA Robson menjelaskan bahwa ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil. Fokus perhatian tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau

56

Maswadi Rauf. Op. Cit. hal. 100. Dwigth King. 1982. “Indonesia’s New Order A Bureaucratic Polity, A New Patrimonial Regime or Bureaucratic Authoritarian Regime: What Difference Does It Make?. dalam Benedict R.O.G Anderson dan Audrey Kahin (eds). Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to The Debate. Ithaca. New York: Cornell University Press (Cornell Modern Indonesia Project Publication 62).

57


30 mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, membuat pengaruh atas orang lain atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.58 Para sarjana mencoba memberikan batasan mengenai pengertian kekuasaan. Robert M. MacIver, misalnya memberikan pengertian kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain, baik secara langsung dengan memberi perintah, maupun secara tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia.59 Miriam Budiardjo memberikan batasan kekuasan sebagai kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan atau tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.60 Charles F. Andrain mendefinisikan kekuasaan sebagai penggunaan sejumlah sumber daya (aset, kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan (tingkah laku menyesuaikan) dari orang lain.61 Definisi tentang kekuasaan yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa setiap relasi kekuasaan biasanya berjalan secara tidak seimbang, seorang pelaku memiliki kekuasaan yang lebih besar dari pelaku lain. Ketidakseimbangan itu justru menimbulkan ketergantungan dan semakin besar ketimpangan hubungan maka akan semakin besar pula sifat ketergantungannya. Lebih dari itu, bisa saja terjadi seseorang memiliki kekuasaan sepenuhnya atas orang lain, sedangkan orang tersebut sama sekali tidak memiliki daya upaya apapun untuk bertindak atas perlakuan orang pertama. Ketika masa modern saat ini, teori kekuasaan tidak saja menjadi area yang sangat berkaitan erat dengan negara meskipun kekuatan negara bisa menjadi alat pemaksa untuk membagikan sumber-sumber daya bagi warganya.62 Setiap individu dan kelompok dalam masyarakat yang berkepentingan akan berusaha merebut sumbersumber daya yang terbatas sifatnya acapkali memiliki kekuasaan yang bersumber dari berbagai macam cara. Oleh karena itu, kekuasaan dapat dibedakan dengan authority (wewenang) dan legitimacy (legitimasi, keabsahan). Kewenangan adalah kekuasaan, tetapi kekuasaan tidak selalu berupa kewenangan. Kewenangan merupakan kekuasaan 58

W.A. Robson. 1954. The University of Teaching of Social Sciences: Political Science. Paris: Unisco. hal. 24. 59 Robert MacIver. 1961. The Web of Government. New York: The Macmillians Company. hal. 22. 60 Miriam Budiardjo. 2008. Edisi Revisi. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hal. 17-18. 61 Charles F. Andrain. 1992. Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana. hal. 130. 62 Lihat Deliar Noer. 1965. Pengantar ke Pemikiran Politik. Medan: Dwipa. hal. 56. Universitas Indonesia

31 yang memiliki keabsahan (legitimate power), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Sedangkan legitimasi merujuk pada keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa patut untuk dihormati. Legitimasi didasarkan pada persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta prosedur yang sah. Sebagaimana yang dijelaskan David Easton bahwa keabsahan adalah ” the conviction on the part of the remember that it is right and proper for him to accept and obey the authorities and to abide by the requirements of the regime” (keyakinan dari pihak anggota masyarakat bahwa sudah wajar bagi dia untuk menerima dan menaati penguasa serta memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu).63 Bagi penganut demokrasi, kekuasaan yang berarti kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, sebenarnya gagasan yang sangat fundamental dalam memaknai penggunaan kekuasaan. Wewenang kekuasaan hanya dapat digunakan melalui legitimasi proses-proses demokratis, seperti pemilihan umum. Kekuasaan harus diperoleh dan diperebutkan untuk memaksimalkan kepuasan adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan sebagai solusi untuk mengatasi masalah warga itu sendiri. Kekuasaan dapat disebut demokratis jika tersedia institusi dan prosedur yang memungkinkan warga negara mengekspresikan pilihanpilihannya secara efektif dan adanya mekanisme kompetisi yang terlembaga dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, adanya hak berpartisipasi dalam menseleksi para pemimpin atau kebijakan-kebijakan yang nantinya memiliki dampak bagi warga negara.64 Seseorang atau sekelompok orang agar dapat memperoleh kekuasaan harus memiliki

sumber-sumber

kekuasaan

dan

cara-cara

untuk

memperoleh

serta

mempertahankan kekuasaan. Perjalanan kekuasaan yang efektif bergantung pada tipetipe sumber kekuasaan yang tersedia. Untuk memperoleh kepatuhan, para pemimpin politik biasanya memperluas persediaan sumber daya mereka dan menggunakan secara lebih efisien sumber daya yang telah mereka miliki.

63

David Easton. 1965. A System Analysis of Political Life. New York: John Wiley and Son. hal. 278. Renske Doorenspleet. 2005. Democratic Transitition: Exploring the Structural Sources of the Fourth Wave. London: Lynne Rienner Publisher Inc. hal. 15.

64


32 Menurut

Miriam

Budiardjo,

sumber-sumber

kekuasaan

dapat

berupa

kedudukan. Misalnya seorang komandan terhadap anak buahnya atau seorang majikan terhadap pegawainya. Dalam kasus ini bawahan dapat ditindak jika melanggar disiplin kerja atau melakukan korupsi. Sumber kekuasaan dapat pula berupa kekayaan. Misalnya seorang pengusaha kaya mempunyai kekuasaan atas seorang politisi atau seorang bawahan yang mempunyai utang yang belum dibayar kembali. Kekuasaan dapat pula bersumber pada kepercayaan atau agama. Di banyak tempat alim ulama mempunyai kekuasaan terhadap umatnya, sehingga mereka dianggap sebagai pemimpin informal yang perlu diperhitungkan dalam proses pembuatan keputusan di tempat itu.65 Charles F. Andrain membedakan lima tipe sumber daya kekuasaan yaitu sumber daya fisik, ekonomi, normatif, keahlian dan personal.66 Dengan menggunakan sumbersumber kekuasaan itu, seseorang atau sekelompok orang dapat mempengaruhi orang lain untuk mengikuti kehendak atau keinginannya. Andrain juga menjelaskan perbedaan motif kepatuhan dalam masing-masing tipe sumber daya kekuasaan. Tabel 1.2 Tipe-Tipe Sumber Kekuasaan Tipe Sumber Daya Fisik Ekonomi Normatif Personal Ahli

Contoh Sumber Daya

Motivasi untuk Mematuhi

Senjata, senapan, bom, rudal

B “berusaha menghindari cedera fisik” yang disebabkan oleh A Kekayaan, pendapatan, kontrol B “berusaha memperoleh kekayaan” atas barang dan jasa dari A Moralitas, kebenaran, tradisi, B “mengakui bahwa A mempunyai relijius, legitimasi, wewenang hak moral untuk mengatur” prilaku B Karisma pribadi, daya tarik, B “mengidentifikasi diri merasa persahabatan, popularitas tertarik” dengan A Informasi, pengetahuan, B “merasa bahwa A mempunyai intelejensi, keahlian teknis pengetahuan dan keahlian yang lebih”

Sumber: Charles F. Andrain. 1992. Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana. hal. 132.

