1
BAB 1. PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Dalam skenario BAU (Business As Usual) perdagangan karbon di
indonesia, Kalimantan Tengah akan menjadi kontributor signifikan emisi gas rumah kaca di Indonesia sampai tahun 2030. Emisi gas rumah kaca tahunan Kalimantan Tengah pada tahun 2005 diperkirakan mencapai 292 MtCO2e1 yaitu sekitar 15 persen dari total emisi Indonesia. Gambut dan LULUCF (Land Use and Land Use Change and Forest) merupakan kontributor terbesar terhadap emisi Kalimantan Tengah. Emisi yang berasal dari LULUCF dan lahan gambut tersebut dihasilkan oleh deforestasi dan perusakan hutan, kebakaran dan dekomposisi gambut. Apabila tidak terdapat perubahan dalam cara pengelolaan sektor-sektor tersebut maka emisi netto Kalimantan Tengah diperkirakan akan meningkat sampai dengan 18 persen antara tahun 2005 sampai 2030, dari 292 menjadi 340 MtCO2e (DNPI, 2010). Melalui COP (Conference of Parties) 16 di Cancun dan Protocol Kyoto diperoleh salah satu konsep mitigasi perubahan iklim yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dengan mencegah atau mengurangi hilangnya hutan yang bertanggung jawab atas 20% emisi GRK adalah melalui instrumen REDD+ (Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation). Pada saat ini kegiatan-kegiatan kesiapan REDD+ sudah berlangsung. Pendekatan bertingkat dan subnasional berskala kecil lebih mungkin
1
Emisi gas rumah kaca umumnya diukur dalam jutaan ton setara karbon dioksida atau MtCO2e.
2
disesuaikan dengan keadaan lokal apabila dibandingkan dengan pendekatan nasional. Pengalaman dari beberapa proyek kredit karbon berbasis kehutanan menunjukkan bahwa proyek semacam ini dapat mendukung pembangunan kapasitas lokal, pengambilan keputusan secara partisipatif dan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat (Corbera, 2005). Hasil diskusi REDD pada COP 13 di Bali tahun 2007 menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan (Van Noordwijk et al, 2008). Keberhasilan REDD+ akan ditentukan oleh besarnya harapan dan dukungan dari peran aktivitas masyarakat di sekitar hutan (RECOFTC, 2010). Rencana implementasi REDD+ di Indonesia secara nasional dalam Strategi Nasional (Stranas) REDD+ akan dilaksanakan mulai tahun 2013. Sehubungan dengan itu, Kementerian Kehutanan (Dirjen PHKA cq Direktorat PJLK2HL) bekerjasama dengan WWF Indonesia telah menetapkan beberapa lokasi Demonstration Activities (DAs) dalam kawasan konservasi sebagai daerah percontohan kegiatan. Salah satu kawasan pelestarian alam yang bagian wilayahnya ditunjuk sebagai lokasi DAs adalah Taman Nasional Sebangau (TNS). Lokasi ini disebut dengan istilah DAs REDD+ TNS (BTNS dan WWF Kalteng, 2012). Wilayah DAs REDD+ TNS meliputi 3 (tiga) cabang anak sungai DAS Sebangau yaitu Sungai Rasau, Sungai Bangah dan Sungai Bakung. Alasan penentuan kawasan ini sebagai lokasi DAs REDD+ adalah pemulihan ekosistem gambut kawasan sebangau untuk menekan emisi karbon. Kondisi sosial-ekonomi dalam proposal usulan DAs REDD+ TNS (2012) dinilai berdasarkan standar rancangan proyek iklim, masyarakat dan keragaman hayati (Climate, Community and biodiversity Standart-CCBS) serta standar
3
perdagangan karbon (Voluntary Carbon Standard-VCS). CCBS dan VCS adalah instrumen pengganti FPIC (Free,Prior, Inform and Concern) untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat disekitar kawasan konservasi yang melaksanakan program REDD+. Dalam instrumen tersebut hanya dititikberatkan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat saja, namun sejauh mana kondisi tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat belum diketahui. Pelibatan masyarakat dalam implementasi DAs REDD+ TNS harus dapat mengakomodir pendapat masyarakat adat dan lokal untuk ; 1) menyatakan keputusannya atas sebuah kegiatan REDD+ di wilayah mereka; (2) hak berpartisipasi; (3) hak mendapatkan informasi; (4) hak mengajukan keberatan atas keputusan publik yang terkait proyek REDD+; (5) hak masyarakat adat/lokal atas sumber daya alam yang tidak hanya berbasis pada bukti formal tetapi juga penguasaan dan klaim secara historis serta (6) hak atas pembagian manfaat yang adil. Berdasarkan uraian tersebut maka persepsi masyarakat terhadap rencana implementasi DAs REDD+ TNS sangat penting diketahui sebagai dasar perbaikan kebijakan ini dimasa yang akan datang baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional. Awang (2009) menyatakan bahwa pada kondisi hutan yang mengalami tekanan sosial dan politik yang tinggi, maka optimalisasi pengelolaan hutannya hanya
