BAB 1 PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Permasalahan transportasi di Indonesia tidak akan ada habisnya apabila dibicarakan satu persatu. Transportasi merupakan hal yang sangat vital dalam sebuah kehidupan. Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Seiring dengan berjalannya waktu, maka mobilitas orang semakin meningkat. Mobilitas orang yang semakin dinamis tersebut membuat semakin berkembang pula alat transportasi. Mulai dari sepeda kayuh yang semakin berkembang hingga pesawat terbang yang semakin berkembang. Hal ini karena Transportasi berfungsi sebagai sektor penunjang ekonomi (the promoting sector) dan pemberi jasa (the servicing sector) bagi perkembangan ekonomi (Nasution H.M.N, 1996). Semakin meningkat mobilitas manusia, maka akan semakin maju dan berkembang pula moda transportasi yang ada. Namun, perkembangan moda transportasi apabila tidak diatur dengan baik akan menimbulkan suatu masalah tersendiri dikemudian hari. Permasalahan untuk mengatasi kemacetan saat ini menjadi focus utama para pemangku kebijakan. Tidak seimbangnya prasarana berupa pembangunan jalan baru dan sarana menjadi salah satu alasannya. Kendaraan pribadi yang semakin bertambah, dan jalan raya yang persentasenya tetap telah menimbulkan permasalahan kemacetan di kota besar maupun kecil sekalipun. Hal pasti ketika kemacetan timbul, maka akan banyak polusi yang ditimbulkan dari penambahan jumlah kendaraan pribadi yang kian tak terbendung. Bus umum maupun angkutan yang ada bahkan telah banyak ditinggalkan dengan alasan yang tidak tepat waktu, dan kondisi dalam angkutan umum yang tidak nyaman. Berbeda dengan kereta api yang tidak pernah mengalami 1
kemacetan terutama pada saat jam sibuk. Kereta api juga memiliki tingkat polusi yang relative kecil dari pada angkutan yang ada di jalan raya. Kemacetan yang parah di jalan raya dan kondisi angkutan umum yang tidak aman dan nyaman tersebut membuat para pengguna jalan ada yang beralih menggunakan moda trasportasi kereta sebagai alternativnya. Alasan mengapa kereta api tidak mengalami kemacetan dijalan raya adalah kerena jalur yang digunakannya berbeda, yaitu rel khusus kereta. Kereta api semakin digemari oleh masyarakat secara luas selain karena anti macet, pada masa sekarang ini kereta api mengalami peningkatan pelayanan yang cukup pesat. Jadi kesan yang tertempel pada kereta api yang hanya digunakan oleh penumpang kelas ekonomi mulai luntur. Bahkan kereta dengan jarak tempuh yang dekat atau sering disebut kereta komuterpun sudah dilengkapi dengan sarana yang cukup baik. Dalam tulisan ini akan membahas lebih dalam mengenai moda transportasi Kereta Api (KA). Lokusnya pada KA Prambanan Ekspress (Prameks). Dengan focus pembahasan keberadaan gerbong wanita yang saat ini dijalankan oleh PT. Kereta Api Indonesia (PT KAI) Daerah Operasional VI (Daop) Yogyakarta. Alasannya adalah sector transportasi yang ada di Indonesia belum sepenuhnya mendukung keberadaan wanita sebagai sumber daya pembangunan Indonesia yang signifikan. Penelitian menunjukkan sebagian besar mobilitas kaum perempuan menggunakan angkutan umum sebagai sarana perpindahan mereka. Keberadaan gerbong wanita ini menarik untuk dibahas dalam sebuah laporan skripsi karena, kereta ini ada lantaran memberikan pelayanan yang nyaman dan aman kepada pelanggan penumpang Kereta Prameks khususnya wanita. Selama ini penumpang wanita banyak yang menjadi korban dari tindakan kriminal seperti pelecehan seksual dan pencopetan dengan memanfaatkan kelemahan dari wanita. Selain itu PT KAI juga berupaya menerapkan regulasi dari pemerintah untuk ikut menjadi pelopor gerakan kesetaraan gender. Maka dari itu ditetapkanlah kebijakan yang melindungi kaum perempuan di dalam kereta. Serta,
2
PT KAI DAOP VI mencoba untuk mengantisipasi tindakan yang lebih parah lagi pada kaum wanita dengan mengadakan kereta khusus wanita. Gerbong khusus wanita ini diresmikan pada tanggal 5 September 2010 oleh GKR Hemas dan mantan Walikota Yogyakarta Heri Zudianto. Setelah peresmian kereta khusus wanita yang melayani rute Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Gerbong khusus wanita oleh kalangan penglaju maupun PT KAI biasa disebut dengan Kereta Khusus Wanita (KKW). Namun keberadaan kereta khusus wanita ini masih menemui banyak permasalahan dalam proses kebijakannya. Ketiadaan partisipasi masyarakat dalam proses agenda setting, sampai pada evaluasi kebijakan, membuat kebijakan yang bagus ini menjadi pincang. Sosialisasi yang tidak ada membuat ketertarikan terhadap gerbong ini kurang. Padahal regulasi ini sebagai pemenuhan kebutuhan serta ikut berpartisipasi terhadap perjanjian Internasional tentang kesetaraan gender, hingga membuat regulasi mengenai affirmative action. Pada tahun 2000, Presiden kee-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Hal ini merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk secara serius mewujudkan kesetaraan gender. Sehingga banyak kebijakan yang pada akhir-akhir ini mulai berpihak kepada perempuan, termasuk kebijakan pengadaan gerbong wanita ini. Keberadaan alat transportasi khusus wanita sebenarnya telah banyak dijalankan diberbagai Negara di dunia. DetikNews.com pada 1 Desember 2011 mengungkapkan bahwa di Asia pun kebijakan seperti ini bukan merupakan kebijakan yang baru lagi. Di Malaysia, pada tahun 2011 meluncurkan taksi khusus wanita dengan tujuan agar kaum hawa terhindar dari segala bentuk kriminalitas. Taksi-taksi tersebut dikemudikan perempuan dan tertulis 'Teksi Wanita' di atas kaca depannya. Masih dalam laman detiknews.com, menjelaskan bahwa di Iran, kebijakan ramah wanita juga berlangsung lebih dulu, yakni pengadaan gerbong khusus wanita pada kereta komuter mereka. Berbeda dengan kereta prameks yang letak 3