Dalam bagian lain, Andrain mengemukakan bahwa sumber kewenangan seseorang atau kelompok untuk memerintah berasal dari: (1) hak memerintah berdasarkan dari tradisi, yaitu kepercayaan yang telah berakar dipelihara terus menerus 65

Miriam Budiardjo. 1984. “Konsep Kekuasaan: Tinjauan Pustaka”. dalam Budiardjo. Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa. Jakarta: Gramedia. hal. 13. 66 Charles F. Andrain. 1992. Op. Cit. hal. 132. Universitas Indonesia

33 dalam masyarakat; (2) hak memerintah berasal dari Tuhan, Dewa, atau Wahyu. Kewenangan memerintah berasal dari kekuatan yang sakral; (3) hak memerintah berasal dari kualitas pribadi sang pemimpin, baik penampilannya yang agung dan dirinya yang populer maupun karena memiliki karisma; (4) hak memerintah berasal dari sumber yang bersifat instrumental, seperti keahlian dan kekayaan; dan (5) hak memerintah berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin pemerintahan.67 Sumber kewenangan yang disebut terakhir adalah kewenangan yang bersifat prosedural, yaitu hak memerintah berdasarkan sumber-sumber legal atau peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan empat sumber yang disebut pertama merupakan kewenangan yang bersifat substantif, yaitu hak memerintah berdasarkan faktor-faktor yang melekat pada diri pemimpin, seperti tradisi, sakral, kualitas pribadi, dan instrumental. Semakin kompleks struktur masyarakat suatu negara maka tipe sumber kewenangan yang digunakan cenderung bersifat prosedural. Dan sebaliknya, di masyarakat yang strukturnya masih sederhana cenderung menggunakan tipe kewenangan substansial karsena kehidupan lebih banyak berdasarkan pada tradisi, kepercayaan kepada kekuatan supranatural, dan kesetiaan pada tokoh atau pemimpin.68 Teori sumber-sumber kekuasaan dari Miriam Budiarjo yang digunakan dalam penelitian ini adalah kedudukan dan kekayaan. Sedangkan teori sumber-sumber kekuasaan yang dikemukakan Andrain yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah fisik dan ekonomi. Sumber-sumber kekuasaan yang dipilih tersebut akan digunakan untuk menjelaskan sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki oleh Pemuda Pancasila sehingga bisa menjadi salah satu organisasi pemuda terbesar dan berpengaruh dalam konstelasi politik di Sumatera Utara. Sumber kekuasaan berupa fisik, kedudukan, dan kekayaan terkait dengan asumsi awal yang diamati tentang aktivitas organisasi Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang dikenal melakukan praktik kekerasan dan uang oleh sebagian masyarakat Sumatera Utara. Selanjutnya, sumber-sumber kekuasaan tersebut akan dapat dibedakan dari cara menggunakan kekuasaan. Dalam kaitannya dengan penggunaan kekuasaan, Miriam Budiardjo menjelaskan esensi dari kekuasaan adalah hak mengadakan sanksi. Cara 67 68

Ibid. hal. 194-197. Ibid. hal. 87-88. Universitas Indonesia

34 untuk menyelenggarakan kekuasaan berbeda-beda. Upaya yang paling ampuh untuk menggunakan kekuasaan adalah melalui kekerasan (force). Seorang penjahat yang bersenjatakan clurit akan memaksa seseorang untuk menyelamatkan dirinya merupakan suatu contoh dari kekuasaan yang paling terbuka dan brutal. Dia mempersempit alternatif bertindak, sehingga bagi korbannya hanya ada satu aternatif yaitu mengikuti kemauan si penjahat dan menyerahkan miliknya. Kekuasaan dapat juga diselenggarakan lewat koersi (coercion), yaitu ancaman akan diadakan sanksi. Suatu upaya yang sedikit lebih lunak adalah melalui persuasi (persuasion) yaitu proses meyakinkan, beragumentasi atau menunjuk pada pendapat seorang ahli (expert adivice). Selain itu kekuasaan digunakan dengan cara tidak mengatakan denda tetapi memberi ganjaran (reward) atau insentif, imbalan atau kompensasi.69 Andrain membedakan dua bentuk cara menggunakan kekuasaan yaitu kekuasaan paksaan dan kekuasaan yang berdasarkan konsensus. Ia menjelaskan sebagai berikut: “Mereka yang menekankan aspek-aspek pemaksaan dari kekuasaan biasanya memandang politik dalam kerangka pergulatan dominasi dan konflik. Mereka melihat para pelaku politik mengejar tujuan-tujuan yang tidak diminati oleh keseluruhan komunitasnya. Satu pihak memperoleh keuntungan, pihak lain merugi. Sebaliknya, para analis yang menekankan aspek-aspek konsensus yang lebih banyak mengaitkan kekuasaan dengan usaha mengatasi perlawanan bukannya dengan kegiatan-kegiatan koordinasi. Mereka melihat para pelaku politik mengusahakan pencapaian tujuan-tujuan bersama.”70 Menurut Andrain, penggunaan kekuasaan koersif atau konsensual dapat dilihat dari sumber daya kekuasaan yang dimilikinya, sehingga pemilik kekuasaan dapat memberikan penghargaan atau sanksi. Selain itu, sumber daya kekuasaan digunakan untuk menjamin kepatuhan orang atau kelompok lain terhadap orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan tersebut.

69 70

Miriam Budiardjo. 2008. Edisi Revisi. Dasar-Dasar… hal. 61-62. Andrain. Op. Cit. hal. 137-138. Universitas Indonesia

35 Tabel 1.3 Kekuasaan Koersif dan Konsensual Tipe Sumber Daya Fisik Ekonomi Normatif Personal Ahli

Koersif Cidera fisik, pemenjaraan, kematian Tidak diberi pekerjaan, penerapan denda, kehilangan kontrak Pengucilan, larangan memangku jabatan Hilangnya dukungan kelompok, persahabatan, popularitas Pemberian informasi yang menguntungkan orang lain, penyebaran informasi yang merugikan orang lain

Konsensus Memberi jalan memperoleh persenjataan Memberi jalan memperoleh kekayaan Memberi jalan memperoleh wewenang dan simbolsimbol kebenaran moral Pemberian dukungan kelompok Penyediaan ilmu pengetahuan dan keterampilan

Sumber: Andrain. 1992. Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Tiara Wacana. hal. 140.

