BAB 1 PENDAHALUAN ah A. Latar Belakang Masalah kesatuan Republik Indonesia adala ah negara hukum. Hal ini Negara kesatuan adalah diam amanatkan dalam Pa P sall 1 ay sa ayat at (3) (3) 3 Undang-Unda dang n Dasar Negara jelas diamanatkan Pasal Undang-Undang Reepublik Indonesia Indones esiaa Tahun Tahun Republik
berrke keda daul u atan rakyat yang y ng dalam ya 1945, yang berkedaulatan
pelaksan anaa aann nnya m enganut prinsip kerakyatan yyang en ang di dipi pimp mpin olehh hikmat pelaksanaannya menganut dipimpin kebi ke bija jaks ksanaa aann dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk U tukk melaksanakan Un mela me laks k anak a an kebijaksanaan k daulat ke atan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimp pin i oleh ole lehh hikmat a kedaulatan dipimpin k bijjaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan ke diwuju udk d an n lembaga lem emba b ga kebijaksanaan perrmusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembagaa perwakilan perwakila lann permusyawaratan rakkyat daerah yang mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasii serta ddapat apaat rakyat meny me n erap dan memperjuangkan mem empe perj rjua uang ngkan aspirasi rrakyat, akya ak yatt, ttermasuk erma er m suk kepentin ngan daer rah ah,, menyerap kepentingan daerah, perk rkembangan kehidupan berbangsaa ddan an agar sesuai dengan tuntutan pe perkembangan bern be rnegara. bernegara. Negara Republik Rep epub ubllik Indonesia Indo done nesi siaa merupakan me n ne nega gara yang berdasar berd das asarr atas Negara negara huku hu kum,, dimana dim man ana segala aktifitas aktifittas ketatanegaraan ketatan anegaraan yang ddijalankan ijal ij alan a kan se seb bagai tugas hukum, sebagai Undanng-Undang ha hharus rus juga didasarkan oleh Undangyang diberikan oleh Undang-Undang membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan Undang. Keinginan untuk membatasi n kon nsep negara. Negara menurut Hegel dalam dapat terlihat dari perkembangan konsep Darsono (2006:21) ialah realitass “Roh” atau kesadaran kesadaran, yang menjawab pertentangan dalam masyarakat. Tanpa Negara pertentangan yang ada di dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan. Semua hubungan tersebut diatur
1
2
oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (rechtsbetrekkingen) (L.J. Van Apeldoom, 2000:6). Apabila dilihat dalam Pembukaan UUD tahun 1945 alinea ke-empat, dapat dit ditemukan beberapa item emukan beberap apaa pr pprinsip insip kenegaraan, yaitu; prinsip Negara Kesatuan, Kesatuaan, prinsip Negara Kesejahteraan, pprinsip r nsip Negara Republik, ri prinsip Negara Negara Hukum, prinsip p in pr nsiip Negara Nega Ne garaa Demokrasi dan an prinsip Negara Pancasila. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Panncasila. Prinsip p-p -prrins nsip di atas menjadi dasar dasar ar ddalam alaam setiap peny al yelenggaraan pemeriint ntah ahan an Neg gar araa IIndonesia. ndonesia. pemerintahan Negara Dalaam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesi In siaa Tahun Tahu Ta h n 19 11945 45 Dalam Trrias Politica, tidak secara utuh dianut oleh konstitusi Negara Negarra Indonesia, Indonesiia, In teori Trias tetapi pi lebih cenderung mengikuti konsep Separation of Power. Pow wer. Teori Teor Te orii inii tetapi meemberikan konsekuensi pembagian kekuasaan di antara eksekut utif, legislat atif memberikan eksekutif, legislatif daan yudikatif bisa saling bekerjasama. Konsep pembagian kekuasaan kekuaasaan da dalam m dan hal menciptakann ke keha harm rmon onisan, kontrol satu satu sama sam amaa yang y ng lain dalam ya daala lam m konteks konttek ekss hal keharmonisan, iste tem m Trias Politica, dalam sistem demokrasi demok okra rassi pengawasan. Berbeda dengan sis sistem Panc Pa ncasila yang dianut, tidak ada pemisahan secara tegas dalam hal hal kekuasaan keku ke kuas asaaan Pancasila a tara sesamaa le an lemb mbaga ne nega gara ra. Da Dal lam si sist stem em demokrasi demokrasi k Panccasila, antara lembaga negara. Dalam sistem Pancasila, peemb mbag giaan an kekuasaan kek ekuasaan dilakuk ukan secar ara selaras, serasii dan da seimbang seimba banng menurut pembagiaan dilakukan secara uargaan. Sis stem pembagian kekuasaan inilah yang asas kebersamaan dan kekelu kekeluargaan. Sistem baangsa Indonesia dalam penyelengaraan digunakan dan dikembangkann oleh bangsa ideolo ogi bangsa yaitu Pancasila. Secara teori, pemerintahaan sesuai dengan id ideologi an legislatif sejajar kekuasaan lembaga eksekutif da dan sejajar, sehingga akan terjadi keseimbangan dalam kekuasaan. Konsep separation of power diartikan sebagai pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan demokrasi, yaitu bahwa
3
masing-masing lembaga mendapatkan tugas yang seimbang antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Moh. Kusnardi da dan Ibrahim an Ha Harmaily Ibrah ahim im memaknai pembagian kekuasaan berarti bahwa ke kekuasaan itu memang dibagi-bagi gi dalam beberapa bagian (legislatif, Hall ini membawa (legislati if, eksekutif dan yudikatif), yud udik kat atif if),, tetapi tet etap api ti tidak dipisahkan. Ha H konsekuensi dimungkinkan kon nsekuensi bahwa bah hwa ddiantara iantara bagian-bagian iitu ia tuu di dimu m ngkinkan ada da koordinasi atau ker erja jasa sama m (Ku usn snardi dan Harmaily Ibrahi im, m 1988: 140). 