BAB 1 PENDAHULUAN A. Istilah Hukum Pidana Merumuskan hukum pidana ke dalam rangakaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah sebagai berikut: I
W.L.G. Lemaire Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusankeharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.
II Moeljatno Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut; 2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Ali Dahwir, SH., MH “ Hukum Pidana “
III Pompe Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu. IV Hazewinkel-Suringa Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya. V Adami Chazawi Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang: 1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/ negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu; 2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya; 3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menja- tuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/ terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha me- lindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut. Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang: 1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan; 2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana; 3.Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik); 4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana. IV Simon
Ali Dahwir, SH., MH “ Hukum Pidana “
Menurut Simon Istilah hukum pidana mengandung beberapa arti atau lebih tepat jika dikatakan bahwa hukum pidana itu dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu; a. Hukum pidana dalam arti obyektif; dan b. Hukum pidana dalam arti subyektif. a.
Hukum pidana dalam arti obyektif Hukum pidana dalam arti obyektif juga disebut ius poenale yang merupakan sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman. Dari defenisi tersebut dilihat dari sifatnya berarti hukum pidana bersifat imperatif hal tersebut dapat ditentukan dari isi hukum pidana tersebut yang hanya berisikan suruhan (gebooden) atau larangan (verbooden). Hal tersebut dapat kita lihat dari semua perumusan dalam undang-undang hukum pidana. Hukum p[idana dalam arti objektif (ius poenale) ini dapat dipilah lagi menjadi dua yaitu: Pertama, Hukum pidana Materiil yang berisikan peraturan-peraturan tentang: 1. Perbuatan yang diancam dengan hukuman (straafbar feiten);misalnya : - Mengambil barang milik orang lain (pencurian). - Dengan sengaja merampas nyawa orang lain (pembunuhan). -Dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara (korupsi). - Tindakan ingin membunuh Kepala dan atau Wakil Kepala Negara (makar). - dll 2. Siapa-siapa yang dapat dihukum, atau dengan kata lain mengatur tentang pertanggungjawaban pidana. 3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang hukum pidana, dengan kata lain mengatur tentang pidana dan pemidanaan (hukum penitensier/penitentier recht) Kedua, Hukum pidana formil, yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman. Ada juga sarjana yang menyebut hukum pidana materiil sebagai hukum pidana dalam arti ”abstracto” yaitu, yang terdapat dalam KUHP dan peraturan-peraturan pidana lainnya, dan hukum pidana
Ali Dahwir, SH., MH “ Hukum Pidana “
formil sebagai hukum pidana dalam arti ”concreto” yaitu, hukum yang mengandung peraturan-peraturan bagaimana hukum pidana ”in abstracto” dibawa kedalam suatu ”in concreto” b.
Hukum pidana dalam arti subyektif Hukum pidana dalam arti subyektif disebut juga sebagai ”ius puniendi” yang merupakan sejumlah peraturan yang mengatur hak-hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau disuruh oleh undang-undang hukum pidana. (ingat isi hukum pidana suruhan atau larangan dengan kata lain berbuat atau tidak berbuat). Adapun hak-hak negara untuk menghukum dimaksud adalah: 1. Hak untuk mengancam perbuatan-perbuatan dengan hukuman yang diselidiki oleh negara. Hak ini diwakilkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Presiden berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen I). Ancaman seperti ini terdapat dalam semua peraturan hukum pidana. Contoh: Pasal 362 KUHP: ” Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak , dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selam-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp900,- ”
2. Hak negara untuk menjatuhkan hukuman ( strafoplegging ). Hak ini diletakkan pada alat-alat perlengkapan negara, misalnya HAKIM. 3. Hak untuk melaksanakan hukuman ( strafuitvoerving ). Hak ini juga diletakkan pada alat alat perlengkapan negara yaitu : JAKSA yang melaksanakan eksekusi. Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai: 1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati; 2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan; 3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk pen- jatuhan dan penerapan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif atau ius puniendi bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut: 1. Dalam arti luas Hak dari Negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu; 2. Dalam arti sempit
Ali Dahwir, SH., MH “ Hukum Pidana “
Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi ius puniendi adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (ius puniendi) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturanperaturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objek tif (ius poenale). Dengan kata lain ius puniendi harus berdasarkan kepada ius poenale. HUKUM PIDANA Hukum Pidana Hukum Pidana Obyektif Ius Poenale
Hukum Pidana Materiil
Hukum Pidana Subyektif Ius Puniendi
1. Perbuatan apa yang dilarang; 2. Siapa-siapa yang dapat dihukum 3. Hukuman apa yg dapat dijatuhkan
kepada orang yang melanggar undang-undang
Hukum Pidana Formil
1. Hak ut mengancam perbuatan2 dgn hukuman 2. Hak utk menjatuhkan Hukuman 3. Hak utk melaksanakan Hukuman
Dapat dikatakan bahwa hubungan antara hukum pidana obyektif dengan hukum pidana subyektif merupakan satu kesatuan yang saling mendukung dimana hukum pidana subyektif merupakan hak negara untuk menghukum di dasarkan pada hukum pidana dalam arti obyektif yaitu bahwa hak negara untuk menghukum itu baru timbul setelah di dalam hukum pidana obyektif ditentukan sejumlah perbuatan yang dapat di ancam dengan hukuman. Jadi jelaslah bahwa negara tidak dapat menggunakan haknya dengan sewenang-wenang,
Ali Dahwir, SH., MH “ Hukum Pidana “
karena hukum hukum pidana subyektif dibatasi oleh hukum pidana obyektif.
B. Pembagian Hukum Pidana Hukum pidana dapat dibagi/dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut: 1. Hukum Pidana dalam arti obyektif ( Ius Poenale )dan hukum pidana dalam arti subyektif ( Ius Puniendi ). 2. Hukum Pidana materiil ( Materile recht )dan hukum pidana formil ( Formel recht ) 3. Hukum pidana yang dikodifikasi ( gecodificeerd ) dan Hukum pidana yang tidak dikodifikasi ( niet gecodificeerd ) 4. Hukum pidana bagian umum ( algemene deel ) dan hukum pidana bagian khusus ( bijzonder deel ) a. Hukum pidana bagian umum itu memuat asas-asas umum sebagaimana yang diatur di dalam Buku I KUHP yang menga- tur tentang Ketentuan Umum b. Hukum pidana bagian khusus itu memuat/mengatur tentang Kejahatankejahatan dan Pelanggaran-pelanggaran, baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi. 5. Hukum Pidana umum (algemeen strafrecht ) dan hukum pidana khusus ( bijzonder strafrecht ). Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang berlaku untuk semua orang secara umum misalnya KUHP, sedangkan hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang berlaku hanya untukm kalangan tertentu dan mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer ( KUHPM ) dan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan UU no 20 tahun 2001) 6. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis Di Indonesia yang terdiri dari beraneka macam hukum adat memiliki berbagai hukum pidana adapt juga akan tetapi tidak tertulis karena hanya dijankan berdasarkan kebiasaan yang secara turun temurun di ikuti ini dinamakan hukum pidana tidak tertulis sementara hukum pidana tertulis seperti dilihat dalam perumusan peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia.
Ali Dahwir, SH., MH “ Hukum Pidana “
