BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Anggaran merupakan rencana yang dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan organisasi dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Pada organisasi sektor publik anggaran terkait dengan jumlah alokasi dana yang akan digunakan untuk menjalankan setiap program yang menggunakan dana milik masyarakat (Biantara dan Putri, 2014). Pada instansi pemerintah daerah proses penyusunan anggaran dimulai dari tahap persiapan yaitu tahapan untuk menyusun anggaran yang dibutuhkan dengan terlebih dahulu memastikan tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Tahapan selanjutnya adalah tahap ratifikasi yaitu tahapan yang melibatkan proses politik. Pimpinan eksekutif harus menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pihak legislatif terkait dengan anggaran yang disusun. Anggaran yang telah disusun secara logis dan sesuai akan dijadikan pedoman oleh eksekutif di dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tahapan terakhir yang dilakukan dalam proses penyusunan anggaran adalah tahap pelaporan yaitu tahapan dimana anggaran dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan
1
catatan atas laporan keuangan. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, menyebutkan bahwa pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual yang dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual yaitu mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintahan berdasarkan basis kas, serta aset, utang, dan ekuitas dinyatakan dalam basis akrual, hingga menjadi penerapan SAP berbasis akrual. Proses penyusunan anggaran dapat memicu perilaku dari pelaksana anggaran untuk melakukan senjangan anggaran yang dikarenakan adanya sikap dan norma subjektif yang negatif yang dimiliki oleh pelaksana anggaran (Su dan Ni, 2013). Senjangan anggaran merupakan perbedaan antara realisasi anggaran dengan estimasi anggaran yang telah diprediksikan (Suartana, 2010:138). Perilaku pelaksana anggaran untuk melakukan senjangan dikarenakan selisih antara anggaran dengan realisasinya akan menjadi indikator di dalam mengukur keberhasilan dan kinerja, sehingga pelaksana anggaran akan mencari aman dengan cara menetapkan anggaran pendapatan lebih rendah dan anggaran belanja lebih tinggi agar realisasinya lebih mudah untuk dicapai. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar menunjukkan bahwa realisasi dari anggaran pendapatan daerah pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp1.464.193.988.493,74 lebih tinggi dari yang dianggarkan yaitu sebesar Rp1.344.529.005.387,33, sedangkan untuk anggaran belanja dan transfer, realisasinya sebesar Rp1.417.094.054.682,60 lebih rendah dari yang dianggarkan yaitu sebesar Rp1.535.666.738.123,51. Realisasi dari anggaran pendapatan lebih tinggi dari yang
2
diestimasikan dan realisasi dari anggaran belanja dan transfer lebih rendah dari yang diestimasikan menunjukkan bahwa terjadi senjangan anggaran. Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana anggaran dapat ditetapkan secara jelas agar anggaran lebih mudah dimengerti dan sasaran anggaran dapat tercapai (Suhartono dan Solichin, 2006). Sasaran anggaran yang jelas dapat mempermudah mengukur keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan (Pitasari dkk, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Suhartono dan Solichin (2006), Agusti (2013) dan Pitasari dkk (2014) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif pada senjangan anggaran sehingga kejelasan sasaran anggaran dapat mengurangi adanya senjangan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Biantara dan Putri (2014) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada senjangan anggaran yang artinya bahwa semakin jelas sasaran anggaran maka kemungkinan terjadinya senjangan anggaran semakin besar. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2009) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap senjangan anggaran yang artinya kejelasan sasaran anggaran tidak mengurangi terjadinya senjangan anggaran. Karakter personal adalah persepsi yang dimiliki oleh setiap individu mengenai kemampuan yang dimiliki di dalam melaksanakan sesuatu di masa depan (Maksum, 2009). Menurut Maksum (2009) karakter personal dapat berpengaruh terhadap perilaku individu untuk melakukan senjangan anggaran. Menurut Simon et al (2002) karakter personal dapat dibedakan menjadi dua yaitu optimis dan pesimis. Seseorang yang memiliki karakter personal optimis, maka akan cenderung memiliki rasa 3