140 40). ). Berbeda Berbedaa dengan kerjasama (Kusnardi Ibrahim, pe pend ndap apaat Jim mly Asshiddiqie yang mengatakan kekuasaan n selaluu ha haru russ diba batasi pendapat Jimly harus dibatasi dde ngan n cara memisah-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang caba bang-ccab aban ang yang ng dengan bbe rsif ifat checks dan balances dalam kedudukan yang sederaja jat dan dan sa saling bersifat sederajat me engimbangi serta mengendalikan satu sama lain, namun keduanya keeduanya ada ada mengimbangi kesamaan, yaitu memungkinkan adanya koordinasi atau kerjasama a. Selai ain ituu kerjasama. Selain pe pem mbagian kekuasaan keku kuas asaa aann ba baik ik dalam artii pembagian pemb pe mbag agia ian atau pemis isah ahan yan angg pembagian pemisahan yang diungkapkan dari keduanya juga ga m empunyai tujuan yang sama yaitu untuk untu un tukk mempunyai me memb m atasi kekuasaan sehingga tidak terjadi pemusatan kekuasaan kekuasaaan ppada adaa sa ad satu membatasi ta tangan meemu mung ngkkinkan terjadinya ter erja jadi diny nyaa kesewanang-wenangan. kesewanaang ke ng-w -wenangan. yang memungkinkan Kons nsek ekuensi dari pembagian pemba b gian kekuasaan kek ekuasaan maka ba baik ik leg gissla lati tiff,eksekutif, Konsekuensi legislatif,eksekutif, maupun yudikatif mempunyai mempuunyai tugass dan cabang- cabang kekuasaan dibawanya dalam konteks Ne Negara Kes satuan Republik Indonesia. Demokrasi Kesatuan yang terjadi dalam perubahan m endaasar kekuasaan menghantar perubahan ke mendasar hampir semua lini cabang kekuasaan kekuasaaan negara. negara Demokrasi memberikan peluang keterbukaan dan peran yang besar bagi Dearah bahkan negara dalam menjawab tuntutan masyarakat.
4
Sebagai negara hukum yang demokratis, aplikasi dari demokrasi saat ini adalah otonomi daerah. Negara memberikan wewenang seluas-luasnya untuk pemerintah daerah, h, ttetapi etapi tetap memperhatikan et memp me mperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintah n pemerintah pusat dan antar peme merintah daerah. Hal ini diharapkan masing-masing memiliki diharapkkan agar masing-mas asin ng pe ppemerintah meri me rint n ah daerah yang mem emiliki potensi dan keanekaragaman mengembangkan memanfaatkan kean anekaragaman bbudaya, uday ud aya, dapat mengemb bangk gkan an ddan an memanfaat atka k n peluang pers rsai ainngan gglobal, lobbal, untuk mempercepat tterwujudnya lo erwujudn er dnya ya m asyaraka kat yang dalam pe persaingan masyarakat ad dil il,, makmur m km ma mur dan sejahtera secara menyeluruh. Demo okr k asii da dapa patt diarti tikan adil, Demokrasi dapat diartikan sebbagaii bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suat tu nega gara ra sebagai a sebagai suatu negara upay ya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) a ata tass ne negara upaya atas unttuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut (Redaksi Grea at Publishe herr, untuk Great Publisher, 20009:233). 2009:233). tu cabang cab aban ang g ke kkekuasan kuasan di daerah daer da erah ah aadalah dalah legislatif yyang da ang dibe beri ri Salah satu diberi tugaas legislasinya leegi gislasinya di daerah. Dewan Perwakilan Perwak akil ilaan tugas dalam menjalankan tugas Raky Ra kyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewa waki killi seluruh sel elur uruh Rakyat mewakili la masyarak akat at ddalam alam l pem mer erin inta taha hann. Namun n ddalam alam al a reali litanya se sela lam ma ini, lapisan masyarakat pemerintahan. realitanya selama dala da lam m me enj njal alankan peran da ddan n fung gsi sebagai wakil wak akil il rakyat rakya yatt be belum bisa dalam menjalankan fungsi ang begit tu maksimal terhadap kepentingan memberikan sumbangsih yyang begitu dili lihat dengan denggan adanya kenyataan bahwa seringnya masyarakat. Hal ini dapat dilihat h ditet etapkan atau diputuskan oleh pemerintah kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. DPRD didalam Pasal 365
5
Undang- undang Nomor 17 Tahun 2014 menjelaskan tentang,tugas fungsi dan kewengan DPRD : (1) DPRD kabupaten/kota kabuppat aten en/k /kota mempunyai memp pun unya yai fungsi: a. llegislasi; egiislasi; eg b. anggaran; dan an c. pengawasan. pen enga gawa wasan. (2) Ketiga Ke fun ungsi sebagaimana dimaksud dimaks ksud ud padaa ayat ayat (1) dij ijal a ankan (2) fungsi dijalankan dallam kerangka representasi rakyat dikabupat da aten e /kota. a. dalam dikabupaten/kota. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, pembe berian n kkedudukan edudukan ed an Undang-Undang pemberian yang g sama tinggi antara Kepala Daerah dan DPRD di tujukan tujuka tu kann untuk u tukk un yang meendorong lahirnya kerjasama yang serasi di antara keduaa kompone nenn mendorong komponen pemerintah
daerah,
sehingga
diharapkan
akan
terpelihara anya terpeliharanya
ttertib ertibb
pem pe merintahan di daerah. daer da erah ah. Me M mahami konteks kon onte teks ks ttersebut erse er sebu b t maka pola polla hhubungan ubunggan pemerintahan Memahami PRD D adalah ad yanng ya antara Kepala Daerah dan DPR DPRD kemitraan. Sebagai lembaga yang mewa me w kili rakyat daerah dalam urusan pemerintahan di samping samp mpin ingg Ke Kepa pala mewakili Kepala D erah Da h ssebagai ebagai b ai ppelaksana elak el aksana kkekusaan ekus ek usaa aann ek eksekutiff di daerah, dae aerahh, D ewan P erwa er wakilan Daerah Dewan Perwakilan Raky Ra kyat Dae aera rahh merupakan lem mbaga po olitik yang berad adaa di setiapp pr provinsi dan Rakyat Daerah lembaga politik berada merupaakan pelaksa ana kekuasaan legislatif. kabupaten/kota, yang merupakan pelaksana ungsi DP PRD sebagai lembaga legislatif tidak Dalam kenyataannya ffungsi DPRD tangaan D PRD seperti fungsi DPR-RI dalam sepenuhnya berada di tangan DPRD seba bagai pemegang kekuasaan eksekutif hubungannya dengan Presiden sebagai eksekutif, hal ini bisa terlihat pada ketentuan dalam pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil
6
perubahan pertama. Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa DPR memegang Undang-Undang, kekuasaan membentuk Un Unda dang-Undang, g ddan an pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden n bberhak erhak mengajukan Rancangan Undang-Undang Und ndan ang-Undang kepada DPR. pemerintahan Tetapi hhal al berbeda terjadi pada pad da pe peme meri rint n ah ahan Daerah, di mana m na kewenangan ma untuk baik daerah maupun untu tuk menetapkan an Peraturan Per eraturan Daerah, bai ik da daer erah ah Provinsi ma aup upun daerah Kabupa pate tenn/Ko K ta bberada erada d ditangan Gubernur dan da Bupati/Walikota Buupa p ti ti/W /Walikota dengan Kabupaten/Kota pers pe rset etuj ujuan D PRD. persetujuan DPRD.
