BAB 1. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan; meliputi input, proses, output, dan outcome; yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan nasional dapat sekolah wujudkan, maka dalam penyelenggaraan sistem pendidikan diperlukan pengawasan. Jabatan
fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan kepastian bahwa tiap satuan pendidikan dapat mewujudkan tujuan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tugas pengawas adalah memastikan bahwa sekolah berkembang ke arah pemenuhan standar, yaitu memenuhi kriteria minimal mutu yang harus dipenuhi. Untuk memastikan bahwa seluruh kriteria standar terpenuhi memerlukan pengukuran. Hasil pengukuran sebagai bahan perbaikan mutu yang digunakan (1) mendorong sekolah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan agar mencapai kriteria sesuai standar nasional. (2) memberikan arahan dalam melakukan pembaharuan sekolah untuk memenuhi standar nasional pendidikan serta memiliki keunggulan (3) memberikan pendampingan kepada sekolah untuk mewujudkan keunggulan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkannya, (4) meningkatkan kerjasama dan meningkatkan peran serta stakeholders pendidikan di SMA baik di tingkat satuan pendidikan, daerah, nasional dan internasional . B. Dasar Pengembangan program pengawas berlandaskan berbagai aturan di bawah ini. 1.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pasal 50, ayat (3) tentang penyelenggaran Pendidikan Bertaraf Internasional
2.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Kewenangan Pemerintah (Pusat) dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
1
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
6.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah
7.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
8.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
9.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 13. Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 15. Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Sd/Mi), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, tentang Standar Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah; 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008, tentang Standar Kompetensi Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
2
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan 20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah 22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, tentang Standar Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah; 23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008, tentang Standar Kompetensi Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. 25. Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. 27. Permendiknas Nomor 39 tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas 28. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelanggaraan Pendidikan 29. Permenpan Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 30. Permenpan Nomor 21tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya. C. Tujuan dan Sasaran
Pengawasan sekolah bertujuan untuk memfasilitasi sekolah meningkatkan mengembangkan sistem penjaminan mutu dalam memenuhi standar nasional pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Tujuan
umum
tersebut
diusahakan
melalui
peningkatan
beberapa
pencapaian tujuan khusus tujuan pengawasan sebagai berikut:
Terhimpun data kinerja sekolah dalam memenuhi SNP.
Terlaksana pembinaan kepala sekolah dan guru dalam memecahkan permasalah nyata dalam pekerjaan dengan menggunakan hasil analisis kebutuhan nyata kepala dan guru dalam meningkatkan efektivitas kinerja secara berkelanjutan. 3
Tersusun informasi tentang perkembangan sistem pengelolaan sekolah sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja pengelolaan.
Tersusun informasi tentang perkembangan sistem pembelajaran sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja perbaikan mutu lulusan. Sasaran utama pelaksanaan pengawasan meliputi berbagai komponen
yang mendukung peningkatan mutu lulusan seperti yang tergambar dalam diagram di bawah ini. Gambar 1 Diagram Fokus Mutu
Mutu Lulusan
MUTU PEMBELAJARAN & ADMINISTRASI SEKOLAH
KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
MOTIVASI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PROGRAM VISIONER, TERARAH DAN TERUKUR
PENINGKATAN MUTU
PENJAMINAN MUTU
SUPERVISI DAN PEMBINAAN •
Meningkatnya bantuan untuk meningkatkan motivasi guru dan kepala sekolah untuk memecahkan permasalah praktis dan nyata dalam pekerjaan sehari-hari
sehingga
dapat
meningkatkan
kepusaan
kerjanya
dan
meningkatkan kinerja sekolah dalam mewujudkan peningkatan mutu lulusan.
4
•
Meningkatnya prekuensi layanan bimbingan kepada guru dan kepala sekolah
dalam
mengembangkan
kolaborasi
dalam
kelomok
untuk
meningkatkan target kinerja. •
Meningkatnya kemampuan profesional guru dan kepala sekolah sebagai dampak penilaian kinerja secara berkelanjutan.