gerbong wanitanya selalu menjadi tanda tanya, dengan kata lain tidak pasti tempatnya kadang ditengah rangkaian kereta, terkadang dibelakang ataupun paling depan dari rangkaian kereta. Gerbong wanita di Iran letaknya sangat jelas yakni pada rangkaian kereta terdepan dan paling belakang serta tertulis disetiap papan pengumuman. Hal ini memudahkan para turis asing yang baru datang ke negara mereka untuk mudah menggunakan jasa transportasi umum. Sedangkan di Indonesia kebijakan perlindungan terhadap kaum perempuan yang bagus tersebut selalu dimimpikan oleh banyak konsumennya. Hal tersebut juga dapat penulis rasakan. Seperti mendapat angin segar ketika gerbong wanita mulai dioperasikan pada tanggal 5 September 2010, namun selama itu pula jarang sekali pihak stasiun mengumumkan letak gerbong wanita yang letaknya tidak pasti. Ketiadaan sosialisasi kebijakan dalam tahapan implementasi kebijakan merupakan masalah besar bagi sebuah instansi yang mengeluarkan kebijakan. Termasuk dalam kasus gerbong wanita ini tidak adanya selebaran, ataupun pengumuman dari pihak PT KAI terutama PT KAI Daerah Operasi (DAOP) VI Yogyakarta. Selaku pemangku kebijakan keacuhan PT KAI akan membuat efektivitas dan efisiensi serta esensi dari sebuah kebijakan akan kabur. Gerbong wanita yang selama ini dipromosikan melaui media massa oleh PT KAI Daerah Operasi VI Yogyakarta, namun alpa pada promosi keberadaan gerbong wanita pada setiap stasiun pemberhentian, maka gerbong wanita tidak sepenuhnya digunakan oleh kaum wanita. Ini yang membuat masih banyak penumpang pria yang salah masuk kemudian langsung duduk dikereta wanita. Bahkan tahu ada tulisan gerbong wanita tetapi tetap duduk digerbong wanita dengan alasan gerbong lain sudah tidak tersedia tempat duduk. Keadaan yang lebih parah adalah mana kala keadaan rangkaian kereta penuh sesak. Banyak penumpang pria duduk digerbong yang tidak seharusnya yakni gerbong wanita, petugas keamanan maupun kondektur hanya membiarkan keadaan tersebut terjadi. Hal tersebut tidak akan terjadi pada gerbong wanita di
4
Iran. Karena di Iran, apabila ada pelanggaran sekecil apapun itu akan ditindak tegas oleh petugas kemanan. Berbeda dengan di Indonesia, dimana pelanggaran di gerbong wanita hanya akan ditegur tanpa diberikan sanksi ataupun denda. Paling jauh hanya akan disuruh pindah ke gerbong lain yang bersebelahan dengan gerbong wanita. Seolah kebijakan gerbong wanita ini hanya sebagai pemanis perjanjian affirmative action yang sedang gencar dikampanyekan pemerintah. Sarana transportasi yang mengkhususkan pengadaan gerbong wanita masih sangat jarang ada di Indonesia. Sarana transportasi masih dianggap sama dan setara untuk semua gender. Hal ini yang menambah ketertarikan peneliti, alasan dari PT KAI DAOP VI Yogyakarta mengadakan gerbong wanita. Banyak kereta komuter di Jawa ini namun yang menambahkan gerbong wanita hanya pada Kereta Prameks dan Kereta Khusus Wanita di Jakarta. Bahkan sarana transportasi umum yang jumlahnya lebih banyak seperti Bus selain di Jakarta, atau bahkan pelayanan Pesawat terbang sepanjang penulisan proposal ini tidak ada pengkhususan bagi penumpang perempuan. Hanya saja implementasi pengadaan kereta khusus wanita ini tidak ditindak lanjuti dengan fasilitas penunjang lain seperti, ruang tunggu khusus wanita terutama ibu menyusui ataupun wanita hamil, penjagaan dari penumpang pria yang ketat, dan pihak pengawas keamanan yang bukan pria namun seharusnya wanita pula. Kekurangan yang lain adalah karena jarak gerbong kereta dengan peron umum itu terlalu tinggi bagi wanita, namun tidak ada sarana kemudahan seperti, semua peron stasiun harus tinggi maupun diadakannya tangga portable di depan gerbong wanita di setiap stasiun pemberhentian kereta. Penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan cara wawancara serta penelitian observasi untuk penguatan data baik primer maupun sekunder. Dengan penelitian studi kasus akan membuat hasil skripsi ini lebih tepat sasaran dan sesuai dengan realitas yang ada. Dengan tujuan utama penelitian ini adalah perbaikan pada semua kebijakan mengenai perempuan khususnya di PT KAI DAOP VI Yogyakarta. Karena harapan penelitian ini akan
5
menghasilkan temuan yang baik, dengan begitu peneliti dapat memberikan rekomendasi yang sesuai realitas kebutuhan, dan tepat sasaran.
B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan kajian dari penulian diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan
yang
peneliti
fokuskan
adalah
Bagaimana
Dinamika
Implementasi Kebijakan dalam Regulasi Pengadaan Gerbong Wanita Pada Kereta Prameks ? C. TUJUAN PENELITIAN Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana komitmen PT KAI DAOP VI Yogyakarta untuk, memberikan pelayanan untuk melindungi dan memberikan rasa nyaman bagi pelanggan kereta Prameks Khususnya penumpang perempuan. Serta meninjau proses, pengimplementasian dan hasil dari kebijakan pengadaan kereta khusus wanita pada kereta Prameks.
