BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah sangat

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

DRAFT RENCANA STRATEGIS TAHUN 2014 - 2018

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah sangat memerlukan perencanaan jangka panjang hingga jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah

bagi

cita-cita

pembangunan

serta

strategi

dan

cara

pencapaiannya. Karena itu disusun Undang-Undang Nomor 25 Tahun

B A B

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) dalam perencanaan, diamanatkan juga bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai

II - 1

II



unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam perjalanan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang merupakan suatu strategi yang memiliki tujuan untuk merespons tuntutan masyarakat terhadap tiga permasalahan utama,

B

yaitu sharing of power, distribution of income dan kemandirian sistem manajemen

di

daerah,

banyak

ditemui

berbagai

hambatan,

A

permasalahan dan kendala yang mengharuskan adanya suatu

B

penyempurnaan dalam pengaturan otonomi daerah tersebut. Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik, salah satunya adalah reformasi manajemen publik (public management reform) yang berorientasi pada kinerja. Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sejalan dengan reformasi manajemen publik yang menimbulkan beberapa konsekuensi diantaranya adalah perubahan pendekatan dalam penganggaran dari penganggaran tradisional (traditional budget) menjadi penganggaran berbasis kinerja (performance budget). Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara masih menggunakan ketentuan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berlaku II - 2

II



berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW Stbl. 1925 No. 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867, Indische Bedrijvenwet (IBW) Stbl. 1927 No. 419 jo. Stbl. 1936 No. 445 dan Reglement voor het

B

Administratief Beheer (RAB) Stbl. 1933 No. 381. Sementara itu, dalam pelaksanaan pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara

A

digunakan Instructie en verdere bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR) Stbl. 1933 No. 320. Peraturan perundangundangan tersebut tidak dapat mengakomodasi lagi

B

berbagai

perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

II - 3

II



Berdasarkan amanat perundang-undangan diatas, dan dengan telah terbitnya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005 – 2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008. Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005-2025 berdasarkan Peraturan

B

Daerah Nomor 08 Tahun 2008. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah menetapkan Visi Daerah : Mewujudkan Kota Bandung Sebagai Kota Bermartabat 2025, serta terdiri dari 6 Misi yang didalamnya memuat mengenai indikator dan target capaian. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka

A B

Menengah Daerah (RPJMD), yaitu : Tahap I (2003-2008), Tahap II (2009-2013), Tahap III (2014-2018), dan Tahap IV (2019-2023). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ialah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. II - 4

II



Dengan telah terpilih dan dilantiknya Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung masa bakti selama periode 2013-2018, pada tanggal 16 September tahun 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.32-6529 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Walikota Bandung Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.32-6530 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Walikota Bandung Provinsi Jawa Barat, maka melekat kewajiban untuk menyusun

B

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur

A

dalam Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam

B

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai

satu kesatuan sistem perencanaan

pembangunan nasional. Selanjutnya berdasarkan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Periode 2014-2018 yang merupakan Tahap III (ketiga) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025. Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan, maka Rencana

II - 5

II



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Bandung Tahun 2014-2018 memiliki nilai strategis sebagai

pedoman bagi

dokumen perencanaan di kota Bandung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2014-2018 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

dan

bersifat

indikatif.

Selain

itu,

Rencana

Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

B

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014-2018. Sebagaimana

kita

ketahui

dokumen

RPJMD

disusun

berdasarkan beberapa pendekatan berikut : 1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program,

A B

karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. 3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. 4. Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah- Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil

II - 6

II



proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah pembangunan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap SKPD harus menyusun draft Renstra dalam

B

upaya mendukung RPJMD Kota. Hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa SKPD menyusun Renstra SKPD, lebih lanjut dinyatakan pada ayat (2) bahwa

A

tahapan penyusunan renstra SKPD terdiri dari :

B

a. persiapan penyusunan Renstra SKPD; b. penyusunan rancangan Renstra SKPD; c. penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD; dan d. penetapan Renstra SKPD. Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota

II

II - 7



B Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota

A

Bandung mempunyai kewajiban untuk membuat Rencana Strategis SKPD untuk periode Tahun 2014 – 2018 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

B

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 85, diungkapkan bahwa Renstra SKPD harus memuat antara lain : visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif 1.2 LANDASAN HUKUM 1.2.1 LANDASAN IDIIL : Pancasila 1.2.2 LANDASAN KONSTITUSIONAL : UUD 1945 1.2.3 LANDASAN OPERASIONAL: II - 8

II



1. Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

B A B

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Nasional

2005-2025 II - 9

II



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 10. Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

11. Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 14. Peraturan Pemerintah Nomor

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara

Penyusunan

Rencana

Pembangunan

Nasional II - 10

B A B II



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

B


Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

A B

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

II - 11

II




Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010– 2014; 25. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 26. Instruksi

Presiden Nomor 3 Pembangunan yang Berkeadilan;

Tahun 2010

B

tentang

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

A B

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009

tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 29. Peraturan

Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan RPJM Daerah dengan RPJM Nasional 2010-2014;

30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

II - 12

II



32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E); 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun

2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E); 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ........ Tahun

2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 20132018 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun ........ Nomor ...... Seri .........); 35. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08); 36. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07 jo. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 05); 37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08); 38. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18,).

1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA

II - 13

B A B II



1.3.1 MAKSUD Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dimaksudkan untuk memberikan arah serta

sebagai

pedoman

taktis

dan

strategis

dalam

penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah daerah di Kota Bandung Tahun 2014 – 2018.

B

1.3.2 TUJUAN Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung adalah terwujudnya komitmen pelaksanaan

dan

konsistensi

kegiatan

yang

perencanaan

program

dioperasionalisasikan

serta secara

A B

konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif.

II 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika Penulisan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung telah disusun dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang II - 14



Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

Dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan penyajian sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi

B

Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD

A

dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra prov/kab/kota, dan

B

dengan Renja SKPD. 1.2 Landasan Hukum Memuat

penjelasan

tentang

undang-undang,

peraturan

pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD 1.4 Sistematika Penulisan

II - 15

II



Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam

B

penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaiancapaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program

prioritas

pelaksanaan

SKPD

RPJMD

yang

periode

telah

dihasilkan

sebelumnya,

dan

melalui mengulas

A B

hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur

organisasi

SKPD

ditujukan

untuk

menunjukkan

organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme). 2.2 Sumber Daya SKPD Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang II - 16

II



dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Bagian

ini

menunjukkan

tingkat

capaian

kinerja

SKPD

berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya,

B

menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

A B

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra SKPD provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

II - 17

II



3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Pada

bagian

ini

dikemukakan

permasalahan-permasalahan

pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 3.2

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil

B

kepala daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat

A B

mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

II - 18

II



3.4 Telaahan

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

dan

Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

B

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD

B

ditinjau dari: 1.

gambaran pelayanan SKPD;

2.

sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;

3.

sasaran

jangka

menengah

dari

Renstra

SKPD

provinsi/kabupaten/kota; 4.

implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan

5.

implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

II

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun rencana. BAB IV

VISI,

MISI,

TUJUAN,

DAN

A

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi SKPD II - 19



Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD sebagaimana dihasilkan pada B.2.1.7 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada C.1.8 (Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah SKPD) dan C.1.9 (Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD).

