BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya yang luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Fakta telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Perubahan-perubahan yang terjadi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dimana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Pemerintahan pusat dan daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja yang lebih dinamis. Dengan demikian perlu dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembaga-lembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional. Pengembangan sistem manajemen organisasi jaringan sebagai suatu upaya untuk dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. Organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (public private partnership), memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
untuk
meningkatkan
kemampuan 1
mengolah,
mengelola,
menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, ketika masyarakat mendambakan terwujudnya reformasi sektor publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-Government. Melalui proses tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi, informasi untuk mengeliminasi sekat–sekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi–instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. (Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government, hal.2 vol 1, tahun 2003) Masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (telematika) di Indonesia menjadi lebih terarah dan terintegrasi serta tidak tumpang tindih pengembangannya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah menyusun konsep sistem informasi nasional sebagai acuan atau panduan bagi penyusunan nasional e-Strategy di Indonesia yang dilengkapi dengan konsep pelaksanaan secara makro melalui program e-Indonesia yang didalamnya termasuk pembangunan e-Government. Idealnya sistem e-Government sudah menjadi kebutuhan dan bagian dari strategi penyelenggaraan pemerintah. Namun, faktanya masih banyak lembaga pemerintahan yang belum menyadari pentingnya penerapan e-Government. Dengan digunakannya sistem e-Government diharapkan dapat membantu memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik yang menjadikan pemerintah daerah mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi yang menjanjikan efisensi 2
yang tinggi serta pelayanan yang lebih baik. Dalam rangka mendukung kinerja pemerintah dalam pemanfaatan teknologi informasi, maka pada saat ini pemerintah mengoptimalkan pendayagunaan teknologi informasi. Pengembangan sistem manajemen informasi ditujukan untuk kepentingan penyelenggaraan pelayanan publik, peningkatan kinerja, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan pejabat publik sehingga dalam penyelenggaraan kinerja pemerintah dapat berjalan secara efisien dan efektif. Rancang bangun manajemen informasi daerah menenerapkan strategi sistem terdistribusi. Tujuan dan sasaran strategi ini adalah mempercepat proses arus komunikasi dan distribusi informasi secara terintegrasi di lingkungan satuan kerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kodya Bekasi sedang
mengoptimalkan pendayagunaan teknologi informasi terutama dalam
menyelenggarakan pelayanan publik yang memerlukan suatu sistem manajemen informasi daerah yang terintegrasi, cepat tanggap, dan mampu mengeleminasi berbagai kebutuhan masyarakat. Strategi yang digunakan adalah dengan strategi sistem terdistribusi yang dapat mempertimbangkan kuantitas data dan letak geografis pemrosesannya, sehingga dapat mengembangkan daerah yang diarahkan untuk membentuk suatu sistem basis data terdistribusi. Hal ini dipilih untuk mempercepat proses arus komunikasi di lingkungan satuan kerja pemerintah daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat
di
daerah.
Data
yang
ada
ditempatkan
pada
satuan
kerja
(Badan/Dinas/Kantor dan Bagian) yang ada di lokasi masing-masing. Dengan demikian tanggung jawab terhadap data terletak pada satuan kerja dan atau lokasi yang bersangkutan. Keuntungan dari sistem terdistribusi ini adalah kecepatan akses 3
data yang maksimal. Lebih sedikit komunikasi data berarti lebih sedikit ketergantungan sistem terhadap kualitas jaringan. Komunikasi data hanya dilakukan untuk meng-update data dengan satu jadwal tertentu (misal, satu kali sehari). Kekurangan sistem terdistribusi ini adalah terjadi duplikasi data dan lemahnya pengawasan terhadap integritas dan konsistensi data. Untuk menangani lemahnya data dilakukan dengan pemilihan melalui Database Manajemen Sistem (DBMS) yang mampu melakukan automatic replication. (Jurnal Implementasi Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Bekasi, tahun 2005) Dengan menggunakan DBMS, maka sistem kerja Pemerintahan Kodya Bekasi lebih teratur dan lebih terprogram dalam pengolahan data yang ada, termasuk data administatif pemerintahan seperti data kependudukan yang ada pada setiap wilayah Kodya Bekasi. Hal ini dikarenakan selama ini bidang administrasi kependudukan belum menunjukkan sifat akomodatif terhadap kebutuhan–kebutuhan dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Karena pada kenyataannya masih banyak warga Kodya Bekasi yang tidak memiliki kartu identitas penduduk sebagai bukti bahwa ia adalah penduduk Indonesia dikarenakan ketidakmampuannya untuk memenuhi biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk. Atas pertimbangan inilah maka kami berniat menyusun skripsi mengenai sistem kependudukan dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk secara online dengan menggunakan media internet. Judul yang akan kami ambil adalah Perancangan Aplikasi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Berbasiskan Web Pada Kodya Bekasi. Tempat yang digunakan oleh penulis sebagai referensi adalah Kodya Bekasi dengan sampel Kelurahan Jatibening. Hal ini dikarenakan menurut data yang didapat dari pihak Kodya Bekasi, bahwa populasi penduduk yang ada di Kelurahan 4
