BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Di abad 21 ini tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan dimana-mana sudah semakin cepat dan kompleks, guna memenuhi kebutuhan manusia yang juga semakin banyak. Namun tanpa dipungkiri semua perkembangan ini sudah menimbulkan masalah. Permasalahan yang ada dalam proses pembangunan meliputi permasalahan yang sifatnya mendasar seperti yang umum dialami oleh sebagian besar daerah lain, serta permasalahan ikutan yang berkembang seiring dengan derap laju pembangunan. Berbagai permasalahan tersebut antara lain tingginya angka pengangguran; laju pertumbuhan ekonomi yang masih lambat; terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan daerah; serta kemiskinan. Kemiskinan kini tidak lagi dianggap sebagai permasalahan ekonomi semata, tetapi lebih didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana hak-hak dasar masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hak dasar masyarakat yang diakui secara umum antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan/perumahan, akses kesehatan, akses pendidikan, air bersih, keberlanjutan lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Dalam kenyataanya hak-hak dasar tersebut tidaklah berdiri sendiri dan saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.
1 Universitas Sumatera Utara
Salah satu hak dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap manusia dan keluarganya adalah tempat tinggal atau papan selain pangan dan sandang. Dimana kebutuhan tempat tinggal ini sudah sejak lama menjadi perhatian dunia internasional pada umumnya dan negara-negara berkembang pada khususnya, karena memiliki dimensi persoalan yang luas seiring dengan perkembangan sosioekonomi dan pertumbuhan perkotaan. Namun pada kenyataannya, tidak semua orang mampu memenuhi kebutuhan rumah karena alasan ekonomi atau kemiskinan. Berbagai keterbatasan yang dialami membuat banyak masyarakat miskin tidak mampu menempati rumah tidak layak huni. Mereka hanya mampu membangun rumah tidak permanen dari bahan-bahan yang mudah rusak atau bahan-bahan bekas. Bahkan di daerah perkotaan, kamiskinan menyebabkan orang terpaksa membangun perkampungan kumuh dengan rumah gubuk di lahan-lahan pemerintah. Didorong oleh rasa keprihatinan pada kondisi permukiman yang ada diperkotaan, para wakil pemerintah dari berbagai negara dalam KTT milleniumPBB yang dilaksanakan bulan September 2000, telah menyepakati tujuan pembangunan global yang dituangkan dalam Millenium Development Goals (MDG). Salah satu target MDG tersebut adalah meningkatkan kualitas kehidupan 100 juta masyarakat di permukiman kumuh pada tahun 2020 (kompasiana, 2013). Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II pasal 28 H, UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM disebutkan bahwa hunian yang layak merupakan hak dasar Warga Negara Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan
2 Universitas Sumatera Utara
dan permukiman. Dengan demikian, setiap warga negara berhak mendapat pelayanan akan kebutuhan perumahan. Karena itu, terpenuhinya kebutuhan perumahan dan permukiman merupakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Sesudah manusia memenuhi kebutuhan jasmaninya yaitu sandang, pangan, serta kesehatan, kebutuhan akan rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu motivasi untuk pemgembangan hidup yang lebih tinggi. Khususnya bagi rakyat miskin, pemenuhan kebutuhan papan amat mendesak. Apalagi pemukiman di tengah kota sudah semakin sesak, hampir tak teratur lagi. Harus diakui, bahwa masih banyak masyarakat Indonesia belum memiliki rumah. Ataupun jika ada, banyak diantara mereka yang memiliki rumah namun tidak layak huni, terutama jika ditinjau dari sudut kesehatan. Padahal pemenuhan kebutuhan perumahan adalah termasuk indicator dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga, tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik harus memenuhi sarat fisik, yaitu aman sebagai tempat berlindung dari ancaman dan ganguan yang berasal dari luar rumah seperti panas, angin dan hujan, serta secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan damai, dan secara sosial dapat menjaga privasi antar keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan, pelembagaan nilai, norma dan pengembangan pola relasi sosial.(Sosiokonsepsia Vol. 17, No. 02 2012 Hal.206). Mengutip data dari
Rencana Strategis II Kementrian Perumahan Rakyat
(2010-2014) menunjukan masih banyak selisih jumlah rumah dan kebutuhan akan rumah (backlog) 7,4 juta unit. Data backlog justru lebih besar lagi jika
3 Universitas Sumatera Utara
mengunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional dimana Kebutuhan akan perumahan yang belum terpenuhi (backlog) di Indonesia pada saat ini mencapai 13,5 juta unit, sedangkan pembangunan rumah baru hanya sekitar 300-400 ribu unit setiap tahunnya. (Sosiokonsepsia Vol. 17, No. 03 2012 Hal.270). Terkait dengan itu sampai dengan tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia lebih kurang 250 juta jiwa dan pertumbuhan penduduk sebesar 1.49 persen per tahunnya, dengan populasi penduduk miskin (keluarga miskin) di Indonesia masih cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2014, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,28 juta orang, jumlah ini berkurang sebesar 0,32 juta orang jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 sebesar 28,60 juta orang.(Beritasatu, 2014). Keadaan jumlah penduduk yang banyak dengan pertumbuhan penduduk yang tidak di imbangi dengan pembangunan pemukiman dan jumlah rumah layak huni serta kemiskinan yang menjerat, menyebabkan banyak penduduk miskin mendirikan hunian liar atau pemukiman kumuh yang mana mereka membangun rumah tidak permanen dari bahan-bahan yang mudah rusak atau bahan-bahan bekas. Jika dilihat dari kualitas lingkungan, kualitas tata ruang, maupun kualitas manusia penghuninya sudah jelaslah bahwa kondisi ini sangat mempengaruhi kualitas hidup keluarga yang tinggal didalamnya. Kualitas hidup sangat berkaitan erat dengan kemiskinan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kemiskinan sudah pasti mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, dimana masyarakat miskin sangat rentan tidak dapat mendapatkan kehidupan yang baik dengan memiliki rumah yang layak huni
4 Universitas Sumatera Utara
dengan sarana dan prasarana rumah yang baik yang dapat menunjang kualitas hidup penghuninya. Hal ini disebabkan ketidak mampuan masyarakat dalam membangun rumah yang layak karena kemampuan ekonomi masyarakat yang kurang, sehingga tidak mampu membeli bahan bangunan yang semakin tinggi Kualitas hidup juga mempengaruhi kemiskinan. Kualitas hidup perlu diperhatikan terkhususnya pada pemenuhan akan rumah yang layak huni, karena rumah yang layak huni secara fisik, sosial dan mental akan mempengaruhi komunikasi dan relasi sosial anggota keluarga, kebiasaan, pola pikir dan cara hidup, interaksi dengan lingkungan, dimana situasi tersebut dapat mempengaruhi produktivitas.
Dengan
meningkatnya
kualitas
rumah
diharapkan
juga
meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi peningkatan
produktivitas mereka. Dengan produktivitas yang meningkat
diharapkan dapat menekan angka penganguran dan menekan tingkat kemiskinan di masyarakat. Dari data Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mencatat rumah tidak layak huni (RTLH) di Indonesia mencapai angka 7,9 juta unit. Ironisnya, angka ini diprediksi akan terus meningkat tiap tahunnya jika tidak ditangani secara serius. Merespon kondisi masyarakat miskin yang dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, Kementerian Sosial RI mengembangkan kebijakan sosial Penanggulangan Kemiskinan (P2K) melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). RS-RTLH dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni sebagai unsur kesejahteraan sosial. Kegiatan RSRTLH tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mengatasi sebagian masalah kemiskinan, tersedianya rumah yang layak huni, adanya kenyamanan bertempat
5 Universitas Sumatera Utara
tinggal, meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan, meningkatnya kualitas hidup dan kesehatan lingkungan permukiman. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) ini sudah merehab ribuan rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia. Di Sumatera Utara sendiri salah satu wilayah yang menerima bantuan ini adalah Kota Tebing Tinggi. Jumlah penduduk Kota Tebing Tinggi yakni sebanyak 147.771 jiwa yang terdiri dari 35.764 Kepala Keluarga dan jumlah penduduk miskin sebanyak 17.629 jiwa yang tersebar di beberapa kecamatan di kota ini. Jumlah ini menunjukan bahwa masih banyak penduduk di kota ini yang berada di bawah garis kemiskinan. Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan Kota Tebing Tinggi dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat berupa Atap, Lantai dan Dinding (ALADIN). Berdasarkan data yang dihimpun Pemkot Tebing Tinggi tahun 2011, jumlah RTLH di kota itu tercatat sebanyak 8.292 unit yang tersebar di 5 kecamatan dan 35 kelurahan di kota ini. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sudah dijalankan Pemerintah Kota Tebing Tinggi sejak tahun 2001. Pada tahun 2001 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dikelola Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) dengan mengunakan dana APBD Kota Tebing Tinggi. Kemudian pada tahun 2008 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni mulai dikelola oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Tebing Tinggi, dengan dana yang berasal dari APBD, bantuan Kementrian Sosial RI sebanyak 100 unit pada tahun 2008 dan 2009, dan bantuan dana dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (TARUKIM) Provinsi Sumatera