D. MANFAAT PENELITIAN Setelah tujuan dari penelitian tercapai tentunya akan ada manfaat yang diperoleh dari berbagai pihak dari hasil penelitian ini. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut: 1. Bagi Mahasiswa, penelitian ini akan menambah pengetahuan yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh lewat bangku kuliah. 2. Bagi PT KAI, penelitian ini dapat dijadikan suatu masukkan berupa sumbangan pemikiran yang mungkin bermanfaat dalam membantu mengevaluasi kebijakan khususnya kereta khusus wanita. Yang terkait
6
dengan
pelaksanaan
kegiatan
sosialisasi
kebijakan,
formulasi
kebijakan, pengagendaan, implementasi sampai dengan tahap evaluasi. PT KAI juga dapat menggunakan penelitian ini sebagai alat bantu perencanaan strategi pemasaran di masa mendatang. Tentu saja manfaat ini tidak akan didapat dengan sendirinya, perusahaan harus terlebih dahulu melakukan tindakan perbaikan terhadap aspek-aspek kebijakan yang masih memiliki kekurangan dan terus mempertahankan segala aspek yang sudah baik. Bila hal ini sudah terlaksana maka dapat dipastikan perusahaan dapat tetap mempertahankan kualitas untuk melangsungkan kegiatan bisnisnya. 3. Bagi Pengguna Jasa Kereta, peneliti mengharapkan adanya kesadaran akan apa yang telah dilakukan dan belum dilakukan oleh PT KAI. Pengguna jasa juga harus lebih mengerti kondisi PT KAI bukan hanya pada sisi pelayanan yang saat ini ada, serta pelanggan tidak hanya meminta pelayanan yang lebih baik, namun juga harus menjaga sarana dan prasarana yang dimiliki PT KAI. 4. Bagi masyarakat luas, semoga penelitian ini dapat membuka mata bagi semua pihak agar tidak hanya menilai PT KAI sebagai sisi penumpang, namun juga sebagai sisi operator. 5. Harapan peneliti adalah penelitian ini bisa dijadikan bahan acuan, sebagai perbandingan dengan penelitian yang lain yang sudah ada ataupun akan dilaksanakan.
E. KERANGKA TEORI E.a. Definisi Konseptual E.a.1. Implementasi Kebijakan Menurut Grindle Secara terminology ada banyak ilmuan yang mencoba untuk mengartikan, menjelaskan dan memetakan mengenai kebijakan public. Dari banyak pengertian
7
kebijakan public yang ada tergantung pada penulis akan menggunakan teori yang mana, tergantung pula pada sudut pandang penulis untuk melihat sebuah kebijakan dimaknai. Sebuah kebijakan, menurut James E Anderson (1975) merupakan serangkaian keputusan yang saling terkait berkenaan dengan tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu. Sebuah kebijakan dapat dikatakan kebijakan publik, jika dihasilkan oleh badan pemerintah untuk publik atau masyarakat umum. Menurut Dunn maupun Patton & Sawicky mengemukakan model-model proses kebijakan yang lebih bersifat siklis daripada tahap-tahap/stages. Dunn menambahkan proses forecasting, recommendation, dan monitoring. Hampir sama seperti Anderson, dkk. maupun Dye, Dunn pun membuat analisis pada tiap tahap dari proses kebijakan dari model Anderson, dkk. dan Dye. Pada penelitian ini peneliti menitik beratkan pada konsep implementasi sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang menurut Djadja Saefullah dalam prakatanya pada buku Tachjan (2006:ix) bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif, yakni ;Pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik di dalamnya perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (resources) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan. Kedua, perspektif administratif, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat public (official officers) di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas.
8
Memahami kebijakan publik dari kedua perspektif tersebut secara berimbang dan menyeluruh akan membantu kita lebih mengerti dan maklum mengapa suatu kebijakan publik tersebut meski telah dirumuskan dengan baik namun dalam implementasinya sulit terwujudkan. Hal seperti inilah yang amat mencolok terjadi pada kasus gerbong wanita Kereta Prameks yang peneliti angkat dalam penulisan skripsi ini. Tahapan implementasi kebijakan merupakan salah satu dalam lingkaran siklus kebijakan yang sangat krusial. Apabila kebijakan yang diambil salah maka sebagus apapun implementasi kebijakannya tetap akan salah/tidak akan berhasil. Selain itu kebijakan yang baik tidak dapat dipastikan bahwa pengimplementasian kebijakannya pasti berhasil (Subarsono, 2005, h87). Pada tahapan implementasi kebijakan diperlukan upaya dari pembuat kebijakan untuk mempengaruhi birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Kasus gerbong wanita ini yang menjadi pihak implementor kebijakan adalah PT KAI sendiri secara khusus DAOP VI Yogyakarta. Jadi kerumitan dalam pengimplementasian kebijakan ini tidak terlalu kompleks, karena hanya ada satu instansi yang menaungi kebijakan. Pengimplementasian sebuah kebijakan akan lebih mudah dilakukan kerena pihak yang terlibat tidak banyak, kelompok target kebijakan juga akan lebih mudah diatur, sesuai dengan pelayanan yang telah dirumuskan. Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait di dalam implementasi, maka pada bagian ini peneliti akan menjelaskan teori implementasi kebijakan model Merilee S Grindle yang dijadikan sebagai landasan pijak dalam penelitian ini. Model Merilee S. Grindle Grindle mengemukakan teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Teori implementasi milik Grindle digunakan untuk kebijakan yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dilihat dari proses sampai dengan outcome dari
9
kebijakan. Sesuai dalam artikelnya berjudul Policy Content and Context in Implementation, mengungkapkan pada halaman 6, bahwa secara umum maksud implementasi kebijakan adalah “.. to establish a link that allows the goals of public policies to be realized as outcomes of governmental activity.” Dalam teori ini Grindle juga memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan oleh dua variable besar yakni mengenai isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasinya (context of implementation). Dari dua variable konteks dan konten sebuah kebijakan masih terpecah lagi menjadi beberapa bagian. Grindle, menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut. Implementation as a Political and Administrative Process
Policy Goal Outcomes: Goal Achived? Action Programs and Individual Project Designed and Funded
Program delivered As designed?