B A

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan

B

kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang. BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan

rencana

program,

kegiatan,

indikator

kinerja,

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. II - 20

II



BAB VII PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

B A

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung merupakan dinas daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota

B

Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Tugas pokok Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; II - 21

II


b.


Pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi anggaran, perbendaharaan, pemberdayaan aset dan akuntansi;

c.

Pelaksanaan pelayanan teknis administratif dinas;

d.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun

B

2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah

A

Kota Bandung, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas : a.

Kepala Dinas

b.

Sekretariat, membawahkan :

B

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Program; c.

d.

e.

II

Bidang Anggaran, membawahkan : 1.

Seksi Anggaran Pendapatan;

2.

Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan Investasi;

Bidang Perbendaharaan, membawahkan : 1.

Seksi Belanja Tidak Langsung;

2.

Seksi Belanja Langsung;

3.

Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas;

Bidang Pemberdayaan Aset, membawahkan : 1.

Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi;

2.

Seksi Pemanfaatan Aset Daerah; II - 22



3. f.

Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa;

Bidang Akuntansi, membawahkan : 1.

Seksi Akuntansi Pendapatan dan Pembiayaan;

2.

Seksi Akuntansi Belanja;

3. Seksi Pencatatan dan Pelaporan.

B

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

A

KEPALA DINAS

B

SEKRETARIS

SUBBAG UMUM & KEPEG

BIDANG ANGGARAN

1. SEKSI ANGGARAN PENDAPATAN 2. SEKSI ANGGARAN BELANJA, PEMBIAYAAN DAN INVESTASI

SUBBAG KEU & PROGRAM

BIDANG PERBENDAHARA AN

BIDANG PEMBERDAYAAN ASET

BIDANG AKUNTANSI

1. SEKSI BELANJA TIDAK LANGSUNG 2. SEKSI BELANJA LANGSUNG 3. SEKSI PEMBIAYAAN DAN MANAJEMENKAS

1. SEKSI SERTIFIKASI, MUTASI DAN DOKUMENTASI 2. SEKSI PEMANFAATAN ASET DAERAH 3. SEKSI PENGAMANAN DAN PENANGANAN SENGKETA

1. SEKSI AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN 2. SEKSI AKUNTANSI BELANJA 3. SEKSI PENCATATAN DAN PELAPORAN

2.2 SUMBER DAYA DPKAD

II - 23

II



Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

dan

fungsinya,

Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun jumlah SDM DPKAD Kota Bandung pada tahun 2011 sebanyak 126 orang yang terdiri dari : TABEL II.1 JUMLAH DAN KOMPOSISI KARYAWAN/WATI DPKAD KOTA BANDUNG NO

SUB UNIT

B

JUMLAH

1.

SEKRETARIAT

21 Orang

2.

BIDANG ANGGARAN

14 Orang

3.

BIDANG PERBENDAHARAAN

30 Orang

4.

BIDANG AKUNTANSI

22 Orang

5.

BIDANG PEMBERDAYAAN ASET

39 Orang

TOTAL

126 Orang

A B II

JABATAN STRUKTURAL PADA DPKAD : 1. KEPALA DINAS

:

1 Orang

2. SEKRETARIS

:

1 Orang

3. KEPALA BIDANG

:

4 Orang

4. KEPALA SUB BAGIAN

:

2 Orang

5. KEPALA SEKSI

:

11 Orang

6. PELAKSANA

:

107 Orang

Adapun data karyawan DPKAD Kota Bandung berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

II - 24



TABEL II.2 JUMLAH DAN KOMPOSISI KARYAWAN/WATI DPKAD KOTA BANDUNG BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN NO

JENJANG PENDIDIKAN

JUMLAH (Orang)

1.

S2

12 Orang

2.

S1

54 Orang

3.

Diploma

10 Orang

4.

SLTA

48 Orang

5.

SLTP

-

6.

SD

Orang 2 Orang

TOTAL

Berdasarkan

sarana

126 Orang

dan

prasarana

yang

dimiliki

B A B

Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

II

II - 25



TABEL II.3 DAFTAR SARANA DAN PRASARANA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG NO

JENIS BARANG

JUMLAH

1.

Komputer / PC

92 unit

2.

Laptop / Notebook

18 unit

3.

Mesin Tik

25 unit

4.

Filling Besi / Kabinet

29 unit

5.

Lemari Besi

50 unit

6.

Meja Kerja

126 unit

7.

Kursi Kerja

126 unit

8.

Kendaraan Roda Dua

51 unit

9.

Kendaraan Roda Empat

14 unit

10.

Mesin Foto Copy

6 unit

11.

Lemari Kaca

6 unit

12.

Lemari Kayu

6 unit

A B II

2.3 KINERJA PELAYANAN Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah

B

mempunyai sasaran/target

capaian kinerja yang didasarkan pada indikator kinerja sebagai berikut :

II - 26


1.


Tersedianya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat waktu

2.

Prosentase kesesuaian antara RKUA-RPPAS dengan RKPD.

3.

Adanya Standar Satuan Harga.

4.

Adanya Analisa Standar Belanja.

5.

Adanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang

B

dimutakhirkan. 6.

Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang

A

terintegrasi : SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang 7.

Prosentase Pengelola Keuangan ( Pengguna Anggaran, Kuasa

B

Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, dan Bendahara SKPD) yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan 8.

Adanya sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang dimutakhirkan.

9.

Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan : Penyimpan Barang dan Pengurus Barang

10.

Adanya Studi kelayakan rencana tata ruang dalam pengadaan tanah milik daerah

11.

Adanya tanah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah

12.

Prosentase aset yang dimanfaatkan oleh DPKAD terhadap total aset yang status penggunaannya di DPKAD.

II - 27

II


13.


Prosentase bidang tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang diajukan untuk disertifikasi terhadap total tanah milik Pemerintah Kota Bandung.

14.

Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses terhadap total kasus tanah yang masuk.

15.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP dan tepat waktu.