terseb but dapat at ddisimpulkan isim is i puulk l an Berdasarkan pengaturan tersebut
b hwa G ba ubernur dan Bupati/Wali Kota merupakan pemegang pemeega g ngg kkekuasaan e uasaaan ek bahwa Gubernur eeksekutif ksekkutif dan juga legislatif, walaupun pelaksanaan fungsi legislatif legis i latiif tersebut ters te rsebut har rus dengan persetujuan DPRD sebagai lembaga pengontrol pemerintahan pem merintahan di d harus da aerah, sehingga DPRD dalam pelaksanaan kewenangannya sebag gai lembaga lem mbagga daerah, sebagai legi le gislatif tidak melaksanakan mel elak aksa sana naka kann kekuasaany ya se sepe pert rtii ha halnya DPR. legislatif kekuasaanya seperti Fungsi Dewan Perwakilan Perwaki kila lan Rakyat Rakyat Daerah sangat strategis dalam dalam am mela me lakukan pembelaan terhadap rakyat, karena Dewan Perwakilan Perwak akil ilaan R akyyat ak melakukan Rakyat D erah Da h menyalu lurk rkan an aspiras si, m ener en erim ima pengad adua uann ddari arii masyara aka katt uuntuk ntuk Daerah menyalurkan aspirasi, menerima pengaduan masyarakat pe eng ngambilaan ke kebijakan yang lebih bbaik. aik. Pada Pasal ai Pasa sall 41 Undang-Undang Und ndan ang-Undang pengambilan Nomor 32 Tahun 2004 tent tang Pemer rintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2009 tentan ng MPR, D PR, DPD, DPRD Pasal 343 ayat (1) tentang DPR, secara tegas dinyatakan
bahw wa D PRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi bahwa DPRD
legislasi pengawas a an Ketiga fungsi tersebut dilaksanakan legislasi, anggaran dan pengawasan. sebagai representasi seluruh rakyat di kabupaten/kota.
7
Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalam sebuah negara kehendak akan berjalan sesuai kehen enda dakk dan interpretasi interp rpre retasi pemegang kekuasaan ((power maker). Dalam m kondisi kondisi demikian, aspirasi masyarakat masyyar arakat sebagai pemegang kedaulatan terabaikan. Dalam kedaulat tan relatif terabaika an. n D a am hhal al al ini, ini, masyarakat at dapat melakukan proses pros oses litigasi (penyelesaian (p pen enye yele l saian sengketa tata pemerintahan) peeme meri rinntahan) yang ddiselesaikan iselesaikan melalu ui proses pros pr oses pengadilan. pen engadilan. Di sisi lain adanya adan ad anya freies frei fr eies es ermessen ermesseen atau melalui disc di scre reat ationaarie (wewenang yang diberikan kepada da pem mer erin inta tahh un untuk discreationarie pemerintah mengam mbil tindakan guna menyelesaikan suatu masalah masalaah pe ent ntin ing yang ng mengambil penting mend ndesak, tiba-tiba dan belum ada peraturannya) banyak men nim imbu bulkan mendesak, menimbulkan senngketa sengketa
antara
pemerintah
dengan
masyarakat,
utaman nya utamanya
dalam am
dikkeluarkannya suatu keputusan. Guna meminimalisasi penyimpangan yangg dikeluarkannya dila di lakukan dilakukan
peme meri rint ntah ah pemerintah
((eksekutif), eksekutif),
maka maka
dal alam dalam
menyeele lenggaraka kann menyelenggarakan
dia iawa wasi si oleh Dewan Perwakilan Rakyat Da Daer erah ah pemerintahan di daerah perlu diawasi Daerah (DPR (D PRD). http://www.negarahukum.com/hukum/freies-ermessen.h http://www.negarahukum.com/hukum/freies-ermessen.html .htm .h tml ddiakses tm iaks ia kses (DPRD). ppada pa da 4 A April pril il 22015 0155 01 Fung ngsi si pengawasan te terhadap peraturan daera rahh sang gat atla lahh penting, Fungsi daerah sangatlah karena memberikan kesempatan kesemp patan kepada kepad da Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk lebih aktif dan daan kreatiff menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Mela lalui pengawasan oleh dewan, eksekutif Melalui sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan. Dengan hasil pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8
(DPRD) akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Bentuk pengawasan dilakukan pengawasaan yyang ang dilakuk kan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pengawasan (DPRD) adalah h ppengawasan engawasan politik yaitu pengawa wasa s n yang dilakukan oleh lembagaa le legistalif (DPRD) terhadap terh rhad adap ap llembaga embaaga eksekutif (kepala em (keepa pala daerah, wakil kepala kep pala daerah, bbeserta esser ertta perangkat daerah) h) yyang angg lebih bersifat an bersiffat kebijakan strategi giss dan dan bukann pengawasan teknis maupun un admin nis istr tras asi, i sebab b Dewan strategis administrasi, Perw Pe rwak akiilan R akyat Daerah adalah lembaga politik. Perwakilan Rakyat Berdasarkan fungsi, tugas, wewenang dan hak yangg dim mil ilik ikii Dewa an Berdasarkan dimiliki Dewan P erw wakilan Rakyat Daerah (DPRD), diharapkan DPRD mampu pu memainkan mem emai aink n an Perwakilan per rannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pelaksanaa aann perannya peraturan daerah. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan ddaerah aerah yangg efis ef isien, bersih,, berwibawa ber erwi wiba bawa wa dan terbe beba bass da dari ri berbagai pr rak aktek ya ang efisien, terbebas praktek yang berdedikasi korupsi, kolusi, dan nnepotisme. epot ep otisme. Daer erah ah ((DPRD) DPRD DP RD) Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah m mpunyaii kaitan me kait itan an erat erat deng gan ffungsi ungs un gsii llegislasi, egislasii, karena kar aren e a pad da ddasarnya asarrny nyaa oobjek bjek mempunyai dengan pada pe eng ngawasan an aadalah dalah menyangk gkut pelak ksana dari peratu tura ran daerah ah iitu tu sendiri pengawasan menyangkut pelaksana peraturan dan pelaksanaan kebijakan pu ublik yang ttelah elah tertuang dalam peraturan daerah. publik Kewenangan Dewan Perwakilan Perwakiilan Rakyat Raky yat Daerah (DPRD) mengontrol kinerja eksekutif dilaksanakan agar terw rwujud ud pemerintahan daerah yang baik (good terwujud local governance) seperti yang diharapkan dih harapkan rakyat. rakyat
