1
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan instusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2007:4). Menurut Anggadini (2012) salah satu upaya yang harus dilakukan yaitu dengan diterapkannya value for money dalam menjalankan aktivitas pada pelayanan publik. Pemerintah daerah harus selalu memperhatikan setiap sen/rupiah (uang) yang diperoleh dan dipergunakan. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti penggunaan anggaran tersebut yang harus mencapai target-target yang bertujuan untuk kepentingan publik. Fenomena mengenai keluhan dan pengaduan dari masyarakat dalam pelayanan publik baik yang secara langsung maupun melalui media massa, seperti keluhan terhadap prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, besaran biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak adanya transparansi, dan sikap petugas ataupun pegawai yang kurang responsif.
1
2
Tata laksana pemerintahan yang baik dapat dipahami dengan memberlakukan karakteristik dasar yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparasi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme (Milla Qurratul Ain, 2011: 38). Citra buruk yang masih melekat pada sebagian besar pelayanan publik di Indonesia salah satunya disebabkan masih kurangnya profesionalisme petugas pada organisasi pelayanan. Kenyataan ini menyadarkan kita semua akan perlunya perhatian khususnya pada peran petugas langsung dalam pelayanan publik (Bastian, 2010: 87). Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang baik dengan adanya keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki dengan (akuntabilitas) tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat yang dilayani. Pegawai negeri sebagai aparat birokrasi selain sebagai aparatur negara dan abdi negara memiliki peran sebagai abdi masyarakat. Aparat birokrasi diharapkan memiliki jiwa pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga semakin efisien dan efektif melaksanakan tugas dantanggung jawabnya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pengayoman kepada masyarakat untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat (Mulyadi, 2008: 107). Pengukuran kinerja sektor publik yang dilakukan dengan tujuan akhir agar manajemen memmiliki kinerja yang lebih efisien, dan terjadi peningkatan kinerja. Suatu organisasi harus menggunakan pengukuran kinerja saecara efektif agar dapat mengidentifikasi strategi, dan perubahan operasional yang dibutuhkan, serta proses yang diperlukan dalam organisasi tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan
3
untuk memenuhi tiga maksud utama, yaitu 1) Pengukiuran kinerja sektor publik yang dimaksud untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, agar lebih terfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik, 2) Ukuran kinerja sektor publik, digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pengambilan keputusan, 3) Ukuran kinerja sektor publik, dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. (Ihyaul, 2008: 117). Pengukuran kinerja sektor publik juga diikuti dengan usaha peningkatan akuntabilitas pelayanan publik. Dengan demikian, proses pemberian informasi dan disclouser atas aktifitas dan kinerja finansial pemerintahan pada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut dapat terpenuhi. Akuntabilitas harus merujuk pada sebuah spektrum yang luas dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan publik, sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban amanah publik. Jadi penerapan akuntabilitas ini, disamping berhubungan dengn penggunaan kebijakan administratif yang sehat dan legal, juga harus bisa menningkatkan kepercayaan masyarakat atas bentuk akuntabilitas formal yang ditetapkan (Mahsun, 2009: 87) . Kewajiban utama yang harus dilakukan oleh setiap penyelenggara intansi pemerintah adalah penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Salah satu tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dilihat adalah kualitas layanan publiknya, sehingga diperlukan pengukuran kinerja pelayanan publik, dalam hal ini pemerintah dapat mengaplikasikan dalam laporan
4
akuntabilitas kinerja intansi pemerintah (LAKIP) yang berisikan tentang perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan melalui sistem penanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian diatas, untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tolok ukur kinerja dalam meningkatkan
akuntabilitas pelayanan publik, maka penulis
mengambil objek penelitian pada Kecamatan Rungkut – Surabaya. Dengan demikian, diharapkan dapat menunjukkan kemampuan kinerja yang lebih dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelayanan sektor publik.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang dikemukana dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 1.
Bagaimana
Kecamatan
Rungkut-
Surabaya
menyajikan
Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ? 2.
Bagaimana penilaian efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan berdasarkan LAKIP pada kecamatan Rungkut – Surabaya ?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu :
5
1. Untuk mengevaluasi penyajian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Kecamatan Rungkut-Surabaya. Pembahasan dilanjutkan dengan penjelasan atas pemahaman penyusunan LAKIP yang disajikan sebagai media pertanggunngjawaban pelaksanaan program dan kegiatan. 2. Menilai efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan berdasarkan LAKIP.
1.4 Manfaat Penelitian Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, dalam penelitian ini ada tiga manfaat yang ingin dicapai diantaranya yaitu : 1. Kontribusi Praktis a. Memberikan referensi dalam membandingkan dan memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan, selain itu dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, serta sumbangsih bagi
tambahan
ilmu
pengetahuan
dimasa
mendatang
khusunya
pengukuran kinerja dalam peningkatan akuntabilitas pelayanan publik dan kepuasan masyrakat dengan membandingkan teori dan praktek lapangan. b. Memberikan apresiasi mengenai pelayanan kepada masyrakat yang diberikan oleh unit pelayanan intansi pada kecamatan Rungkut – Surabaya. 2. Kontribusi Teoritis Sebagai sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang akuntansi sektor publik dan sebagai referensi ilmiah bagi mahasiswa
6
lain yang sedang melakukan penelitian dengan topik yang sejenis yang antara lain ; a
Untuk dapat mengetahui penggunaan analisis pelaporan kinerja pada Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, sehingga dapat digunakan untuk membandingkan pengetahuan teoritis yang diperoleh dengan aplikasinya di objek penelitian.
b
Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai proses penggunaan analisis pelaporan kinerja dengan menggunakan konsep Value for Money yang difokuskan pada ekonomis, efisien, dan efektivitas dalam aplikasinya
pada pemerintah. 3. Kontribusi Kebijakan Dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk mempertimbangkan kebijakan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat tentang pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang ditinjaun dari laporan akuntabilitas kinerja intansi pemerintah (LAKIP) dalam rangka peningkatan akuntabilitas sektor publik. 1.5 Ruang Lingkup Penelitian Dalam penelitian ini difokuskan pada pokok permasalah yang ada, maka perlu diketahui batasan-batasan yang jelas mengenai mengenai ruang lingkup penelitian, yaitu pengukuran efisiensi dan efektivitas laporan kinerja pelayanan publik kecamatan Rungkut – Surabaya terhadap kepuasan masyarakat dengan meninjau pada laporan akuntabilitas kinerja intansi pemerintah (LAKIP) yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008.