Adapun target dan realisasi kinerja berdasarkan indikator kinerja tersebut untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di

B A B

bawah ini :

II

II - 28

DRAFT RENCANA STRATEGIS DPKAD TAHUN 2014 - 2018

TABEL II.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

NO 1 1

2

3

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 2 Tersedianya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat waktu Prosentase kesesuaian antara RKUARPPAS dengan RKPD Adanya Standar Satuan Harga

Tar- Target get SPM IKK 3

4

Target Indikator Lainnya 5

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Target Renstra DPKAD Tahun

Realisasi Capaian Tahun ke-

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Penyam paian RAPBD Tepat Waktu

Belum Tepat Waktu

Belum Tepat Waktu

Tepat Waktu

Tepat Waktu

Belum Tepat Waktu

Belum Tepat Waktu

Belum Tepat Waktu

Belum Tepat Waktu

100%

100 %

0%

0%

RKUARPPAS dengan REKPD sesuai Adanya Standar Satuan Harga

-

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

-

100%

100%

100%

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100 %

100 %

100 %

II - 9


NO 1 4

5

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 2 Adanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang dimutakhirkan Adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi (SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang)


4


2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Adanya Sisdur APBD

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100%

100%

100%

Ada

Ada Terint egrasi

Ada Terint egrasi

Ada Terint egrasi

Ada

Ada Terint egrasi

Ada Terint egrasi

Ada Terint egrasi

100%

100%

100%

100%

SIMDA Keu – Barang jalan dan terintegrasi


II - 10




NO 1 6

7

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 2 Prosentase Pengelola Keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPKSKPD, dan Bendahara SKPD) yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan Adanya sistem dan prosedur pengelolaan aset daerah yang dimutakhirkan


4

Target Indikator Lainnya 5 Pengelola Keu seluruh nya telah ikut Bimtek/ Sosialisa si

Adanya Sisdur Barang




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100%

100%

100%

100%

II - 11


NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

1

2

8.

Prosentase SDM yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan : Penyimpan Barang dan Pengurus Barang Adanya tanah yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Prosentase aset yang dimanfaatkan oleh DPKAD terhadap total aset yang status penggunaannya di DPKAD

9.

10


4

Target Indikator Lainnya 5 Pengelola barang SKPD ikut Sosialisasi

Prosenta se barang yang dimanfaat kan




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

50%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

II - 12


NO 1 11

12

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 2 Prosentase bidang tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang diajukan untuk disertifikasi terhadap total tanah milik Pemerintah Kota Bandung Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses terhadap total kasus tanah yang masuk


4

Target Indikator Lainnya 5 Pengaju an sertifika si tanah milik Pemkot ke BPN

Jumlah kasus yang masuk dan ditangga pi




2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

17,5%

20%

125 bidan g

17,5%

39%

129 bidan g

100%

190%

-

100%

55%

100%

100%

55%

100%

100%

55%

75%

II - 13


NO 1 13

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD 2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai SAP dan tepat waktu


4





2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100%

100%

100%

100%

Tepat Tepat Tepat Tepat Penyam Tepat Tepat Waktu Waktu Tepat Tepat Waktu Waktu paian dan dan Waktu Waktu dan dan Laporan Waktu Waktu Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Keuanga SAP SAP SAP SAP n

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian indikator kinerja DPKAD Kota Bandung hampir seluruhnya tercapai bahkan untuk pengajuan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah dapat melebihi target yang ditetapkan, namun untuk pengajuan kasus sengketa tanah pada tahun 2011 tidak tercapai sesuai target diakibatkan masih dalam proses perundingan.

II - 14


TABEL II.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung

Uraian Belanja

Anggaran pada Tahun 2010

2011

2012

Realisasi Anggaran pada Tahun 2013

2010

2011

2012

194.524.223.652,00

187.039.308.333,00

277.885.801.369,30

124.931.891.600,00

142.521.516.667,00

236.216.886.756,00

Tidak Langsung

5.106.453.252,00

6.925.643.220,00

11.327.616.762,95

4.929.803.876,00

6.358.115.414,00

7.887.700.655,00

Langsung

189.417.770.400,00

180.113.665.113,00

266.558.184.606,35

120.002.087.724,00

136.163.401.253,00

228.329.186.101,00

II - 15

2013


Uraian

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun

Rata-rata Pertumbuhan

2010

2011

2012

64,22 %

76,23 %

85,00 %

(3,85)

14,08

Tidak Langsung

96,54 %

91,80 %

69,63 %

35,62

28,97

Langsung

63,35 %

75,60 %

85,65 %

(4,91)

13,47

Belanja

2013

2010

II - 16

2011

2012

2013



2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi pelayanan ke dalam dan keluar, artinya DPKAD Kota Bandung diserahi tugas untuk memberikan pelayanan ke dalam yaitu kepada seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, maupun kepada masyarakat (penyedia barang/jasa) yang melaksanakan penyediaan barang dan/atau jasa di lingkungan instansi Pemerintah Kota Bandung. Selain itu dalam kaitannya dengan pembayaran sewa tanah, DPKAD Kota Bandung juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk membayar tanah sewa milik Pemerintah Kota

B A B

Bandung. Habisnya masa jabatan Walikota Bandung periode 2009 – 2013, mengharuskan adanya pergantian pucuk pimpinan Kepala Daerah di Kota Bandung. Sehingga pada Bulan Juni 2013 telah dilaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang pemenangnya akan dilantik menjadi Walikota Bandung pada bulan September 2013. Dengan

adanya

perubahan

Kepala

Daerah

tersebut

mengharuskan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang dapat mengakomodir keinginan dan janji-janji Walikota terpilih, sehingga Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2014 - 2018 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan manusia, bersifat II - 17

II



jangka panjang, memberikan kekuatan dan mengilhami, berorientasi pada perubahan-perumbahan dan masa depan yang diharapkan maka harus (1)mencerminkan apa yang ingin dicapai, (2)memberikan arah dan fokus trategi yang jelas (3)menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik (4) memiliki orientasi terhadap masa depan. Dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, berupaya menyusun prognosa dan menyusun proyeksi

B

pendapatan daerah, baik yang bersumber dari PAD, Perimbangan, Pendapatan

lain-lain yang sah, hal ini

untuk mengupayakan

A

terpenuhinya belanja yang diperlukan oleh SKPD di lingkungan

B

Pemerintah Kota Bandung. Adapun proyeksi pendapatan daerah tahun 2014-2018 yang dihitung berdasarkan rata-rata tingkat peningkatan pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

II

REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 - 2013 TAHUN

REALISASI PENDAPATAN

% rata-rata peningkatan

2009

2.402.466.979.725,00

2010

2.440.160.360.714,00

1,57

2011

3.115.296.523.905,00

27,66

2012

3.666.693.409.600,00

17,70

2013*

4.168.390.510.905,00

*13,68

Rata-rata % peningkatan

15,15

* Tahun 2013 realisasi pendapatan non audited dibandingkan dengan realisasi anggaran pendapatan tahun 2012 II - 18



Sehingga apabila dirata-ratakan tingkat kemajuan pendapatan adalah sebesar 15,15 %. CHART REALISASI PENDAPATAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 - 2013

4.500.000.000.000,00

B

4.000.000.000.000,00 3.500.000.000.000,00 3.000.000.000.000,00 2.500.000.000.000,00

ANGGARAN

2.000.000.000.000,00

REALISASI

A

1.500.000.000.000,00 1.000.000.000.000,00

B

500.000.000.000,00 0,00 2009

2010

2011

2012

2013

Sehingga proyeksi anggaran pendapatan Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut : TAHUN 2014

