A. PENDAHULUAN Badan Kepegawaian Daerah adalah merupakan salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang pengelolaan Pegawai Negeri Sipil di daerah dengan sistim dan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan dan dalam tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
B. RUANG LINGKUP TUGAS Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan sesuai Peraturan Bupati Magetan Nomor 74 Tahun 2008, memiliki tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi perencanaan, penggajian, pemberhentian, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, larangan, sanksi dan penghargaab serta Pensiun.
C. FUNGSI Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok tersebut Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan beberapa fungsi antara lain: 1. Penyiapan penyusunan dan menghimpun Peraturan Daerah dibidang Kepegawaian sesuai dengan norma standart dan prosedur yang ditetapkan pemerintah. 2. Perencanaan dan pengembangan Kepegawaian Daerah. 3. Penyiapan kebijaksanaan teknis pengembangan Kepegawaian Daerah. 4. Penyiapan
pelaksanaan
pengadaan
pengangkatan
kenaikan
pangkat,
pemindahan dan pemberhentian PNS Daerah sesuai dengan norma dan standart serta prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangundangan. 5. Pelayanan administrasi kepegawaian dan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai peraturan yang telah ditetapkan. 6. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang telah ditetapkan. 7. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang telah ditetapkan. 8. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil. 9. Pengelolaan Sistim Informasi Kepegawaian Daerah. 10. Penyampaian Informasi Kepegawaian Daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.
RANGKUMAN KEGIATAN BIDANG INFORMASI KEPEGAWAIAN ( INKA ) Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan bahwa Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam mengelola tata usaha kepegawaian, perumusan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian, pembinaan disiplin pegawai dan upaya peningkatan kesejateraan pegawai, serta membangun Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan, bahwa Bidang Informasi Kepegawaian (INKA) membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu : 1. Sub Bidang Data dan Tata Usaha Kepagawain 2. Sub Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai Ruang lingkup kegiatan Bidang Diklat sebagaimana terjabarkan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bidang sebagai berikut :
1. SUB BIDANG DATA DAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN 1.1. DAFTAR PENILAIAN PEKERJAAN PEGAWAI (DP-3) A. Dasar Hukum 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah Nomor.10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. 3. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02/SE/1980 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. 4. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.22-4/99. 5. Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/120/Kept./403.013/2010 tentang Penetapan Pejabat Penilai dan atasan Pejabat penilai Dalam Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Kabupaten Magetan. B. Sasaran CPNS dan PNS (staf, pejabat struktural maupun pejabat fungsional) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. C. Lama waktu penyelesaian : Waktu penyelesaian penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil memerlukan waktu kurang lebih 2 bulan
D. Sifat Dan Pengunaan DP-3 1. Sifat a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan adalah bersifat rahasia oleh sebab itu Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tersebut harus disimpan dengan baik dan dipelihara dengan baik pula . b. Daftar] Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan hanya dapat diketahui oleh PNS yang dinilai , Pejabat Penilai, Atasan Pejabat Penilai , atasan dari Atasan Pejabat Penilai ( sampai yang tertinggi ) dan atau pejabat lain yang karena tugas atau jabatannya mengharuskan ia mengetahui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan. 2. Penggunaan a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan digunakan sebagai bahan melaksanakan pembinaan PNS antara lain dalam mempertimbangkan penempatan dalam jabatan , pemindahan , kenaikan gaji berkala, dan lain – lain. b. Nilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu mutasi kepegawaian dalam tahun berikutnya, kecuali ada perbuatan tercela dari PNS yang bersangkutan yang dapat mengurangi atau meniadakan nilai tersebut. c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan , baru berlaku setelah ada pengesahan dari Atasan Penilai . E. Prosedur Pelaksanaan Prosedur Pembuatan DP-3 sesuai bagan/alur sebagai berikut : Sebagai dasar Pejabat Penilai dalam penilaian : - DP-3 tahun sebelumnya Sebagai Dasar Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai SK Bupati Magetan Nomor: 188/120/Kept./403.013/2010
Pejabat Penilai memberikan penilaian
Proses pengetikan DP-3 berdasarkan format PP 10 Tahun 1979
Tanda Tangan Pejabat Penilai
Tanda Tangan PNS yang dinilai
Tanda Tangan Atasan Pejabat Penilai
Bilamana keberatan hasil penilaian, mengajukan keberatan sesuai herarkisnya.
F. Hasil / Output Terbitnya Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai ( DP-3 ).
1.2. DAFTAR URUT KEPANGKATAN A. Dasar Hukum 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945; 2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999. 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan. B. Sasaran PNS di lingkup Pemerinintah Kabupaten Magetan C. Lama waktu penyelesaian : Waktu penyelesaian pembuatan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil memerlukan waktu kurang lebih 2 bulan D. Ukuran yang digunakan untuk menetepkan nomor urut dalam DUK a. Pangkat; b. Jabatan; c. Masa Kerja; d. Latihan Jabatan; e. Pendidikan; dan f. Usia E. Prosedur Pelaksanaan Prosedur Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil sesuai bagan/alur sebagai berikut: Print Out Konsep DUK
Konsep DUK dikirim per SKPD
Pembetulan / Verivikasi Data PNS di masing-masing SKPD
Data DUK yang sudah diperbaiki oleh SKPD dikirimkan kembali ke BKD
Verivikasi oleh Tim Validasi Data
Bilamana data kurang lengkap, diverivikasi kembali bersamaan dengan pengelola kepegawaian di masing-masing SKPD
F. Hasil / Output Terpenuhinya Daftar Urut Kepangkatan
Print Out DUK
1.3. PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL A. Dasar Hukum 1. Surat kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 800/265/416.204/2001 Tanggal 30 Agustus 2001 perihal Permintaan Laporan Triwulan Pegawai Negeri Sipil 2. Perka BKN No. 18 Tahun 2010 tentang SAPK Online : Prosedur Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan Perpindahan Antar Instansi Berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara On- Line (SAPK-OnLine) 3. Surat Keputusan Kepala Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Nomor 188/12/Kept/403.203/2012 Tanggal September 2012.Tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Nomor 188/01.B/Kept/403.203/2012 tentang Pembentukan Tim Validasi Data Kepegawaian dilingkup Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun anggaran 2012 B. Sasaran PNS di lingkup Pemerinintah Kabupaten Magetan C. Bahan Update Data 1. Laporan Semesteran PNS per SKPD 2. Mutasi data/Update data dari masing-masing Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan
Bidang
D. Lama waktu penyelesaian : Update Data secara continues E. Prosedur Pelaksanaan Prosedur Pendataan PNS sesuai bagan/alur sebagai berikut: 1. Laporan Semesteran PNS per SKPD 2. Mutasi data/update data dari masing-masing Bidang
1. Dikrim ke BKD 2. Update data di masingmasing Bidang dengan program Simpeg
Verivikasi oleh Tim Validasi Data BKD Kab. Magetan
Print out data untuk dilaporkan secara periodik ke Bapak Bupati Magetan
Bilamana data kurang lakurat, diverivikasi kembali bersamaan dengan pengelola kepegawaian di masing-masing SKDP
F. Hasil / Output Terpenuhinya data kepegawaian yang valid
Badan
2. SUB BIDANG DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI
2.1. PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL A. Dasar Hukum 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti pegawai Negeri Sipil. 3. Surat Edaran Nomor : 01/SE/1977 tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil. 4. Keputusan Bupati tanggal 07 Maret 2002 Nomor : 800/41/KEPT./403.204/2002 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri SipiL. B. Sasaran Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) dan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang akan mengajukan permohonan izin cuti. C. Prosedur Permintaan dan Pemberian Cuti Bagi CPNS / PNS mengajukan permohonan tertulis kepada atasan atau pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui tahapan dan prosedur sesuai bagan/alur sebagai berikut : DASAR CUTI PNS PP.24 TAHUN 1976
SK. BUPATI MAGETAN Nomor : 800/41/Kept/403.204/2002 Pendelasian wewenang pemberian cuti PNS
PNS Mengajukan Permohonan Cuti Kepada atasan langsung : - Cuti Tahunan - Cuti Sakit - Cuti Besar - Cuti Bersalin - Cuti Alasan Penting
Ditanda tangani Pejabat yang berwenang memberikan cuti
Cuti diluar Tanggungan Negara : - PNS bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun - Dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun
PNS Mengajukan permintaan Cuti secara Tertulis kepada Pejabat yang berwenang
Cuti diluar Tanggungan Negara hanya dapat diterbitkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara
F. Hasil/Output Terpenuhinya surat izin cuti bagi Pegawai Penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil dan Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil A. Dasar Hukum 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 3. Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Kepala Badan administrasi kepegawaian Negara Nomor 217 Tahun 1974 dan Nomor 070 /KEP/1974 tanggal 16 Nopember 1974 tentang Kartu PegawaiNegeriSipil Daerah. 4. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 1158 /KEP/1983 tanggal 24 April 1983 tentang kartu Isteri/Suami Pegawai Negeri Sipil. 5. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara . Nomor 021/Kept./1988 tentang pengunaan Kartu Pegawai Negeri Sipil ( KARPEG. ) dan Kartu istri/suami Pegawai Negeri Sipil ( KARIS/KARSU ) B. Sasaran 1. Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) yang telah diangkat Pegawai Negeri Sipil ( KAEPEG ) 2. Bagi Pegawai Negeri Sipil pria atau wanita yang telah melangsungkan perkawinan pertama atau kedua ( KARIS/KARSU ). C. Administrasi 1. Persyaratan Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan permohonan penerbitan Kartu Pegawai ( KARPEG) sebagai berikut : a. Foto copy Sah SK. Capeg dan SK. PNS b. Foto copy Sah STTPL Pra Jabatan (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan) c. Pas Foto hitam putih 2 x 3 d. Masing – masing 2 (dua) lembar 2. Persyaratan Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan permohonan penerbitan Kartu Istri / Kartu Suami ( KARIS/KARSU ) sebagai berikut : a. Foto copy Sah SK. Capeg dan SK. PNS b. Foto copy Sah KARPEG c. Foto copy Sah Akta Nikah d. Laporan Perkawinan Pertama e. Pas Foto hitam putih 2 x 3 f. Masing – masing 2 (dua) lembar
E. Tahapan dan Prosedur /Alur Bagan Penerbitan Kartu Pegawai ( KARPEG) DASAR PENERBITAN KARIS / KARSU KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 021 / Kept / 1988
PNS mengajukan permohonan KARPEG dengan rekomendasi Kepala Unit, dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan
Kepala Badan Kepegawaian Daerah mengajukan dan mengirim berkas ke Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Surabaya
BKN Menerbitkan KARPEG
Diterima Pegawai Negeri Sipil
F. Hasil/Output Terbitnya Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Suami 2.3. Perkawinan Dan Perceraian A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Juncto Nomor 45 Tahun 1990, tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 3. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983, tanggal 26 April 1983 tentang perkawinan dan perceraian 4. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 B. Sasaran Pegawai Negeri yang akan melakukan Perkawinan dan Perceraian C. Administrasi 1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh surat ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. 2. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasanalasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan dibuktikan surat keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan yang diketahuai Camat
3. Surat permintaan ijin perceraian tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) D. Prosedur Pelaksanaan Proses ijin perceraian melalui tahapan dan prosedur sesuai bagan/alur sebagai berikut :
PROSES IJIN PERCERAIAN PNS Yang Melakukan Perceraian
Mengajukan Ijin Perceraian Kepada Pejabat Yang Berwenang
Pembinaan Dari Atasan Sebanyak 3 kali
Dilaporkan Kepada Pejabat Yang berwenang
Dilakukan Pemeriksaan (suami / isteri )
Penerbitan SK Ijin Perceraian
Penyampaian Keputusan Ijin Perceraian
F. Hasil/Output Pegawai Negeri Sipil yang telah dikabulkan melakukan perceraian akan diberikan Surat Keputusan Bupati tentang pemberian izin perceraian. 2.4. Satyalancana Karya Satya A. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 43 Tahun 1999. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 4. Peraturan Pemerintah. Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan
B. Sasaran Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta penuh dengan pengabdian, kejujuran, kecakapan. C. Administrasi Persyaratan pengusulan sebagai berikut : a. b. c. d. e. f. g. h.