Dalam konteks penyelesaian konflik, Maswadi Rauf menjelaskan bahwa untuk mempertahankan dan mengoperasikan kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok dapat dilakukan individu atau kelompok masyarakat tersebut dengan cara persuasif atau koersif. Persuasif adalah cara-cara mempertahankan dan melakukan kekuasaan melalui musyawarah, perundingan, dan cara lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sedangkan cara paksaan adalah penggunaan melalui kekerasan fisik atau ancaman fisik. Berkaitan dengan kekerasan fisik ini Maswadi Rauf menuliskan, “Kekerasan fisik mencakup penggunaan benda-benda fisik untuk merugikan secara fisik, menyakiti, melukai atau membunuh pihak lain. Penggunaan kekerasan fisik atau ancaman penggunaannya menimbulkan rasa takut di pihak yang akan dikenai yang berpengaruh terhadap tingkah lakunya. Pengaruh itu adalah berupa diikutinya keinginan pihak yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.”71 Antonio Gramsci menjelaskan ada dua cara kekuasaan itu dipraktekkan, yaitu dominasi atau penindasan dan hegemoni. Cara pertama kekuasaan dibangun dengan cara-cara represi dan kekerasan. Seorang individu, kelompok atau negara apabila ingin 71

Maswadi Rauf. 2005. Konsensus Politik…… hal. 11-12. Universitas Indonesia

36 memperoleh dan atau mempertahankan kekuasaan maka ia harus mempunyai atau memiliki akses terhadap instrumen kekuasaan. Sedangkan cara kedua yaitu hegemoni, kekuasaan diperoleh dan dioperasikan melalui kepemimpinan moral dan intelektual. Ia memperoleh dan mempraktikkan kekuasaan dengan jalan konsensus.72 Dalam konteks penelitian ini, teori penggunaan kekuasaan dengan cara kekerasan dari Miriam Budiarjo akan digunakan untuk melihat praktik kekerasaan yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila pada saat pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008. Sedangkan penggunaan kekuasaan dengan cara koersif yang ditulis oleh Charles F. Andrain juga akan digunakan untuk melihat bentuk kekuasaan koersif yang dilakukan Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Untuk memperkuat bentuk penggunaan kekerasaan yang dilakukan Pemuda Pancasila akan dilihat dari teori yang ditulis oleh Maswadi Rauf tentang cara menyelesaikan konflik melalui kekerasan fisik atau ancaman fisik. Selain itu, teori Antonio Gramsci akan digunakan untuk melihat praktik penggunaan kekuasaan dengan cara-cara represi dan kekerasan yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila dalam kasus peran mereka pada saat pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008. Dari praktik tersebut akan diketahui bentuk kekerasan dan koersif, tindakan paksaan, dan cara-cara represi yang dilakukan Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Prilaku tersebut merujuk pada tindakan mengancam, mengintimidasi, bahkan membunuh dengan menggunakan jaringan kekuatan dalam setiap aktivitas organisasi dan menunjukkan identitas yang mirip atau menyerupai kekerasan atau tindakan premanisme. Kecenderungan praktek yang menyerupai prilaku kekerasan atau demokratis itu akan dilihat antar tokoh Pemuda Pancasila sendiri dan antara tokoh Pemuda Pancasila dengan kelompok masyarakat lainnya di Sumatera Utara. 1.6.4. Teori Politik Lokal Teori politik lokal menjelaskan bahwa politik di tingkat lokal bukan hanya berurusan pada soal-soal administrasi publik atau menekankan pada hubungan legalformal pemerintahan semata. Meskipun memiliki keterkaitan, namun pandangan legalformal seperti itu memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk memahami politik lokal 72

Antonio Gramsci. 1971. Selections from Prison Notebooks. London: Lawrence and Wishart. Dikutip dalam Muhadi Sugiono. 1999. Kritik Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Lihat juga Roger Simon. 2000. Gagasan-gagasan Politik Gramsci. Yogyakarta: Insist Press. Universitas Indonesia

37 secara lebih utuh. Politik lokal mencakup soal yang luas, misalnya aspek ekonomi, politik, dan sosial. Karakteristiknya relatif terbuka, beragam, dan kompetitif. 73 Teori yang digunakan sebagai pendekatan analisis untuk studi ini adalah studi politik lokal yang memberikan perhatian pada perspektif mikro yaitu pemahaman prilaku (behaviour) elit lokal ketika melaksanakan wewenang otonomi daerah dalam kehidupan sehari-hari. Pada tingkat realitas, implementasi politik lokal lebih banyak diwarnai oleh tawar menawar (bargaining) dari koalisi antara elit lokal dan aktor-aktor tertentu di dalam masyarakat. Kekuasaan pemerintah lokal dilakukan lebih untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan lokal dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan publik, individu, dan kelompok dengan kemampuan pemerintah lokal dalam mengakomodasi tuntutan tersebut. Studi ini memberikan pemahaman bahwa pemerintah lokal harus berada di antara semua kelompok yang memiliki kepentingan dan keinginan yang beragam dan terkadang agak sulit untuk diberi ruang kebijakan. Studi politik lokal yang menguraikan tentang kerumitan hubungan antara kepentingan dan kebijakan adalah pendekatan regim kota (urban regime) yang diistilahkan oleh Clarence Stone. Menurut Stone urban regim sebagai ”The informal arrangements by which public bodies and private interest function together in order to be able to make and carry out governing decisions”. 74 (Pengaturan informal di mana kepentingan badan-badan publik dan swasta berfungsi bersama untuk membuat dan melaksanakan keputusan-keputusan pemerintah). Stone menjelaskan bahwa konsep regim kota bermula dari sebuah model produksi sosial dari tata kelola pemerintahan kota, yaitu pekerjaan yang bukan berasal dari kontrol dan perlawanan, tetapi hasil dari satu keuntungan dan peleburan yang didasari atas kapasitas untuk bertindak. Konsepsi yang penting dari Stone adalah bahwa regim kota merupakan hasil dari usaha-usaha yang terkoordinasi, kesepakatan yang dihasilkan adalah buah dari kesepahaman yang tidak terucapkan (secara diam-diam) antara kepentingan publik dan kepentingan swasta tentang bagaimana keputusan akan dilaksanakan. Dalam kenyataannya, formasi regim kota membutuhkan pengelolaan konflik dan penciptaan respon yang adaptif dalam perubahan sosial. Karena itu, faktor 73

