1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan otonomi yang diberikan kepada daerah, maka daerah diberi hak untuk mengurus sendiri rumah tangga daerahnya. Papua merupakan salah satu Provinsi yang diberikan kekhususan dalam pengelolaan pemerintahan daerahnya. Otonomi Khusus (OTSUS) sebagaimana yang terkandung dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan sebuah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Pemberlakuan kebijakan khusus didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Selain itu OTSUS sendiri merupakan upaya untuk mengejar ketertinggalan dari provinsi lainya dalam semua bidang yang tujuannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga perekonomian daerah. Sejak diberikannya kekhususan tahun 2001 hal tersebut menjadi tonggak baru bagi pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut tentunya memberikan prioritas kepada daerah untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah
2
serta menggali sumber-sumber keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu aspek penunjang agar daerah mampu memaksimalkan pelaksanaan pembangunan maupun sumber-sumber keuangan daerahnya yaitu dari sektor pemungutan pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu objek pajak yang memiliki peran dalam usaha peningkatan pajak Daerah yaitu pajak hiburan. Adanya tempat usaha yang berbasis hiburan menjadi area potensial untuk dikenakan pajak oleh Pemerintah Daerah. Pajak hiburan sendiri merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura dimana pajak hiburan ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang pajak Daerah. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, dimana hiburan yang dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Adapun objek pajak hiburan dan tarif pajak penyelenggaraan hiburan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012, yaitu tontonan film, pagelaran kesenian, musik dan tari, pagelaran kesenian rakyat atau tradisional, pagelaran busana, kontes kecantikan, binaraga, diskotik dan klub malam, karaoke
3
dan live music, sirkus, akrobat dan sulap, permainan bilyar, panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa dan pusat kebugaran, pertandingan olahraga. Tabel 1.1 Objek pajak hiburan dan tarif pajak penyelenggaraan hiburan Tarif pajak penyelenggaraan No Objek pajak hiburan Persen (%) Pagelaran kesenian,music 1 15 dan tari Paagelaran kesenian 2 10 rakyat/tradisional Pagelaran busana, 3 15 kontes kecantikan, binaraga 4 Diskotik, klub malam 30 5 Karaoke dan live music 15 6 Sirkus, akrobat dan sulap 20 7 Bilyar 20 Panti pijat, refleksi, spa dan pusat 8 20 kebugaran (fitness centre) 9 Pertandingan olahraga 10 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Jayapura merupakan instansi yang secara umum memiliki fungsi sebagai penyelenggara administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat terkait dengan pajak dan retribusi. Pajak dan Retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah sekaligus berguna dalam hal mengatur dan menertibkan Wajib Pajak di Kota Jayapura. Pajak hiburan yang dikelola oleh Dispenda tiga tahun terakhir memberikan kontribusi yang relatif meningkat dan selalu mencapai target hal ini berdasarkan data pajak hiburan di Kota Jayapura dimana pada tahun 2012 Dispenda mentargetkan sebesar Rp.1.460.000.000 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.2.931.396.797, pada tahun 2013 dengan target sebesar Rp.5.696.500.000 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp.6.200.488.328 serta pada tahun 2014
4
target
sebesar
Rp.9.560.000.000
dengan
realisasi
pendapatan
sebesar
Rp.10.163.988.399. Dari kontribusi yang diberikan oleh pajak hiburan tersebut, tidak dibarengi dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya hal ini terlihat dari masih adanya kendala terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak. Padahal dengan adanya sistem Self Assessment sangat jelas terlihat tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa sistem ini memberikan peluang kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyimpangan. Seperti yang dilansir oleh Cendrawasih Pos tanggal 18 Mei 2012 dalam artikel yang berjudul “Disinyalir Sejumlah THM Lakukan Penyimpangan Pajak” yaitu : “….sejumlah tempat hiburan malam (THM) seperti bar dan diskotik yang berskala menengah keatas, disinyalir