ANGGARAN PENDAPATAN 4.799.901.673.307,00

2015

5.527.086.776.813,00

2016

6.364.440.423.500,00

2017

7.328.653.147.660,00

2018

8.438.944.099.531,00

Sedangkan

untuk

belanja

bahwa

dalam

penyelenggaraan

pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan

II - 19

II



alokasi diupayakan untuk efisien, efektif, dan proporsional. Adapun perkembangan alokasi belanja Kota Bandung pada tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. TAHUN 2009

REALISASI BELANJA 2.240.739.995.151,00

%

2010

2.522.680.816.553,00

12,58

2011

3.080.347.679.003,00

22,11

2012

3.490.035.513.075,00

11,30

2013*

3.751.551.419.814,00

*7,49

B

Rata-rata % peningkatan *

A

Tahun 2013 realisasi belanja non audited dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja tahun 2012

B

4.500.000.000.000,00 4.000.000.000.000,00 3.500.000.000.000,00 3.000.000.000.000,00 2.500.000.000.000,00

ANGGARAN

2.000.000.000.000,00

REALISASI

1.500.000.000.000,00 1.000.000.000.000,00 500.000.000.000,00 0,00 2009

2010

2011

2012

2013

Apabila dirata_ratakan, realisasi belanja daerah Kota Bandung adalah sebesar 15,33 %

II - 20

II



Berdasarkan data di atas, maka disusun proyeksi anggaran belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut : TAHUN 2014

ANGGARAN BELANJA 4.314.284.132.786,00

2015

4.961.426.752.704,00

2016

5.705.640.765.609,00

2017

6.561.486.880.451,00

2018

7.545.709.912.518,00

B

Untuk mengamankan proyeksi rencana pendapatan dan belanja

A

yang terformulasikan dalam rencana strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dari tahun 2014 - 2018 perlu memperhatikan kelamahan yang selama ini dirasakan dan kekuatan internal

yang

telah

teruji

kehandalannya

selama

B

pencapaian

kebelakang dari tahun 2010-2013. Selain itu dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Bandung agar sesuai dengan aturan perndangan yang berlaku, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, DPKAD Kota Bandung melakukan beberapa kegiatan diantaranya : 1.

Pengumpulan, asistensi dan pengkoordinasian seluruh data penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

II - 21

II


2.


Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan;

3.

Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan pada setiap awal triwulan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai bahan bagi SKPD dalam pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan;

4.

B

Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari seluruh SKPD di lingkungan

A

Pemerintah Kota Bandung; 5.

Penerbitan Surat Kas Posisi Harian yang diterbitkan setiap hari

B

berdasarkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam menentukan pencairan anggaran; 6.

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) untuk karyawan/wati di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang akan memasuki masa pensiun;

7.

Sosialisasi aturan-aturan pengelolaan keuangan dan aset baik yang berasal dari pusat maupun yang berasal dari Pemerintah Kota Bandung sendiri kepada seluruh SKPD;

8.

Pengumpulan, asistensi dan pengkoordinasian seluruh data pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dari masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, baik secara triwulanan, semesteran maupun setiap akhir tahun anggaran;

II - 22

II


9.


Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

10. Pelayanan penerimaan pembayaran Sewa atas Tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang disewakan kepada masyarakat Kota Bandung; 11. Pelayanan Sertifikasi Tanah milik Pemerintah Kota Bandung

B

sebagai upaya Pemerintah Kota mengamankan aset-aset fasilitas

A

umum dan fasilitas sosial. Untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk tetap memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, maka

B

DPKAD Kota Bandung selain menghimpun berbagai macam isu-isu strategis yang muncul sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut DPKAD Kota Bandung mempunyai beberapa faktor penghambat dan pendorong antara lain : 1.

Landasan hukum kelembagaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

2.

Kewenangan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

3.

Kewenangan pelaksanaan tugas teknis penganggaran;

4.

Kewenangan pelaksanaan tugas teknis perbendaharaan;

II - 23

II



5.

Kewenangan pelaksanaan tugas teknis pemberdayaan aset;

6.

Kewenangan pelaksanaan tugas teknis akuntansi;

7.

Landasan hukum pengelolaan keuangan dan aset daerah;

8.

Jumlah SDM aparatur yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi cukup memadai;

9.

Jumlah anggaran yang cukup memadai;

B

10. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. 11. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem keuangan

A

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung

B

perencanaan

pembangunan

nasional,

pengelolaan

daerah, pengelolaan aset daerah dan sistem pelaporan;

Tahun 2014 - 2018; 13. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; 14. Tuntutan

kebutuhan

adanya

akuntabilitas

kinerja

instansi

pemerintah; 15. Tuntutan penerapan anggaran berbasis kinerja; 16. Kuantitas SDM pengelola keuangan dan aset pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung cukup memadai; 17. Pengembangan teknologi informasi;

II - 24

II



Dari berbagai macam penghambat dan pendorong di atas dapat digabungkan dalam kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPKAD Kota Bandung. Penentuan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut : No 1

Kekuatan Faktor Internal Tugas pokok dan fungsi

No 1

Kelemahan Faktor Internal Beban Kerja

2

Peraturan Perundanganundangan Sumber Daya Manusia

2 3

Sarana dan Prasarana yang belum memadai Akurasi Data

SIM / SIMDA Keuangan dan SIMDA Barang

4

Lemahnya penerapan sangsi

3 4

B A B

Berdasarkan data dasar yang telah diperoleh selama ini terdapat beberapa peluang dan tantangan ekternal yang berpengaruh terhadap pencapaian rencana strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

II

Daerah Kota Bandung untuk tahun 2014 - 2018, yaitu: No 1

Peluang Ekternal Pemanfaatan/pengamanan aset

No 1

2

Tersedianya anggaran yang memadai

2

3

Kerjasama dengan pihak ketiga (BPN/BPKP)

3

4

Laporan Keuangan WTP

4

Tantangan Ekternal Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kurangnya pemahaman dari masyarakat/SKPD terhadap aturan/ketentuan Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurusan administrasi pertanahan Birokrasi yang dirasakan berbelit-belit

II - 25



Dari berbagai macam kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dimaksud, apabila digabungkan maka dihasilkan analisis sebagai berikut : Kekuatan vs Peluang : 1. Peraturan

perundang-undangan

merupakan

acuan

dalam

melaksanakan tugas pokok fungsi organisasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia; 2. Memberdayakan SDM secara maksimal sehingga tugas pokok dan fungsi dapat berjalan lancar melalui kerjasama yang harmonis dengan phak terkait sehingga dapat meminimalisir kesalahan.

B A B

Kekuatan vs Tantangan : 1. Meningkatkan

produktivitas

sumber

daya

manusia

dalam

menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPKAD; 2. Dengan IPTEK akan menyederhanakan proses birokrasi dan akan meningkatkan

pelayanan

kepada

masyarakat

sehingga

akan

menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah; 3. Sosialisasi

peraturan

perundang-undangan

akan

membantu

pemahaman masyarakat / SKPD terhadap aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan dan membantu masyarakat/SKPD menyadari pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan dan pengurusan administrasi pertanahan.