Studi dengan pendekatan tersebut diantaranya lihat Gerry Stoker. 1991. The Politics of Local Government. London: MacMillan Press Ltd. hal. 232. 74 Clarence Stone. 1989. Regime Politics: Governing Atlanta, 1946-1988. Lawrance: University Press of Kansas. hal. 6. Lihat juga Chusnul Mariyah. 1998. “Urban Political Conflict in Australia: The Redevelopment of Inner Sydney”. Thesis. Sydney: Department of Government The University of Sydney. hal. 31. Universitas Indonesia

38 kuncinya adalah pengelolaan internal politik tentang bangunan koalisi antara sektor publik dan swasta. 75 Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Mollenkopf bahwa pemahaman interaksi sistem politik lokal harus dilihat sebagai interaksi kreasi yang cerdas, bangunan koalisi yang sensitif terhadap kepentingan-kepentingan swasta dan pemerintah lokal untuk menampung peluang-peluang dalam sektor publik.76 Terkait dengan penjelasan kepentingan, teori politik lokal jika dilihat dalam konteks Indonesia pada saat penerapan desentralisasi, sering terjadi semacam kepentingan terselubung (hidden autonomy) dalam penyelenggaraan pemerintahan. 77 Sebagaimana yang dijelaskan Syarif Hidayat sebagai berikut, ”… secara umum kepentingan pemerintah daerah tersebut dibedakan dalam dua kategori, yaitu kepentingan publik (public interest) dan kepentingan invidual (individual interest). Kepentingan pertama berkaitan dengan peningkatan sektor swasta dan mendukung program pemerintah pusat. Sedangkan yang kedua lebih kepada kepentingan individu elit lokal, kompleks, saling mengait, sangat relatif dan sifatnya kontekstual. Sedikitnya ada tiga bentuk kepentingan individu elit lokal yang ikut mewarnai kebijakan pemerintah lokal yaitu, kepentingan ekonomi (seeking economics ends), kepentingan untuk pengembangan karir, kepentingan untuk sponsor politik (polical sponsorship). Semua kepentingan itu berlangsung dengan tujuan yang eksplisit (explicit goals) disertai tujuan implisit (implicit goals)”.78 Praktik hidden autonomy yang dimaksudkan Hidayat terkait dengan perilaku elit pemerintah daerah dalam mempraktikkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah itu sendiri pada masa Orde Baru. Meskipun secara legal-formal wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah sangat dibatasi, tetapi realitasnya ternyata kapasitas elit pemerintah daerah dapat memaksimalkan atau bahkan memanipulasi kelemahan75

Ibid. hal. 31. John Mollenkopf. 1992. “How to Study Urban Political Power from A Phoenix in the Ashes: The Rise and Fall The Koch Coalition in New York City Politics”. in The City Reader. 2000. Edited by Richard T. LeGates & Frederic Stout. 2nd ed. New York: Algimantas Kezys and Loyola University Press. hal. 228. 77 Syarif Hidayat menjelaskan hal tersebut dalam penelitian Disertasi Doktoral tahun 1999 dengan lokasi penelitian di Jawa Barat (Bandung Utara mengenai Tata Ruang dan Proyek Properti) dan Sumatera Barat (Pembangunan Jalan Padang By Pass). Lihat Syarif Hidayat. 1999. “Decentralised Politics in A Centralised Political System: A Study of Local State Power in West Java and West Sumatera in New Order Indonesia.” Masyarakat Indonesia: Majalah Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: LIPI. hal. 151-161. 78 Syarif Hidayat. “Desentralisasi dan Otonomi Daerah Masa Orde Baru (1966-1998)”. dalam Soetandyo Wignosubroto dkk. 2000. Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun. Jakarta: Institute for Local Development dan Yayasan Tifa. hal. 137. 76


39 kelemahan dari aturan formal yang ada. Untuk memahami hidden autonomy itu, Hidayat, membagi dua kategori yaitu kepentingan publik (public interest) dan kepentingan individu (individual interest).79 Hidayat kemudian menjelaskan bahwa bentuk kepentingan individual terasa lebih rumit dibanding dengan kepentingan publik.80 Kepentingan individu elit lokal selalu ikut serta berperan di arena publik baik secara terbuka maupun tersembunyi. Individu elit lokal bukanlah suatu kekuatan utuh dengan kepentingan yang homogen. Berbagai kepentingan individu elit lokal acapkali memiliki konsekuensi yang tidak mudah dipahami ketika satu kebijakan ditetapkan yang bertentangan dengan kepentingan publik. Bentuk kepentingan individu selalu bersifat sangat kompleks, kait mengait satu dengan lainnya, dan sangat relatif serta konstkestual sifatnya. Dengan kata lain, meminjam rumusan Judith Goldstein, antara kepentingan dan kebijakan terdapat ruang ”ketidakpastian”.81 Jadi meskipun seorang pelaku mengetahui kepentingannya dengan baik belum tentu dia mengetahui kebijakan yang paling tepat untuk itu. Untuk memfokuskan studi ini, berdasarkan teori yang dikemukakan Syarif Hidayat tentang hidden autonomy, maka yang akan digunakan adalah pendekatan kepentingan individu untuk menganalisa kepentingan individu tokoh Pemuda Pancasila dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008. Prilaku individu yang diamati bukan berasal dari elit pemerintah daerah, tetapi individu elit lokal yang mengusai organisasi Pemuda Pancasila di Sumatera Utara. Dalam hal ini, kepentingan individu dan kelompok berfungsi untuk memetakan pelaku yang mempertautkan antara kepentingan mereka dengan alat-alat pencapaian tujuan yang mungkin mereka dapatkan. Para tokoh Pemuda Pancasila Sumatera Utara merupakan salah satu kelompok individu elit lokal yang berperan dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan secara langsung tahun 2008. Untuk menghindari simplifikasi permasalahan, penelitian ini memfokuskan perhatian pada bentuk-bentuk kepentingan individu yang relatif dapat diamati dan ditelesuri kebenarannya. Dari tiga bentuk kepentingan individu elit lokal yang ikut mewarnai konstelasi pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini ingin membahas dua di antara tiga kepentingan elit lokal tersebut, yaitu kepentingan ekonomi 79

Ibid. hal. 133. Ibid. hal. 137. 81 Judith Goldstein. 1993. Ideas, Interests and American Trade Policy. Ithaca and London: Cornell University Press. hal. 10. 80


40 dan kepentingan sponsor politik. Kedua pendekatan tersebut dipilih untuk menguraikan adanya kepentingan individu kader dan tokoh Pemuda Pancasila dalam memperoleh sumber-sumber daya lokal dengan cara ikut berperan dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008. 1.6.5. Teori Otonomi Daerah, Demokrasi, dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Memahami otonomi daerah di Indonesia sangat erat kaitannya dengan desentralisasi, bahkan keduanya diibaratkan dua sisi mata uang. Konsep desentralisasi menjadi dasar pembentukan daerah otonom atas penyerahan wewenang tertentu dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan dapat pula berupa pelimpahan kekuasaan pemerintah pusat ke daerah-daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, pengertian desentralisasi dan otonomi daerah memiliki perbedaan cakupannya. Desentralisasi mencakup penyerahan kewenangan sedangkan otonomi daerah merujuk pada kewenangan di daerah tersebut. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan.