melakukan penyimpangan pajak daerah. Dari hasil sidak ternyata ada sejumlah bar dan diskotik yang melakukan transaksi tanpa diporporasi oleh dispenda Kota Jayapura. Sebab nota untuk transaksi dibuat sendiri dan ini tentunya menyimpang dari aturan. Adanya sejumlah bar dan diskotik yang menyalahi aturan menurutnya sangat merugikan PAD Kota Jayapura, sebab sesuai ketentuan 10 persen dari hasil transaksi menjadi milik masyarakat yang diserahkan dalam bentuk pembayaran pajak. Sejumlah pengusaha bar dan diskotik mengakui telah melakukan kelalaian dalam usahanya”. Selain itu, masih banyaknya objek pajak hiburan yang menjual produk dan melaporkan pajaknya masih menggunakan sistem manual sehingga dilapangan banyak terjadi tindakan manipulasi dengan merubah hasil laporan pajaknya menjadi serendah mungkin. Sebagian wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak hiburannya juga menunggu hasil rekapitulasi dari perusahaan pusat yang
5
memakan waktu berbulan-bulan sehingga menimbulkan tunggakan yang lebih banyak. Hal tersebut tentu menimbulkan kendala terhadap proses pemungutan pajak hiburan dan berdampak kepada wajib pajak itu sendiri. Oleh sebab itu, DISPENDA harus bertindak tegas dengan memberikan sanksi yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang “Evaluasi Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap Pemungutan Pajak Hiburan Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura” 1.2 Rumusan Masalah Terkait dengan uraian latar belakang dan permasalahan diatas kemudian memunculkan pertanyaan dengan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana mekanisme pemungutan pajak hiburan dan apasaja kendala dalam proses pemungutan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura ? 1.3 Batasan Masalah Pada penelitian ini penulis berkonsentrasi pada permasalahan mengenai sistem dan kendala dalam pemungutan pajak hiburan dengan memberikan batasan pada “Evaluasi Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 TerhadapPemungutan Pajak Hiburan Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura”.
6
1.4 Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : Untuk mengetahui bagaimana dampak dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 terhadap Pemungutan Pajak Hiburan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura. 1.5 Manfaat Penelitian Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat Akademis Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang Dampak Pemungutan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura dan dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memperkaya dan menambah wawasan bagi mahasiswa. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik khususnya untuk pemerintah agar masyarakat lebih patuh untuk melakukan pembayaran pajak. 1.6 Sistematika Penulisan Pada penulisan penelitian ini, peneliti membagi kedalam tiga bab. Adapun sistematika dari penulisan proposal ini disajikan sebagai berikut
7
BAB 1 Pendahuluan Pada bab ini duraikan mengenai latar belakang masalah yang mendorong penelitian tentang Evaluasi Dampak Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap Pajak Hiburan Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. BAB II Metode Penelitian Pada bab ini mengurakan tentang teori dan konsep yang digunakan untuk penelitian ini yaitu Pengertian, Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan Publik, Administrasi Publik, Administrasi Perpajakan, Konsep Evaluasi, Pajak, Fungsi Pajak, Syarat Pemungutan Pajak dan Hambatan Pemungutan Pajak, Sistem Pemungutan Pajak, Pajak Daerah, Pajak Hiburan, Objek Pajak, Subjek dan Wajib Pajak, Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran. BAB III Metodologi Penelitian Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan pada penulisan yaitu Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Fokus Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Sampling, Teknik Pengumpulan Data, Teknik analisis Data dan Teknik Penyajian Data. BAB IV Pembahasan Pada bab ini menjelaskan tentang Gambaran Objek Penelitian baik itu Kota Jayapura dan Dinas Pendapatan Daerah serta menjelaskan Temuan Penelitian dan Menganalisa menggunakan teori-teori yang telah ditentukan.
8
BAB V Kesimpulan dan Saran Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan memberikan saran terhadap pihak yang berkaitan dengan permasalahan ini.