percaya diri didalam menyusun anggaran, sedangkan seseorang yang memiliki karakter personal pesimis cenderung memiliki rasa khawatir yang tinggi dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada saat penyusunan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Maksum (2009) menunjukkan bahwa karakter personal mampu memoderasi hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Pradnyandari dan Krisnadewi (2014) menunjukkan bahwa karakter personal berpengaruh negatif atau mampu memperlemah hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Information asymmetry merupakan suatu keadaan dimana bawahan (agen) memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan atasan (prinsipal) atau sebaliknya dimana atasan (prinsipal) memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan bawahan (agen). Apabila atasan mempunyai informasi yang lebih banyak daripada bawahan, maka akan terjadi suatu tuntutan yang lebih besar dari atasan agar pelaksana anggaran dapat mencapai target anggaran. Apabila bawahan mempunyai informasi yang lebih banyak dari yang dimiliki oleh atasan, maka pelaksana anggaran akan menyatakan target lebih rendah daripada kemungkinan untuk dicapai (Suartana, 2010:140). Information asymmetry dapat digunakan oleh bawahan
untuk
mengakibatkan
menyembunyikan kurangnya
informasi
motivasi
untuk
mengenai
kinerjanya,
meningkatkan
hasil
yang karena
ketidakmampuannya dapat ditutupi oleh information asymmetry (De Faria dan Silva, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh De Faria dan Silva (2013) menunjukkan bahwa information asymmetry berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Dunk (1993), Alfebriano (2013), Cinitya dan Putra (2014), Dewi 4
dan Adi (2014), juga menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. Namun penelitian yang dilakukan oleh Bangun dan Andani (2012) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu information asymmetry tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap senjangan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti masih menunjukkan adanya ketidakkonsistenan. Adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu memotivasi penulis untuk meneliti kembali mengenai pengaruh dari variabel kejelasan sasaran anggaran, karakter personal, dan information asymmetry pada senjangan anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar.
1.2 Rumusan Masalah Berpedoman pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif pada senjangan anggaran di SKPD Kabupaten Gianyar ? 2) Apakah karakter personal berpengaruh negatif pada senjangan anggaran di SKPD Kabupaten Gianyar ? 3) Apakah information asymmetry berpengaruh positif pada senjangan anggaran di SKPD Kabupaten Gianyar ?
5
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penilitian ini berdasarkan latar belakang masalah diatas adalah : 1) Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran pada senjangan anggaran di SKPD Kabupaten Gianyar 2) Untuk mengetahui pengaruh karakter personal pada senjangan anggaran di SKPD Kabupaten Gianyar 3) Untuk mengetahui pengaruh information asymmetry pada senjangan anggaran di SKPD Kabupaten Gianyar
1.4 Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kegunaan baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut. 1) Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan tambahan pengetahuan serta bukti empiris yang menjelaskan mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran, karakter personal, dan information asymmetry pada senjangan anggaran di SKPD Kabupaten Gianyar. 2) Kegunaan Praktis Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi organisasi di dalam menempatkan kebijakan di masa yang akan datang terkait dengan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, karakter personal, dan information asymmetry pada senjangan anggaran di SKPD Kabupaten Gianyar.
6
1.5 Sistematika Penulisan Bab I Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II Kajian Pustaka dan Rumusan Hipotesis Bab ini menguraikan tentang landasan teori, konsep-konsep yang digunakan, dan hasil penelitian sebelumnya yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Bab III Metode Penelitian Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, lokasi penelitian, obyek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, populasi, sampel, dan metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini menguraikan tentang gambaran umum daerah atau lokasi penelitian, dan deskripsi dari masing-masing variabel penelitian seperti karakteristik responden. Bab V Simpulan dan Saran Bab ini menyajikan simpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian serta saran-saran yang nantinya diharapkan dapat berguna bagi penelitian berikutnya.
7