9
Demi mengurangi beban masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menekan eksekutif untuk memangkas biaya yang tidak perlu, warganya. dalam memberikan pelayanan pelay yan anaan kepada wa arg rgan a ya. Indonesia memiliki Negara Kesatuan Kesatuan Republik u memil ilik iki daerah daerah otonom yang tersebar terrsebar di nusantara. nusantaraa. Salah Sala Sa lahh satu satu bagian bag a ian dari otonomi otonoomi m daerah adalah provinsi prov ovinsi Maluku, u, yyang angg memiliki 8 Kabupaten an Kab bupat aten en ddan an 2 Kota, ssalah a ah satunya al adalah h
Ka Kab bupateen Kepulauan Aru. Kabupaten Kabupa pate ten Ke epu pula laua uan Aruu adalah Kabupaten Kepulauan
kabu ka bup upat aten ddefenitif efenitif yang dimekarkan dari Kabupa ate t n in ndu dukk (Mal aluku kabupaten Kabupaten induk (Maluku T nggar Te ara) pada 2003 dengan dikeluarkannya Undang–un – nda d ng Nomor Nomor 40 40 Tenggara) Undang–undang Tahuun 2003 tentang pemekaran Kabupaten Seram Bagian Ba B raat, S eram Tahun Barat, Seram Baggian Timur dan Kepulaun Aru. Bagian Perkembangan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru
yangg
nyaata, dinamis,, se ny sera rasi si ddan an bertanggung ngja jawa wabb me memerlukan duk ukuungan da dann nyata, serasi bertanggungjawab dukungan syar a ak akat dalam wilayah Kabupaten Kepul ulau auaan partisipasi segenap lapisan masy masyarakat Kepulauan Aru Aru. Kabbupate tenn Ke Kepulauann Ar Aruu da dala lam perk rkem emba bang n an ddaerah aerah se sela lam ma ini Kabupaten dalam perkembangan selama tela lahh meng gal alam ami peningkatan ya yyang ng san ngat berarti. Bukti Buk ukti ti kemajuan kemajjua uann iitu tu terlihat telah mengalami sangat n Aru menda apatkan penghargaan Adipura, sebagai bahwa Kabupaten Kepulauan mendapatkan icapai. Na Namun hal ini bertolak belakang dengan wujud atas kebersihan yang ddicapai. ena m asih banyak sampah yang berserahan di kenyataan fakta dilapangan kare karena masih kkurang. rang jalan akibat tempat sampah yang ku
10
Kabupaten
Kepulauan
Aru
sebagai
daerah
otonom,
sangat
membutuhkan sumber-sumber pendapatan yang diharapkan dapat mampu pembangunan membiayai penyelenggaraan penyelenggaraa aann pembanguna nann da ddan n pelayanan masyarakat. Salah
satu sa sat tu
jenis
retribusi
jasa
umum, umum m,
Retribusi
Pelayanan
Persampahan/Kebersihan Persampa pahhan/Kebersihan merupakan merrup upak akan an ssumber umbe um b r pendapatan aasli sli daerah yang diharapkan nantinya sumbangan kepada diha harapkan nanti tiny nyaa da ddapat pat memberikan sum mba bang ngan lebih kep pad a a Daerah dalam ra rang ngka ka pembi biaayaan penyelenggaraan peme merintah han an, pe pembangu una n n dan rangka pembiayaan pemerintahan, pembangunan pela pe laya yana n n ke kepada masyarakat, maka untuk melaksanakan melaksan nak a an ppemungutannya emun em ungutannnya pelayanan pe rlu l ddiatur iatur dengan Peraturan Daerah. Peraturan Da aer e ah K abupateen perlu Daerah Kabupaten K epuulauan Aru Nomor 8 Kepulauan
Tahun
usi P elay el ayaanan 2014 tentang Retribu Retribusi Pelayanan
Per rsampahan /Kebersihan. Untuk mencapai tujuan pelayan publi ik yang bai aikk Persampahan publik baik ba agi masyarakat maka peran pemerintah dibutukan dalam menopang mennopangg dan an bagi meng me n hadirkan yang yan angg terbaik terb te rbai aikk bagi masyarakat masyara raka katt sesuai sesu se suai ai dengan tujuan n ppemerintah emerin nta tahh menghadirkan ((good governences). governences). Tata ke kelo lolaa pemerintahan yang baik seyog gya yany nya kelola seyogyanya memb me m erikan perhatian dan pelayanan yang tebaik pula bagi g m assya yara rakkat. memberikan masyarakat. M ngiingatt pent Me ntin ingn gnyya hal iitu tu dan dan tterutama erut er utama ka kkarena rena re na hhal all iitu tu jjustru ustru me meru ruppakan Mengingat pentingnya merupakan masa ma salah ya yang ng hharus arus dipecahkan, dipecahka kan, maka mak ka peneliti terdorong terdoro rong ng untuk uk melakukan masalah penelitian tesis yang bejud dul: Peran DPRD dalam pengawasan terhadap bejudul: implementasi Perda Nomor 8 Tahun un 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
11
1. Bagaimana Peran Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentan tentang Pelayanan ng Re Retribusi Pe Pela laya yanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Ke Kepulauan Kep pulauan Aru? mempengaruhi 2. Apa kendala-kendala kendala-kendala ya yyang n ddapat ng apat ap at m empengaruhi DP DPRD Kabupaten Kepulauan Kepulauan Aru Aru dalam daalam melakukan pengawasan pengaw awaasan a terhadap im implementasi Perd da Nomor Nom No mor 8 Tahun Ta Retribusi ibus u i Pe Pelayanan ela laya yana nan Persam Persampahan ampahan Perda 2014 tentang Retrib /Kebersihan /K /Keb ebersiha han di Kabupaten Kepulauan Aru? 3. Bagaimana Baga gaiimana upaya untuk mengatasi kendala pengawasaann DPRD RD terhadap terhadaap implementasi tentang Retribusi im mplementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tenta tang R etri et ribusi Pelayanan Aru P elayanan Persampahan/ Kebersihan di KabupatenKepulauan A ru ?
