BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang PT. PLN (Persero) secara umum merupakan satu - satunya badan usaha milik negara yang mengelola kelistrikan mulai dari pembangkitan, penyaluran sampai pendistribusian serta penjualan energi listrik. Hal itu sejalan dengan diterbitkannya PP No. 18 tahun 1972 yang semakin mempertegas kedudukan PT. PLN (Persero) sebagai Perusahaan Listrik Negara dengan hak, wewenang dan tanggung jawab membangkitkan, menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik ke seluruh wilayah Indonesia.
Hal ini diatur dalam UU No 15 tahun 1985
Tentang Ketenaga-listrikan pada pasal 1 yang berbunyi: “Kuasa Usaha Ketenaga-listrikan adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada badan usaha milik negara yang diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dan diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.” Seiring berjalannya waktu UU No 15 tahun 1985 digantikan dengan UU No 30 Tahun 2009. Hal ini mengakibatkan berubahnya fungsi PLN yang sebelumnya sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenaga-listrikan (PKUK) berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan fungsi tugas utama menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1994 tentang Pengalihan Perusahaan Bentuk Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan atau PT. PLN (Persero) dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:
1
1.
Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
2.
Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai dengan tujuan untuk : a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi. b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat.
3.
Merintis kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
4.
Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu unit wilayah kerjanya adalah PT. PLN Wilayah Sumatera
Utara yang memiliki peran penting sebagai berikut : 1.
Melakukan pengelolaan kegiatan pendistribusian, penjualan tenaga listrik serta pengusahaan pembangkitan (skala kecil) di Sumatera Utara, dalam jumlah dan mutu yang memadai secara efisien sesuai dengan tata kelola yang baik untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional,
2.
Melakukan usaha sesuai dengan kaidah ekonomi yang sehat; memperhatikan kepentingan stakeholder serta meningkatkan kepuasan pelanggan.
2
PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara memiliki 7 unit Kantor Cabang, 11 Rayon, 50 Ranting, 4 Sub Ranting dan 114 Kantor Jaga dengan jaringan tegangan menengah sepanjang 20.064 Kms, 21.242 Kms jaringan tegangan rendah serta 14.703 gardu yang dapat melayani 2,7 juta pelanggan yang tersebar di 25 Kabupaten, dan 8 Kotamadya se-Propinsi Sumatera Utara. PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara mendistribusikan tenaga listrik dari Gardu Induk sampai ke tangan konsumen melalui Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Jaringan Tegangan Rendah (JTR), Gardu Distribusi dan Sambungan Rumah (SR). Bidang distribusi merupakan salah satu bidang yang secara operasional bertanggung
jawab
menyalurkan
tenaga
listrik
sampai
ke
konsumen,
menggerakkan unit-unit dan mengevaluasi energi listrik yang telah didistribusikan oleh unit-unit Area Pelayanan dan Jaringan/APJ di seluruh Wilayah Sumatera Utara. Dalam hal pendistribusian tersebut, PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara memiliki sistem penyaluran 20 kV (kiloVolt) yang menyalurkan listrik dari area Binjai (perbatasan dengan Nanggroe Aceh Darusalam) sampai ke area Padang Sidempuan (perbatasan dengan Sumatera Barat).
Gambar 1. wilayah kerja PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara
3
Sumber: PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara Dalam memberikan pelayanan pendistribusian listrik ke pelanggan, PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara memiliki bidang distribusi yang membawahi sub-sub bidang sebagai berikut : 1.
Sub bidang perencanaan pola operasi dan pemeliharaan sistem distribusi.
2.
Sub bidang konstruksi,
3.
Sub bidang pengendalian operasi sistem distribusi
4.
Sub bidang efisiensi, pengukuran dan mutu sistem distribusi Hingga saat ini, pendistribusian di PT. PLN sering mengalami masalah penyusutan atau losses energi listrik yang menyebabkan kerugian. Kerugian ini dialami oleh semua unit bisnis wilayah PT. PLN (Persero), termasuk Wilayah Sumatera Utara. Usaha untuk efisiensi energi terus diupayakan oleh PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara dengan cara mengurangi terjadinya susut distribusi energi listrik. Susut adalah suatu bentuk kehilangan energi listrik yang berasal dari selisih sejumlah energi listrik yang tersedia dengan sejumlah energi listrik yang terjual. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 431/KMK.06/2002, mendefinisikan bahwa “Susut (losses) adalah sejumlah energi yang hilang dalam proses pengaliran energi listrik mulai dari gardu induk sampai dengan konsumen. Apabila tidak terdapat gardu induk, susut (losses) dimulai dari gardu distribusi sampai dengan konsumen”. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 431/KMK.06/2002 susut yang diperkenankan paling tinggi 10%, untuk menekan terjadinya susut harus diketahui penyebabnya. Hal ini juga dipertegas dengan instruksi Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1800/M.DJL/89 tertanggal 25 mei 1989 yang menginstruksikan kepada seluruh
4
jajaran PT. PLN (Persero) untuk melaksanakan langkah-langkah peningkatan efisiensi, mutu pelayanan dan keandalan penyediaan tenaga listrik. Terjadinya susut distribusi listrik selain menyebabkan kerugian terhadap PLN, juga menyebabkan distribusi kepada konsumen terganggu. Jika masalah ini tidak ditanggulangi dengan benar, maka akan menjadi ancaman tersendiri bagi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara. Picket (2003) menyatakan adapun risiko yang mengancam perusahaan, yaitu terjadinya pengendalian internal yang buruk, yang akan mengarahkan perusahaan kepada kerugian, skandal, kegagalan, dan merusak reputasi perusahaan dalam sektor apapun perusahaan tersebut beroperasi. Pengendalian internal yang baik dapat mengurangi terjadinya kesalahan dan penyelewengan.