82

Dengan

demikian

pembahasan otonomi daerah tidak bisa terlepas dari konsep desentralisasi. Kebijakan desentralisasi dipandang sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas demokrasi pada tingkat lokal karena dapat mendekatkan hubungan antara pemerintah dengan para pemangku kepentingan yang ada di masyarakat. Meskipun banyak pendapat yang menyatakan desentralisasi dan demokrasi adalah dua konsep yang berbeda. Secara umum, desentralisasi lebih merujuk pada relasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Sedangkan demokrasi berkaitan dengan proses dan prosedur berbagai kegiatan politik yang melibatkan rakyat, baik di tingkat pusat dan daerah. Secara empiris, di antara keduanya juga tidak selalu berseiringan. Desentralisasi, misalnya, bisa ditemui di negara-negara yang pemerintahannya otoriter atau totaliter. Di sini, desentralisasi lebih dimaknai di dalam konteks desentralisasi administrasi. Crook

82

Lihat UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 6 dan 7. Dari pengertian tersebut, maka istilah otonomi daerah lebih banyak digunakan dalam penelitian ini karena membahas tentang kewenangan di daerah otonom. Universitas Indonesia

41 dan Manor menjelaskan tentang desentralisasi pada akhirnya bukan berarti memiliki makna demokrasi.83 Agar keterkaitan di antara keduanya secara eksplisit ada, mereka lalu mengembangkan apa yang disebut sebagai democratic decentralization, yang lebih dirujuk pada adanya desentralisasi kekuasaan atau devolusi dari pemerintah pusat kepada daerah. 84 Pandangan seperti ini tidak lepas dari pokok perhatian Rodinelli yang lebih terfokus pada desentralisasi administrasi daripada desentralisasi politik. Pandangan Rodinelli itu berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Brian C. Smith yang melihat peran penting desentralisasi di dalam proses demokratisasi. Dalam perspektif politik, Smith mengatakan desentralisasi adalah the transfer of power, from top level to lower level, in a territorial hierarchy, which could be one of government within a state, or office within a large organization85, (pengalihan kekuasaan, dari tingkat atas ke tingkat yang lebih rendah, dalam hierarki teritorial, yang bisa menjadi salah satu pemerintah dalam sebuah negara, atau kantor dalam organisasi besar). Perspektif politik dari desentralisasi yang dikemukakan Smith tersebut telah memberikan ide devolution of power sebagai substansi utama dari desentralisasi, kendati devolusi kekuasaan itu tidak hanya dibatasi pada struktur pemerintahan. Desentralisasi sejatinya bukan hanya memberikan otonomi kepada pemerintah daerah, tetapi juga harus memperkuat peran dan kedudukan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik otonomi dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal. Sedangkan hubungan antara masyarakat dan negara menunjukkan akses yang sama dalam ikut serta dan mempengaruhi proses kebijakan. Interaksi di antara kelompok masyarakat lokal tersebut akan terjadi jika adanya jaminan political equality, accountability dan responsiveness dalam penyelenggaraan politik desentralisasi.86 Pandangan Smith semakin menguatkan kaitan antara desentralisasi dan demokratisasi. Di dalam literatur tentang demokrasi sendiri, desentralisasi politik sering 83

Lihat Richard C. Crook and James Manor. 2000. Op. Cit. Perdebatan mengenai definisi desentralisasi lihat Syarif Hidayat. 2000. Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Masa Depan. Jakarta: Pustaka Quantum. Di bagian lain dari penjelasan desentralisasi ada pembahasan mengenai desentralisasi fiskal atau yang menyangkut tentang keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pandangan yang menyatakan tentang desentralisasi sebagai administrasi dapat dilihat dalam Dennis A. Rodinelli. 1990. “Decentralization, Terriotorial Power and the State: a Critical Response”. Development and Change. 1 (3). hal. 493. Baca juga G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rodinelli. Ed. 1983. Decentralization and Development. Policy Implementation in Developing Countries. Beverly Hills: Sage Publications. hal. 18. 85 Brian C. Smith. 1985. Decentralization: The Territorial Dimension of the State. London: Allen & Unwin. hal. 21. 86 Ibid. hal. 24-30. 84


42 dipandang sebagai prasyarat bagi demokratisasi. Merujuk pada pandangan Alexis de Tocqueville, Jan-Erik Lane dan Svante Ersson mengatakan bahwa demokrasi itu sangat mungkin kalau terdapat civil society, desentralisasi politik, dan adanya perdamaian dengan negara-negara tetangga. 87 Pandangan demikian menegaskan bahwa otonomi daerah merupakan unsur penting di dalam demokrasi. Pandangan bahwa otonomi daerah itu memiliki relasi yang kuat dengan demokratisasi didasarkan pada asumsi bahwa otonomi daerah dapat membuka ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat dalam menentukan pejabat publik.88 Merujuk pada pandangan Smith tentang persaman hak politik (political equality) dalam pelaksanaan desentralisasi, diharapkan akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Masyarakat di daerah dapat dengan elegan mempraktikkan bentuk-bentuk partisipasi politik, misalnya menjadi anggota partai politik dan kelompok kepentingan. Selain itu, mendapatkan kebebasan dalam mengekspresikan kepentingan dan aktif dalam proses pengambilan keputusan.89 Pemilihan secara langsung kepala daerah (local government heads) dan para anggota DPRD (local representative council) merupakan salah satu syarat utama bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel dan responsif serta terbangunnya political equality di tingkat lokal. Pendapat Smith tersebut, sejalan dengan pemikiran Daniel Arghiros yang menjelaskan tentang “... decentralization is one tool for creating good governance, and democratic decentralization as a goal to reforms in the local90” (desentralisasi adalah suatu alat untuk menciptakan pemerintahan yang baik, dan demokratis di tingkat lokal sebagai tujuan untuk reformasi di tingkat lokal). Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan paket yang tidak terpisahkan dari dua konsep tersebut. Melalui kebijakan desentralisasi dapat dikurangi sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat. Sementara, melalui pemilihan kepala daerah langsung akan tercipta 87