C. Ba Batasan dan Ko Kons nsep ep. Konsep. musaan masalah yang pertama, batasan ma asa sala lahh Berdasarkan rumu rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah : Bagaimana yang na ppengawasan engawasan De Dewa wann Perwak akil ilan an Rakyat Rak akyat Da Daer erah ah terhadap terhhaddap impl plem emeentasi Dewan Perwakilan Daerah implementasi Pe Pera raturan Daerah Da Nomor 8 Tahunn 2014 tentangg Re R tribus usii Pelayanan Peraturan Retribusi Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kabupateen Kepulauan Aru. Dengan melihat sejauh manakah pengawasa an DPRD RD terhadap pemerintah dalam hal pengawasan menghadirkan pelayanan pub blik bagi masyarakat,serta kotribusi bagi publik keuangan daerah (APBD) (APBD). Berdasarkan rumusan masalah kedua, batasan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah : Apa kendala-kendala yang
12
Dapat mempengaruhi DPRD dalam melakukan Pengawasan Terhadap Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan /Kebersihan Persampahan /Kebersiha an di Kabupaten en Kepulauan Aru. Dengan melihat yang kendala apa ya ang ditemukan oleh DPRD dalam mengawasi men enga g wasi pelaksanaan dan pelayanan an publik bagi masyarakat. masya yaraaka kat. t Berdasarkan rumusan ketiga, batasan Berdasarka kan ru rum musan masalah keti iga, ba bata tassan masalah ya yang menjadi fokus kajian kaji ka jian an dalam m ppenelitian enelitian ini adalah : Bagaimana Bag agai a manaa uupaya payya DPRD pa D dalam meng me ngat atasi kendala ke pengawasaan DPRD terhadap im mpl p emen nta tasi si Peraturan Peratturan mengatasi implementasi D erah Da h Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pelayanaan Persampahan/ Peers rsam a pahann/ Daerah K ebeersihan di Kabupaten Kepulauan Aru. Dengan melihat seja j uhh m anak an a ah h Kebersihan sejauh manakah upa aya DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam mengatasi mengataasi kendala kendaalaa upaya Pe engawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam melakukan Pengawasan Pengaw wasan n Pengawasan terh te rhadap Peraturan an D aera ae rah h No N mor 8 Tahu hunn nn 22014 0144 tentang 01 te Retribus usii P elayana nann terhadap Daerah Nomor Tahunn Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. 11. Peran peran adalah ad dalah lah ssebuah ebuah sudu eb dutt pa pand ndan angg ddalam alam so sosi siol ologii dan dan psikol log ogii sosial sosial sudut pandang sosiologi psikologi ya g menganggap men enganggap sebagi gian bes sar aktivitas hharian aria ar ian dipe pera rannkan oleh yang sebagian besar diperankan tetapkan sec cara sosial. (KBBI,2009:12). kategori-kategori yang dit ditetapkan secara 2. DPRD P rw wakilan Pakyat Daerah sebagai unsur DPRD adalah Lembaga Pe Perwakilan daerah penyelengara pemerintahan da daerah. (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinahan Daerah).
13
3. Pengawasan Dalam panjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Pemerin nta taha han Daerah, Daerah h, ya yang ng telah di ubah dengan Undang – undang 23 Tahun Tahun 2014. Kata pengawasan di ddiartikan artikan sebagai proses kegiatan untuk menjamin kegiat atan yang ditujukann un ntu uk me menj njam amin in agar pemerintah pemerint ntah a daerah berjalan sesuai denga dengan rancangan ketentuan an ra ancangan dan ketent tua uann perundang-undangan perundang-unda pe dangan yang berl rlak aku. u. berlaku. Impl Im plemen entasi 4. Implementasi Dala lam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi III (2002:488) (2002:4 488) me memb m erikan an Dalam memberikan pengertian implementasi adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan m laaks me ksan anak a an pengertian ter (rancangan, keputusan, dan sebagainya). Sedangkan menurutt Van Mete Meter kan tinda dakann dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupak merupakan tindakan dilakukkan ooleh lehh pe le peme m rintah dan swasta swa wast staa ba baik ik secara indivi vidu du maupu punn yang dilakukan pemerintah individu maupun mak a su suddkan untuk mencapai tujuan (Samudra (Samu mudr dra secara kelompok yang dim dimaksudkan impleme ment ntassi adalah adal ad alah Wibawa, 1994:68), selanjutnya menurut Mazmadian: implementasi pellakksanaann ke kepu puttusan ke kebi bija jaka kann da dasar, bbiasanya iasa ia sany nyaa ddalam allam bbentuk entukk U ndangnd pelaksanaan keputusan kebijakan UndangU dang Un ng atau ata tau bentuk perintah-perintah perinta tah-perint ntaah atau keputusa sann ek eeksekutif. sekuuti tiff. Undang keputusan 5. Peraturan Daerah Peraturan Daerah adalah Peraturann Perundang-undangan yang dibentuk Rakkyat Daerah Kabupaten/Kota dengan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Walikota (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 persetujuan bersama Bupati/W Bupati/Walikota. Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan).
