BAB 1 PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Kinerja aparatur pemerintah secara umum sering menjadi sorotan dari
masyarakat. Harus diakui selama ini aparatur pemerintah dalam tugasnya, belum secara optimal memperlihatkan citra dan kinerja yang diharapkan berdasarkan prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Kode Etik APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)
dalam
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PERMENPAN) Nomor PER/04/M.PAN/03/2008, salah satu tujuannya adalah mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit. Prinsip-prinsip perilaku yang berlaku bagi auditor antara lain integritas, obyektifitas dan kompetensi. Integritas diperlukan agar auditor dapat bertindak jujur dan tegas dalam melaksanakan audit; obyektifitas diperlukan agar auditor dapat bertindak adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu yang berkepentingan atas hasil audit; serta kompetensi auditor didukung oleh pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
5
Standar Audit APIP sebagaimana diatur dalam PERMENPAN Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit. Standar umum dalam standar audit tersebut antara lain mengatur tentang independensi APIP dan obyektifitas auditor. Disebutkan dalam standar umum tersebut bahwa “dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya”.Hal ini mengandung arti bahwa independensi APIP serta obyektifitas auditor diperlukan agar kualitas hasil pekerjaan APIP meningkat. Michael H. Granof and Saleha, (2011:673) menyatakan : An audit is defined in general-purpose dictionaries as an examination of records or accounts to check their accuracy. Business-factor financial audits are characterized by the attest function. Attest means “to affirm to be correct, true, or genune; corroborate”. The attest function adds credibility to the assertions of others in the case of an independent financial audit, to an entity’s financial data as presented by management. In the goverment and not for profit sectors, auditing extends beyond the attest function. auditors not only attest to the data reported in financial statements. they also make, and report upon, their own independent evaluations as to whether auditees have complied with appropiated laws, regulations, and term of grants. further, they assess whether the auditees have achieved their objectives and carried out their missions efficiently and effectively (Michael H. Granof and Saleha, 2011:673). Keberadaan IAI di Indonesia masih belum mampu menjamin independensi Akuntan Publik terhadap opini yang diberikan kepada kliennya. Hal ini bisa terjadi karena IAI telah membentuk Dewan SAK, dimana masih ada anggota IAI yang berpraktik sebagai akuntan publik. Dengan kata lain, adanya kepentingan pribadi anggota IAI yang berkaitan dengan bisnisnya sebagai akuntan publik akan berpengaruh terhadap independensi dalam penetapan Standar Audit yang dikembangkan di Indonesia. Begitu pula untuk sektor publik
8
yang menyangkut dana masyarakat yang cukup besar seharusnya mendapatkan pengawasan memadai yang mampu menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan dana tersebut. Kurangnya transparansi dilihat dari laporan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) hanya ditunjukan secara internal kepada atasan saja. Hal ini cukup menggambarkan kondisi ditubuh akuntan publik sendiri sudah terjadi fraud, dan sebagai pelajarannya pengawasan pemerintah harus lebih baik dan berhati-hati karena menyangkut dana masyarakat yang cukup besar dan perlu adanya transparansi agar tidak terjadi tudingan-tudingan masyarakat yang terus bergulir dan tidak hanya ditunjukan pada pihak internal saja.
Dalam lingkup pemerintahan, sesuai amanat pasal 58 ayat 1 tentang pembendaharaan Negara maka dalam meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
Negara.
Presiden
selaku
kepala
pemerintahan diamanatkan untuk mengatur dan menyelenggarakan system pengendalian interen di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Dengan dikeluarkannya PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam penyelenggaraan SPIP yang penerapan nya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsinya masing-masing.
9
Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Bandung melakukan Gelar Pengawasan Daerah yaitu bagian dari penyelenggaraan sistem audit yang dilaksanakan lembaga pengawasan intern, Inspektorat Kota Bandung. Kegiatan ini merupakan salah satu fungsi manajemen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kegiatan gelar pengawasan ini, diharapkan dapat diukur Kinerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD), apakah telah melaksanakan tugas fungsi, peranan dan tanggung jawabnya, termasuk kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan hukum positif, untuk kemudian merencanakan langkah-langkah pengawasan dan pengendalian lebih antisipatif.
Gelar
pengawasan
ini
menuntut
inspektorat
untuk
mampu
menggambarkan berbagai aspek pengawasan beserta hasil-hasilnya, agar masyarakat dapat mengetahui secara pasti kinerja pemerintah. Gelar pengawasan juga harus menjadi tolak ukur, sejauh mana pemerintah Kota Bandung mengimplementasikan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Kinerja pengawasan juga harus dapat membuahkan komitmen pemberantasan korupsi yang menyeluruh, artinya tidak hanya dilakukan pemerintah dan aparaturnya, melainkan juga oleh seluruh masyarakat.
Hasil survey Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2012 Kota Bandung mendapat nilai kurang dibawah angka enam mengenai integritas sektor publik. Hal ini berarti menyatakan bahwa Satuan Kinerja Perangkat Daerah masih perlu di evaluasi terutama dibidang pelayanan yang mempunyai nilai
10
kurang dan pemerintah Kota Bandung harus memacu kinerjanya agar dapat memperbaiki kualitas terhadap pelayanan publik.
Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ANALISIS MEMPENGARUHI
FAKTOR-FAKTOR KINERJA
APARATUR
AUDIT DI
YANG
LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG””. 1.2
Identifikasi Masalah
1. Bagaimana Integritas dan Kompetensi sebagai faktor-faktor audit secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 2. Bagaimana Integritas dan Kompetensi sebagai faktor-faktor audit secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung .
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor audit seperti Integritas dan Kompetensi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Kinerja Aparatur di lingkungan pemerintah kota Bandung. 1.4
Kegunaan Penelitian
11
Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap beberapa segmen, antara lain : 1. Bagi Pemegang Kebijakan Dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor audit yang mempengaruhi kinerja aparatur, sehingga akan dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kinerja aparatur. 2. Bagi Teoritis Dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan pendidikan akuntansi terutama yang berkaitan dengan Audit dan Akuntansi Sektor Publik menyangkut faktor-faktor audit mempengaruhi kinerja aparatur di lingkungan pemerintah daerah. 3. Bagi Praktik Dapat menjadi pemotivasi bagi setiap auditor pemerintah untuk selalu meningkatkan tingkat Integritas dan Kompetensi Auditor agar kinerja nya lebih berkualitas. 4. Bagi Penulis Dapat menambah pengetahuan mengenai ada atau tidak adanya Bagaimana Pengaruh Integritas dan Kompetensi Auditor di Lingkungan pemerintah, serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam ujian sidang akhir
pada fakultas Ekonomi program studi Akuntansi Universitas Widyatama.
5. Bagi Pembaca
12
Dapat menjadi sumber informasi yang dapat menambah wawasan pembaca dengan mengetahui apakah faktor-faktor audit seperti Integritas dan Kompetensi Auditor berpengaruh terhadap Kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah
6. Bagi Peneliti Dapat memberi acuan atau pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di bidang Akuntansi Sektor Publik khususnya di bidang Audit sektor publik.
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Lokasi dari penelitian ini dilakukan di kantor inspektorat di Kota
Bandung, yang berlokasi di Jl. Tera No.20 Bandung. Dengan waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2013 sampai selesai.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Landasan Teori
2.1.1 Audit Internal Auditing Internal adalah aktivitas pemberian keyakinan serta konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk menambah nilai serta memperbaiki operasi organisasi. Auditing internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis dan
13