•
Meningkatnya efektivitas pengembangan kurikulu satuan pendidikan yang lebih efektif dalam menjawab tantangan kebutuhan belajar siswa.
•
Meningkatnya
efektivitas sekolah dalam mengembangkan program
pengelolaan secara berkelanjutan berbasis hasil evaluasi diri. •
Meningkatnya jumlah guru dan kepala sekolah yang menghasilkan laporan penulisan karya tulis ilmiah.
D. Visi dan Misi 1.
Visi Dalam menjalankan tugas sebagai tenaga fungsional pengawas mempunyai
berlandaskan visi sebagai berikut : Melaksanakan tugas yang amanah dan profesional dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berahlak, berilmu, dan terampil bersaing dalam persfektif global. 2.
Misi a.
Meningkatkan konpetensi pendidik dan tenaga kependidikan yang berdaya handal dalam memberikan pelayanan pendidikan yang profesional.
b.
Meningkatkan kinerja sekolah dalam mewujudkan pendidikan berstandar.
c.
Meningkatkan mutu pendidikan berkelanjutan berbasis hasil evaluasi diri.
d.
Mengembangkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan kompetensi siswa hidup dalam zamannya.
E. Strategi Pelaksanaan Pengawasan Dalam melaksanakan supervisi sekolah, pengawas melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan prosedur seperti yang digambarkan dalam diagram sistem untuk mengembangkan kapasitas sekolah dalam mengalokasikan sumber daya seperti yang terlihat dalam diagram berikut:
5
Gambar 2. Arah Sistem Pembinaan
1. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tugas utama pengawas adalah melaksanakan tugas dalam memfasilitasi sekolah memenuhi standar nasional pendidikan dalam kerangka untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 2. Orientasi Pada awal tahun ajaran, pengawas bersama dengan kepala sekolah melaksanakan orientasi dan pengarahan kepada para guru dan tenaga kependidikan. Pertemuan dapat dilakukan dalam forum rapat, temu kelompok, atau temu individu.
6
3.
Analisis Hasil Evaluasi Diri (EDS) Menggunakan rubrik/instrumen untuk mengevaluasi kinerja sekolah, dalam hal
ini kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang disesuaikan dengan
format
evaluasi diri. Data hasil pelaksanaan evaluasi diri ini berguna sebagai dasar untuk melakukan pembinaan sekaligus sebagai rambu-rambu yang mengarahkan pada tujuan pengembangan mutu. 4. Pertemuan Pra Supervisi Sebelum dilakukan observasi untuk tahun ajaran, pengawas mengadakan komunikasi dengan pemangku kewenangan sekolah untuk melaksanakan pertemuan pra pengamatan. Dalam pertemuan ini, pengawas menentukan tujuan dan mempersiapkan dan memilih fenomena penting yang perlu diamati. 5. Pelaksanaan Supervisi Di bawah ini dijelaskan beberapa pentahapan kegiatan dalam menerapkan strategi supersisi agar dapat mencapai target yang diharapkan. Langkah 4 : Monitoring dan Observasi Kepala sekolah atau tim evaluator akan mengamati guru
dan tenaga
kependidikan dalam pelaksanaan tugas untuk mengamati apakah proses kegiatan berjalan sesuai dengan standar pelaksanaan dengan menggunakan rubrik/instrumen supervisi. Pemantauan dilaksanakan secara
bervariasi tergantung pada kesepakatan
antara pengawas dengan kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan. Pelaksanaan kegiatan supervisi dapat dilaksanakan menggunakan beberapa teknik berikut : a.
Monitoring Monitoring adalah serangkaian kegiatan pengecekan atau perunutan jejak
program atau kegiatan guna memastikan bahwa :
input sesuai dengan perencanaan – tepat waktu dan kuantitas yang ada memadai serta sesuai dengan anggaran
proses diimplementasikan sesuai dengan rencana, dan
output yang dicapai sesuai dengan target.