14
6. Retribusi Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepda masyarakat yang menggunakan fasilitas disediakan fasilitaas ya yang disediaka kann ol ooleh eh negara. Di sini terlihat bahwa bagi merekaa yyang ang membayar retribusi akan menerima men ner erima balas jasanya secara langsung fasilitas negara Pungutan langgsu sung berupa fasilita as ne nega gara ra yyang angg digunakannya. Pu an P ngutan ini juga diatur yaitu diatur oleh undang-undang u da un dang n -undang negara, yait tu Undang-Undang Un g Nomor 19 Tahu hunn 19 997 ten nta tanng Pajak Daerah dan Retrib ibus usi. Tahun 1997 tentang Retribusi. 7. Pelayanan Pela Pe layanaan Setiiap orang menginginkan jasa pelayanan yang dite terimaa ddan an yan ng Setiap diterima yang di sesuai dengan harapannya. Secara dirasakan
umum
ma masy syar arakat masyarakat
intah, seb bab menginginkan pelayanan yang sama dari apartur pemeri pemerintah, sebab didallam hu ukum m warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum ndap apat atka kann pelayanan pelayanan ya yang ng sama. sam amaa. P elayanan yangg bersahabat bersahab abat at berhak mend mendapatkan Pelayanan menjjad adi suatu su parra pa dan profesional sudah menjadi syarat yang harus dipenuhi olehh para p nyelenggara pekerjaan administrasi negara (Waworuntu, 1997 pe 97:18) 18).. penyelenggara 1997:18). D. Ke K asli lian Penelitian Penel elit itia ian n Keaslian Juduul penelitian tesis is ini adalah adalah Pengawas asan an DPR RD Terhadap Judul Pengawasan DPRD or 8 Tahun 2014 Tentang Retribusi Implementasi Peraturan Daerah Nomo Nomor Persampahan/Kebeersihan Dii Kabupaten Kepulauan Aru. Penelitian Pelayanan Persampahan/Kebersihan enu n liss dan bukan merupakan hasil plagiasi dari ini merupakan karya asli dari pe penulis lis lainnya hasil penelitian maupun karya tuli tulis lainnya. Dalam tahap awal penelitian ini telah di temukan beberapa tesis yang terkait dengan masalah pengawasan DPRD. Penelitian yang secara khusus mengenai pengawasan DPRD terhadap
15
implementasi peraturan daerah di kabupaten Kepulauan Aru hingga saat ini belum ada. Berikut ini merupakan karya tulisan berupa tesis yang di gunakan sebagai pembanding Sipayung. Judul 1. Nurdin Sip pay ayuung. NIM, 067005057 dengan Jud udul ul Tesis PENGAWASAN DPRD RD TERHADAP IMPLEMENTASI IM MPL LEM EMEN ENTA TASI SI PERATURAN N DAERAH DAN PERATURAN P ERATURA AN BUPATI BUPA BU P TI DI KABUPATEN KABUPA ATE TEN N SERDANG SER SE RDANG BEDAGAI BEDA DAGAI Rum umus usan an masalah masal alah ah a). Bagaimana fungsii Pengawasan Pengaw Pe wasan an DPRD DPRD terhadap te Rumusan Peme Pe m rint ntaahan Daerah? b) Bagaimana Pelaksanaann Peng gaw awas asan an DP PRD Pemerintahan Pengawasan DPRD terh hadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Perattur u an B upati di di terhadap Bupati Kabupaten Serdang Bedagai? c) Hambatan-hambatan Apaa sajaa yyang ang di an Kabupaten n Terhada dapp hadapi DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati?. ng hhendak enda en dakk di dicapai adalah ah aa)) Un Untu tukk Mengetahuii B agaima mana na Tujuan yang Untuk Bagaimana Pengaw was asan n D PRD terhadap Pemerintah Daerah Daerrah b) b) Pengaturan Fungsi Pengawasan DPRD DPRD RD sebagai seb ebag agai Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan DP Lembaga b Peng Pe ngaawas ter rha hada dapp Im Implemen nta tasi si P eraturan t Dae aera rahh dan Lembaga Pengawas terhadap Implementasi Peraturan Daerah P ratura Pe rann Bu Bupati c) Untukk mengetah ahui Hambatan-hambatan Hambatan-ha hamb mbatan yyang ang dihadapi an Peraturan mengetahui n Pengawasan Pengawaasa s n terhadap Implementasi Peraturan DPRD dalam Melakukan pati. Daerah dan Peraturan Bup Bupati. menunjuk u an n bahwa DPRD sebagai lembaga legislasi Hasil Penelitian ini menunjukan berfungsi membuat peraturan daerah yang kemudian DPRD melakukan Pengawasan terhadap Peraturan Daerah tersebut serta mengawasi Peraturan Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.