Jatibening merupakan populasi yang mewakili cerminan keadaan penduduk di Kota Bekasi. Oleh karena itu, penulis memilih Kelurahan Jatibening sebagai sampel untuk menyusun skrpsi ini. Diharapkan dengan penulis mengangkat topik ini dapat membantu warga Kodya Bekasi dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk serta dapat memudahkan petugas dalam pembuatan dan penyimpanan data penduduk tersebut. 1.2 Ruang lingkup Karena luasnya cakupan dalam dunia teknologi informasi, maka penelitian dibatasi pada: 1. Perancangan aplikasi pembuatan KTP berbasis situs web yang terfokus pada pelayanan informasi. 2. Perancangan aplikasi pembuatan KTP ini ditujukan ke Kodya Bekasi dengan sampel Kelurahan Jatibening. Sehingga semua data yang dipakai hanya data penduduk Kelurahan Jatibening saja. 3. Analisis dan Perancangan aplikasi pembuatan KTP tidak membahas mengenai sistem keamanan komputer tingkat lanjut dan jaringan yang terdapat dalam aplikasi KTP online. 4. Proses pencetakan KTP hanya terbatas pada data sampel yang sudah kelompok kami input sebelumnya. 5. Aplikasi yang dirancang hanya sebatas pembuatan KTP. 6. Aplikasi ini hanya berakhir pada tahap proses tampil cetak karena bentuk fisik KTP yang sudah jadi dapat diambil di kelurahan
5
karena pengguna harus memberikan foto dan melakukan proses biometric (pindai cap tiga jari). 1.3 Tujuan dan Manfaat Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah: 1. Merancang suatu aplikasi pembuatan KTP berbasiskan web pada Kodya Bekasi dengan sampel Kelurahan Jatibening. 2. Menyediakan aplikasi yang memudahkan pihak Kelurahan Jatibening dalam pembuatan KTP. 3. Menyediakan basis data yang memudahkan pihak Kelurahan Jatibening. Basis data ini digunakan dalam mengatur data penduduk di Kelurahan Jatibening. Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah: 1. Dapat membantu meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, maupun warung internet tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. 2. Peningkatan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat umum diharapkan adanya keterbukaan (transparansi) antara hubungan berbagai pihak agar menjadi lebih baik. 3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data tentang
6
kependudukan dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk. 4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, hal ini sangat membantu dikarenakan dengan adanya aplikasi seperti ini, maka kinerja pemerintah akan lebih efektif dan efisien dan juga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan. 1.4
Metodologi Penelitian Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi
metode
kepustakaan, metode analisis, dan metode perancangan. 1.4.1
Metode Kepustakaan 1. Melihat dan membaca sumber-sumber tertulis dan literatur untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai langkah-langkah pembuatan sistem pembuatan KTP secara online. 2. Mengadakan browsing pada beberapa website yang berhubungan dengan tujuan penyusunan skripsi ini. 3. Membandingkan literatur yang satu dengan yang lainnya.
1.4.2
Metode Analisis 1. Dengan mengadakan studi lapangan (survei) melalui kuisioner dan pengamatan langsung pada sistem yang sedang berjalan dan mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan.
7
2. Menganalisis hasil survei yang didapat untuk dijadikan pedoman perancangan sistem yang diusulkan. 1.4.3
Metode Perancangan 1. Perancangan navigasi antar halaman web menggunakan STD (State Transition Diagram). 2. Pembuatan rancangan layar. 3. Pembuatan rancangan implementasi dan evaluasi.
1.5 Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab pembahasan dimana di antara bab yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat untuk memudahkan pembaca dalam memahami materi yang disajikan. Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut: BAB 1 PENDAHULUAN Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penulisan skripsi, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran menyeluruh dari penulisan skripsi ini. BAB 2 LANDASAN TEORI Dalam bab ini akan dibahas mengenai berbagai teori baik umum maupun khusus yang berhubungan dengan analisis dan perancangan DBMS, dan teori pendukung lainnya yang diperoleh dari studi pustaka. BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kodya Bekasi dengan sampel Kelurahan Jatibening yang meliputi riwayat kelurahan, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian, gambaran 8
umum permasalahan, analisis permasalahan yang dihadapi, alternatif pemecahan masalah, analisis kuisioner, dan analisis kebutuhan sistem. BAB 4 RANCANGAN SISTEM YANG DIUSULKAN Dalam bab ini akan menguraikan rancangan baru proses yang diusulkan berupa perancangan situs web, rancangan layar, perancangan basis data. BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari analisis yang dilakukan dan saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Kodya Bekasi khususnya Kelurahan Jatibening sebagai sampel dan pengembangan bagi kemajuan Kelurahan Jatibening.
9