dapat
dicapai
ketika
fungsi
tujuannya
dirumuskan
dengan
mempertimbangkan keberadaan faktor input dan melakukan kalkulasi atas semua konstrain yang ada. Dalam implementasi DAs REDD+ TNS, selain pertimbangan ekosistem maka pertimbangan perbaikan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kawasan ini juga harus diutamakan. Penentuan prioritas sasaran serta
4
kriteria terhadap implementasi DAs REDD+ TNS berdasarkan hubungan kondisi sosial-ekonomi dan persepsi masyarakat yang ada di sekitar lokasi DAs REDD+ TNS perlu untuk dilakukan agar supaya pengurangan emisi dapat terealisasi dan masyarakat yang berada disekitar lokasi DAs tersebut dapat hidup secara layak. Inti dalam penetapan prioritas adalah bagaimana setiap sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, anggaran maupun infrastruktur dapat di distribusiakan secara proporsional dan professional berdasarkan urutan prioritas yang ada. Mekanisme peran masyarakat yang diinginkan dalam skema DAs REDD+ TNS adalah partisipasinya dalam upaya-upaya peningkatan tinggi muka air yang merendam gambut di kawasan DAs sehingga dapat mengurangi emisi karbon dari kawasan tersebut. Masyarakat akan menjadi aktor utama, sebagai objek sekaligus sebagai subjek kegiatan. Karena pentingnya peran masyarakat dalam mekanisme ini maka sangat perlu untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi dan persepsi masyarakat terhadap rencana implementasi DA REDD+ TNS termasuk didalamnya
mengetahui
bagaimana
hubungan
serta
prioritas
kebijakan
pelaksanaannya agar supaya tujuan program dapat terealisasi dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
1.2.
Perumusan Masalah Di sekitar DAs REDD+ TNS terdapat pemukiman penduduk dengan
tingkat aksesibilitas dan interaksi
yang tinggi terhadap kawasan ini. Isu
perambahan kawasan, kanalisasi hutan gambut, illegal logging, serta keberadaan masyarakat lokal di sekitar kawasan menjadi faktor utama perlindungan kawasan TNS. Kondisi ini akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dari pelaksanaan DA
5
REDD+ TNS. Oleh karena itu dalam penelitian ini
dijelaskan beberapa
permasalahan utama yang berhubungan dengan : 1.
Bagaimana kondisi sosial ekonomi dan persepsi masyarakat di sekitar kawasan TNS untuk mendukung rencana implementasi REDD+?
2.
Bagaimana hubungan antara kondisi sosial dan persepsi masyarakat sekitar kawasan TNS untuk mendukung rencana implementasi REDD+ di TNS?
3.
Bagaimana rekomendasi kebijakan REDD+ berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan persepsi masyarakat untuk mendukung implementasi REDD+ di TNS?
1.3.
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah maka dirumuskan tujuan dari penelitian sebagai berikut :
1.
Mendapatkan data dan penjelasan tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar lokasi DA REDD+ di TNS, Kalimantan Tengah.
2.
Mendapatkan data dan penjelasan tentang persepsi masyarakat tentang implementasi REDD+ di TNS, Kalimantan Tengah.
3.
Mendapatkan data dan penjelasan tentang hubungan kondisi sosialekonomi dan persepsi masyarakat terhadap implementasi REDD+ di TNS, Kalimantan Tengah.
4.
Merumuskan prioritas kebijakan terhadap rencana implementasi DAs REDD+ di TNS, Kalimantan Tengah.
6
1.4.
Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu
manfaat untuk pembangunan dan manfaat untuk ilmu pengetahuan. Manfaat untuk pembangunan di bidang kehutanan adalah : 1.
Adanya data mengenai kondisi sosial ekonomi dan persepsi masyarakat sekitar kawasan TNS secara komperhensif dapat memberikan masukkan bagi pengambil kebijakan sehubungan dengan pelibatan masyarakat dalam upaya mendukung implementasi REDD+ baik ditingkat daerah, nasional maupun internasional.
2.
Dapat melengkapi informasi dalam database bagi rencana implementasi REDD+ di Propinsi Kalimantan Tengah agar supaya program ini dapat mencapai
tujuan
yang
diinginkan
terutama
untuk
peningkatan
kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sedangkan manfaat untuk ilmu pengetahuan adalah memberikan informasi tentang tahapan prakondisi implementasi REDD+ dengan menggunakan masyarakat sebagai objek penelitian sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang.