Pelaksanaan layanan monitoring selaras dengan rencana pengembangan sekolah. Pelaksanaan layanan diintegrasikan dengan aktivitas kunjungan dalam kegiatan pengumpulan data dan informasi untuk mengetahui ketercapaian tujuan pengembangan.
7
b.
Wawancara Wawancara merupakan kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan responden
berkaitan dengan penghimpunan data penyelenggaraan manajemen maupun pembelajaran. Substansi wawancara
mengacu pada tujuan penyelenggaraan
supervisi. c.
Studi dokumen Studi dokumen merupakan pengecekan ketersediaan, kualitas dan kebenaran
dokumen, naskah yang terkait dengan substansi yang disupervisi. d.
Angket Angket dapat digunakan untuk menjaring informasi, contoh sekolah menghimpun
informasi tentang tingkat kepuasan siswa atas pelayanan belajar yang siswa peroleh. e.
Penilaian Pelaksanaan
penilaian
merupakan
bagian
dari
sistem
evaluasi
dengan
mempergunakan instrumen penilaian. Penilaian merupakan rangkaian proses
dan
evaluasi pengelolaan maupun pembelajaran. Penilaian merupakan proses untuk menghimpun informasi tentang penelusuran derajat ketercapaian kinerja yang dapat dinyatakan dalam bentuk data kuatitatif serta kualitatif. 6. Evaluasi dan Refleksi Dari keseluruhan kegiatan supervisi, berikut ini merupakan :
Langkah 5 : Pertemuan Pasca Pengamatan Dalam kurun waktu yang disepakati antara sekolah dan pengawas untuk melakukan pengamatan dan pemantauan selalu disertadi dengan pertemuan pasca pengamatan atau kegiatan refleksi. Kegiatan ini berguna untuk merumuskan perbaikan kinerja berkelanjutan.
Langkah 6 : Rapat Evaluasi Pada
akhir tahun, pengawas, kepala sekolah dan guru bertemu pada rapat
evaluasi. Kali ini, kolaborasi untuk membahas informasi dari evaluasi diri kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam satu tahun pelajaran. Menyusun rekomendasi perbaikan, mengembangkan rencana pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, menata dokumen sehingga menjadi sistem informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan berikutnya. Dari keseluruhan kegiatan supervisi, berikut ini merupakan :
8
Langkah 7: Rencana Pengembangan Individu Kegiatan tindak lanjut yang strategis adalah setiap pendidik dan tenaga kependidikan hendaknya didorong untuk mengembangkan pencapaian tujuan dan menerapkan strategi Rencana Pengembangan Individu untuk meningkatkan target kinerja berikutnya. Satuan pendidikan yang efektif memerlukan individu yang memiliki kapasitas diri dan penuh inisiatif. Langkah 7: Rencana Pengembangan Kelompok Kegiatan tindak lanjut yang strategis adalah mengembangkan kolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar terutama melalui pengembangan pengembangan tim kerja. Pengembangan ini dapat dimulai pada saat awal tahun pelajaran seperti halnya melalui pembinaan secara individual. Kegiatan tindak lanjut terdiri atas : a. Pemantauan Kegiatan pemantauan diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi nyata di lapangan sebelum pelaksanaan pembinaan.
b. Perbaikan Program Produk dari kegiatan supervisi diantaranya adalah pelaksanaan perbaikan program atau perbaikan tindakan dalam meningkatkan kinerja proses pada peningkatan mutu. c. Pelatihan Tugas pengawas adalah memperbaiki sistem perencanaan, implementasi kegiatan, dan evaluasi berdasarkan data yang sudah dicapai sebelumnya. Peningkatan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas profesinya merupakan kebutuhan yang tidak dielakan dalam peningkatan mutu berkelanjutan.