Tanda
Kehormatan
Satyalancana
Karya
Satya
Foto copy Surat Keputusan pengangkatan pertama ( CPNS ). Foto copy Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) Foto copy Surat Keputusan Pangkat terakhir. Foto copy Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir ( apabila menduduki jabatan ). DP 3 Tahun terakhir Foto copy piagam atau petikan Keppres piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi yang telah memiliki. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhui hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Daftar Penelitian ( contoh terlampir )
masing – masing rangkap 3 ( tiga ) lembar, point a s/d f diligalisir oleh Kepala Unit Kerja. D. Prosedur Pelaksanaan Prosedur penerbitan Penganugrahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya melalui tahapan dan prosedur sesuai bagan/alur sebagai berikut : PENGAJUAN USULAN SATYALANCANA DARI SKPD
PENGUSULAN KEPADA BUPATI cq. BKD
SIDANG BAPERJAKAT UNTUK MENYELEKSI PNS YANG DIUSULKAN MENDAPAT SATYALANCANA
RAPAT BAPERJAKAT DIAJUKAN KEPADA BUPATI UNTUK MENDAPAT PERSETUJUAN
DIKIRIM KE MENTERI DALAM NEGERI / SEKRETARIS MILITER ( SESMIL )
TERBITNYA KEPUTUSAN PRESIDEN RI TENTANG SATYALANCANA
F. Hasil /Output PNS yang memenuhi syarat administrasi / ketentuan yang berlaku dan mendapat persetujuan Menteri dalam Negeri / Sekretaris Miiter akan diberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 2.5. HUKUMAN DISIPLIN A. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil B. Sasaran Pegawai Negeri Sipil yang yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan C. Administrasi 1. Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) Unit Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil apabila PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin ringan 2. Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) Unit Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil atau Inspektorat apabila dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat setelah mendapat persetujuan Bupati D. Prosedur Pelaksanaan Prosedur hukuman disiplin melalui tahapan dan prosedur sesuai bagan/alur sebagai berikut : 1.
HUKUMAN DISIPLIN RINGAN (, TEGORAN LISAN TEGORAN TERTULIS DAN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran
Dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat berwenang menghukum ( eselon IV, III dan Eselon II
Surat Keputusan Hukuman Disiplin Pejabat berwenang menghukum
Pegawai Negeri Sipil menerima Surat Keputusan Hukuman Disiplin Pejabat berwenang menghukum
2. HUKUMAN DISIPLIN SEDANG DAN BERAT Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran
Dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Hasil pemeriksan di laporkan Bupati untuk mendapat persetujuan /rekomondasi hukuman disiplin
Inspektorat setelah mendapat rekomondasi Bupati dikirim ke BKD
BKD memproses Surat Keputusan Bupati tentang hukuman disiplin
Surat Keputusan Bupati tentang hukuman disiplin telah terbit
Pegawai Negeri Sipil menerima Surat Keputusan Bupati tentang hukuman disiplin
F. Hasil /Output Surat Keputusan Bupati / Pejabat yang berwenang menghukum sesuai jenis hukuman disiplin yang dilanggar.
RANGKUMAN KEGIATAN BIDANG PENGEMBANGAN PEGAWAI Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan bahwa Bidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagain tugas Badan dalam kegiatan pengelolaan pegawai tidak tetap penyusunan formasi, pelaksanaan pengadaan pegawai, mutasi pegawai, dan pengembangan karier pegawai. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan, bahwa Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah membawahi dua sub bidang yaitu : 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan 2. Sub Bidang Pengelolaan Karier Ruang Lingkup kegiatan Bidang Pengembangan sebagaimana terjabarkan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bidang sebagai berikut :
1. SUB BIDANG FORMASI DAN PENGADAAN 1.1. PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CPNS A. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 dan Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012. 3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Silpil. 4. Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 814/308/403.204/2006 tentang Tenaga Harian Lepas (THL) B. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat lain di lingkungan instansi dilarang mengangkat tenaga honorer atau sejenis, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. C. Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS ditegaskan bahwa : 1. Pengangkatan tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari APBN dan APBD menjadi CPNS dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Keuangan Negara mulai formasi Tahun Anggaran 2005 sampai dengan formasi Tahun Angaran 2012. 2. Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dari APBN dan APBD dapat diangkat menjadi CPNS sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014.
I. PENGANGKATAN TENAGA HONORER YANG DIBIAYAI APBD/APBN MENJADI CPNS a. Persyaratan : 1. Usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas tahun) pada 1 Januari 2006. 2. Mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus-menerus. 3. Penghasilannya dibiayai dari APBN / APBD 4. Dinyatakan memenuhi criteria (MK) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. 5. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. b. Pelaksanaan : 1. Tim verifikasi dan validasi Nasional yang dibentuk oleh Kepala BKN melakukan verifikasi dan validasi terhadap tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD. 2. BKN mengumumkan daftar nama tenaga honorer yg telah diverifikasi dan divalida si oleh Tim verifikasi dan validasi Nasional yang dibentuk oleh Kepala BKN dan dinyatakan memenuhi criteria MK) melalui website. 3. BKN menyampaikan daftar nama tenaga honorer kepada PPK Pusat/ Daerah untuk diumumkan. 4. PPK Pusat/ Daerah mengumumkan tenaga honorer yang memenuhi criteria MK) melalui papan pengumuman, media cetak local dan media online selama 14 (empat belas) hari kalender kepada public. 5. PPK Pusat/ Daerah melakukan penelitian kembali terhadap dokumen tenaga honorer yang memenuhi criteria (MK) terutama apabila terdapat pengaduan/sanggahan/keberatan dari masyarakat. 6. PPK Pusat/ daerah melaporkan hasil pengumuman dan penelitian terhadap tenaga honorer yang dibiayai APBN/ APBD yang memenuhi criteria dan ditandatangani oleh PPK atau paling rendah Sekretaris Daerah kepada Kepala BKN tembusan Menteri PAN dan RB. 7. Tenag honorer yang dalam penelitian dan pemeriksaan karena adanya pengaduan/sanggahan/keberatan dari masyarakat akan dilakukan : a. Desk audit oleh BKN dan BPKP antara lain dalam hal terjadi kekurangan /perbedaan kelengkapan dokumen/berkas persyaratan. b. Audit untuk tujuan tertentu oleh Menteri PAN dan RB dan BPKP antara lain dalam hal terjadi dugaan rekayasa/pemalsuan dokumen/berkas maupun terjadi dugaan tindak pidana dan dilakukan melalui investigasi lapangan. 8. PPK Pusat/ Daerah mengusulkan formasi kepada Menteri PAN dan RB serta tembusannya kepada Kepala BKN. 9. Kepala BKN menetapkan pertimbangan teknis formasi bagi : a. Tenaga honorer yang sudah selesai dilakukan desk audit / audit untuk tujuan tertentu dan b. Tenaga honorer yang setelah diumumkan tidak terdapat pengaduan/sanggahan/keberatan dari masyarakat. 10. Kepala BKN menyampaikan pertimbangan teknis formasi yang diusulkan oleh PPK Pusat / Daerah kepada Menteri PAN dan RB.