II - 26

II



Kelemahan vs Peluang : 1. Data yang akurat dapat memprediksi anggaran yang dibutuhkan; 2. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik; 3. Penerapan sangsi akan meningkatkan kesadaran masyarakat/SKPD akan pentingnya pengurusan administrasi pertanahan; 4. Kerjasama dengan pihak ketiga akan membantu meringankan beban kerja (pelaksanaan tupoksi).

B A B

Kelemahan vs Tantangan : 1. Dengan sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan kinerja sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah; 2. Penyederhanaan

birokrasi

dan

penerapan

sangsi

akan

menumbuhkan kesadaran masyarakat/SKPD terhadap pengurusan administrasi pertanahan/pengelolaan keuangan; 3. Pelaksanaan sosialisasi akan memberikan pemahaman terhadap aturan dan ketentuan yang ditetapkan.

II - 27

II



Dari perbandingan antara Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Bandung, maka didapatkan gambaran umum mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi DPKAD yaitu sebagai berikut : 1.

Peraturan

perundang-undangan

merupakan

acuan

dalam

melaksanakan tugas pokok fungsi organisasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia; 2.

B A

Memberdayakan SDM secara maksimal sehingga tugas pokok dan fungsi dapat berjalan lancar melalui kerjasama yang harmonis

B

dengan phak terkait sehingga dapat meminimalisir kesalahan; 3.

Meningkatkan produktivitas sumber daya manusia dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPKAD;

4.

Dengan IPTEK akan menyederhanakan proses birokrasi dan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;

5.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan akan membantu pemahaman masyarakat / SKPD terhadap aturan dan ketentuan yang

telah

ditetapkan

dan

membantu

masyarakat/SKPD

menyadari pentingnya pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan dan pengurusan administrasi pertanahan; 6.

Data yang akurat dapat memprediksi anggaran yang dibutuhkan;

II - 28

II



7.

Pemenuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik;

8.

Penerapan

sangsi

akan

meningkatkan

kesadaran

masyarakat/SKPD akan pentingnya pengurusan administrasi pertanahan; 9.

Kerjasama dengan pihak ketiga akan membantu meringankan beban kerja (pelaksanaan tupoksi).

10. Dengan sarana dan prasarana yang memadai akan meningkatkan kinerja

sehingga

menumbuhkan

kepercayaan

masyarakat

B A

terhadap pemerintah; 11. Penyederhanaan menumbuhkan

birokrasi kesadaran

dan

penerapan

sangsi

masyarakat/SKPD

akan

B

terhadap

pengurusan administrasi pertanahan/pengelolaan keuangan; dan 12. Pelaksanaan sosialisasi akan memberikan pemahaman terhadap

II

aturan dan ketentuan yang ditetapkan.

II - 29



BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

B Sebelum mulai menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung 2014 – 2018, perlu terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kota Bandung yang dirumuskan menjadi isu strategis. Isu strategis adalah permasalahan utama yang

A B

disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah: 1. Isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2005 - 2025. 2. Isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2014 - 2018. 3. Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang. 4. Isu strategis menurut aspirasi masyarakat melalui kegiatan survei. 5. Isu strategis menurut pendapat para pakar dan tokoh masyarakat atas kondisi yang mereka rasakan saat ini dan kemungkinannya di masa datang dengan interview.

IV - 1

IV



6. Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang merupakan isu paling strategis untuk diangkat dalam Renstra SKPD.

Isu-isu

strategis berdasarkan tugas dan

fungsi SKPD adalah

permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi SKPD, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan SKPD dalam upaya menciptakan pelayanan

B

publik dan mencapai visi, misi kepala daerah. Perumusan

isu

strategis

bertujuan

mengungkapkan

keadaan

A

lingkungan internal dan eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja SKPD

B

dalam pelayanan publik. Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi isu-isu strategis yang terdapat dalam rancangan awal RPJMD yang disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam memberikan pelayanan publik,

telaahan

terhadap

rencana

tata

ruang,

KLHS,

Renstra

Kementerian/Lembaga/Renstra SKPD provinsi Isu-isu Strategis tersebut dapat dilihat atau diukur dari dinamika perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2014 - 2018.

IV - 2

IV


3.2 IDENTIFIKASI

PERMASALAHAN


BERDASARKAN

TUGAS

DAN

FUNGSI PELAYANAN SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 329 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung,

B A B

merupakan SKPD yang bertanggungjawab untuk mengelola keuangan dan aset Pemerintah Kota Bandung. Permasalahan-permasalahan

yang

dihadapi

oleh

Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya antara lain : 1.

Belum optimalnya kapasitas kelembagaan, antara lain struktur, tupoksi, indikator kinerja utama kelembagaan dan prosedur kerja yang dapat mendukung peningkatan kinerja lembaga Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

2.

Masih terdapat hal-hal mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah yang belum diatur dalam bentuk produk hukum daerah;

IV - 3

IV


3.


Belum adanya prosedur operasi baku (standard operating procedure);

4.

Kompetensi dan kualitas SDM masih terbatas;

5.

Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;

6.

Prasarana gedung kantor yang kurang memadai;

7.

Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

B

kerja; 8.

Penggunaan anggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja;

9.

Belum tertibnya penyajian data dan informasi;

A B

10.

Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi;

11.

Belum tertibnya penataan arsip/dokumentasi.

12.

Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;

13.

Perubahan lingkungan strategis;

14.

Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah;

15.

Kurangnya komitmen pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah;

16.

Kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung masih terbatas.

IV - 4

IV



3.3 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Sesuai dengan Visi Kota Bandung Tahun 2014 - 2018 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

B

(RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 yaitu “Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”, yang diartikan

A

sebagai kota yang mempunyai jati diri, harga diri, dan kebanggaan bagi seluruh

warganya,

memiliki

pelayanan

publik

prima

tanpa

B

membedakan status yang selaras pula dengan Visi Kota Bandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025 yaitu mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota yang Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat,. Arah visi tersebut adalah memerankan Kota Bandung sebagai

Kota

Unggulan

dan

dapat

dijadikan

contoh

untuk

kota/kabupaten lainnya. Kota Bandung sebagai pusat pertumbuhan sektor jasa yang memberikan manfaat bagi warga Bandung khususnya, Jawa Barat dan Nasional pada umumnya, yang kemudian lebih lanjut telah dijabarkan melalui 4 (empat) misi sebagai berikut : 1.

Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

IV - 5

IV


2.


Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani.

3.

Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing

4.

Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.. Berdasarkan Misi Kota Bandung di atas, Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

B

melaksanakan Misi pertama yaitu Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tataruang, pembangunan infrastruktur serta

A

pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dan Misi yang Ke-Empat yaitu Membangun perekonomian

B

yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

3.4 TELAAHAN RENSTRA Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung tidak lepas dari aturan-aturan di atasnya khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014 – 2018 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005 – 2025 yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025.