a. impact on society individuals implementing activitie and groups influence by: b. change and its acceptance a. Content of Policy 1. Interest affected 2. Type of benefits 3. Extent of change envisioned 4. Site of decision making 5. Program implementers 6. Resources committed b. Context of Implementation 1. Power, interest, and strategies of actors involved 2. Institution and regime characteristics 3. Compliance and responsiveness
MEASURING SUCCESS Tabel 1: Implementasi Kebijakan Grindle
10
Content of policy menurut Grindle mengacu pada muatan-muatan yang terdapat dalam kebijakan yang dihasilkan. Isi kebijakan akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, biasanya akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementornya sendiri yang mungkin merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Adapun Content of policy menurut Grindle ada beberapa hal, yakni: a. Interest Affected (Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan). Theodore Lowi (dalam Grindle, 1980) mengungkapkan bahwa jenis kebijakan publik yang dibuat akan membawa dampak tertentu terhadap macam kegiatan politik. Suatu kebijakan apabila tidak menimbulkan kerugian pihak lain tidak mustahil kebijakan yang dikeluarkan akan diterima dengan baik oleh implementor maupun kelompok target yang diharapkan. Suatu kebijakan jika akan diimplementasikan tentu akan mempengaruhi
banyak
orang,
sedangkan
setiap
orang
memiliki
kepentingan yang masing-masing berbeda. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan pasti memiliki banyak kepentingan, kepentingaan yang terpengaruhi oleh kebijakan dapat berupa kepentingan ekonomi, social, budaya, atau politik tertentu. b. Type of Benefits (Jenis manfaat yang akan dihasilkan). Semakin bagus kebijakan jika pengimplementasian kebijakannya tidak baik maka manfaat yang dihasilkan juga tidak sebanding dengan apa yang diharapkan. Kebijakan akan dikatakan berhasil apabila dalam pelaksanaannya menghasilkan suatu hal yang positif. Kelompok yang memiliki persamaan kepentingan akan mendukung program yang di implementasikan, namun jika tidak sesuai dengan kelompok target dan kelompok kepentingan lainnya, kebijakan yang telah dikeluarkan akan mendapat perlawanan dari berbagai pihak, tidak menutup kemungkinan seorang implementor sendiri.
11
c. Extent
of
Change
Envision
(Derajat/Jangkauan
perubahan
yang
diinginkan). Semakin besar perubahan yang diinginkan maka semakin sulit pula pengimplementasian kebijakannya. Selain itu kredebelitas pesan kebijakan tidak dapat terpenuhi karena isi kebijakan yang mengatur tentang adanya sangsi tidak dijalankan secara konsisten. d. Site of Decision Making (Kedudukan pembuat kebijakan). Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis
ataupun
organisatoris),
akan
semakin
sulit
pula
implementasinya. Karena secara otomatis akan banyak instansi yang terlibat maka kerumitannya akan semakin besar juga. e. Program Implementer (Siapa pelaksana program). Apabila tim pelaksana program memiliki kemampuan dan dukungan yang dibutuhkan oleh kebijakan, maka tingkat keberhasilannya juga akan tinggi. f. Resources Committed (Sumber daya yang dikerahkan). Tersedianya sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan, dengan sendirinya akan mempermudah pelaksanaannya. Sumberdaya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dll. Sedangkan konteks implementasi (context of implementation) adalah kondisi lingkungan yang mewarnai implementasi kebijakan. Konsep sebagus apapun suatu kebijakan apabila implementasi tidak bagus maka kebijakan tidak akan berjalan dengan baik akan terbukti pada konsep ini. Karena konteks dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut diimplemetasikan juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya, dengan alasan seberapapun baik dan mudahnya kebijakan dan seberapapun dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. Karakter dari pelaksana akan mempengaruhi segala tindakan yang akan diambil
dalam
pelaksanaan
implementasi
kebijakan.
Karena
pelaksana
/implementor kebijakan adalah seorang individu yang tidak mungkin bebas dari
12
kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Karena karakter individu yang berbeda itulah maka ada celah bagi individu untuk membelok dari tugasnya demi kepentingan dan keuntungan pribadi dari seorang implementor.
Sikap
ketidakjujuran
seorang
implementor
juga
dapat
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, serta semakin dekat dengan kebijakan yang diharapkan atau justru menjauh dari harapan. Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut: a) Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan, kepentingan, dan strategi actor yang terlibat), semakin besar kekuasaan seseorang maka secara tidak langsung berpengaruh terhadap keputusan suatu kebijakan. Semakin banyak actor maka semakin banyak kepentingan yang ikut berperan dalam suatu kebijakan. Kepentingan strategi aktor yang terlibat, suatu kekuatan politik ataupun individu yang merasa berkepentingan atas suatu program, maka mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati outputnya. b) Institution and Regime Characteristic (Karakteristik lembaga dan penguasa). Implementasi suatu program dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingan-kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaian konflik mengenai ”siapa mendapatkan apa” dapat menjadi petunjuk tak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implementor. c) Compliance and Responsiveness (Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana). Menjadi hal yang juga sangat mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Ini karena implementor yang patuh dan rasionya bagus maka implementasi
kebijakannya
akan
sebaik
kebijakan
yang
telah
direncanakan. Keadaan ini dapat dikaitkan dengan kecepatan dan kemampuan individu dalam merespons keadaan dilapangan.
13
E.a.2. PELAYANAN PUBLIK Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha/perihal melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 tahun 1993 menyatakan bahwa pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menciptakan kepuasan konsumen. Salah satu cara untuk menempatkan hasil pelayanan yang lebih unggul daripada pesaing adalah dengan memberikan pelayanan yang baik, efisien, dan cepat. Salah satu fungsi-fungsi dari perusahaan negara penyedia jasa transportasi seperti PT KAI adalah memberikan pelayanan bagi masyarakat. Dijelaskan bahwa: ”pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan untuk mengamalkan atau mengabdikan diri.” Menurut keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara No 63 tahun 2004 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan UU Pelayanan Publik No 25 tahun 2009 mendefinisikan pelayanan publik sebagai “kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil sebagai warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan yang di sediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, yakni lembaga pemerintah.“ Kebutuhan pelanggan sangat menentukan kualitas yang akan diberikan oleh perusahaan sehingga kualitas yang tinggi bukan berdasar pada persepsi pelanggan. Seperti yang dikemukakan oleh Zeithaml dan Berry (1988) bahwa perusahaan harus menetapkan customer defined standards yang merupakan pelaksanaan standar layanan berdasarkan kebutuhan pelanggan. Untuk perusahaan Negara seperti PT KAI, PT KAI telah menerbitkan costumer defined standards berupa SOP (Standar Operating Procedurs) dan SPM (Standard Pelayanan Minimum).
14
Sebuah perusahaan dalam menyediakan jasa, perlu mengerti tentang makna kualitas jasa yang diberikan keada konsumen. Kualitas jasa adalah tingkat keunggulan atas produk atau jasa yang diharapkan oleh konsumen dapat memenuhi kebutuhannya, dengan demikian kualitas jasa memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Kebanyakan hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Cronin dan Taylor (1992) menunjukan bahwa kualitas pelayanan yang diterima berpengaruh positif terhadap consumer behavioral intension melalui kepuasan pelanggan. Berikut adalah beberapa pengertian kualitas jasa menurut para ahli: Menurut Bitner & Hubert dalam Rush & Oliver (1994, page 77), kualitas jasa adalah: “The consumer’s overall impression of the relative inferiority / superiority of theorganization and its service”.