11. Menteri PAN dan RB menetapkan formasi berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN dan menyampaikannya kepada PPK Pusat/ Daerah. 12. Pengangkatan tenaga honorer yang dibiayai oleh APBN /APBD menjadi CPNS untuk mengisi formasi tahun Anggaran 2012 dan ditetapkan pada tahun anggaran berjalan. 13. Apabila dikemudian hari ditemukan data tenaga honorer yang direkayasa/palsu, maka dokumennya tidak dapat diproses sebagai dasar pengangkatan menjadi CPNS dan apabila yang bersangkutan telah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka diberhentikan sebagai CPNS/PNS sesuai peraturan perundang-undangan. II. PENGANGKATAN TENAGA HONORER YANG TIDAK DIBIAYAI APBN/APBD MENJADI CPNS a. Persyaratan 1. Usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 (sembilan belas tahun) pada 1 Januari 2006. 2. Mempunyai masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus-menerus. 3. Penghasilannya tidak dibiayai dari APBN / APBD 4. Bekerja pada Instansi Pemerintah 5. Dinyatakan lulus seleksi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. b. Pelaksanaan : 1. Kepala BKN mengumumkan daftar nama tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai APBN/ APBD melalui website. 2. Kepala BKN menyampaikan daftar nama tenaga honorer kepada PPK Pusat/ Daerah untuk diumumkan. 3. PPK Pusat/ Daerah mengumumkan tenaga honorer melalui papan pengumuman, medis cetak local dan media online paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima daftar nama tenaga honorer. 4. Pengumuman oleh PPK Pusat/ Daerah tersebut dilakukan selama 21 (dua puluh satu) hari kalender kepada public. 5. PPK Pusat/ Daerah melakukan penelitian dan pemeriksaan kembali terutama apabila terdapat pengaduan/sanggahan/keberatan dari masyarakat. 6. PPK Pusat/ Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan dan tanggapan atas pengaduan keberatan tersebut kepada Kepala BKN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri PAN dan RB paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak pengumuman olek PPK. 7. Kepala BKN menyusun dan menetapkan daftar nama (listing) tenaga honorer yang tidak ada pengaduan/keberatan setelah dilakukan uji public dan menyampikan kembali kepada PPK Pusat/ Daerah. 8. Menteri PAN dan RB dan Kepala BKN menyelesaiakan dan memutuskan pengaduan/sanggahan/keberatan setelah dilakukan pengumuman dan uji public oleh PPK Pusat/ Daerah.
9. Kepala BKN menyusun dan menetapkan daftar nama (listing) tenaga honorer yang telah diselesaikan dan diputuskan atas pengaduan/ keberatannya serta menyampaikan kembali kepada PPK Pusat/ Daerah. 10. Peserta seleksi adalah tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai APBN dan APBD yang tercantum dalam daftar nama (listing) tenaga honorer. 11. Materi seleksi ujian tertulis sesama tenaga honorer meliputi Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB). 12. Materi seleksi ujian tertulis TKD berdasarkan kisi-kisi yang ditetapkan oleh Pemerintah. 13. TKD dilaksanakan 1 (satu) kali secara nasional yang waktu pelaksanaannya ditetapkan oleh menteri PAN dan RB. 14. Pembuatan soal dan pengolahan hasil ujian TKD bagi tenaga honorer dilakukan oleh konsorsium Perguruan Tinggi Negeri, yang dibentuk oleh Menteri PAN dan RB bersama dengan Mendikbud. 15. Pelaksanaan TKD pada instansi Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota dilaksanakan oleh masing-masing PPK, sedangkan untuk Kabupaten/ kota dikoordinasikan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah. 16. Penentuan kelulusan TKD ditetapkan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh menteri PAN dan RB atas pertimbangan Mendikbud dengan memperhatikan pendapat dari konsorsium PTN. 17. Pengumuman kelulusan TKD dilakukan oleh Menteri PAN dan RB berdasarkan nilai hasil ujian yang diolah oleh konsorsium PTN dengan mempertimbangkan masa pengabdian sebagai tenaga honorer. 18. Tenaga honorer yang dinyatakan lulus TKD, wajib mengikuti TKB dengan mempertimbangkan dedikasi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi berdasarkan materi ujian dari instansi Pembina Jabatan Fungsional. 19. Waktu pelaksanaan TKB ditetapkan oleh masing-masing PPK, sedangkan untuk Kabupaten/ Kota dikoordinasikan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah. 1.2. PENYUSUNAN FORMASI PNS A. Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Mentari Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah. B. Persyaratan Penyusunan Formasi : Data Pegawai Negeri Sipil yang valid C. Lama waktu penyelesaian : Waktu penyelesaian penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil memerlukan waktu kurang lebih 2 bulan
D. Prosedur Penyelesaian : 1. Bagan / Alur Surat edaran kepada SKPD
SKPD mengirim data PNS ke BKD
Menerima dan meneliti data PNS dari SKPD Menyusun formasi PNS
Mengirim usulan formasi Menerima penetapan formasikedari Menpan&RB Menyusun rincian usulan formasi
Mengirim rincian usulan formasi ke Menpan&RB 2. Penjelasan : - BKD membuat surat edaran untuk meminta data Pegawai Negeri Sipil ke seluruh SKPD. - SKPD mengirim data Pegawai Negeri Sipil yang ada pada SKPD masingmasing. - BKD menerima dan meneliti Data Pegawai Negeri Sipil dari masing – masing SKPD. - Menyusun Formasi Pegawai Negeri Sipil. - Mengirim Usulan Formasi Pegawai Negeri Sipil ke Kementerian PAN dan RB. - Menerima Penetapan Formasi dari Kementerian PAN dan RB. - Menyusun Rincian Usulan Formasi. - Mengirim Rincian Usulan Formasi ke MenPAN dan RB. 1.3. PENGADAAN / REKRUTMEN CPNS A. Dasar Hukum : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kegegawaian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Formasi PNS. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai. 4. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000. 5. Peraturan Kepala BKN tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS. 6. Penetapan Formasi oleh MenPAN dan RB.
B. Persyaratan : -
Surat Permohonan / Lamaran Pas photo hitam putih 3x4 Foto copy sah ijasah / STTB terakhir dan transkrip Daftar Riwayat Hidup Asli + Foto copy sah SKKB/SKCK Asli + Foto copy sah Surat Keterangan Kesehatan Asli + Foto copy sah Kartu Tenaga Kerja Surat Pernyataan Tidak Pernah dihukum dll, bermeterai Rp. 6.000,Surat Pernyataan tidak menuntut Penyesuaian Ijasah, bermeterai Rp. 6.000,-
Khusus untuk pelamar usia 35 tahun s/d 40 tahun melampirkan dokumen tambahan : - Foto copy sah SK Pengangkatan pertama s/d terakhir - Surat Keterangan Pimpinan Unit tentang Pelaksanaan Tugas terus menerus - Foto copy sah Presensi & SPJ Honorer 2 tahun terakhir dilegalisir pejabat yang berwenang C. Pelaksanaan dan Biaya Pelaksanaan: 1. Tempat : Menyesuaiakan Waktu : Jam dinas / sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 2. Sumber biaya dalam penyediaan pelayanan berasal dari APBD Kabupaten Magetan sesuai yang telah ditetapkan dalam DPA D. Lama waktu penyelesaian pelayanan : Waktu penyelesaian pelayanan yang dibawah kendali BKD mulai dari persiapan sampai dengan penyerahan SK CPNS diperkirakan 4 bulan, sedangkan prosedur pengusulan NIP ke BKN diperkirakan 1 bulan.
E. Prosedur penyelesaian : 1. Bagan/alur Persiapan Pengadaan CPNS
Pengumuman Pengadaan CPNS
Penerimaan dan Penelitian Berkas Lamaran Lulus Seleksi Administrasi
Pelamar mengirim berkas lamaran secara langsung
Berkas tidak memenuhi syarat dikembalikan
Pelaksanaan Tes Tertulis Scaning LJK dan Scoring oleh PTN
Pengumuman Hasil Tes Tertulis
Pemberkasan
Pelamar yang lulus tes mengumpulkan berkas persyaratan penetapan NIP
Entry Data
Usul Penetapan NIP
Proses di BKN
Penerbitan SK CPNS
Pembekalan
Penyerahan SK CPNS
2. Penjelasan : 1. Persiapan pengadaan CPNS meliputi : a. Penerimaan rincian formasi CPNS dari MenPAN dan RB. b. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi. c. Lelang pengadaan soal dan lembar jawaban, aplikasi pendaftaran, koreksi lembar jawaban dan Scoring nilai jawaban. d. Pembentukan Panitia Pengadaan. e. Koordinasi dengan pihak lain terkait media informasi, gedung dan perlengkapan pelaksanaan pengadaan CPNS yang lain .
