BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Sektor ekonomi dan keuangan mengalami banyak perkembangan untuk mencari model ekonomi yang lebih komprehensif.Salah satu alternatif pilihan adalah mengembangkan sistem perekonomian dengan berlandaskan bagi hasil atau tanpa bunga yang dikenal dengan ekonomi berbasiskan syariah. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap memberikan keuntungan, kenyamanan dan keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana yang mempercayakan uangnya didepositkan di bank-bank syariah. Di tengah krisis keuangan global, industri keuangan syariah justru mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dan diperkirakan akan terus berkembang meliputi investor non-muslim. Investor yang trauma akibat krisis keuangan bisa lebih nyaman jika menanamkan investasinya di lembaga keuangan syariah, yang menerapkan peraturan ketat dan berdasarkan hukum Islam.Sistem keuangan berbasis syariah mensyaratkan untuk mengambil keuntungan hanya dari investasiinvestasi yang dilakukan secara etis dan bertanggung jawab dari sisi sosial.Sistem ekonomi syariah melarang mengambil keuntungan dari sistem riba, seperti sistem bunga yang diterapkan bank-bank konvensional dan melarang keuntungan dari investasi-investasi haram seperti perjudian, pornografi dan bisnis babi.
2
Pasar modal sebagai salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan aktivitas investasi juga merupakan bagian yang tidak terlepas dalam sistem ekonomi Islam.Menurut UU RI No.8/1995, Pasar modal (capital market) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan peraturan umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannnya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efekefek. Pasar modal di Indonesia dibangun sebagai salah satu sarana untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat ke berbagai sector yang membutuhkan dana untuk investasi. Investasi merupakan instrument perekonomian yang amat vital bagi kesejahteraan suatu bangsa dan kemajuannya.Oleh karena itu, keinginan investasi tak terhindarkan dalam sarana system perekonomian, termasuk Islam. Terkait dengan itu, ekonomi Islam telah mengembangkan berbagai produk investasi yang diterapkan sesuai dengan prinsip syariah, agar dapat dipraktekkan umat Islam dalam kegiatan pasar modal, tanpa harus melanggar ajaran agamanya (Mursalin, 2010). Salah satu instrument investasi yang terdapat dalam pasar modal itu adalah sukuk atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan obligasi syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 32 DSN-MUI/IX/2002 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil
3
atau margin atau fee, serta membayar kembali dana pokok obligasi syariah pada saat jatuh tempo. Menurut Sudarsono (2007:202), obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap sebagaimanayang terdapat dalam obligasi konvensional, tetapi lebih merupakan penyerta dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Transaksinya bukan akad utang piutang melainkan penyertaan sejumlah modal dari investor terhadap emiten sukuk. Obligasi syariah (sukuk) mulai dikenal di Indonesia pada tahun 2002, Indonesia menerbitkan obligasi syariah (sukuk) pertama dengan akad mudharabah. Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPEPAM dan LK sampai dengan September 2012 jumlah penerbitan sukuk telah mencapai 52 sukuk dengan total nilai emisi mencapai Rp. 9,39 triliun. Dari 52 penerbitan sukuk tersebut, outstanding sukuk yang masih beredar saat ini mencapai 31 sukuk dengan total nilai mencapai Rp. 6,57 Triliun. Market Sharesukuk terhadap obligasi mencapai 9,66% dari sisi jumlah dan 3,81% dari sisi nilai. Semakin meningkatnya minat dan kepercayaan investor atas instrument ini dipengaruhi oleh salah satu faktor penting yaitu prinsip bagi hasil yang terdapat pada sukuk, system ini mensyaratkan antara investor dan emiten untuk menjalin sebuah hubungan kerjasama kemitraan diantara keduanya, bukan hubungan antara kreditur dan debitur yang terdapat pada obligasi konvensional. Sedangkan maksud dari ketentuan bagi hasil mengandung pengertian tidak hanya keuntungan saja yang dibagi namun resiko resiko atas investasi tersebut juga dibagi antara investordan emiten (profit and loss sharing).Sedangkan pola bagi hasilnya, harus dalam bentuk
4
presentase dan harus ditentukan pada awal transaksi.Pola bagi hasil ini sangat fleksibel. Pola bagi hasil bisa tetap sampai jatuh tempo sukuk berakhir atau bias juga fluktuatif sesuai dengan situasi dan kondisi yang dialami atau bisa juga berubah atas keinginan dan kesepakatan antara investor dan emiten. Sistem seperti inilah yang membentuk sinergi antara emiten dan investor karena diantara keduanya terdapat satu tujuan, yaitu mendapatkan bagi hasil yang optimal. Sistem bagi hasil yang diterapkan ekonomi Islam baik dalam kondisi ekonomi baik maupun buruk tidak terjadi eksploitasi dan predatori serta tekanan (intimidasi).Pengembalian investasi dalam ekonomi Islam dibagi berdasarkan presentase bagi hasil yang telah disepakati pada awal transaksi.Pada saat pengembalian investasi tinggi maka kreditur dan debitur mendapatkan bagian bagi hasil yang tinggi pula dan sebaliknya pada saat pengembalian investasi rendah maka kreditur dan debitur mendapatkan bagian bagi hasil yang rendah pula.Apabila mengalami kerugian makan kerugian tersebut dibagi juga antara kreditur dan debitur berdasarkan presentase bagi hasil yang disepakati pada awal transaksi (Nafik, 2008). Tidak semua emiten dapat menerbitkan obligasi syariah. Sudarsono (2007:226) menulis beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan untuk menerbitkan sukuk (obligasi syariah), antara lain : (1) Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan dengan substansi Fatwa No:20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam
5
diantaranya usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang, usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional, usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram, usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.(2) Perangkat Instrumen grads diantaranya memiliki fundamental usaha yang kuat, memiliki fundamental keuangan yang kuat, memiliki citra baik bagi publik. Di Indonesia terdapat dua akad sukuk syariah yang sering diterapkan yaitu
akad
mudharabah
dan
akad
ijarah.Meskipun
tidak
menutup
kemungkinan untuk menerapkan akad sukuk lainnya.Sukuk Mudharabah merupakan sukuk yang menggunakan akad bagi hasil sehingga pendapatan yang diperoleh investor atau obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Namun presentase bagi hasil yang akan diterima investor maupun emiten ditetapkan terlebih dahulu pada awal penerbitan. Sukuk Ijarah merupakan sukuk yang menggunakan akad sewa sehingga kupon (fee ijarah) bersifat tetap, dan bisa diperhitungkan sejak awal sukuk diterbitkan. Di tengah kondisi krisis keuangan seperti ini, dimana kepercayaan investor terhadap instrument investasi yang berbasis konvensional semakin menurun. Menarik untuk dikaji lebih lanjut apakah pertumbuhan sukuk (obligasi syariah) bisa tetap positif bila melihat kondisi perekonomian yang semakin tidak menentu, terutama di
Indonesia dan bisa tidaknya
6
sukuk(obligasi syariah) menghasilkan return yang optimal bagi investornya ditengah krisis keuangan. Setiap pengambilan keputusan untuk berinvestasi dalam bentuk apapun, investor selalu memperhitungkan keuntungan yang bisa diperoleh dari aktivitas investasinya. Metode yang paling mudah adalah melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan dimana dana tersebut
akan
diinvestasikan. Untuk menghasilkan return yang optimal seperti yang diharapkan terdapat dua analisis yang dapat dilakukan, yaitu dengan melihat tingkat profitabilitas perusahaan dan tingkat efisiensi perusahaan. Sedangkan untuk menilai tingkatan ke-syariah-an sebuah sukuk, dapat menggunakan ketentuan-ketentuan yang telah diterbitkan oleh BAPEPAM maupun BEI. Tingkat profitabilitas perusahaan dapat tercermin dari rasio GPM (Gross Profit Margin), rasio GPM ini dihitung berdasarkan perbandingan antara laba kotor bersih dengan pendapatan bersih. Semakin tinggi GPM berarti kinerja perusahaan dalam menghasilkan profit semakin baik atau dengan kata lain perusahaan yang bersangkutan semakin profitable. Investor tentu lebih tertarik dengan perusahaan dengan nilai GPM yang tinggi, artinya perusahaan tersebut dapat mendatangkan keuntungan yang optimal bagi investor. Sedangkan tingkat efisiensi perusahaan dapat diukur dengan menggunakan perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional total yang diperoleh perusahaan. Semakin efisien, emakin bagus.Artinya tidak banyak sumber daya yang terbuang untuk menghasilkan keuntungan.
7
Faktor lain yang tidak kalah penting dalam melakukan investasi dalam bentuk sukuk (obligasi syariah) adalah syariah compliance. Syariah compliance adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang merumuskan kriteria-kriteria minimal untuk sebuah efek syariah agar dapat dikatakan telah sesuai dengan syariah Islam. Terdapat beberapa indikator yang mencerminkan tingkat ketaatan suatu efek dapat dikatakan telah sesuai syariah, indikator tersebut dapat diukur dengan beberapa rasio yaitu debt equity ratio (DER), rating sukuk, dan fixed assets perusahaan. Dalam penelitiannya, Nur Fauziah dan Setyarini (2004) menemukan bahwafaktor-faktor yang mempengaruhi yield adalah inflasi, likuiditas, bunga deposito, durasi, peringkat, ketetapan indenture. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :(1) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap yieldsukuk mudharabah di Indonesia? (2) Apakah efisiensi berpengaruh terhadap yieldsukuk mudharabah di Indonesia? (3) Apakah syariah compliance berpengaruh terhadap yield sukuk mudharabah di Indonesia?
8
1.3 Tujuan Penelitian Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor profitabilitas, efisiensi dan syariah compliance terhadap yield sukuk mudharabah di Indonesia. 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini diharapkan antara lain untuk: (1) Menerapkan teori manajemen keuangan syariah dalam melihat bagaimana sistem keuangan islam bekerja dalam mengatasi berbagai masalah yang tidak dapat diatasi oleh sistem keuangan konvensional. (2) Dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi pelaku pasar maupun akademisi untuk menjadi pedoman dalam penelitian selanjutnya. (3) Dapat memberikan manfaat bagi pengambilan keputusan dalam investasi. (4) Dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya untuk memberi masukan sekaligus menyempurnakan penelitian yang sudah ada. 1.5 Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini menguji hubungan antara profitabilitas, efisiensi, dan syariah compliance terhadap yield sukuk mudharabah di Indonesia. Sampel terdiri dari emiten yang menerbitkan sukuk mudharabah selama periode 2008 sampai dengan 2012 di Bursa Efek Indonesia (BEI).