Menurut Wirasasmita, Sitorus dan Manurung (1999, hal 410), kualitas jasa adalah: “Suatu sifat atau ciri yang membedakan nilai dari suatu barang atau jasa dengan nilai dari barang atau jasa yang lain yang sejenis”.
Menurut Zeithaml (1990, page 19), kualitas jasa adalah: “Service Quality as perceived by customer, can be defined as the extent of discrepancy between customer’s expectations or desires and their perceptions.”
Beberapa pengertian kualitas jasa diatas dapat peneliti simpulkan bahwa kualitas jasa adalah sebuah penilaian akan kesesuaian antara jasa layanan yang diberikan sebuah instansi dengan harapan dari konsumen. Salah satu cara meningkatkan kualitas jasa adalah memberikan pelayanan sesuai dengan SPM dan keinginan dari masyarakat, tentunya dengan mengindahkan logika pelayanan.
15
Sebuah kualitas jasa pelayanan akan dinilai baik oleh pelanggan apabila paling tidak pelayanan sudah mendekati SPM yang ada. Kepuasan pelanggan akan terbentuk dari pengalaman yang didapatkan oleh pelanggan. Sebuah iklan yang didasari dari pengalaman individu, saran yang disampaikan oleh orang lain, akan jauh lebih berpengaruh terhadap penilaian masyarakat terhadap penyedia jasa. Indicator dari kepuasan pelanggan dapat dinilai dari beberapa hal. Pagano dan McKnight dalam Masri (2002), mengembangkan pengukuran kepuasan pelanggan yang sering digunakan pada jasa transportasi, meliputi delapan aspek pelayanan, masing-masing dipercayai mewakili kebutuhan dasar dari keseluruhan dimensi kualitas, yaitu: 1. Keandalan dan Kinerja Tepat Waktu (Reliability And On-Time Performance) Pengumuman penundaan/pembatalan keberangkatan (notification of delays and cancellations) waktu tunggu (wait times), alasan kedatangan yang tepat waktu (reasonably on-time arrivals), minimal penundaan atas kendaraan (minimal onvehicle delays). 2. Kenyamanan (Comfort) Adanya jaminan (guaranteed space), kondisi dan kebersihan kendaraan (condition and cleanliness of vehicles), kemulusan perjalanan (smoothness of ride), ventilasi dan penyejuk udara (air conditioning and ventilation), tempat berlindung (shelter) dan tempat duduk untuk menunggu di luar ruang. 3. Kemudahan Membuat Reservasi Akomodasi yang berubah (Accomodation to changes) menentukan pengendara atau menyusun waktu penjemputan (rider determined or preset pick-up times), memperpendek waktu pemesanan atau reservasi (shortness of reservation time) dan prosedur reservasi yang mudah (easy of procedure).
16
4. Perluasan Layanan (Extend Of Service) Layanan total 24 jam (total hour of availability); pembatasan jarak (distance restriction); layanan akhir minggu dan sore hari (weekend and evening service); penolakan perjalanan yang rendah disebabkan pembatasan kapasitas (low rate of trips denial due to capacity constraint). 5. Akses Kendaraan (Vehicles Access) Lebar lorong antar tempat duduk (aisle width) di gerbong kereta api, tinggi pijakan kaki pertama di pintu masuk gerbong (first step height), jumlah tangga masuk (number of steps), tingkat bantuan yang disediakan dari kendaraan sampai ke tujuan (level of assistance provided from vehicles to destination), bantuan bagasi (assistance with packages). 6. Keamanan (Safety) Tingkat kemungkinan terjadi kecelakaan yang rendah (low probability of assault or accidental injury), masinis yang mendahulukan keamanan, lintasan kereta api yang aman dan jalur rel kereta api yang aman. 7. Karakteristik Masinis Dan Kru (Driver & Crew Characteristic) Kemampuan menangani medis dalam keadaan darurat (ability to handle medical emergencies), jujur dan ramah (courteous and friendly), sensitive dan memahami kebutuhan penumpang KA (sensitive and knowledgeable about riders need), sensitive pada kebutuhan individual, tingkat profesionalisme dan berpengalaman. 8. Tanggung Jawab Pada Individual (Responsiveness To Individual) Operator telepon yang meyakinkan dan ramah, kemudahan memperoleh informasi yang jelas, bertanggung jawab pada keluhan dan pemberian saran dan mengikuti prosedur.
17
8 aspek kepuasan pelanggan terhadap pelayanan transportasi diatas, dapat peneliti gunakan untuk menilai hasil dari implementasi sebuah kebijakan. Keterkaiatan antara implementasi kebijakan, pelayanan yang diberikan serta kepuasan dari penumpang kereta api akan menjadi dasar bagi peneliti untuk menilai efektivitas, dan evisiensi sebuah kebijakan public.
E.a.3. Kesetaraan Gender Kesetaraan gender sering dikaitkan dengan diskriminasi antara jenis kelamin pria dan wanita. Diskriminasi gender pun sudah banyak didengungkan dalam berbagai macam dialog, baik itu agama, budaya, social, ekonomi, maupun politik. Penulis dalam karya ini lebih menitik beratkan pada tema social politik yang berpengaruh pada perekonomian wanita. Wanita yang lebih sering dianggap lemah, manja, dan tidak bisa apa-apa. Gender menjadikan wanita setara, serasi, selaras dan seimbang dalam bermitra dengan pria untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang sama. Setara dalam mendapatkan hak dan kewajiban, dan perempuan berhak mendapatkan perlindungan yang lebih baik dari pria. Fokus penelitian ini pada kebijakan public mengenai pengadaan kereta khusus wanita pada rangkaian kereta api Prameks. PT KAI DAOP VI sebagai pihak operasional yang mengadakan gerbong khusus wanita tentu memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Utamanya adalah untuk melayani penumpang khususnya wanita, dengan latar belakang apapun yang menyertainya. Pelayanan terhadap penumpang wanita ini tidak dapat dipisahkan dari pemikiran tentang kesetaraan gender (gender mainstreaming). Pemantapan program kesetaraan gender untuk pertama kalinya dikemas dalam konsep Gender And Development (GAD), disetujui pada tahun 1990. Hasil dari pertemuan di Vienna, dengan strategi gender mainstreaming, yang menekankan pentingnya perencanaan sensitif gender.