2. Pengumuman pengadaan / rekrutmen CPNS melalui SKPD dan media massa. 3. Pelamar mempersiapkan dan melengkapi berkas lamaran sesuai persyaratan yang telah ditentukan kemudian mengirimkan melalui pos. 4. Pelaksanaan seleksi administrasi berkas lamaran dilakukan oleh BKD : a. Bagi yang tidak memenuhi syarat administrasi berkas lamaran dikembalikan. b. Bagi yang memenuhi syarat administrasi diberikan panggilan dan nomor peserta tes tertulis. 5. Pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan secara serentak. 6. Koreksi jawaban tes tertulis (LJK) dilaksanakan oleh PTN yang telah ditunjuk dalam pengadaan soal dan koreksi jawaban. 7. Pengumuman hasil tes tertulis berdasarkan hasil scaning dan scoring LJK peserta tes. 8. Peserta yang lulus tes tertulis segera mengumpulkan dan melengkapi berkas persyaratan untuk pengusulan NIP ke BKN. 9. Menerima dan meneliti berkas serta entry data CPNS. 10. Mengusulkan Penetapan NIP CPNS ke BKN. 11. BKN menyerahkan Penetapan NIP CPNS. 12. Penerbitan SK CPNS berdasarkan Penetapan NIP dari BKN. 13. Pelaksanaan Pembekalan CPNS. 14. Penyerahan SK kepada CPNS
1.4. PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS A. Dasar Hukum : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kegegawaian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai. B. Persyaratan Pelayanan : -
Foto copy sah SK CPNS Foto copy sah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Prajabatan DP3 Asli Hasil Pengujian Kesehatan dari Tim Pengujian Kesehatan
C. Lama waktu penyelesaian pelayanan : Proses penerbitan SK dilakukan setelah semua berkas persyaratan CPNS yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS telah terkumpul dan diperkirakan waktu penyelesaian mulai dari pengumpulan berkas sampai dengan penyerahan SK PNS kurang lebih 1,5 bulan
D. Prosedur Penyelesaian : 1. Bagan / Alur Penyusunan Jadwal Pelaksanaan tes kesehatan bagi CPNS
Jawaban/kesanggupan RSU
Surat edaran kepada Unit Kerja
CPNS melaksanakan tes kesehatan
CPNS melengkapi persyaratan pengakatan menjadi PNS kepada unit kerja masing-masing Penerimaan dan penelitihan berkas
Persetujuan Bupati
Penerbitan SK PNS
Pengukuhan/penyerahan SK PNS 2. Penjelasan : 1. Membuat daftar CPNS yang akan mengikuti pengujian kesehatan dan mengkoordinasikan dengan RSUD dr. Sayidiman Magetan sebagai bahan penyusunan jadwal pengujian kesehatan. 2. Menerima jawaban kesanggupan dari RSUD dr. Sayidiman Magetan atas pelaksanaan pengujian kesehatan CPNS. 3. Membuat dan mengirim surat edaran kepada unit kerja tempat CPNS ditugaskan untuk pelaksanaan pengujian kesehatan dan pengumpulan berkas pengangkatan CPNS menjadi PNS. 4. CPNS yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS melaksanakan pengujian kesehatan dan melengkapi berkas persyaratan melalui unit kerja masing – masing : - SK CPNS - STTPL Prajabatan - DP3 - Hasil pengujian kesehatan dari RSUD dr. Sayidiman Magetan 5. Unit kerja mengumpulkan dan menyerahkan berkas persyaratan pengangkatan menjadi PNS ke BKD 6. Mengusulkan pengangkatan CPNS menjadi PNS untuk mendapatkan persetujuan Bupati 7. Penerbitan SK PNS berdasarkan persetujuan Bupati 8. Penyerahan SK PNS
1.5. MUTASI PNS ANTAR DAERAH A. Dasar Hukum : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kegegawaian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. B. Persyaratan : -
Permohonan mutasi dari yang bersangkutan kepada Bupati Foto copy sah SK CPNS Foto copy sah SK PNS Foto copy sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir DP3 Daftar Riwayat Hidup Foto copy sah Kartu Pegawai Rekomendasi Atasan Surat Pernyataan sedang tidak menjalani hukuman disiplin Surat Pernyataan sedang tidak menjalani tugas belajar
C. Lama waktu penyelesaian : Waktu penyelesaian terdiri dari : 1. Waktu proses internal BKD diperkirakan kurang lebih 2 bulan. 2. Waktu proses eksternal sangat tergantung proses di BKD Provinsi / BKN dan proaktif PNS yang mengajukan mutasi.
D. Prosedur Penyelesaian : 1. Bagan / Alur BKD menerima berkas permohonan dan disposisi Bupati Koordinasi dengan instansi terkait Membuat telaah/pertimbangan staf
Disposisi Bupati Disetujui
Tidak disetujui
Berkas difiling Surat persetujuan
Penerbitan SK penempatan/Surat Penghadapan
Penyerahan SK Penempatan/Surat Penghadapan
PNS Ybs menerima Surat persetujuan mutasi dan mengajukan kepada Gubernur/BKN
Instansi yang dituju
PNS ybs menerima Keputusan Mutasi dari Gurbernur/BKN dan menyerahkan kepada BKD
2. Penjelasan : 1. BKD menerima berkas permohonan mutasi dan disposisi dari Bupati 2. BKD melakukan koordinasi dengan instansi terkait 3. BKD membuat telaah / pertimbangan staf dan dilaporkan kepada Bupati 4. Bupati memberikan disposisi menyetujui atau tidak menyetujui : a. Bila tidak disetujui, berkas defiling b. Bila disetujui diproses lebih lanjut 5. Penerbitan Surat Persetujuan Mutasi berdasarkan disposisi Bupati dan diserahkan kepada pemohon. 6. PNS yang bersangkutan menyerahkan Surat Persetujuan kepada Gubernur / BKN untuk mendapatkan Keputusan Mutasi 7. Berdasarkan Surat Persetujuan tersebut Gubernur menawarkan ke Instansi yang di tuju. 8. Instansi yang dituju memberikan jawaban atas penawaran dari Gubernur dengan tembusan Bupati/Walikota tempat PNS yang bersangkutan bekerja. 9. Apabila Instansi yang dituju tidak keberatan/ menerima PNS yang bersangkutan maka Gubernur / BKN menerbitkan Keputusan Mutasi 10. PNS yang bersangkutan menerima keputusan mutasi dari Gubernur / BKN dan menyerahkan kepada BKD
11. Berdasarkan Keputusan Gubernur / BKN diterbitkan : a. SK Penempatan bagi yang mutasi masuk b. Surat Penghadapan bagi mutasi keluar
2. SUB BIDANG PENGELOLAAN KARIER 2.1. Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural A. Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. B. Persyaratan pelayanan : 1. Peta Jabatan Struktural 2. Pangkat/Golongan yang memenuhi syarat untuk eselon jabatan yang telah ditentukan 3. Lulus dikat struktural sesuai eselon jabatan yang telah ditentukan 4. Sehat jasmani dan rohani C. Lama waktu penyelesaian : Diperkirakan waktu penyelesaian pelayanan mulai dari analisa peta jabatan sampai dengan penyerahan SK, SPP/SPMT ± 1 bulan. D. Prosedur Penyelesaian Pelayanan : Peta Jabatan, DUK
Analisa peta jabatan
Daftar Usulan Mutasi/Promosi
Pelantikan
Sidang Baperjakat
Penerbitan SPP/SPMT
Persetujuan Bupati
Penyerahan SK, SPP/SPMT
Penerbitan SK
Penjelasan : 1. BKD menganalisa peta jabatan struktural berdasarkan peta jabatan, DUK dan daftar kekosongan jabatan struktural dari unit kerjaserta menghimpun usulan mutasi/promosi dari unit kerja.
2. BKD menyusun daftar usulan mutasi/promosi jabatan struktural dan disampaikan kepada BAPERJAKAT. 3. BAPERJAKAT melaksanakan siding dan hasilnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan. 4. Persetujuan Bupati atas usulan mutasi/promosi jabatan struktural hasil siding BAPERJAKAT. 5. Penerbitan Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan berdasarkan perstujuan Bupati. 6. Pelantikan oleh Bupati. 7. Penerbitan Petikan Keputusan, SPP, SPMT berdasarkan SK Pengangkatan dalam jabatan. serta Surat Penghadapan bagi pejabat yang mutasi/promosi ke instansi lain. 8. Penyerahan SK Pengangkatan Dalam Jabatan, SPP dan SPMT serta Surat Penghadapan bagi pejabat yang mutasi/promosi ke instansi lain. 2.2. Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional A. Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PNS. 2. Peraturan lain yang terkait jabatan fungsional berdasarkan bidang tugas. B. Persyaratan pelayanan : 1. Foto copy sah SK terakhir 2. Foto copy sah Ijasah 3. DP3 4. Penetapan Angka Kredit (PAK) C. Prosedur penyelesaian pelayanan : Unit Kerja mengusulkan dan menyerahkan berkas
Pemberitahuan kepada Unit Pengusul
Penerimaan dan Penelitian Berkas
Pembahasan BAPERJAKAT
Penerbitan SK
Persetujuan Bupati
Penyerahan SK
Penjelasan : 1. Unit kerja mengusulkan dan menyerahkan berkas persyaratan pengangkatan/kenaikan dalam jabatan fungsional. 2. BKD menerima berkas dari unti kerja dan selanjutnya melakukan proses : a. Penelitian berkas. b. Entry data 3. BKD menyampaikan kepada BAPERJAKAT untuk dilakukan pembahasan
4. Persetujuan Bupati 5. Bagi yang memenuhi syarat diterbitkan Surat Keputusan 6. Penyerahan Keputusan 2.3. Mutasi Staf A. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.. B. Persyaratan pelayanan : Usulan kebutuhan pegawai
C. Prosedur Penyelesaian Pelayanan : Formasi
Analisa peta kebutuhan pegawai
Usulan kebutuhan SKPD
Daftar Usulan Mutasi Staf
Sidang Baperjakat
Persetujuan Bupati
Penerbitan Surat Perintah Tugas
Penyerahan Surat Perintah Tugas
Penjelasan : 1. BKD menganalisa peta kebutuhan pegawai berdasarkan formasi dan usulan kebutuhan pegawai dari unit kerja. 2. BKD menyusun daftar usulan mutasi staf dan disampaikan kepada BAPERJAKAT untuk dilakukan pembahasan. 3. Hasil sidang disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan. 4. Penerbitan Surat Perintah Tugas berdasarkan persetujuan Bupati. 5. Penyerahan Surat Perintah Tugas kepada yang bersangkutan.
RANGKUMAN KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN ( DIKLAT )
Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan bahwa Bidang Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam mengelola pendidikan dan pelatihan kepegawaian dan perumusan kebijakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kepegawaian daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan, bahwa Bidang Pendidikan dan Latihan Badan Kepegawaian Daerah membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu : 3. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Struktural 4. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Fungsional Ruang lingkup kegiatan Bidang Diklat sebagaimana terjabarkan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bidang sebagai berikut :
1. SUB BIDANG DIKLAT STRUKTURAL 1.1. PENGIRIMAN CALON PESERTA DIKLAT PRAJABATAN A. Dasar Hukum 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatuhan Jabatan PNS. 3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Diklat Jabatan PNS. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. B. Sasaran Calon peserta diklat prajabatan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan C. Administrasi 1. Surat pemberitahuan dan pemangilan calon peserta dari Badan Diklat Propinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara diklat prajabatan 2. Surat perjanjian kerja sama antara BKD Kab. Magetan dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur selaku penyelenggara diklat prajabatan 3. Surat pemberitahuan dan pemanggilan calon peserta dari BKD ke SKPD calon peserta. 4. Surat tugas dari kepala BKD Kab. Magetan
5. Berkas persyaratan yang disiapkan calon peserta : a. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah b. Foto copy SK CPNS c. Foto copy Askes d. Pas photo D. Biaya
Biaya diklat prajabatan besarannya sesuai indeks biaya yang ditetapkan penyelenggara diklat
Sumber biaya diklat prajabatan sharing antara APBD dengan swadana calon peserta
E. Prosedur Pelaksanaan Pengiriman calon peserta diklat prajabatan melalui tahapan dan prosedur sesuai bagan/alur sebagai berikut : LAPORAN
PEMANGGILAN CALON PESERTA
EVALUASI DIKLAT PRAJABATAN
PENELITIAN BERKAS DAFTAR CALON PESERTA PENGARAHAN CALON PESERTA PEMBUATAN SURAT TUGAS
PENGIRIMAN CALON PESERTA
F. Hasil/Output a. Calon peserta yang telah mengikuti dan lulus diklat prajabatan akan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) b. STTPL tersebut digunakan sebagai salah satu berkas persyaratan pengusulan pengangkatan menjadi PNS 1.2. PENGIRIMAN CALON PESERTA DIKLAT KEPEMIMPINAN A. Dasar Hukum 1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS. 3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Diklat Jabatan PNS. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelengaraan Diklat di Lingkungan Depdagri dan Pemda.