16
Pengaturan Pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun dalam peraturan peratur uran an Tata Tertib ib DPRD DPRD Kabupaten Serdang Bedagai bahwa DPRD RD memiliki fungsi Legislasi, Anggaran, Anngg ggaran, dan Pengawasan. Fungsi Fung gsi Pengawasan tersebut teers r eb ebut u dilaksanakan dil ilak aksaana n kan terhadapp penyelenggaraan Pemerintahan Daerah P emerintahan n D aeerah dengan berpedoman berpeddoma mann pa ppada da ketentuan an Peraturan Peru rund ndan angg-Unda danngan yang berlaku. Perundang-Undangan 2. Nu Nurh rhay yat atii. NIM. 06211052 dengan judul Tesis : PE ENG N AW AWAS ASAN AN DP PRD Nurhayati. PENGAWASAN DPRD TER RHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERA RAH TENTANG TEN TE NTANG G TERHADAP A NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAER RAH ANGGARAN
KO A KOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2006 Rumusan Masalah a) Bagaimanakah fungsi pengawasan DPRD DP PRD dalam da m pelaksanaan Peraturan Pera Pe ratu tura rann Daerah D erah tentang Da ng Anggaran Angg An ggar aran an Pendapatan da dan Bela anj njaa Belanja Daerah Kota Padang Panjang ng tahun ta saaja jaka kahh 2006 b) Faktor-faktor apa sajakah y ng menjadi kendala pengawasan DPRD terhadap pelaksana ya naan an P erda er da di yang pelaksanaan Perda K ta P Ko adang d g Pa Panj njang Kota Padang Panjang T ujjuan Pe Penelitian a) Untuk Un meengetahui dan mengkaji men engk g ajji secara se Tujuan mengetahui lebih mendalam mengenai fungsi funngsi pengawasan pengaawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah APBD di Kota Padang Panjang b) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjad di kendala kendala menjadi
pengawasan DPRD terhadap
pelaksanaan Perda APBD di Kota Ko Padang Panjang Hasil Penelitian : a) Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Padang Panjang
17
dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tahun 2006 telah berjalan, namun belum optimal ini dibuktikan bahwa masih ditemui dana dana dan ana investasi daerah daer da erah tahun 2006 yang yang disalah oleh gunakan ol leh oknom Direktur perusahaan daerah dae a rah Tuah Saiyo yang mengakibatkan 685.000.000,meng ngaakibatkan kebocoran keboco orann da dana na ssebesar eb bes e ar Rp. 685.0 000 0 .000,- hal ini belum komitmen menunjukan bel elum um optimalnya ko mitm i men politik DPRD DPR RD terhadap peng ngaw awas asan inv nves estasi daerah dengan penye yert rtaan mo moda dall b) DPR RD Kota pengawasan investasi penyertaan modal DPRD Pada Pa dang P anjang dalam melaksanakan pengawasan tterhadap erhada dapp pe pela l ksan naan Padang Panjang pelaksanaan pera aturan daerah APBD menghadapi beberapa kendala, masih masih h terdapatnya ter erddapatnya ya peraturan pperbedaan erbedaan pemahaman dan ruang lingkup pengawasan dikala angaan an angg g ota dikalangan anggota DPRD dalam menerjemahkan fungsi pengawasan karena belum beelum adanya adan nya peraturan undang-undang yang mengatur tentang poin-poin pengawasan pengaw wasan an yang harus dil ilak akuk ukan an D P D PR dilakukan DPRD 3. Mulyawarman. Dengan judu dull te tesis Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Pro ovi vins nsi judul daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Pelaksanaan Peratu tura ran Da Daer erah Peraturan Daerah N mor 1 Tahun No Tahu Ta hunn 20 2010 tenta tang ng A PBD PB D Tahun an angg ggar a an 22010. 0100. 01 Nomor tentang APBD anggaran R musa Ru sann Masalah Masalah 1)Bagaimana 1)Baga gaimana mekanisme mekanisme fungsi funggsi pengawasan penga gawa wassan DPRD Rumusan Provinsi Daerah Istimewa Istimew wa Yogyakarta Yogyakaarta terheradap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 201 0 0 tetang ng APBD tahun aggaran 2010? 2) Apa faktor-faktor penghambat dan an up paya tindak lanjut DPRD Provinsi Daerah upaya Istimewa Yogyarta terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang APBD Tahun anggaran 2010?
18
Tujuan Penelitian : 1) Untuk Mengetahui Bagaimana mekanisme fungsi Pengawasan DPRD Provinsi D.I.Y dalam melakukan Pewngawasan terhadap Peraturan Daerah Dae aera rahh nomor 1 tahun tahu ta hun 2010 tentang APBD tahun 2010 2) untuk mengetahui men engetahui apa saja factor-faktor penghambat pengh ghambat dan upaya tindak lanjut ut DPRD provinsi D.I.Y D.I . .Y terhadap ter erha hadaap pelaksanaan Peraturan P raturan Daerah Pe tahun Anggaran nomor 1 tahun tahuun 2010 2010 tentang APBD tahu h n An Angg ggaaran 2010. Ha asi sill penelitian, pene pe n litian n, P elaksanaan fungsi pengawasan pengawa wasan DP DPRD RD P rovinsii Daerah Hasil Pelaksanaan Provinsi Isti Is tim mewa wa Yogyakarta masih lemah. Keputusan DPRD DPRD D hanya hany ha nyaa berupa beeru r pa Istimewa reko omendasi yang bersifat evaluasi saja. Kepala daerah ah tidak ak m emilik ki rekomendasi memiliki ke PRD D ttersebut. erse er sebut. kewajiban mutlak untuk melaksanakan rekomendasi DP DPRD Namun yang perlu diperhatikan meskipun hanya bersifat lap poran, tetap api laporan, tetapi DPRD tetap berwenag meminta LKPJ tentang APBD 2010 ters sebut da dalam m tersebut rangka penye yele leng ngar araa aann fungsi penga gawa wasa sann (k (kon ontrol) yang ddimiliki imiliki ol im oleh eh penyelengaraan pengawasan (kontrol) DPRD secara kelembagaan w ala lauupun sebenarnya DPRD juga merupakan merupa paka kann walaupun bagian dari pemerintah daerah. P ersam amaa aann dari dari karya kar arya ya iilmiah lmia lm iahh yang ddigunakan igun ig unak akan ssebagai ebagai b pem emba bannding Persamaan pembanding d nggan ppenelitian de enelitian penuliss ya en yyaitu itu terletak teerl rletak pada ruang ruan ng lingkup linggkupp pengawasan pengawasan dengan DPRD. Namun permasala ahan yang ddikaji ikaji dalam penelitian yang digunakan permasalahan sebagai perbandingan, be berfokus ppada ada pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 tentang Ret etribuusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Retribusi kabupaten Kepulauan Aru . Se ejauh yang penulis ketahui belum ada karya Sejauh ilmiah yang menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan tema yang diangkat sebagai usulan penelitian tesis ini. Penelitian yang akan
19
dilakukan oleh penulis yaitu, membahas tentang
Peran DPRD dalam
pengawasan terhadap implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Pers Pe rsampahan /Kebersihan. /K Keb eber e sihan.