d. Pembinaan Supervisi sebagai bagian dari pengumpulan informasi mengenai kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dapat menghasilkan kesimpulan posisi tiap individu, sekelompok individu, atau lembaga dibandingkan dengan yang lainnya. Dari keseluruhan kegiatan supervisi, berikut ini merupakan :
9
Langkah 8 : Pelaporan 1. Penyusunan
laporan
pelaksanaan
supervisi
kepada
kepala
Dinas
Pendidikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 2. Penyerahan berkas hasil evaluasi F. Target Pengawasan
Meningkatnya motivasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pembelajaran menjadi fokus utama mencapai target mutu tiap satuan pendidikan. Fokus mutu utama peningkatan terjadi pada sekolah binaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada tujuh sekolah binaan sebagai berikut: No
Nama Sekolah
Alamat
1. SMAN 1 Bogor
Jl. Ir H. Juanda No. 16
2. SMAN 10 Bogor
Perum Taman Yasmin Sektor IV
3. SMA Kesatuan
Jl. Pajajaran Komp. Pulo Armen
4. SMA Bogor Raya
Jl. Danau Bogor Raya
5. SMA Muhammadiyah
Jl. Pahlawan Gg. Raden Saleh
6. SMA YP 17
Jl Raya Gunung Batu
7. SMA Yasih
Jl. Cikeas Bogor Timur
Sebagai pengampu pengawasan mata pelajaran Bahasa Indonesia, juga memiliki guru binaan mata pelajaran sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Nama Guru Dra. Lely Yulianti Dra. Kusini Lanti Mustika, S.Pd Setia W. S.Pd. Dra. Tusiana Dra. Hj. Euis Sulaesih, M.Si. Dra. Ni Wayan Erna Susilawati, S.Pd. 10
Asal Sekolah SMAN 1 SMA N 1 SMAN 1 SMAN 1 SMAN 2 SMAN 3 SMAN 3 SMAN 3
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.
Drs.Mamat Rakhmat Drs. Yunarka Eddy Pratama Dra. Neneng Tuti Dra. Yetty Yani. S.Pd. Drs. Acep Sukirman Dra. Mia Rukmiati Dra. Erna Dra. Justira Dra. Titik N. Dra. Diana Panjaitan Yuli Yanti, S.Pd. Drs. H. Acep Miftahudawam Didi Supardi, S.Pd. Dra. Pancarini Dra. Mawarsih Fitri Nur Anggraeni, S.Pd. Dra. Epi Tapiani Drs. Felix Parmanto Dra. Neti Gustianingsih , S.Pd. Dra. Dyah Minarsih Dra. Herlin Nurhaeni Drs. Rahmat Dra. Rita Wulansari Dini Yulianti, S.Pd. Ai Rusmiati, S.Pd. Mintarjo Dra. Hj. Elly Euis Komariah, S.Pd. Ana Luciana Widya Diana SPd Tutut Haryadi MPd.
SMAN 4 SMAN 4 SMAN 4 SMAN 5 SMAN 5 SMAN 6 SMAN 6 SMAN 7 SMAN 7 SMAN 8 SMAN 8 SMAN 9 SMAN 10 SMAN 10 PGRI 1 PGRI 3 PGRI 3 PGRI 4 BUDI MULYA INSAN KAMIL INSAN KAMIL BINA INSANI YPHB YPHB BBS KESATUAN BINA SEJAHTERA MARDIYUANA RIMBA MADYA RIMBA MADYA SMA YPH PLUS SMA YPH PLUS SMA MUHA.
G. Ruang Lingkup Pengawasan
Kewajiban Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas adalah (1) menyusun program pengawasan, (2) melaksanakan program pengawasan, (3) melaksakan
evaluasi
hasil
pelaksanaan 11
program
(4)
pengawasan
dan
membimbing
dan
melatih
profesional
Guru;
(5)
meningkatkan
dan
mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (6) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika; dan (7) d. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Di samping ruang lingkup tugas secara umum pengwas juga elaksanakan tugas pokok Tugas pokok pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.
12