IV - 6

IV



Dalam RPJPD Kota Bandung Tahun 2005 – 2025, visi yang diemban adalah “KOTA BANDUNG BERMARTABAT” (BANDUNG DIGNIFIED CITY). Kata “Bermartabat” tersebut yang juga merupakan bagian dari visi Kota Bandung terdahulu sesuai dengan Perda No. 6 Tahun 2004 yaitu “Kota Jasa yang BERMARTABAT”, masih relevan untuk dijadikan visi Kota Bandung Tahun 2005-2025 tetapi dengan pemaknaan yang

B

lebih filosofis. Bermartabat disini merupakan kata secara harfiah, yang mempunyai arti harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi

A

masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena ketakwaanya, , kemakmuran,

kebersihan, ketertiban, ketaatan,

keamanan,

dan

B

berkeadilan. Jadi, kota bermartabat adalah kota yang memiliki harga diri, kehormatan, keadilan dan harkat kemanusiaan. Kondisi relatif pencapaian visi tersebut pada tahun 2025 selayaknya secara normatif

dapat diukur dari berbagai kriteria

‘bermartabat’ sebagai berikut:  Kota Bandung menjadi kota yang masyarakatnya bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa  Kota Bandung menjadi kota yang termakmur di Indonesia dengan masyarakatnya yang sejahtera secara ekonomi maupun sosial (people prosperity);  Kota Bandung menjadi kota yang paling menonjol sisi keadilan-nya bagi semua golongan masyarakat kota dalam hal kesempatan pelaksanaan

hak

dan

kewajibannya

berkehidupan

dan

berpenghidupan;  Kota Bandung menjadi kota terbersih di tingkat nasional; IV - 7

IV



 Kota Bandung menjadi kota percontohan atas ketertiban semua aspek kehidupan perkotaan di Indonesia;  Kota

Bandung

menjadi

kota

percontohan

atas

ketaatan

pemerintahan kota, masyarakat, dan swasta pengusahanya pada norma hukum, aturan, etika dan kepatutan budaya dan adat-istiadat perkotaan yang berlaku;  Kota Bandung menjadi kota yang teraman bagi berbagai masyarakat

B

yang tinggal maupun pengunjung untuk berbagai keperluannya.

Selain aturan lokal tersebut di atas

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN

A

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Kota

Bandung

mempunyai

luas

wilayah

16.729,65

Ha,

B

berdasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Kota Bandung secara topografis terletak pada ketinggian 791 meter di atas permukaan laut (dpl), titik tertinggi berada di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 meter dpl, dan titik terendah berada di sebelah Selatan dengan ketinggian 675 Meter dpl. Di wilayah Kota Bandung bagian Selatan permukaantanahnyarelatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian Utara konturnya berbukit-bukit. Bandung

IV - 8

IV



dikelilingi oleh pegunungan yang membentuk Bandung menjadi semacam cekungan (Bandung Basin). Kota Bandung terletak pada posisi 107º 36’ Bujur Timur dan 6 º 55’ Lintang Selatan, dengan ketinggian rata-rata ±791 m di atas permukaan laut (dpl). Keadaan geologis di Kota Bandung dan sekitarnya terdiri atas lapisan aluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di wilayah bagian Utara umumnya jenis tanah andosol, sedangkan di bagian Selatan serta Timur terdiri atas jenis aluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Di bagian Tengah dan Barat tersebar jenis tanah andosol. Kota Bandung dalam lingkup Bandung Raya adalah salah satu

B A B

pusat berbagai jenis aktivitas penting di Jawa Barat maupun Indonesia dan sekitar 73,5% wilayah Kota Bandung adalah kawasan terbangun. Berbagai aktivitas tersebut pada akhirnya memberikan tekanan berat pada kondisi fisik alam Kota Bandung. Berbagai masalah lingkungan muncul diantaranya : penurunan air tanah, penurunan kualitas air tanah, suhu udara yang semakin meningkat, kualitas udara menurun, masalah sampah yang belum dapat ditangani secara optimal, luas lahan terbuka yang berfungsi lindung sangat sedikit dan terancam keberadaannya, ketidakseimbangan kegiatan antarwilayah dan lain sebagainya. Pada situasi menghadapi berbagai masalah fisik alam tersebut, tuntutan kebutuhan air bersih, kualitas udara yang baik, kenyamanan, IV - 9

IV



ruang terbuka hijau, ketuntasan penanganan sampah, kebutuhan pemukiman, sarana dan prasarana semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Permasalahan lingkungan fisik alam tersebut pada dasarnya bukan hanya tantangan Kota Bandung saja, namun juga tantangan bagi Bandung Raya, yaitu meliputi wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Permasalahan di salah satu wilayah tersebut dapat membawa dampak pada wilayah lainnya.Karena itu untuk penanganan masalah dan pemenuhan kebutuhan di Kota Bandung memerlukan sinergitas dengan Kabupaten-Kota di Bandung Raya.

B A B

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan aset daerah milik Pemerintah Kota Bandung harus peka terhadap kondisi lingkungan Kota Bandung sehingga dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah juga harus melihat kondisi tata ruang wilayah dan kondisi lingkungan hidup yang berkembang agar pelayanan yang diberikan dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga menunjang pembangunan Kota Bandung.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

IV - 10

IV



Berdasarkan

gambaran tentang permasalahan, faktor-faktor

penghambat dan pendorong, juga kondisi tata ruang wilayah dan lingkungan hidup yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah kedepan, maka kami menentukan beberapa isu-isu strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPKAD dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset

B

daerah, sebagai berikut : 1.

Penyusunan

APBD

yang

belum

tepat

waktu

sehingga

A

mengakibatkan terhambatnya awal kegiatan di Kota Bandung; 2.

Proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Bandung yang

B

masih terhambat sehingga proses pengamanan aset milik pemda masih riskan; 3.

Penatausahaan

keuangan

dan

aset

daerah

yang

belum

sepenuhnya sesuai dengan Standar Operasional Pelaksanaan Kegiatan; 4.

Pembebasan Lahan untuk Ruang Terbuka Hijau sebagai paru-paru kota;

5.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama ini masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Sehubungan hal tersebut, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut : IV - 11

IV



1.

Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang

keberhasilan

pelaksanaan

keseluruhan

proses

pengelolaan keuangan dan aset daerah baik di DPKAD sendiri maupun seluruh pengelola keuangan dan aset di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. 3.

Penataan kembali sistem aplikasi dan data base

pengelolaan

keuangan dan aset daerah. Dukungan teknologi informasi semakin penting

mencermati

kompleksitas

penerapan

sistem

A

dan

B

prosedur pengelolaan keuangan dan aset. 4.

B

Perbaikan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.

5.

Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal

maupun

vertikal.

Hal

ini

bermanfaat

dalam

memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi. 6.

Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok sumberdaya

dan fungsi organisasi aparatur,

keuangan,

meliputi

prasarana,

pengelolaan sarana

dan

pengelolaan aset Dinas. IV - 12

IV



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI DAN MISI SKPD Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

B

pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, Dinas Pengelolaan

A

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan

B

sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dituntut untuk dapat menjawab tuntutan pembaharuan sistem pendapatan daerah terutama di bidang penerimaan pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, sehingga Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah daerah dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat. Untuk itu, disusun visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sebagai berikut :

“Mewujudkan Pemerintah Kota Bandung sebagai Kota JUARA

dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Wajar Tanpa Pengecualian” IV - 13

IV



Dari pernyataan visi tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu sebagai berikut : 1. Institusi JUARA 2. Pengelolaan Keuangan dan Aset

B

3. Wajar Tanpa Pengecualian

Institusi Juara dapat diartikan bahwa Dinas Pengelolaan

A

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung harus menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbaik di Kota Bandung khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Juara atau terbaik mengandung arti

B

bahwa dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas serta bekerja melayani masyarakat secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan visi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang Wajar Tanpa Pengecualian artinya dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan

bertanggung

jawab

sebagai

wujud

pertanggungjawaban

kewenangan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam rangka mendukung Kota Bandung yang Nyaman, Unggul dan Sejahtera.

IV - 14

IV



Sejalan dengan itu, maka pernyataan visi dapat dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,

dan

bertanggung

jawab

sebagai

wujud

pertanggungjawaban kewenangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung Kota Bandung sebagai Kota JUARA (Nyaman, Unggul, Sejahtera).

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

B A

yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan

B

oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung merumuskan pernyataan misi sebagai berikut : 1.

Misi pertama, mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu.

2.

Misi kedua, mewujudkan penatausahaan keuangan dan aset yang tertib.

IV - 15

IV


3.


Misi ketiga, mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang akuntabel. Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, sesuai

karakteristik tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka nilai-nilai dalam kehidupan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung yang harus dikembangkan, adalah: 1.

Komitmen, memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan

B

organisasi dengansenantiasa melakukan upaya terbaik dalam mencapai tujuan organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab. 2.

A

Integritas, sikap dasar dan sikap mental yang konsisten, teguh dan tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur,

B

kebenaran dan keyakinan. 3.

Ketulusan, selalu bekerja dalam kesungguhan dan keikhlasan serta senantiasa menjaga kebersihan hati. Dengan adanya komitmen, integritas dan ketulusan

segenap

aparatur di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya, diharapkan visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dapat tercapai.

IV - 16

IV



4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2014 sampai dengan tahun

2018. Penetapan tujuan

harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai

B A B

dimasa mendatang. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut :

IV - 17

IV


TABEL IV.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD MISI 1 : mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu. NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatkan kualitas penganggaran sesuai aturan jadwal waktu dan dokumen perencanaan

Meningkatnya ketepatan waktu penyampaian dan kualitas Raperda APBD

Tingkat ketepatan waktu Penyampaian RAPBD dan RPAPBD

1.

Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD berbasis kinerja

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (5) (6) (7) (8) (9) Minggu I Otober Tahun sebelum nya

Minggu I Otober Tahun sebelum nya




Prosentase kesesuaian antara RKUA-RPPAS dengan RKPD

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

Tingkat penggunaan Standar Satuan Harga

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tingkat/SKPD yang menggunakan Analisa Standar Belanja

0%

50 %

75 %

85 %

100 %

IV - 6


MISI 2 : mewujudkan penatausahaan keuangan dan aset yang tertib. NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Terwujudnya penatausahaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Meningkatnya penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan

Waktu rata-rata penyelesaian SP2D Prosentase SP2D yang dikembalikan oleh BJB karena terjadi kesalahan/kekeliruan Jumlah rata-rata penerbitan Surat Penolakan SP2D

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (5) (6) (7) (8) (9)

2 hari

2 hari

2 hari

2 hari

2 hari

5%

4%

3%

2%

0%

5%

4%

3%

2%

0%

Prosentase pengelola keuangan (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, dan Bendahara SKPD) yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan, dengan rincian :

IV - 7


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya penatausahaan aset sesuai peraturan perundangan

Meningkatnya kepemilikan aset tanah oleh pemerintah daerah


PA KPA PPK – SKPD Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan

80 % 80 % 100 % 100 % 100 %

85 % 85 % 100 % 100 % 100 %

90 % 90 % 100 % 100 % 100 %

95 % 95 % 100 % 100 % 100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Prosentase kesesuaian data rincian Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kota

80 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Prosentase SDM yang memiliki kompetensi Penyimpan Barang dan Pengurus Barang

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Prosentase aset tanah yang diadakan oleh DPKAD terhadap total aset tanah yang telah diserahkan kepada SKPD pengguna

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

IV - 8


NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya pengamanan dan penanganan aset dalam sengketa


Prosentase SKPD yang asetnya telah ditetapkan status penggunaannya

25 %

40 %

50 %

75 %

100 %

Tingkat penyelesaian surat pengajuan penghapusan BMD dari SKPD

25 %

40 %

50 %

75 %

100 %

Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Bandung bersertifikat

20 %

22,5 %

50 %

75 %

100 %

Prosentase kasus sengketa tanah yang diproses

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

IV - 9


MISI 3 : mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang akuntabel. NO

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1) (2) 1. Terwujudnya Laporan Keuangan Daerah yang Wajar, Akurat dan Tepat Waktu

(3) Meningkatnya pelaporan keuangan daerah yang akuntabel, akurat dan tepat waktu

(4) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.

Meningkatnya kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel dan tepat waktu

Nilai LAKIP oleh Kementrian PAN dan RB / Inspektorat Opini BPK terhadap Laporan Keuangan SKPD Waktu rata-rata penyampaian laporan pertanggungjawaban bendahara (administratif dan fungsional) Waktu rata-rata penyampaian LPPD atas urusan yang ditangani SKPD ke Bagian Tata Pemerintahan Setda Tanggal penyampaian Laporan Keuangan SKPD ke DPKAD Bid Akuntansi Tanggal penyampaian LAKIP SKPD ke Inspektorat

Terwujudnya Laporan Akuntabilitas kinerja yang akuntabel

Tanggal penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ke BPK

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE1 2 3 4 5 (5) (6) (7) (8) (9) WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

25 Maret

25 Maret

25 Maret

25 Maret

25 Maret

50

60

60

70

70

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

Tgl 10 bulan berikut nya 28 Februari





28 Februari

28 Februari

28 Februari

28 Februari

28 Februari

28 Februari

28 Februari

28 Februari

28 Februari

28 Februari

IV - 10



4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2014 2018 adalah sebagai berikut : 1.

Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran berdasarkan

pendekatan

kerangka

pengeluaran

jangka

menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja; 2.

Meningkatkan penatausahaan keuangan dan aset daerah;

3.

Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

B A B IV

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2014 - 2018 adalah sebagai berikut :

IV - 11



1.

Penerapan penyusunan penganggaran sesuai jadual;

2.

Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga;

3.

Dilakukan review dan pemutakhiran terhadap seluruh produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan

B

aset daerah beserta pedoman teknis pelaksanaannya; 4.

Optimalisasi penggunaan teknologi informasi;

5.

Peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan aset daerah;

6.

Peningkatan pemanfaatan aset;

7.

Peningkatan pengamanan aset dan penyelesaian sengketa;

8.