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyelenggaraan
Pendidikan
dan
Pelatihan
Kepemimpinan
Tingkat II. 6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyelenggaraan
Pendidikan
dan
Pelatihan
Kepemimpinan
Tingkat III. 7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyelenggaraan
Pendidikan
dan
Pelatihan
Kepemimpinan
Tingkat IV. B. Sasaran Calon peserta diklat kepemimpinan adalah PNS yang menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan C. Administrasi 1. Surat pemberitahuan dan pemangilan calon peserta dari Badan Diklat Propinsi Jawa Timur sebagai penyelenggara diklat kepemimpinan 2. Surat perjanjian kerja sama antara BKD Kab. Magetan dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur selaku penyelenggara diklat kepemimpinan 3. Surat pemberitahuan dan pemanggilan calon peserta dari BKD ke SKPD calon peserta 4. Surat tugas dan SPPD dari kepala BKD Kab. Magetan 5. Berkas persyaratan yang disiapkan calon peserta : a.
Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah
b.
Foto copy SK pangkat dan jabatan terakhir
c.
Surat bukti lulus seleksi
d.
Pas photo D. Biaya a. Biaya diklat kepemimpinan besarannya sesuai indeks biaya yang ditetapkan penyelenggara diklat b. Sumber biaya diklat kepemimpinan berasal dari APBD
E. Prosedur Pelaksanaan Pengiriman calon peserta diklat kepemimpinan melalui tahapan dan prosedur sesuai bagan/alur sebagai berikut :
LAPORAN
PEMBERITAHUAN DAN PEMANGGILAN CALON PESERTA
EVALUASI DIKLAT KEPEMIMPINAN
PENGARAHAN CALON PESERTA PENELITIAN BERKAS PEMBUATAN SURAT TUGAS
PEMBERANGKATAN PESERTA
F. Hasil/Output Calon peserta yang telah mengikuti dan lulus diklat kepemimpinan akan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) 1.3. PENGELOLAAN PNS TUGAS BELAJAR A. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS. B. Sasaran 1. PNS (staf, pejabat struktural maupun pejabat fungsional) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, masa kerja minimal 2 tahun 2. Program Tugas Belajar untuk jenjang pendidikan Diploma, S 1, S 2 dan Dokter Spesialis C. Administrasi 1. Surat pemberitahuan dari penyelenggara program (Bappenas, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dsb) 2. Surat perjanjian kerja sama antara BKD Kab. Magetan dengan penyelenggara program tugas belajar 3. Surat Rekomendasi Bupati Magetan 4. Berkas persyaratan yang disiapkan calon peserta : a. Surat permohonan yang bersangkutan b. Surat pengantar / rekomendasi dari pimpinan SKPD yang bersangkutan c. Foto copy SK pangkat terakhir d. Foto copy SK Jabatan (kalau ada)
b. c. d.
Foto copy ijazah terakhir Foto copy DP3 terakhir Daftar riwayat hidup D. Biaya a. PNS Tugas Belajar akan mendapatkan Dana Penunjang Pendidikan (DAPPEN) yang besarannya sesuai dengan kemampuan APBD b. Sumber biaya DAPPEN bagi PNS Tugas Belajar berasal dari APBD E. Prosedur Pelaksanaan Pengiriman calon peserta PNS Tugas Belajar melalui tahapan dan prosedur sesuai bagan/alur sebagai berikut : PENGAJUAN PERMOHONAN YBS
SATKER MENERUSKAN KE BKD
PENELITIAN BERKAS
PENGAJUAN PERSETUJUAN KPD BUPATI
PENERBITAN REKOMENDASI
PENGAJUAN CALON PESERTA
PENERBITAN SK TB
F. Hasil/Output Calon peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi akan diberikan SK Bupati Magetan tentang penetapan PNS Tugas Belajar 1.4. PENGURUSAN SURAT IJIN BELAJAR A. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS. 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil. 4. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI tanggal 16 Mei 2005 Nomor : 1506/D/T/2005 perihal Keabsahan gelar ijazah yang diperoleh melalui pendidikan jarak jauh/kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif untuk dapat dihargai dalam pembinaan karier PNS. 5. Surat Direktur Kelembagaan Direktorat Jendela Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI tanggal 27 Pebruari 2007 Nomor : 595/D5.1/T/2007 perihal Larangan “Kelas Jauh”.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi. 7. Surat Edaran Bupati Magetan tanggal 5 Maret 2012 Nomor : 895.1/213/403.203/2012 hal Ketentuan Ijin Belajar PNS B. Sasaran 1. PNS (staf, pejabat struktural maupun pejabat fungsional) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, masa kerja minimal 2 tahun 2. Program Ijin Belajar untuk jenjang pendidikan SLTP, SLTA, Diploma, S1 dan S2 C. Administrasi 1. Surat permohonan yang bersangkutan. 2. Surat pengantar / rekomendasi dari pimpinan SKPD yang bersangkutan 3. Surat Keterangan dari perguruan tinggi bahwa bukan program kelas jauh 4. Surat Pernyataan yang bersangkutan bahwa tidak menuntut PI 5. Surat Pernyataan dari pimp SKPD bahwa PNS ybs memiliki konduite baik dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin 6. Foto copy SK pangkat terakhir 7. Foto copy SK Jabatan (kalau ada) 8. Foto copy ijazah terakhir 9. Foto copy DP3 terakhir 10.Daftar riwayat hidup D. Biaya PNS yang melanjutkan pendidikan dengan status ijin belajar, maka segala biaya yang berkaitan dengan program pendidikan yang diikuti menjadi tanggung jawab PNS yang bersangkutan. E. Prosedur Pelaksanaan Penerbitan Surat Ijin Belajar melalui tahapan dan prosedur sesuai bagan/alur sebagai berikut : PENGAJUAN PERMOHONAN IJIN KEPADA PIMPINAN SATKER
REKOMENDASI DARI SATKER YBS.
PENGUSULAN KEPADA BUPATI cq. BKD
PERSETUJUAN BUPATI
PENERBITAN SRT IJIN BLJR
F. Hasil PNS yang memenuhi syarat administrasi dan ketentuan yang berlaku akan diberikan SK Bupati Magetan tentang Ijin Belajar 1.5.
PENDAFTARAN CALON PRAJA IPDN A. Dasar Hukum : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tentang Penerimaan Calon Praja IPDN. 2. Petunjuk Teknis Penerimaan Calon Praja IPDN. B. Sasaran Lulusan SMA dan MA di wilayah Kabupaten Magetan yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan C. Administrasi Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi pendaftar : a. WNI / Foto copy KTP dilegalisir. b. Mengisi biodata dan riwayat hidup. c. Lulus SMA/MA nilai rata-rata 7,00 yang dibuktikan Ijazah yang dilegalisir oleh kepala sekolah. d. SKCK. e. Tinggi minimal Pria 160 cm dan Wanita 155 cm. f. Surat keterangan sehat (bebas narkoba, tidak cacat, tidak bertato, tidak buta warna). g. Surat peryataan belum pernah menikah dan hamil atau melahirkan. h. Surat peryataan sanggup tidak menikah selama pendidikan, bersedia mengembalikan biaya apabila mengundurkan diri dan bersedia mentaati peraturan yang berlaku di IPDN. i. Pas photo D. BIAYA a. Biaya untuk keperluan administrasi pendaftaran ditanggung oleh APBD. b. Biaya seleksi ditanggung oleh calon Praja IPDN.
E. Prosedur Pelaksanaan Pendaftaran calon praja IPDN melalui tahapan dan prosedur sesuai bagan/alur sebagai berikut : LAPORAN KEPADA BUPATI
PEMBENTUKAN PANITIA PENDAFTARAN PENYIAPAN PENGUMUMAN
MENYEBARKAN PENGUMUMAN
MENERIMA PENDAFTARAN
PENELITIAN BERKAS
MENYUSUN DAFTAR NOMINATIF
MENGIRIM BERKAS KE PANITIA
MEMANDU PESERTA TES F. Hasil Daftar nama calon praja IPDN Kabupaten Magetan yang memenuhi syarat administratif dan berhak mengikuti tes selanjutnya 1.6.
PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJASAH A. Dasar Hukum : Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 12/SE/1981 dan 193/Seklan/8/1981 tentang Pelaksanaan Ujian Dinas. B. Sasaran a. PNS non fungsional pangkat/gol ruang Pengatur Tingkat I (II/d) dan Penata Tingkat I (III/d)
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan yang
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan b. PNS non fungsional pangkat/gol. ruang Pengatur (II/c) yang memiliki pendidikan S1
C. Administrasi 1. Surat permohonan kerja sama yang ditujukan kepada pihak ketiga (Kanreg II BKN Surabaya) 2. Surat perjanjian kerja sama antara Kepala BKD Kab. Magetan dengan Kepala Kanreg II BKN Surabaya 3. Surat pemberitahuan / permintaan data calon peserta ujian dinas / ujian penyesuaian ijasah kepada SKPD 4.. Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi calon peserta ujian : a. Surat pengantar/usulan calon peserta dari SKPD b. Foto copy SK pangkat terakhir c. Foto copy SK jabatan terakhir d. Surat ijin belajar e. Ijazah terakhir f. Biodata g. Pas photo D. Biaya Biaya penyelenggaraan ujian dinas / penyesuaian ijasah ditanggung APBD E Prosedur Pelaksanaan Penyelenggaraan ujian dinas / ujian penyesuaian ijasah melalui tahapan dan prosedur sesuai bagan/alur sebagai berikut :
LAPORAN PEYELENGARAAN UJIAN DINAS / PENYESUAIAN IJAZAH PEMBUATAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN PERMINTAAN DATA CALON PENELITIAN BERKAS CALON PESERTA INVENTARISASI CALON PESERTA SURAT PERMINTAAN NARA SUMBER PEMBEKALAN PENYEDIAAN BIAYA PENYUSUNAN MATERI PENYUSUNAN NASKAH SOAL PENGGANDAAN MATERI DAN NASKAH SOAL PERSIAPAN LOKASI UJIAN PEMANGGILAN PESERTA PEMBUKAAN PEMBEKALAN UJIAN PELAKSAAN PEMBEKALAN DAN UJIAN PENUTUPAN PEMBEKALAN DAN UJIAN KOREKSI DAN PENILAIAN LAPORAN HASIL UJIAN PENETAPAN KELULUSAN PENGUMUMAN HASIL UJIAN
PENERBITAN STLUD / STLUPI
F. Hasil Peserta yang dinyatakan lulus ujian akan memperoleh Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) atau Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijasah (STLUPI)
2. SUB BIDANG DIKLAT FUNGSIONAL 2.1. PENGIRIMAN CALON PESERTA DIKLAT TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL A. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS. 3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Diklat Jabatan PNS.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelengaraan Diklat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. 5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2011 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan 6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Kediklatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan B. Sasaran Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan PNS (staf, pejabat struktural dan pejabat fungsional) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan C. Administrasi 1. Surat penawaran dari penyelenggara diklat ( Badan Diklat Kemendagri, Badan Diklat Kemendagri Regional Yogyakarta, Badan Diklat Propinsi Jawa Timur, Badan Diklat Kementerian Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Badan Diklat Kementerian Pekerjaan Umum, Perguruan Tinggi Negeri, dsb) 2. Surat pemberitahuan / penawaran / permintaan data calon peserta diklat dari BKD kepada SKPD terkait 3. Surat Tugas dan SPPD dari Kepala BKD Kab. Magetan 4. Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi calon peserta ujian : a. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah b. Foto copy SK pangkat terakhir c. Foto copy SK jabatan terakhir d. Biodata e. Pas photo D. Biaya Biaya pengiriman diklat bersumber dari APBD, untuk biaya konstribusi besarannya sesuai yang ditetapkan panitia penyelenggara, sedangkan untuk biaya perjalanan dan uang saku peserta besarannya sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2011 dan Nomor 3 Tahun 2012 E. Prosedur Pelaksanaan Pengiriman PNS mengikuti diklat teknis dan diklat fungsional melalui tahapan dan prosedur sesuai bagan/alur sebagai berikut :
LAPORAN
TERIMA SURAT PENAWARAN KOORDINASI SKPD TERKAIT
DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL
TELAAH STAF KEPADA BUPATI : Penyelenggara Diklat Calon Peserta Sumber BIaya
PEMBERANGKATAN CALON PESERTA DIKLAT
PENYIAPAN ADMINISTRATIF : - Surat Tugas - SPPD - SPP Biaya
F. Hasil Peserta yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional akan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) 2.2. PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL A. Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS. 3. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Diklat Jabatan PNS 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelengaraan Diklat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. B. Sasaran PNS (staf, pejabat struktural dan pejabat fungsional) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan C. Administrasi 1. Surat penawaran dari penyelenggara diklat ( Badan Diklat Kemendagri, Badan Diklat Kemendagri Regional Yogyakarta, Badan Diklat Propinsi Jawa Timur, Badan Diklat Kementerian Perhubungan Komunikasi dan Informasi, Badan Diklat Kementerian Pekerjaan Umum, Perguruan Tinggi Negeri, dsb) 2. Surat Perjanjian Kerja Sama antara BKD Kab. Magetan dengan pihak ketiga selaku penyelenggaran diklat 3. Surat pemberitahuan / penawaran / permintaan data calon peserta diklat dari BKD kepada SKPD terkait
4. Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi calon peserta diklat : a. Surat pengantar/usulan dari Kepala SKPD b. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah b. Foto copy SK pangkat terakhir c. Foto copy SK jabatan terakhir d. Biodata e. Pas photo D. Biaya Biaya penyelenggaraan diklat teknis dan diklat fungsional bersumber dari APBD. E. Prosedur Pelaksanaan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional melalui tahapan dan prosedur sesuai bagan/alur sebagai berikut :
SURAT KERJA SAMA PERMINTAAN DATA CALON PESERTA
PENGAJUAN BIAYA
DAFTAR PESERTA PEMBUATAN KURIKULUM JADWAL DIKLAT TATA TERTIB
EVALUASI
LAPORAN
PENYELENGARAAN DIKLAT
PELAKSANAAN DIKLAT PENERBITAN SERTIFIKAT MENYIAPKAN : -
BIAYA SARANA DAN PRASARANAN AKOMODASI KONSUMSI
F. Hasil Peserta yang telah mengikuti diklat teknis dan fungsional akan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL)
LAIN - LAIN I
KEBIJAKAN DIKLAT PNS Dalam rangka mencapai tujuan nasional, PNS sebagai unsur utama SDM aparatur negara mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan.
Adapun sosok PNS yang diharapkan dalam upaya mencapai tujuan nasional adalah PNS yang memiliki kompetensi, memiliki kesetiaan dan ketaatan terhadap Pancasila, UUD 1945 dan negara kesatuan RI, profesional, berbudi pekerti luhur, berdaya guna dan berhasil guna, serta bertanggung jawab atas kedudukannya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. Untuk membentuk sosok PNS tersebut diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang mengarah pada : a. Peningkatan kompetensi teknis dan manajerial. b. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap serta semangat mengabdi dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. c. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas kinerja dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, dasar pemikiran kebijakan diklat yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 sebagai berikut : a. Diklat merupakan bagian integral dari sistem pembinaan PNS b. Diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier PNS c. Sistem diklat meliputi proses penyelenggaraan dan evaluasi diklat
identifikasi
kebutuhan,
perencanaan,
d. Diklat diarahkan untuk mempersiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dan kebutuhan organisasi termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf, II
ANALISA KEBUTUHAN DIKLAT Sebelum menetapkan jenis diklat yang akan diselenggarakan atau diikuti, terlebih dahulu dilaksanakan suatu kegiatan yaitu Analisa Kebutuhan Dikilat (AKD) untuk mendapatkan data dan informasi atas urgensi kebutuhan diklat masing-masing SKPD. Analisa kebutuhan diklat dilaksnakan dengan melibatkan SKPD terkait atau dengan cara menganalisa tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan sehingga dapat diketahui jenis diklat apa saja yang dibutuhkan oleh PNS untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan masing-masing..
III
PESERTA DIKLAT Hasil analisa kebutuhan diklat dapat diketahui persyaratan teknis calon peserta diklat, sehingga usulan calon peserta dari masing-masing SKPD bisa lebih terarah dan tepat sasaran. Pengajuan calon peserta selain memperhatikan hasil analisa kebutuhan diklat juga mempertimbangkan keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta persyaratan teknis yang ditetapkan penyelenggara diklat seperti jabatan, pangkat/gol ruang, pendidikan, usia, dsb. Kebijakan umum penetapan calon peserta diklat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai berikut : a. Calon peserta memenuhi persyaratan yang ditetapkan penyelenggara diklat b. Tugas pokok dan fungsi calon peserta relevan dengan materi diklat c. Ketersediaan biaya diklat
d. Pemerataan kesempatan antar SKPD e. Diusulkan oleh pimpinan SKPD dan mendapat persetujuan Bupati Magetan IV
PENYELENGGARA DIKLAT Berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS, bahwa penyelenggara diklat adalah lembaga diklat pemerintah yang terakreditasi. Sedangkan sesuai surat Menteri Dalam Negeri Nomor 893.3/406/Diklat tanggal 9 Maret 2005 bahwa keikutsertaan PNS dalam diklat agar diarahkan pada lembaga diklat pemerintah. Akreditasi terhadap lembaga diklat dimaksudkan sebagai upaya standarisasi kualitas penyelenggaraan diklat PNS. Lembaga diklat pemerintah yang terkakreditasi adalah unit penyelenggara diklat pemerintah yang telah mendapatkan pengakuan tertulis dari instansi pembina diklat.