Penelitian E. Manfaat P enelitian Manfaat dari pengawasan M anfaat yang ng ddiharapkan ihaarapkaan da ih dar ri hhasil asill penelitian as pen e el elit itiiann tentang te penggaw a asan DPRD T erhadap p IImplementasi m lementassi Pe mp rda d N omo or 8 Tahun 2014 14 tentang Retribusi Terhadap Perda Nomor Pela aya yana nan Pers rsampahan /Kebersihan adalah dapat mem emberi rika kann ko kont n ribuusi s : Pelayanan Persampahan memberikan kontribusi 1. Manfaat Manf nfaat teoritis Ba agi kemajuan dan perkembagan ilmu pengetahuan secara kh kkhusus usus us H ukum m Bagi Hukum T ata Negara yang berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsii pengawasan peng ngaw awasan an Tata DPRD terhadap implementasi Peraturan Daerah. 2. Manfaat Praktis Bagi P emeriintahh Daerah Daer Da erah ah dan n Dewan Dew ewan P erwaki killan Rakyat Daerah Dae aera rahh Pemerintah Perwakilan Kabupaten Kepulauan Aru sebagai bahan masukan dalam ra ang ngkka rangka pela pe laks ksan anaa aann fu fung ngsi si ppengawasan enga en gawa wasan DP DPRD RD tterhadap erha er hada dapp im impl plem emen enta tasi si P erat er atuuran pelaksanaan fungsi implementasi Peraturan Daer Da erah ah sserta ertta m er asyarakaat di K abupaten b en Kepul lau auan a A ru kkhususnya husu hu susn snya ya rretribusi etribusi Daerah masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru pelayanan sampah .
F. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai ddalam alam am penelitian hukum ini adalah untuk : 11. Mengetahui implementasi
dan
mengk kaji mengkaji
peraturan
peran
daerah
pengawasan tentang
DPRD
Retribusi
Persampahan /Kebersihan di kabupaten Kepulauan Aru.
dalam
Pelayanan
20
2. Megetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi Peraturan Implementasi Perda Daerah tenteng Imp mpllementasi Pe Perd rda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Retribus si Pelayanan Pelayanan Persampahan /Kebersihan. /Kebersiha han. n upaya-upaya saja 3. Mengetahui Me upaya-u -upa paya ya aapa pa saj aja yang dapatt dilakukan untuk pengawasan mengatasii kendala kend ke ndala dalam pelaksanaan pelaksanaa aann fu fungsi pengawa wasan DPRD terh te rhad adap Imp mple lementasi peraturan daerah ah ttentang entangg IImplementasi mple mp l mentassi Perda terhadap Implementasi Nomo mor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pel elay ayanan n P ersa er s mpah a an Nomor Pelayanan Persampahan /K /Kebersihan. G. Sist tematika Penulisan Sistematika r kut : Penulisan ini terdiri atas 5 (lima) bab yang di susun sebagai beri berikut BAB I : PENDAHULUAN meng me ngur urai aika k n latar belakang bela laka kang ng masalah, mas asalah, rumusan rumusaan masalah, masala lah, h, Bab ini menguraikan tasa s n konsep, keaslian penelitian, man anfa faaat batasan masalah dan bata batasan manfaat p nelitian, tujuan penelitian, landasan teori, dan sistematika ppenulisan. pe enul en ulissan an. penelitian, BA AB II: II TINJAUAN TINJ TI NJAU AUA AN PUS USTA TAKA KA BAB PUSTAKA Bab ini menguraikan menguraiika k n tentang tentan ang tinjauan men enge genai ru ruan ang lingkup Bab mengenai ruang ten ntang kedu udukan, fungsi, tugas, wewenag, hak, Pengawasan, tinjauan tentang kedudukan, Perwak kil i an Rakyat Rakya yat Daerah, serta tinjauan umum tentang kewajiban Dewan Perwakilan Per eraturran Daerah dan Retribusi. pengertian Implementasi, Peraturan PENELIITIAN BAB III: METODE PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer
21
serta bahan hukum sekunder, analisis data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, interpetasi hukum positif, menilai hukum positif, kesimpulan. dan penarikan kesimp pul ulaan. BAB IV: HASIL HAS HA SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PEMBA AHA H SAN menjelaskan mengenai penelitian Bab ini menjel elasska kann me meng ngen nai a hasil penelitia an dan pembahasan mengenai permasalahan perrma masa sala l han dalam penelitian peneli liti tian n yyaitu aitu ai tu secara umum um mengenai pela laks ksan anaa a n pelaksanaan
pe pen ngawasan pengawasan
DPRD
terh had adap ap terhadap
Per eran n Peran
DPRD
Dalam
Peng Pe n awas asan Terhadap Implementasi Peraturan Daera rah tent ntan angg Re R trib bus ui, Pengawasan Daerah tentang Retribusi fakt tor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pen engawa wasa sann DPRD D faktor-faktor pengawasan te upaya-u upa p yaa apa apa saja terhadap implementasi Perda tentang Reribusi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksana aan pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap implementasi Perda tentang g Retr triibussi Retribusi Pelayanan samp mpah ah ddan an kkebersihan ebersihan di K abup ab upat aten en Kepulauan Aru ru. sampah Kabupaten Aru. BAB V: PENUTUP Bab ini menguraikan kesimpulan dari permasalahan yyang angg di dite telliti diteliti dan saran ya yang ng ddiajukan iajukan se seba baga gaii ti tind ndak lanjut lan nju jutt dari darii hhasil asil il penelit itia iann yang sebagai tindak penelitian d pe di p role lehh diperoleh