18
Menurut definisi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dalam Sufiarti, gender mainstreaming adalah strategi agar kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi bagian tak terpisahkan dari desain, Implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program dalam seluruh lingkup politik, ekonomi, dan sosial sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan keuntungan, dan ketidakadilan tak ada lagi. Kesetaraan Gender dalam Inpres No 9 Tahun 2000 yang dipublikasikan oleh Pemerintah menyatakan bahwa: .. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. ..
Dengan tujuan utama: .. terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ..
Kesetaraan gender menurut peneliti adalah kondisi dimana adanya persamaan hak antara pria dan wanita dalam berbagai bidang seperti ekonomi, social, politik dan budaya, untuk memperoleh sumber daya yang penting dalam proses pembangunan nasional. Ketika pengertian dari kesetaraan gender telah dijabarkan lengkap dengan tujuan utamanya maka pemerintah tidak hanya diam ditempat menunggu reaksi. Pemerintah Indonesia dibawah Presiden Abdurrahman Wahid kala itu juga menginstruksi kepada seluruh jajaran dibawahnya untuk melaksanakan Inpres No.9, inpres ditunjukkan kepada:
19
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Untuk
Menteri; Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Repulik Indonesia; Jaksa Agung Republik Indonesia; Gubernur; Bupati/Walikota;
melaksanakan
pengarusutamaan
gender
guna
terselenggaranya
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Dibutuhkan kebijakan dan program yang proaktif untuk memperbaiki ketidaksetaraan yang telah lama berlangsung antara pria dan wanita. Perlu adanya kerelaan dari pria untuk meningkatkan pentingnya kesetaraan gender. Karena seluruh kebijakan pulik yang berkaiatan dengan kesetaraan gender utamanya wanita mustahil untuk berhasil tanpa kerelaan dari pria. Kebijakan kesetaraan gender mutlak diperlukan untuk melakukan perubahan institusi dan pembangunan ekonomi, serta perlu memperhatikan dan mengatasi ketidaksetaraan gender dalam hak, sumber daya, dan aspirasi. Bukti yang ada telah memberi cukup dasar bagi diterapkannya tiga langkah
strategis
untuk
meningkatkan
kesetaraan
gender.
(Rangkuman
Pembangunan Berprespektive Gender, h 17-30): 1. Mereformasi Institusi untuk Menetapkan Hak-hak dan Kesempatan yang Sama bagi Perempuan dan Laki-laki. 2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Memantapkan Insentif demi Kesetaraan Sumber Daya dan Partisipasi. 1. Mengambil
Langkah
Kebijakan
Pro
Aktif
untuk
Mengatasi
Ketidaksetaraan Gender dalam Penguasaan Sumber Daya dan Partisipasi Politik.
20
PT KAI selaku perusahaan Negara dibawah naungan Kementrian Perhubungan mencoba untuk menerapkan Inpres No 9 tahun 2000 dengan dasar kepedulian untuk melindungi kaum perempuan. Implementasi kebijakan seperti ini sudah sepatutnya mendapat apresiasi dari masyarakat. Meskipun sudah memiliki dasar hukum yang kuat tidak menutup kemungkinan implementasi mengalami kegagalan. Oleh karenanya peneliti akan lebih mudah mengusut mengenai kebijakan pengadaan gerbong khusus wanita. E.b. Definisi Operasional Kebijakan public yang ramah wanita masih sangat jarang ditemui di Indonesia ini. Ketika kaum perempuan banyak dianggap lebih lemah dari kaum pria, maka diperlukan adanya kesesuaian kesetaraan antara hak dan kewajiban antara pria dengan wanita untuk mendapatkan sumber daya secara adil. Penelitian ini menitik beratkan pada kebijakan public khusus wanita, yakni pengadaan kereta khusus wanita pada rangkaian kereta Prameks. Kerangka penelitiannya adalah mengenai pelayanan trnasportasi khusus wanita. Sesuai dengan hasil kajian Worldbank pada tahun 1999 dalam jurnal PS PKW UNISBA yang mengungkapkan: “Transport can make a big difference in increasing women’s productivity and promoting social equity.” Banyaknya wanita yang bekerja pada sector public memicu pengunaan moda transportasi baik pribadi maupun umum. Kereta api merupakan salah satu pilihan moda transportasi umum yang dipilih kaum wanita. Selain cepat, dan anti macet, akses penggunaan kereta api tergolong mudah untuk kaum wanita. Kereta api
Prameks
yang
melayani
rute
Solo-Yogya-Kutoarjo
bahkan
telah
mengimplementasikan kebijakan pengadaan kereta khusus wanita dalam setiap rangkaiannya. Inilah yang menjadi focus peneliti, ketika kebutuhan akan kebijakan kesetaraan gender dalam bidang transportasi semakin dinantikan, dan pelayanan yang baik selalu dimimpikan namun kenyataan yang berjalan tidak
21
sesuai dengan harapan. Peneliti akan mengkerangkai seluruh temuan penelitian mengenai kebijakan kereta khusus wanita ini dalam 3 landasan teori yakni kebijakan public, pelayanan public, dan kesetaraan gender. Pada bab selanjutkan peneliti akan menjelaskan bagaimana transportasi yang ramah terhadap perempuan, apa seharusnya yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemangku kebijakan, serta apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat untuk medukung kebijakan yang telah diimplementasikan. Dan bagaimana sikap pemerintah dalam mendorong penggunaan transportasi massal.