6 Universitas Sumatera Utara
Utara sebanyak 187 unit tahun 2012. Sampai tahun 2014 dari 8.292 unit RTLH sudah 1.825 unit RTLH yang sudah di rehabilitasi. Dana rehabilitasi rumah yang di kelola memiliki besaran masing-masing. Untuk dana yang berasal dari APBD setiap unit memperoleh bantuan sebesar Rp. 15.000.000 bahan bagunan dan Rp.3.000.000 untuk upah tukang, dari Kementrian Sosial RI setiap unit memperoleh bantuan sebesar Rp. 10.000.000 untuk bahan bagunan dan upah tukang dan dari Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Propinsi Sumatera Utara RI setiap unit memperoleh bantuan Rp. 7.500.000 untuk bahan bagunan sedangkan upah tukang berasal dari APBD kota sebesar Rp. 1.000.000. Salah satu lokasi RS-RTLH ada di Kelurahan Bandar Utama. Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota merupakan salah satu kelurahan di Kota Tebing Tinggi, dimana penduduknya masih banyak menerima bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Salah satu sebabnya karna di lokasi ini terkenal dengan lingkungannya yang kumuh, dimana penduduknya masih tinggal di rumah yang kondisi fisik serta sarana dan prasarana rumah yang tidak sehat. Dari data Dinas sosial Kota Tebing Tinggi sudah ada 34 rumah yang sudah direhabilitasi di kelurahan ini sejak tahun 2008. Kondisi rumah yang tidak layak huni pada dasarnya dapat mempengaruhi kualitas hidup keluarga yang tinggal didalamnya. Kualitas hidup keluarga di Kelurahan Bandar Utama ini termasuk sangat memprihatinkan, dimana dari kondisi atap, dinding, dan lantai rumah yang terbuat dari bahan yang seadanya, ventilasi rumah yang kurang memadai, serta sanitasi yang jauh dari kata sehat. Selain itu kondisi lingkungan masyarakat yang masih kumuh dan ketidak pedulian
7 Universitas Sumatera Utara
masyarakat terhadap kesehatan lingkunganya yang menyebabkan kualitas hidup keluarga di Kelurahan Bandar Utama rendah. Rumah merupakan tempat dimana berlangsungnya interaksi antar individu dan tempat pendidikan pertama untuk mencetak generasi selanjutnya. Untuk itu rumah yang sehat dan layak huni sudah menjadi mutlak dimiliki setiap keluarga. Bagaimana mungkin keluarga di kelurahan Bandar Utama memiliki kualitas hidup yang baik jika rumah yang mereka tempati tidak dapat memberikan rasa aman nyaman dan senang ketika tinggal didalamnya. Dengan terlaksananya Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun ke dalam bentuk skripsi yang berjudul “Dampak Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Terhadap Tingkat Kualitas Hidup Keluarga Miskin di Kelurahan Bandar Utama Kecamatan TebingTinggi Kota Kota Tebing Tinggi”
1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: “ Bagaimana dampak Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) terhadap tingkat kualitas hidup keluarga miskin di Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi?”
8 Universitas Sumatera Utara
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan Dampak Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) terhadap tingkat kualitas hidup keluarga miskin di Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi
1.3.2 Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam rangka: a. Pengembangan konsep dan teori-teori yang berkenaan dengan masalah kemiskinan, kualitas hidup dan keluarga miskin b. Pengembangan kebijakan dan model pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)
1.4 Sistematika Penulisan Untuk memahami dan mengetahui isi skripsi ini, penulis menyajikan penelitian ini dalam enam bab yang memiliki sistematika sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA
9 Universitas Sumatera Utara
Bab ini berisikan uraian konsep yang berkaitan dengan masalah dan objek yang berkaitan dengan masalah dan objek yang diteliti, kerangka pemikiran, definisi konsep, dan definisi operasional. BAB III
: METODE PENELITIAN Bab ini berisikan tipe penelitian, lokasi penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan
data, dan
teknik analisis data. BAB IV
: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang berhubungan dengan masalah objek yang akan diteliti.
BAB V
: ANALISA DATA Bab ini berisikan tentang uraian data yang diperoleh dalam penelitian beserta analisisya.
BAB VI
: PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.
10 Universitas Sumatera Utara