Jan-Erik Lane and Svante Ersson. 2003. Democracy: A Comparative Approach. Routledge: Taylor & Francis Group. hal. 10. 88 Lihat Robert A. Dahl. 1971. Poliarchy: Participation and Oppsition. New Haven: Yale University Press. hal. 2-4; Arend Lijphart. 1999. Pattern of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven: Yale University Press. hal. 48. Pandangan kedua ahli itu tentang demokrasi memperoleh dukungan yang cukup luas dan sering menjadi rujukan para ilmuwan ketika berbicara mengenai demokrasi. Menurut Dahl, dalam kerangka yang lebih empiris lagi, ada dua dimensi teoritis demokratisasi, yaitu dimensi kompetisi dan dimensi inklusivitas. 89 Brian C. Smith. 1985. Op. Cit. hal. 24. 90 Daniel Arghiros. 2001. Democracy, Development and Decentralization in Provincial Thailand. Surrey: Curzon. hal. 21. Universitas Indonesia

43 pemerintah daerah yang akuntabel dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Meskipun pada tingkat realitas tidak selamanya kepala daerah yang dipilih secara langsung akan lebih akuntabel dan responsif bila dibandingkan kepala daerah yang ditunjuk. Tetapi, setidaknya secara prosedural sistem pemilihan kepala daerah secara langsung akan lebih baik dari sistem penunjukan.91 Logika teoritis yang dikemukakan oleh Smith tentang pentingnya sistem pemilihan secara langsung akan terlaksana dalam konteks tersedianya demokrasi substantif (substantive democracy)92. Secara konseptual, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif, hanya akan mendekati kenyataan ketika diasumsikan bahwa prilaku demokrasi (democratic behaviour)93 yang baik dilakukan oleh elit penyelenggara pemerintah maupun kalangan masyarakat. Prilaku demokrasi yang baik akan memastikan sebagian masyarakat pemilih telah memahami arti penting politik dalam kehidupan sehari-hari. Ketika diberikan hak kebebasan politik (political liberties), masyarakat itu telah memiliki kapasitas untuk menentukan pilihan dan mengambil keputusan atas pilihan tersebut secara rasional. Asumsi demokrasi substantif telah menjadi tema evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.94 Kelemahan untuk menganalisis kompleksitas relasi antara pemimpin dengan yang dipimpin disebabkan oleh kepentingan dan kebutuhan yang cenderung berubah dan meningkat. Masalah kepentingan seperti itu lebih mengemuka lagi kalau melihat 91

Ibid. hal. 20-38. William Case menjelaskan substantive democracy sebagai praktik demokrasi yang tidak saja ditandai oleh eksisnya institusi demokrasi (democratic institutions), tetapi juga ditunjukkan oleh inherennya prilaku demokrasi (democratic behaviour) baik pada tataran institusi, aparat pelaksana institusi itu sendiri, maupun pada tataran masyarakat (civil society). Bila praktik demokrasi hanya sampai pada menghadirkan dan membenahi institusi demokrasi, maka tipe seperti ini lebih bersifat demokrasi prosedural (procedural democracy). William Case. 2002. Politics in Southeast Asia: Democracy or Less. Mitcaham. Surrey: Curzon. hal. 12-16. 93 Mengenai pengertian prilaku demokrasi lihat Vincent Ostrom. 1991. The Mining of American Federalism: Constituting Self-Governing Society. San Fransisco: ICS Press; O.W. Oyugi. 2000. “Decentralizationfor Good Governance and Development: The Unending Debate”. Regional Development Dialoge. Vol. 21. No. 1. Spring. Ostrom dan Oyugi menjelaskan bahwa untuk dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, tidak cukup hanya dengan menghadirkan dan membenahi democratic institutions (institusi demokrasi), tetapi harus disertai dengan adanya democratic behavour yang akan menghidupi demokrasi. Prilaku demokrasi harus dilakukan oleh tataran institusi, aparat pelaksana, dan masyarakat. 94 Lihat beberapa penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Ekonomi LIPI tentang bisnis dan politik dalam pemilihan kepala daerah seperti: Syarif Hidayat dan Hari Susanto. Penyunting. 2007. Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa & Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasca Pilkada. Jakarta: P2E LIPI; Syarif Hidayat dan Endang S. Soesilowati. Penyunting. 2008. Bisnis dan Politik di Tingkat Lokal: Pengusaha, Penguasa & Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasca Pilkada di Provinsi Gorontalo. Jakarta: P2E LIPI. 92


44 fakta bahwa proses pemilihan kepala daerah tidak hanya melibatkan dua kelompok, para calon dan pemilih. Kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat juga terlibat dan berusaha memperjuangkan kepentingan-kepentingannya sendiri. Dengan demikian, kepentingan yang perlu diperjuangkan bukan hanya kepentingan pemilih, yang tentu saja tidak homogen. Kepentingan-kepentingan lain juga mengemuka, mulai dari kepentingan para calon, para pendukung, dan para elit masyarakat. Untuk menganalisa peran tokoh Pemuda Pancasila pada pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara maka digunakan perspektif desentralisasi politik dan demokrasi yang dikemukakan Brian C. Smith. Konsepsi Smith tentang political equality membantu merumuskan kerangka analisis tentang perlunya keterlibatan langsung rakyat dalam proses-proses politik di tingkat lokal untuk memperkuat konsolidasi demokrasi. Political equality tersebut akan dilihat dalam kondisi sebagian besar masyarakat yang relatif belum sadar akan arti politik dalam kehidupan sehari-hari, maka sulit dihindari adanya mobilisasi massa pendukung melalui tokoh panutan dan organisasi yang dipimpinnya serta melakukan kekerasan dan politik uang. Pelaksanaan pemilihan gubernur secara langsung akan memberikan peran yang cukup besar kepada tokoh Pemuda Pancasila di Sumatera Utara. Kemunculan tokoh Pemuda Pancasila yang kemudian menjadi orang yang berpengaruh kepada calon gubernur yang didukung justru menimbulkan pola demokrasi yang baru, diantaranya yaitu munculnya tokoh dan kelompok yang kuat secara material, jaringan kekuasaan, dan memiliki dukungan massa yang besar. Prilaku politik tokoh Pemuda Pancasila tersebut terkadang tidak saja selalu mengedepankan kepentingan kelompoknya, namun selalu ‘mengatasnamakan’ kepentingan rakyat untuk memuluskan tujuan-tujuan yang membesarkan keuntungannya. Fenomena itu menjadi salah satu persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada langsung. 1.7. Alur Pemikiran Alur pemikiran dalam penelitian ini digambarkan dalam Diagram 1.1 sebagai berikut:


45 Diagram 1.1 Alur Pemikiran Penelitian Peran Pemuda Pancasila Sumatera Utara dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008 Modal Politik Pemuda Pancasila

Kekuatan Pemuda Pancasila

Sumber: - Kemampuan individu - Jaringan partai politik - Kader di legislatif - Pemerintah daerah - Media massa Modal Ekonomi Pemuda Pancasila Sumber: - Sumbangan calon gubernur - Modal sendiri - Pengusaha - Sumber dana lainnya -

Peran Pemuda Pancasila 1. Ancaman dan intimidasi untuk melakukan kekerasan 2. Mobilisasi anggota organisasi 3. Relasi jaringan di antara lembaga politik lokal atas dasar hubungan saling menguntungkan

Gubernur yang didukung

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber, 2012.