F. METODE PENELITIAN a. Metode Pendekatan Masalah Pada penulisan penelitian skripsi ini penulis menggunakan pendekatan proses berfikir yang bersifat deduktif. Deduktif adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan mendekati sisi konsep dan teori yang berkaitan dengan terminology birokrasi dalam pelayanan public. Telah banyak penelitian yang menulis, menyoroti, mengembangkan, dan mengkaji masalah pelayanan publik. Dengan pemilihan metode kualitatif sebagai penguat data. Bogdan dan Taylor menyebutnya sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 1994:3). Penggunaan metode penelitian kualitatif, dengan alasan data kualitatif tetap diperlukan sebagai data pendukung untuk kelengkapan analisis data penelitian, serta alur berpikir dalam rumusan masalah peneliti adalah untuk mencari informasi yang mendalam yang berkaitan dengan alasan dan penjalbaran dari pengadaan gerbong khusus wanita pada kereta Prameks. Tidak banyak penelitian yang memfokuskan diri untuk meneliti dinamika kebijakan public yang terjadi didalam gerbong wanita kereta Prameks, oleh karena itu penulis ingin
22
menjalbarkan topic ini secara lebih terperinci. Tujuannya adalah agar dari pihak PT KAI dan masyarakat secara lebih memahami kondisi yang ada di dalam gerbong wanita. Dengan memfokuskan diri pada penelitian studi kasus maka batasan waktu dan tempat tema yang ditulis lebih jelas dan tidak melebar terlalu jauh. Menurut Yin (1996:1) dalam Herdiansyah (2010:76) studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Creswell (1998) menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu model yang menekankan pada eksplorasi dari suatu “system yang berbatas” (bounded system) pada satu kasus atau beberapa kasus secara mendetail, disertai dengan penggalian data secara mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi yang kaya akan konteks. Yang dimaksud dengan system yang berbatas adalah adanya batasan dalam hal tempat dan waktu serta kasus yang diangkat. Tujuan pemilihan study kasus sebagai model penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu kebijakan public yang menyangkut permasalahan social: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat, yang diangkat oleh penulis. Hal yang penting adalah penulis perlu mengingat untuk tetap mempertahankan ketertarikan pembaca terhadap masalah yang diangkat. Penulis harus mampu membuat pembaca seolah-olah ikut mengalami setiap situasi yang tertulis. Dengan cara memberikan informasi yang jelas dan sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian kesesuaian sudut pandang penulis dengan pembaca dalam melihat informasi yang dilaporkan penulis. Karena perbedaan sudut pandang dalam awal akan berakibat fatal pada akhir sebuah laporan, 23
lantaran muncul kesalah pahaman dan ketidak sesuaian antara tujuan dari penulis dengan yang diharapkan oleh pembaca. Sesuai dengan tujuan penelitian maka penulis menggunakan model Stake (1995) dalam Herdiansyah (2010:78-79), dalam mengemukakan bentuk studi kasus intrinsic. Strategi ini ditempuh bukan karena suatu kasus mewakili kasuskasus lain ataupun menggambarkan sifat atau bahkan problem tertentu, namun karena dalam seluruh aspek kekhususan dan kesederhanaannya, kasus itu sendiri menarik minat untuk diteliti lebih dalam. Kelebihan dari bentuk ini adalah lebih bisa memahami tujuan penelitian secara lebih baik dan, mendalam suatu fenomena, keteraturan serta, kekhususan suatu kasus. Model studi kasus
memungkinkan
posisi
penulis
juga
sebagai
alat/instrumen penelitian. Kelebihan dari penulis sebagai alat adalah penulis dapat berperan aktif dalam mengumpulkan data, sehingga tidak ada silang pendapat dengan peneliti lain. Urgensi peran peneliti sebagai instrument nampak dalam proses penelitian mulai dari awal sampai akhir penelitian yang meliputi: menentukan informan, wawancara dengan informan, meneliti dokumentasi, membuat rekaman arsip, membuat reduksi data, menyajikan data, menganalisis data, menguji validitas data, dan menginterpretasi hasil penelitian, serta observasi atau melihat keadaan dan aktivitas yang senyatanya dilapangan. b. Unit Analisis i. Subjek Penelitian Studi mengenai kebijakan publik sudah banyak dilakukan, kritik terhadap kebijakan publik sudah banyak pula dilontarkan baik melalui media massa, bahkan secara langsung melalui artikel kepada kantor perwakilan pemangku kebijakan. Bahkan revisi seluruh konten dan konteks kebijakan sudah dikumandangkan, dan dilaksanakan oleh pemerintah. Namun tetap saja, tidak ada perubahan yang mencolok pada pelayanan public kepada masyarakat.
24
Salah satu produk kebijakan public yang menjadi focus penelitian ini adalah kebijakan mengenai keberadaan gerbong wanita pada kereta prameks. Kebijakan ini sering mendapat keluhan dari para penumpang kereta komuter jurusan Solo-Jogja-Kutoarjo ini. Permasalahan yang muncul baik dari penumpang sendiri maupun implementor kebijakan akan menjadi dasar bagi penulisan penelitian ini. ii. Metode Pengumpulan Data Penelitian yang dilakukan dalam kereta Prameks ini menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Data primer datanya berkaitan langsung dengan kasus yang diteliti. Data primer didapatkan dari penumpang dan pemangku kebijakan secara langsung. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang datanya tidak berkaitan langsung atau hanya sebagai data pendukung dengan kasus yang diteliti. Data sekunder ini penulis dapatkan dari media cetak dan elektronik. Perlu diketahui bahwa ada banyak cara untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Cara mendapatkan data menurut Yin, dalam studi kasus terdapat enam sumber bukti yang dapat dijadikan sebagai fokus bagi pengumpulan data yaitu dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi peran serta, dan perangkat fisik (Yin 2008: 103). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber terpilih dan acak. Narasumber terpilih didapatkan berasal dari para pemangku kebijakan dan penumpang tetap kereta Prameks. Metode wawancara yang penulis lakukan adalah dengan beberapa narasumber sebagai berikut: 1. Humas PT KAI DAOP VI Yogyakarta selaku pesjabat pembuat akta kebijakan pengadaan gerbong wanita, 2. Pegawai diatas Kereta Api Prameks, 3. Penumpang KA Prameks secara umum pada gerbong umum, dan
25
4. Penumpang KA Prameks secara umum (pria dan wanita) pada gerbong wanita, serta 5. Penumpang KA Prameks khusus wanita pada gerbong wanita. Wawancara pada penumpang mutlak dilakukan karena penumpang merupakan kelompok sasaran kebijakan yang dikeluarkan oleh PT KAI. Dari pengalaman penumpang inilah yang membuat penilaian antara peneliti dan pemangku kebijakan dapat dikonfirmasikan untuk kemudian melihat efekivitas dan evisiensi sebuah kebijakan. Dari penilaian sudut evektivitas dan evisiensi kebijakan, maka evaluasi kebijakan dapat dilakukan agar lebih tepat sasaran. Metode observasi langsung dilapangan telah peneliti lakukan dengan menjadi penumpang kereta api Prameks. Harapan penulis untuk menggunakan metode observasi ini adalah argument yang penulis tulis lebih baik dan dapat dipertangung-jawabkan. Metode selanjutnya yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi dan arsip. Pada laporan skripsi ini penulis menggunakan data dokumentasi baik yang berasal dari media cetak maupun elektronik, serta beberapa foto lapangan untuk memperkuat argument peneliti. iii. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan didalam kereta api Prambanan ekspress (Prameks) yang melayani rute Solo-Jogja-Kutoarjo. Pertimbangan pemilihan lokasi kereta komuter Prameks ini sebagai lokasi penelitian adalah karena jalur kereta ini merupakan jalur krusial yang menghubungkan beberapa kota dalam 2 (dua) provinsi. Kepadatan penumpang yang terjadi sering menimbulkan masalah sendiri dalam pelayanannya. Dengan aktivitas rute perjalanan dan kepenuhan penumpang yang tergolong tinggi, menarik penulis untuk meneliti keberadaan kereta Prameks ini. Apalagi, dengan adanya gerbong wanita yang secara khusus menjadi kekhasan dan daya tarik bagi peneliti untuk memahami dan meneliti lebih jauh kereta ini.