Penerapan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

A B

sesuai jadual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

IV

IV - 12



BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Sehubungan dengan belum ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014 – 2018, maka Rencana Strategis DPKAD Kota Bandung lebih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2005 – 2025 sebagai acuan pembangunan jangka panjang mengingat acuan jangka

B A

menengan pembangunan Kota Bandung belum ditetapkan menjadi Peraturan

B

Daerah. Oleh karena itu, Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPKAD untuk mencapai strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, lebih didasarkan pada RPJP Kota Bandung, dan Revisi RPJMD yang lalu. Selain itu berdasarkan pengelolaan penganggarannya berpatokan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Pada Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung untuk Periode 2014 – 2018, berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi serta Kebijakan yang diambil, maka Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1

VI



5.1. PROGRAM Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kebijakan organisasi Dinas Pengelolaan

B

Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

A

Daerah; 2.

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota;

3.

Program Perencanaan Tata Ruang;

4.

Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan

B

Pemanfaatan Tanah; 5.

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan;

6.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah;

7.

Program Pengembangan Data/Informasi;

8.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

9.

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan.

10.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

VI

2



5.2. KEGIATAN Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.Program-program Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandungyang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

a.

Penyusunan Standar Satuan Harga

b.

Penyusunan Analisia Standar Belanja

c.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

d.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD

e.

Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD

f.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan

Rancangan

Peraturan

Daerah

tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD h.

A B

Kegiatan :

g.

B

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

3

VI



i.

Penyempurnaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

j.

Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

k.

Penyempurnaan

Sistem

dan

Prosedur

Pengelolaan

Keuangan Daerah l.

Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan

m.

Penyusunan/Pemutakhiran

Sistem

B dan

Prosedur

A

Pengelolaan Aset Daerah

2.

n.

Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintah

o.

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

p.

Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah

q.

Pemutakhiran Database Sewa Tanah Milik Daerah

r.

Penyusunan dan Pemutahiran Database Aset

s.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah

t.

Penyempurnaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

B VI

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kota Kegiatan : a.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS

b.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD

c.

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD.

4



3.

Program Perencanaan Tata Ruang; Kegiatan : a. Penyusunan Feasbility Study

4.

Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; Kegiatan : a.

Penataan

Penguasaan,

Kepemilikan,

Penggunaan

dan

Pemanfaatan Tanah b.

Sertifikasi tanah

c.

Pengadaan tanah untuk normalisasi sungai

d.

Pengadaan tanah untuk sarana pendidikan

e.

Pengadaan tanah untuk prasarana umum dan sosial

f.

Pengadaan tanah untuk Sumber Mata Air

g.

Pengadaan tanah untuk Pusat Seni Budaya

h.

Pengadaan tanah untuk SOR

i.

Pengadaan tanah untuk sentra industri dan perdagangan

j.

Pengadaan tanah untuk Peternakan

k.

Pengadaan tanah untuk pertanian

l.

Pematangan tanah milik daerah

m.

Pengadaan tanah untuk sarana kesehatan

n.

Pengadaan tanah untuk sarana pekerjaan umum

o.

Pengadaan tanah untuk sarana lingkungan hidup

p.

Pengadaan tanah untuk sarana perhubungan

B A B VI

5



q.

Pengadaan tanah untuk sarana perumahan

r.

Pengadaan

tanah

untuk

sarana

perkantoran

dan

pemerintahan umum s.

Pengadaan tanah untuk perluasan pembangunan RSUD Kota Bandung

t. 5.

Pengadaan tanah untuk Kolam Retensi

B

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan. Kegiatan : a.

6.

A

Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.

Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

B

Kegiatan : a. 7.

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD.

Program Pengembangan Data/Informasi. Kegiatan : a.

Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

8.

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. Kegiatan : a.

Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

9.

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. Kegiatan : a.

Pengadaan Sarana Penyimpanan

6

VI



10.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan : a.

Penyusunan

Rencana

Kerja

Rancangan

Peraturan

Perundang-undangan

Disamping program dan kegiatan utama sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama dinas berdasarkan urusan, dilaksanakan

B

juga program dan kegiatan untuk peningkatan fungsi-fungsi staf guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas meliputi program

A

dan kegiatan non urusan. Program dan kegiatan yang masuk dalam program dan kegiatan non urusan

B

antara lain : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

-

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

-

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

-

Penyediaan jasa kebersihan kantor

-

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

-

Penyediaan alat tulis kantor

-

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

-

Penyediaan peralatan rumah tangga

-

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

-

Penyediaan makanan dan minuman

VI

7


-


Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

-

Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

B

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur -

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

-

Pengadaan pakaian khusus hari-hari Tertentu

A

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -

B

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

- Pembinaan Kinerja Aparatur 5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

-

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

-

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

8

VI



BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sebagai salah satu SKPD di lingkungan

B

Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

A

Kota Bandung. Sehubungan hal tersebut, indikator kinerja yang dibuat oleh

B

DPKAD menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun

indikator

kinerja

SKPD

yang

secara

langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

9

VI


TABEL VI.1 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA BANDUNG TAHUN 2014 - 2018

NO

1 1.

INDIKATOR

2 Luasan Ruang Terbuka Hijau / RTH kota yang efektif menunjang fungsi hidrologi terhadap luas tanah Kota Bandung

2.

Status Laporan Opini BPK

3.

Sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Bandung

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0 3

Tahun 1 4

Tahun 2 5

Tahun 3 6

Tahun 4 7

Tahun 5 8

9

12 %

13 %

14 %

15 %

16 %

17 %

17 %

WDP

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

WTP

452 bidang

2


Dinas Pengelolaan Keuangan


dan Aset

Daerah

dalam

upaya

memberikan pelayanan kepada masyarakat / SKPD selalu berusaha untuk memenuhi setiap target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung. Namun berbagai upaya yang dilakukan oleh DPKAD tidak terlepas dari berbagai pihak yang ikut serta dalam mewujudkan target capaian kinerja tersebut.

B A B I

I-1



BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung periode 2014 – 2018 telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

B

Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan

A

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra DPKAD Tahun 2014 – 2018 ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

B

Bandung untuk kurun waktu tahun 2014 – 2018 sehubungan adanya pergantian Kepala Daerah Pemerintah Kota Bandung. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Penetapan program dan kegiatan sebagaimana diuraikan, merupakan penjabaran dari Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2014 - 2018 sebagai dasar pelaksanaannya. Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 mengacu pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku dengan tetap berorientasi pada pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. I-2

I



Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung periode 2014 - 2018 harus dijadikan acuan kerja di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kota Bandung

B

“Mewujudkan Kota Bandung Unggul, Nyaman dan Sejahtera” dapat tercapai. Semoga dengan tersusunnya Rencana Strategis DPKAD Tahun 2014 –

A

2018 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

B

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ini dapat dijadikan pedoman dalam pencapaian target kinerja DPKAD pada 5 (lima) tahun mendatang.

I

Bandung, Desember 2013 KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

DR. Ir. H. AHMAD REKOTOMO, SE., M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19620501198803 1 007

I-3

BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah sangat

Recommend Documents