1.8. Keterbatasan Penelitian Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Sumatera Utara karena basis organisasi Pemuda Pancasila cukup kuat di provinsi ini. Kelompok ini menjadi salah satu organisasi pemuda yang didirikan pada awal Orde Baru dan tumbuh berkembang hingga saat ini di Sumatera Utara. Kekuatan material, jaringan yang dimiliki, dan basis massa yang dapat dimobilisasi oleh Pemuda Pancasila Sumatera Utara untuk kegiatan tertentu, menjadi alasan pilihan lokasi penelitian ini. Mengingat adanya penelitian yang terkait dengan penguasaan politik lokal di wilayah Indonesia telah dilakukan. Namun, Provinsi Sumatera Utara dianggap sebagai daerah yang memiliki karakteristik yang unik dari daerah lain di Indonesia untuk kasus tersebut, khususnya mengenai organisasi pemuda yang terkait dengan praktik kekerasan dan premanisme. Oleh karena keterbatasan waktu dan pembiayaan penelitian, maka penelitian ini hanya dilakukan untuk melihat peran Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Utara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2008. Melalui peran Pemuda Pancasila seperti yang dijelaskan dalam pokok permasalahan penelitian, diharapkan dapat menguraikan fakta-fakta tentang keberadaan dan pengaruh Pemuda


46 Pancasila dalam konstelasi politik lokal di Sumatera Utara. Pemuda Pancasila tersebut dipilih karena memiliki para kadernya memiliki kepentingan politik yang cukup kuat untuk menguasai lembaga politik lokal seperti partai politik, anggota legislatif, pejabat eksekutif, dan pengelola media massa lokal di Sumatera Utara. 1.9. Metode Penelitian Tipe Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai strategi penelitian. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik atau utuh. ”Penggunaan setiap metode penelitian tergantung pada tiga hal yaitu: pertama, tipe pertanyaan penelitiannya; kedua, kontrol yang dimiliki peneliti terhadap peristiwa perilaku yang akan ditelitinya, dan ketiga fokus terhadap fenomena penelitiannya menyangkut fenomena masa kini atau fenomena historis. Studi kasus lebih cocok bila pokok pertanyaan penelitian berkenaan dengan how atau why.”95 Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini menggunakan bagaimana maka pilihan studi kasus sebagai strategi penelitian menjadi relevan. Pilihan pendekatan kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial yang sedang terjadi. Oleh karena itu, tipe penelitian ini menggunakan strategi studi kasus yang eksplanatoris. Keleluasaan dan akses yang dimiliki pada peristiwa yang diteliti masih ada. Misalnya, peneliti bisa menghubungi pelaku yang diteliti untuk mengadakan wawancara. Berbeda dengan penelitian tipe historis yang berkenaan dengan masa lampau, yakni bila tidak ada lagi saksi hidup yang bisa dihubungi. Studi kasus dipergunakan untuk melacak peristiwa masa kini, yaitu terkait salah satu tema penting tentang kekuasaan dan politik lokal di Indonesia. Teknik Pengumpulan Data Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau

95

K. Robert Yin.. 2000. Studi Kasus (Desain dan Metode). Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal.1. Universitas Indonesia

47 melalui perekaman video/audio, pengambilan foto atau film.96 Dalam penelitian ini, sumber data utama yang digunakan adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai dari pimpinan Pemuda Pancasila di Sumatera Utara atau tokoh lainnya yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu, pertama, dokumentasi dipergunakan untuk menelaah data-data yang telah ada, baik berupa dokumen kebijakan, makalah, jurnal, atau buku-buku hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan dinamika politik lokal pada tahun 2008-2011 di Sumatera Utara serta berkaitan dengan aktivitas Pemuda Pancasila dengan kelompok lainnya. Kedua, wawancara mendalam. Data juga diuraikan dan dianalisis melalui teknik wawancara mendalam (depth interview) dengan sejumlah informan dari pimpinan Pemuda Pancasila baik di tingkat lokal dan nasional serta individu yang terlibat atau berkaitan dengan aktivitas politik Pemuda Pancasila di Sumatera Utara. Wawancara diutamakan kepada informan kunci (key informant) dan infomasi selanjutnya diperoleh dari pilihan informan lainnya dengan cara snawball. Informan kunci dalam penelitian ini adalah: 1.

Amir Siahaan: pendiri Pemuda Pancasila di Sumatera Utara, berprofesi sebagai pengusaha.

2.

Amran YS: pendiri Pemuda Pancasila di Sumatera Utara, mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, aktif di berbagai organisasi sosial.

3.

Anif Shah: sesepuh Pemuda Pancasila, berprofesi sebagai pengusaha dan selalu memberikan kontribusinya dalam setiap aktivitas organisasi dan termasuk saksi sejarah pendirian Pemuda Pancasila di Sumatera Utara. Ikut mendukung Syamsul Arifin sebagai calon gubernur.

4.

Anuar Shah: Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Utara. Tokoh pemuda yang mendukung Syamsul Arifin sebagai calon gubernur.

5.

Darwin Nasution: Sekretaris Pemuda Pancasila Sumatera Utara Periode 20072012, Ketua MPW Partai Patriot Pancasila Sumatera Utara, Ketua Tim Sukses Syamsul Arifin-Gatot Pudjonugroho dalam pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008.

96

J. Lofland. 1971. Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis. Belmont, CA: Wadsworth. hal. 112. Universitas Indonesia

48 6.

Donald Sidabalok: Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Utara Periode 2002-2007.

7.

Elfanda Ananda: Sekretaris Eksekutif Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara.

8.

Fadli Nurzal: Ketua DPW PPP Provinsi Sumatera Utara, orang pertama yang memberikan rekomendasi pencalonan Syamsul Arifin sebagai calon gubernur.

9.

Farianda Putra Sinik: Wakil Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara dan Pemimpin Redaksi Medan Pos.

10.

Firdaus Nasution: Wakil Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara dan Ketua tim pemenangan internal yang dibentuk MPW Pemuda Pancasila untuk mendukung Syamsul Arifin sebagai calon Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

11.

Ibrahim Sinik: pendiri Pemuda Pancasila di Sumatera Utara, berprofesi sebagai jurnalis dan pemilik surat kabar, aktif di berbagai organisasi sosial.

12.

Ucok: mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) Kota Medan.

13.

Sigit Pramono Asri: Ketua DPW PKS Provinsi Sumatera Utara dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Anggota tim yang dibentuk oleh PKS untuk merumuskan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung PKS.

14.