26
Fokus penelitiannya adalah studi mengenai implementasi kebijakan adanya gerbong wanita dalam kereta api Prambanan ekspress. Hal ini karena dalam beberapa pengamatan masih banyak penumpang pria yang nekat berada dalam gerbong wanita dengan alasan apapun. Petugas yang masih sering ragu menindak terhadap pelanggaran yang dilakukan penumpang pria yang duduk di gerbong wanita.
c. Teknik Analisis Data Sesuai dengan jenis penelitiannya maka metode analisis datanya pun menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis terhadap data memiliki fungsi yang sangat penting yakni, sebagai proses menilai suatu data hingga data penelitian dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya. Inti dari analisis data kualitiaf diskriptif ini adalah mengurai dan mengolah data “mentah” data yang diapatkan langsung dari lapangan hingga menjadi data yang mudah dipahami dan dibaca oleh pembaca. Analisis data dapat dilakukan dengan dua cara yakni dengan piranti lunak (software) ataupun dengan cara manual. Penelitian ini akan menggunakan cara manual untuk menganalisis data. Analisis secara manual memiliki kelebihan dari piranti lunak yang tidak bisa membaca mimic/ekspresi orang yang diteliti, jargon yang digunakan, dan analisis secara manual bisa membuat peneliti lebih peka terhadap respondennya. Hal ini dikarenakan biasanya data kualitatif berbentuk narasi, kalimat, dan pernyataan. Berbeda halnya dengan data kuantitatif yang bisa dan lebih mudah jika digunakan dengan data kuantitatif yang bisanya berbentuk angka. Proses analisis data kualitatif dalam kasus gerbong wanita sudah dilakukan sejak awal penelitian hingga akhir penelitian. Tujuannya adalah, agar data yang disuguhkan kepada pembaca lebih valid dan tidak terkesan ambigu.
27
Menurut Miles dan Huberman (1992:16), secara umum analisis data kualitatif terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan masingmasing adalah : 1. Reduksi Data. Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang memanajemen, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengoordinasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulankesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 2. Penyajian Data. Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian data dalam bentuk sekumpulan informasi yang tersusun secara lebih sistematis yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut. Data dapat disajikan dalam bentuk matriks, jaringan grafik, bagan dan sebagainya yang mempermudah peneliti memahami pola umum dari data atau informasi yang diperoleh. 3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi. Pengambilan kesimpulan pada hakekatnya adalah memberi pemaknaan dari data yang diperoleh. Untuk itu sejak pengumpulan data awal, peneliti berusaha memaknai data yang diperoleh dengan cara mencari pola, model, tema, hubungan persamaan, alur sebab-akibat dan hal lain yang sering muncul. Pada awalnya kesimpulan itu masih kabur tetapi semakin lama kesimpulan akan semakin jelas setelah dalam proses selanjutnya didukung oleh data yang semakin banyak.
28
Kesimpulan-kesimpulan
juga
diverifikasi
selama
penelitian
berlangsung.
Singkatnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya sehingga akan diperoleh satu keyakinan mengenai kebenarannya. Perlu kita ketahui bahwa penelitian studi kasus memang dianggap mudah, namun apabila terjadi kesalahan dari awal, baik itu pandangan maupun dalam teknik pengambilan data dapat berakibat fatal. Semoga dengan adanya tulisan ini sedikit membuka pikiran kita semua untuk lebih memahami kekurangan kelebihan, teknik pengumpulan data, dan lainnya. Agar pada penelitian mendatang kita menjadi peneliti yang lebih baik. G. SISTEMATIKA BAB Sebagai suatu penelitian social, penulisan ini dikelompokkan menjadi bab dan terdiri dari sub-sub bab. Penjelasan secara umum peneliti uraikan sebagai berikut: Bab 1. Pendahuluan, pada bab ini penulis menjelaskan mengenai beberap sub bab antara lain: a. Latar belakang, berisi mengenai latar belakang penulis menentukan pilihan untuk penulis mengenai keberadaaan gerbong wanita. b. Tujuan Penelitian, berisi ulasan mengenai tujuan pilihan dari tema yang penulis pilih. c. Manfaat Penelitian, berisi harapan yang didapat peneliti untuk semua pihak. d. Rumusan Masalah, berisi pertanyaan besar atas penelitian yang dilakukan. e. Kerangka teori, mendiskripsikan mengenai teori implementasi kebijakan yang akan direlevansikan dengan temuan dari masalah yang ada.
29
f. Metodologi Penelitian, yang berisi mengenai pilihan metode studi kasus yang penulis pilih. Bab 2. Outcomes Kebijakan Gerbong Wanita, berisi mengenai asal dari keberadaaan gerbong wanita. Dan membahas outcomes kebijakan. a. Proses Kebijakan, meliputi siapa saja actor yang berpengaruh, serta latar belakang dari PT KAI mengadakan gerbong khusus wanita, serta kebijakan yang telah berjalan. b. Outcomes kebijakan, meliputi dampak adanya kereta khusus wanita. Bab 3. Content of Policy. Menjelaskan tentang seberapa jauh keterlibatan masyarakat. Bab 4. Context of Imlementation. Menjelaskan seluruh pelayanan yang diberikan PT KAI terhadap penumpang khususnya di rangkaian gerbong khusus wanita. Bab 5. Kesimpulan. Berisi laporan hasil analisis dan penelitian terhadap gerbong wanita KA Prameks. DAFTAR ISI LAMPIRAN
30