V
PROSES PENGUSULAN CALON PESERTA DIKLAT 1. Pola I : Biaya diklat ditanggung pos diklat aparatur pada BKD Kab. Magetan BKD
Telaah Staf 1. Penyelenggara Diklat 2. Calon Peserta 3. Biaya / Sumber biaya
Administrasi 1. Surat tugas 2. SPPD 3. SPP biaya
Keberangkat an peserta
SKPD SPJ dan Pelaporan : 2. Kuitansi biaya kontribusi 3. SPPD yang telah ditandatangani dan stempel 4. Tiket PP 5. Fc STTPL 6. Laporan
2. Pola I : Biaya diklat ditanggung pos diklat peningkatan SDM pada SKPD BKD
SKPD
Telaah Staf 1. Penyelenggara Diklat 2. Calon Peserta 3. Biaya / Sumber biaya
Administrasi 1. Surat tugas 2. ‘SPPD 3. SPP biaya
Keberangkat an peserta
SPJ dan Pelaporan : 1. Kuitansi biaya kontribusi 2. SPPD yang telah ditandatangani dan stempel 3. Tiket PP 4. Fc STTPL 5. Laporan
VI
PELAPORAN 1. Pelaporan Peserta Diklat PNS yang telah selesai melaksanakan tugas kediklatan wajib menyampaikan laporan hasil mengikuti diklat kepada Bupati Magetan melalui Kepala BKD Kab. Magetan Laporan ini disamping berfungsi sebagai informasi kepada pimpinan juga merupakan salah satu berkas kelengkapan administrasi surat pertanggungjawaban (LPJ). Format laporan selesai mengikuti diklat hendaknya dibuat secara ringkas dan lengkap, dengan unsur-unsur pelaporan antara lain : A, Dasar Pelaksanaan (Produk hukum sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan diklat, misalnya surat undangan, surat penawaran, surat pemanggilan calon peserta, surat tugas, dsb) B. Maksud dan Tujuan (Maksud dan tujuan diselenggarakannya diklat) C. Peserta (Target group/kelompok sasaran peserta dan jumlah peserta) D. Penyelenggara, Waktu dan Tempat (Subyek penyelengga, tempat penyelenggaraan dan waktu/lamanya penyelenggaraan diklat) E. Materi Diklat (Materi apa yang diberikan pada saat diklat sekaligus dengan jadual diklat) F. Metode Pembelajaran (Metode diklat apakah classical methode atau non classical methode) G. Nara Sumber (Tenaga pengajar diklat / widyaiswara termasuk keynote speaker) H.
Hasil (Harapan penyelenggara terhadap peserta diklat)
2. Pelaporan Unit Kerja Untuk bahan monitoring dan evaluasi keikutsertaan PNS pada diklat teknis maupun diklat fungsional maka setiap SKPD wajib menyampaikan laporan keikutsertaan diklat PNS masing-masing SKPD kepada Bupati Magetan melalui Kepala BKD Kab. Magetan, sebagaimana contoh format sebagai berikut : LAPORAN PNS YANG MENGIKUTI DIKLAT DINAS/INSTANSI.........................
NO
NAMA NIP
PANGKAT GOL/RUANG
JABATAN
NAMA DIKLAT YG DIIKUTI
WAKTU TEMPAT DIKLAT
PNYELENGRA DIKLAT
SUMBER BIAYA
NO TGL STTPL
Magetan, ...., ........................, 20...... Kepala SKPD
RANGKUMAN KEGIATAN BIDANG MUTASI PEGAWAI
Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 74 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan bahwa Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam mengelola mutasi kepangkatan, mutasi penggajian, mutasi status kepegawaian termasuk pelaksanaan pembehentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan, bahwa Bidang Pendidikan dan Latihan Badan Kepegawaian Daerah membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu : 5. Sub Bidang Kepangkatan 6. Sub Bidang Pensiun Pegawai Ruang lingkup kegiatan Bidang Mutasi Pegawai sebagaimana terjabarkan pada tugas pokok dan fungsi masing-masing sub bidang sebagai berikut :
1. SUB BIDANG KEPANGKATAN 1.1. KENAIKAN PANGKAT E. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat. 2. Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. F. SISTEM KENAIKAN PANGKAT 1. Sistem Kenaikan Pangkat ada : a. Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan structural atau jabatan fungsional tertentu, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang : 1. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan structural atau jabatan fungsional tertentu. 2. Diperkejakan atau diperbantukan secara penuh diluar Instansi Induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. Kenaikan Pangkat regular diberikan sepanjang tidak melampui pangkat atasan langsungnya. Kenaikan pangkat regular diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sampai dengan : 1. Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar. 2. Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar SLTP.
3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama. 4. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang II/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijasah diploma I, atau Ijasah Diploma II. 5. Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijasah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijasah Diploma III, IJasah sarjana Muda, Ijasah akademi atau ijasah Bakalorat. 6. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijasah Sarjana (S1) atau Ijasah Dploma IV. 7. Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijasah dokter, ijasah APOTEKER, DAN IJASAH Magister (S2) atau Ijasah lain yang setara. 8. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki ijasah Doktor. b. Kenaikan Pangkat Pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang : 1. Menduduki jabatan structural atau jabatan fungsional tertentu. 2. Menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan Keputusan Presiden. 3. Menunjukkan pretasi kerja luar biasa baiknya 4. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara. 5. Diangkat menjadi pejabat Negara 6. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijasah 7. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan structural atau jabatan funssional tertentu. 8. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar 9. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar Instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. 2. Disamping sistem kenaikan pangkat tersebut diatas masih ada kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yaitu : a. Kenaikan Pangkat anumerta bagi yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tewas adalah : 1. Meninggal dunia dalam dank arena menjalankan tugas 2. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang hubungannya dengan dinasnya sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dank arena menjalankan tugas kewajibannya. 3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dank arena menjalankan tugas kewajibannya. 4. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu. b. Kenaikan Pangkat pengabdian bagi yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi disemua jabatan negeri. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pension karena mencapai batas usia pension, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi apabila : 1. Memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama :
a. Sekurang-kurangnya 30 tahun secara terus menerus dan sekurangkurangnya telah 1 bulan dalam pangkat terakhir. b. Sekurang-kurangnya 20 tahun secara terus menerus dan sekurangkurangnya Itelah 1 tahun dalam pangkat terakhir. c. Sekurang-kurangnya 10 tahun secara terus menerus dan sekurangkurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir. 2. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun tekahir. 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 tahun. G. NAMA DAN SUSUNAN PANGKAT SERTA GOLONGAN RUANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERENDAH SAMPAI YANG TERTINGGI ADALAH SEBAGAI BERIKUT : NO PANGKAT GOLONGAN RUANG 1. Juru Muda I a 2. Juru Muda Tingkat I I b 3. Juru I c 4. Juru Tingkat I I d 5. Pengatur Muda II a 6. Pengatur Muda Tingkat I II b 7. Pengatur II c 8. Pengatur Tingkat I II d 9. Penata Muda III a 10. Penata Muda Tingkat I III b 11. Penata III c 12. Penata Tingkat I III d 13. Pembina IV a 14. Pembina Tingkat I IV b 15. Pembina Utama Muda IV c 16. Pembina Utama Madya IV d 17. Pembina Utama IV e H. MASA KENAIKAN PANGKAT 1. Masa kenaikan pangkat Pegawai Negeri sipil ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap Tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. 2. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawaia Negeri SipiL
ALUR / PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT GOL. IV/c KEATAS
GUBERNUR
BKN PUSAT
PRESIDEN
DINAS / INSTANSI
BUPATI Cq. KA. BKD
GOL. IV/a DAN GOL. IV/b
BERKAS PERSYARATAN
GUBERNUR
BKN REGIONAL II GOL. III/d KEBAWAH
BKN REGIONAL II
BUPATI
1.2. KENAIKAN GAJI BERKALA A. Dasar Hukum 1. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja Negara. 2. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003. B. Kewenangan penanda tanganan Kenaikan Gaji berkala. 1. Kenaikan Gaji Berkala dilakukan dengan penerbitan Surat Pemberitahuan oleh Kepala Kabtor/Satuan Kerja setempat atas nama Pejabat yang berwenang. 2. Keputusan Kenaikan Gaji Berkala tidak dapat berlaku surut lebih dari 2 (dua) tahun. 3. Penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang. C. Pedoman yang dipakai dalam pembuatan Kenaikan Gaji Berkala: 1. Dalam pembuatan kenaikan gaji berkala format/blangko yang digunakan adalah sebagaimana Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 822/553/403.204/2005 tanggal 26 Oktober 2005 ( sebagaimana contoh lampiran). 2. Kenaikan Gaji berkala dibuat berdasarkan : a. Surat Keputusan mengenai penetapan gaji yang terakhir, apabila SK yang paling akhir diterima adalah SK kenaikan pangkat maka yang digunakan sebagai dasar adalah SK Kenaikan Pangkat demikian juga apabila yang paling akhir adalah SK Kenaikan Gaji Berkala yang digunakan sebagai dasar adalah SK Kenaikan Gaji Berkala. b. SK Penyesuaian masa kerja apabila ada masa kerja yang baru disesuaiakan. D. Dalam pelaksanaan administrasi Kenaikan Gaji Berkala pada masing-masing Dinas/Instansi perlu dilakukan pencatatan pada buku penjagaan kenaikan gaji berkala.
CONTOH SURAT KENAIKAN GAJI BERKALA
KOP DINAS INSTANSI
Nomor Lampiran Hal
: ............................... :: Kenaikan Gaji Berkala Sdr. .......
Dengan ini diberitahukan dan syarat-syarat lain kepada : 1. Nama dan tanggal lahir 2. NIP 3. Pangkat/Jabatan 4. Tempat bekerja 5. Gaji Pokok Lama
a. b. c. d. e.
Magetan, Yth. Sdr. Kepala DPPKD Kabupaten Magetan di MAGETAN
bahwa berhubung dengan telah dipenuhinya masa kerja : : : : :
Atas dasar Surat Keputusan terakhir tentang gaji/pangkat yang ditetapkan: Oleh pejabat : Tangagl : Nomor : Tanggal mulai berlakunya Gaji tersebut : Masa kerja Golongan pada tanggal tersebut : Diberikan Kenaikan gaji berkala memperoleh :
6. Gaji Pokok Baru 7. Berdasarkan masa kerja 8. Dalam Golongan ruang 9. Terhitung mulai tanggal 10. Keterangan
: : : : :
Diharap agar sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 kepada Pegawai tersebut diatas dapat dibayarkan penghasilannya berdasarkan Gaji Pokok sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012. Kepala Dinas/Badan/Kantor
........................................ Pangkat. NIP. Tembusan : Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Magetan; 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Magetan; 3. Sdr. Bedahara Gaji; 4. Sdr. Pegawai Yang Bersangkutan
2. SUB BIDANG PENSIUN PEGAWAI
PENSIUN PEGAWAI
I. DASAR HUKUM a
Undang – undang Nomor 11 tahun 1969 tentang pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun janda / duda Pegawai.
b
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
c
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
d
Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
e
Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
f.
Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.27.-3/99 Tanggal 08 maret 2006 tentang Batas Usia Pensiun Yang Menduduki Jabatan Guru
II. PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. 1. Pemberhentian karena mencapai Batas Usia Pensiun a Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah sebegaimana diatur dalam PP 32 Tahun 1979, untuk Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan tertentu diatur dalam ketentuan lain yang berlaku. b Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kepadanya diberikan hak pensiun apabila memiliki masa kerja pensiun sekurang – kurangnya 10 ( sepuluh ) tahun. 2. Pemberhentian Atas Perimintaan Sendiri a Pegawai
Negeri
Sipil
yang
mengajukan
permintaan
berhenti,
diberhetikan dengan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Apabila pada saat pemberhentiannya telah mencapai usia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun diberhentikan dengan hak pensiun. b Permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat ditunda untuk paling lama 1 ( satu ) tahun, apabila ada kepentingan dinas yang mendesak. c
Permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat ditolak, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terikat dinas berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3
Pemberhentian karena adanya penyederhanaan Organisasi. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai akibat penyederhanaan Organisasi diberikan hak – hak Kepegawaian berdasarkan perturan Perundang undangan yang berlaku. a Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai Batas Usia Pensiun Ddiberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, apabila telah mencapai usia sekurang - kurangnya 50 ( lima puluh ) tahun dan memiliki masa kerja pensiun sekurang kurangnya 10 ( sepuluh ) tahun. b Pemberhentian dengan hormat dari jabatan Negeri dengan mendapat uang tunggu apabila belum memenuhi syarat – syarat usia dan masa kerja sebagaimana dimaksud.
4
Pemberhentian karena melakukan pelanggaran / Tindak Pidana Penyelewengan. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan pelanggaran / tindak pidana pemberhentian dapat dilkukan dengan hormat atau tidak dengan hormat, satu dan lain hal tergantung pada pertimbangan Pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu.
5. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani. a Pegawai
Negeri
Sipil
diberhentikan
dengan
hormat
dengan
mendapatkan hak – hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku apabila berdasarkan Tim Penguji kesehatan Dinyatakan = Tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri karena kesehatannya = Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya = Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali. b Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan hak pensiun dengan ketentuan : = Tanpa terikat masa kerja pensiun apabila tidak cakap jasmani atau rohaninya itu disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.
= Telah memiliki masa kerja pensiun sekurang – kurangnya 5 ( lima ) tahun, apabila tidak cakap jasmani atau rohaninya itu bukan disebabkan oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. 6
Pemberhentian karena meninggalkan tugas : 1 Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 2 ( dua ) bulan terus menerus, dihentikan pembayaran gajinya mulai bulan ketiga. 2 Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih dari 2 ( dua ) bulan tetapi kurang dari 6 ( enam ) bulan melaporkan diri kepada Pimpinan instansinya. a Ditugaskan kembali apabila alasan – alasan meninggalkan tugasnya secara tidak sah itu dapat diterima oleh Pejabat yang berwenang. b Diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun apabila telah berusia 50 tahun dan memiliki masa kerja sekurang – kurangnya 20 tahun apabila ketidak hadirannya itu adalah karena kesalahan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan menurut pendapat pejabat yang berwenang
akan
mengganggu
suasana
kerja
jika
yang
bersangkutan kembali. 3 Pegawai Negeri yang selama 6 ( enam ) bulan atau lebih terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 7
Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang. 1 Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dengan sendirinya dianggap diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Untuk kelengkapan Tata Usaha Kepegawaian Pimpinan Instansi yang bersangkutan membuat Surat Keterangan meningghal dunia. 2 Pegawai Negeri Sipil yang hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan ke 12 ( dua belas ) sejak yang bersangkutan dinyatakan hilang. Berdasarkan berita acara atau surat keterangan dari Pajabat yang berwajib maka pejabat yang berwenang membuat surat pernyataan hilang. Surat pernyataan hilang dibuat selambat – lambatnya pada akhir bulan kedua sejak yang berasngkutan hilang.
3 Pegawai Negeri yang telah dinyatakan hilang yang sebelum melewati masa 12 ( dua belas ) bulan diketemukan kembali dan masih hidup dan sehat, dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. 4 Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan hilang yang melewati masa 12 ( dua belas ) bulan diketemukan kembali tetapi cacat diperlukan sebagai berikut a Diberentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun apabila ia telah memiliki masa kerja 5 ( lima ) tahun tetapi apabila ia belum memiliki masa kerja sekurang – kurangnya 5 ( lima ) tahun, maka ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegwai Negeri Sipil tanpa hak pensiun. b Apabila hilangnya dan cacatnya itu disebabkan dalam dan oleh karena yang bersangkutan menjalankan kewajiban jabatannya, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun tanpa memandang masa kerja. 5 Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan hilang diketemukan kembali setelah melewati masa 12 ( dua belas ) bulan diperlukan sebagai berikut : a Apabila yang bersangkutan masih sehat, dipekerjakan kembali. b Apabila tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Negeri berdasarkan Surat Keterangan Tim Penguji kesehatan, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. 8
Pemberhentian karena hal – hal lain : 1 Pegawai Negeri Sipil yang terlambat melaporkan diri kembali kepada Instansi induknya setelah habis menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, diperlukan sebagai berikut : a Apabila keterlambatan tersebut kurang dari 6 ( enam ) bulan, maka PNS yang bersangkutan dapat dipekerjakan kembali apabila alasan – alasan tentang keterlambatan dapat diterima dan ada lowongan dan setelah mendapat persetujuan Kepala BKN. b Apabila keterlambatan tersebut kurang dari 6 ( enam ) bulan tetapi alasan – alasan tentang keterlambatannya tidak dapat diterima oleh Pejabat yang berwenang, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawa Negeri Sipil dengan hak pensiun apabila telah berusia 50 ( lima puluh ) tahun dan memiliki masa kerja sekurang – kurangnya 20 ( dua puluh ) tahun.
2 Apabila keterlambatan melaporkan diri itu lebih dari 6 ( enam ) bulan maka Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diberhentikan Sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak – hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
III TATA CARA PERSYARATAN PENSIUN 1
Pegawai Negeri Sipil yang akan pensiun mengajukan permohonan pensiun kepada Bupati dengan melampirkan berkas persyaratan pensiun.
2
Permohonan beserta persyaratan dikirim dengan surat pengantar Pimpinan Unit kerja kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan selambat – lambatnya 7 ( tujuh ) bulan sebelum Pegawai Negeri Sipil pensiun untuk golongan IV/a Kebawah dan 12 ( dua belas ) bulan untuk golongan IV/b keatas.
3
Berkas persyaratan pensiun Pegawai Negeri Sipil / Janda / Duda / Anak a Permohonan pensiun b Surat pernyataan pengembalian barang – barang milik Negara c Surat permintaan pembayaran pensiunpertama ( SP – 4 ) d Daftar Susuan Keluarga e Foto copy surat nikah f
Daftar Riwayat Pekerjaan
g Foto copy sk CPNS /PNS h Foto copy SK pangkat terakhir i
Foto copy SK gaji berkala terakhir
j
Foto KARPEG
k Data perorangan calon penerima pensiun ( DPCP ) l
Foto copy akte lahir anak berusia 25 tahun kebawah
m Foto copy Karis / Karsu n Foto SK Jabatan terakhir o Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman tingkat sedang / berat dalam 1 ( satu ) tahun terakhir p DP – 3 ( 2 tahun terakhir )
q Pas photo 4 X 6 hitam putih 7 ( tujuh ) lembar golongan IV/a kebawah, untuk pemohon golongan IV/b keatas 12 ( dua belas ) lembar r
SK Bupati tentang perpanjangan Batas Usia Pensiun ( Untuk Pejabat Eselon II dan penyuluh yang mendapatkan perpanjangan Batas Usia Pensiun )
s
Surat keterangan Tim penguji kesehatan ( untuk pemohon pensiun karena tidak cakap jasmani dan rohani )
t
Surat pernyataan hilang ( untuk permohonan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan hilang )
u Surat keterangan kematian yang yang sah ( untuk pensiun janda / duda / anak ) v
Surat keterangan kejandaan / kedudaan / anak dari Camat ( untuk pensiun janda / duda / anak ).
w Foto copy SK penyesuaian masa kerja / penyesuaian ijazah (bagi PNS yang memiliki penyesuaian masa kerja atau penyesuaian ijazah) 4
Permohonan pensiun Pegawai Negeri Sipil / janda / duda / anak beserta berkas persyaratan dibuat dalam rangkap 3 ( tiga ) bagi golongan IV/a kebawah, Untuk permohonan pensiun Gol. IV/b keatas dibuat rangkap 4 ( empat ) dan semua berkas yang difoto copy agar dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
5
Dalam pelaksanaan administrasi pensiun pada Dinas / Instansi perlu dilakukan pencatatan pada buku registerpensiun.
IV LAMPIRAN CONTOH BLANGKO URUSAN PENSIUN 1
Alur / Prosedur Pensiun
2
Surat pengantar pensiun Batas Usia Pensiun / Atas permintaan sendiri
3
Surat pengantar pensiun janda / dua
4
Surat permintaan pensiun karena mencapai Batas Usia Pensiun
5
Surat permintaan pensiun karena atas permintaan sedniri
6
Surat permintaan pensiun janda / dua
7
Surat ppermintaan pensiun Anak dan PNS janda / duda yang meninggal
8
Surat pernyataan pengembalian barang – barang milik Negara
9
Surat pernyataan Pembayaran Pensiun Pertama ( SP – 4 )
10
Daftar Susunan Keluarga
11
Daftar RiwayatPekerjaan
12 Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman dengan tingkat sedang / berat dala 1 ( tahun ) terakhir 13 Data peroragan Calon Penerima Pensiun ( DPCP ) 14 Surat pernyataan tentang Pegawai Negeri Sipil yang hilang 15 Surat pengantar permohonan cuti bebas tugaas 16 Surat permohonan cuti bebas tugas 17 Buku register pensiun dan realisasnya 18 Buku register pensiun janda / duda anak dan atas permintaan sendiri
