BAB 1 PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Penelitian Profesi auditor saat ini memiliki peran yang penting dalam sebuah siklus bisnis. Sebuah
entitas bisnis, terutama yang berskala menengah hingga berskala besar. Setiap tahunnya menerbitkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pihak manajemen terhadap pemegang saham. Informasi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan hendaklah dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan sehingga berguna bagi investor, karyawan, kreditor, supplier, pelanggan, pemerintah dan masyarakat. Pengertian atau definisi auditing menurut Arens et al (2008:4) adalah : “Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”
Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Dari sisi audit secara umum terdapat tiga elemen yang menjadi fondasi audit, yaitu kompetensi audit, indepedensi, dan kemahiran profesional. Hal ini tentunya juga berlaku bagi auditor independen pemerintah. Auditor harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam melaksanakan pemeriksaan. Kemahiran profesional menuntut
pemeriksa untuk melaksanakan sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti pemeriksaan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik, dimana akuntan publik memberikan jasa atestasi terhadap pemeriksaan laporan keuangan. Disinilah peran auditor sangat berarti, sebab informasi-informasi yang terdapat didalam laporan keuangan akan menjadi andal apabila ada opini auditor didalamnya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri serta dipercaya untuk dapat mewujudkan good corporate & good governance dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara. Dalam Rencana Strategis BPK, memiliki tujuan (goals) yaitu mewujudkan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan profesional, memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan, mewujudkan BPK sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, dan mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Audit Sektor Publik adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan Negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Audit Sektor Publik di Indonesia dikenal sebagai Audit Keuangan
Negara, yang diatur dalam UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sesuai dengan UU No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja merupakan pemeriksaan atau pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta aspek efektifitas. Sementara itu, pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan maupun kinerja, misalnya pemeriksaan investigasi atau kepatuhan. Standar atau tolak ukur yang digunakan oleh pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan adalah Sandar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Menurut Mulyadi dan Kanaka (2002) , ada dua tanggung jawab yang harus dipikul oleh akuntan publik dalam menjalankan pekerjaan profesionalnya, yaitu pertama, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugasnya. Informasi yang diperoleh akuntan publik selama ia menjalankan pekerjaannya tidak boleh diungkap oleh pihak ketiga, kecuali atas izin kliennya. Namun jika hukum atau negara menghendaki akuntan publik mengungkapkan
informasi
yang diperolehnya
selama
penugasannya,
akuntan
publik
berkewajiban untuk mengungkap informasi tersebut tanpa harus mendapatkan persetujuan dari kliennya. Tanggung jawab kedua yaitu menjaga mutu profesionalnya, setiap akuntan publik harus bisa mempertanggung jawabkan mutu pekerjaan atau pekerjaan lain pada saat yang bersamaan, yang bisa menyebabkan penyimpangan obyektivitas atas ketidak konsistenan dalam pekerjaannya.
Auditor sebagai ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan pemeriksaan semestinya didukung dengan indepedensi, kompetensi, komitmen organisasi, pengalaman dan motivasi yang memadai dalam pemeriksaan. Kemampuan, kemauan dan pengalaman kerja mencerminkan kompetensi auditor, yang selanjutnya disertai dengan kompetensi diharapkan dapat memberikan hasil kerja yang sesuai dengan misi yang diemban BPK sebagai badan pemeriksa eksternal keuangan negara. Kompetensi para auditor menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan yang dilakukan BPK. Hal itu penting karena selain mampu menghasilkan kinerja yang baik dalam mematangkan pertimbangan dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan, juga penting untuk mencapai harapan pemerintah yang bersih dan transparan sehingga mampu mengurangi angka korupsi yang terjadi dan memperbaiki keadaan perekonomian. Yousef (2000) menyatakan bahwa komitmen organisasi memediasi hubungan antara perilaku kepemimpinan dengan kinerja, dimana anggota organisasi lebih puas dengan pekerjaannya dan kinerja mereka menjadi tinggi. Disamping itu budaya organisasi memoderasi hubungan perilaku pimpinan dengan kepuasan kinerja. Temuan Yousef mendukung hasil penelitian Meier et al. (1992) serta didukung oleh Lok dan Crawford (2004), Fernando et al. (2005) bahwa hubungan komitmen organisasional (affective dan continuance) dengan kinerja adalah positif dan kuat, atau mendukung temuan Somers dan Bimbaum (1998) bahwa komitmen organisasional tidak berhubungan dengan kinerja. Motivasi adalah sesuatu yang memulai gerakan, sesuatu yang membuat orang bertindak atau berperilaku dalam cara-cara tertentu. Memotivasi orang adalah menunjukkan arah tertentu kepada mereka dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan bahwa mereka