Sugiat: Mantan Aktivis Mahasiswa di Sumatera Utara.

15.

Syamsul Arifin: Gubernur Provinsi Sumatera Utara non aktif. Ketika pemilihan gubernur merupakan calon yang didukung oleh Pemuda Pancasila, saat ini sedang menghadapi sidang pengadilan tindak pidana korupsi di Jakarta. Ketiga melakukan observasi untuk memberikan dimensi-dimensi baru sehingga

dapat memahami konteks dari satu fenomena yang diteliti seperti foto-foto atau saat interaksi di antara elit Pemuda Pancasila dengan pengikutnya maupun kelompok lain, dan peristiwa lainnya yang berkaitan dan relevan dengan topik penelitian. Teknik Analisis Data Data yang didapat baik berupa dokumen tertulis maupun hasil wawancara dan observasi akan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif teknik tipologi. Bogdan dan Taylor mengemukakan, bahwa metode analisa kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun terucapkan dari pelaku yang diamati.97 Analisis kualitatif dalam strategi tipologi merupakan usaha 97

Robert Bogdan & Taylor J. Steven. 1993. Metode Kualitatif: Dasar-dasar Penelitian. Surabaya: Usaha Nasional. hal. 27-30. Universitas Indonesia

49 mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran logis atas berbagai data yang diperoleh. Data-data dikumpulkan dan diseleksi, lalu disederhanakan dengan mengambil intisarinya hingga ditemukan tema pokok, fokus masalah dan pola-polanya.98 Teknik analisa kualitatif dengan tipologi ini dilakukan berdasarkan interpretasi penulis atas data baik bahan tertulis, wawancara dan observasi. Kemungkinan hal mustahil yang diyakini penulis adalah bahwa seorang aktor yakin dan jujur akan apa yang dikatakannya. Sebab itu, untuk menghindari atau meminimalisasi kemungkinan adanya bias, maka penulis berusaha mencocokkan hasil wawancara antara satu narasumber dengan yang lainnya kemudian dari dokumen-dokumen yang ditemukan tentang keterlibatan Pemuda Pancasila dengan kelompok-kelompok lainnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Sumatera Utara. 1.10. Sistematika Penulisan Penulisan disertasi ini akan diuraikan melalui 6 Bab dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Pendahuluan. Bab ini menggambarkan tentang latar belakang masalah, dan tujuan penelitian yang dilakukan. Untuk menganalisa masalah dan tujuan penelitian dikemukakan teori yang relevan, yaitu teori kekuasaan, teori politik lokal, teori otonomi daerah, demokrasi dan pilkada secara langsung dan gejala munculnya kelompok kekerasan dan bos lokal. Untuk mencari jawaban dalam penelitian ini, metode penelitian yang dipilih adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi pustaka, serta analisa data yang digunakan adalah tipologi. Bab 2: Sumatera Utara dan Pemuda Pancasila: Perspektif Historis, Dinamika Sosial, Ekonomi, dan Politik. Bab ini menjelaskan asal-usul pembentukan Pemuda Pancasila dan aktivitas yang dilakukan baik secara internal dan eksternal serta profil tokoh-tokoh pendirinya sejak awal masa Orde Baru hingga kader yang sangat berpengaruh saat ini di Provinsi Sumatera Utara. Aspek penting yang akan dibahas dalam bab ini adalah alasan-asalan yang menjelaskan para tokoh Pemuda Pancasila bisa masuk menjadi pimpinan partai politik, anggota legislatif, pejabat pemerintah, pengusaha, dan pengelola media massa yang cukup berpengaruh dalam konstelasi

98

J. Lofland. Op. Cit. Universitas Indonesia

50 politik di Sumatera Utara. Meskipun mereka dikenal sebagai individu yang kerap melakukan tindakan kekerasan di dalam kehidupan masyarakat Sumatera Utara. Bab 3: Keputusan Dukungan Pemuda Pancasila dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Bab ini membahas tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemuda Pancasila untuk mencari kandidat Gubernur Provinsi Sumatera Utara yang akan didukung. Keputusan untuk memilih Syamsul Arifin sebagai calon Gubernur Provinsi Sumatera Utara dilakukan atas dasar pertimbangan kepentingan Pemuda Pancasila untuk memelihara jaringan politik yang telah dimilikinya. Setelah keputusan untuk mendukung calon gubernur, maka akan diuraikan rancangan dan pelaksanaan kampanye terkait dengan pemenangan calon gubernur yang didukung. Bab 4: Intimidasi dan Mobilisasi Kampanye Pemuda Pancasila untuk Mendukung Syamsul Arifin Sebagai Calon Gubernur Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008. Bab ini akan membahas bentuk intimidasi yang dilakukan oleh anggota Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Utara untuk memaksa pemilih memilih Syamsul Arifin dalam pemilihan gubernur. Pembahasan mobilisasi Pemuda Pancasila pada saat kampanye, masa tenang dan hari pemilihan terkait dengan instruksi organisasi yang ditujukan kepada anggota, kader yang menjadi pimpinan partai politik dan anggota DPRD serta hambatan dukungan yang berasal dari internal Pemuda Pancasila dalam mendukung calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008. Dari pola mobilisasi tersebut akan dijelaskan bentuk kekerasan yang sering dilakukan oleh Pemuda Pancasila. Bab 5: Pemanfaatan Jaringan Birokrasi, Pengusaha Lokal, Media dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Bab ini akan membahas tentang pendekatan yang dilakukan tokoh Pemuda Pancasila dan memanfaatkan jaringan yang dimiliki Pemuda Pancasila kepada birokrasi atau pejabat di eksekutif, para pengusaha yang memiliki kaitan dengan Pemuda Pancasila, dan pengelola media massa lokal dalam rangka memenangkan kandidat gubernur dan wakil gubernur yang didukung. Dalam pemilihan gubernur secara langsung ini, akan terlihat pengaruh yang dimiliki dan model relasi yang dibangun oleh Pemuda Pancasila Sumatera Utara terhadap tokoh masyarakat, birokrasi, pengusaha, dan media massa lokal dalam rangka mendukung dan memenangkan kandidatnya. Jaringan yang dimiliki Pemuda Pancasila tersebut menjadi bentuk kekuatan yang diperhitungkan oleh kandidat gubernur yang mengajukan sengketa hasil perhitungan suara di Mahkamah Agung. Universitas Indonesia

51 Bab 6: Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan implikasi teoritis. Dalam kesimpulan dijelaskan tentang temuan empiris penting yang diperoleh dari penelitian ini. Sedangkan implikasi teoritis akan menjelaskan implikasi-implikasi teoritis dari konsepsi dan teori yang digunakan dalam studi ini berupa konfirmasi dan revisi atas teori tersebut.


BAB 1 PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah

Recommend Documents