Oleh
karena itu,
perusahaan harus mempertimbangkan
komponen-komponen pengendalian internal untuk memastikan bahwa proses pengendalian internal tercapai. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengevaluasi lebih lanjut terhadap pengendalian internal pada jaringan distribusi di sistem 20 kV yang bertanggung jawab dalam melayani pendistribusian listrik di Wilayah Sumatera Utara. 1.2 Rumusan Permasalahan Pendistribusian listrik yang dilakukan PT. PLN (Persero) selama ini diketahui sering mengalami penyusutan atau losses energi listrik yang menyebabkan kerugian pada perusahaan dan berdampak pada pemadaman listrik secara berkelanjutan yang dialami beberapa wilayah di Indonesia. Untuk mampu dan berhasil menekan penyusutan atau losses energi listrik tersebut, dibutuhkan
5
totalitas kerja tim yang bersih dan tegas. Hal ini diperlukan mengingat jaringan distribusi sistem 20 kV merupakan tanggung jawab bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara. Berikut disajikan tabel yang akan menginformasikan penyusutan atau losses energi listrik yang terjadi di wilayah Sumatera Utara :
Tabel 1.1 Penyusutan atau losses energi listrik dari tahun 2009 sampai 2013 Tahun
Jumlah Susut / Losses
Persentase (%)
2009
665 232,79
9,57
2010
766 110,81
10,30
2011
776 352,90
9,60
2012
841 753,82
9,44
2013
1 150 317,13
12,48
Sumber : PT. PLN (Persero) Sumatera Utara
Dari tabel diatas, dapat di lihat bahwa setiap tahunnya tingkat persentase losses energi listrik di wilayah Sumatera Utara mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Seperti yang terjadi pada tahun 2010, tingkat persentase losses naik 0,73% dari tahun sebelumnya kemudian pada tahun 2013 tingkat persentase losses mengalami kenaikan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya yaitu 3.04%. Jika dilihat dari standar nasional, Losses pada jaringan transmisi dan distribusi idealnya berkisar pada 8% - 10%. Dengan demikian, bagian distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara akan menjadi objek untuk penelitian ini. Oleh karena banyaknya unit yang
6
dibawahi serta aspek-aspek penting yang harus dipertimbangkan, maka pengendalian internal merupakan hal vital yang harus diperhatikan oleh bagian distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara. Karena pentingnya aspek yang harus diurusi tersebut (kelistrikan), maka pengendalian internal di bagian distribusi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pendistribusian listrik. Efektivitas pengendalian internal mutlak dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk menjamin tercapainya tujuan perusahaan. Tidak terkecuali bagi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara. Khususnya pada bidang distribusi yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjamin mutu pendistribusian listrik agar dapat berjalan tanpa gangguan sampai ke tangan konsumen. Pengendalian internal yang efektif dapat mengarahkan perusahaan pada keberhasilan. 1.3 Pertanyaan Penelitian 1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian internal pada jaringan distribusi sistem 20 kV di bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara ? 2. Sejauh mana tingkat efektivitas pengendalian internal pada jaringan distribusi sistem 20 kV yang dilaksanakan oleh bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara? 3. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian internal pada jaringan distribusi sistem 20 kV di bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara ?
7
1.4 Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk : 1.
Menganalisis
pelaksanaan
pengendalian
internal
pada
jaringan
distribusi sistem 20 kV yang dijalankan oleh bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara. 2.
Mengukur seberapa besar tingkat efektivitas penerapan pengendalian internal pada jaringan distribusi sistem 20 kV di bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.
3.
Mengidentifikasi apa saja masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian internal pada jaringan distribusi sistem 20 kV di bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.
1.5 Motivasi Penelitian Penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut pengendalian internal pada jaringan distribusi sistem 20 kV di bidang distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara apakah sudah efektif atau belum serta mencari tahu kemungkinan terjadinya permasalahan lain yang menjadi faktor penghambat pengendalian internal tersebut. 1.6 Kontribusi Penelitian 1.
Akademis
8
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian akademik terkait evaluasi efektivitas penerapan pengendalian internal pada sektor privat maupun sektor publik yang dapat digunakan sebagai refrensi. 2.
Penulis Menambah wawasan penulis mengenai keefektifan pelaksanaan pengendalian internal yang berlangsung di perusahaan, memberikan pengalaman baru yang diperoleh penulis secara langsung mengenai kompleksitas
permasalahan
dan
cara
perusahaan
dalam
menyelesaikannya, serta bagaimana cara berkomunikasi di dalam dunia kerja. 3.
Perusahaan Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara khususnya pada bidang distribusi
dalam
memperbaiki
dan
meningkatkan
keefektifan
pelaksanaan pengendalian internal. 1.7 Sistematika Penulisan BAB 1: Pendahuluan Memaparkan tentang latar belakang, perumusan permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, motivasi penelitian, dan kontribusi penelitian. BAB 2: Tinjauan Pustaka
9
Menjelaskan tentang landasan teori yang melandasi penelitian ini yang menjelaskan efektivitas dan pengendalian internal dengan menggunakan COSO.
BAB 3: Latar Belakang Konseptual Penelitian Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum dari objek yang diteliti. BAB 4: Metode Penelitian Memaparkan metoda penelitian, jenis dan sumber data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengujian data. BAB 5: Pemaparan Temuan dan Pembahasan Bab ini memaparkan temuan-temuan yang diperoleh selama pengumpulan data. Kemudian menganalisis data dan diskusi hasil temuan penelitian studi kasus. Memaparkan pembahasan yang menjawab pertanyaan penelitian. BAB 6 : Kesimpulan, Keterbatasan, dan Rekomendasi Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan dan rekomendasi dari penelitian.
10