sampai ke satu tujuan. Bermotivasi adalah keinginan pergi ke suatu tempat berdasarkan keinginan sendiri, atau terdorong oleh apa saja yang ada agar dapat pergi dengan sengaja dan untuk mencapai keberhasilan setelah tiba disana (Michaek Armstrong, 2004). Menurut Robbins (2003: 226), kinerja adalah akumulasi hasil akhir semua proses dan kegiatan kerja organisasi. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja, diantaranya adalah gaji. Dalam kehidupan sehari-hari sering dikenal istilah gaji dan upah sehingga ada sebagian masyarakat yang menganggap sama kedua istilah tersebut, tetapi ada pula yang membedakannya. Menurut As’ad (1995: 93) gaji sebenarnya juga upah hanya sedikit perbedaanya, gaji adalah banyaknya uang yang diterima dan sudah pasti dan waktunya selalu tepat, misalnya setiap awal bulan, seorang karyawan akan menerima sejumlah uang yang disebut gaji, sedangkan upah adalah banyaknya uang yang diterimanya tidak selalu sama atau pasti dan waktunyapun tidak selalu tepat. Jadi jelaslah tepat perbedaan gaji dan upah adalah jaminan ketepatan waktu dan kepastian banyaknya uang yang diterimanya. Semakin tinggi gaji maka akan semakin meningkatkan kinerjanya. Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar), dimana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan (Trisnaningsih, 2007).
1.2.
Rumusan Masalah Saat ini keberadaan BPK ditetapkan dengan UU Nomor 15, Tahun 2004 tentang BPK
menggantikan UU Nomor 5. Tahun 1973. Sejalan dengan ditetapkannya undang-undang tersebut, beban dan tanggung jawab yang dihadapi BPK akan semakin besar. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa negara memerlukan suatu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, dan profesional untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Peran BPK sangat membantu dalam menangani kerugian negara akibat pengelolaan keuangan oleh lembaga-lembaga negara kurang baik. Untuk itu, BPK perlu mengetahui sejauh mana kompetensi, komitmen organisasi dan motivasi auditor yang dimiliki oleh auditor untuk melaksanakan tugas audit. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor di badan pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Semarang? 2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor di badan pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Semarang? 3. Apakah motivasi auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor di badan pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Semarang?
1.3.
Batasan Masalah Untuk menghindari perluasan masalah terhadap maksud dan tujuan penelitian maka
peneliti kali ini hanya membatasi masalah pengaruh indepedensi, komitmen organisasi, motivasi,
gaji auditor dan pengalaman kerja terhadap kinerja auditor dengan melakukan studi empiris pada Badan Pemeriksa Keuangan yang dibatasi pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Semarang.
1.4.
Tujuan Penelitian Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melanjutkan penelitian yang telah
dilakukan sebelumnya, yaitu untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi, komitmen organisasi, motivasi, gaji auditor dan pengalaman kerja terhadap kinerja auditor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Semarang.
1.5.
Manfaat Penelitian 1. Bagi BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja auditor, sehingga akan dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kinerja auditor pada BPK. Memberikan kontribusi terhadap praktisi dalam proses pemeriksaan atau audit yang dilakukan BPK, diharapkan dengan temuan ini BPK dapat meningkatkan kinerja auditnya sebagai Auditor Pemerintah. 2. Bagi auditor diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka menjalankan tugas profesinya, khusus nya pada saat memberikan penilaian terhadap kinerja auditor yang dihasilkan.
3. Bagi Akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan bahan implikasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti pada bidang yang sama khususnya bidang auditing. 1.6.
Sistematika Penulisan
BAB 1. PENDAHULUAN Bab 1 merupakan uraian latar belakang masalah pemilihan topik penulisan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA Bab 2 merupakan uraian landasan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian, yaitu berupa kajian literatur baik secara teoritis maupun empiris dari penelitian terdahulu. Selanjutnya akan diuraikan pengembangan hipotesis disertai kerangka konseptual penelitian. BAB 3. METODE PENELITIAN Bab 2 merupakan uraian tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data berupa uji kualitas data yaitu uji validitas, dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab 4 merupakan uraian mengenai proses pengumpulan data, pengujian data, dan pembahasan hasil surveyyang berisi karakteristik responden, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN Bab 5 merupakan bagian terakhir yang akan menyajikan kesimpulan tentang hasil penelitian. Hal-hal yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Berikut disertakan keterbatasan penelitian, serta saran perbaikan yang diajukan oleh penulis kepada pihak yang berkepentingan.
