Pendahuluan Merek telah lama dikenal manusia sejak zaman dahulu yang digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain.Merek merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa merek bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau disebut juga dengan property rights yang dapat menembus segala batas antara negara.Hak Kekayaan Intelektual atau property rights, sangat penting terutama di bidang industri dan perdagangan baik nasional maupun internasional. Merek sebagai salah satu bagian dari HKI memiliki peranan yang sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang yang diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek berguna untuk memperkenalkan produksi suatu perusahaan, merek mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu produk. Hal ini disebabkan oleh fungsi merek itu sendiri untuk membedakan dalam memperkenalkan suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi oleh perusahaan yang berbeda. Merek perlu dilindungi karena merupakan kekayaan immaterial yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi atau bernilai mahal. Hal ini dapat terjadi apabila digunakan untuk memasarkan suatu produk tertentu. Kualitas tingginya suatu produk ditandai oleh merek terkenal yang melekat pada barang dagangan. Kasus merk di Indonesia banyak terjadi baik bidang industri. Kasus-kasus tersebut bahkan ada yang menuai kontroversi dan ada yang masih saat ini tetap beredar di pasaran. Penulisan ini saya akan membahas salah satu contoh kasus merk yang beredar di pasaran.
Studi Pustaka Hukum merupakan suatu aturan yang sengaja diciptakan oleh masyarakat agar tercapai kehidupan yang tertib, aman, damai, dan tenteram. Termasuk di dalamnya adalah hukum perlindungan atas hak kekayaan intelektual yang salah satunya adalah merek. Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Merek HKI membawa konsekuensi bahwa merek tersebut harus dilindungi. Perlindungan HKI, perlu dipahami makna HKI itu sendiri sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Merek memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal.Terhadapnya dilekatkan suatu perlindungan hukum sebagai objek yang terkait dengan hak-hak perorangan atau badan hukum. Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia dilakukan dengan sistem konstitutif. Maksudnya adalah hak atas merek timbul karena pendaftarannya (first to file). Perlindungan merek dapat diwujudkan apabila pemiliknya melakukan pendaftaran pada kantor Direktorat merek. Setiap pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya, berhak memperoleh perlindungan hukum atas merek tersebut. Diperolehnya perlindungan hukum atas merek yang telah terdaftar merupakan salah satu fungsi dari pendaftaran merek.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001: Merk adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Pasal 1 Ayat 1) Merk merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen. Istilah-istilah yang terdapat pada Merk yaitu: a.
Merk dagang Merk dagang adalah merk yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
b.
Merk jasa Merk jasa yaitu merk yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
c.
Merk kolektif Merk kolektif adalah merk yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.
d.
Hak atas merk Merk atas merk adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merk yang terdaftar dalam Daftar Umum Merk untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merk tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.
Dasar Hukum HAK MERK : a.
UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merk (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81)
b.
UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merk (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)
c.
UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110) Fungsi dari merk dapat dikatakan sebagai pemberitahu dan pembanding
produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau seseorang dengan produk dari perusahaan lain atau orang lain. Dapat dikatakan pula fungsi dari merk adalah sebagai jaminan mutu produk tersebut terutama dari segi kualitasnya. Oleh karena itu agar kepemilikan dan merk tersebut diakui oleh konsumen, maka dibutuhkan suatu hak merk agar tidak mudah di salah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti menduplikasi merk tersebut dengan merubah beberapa kata dari merk tersebut tetapi jenis produk sama ataupun sebaliknya.
Kasus Merk Sepeda Motor Tossa Krisma dengan Honda Karisma Kasus merk di Indonesia banyak terjadi baik bidang industri. Kasus-kasus tersebut bahkan ada yang menuai kontroversi dan ada yang masih saat ini tetap beredar di pasaran. Penulisan ini saya akan membahas salah satu contoh kasus merk yang beredar di pasaran. Kasus ini berawal dari kesalahan penemu merek. Dilihat dengan seksama antara Krisma dan Karisma memiliki penyebutan kata yang sama. Tossa Krisma diproduksi oleh PT.Tossa Sakti, sedangkan Honda Karisma diproduksi oleh PT.Astra Honda Motor. PT.Tossa Sakti tidak dapat dibandingkan dengan PT.Astra Honda Motor (AHM), karena PT.AHM perusahaan yang mampu memproduksi 1.000.000 unit sepeda motor per tahun. Sedangkan PT.Tossa Sakti pada motor Tossa Krisma tidak banyak konsumen yang mengetahuinya, tetapi perusahaan tersebut berproduksi di kota-kota Jawa Tengah, dan hanya beberapa unit di Jakarta. Permasalahan kasus ini tidak ada hubungan dengan pemroduksian, tetapi masalah penggunaan nama Karisma oleh PT.AHM. Sang pemilik merk dagang Krisma (Gunawan Chandra), mengajukan gugatan kepada PT.AHM atas merk tersebut ke jalur hukum. Menurut beliau, PT.AHM telah menggunakan merk tersebut dan tidak sesuai dengan yang terdaftar di Direktorat Merk Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. Bahkan PT.AHM diduga telah menggunakan merk tidak sesuai prosedur, karena aslinya huru Karisma di desain dengan huruf balok dan berwarna hitam putih, sedangkan PT.AHM memproduksi motor tersebut dengan tulisan huruf sambung dengan desain huruf berwana. Akhirnya permohonan Gunawan Chandra dikabulkan oleh hakim Pengadilan Niaga Negeri. Namun, PT.AHM tidak menerima keputusan dari hakim pengadilan, bahkan mengajukan keberatan melalui kasasi ke Mahkamah Agung. PT.AHM menuturkan bahwa sebelumnya Gunawan Chandra merupakan pihak ketiga atas merk tersebut. Bahkan, beliau menjiplak nama Krisma dari PT.AHM (Karisma) untuk sepeda motornya. Setelah mendapat teguran, beliau membuat surat pernyataan yang
berisikan permintaan maaf dan pencabutan merk Krisma untuk tidak digunakan kembali, namun kenyataannya sampai saat ini beliau menggunakan merk tersebut. Hasil dari persidangan tersebut, pihak PT.Tossa Sakti (Gunawan Chandra) memenangkan kasus ini, sedangkan pihak PT.AHM merasa kecewa karena pihak pengadilan tidak mempertimbangkan atas tuturan yang disampaikan. Ternyata dibalik kasus ini terdapat ketidakadilan bagi PT.AHM, yaitu masalah desain huruf pada Honda Karisma bahwa pencipta dari desain dan seni lukis huruf tersebut tidak dilindungi hukum. Dari kasus tersebut, PT.AHM dikenakan pasal 61 dan 63 UndangUndang No.15 Tahun 2001 tentang merk sebagai sarana penyelundupan hukum. Sengketa terhadap merk ini terjadi dari tahun 2005 dan berakhir pada tahun 2011, hal ini menyebabkan penurunan penjualan Honda Karisma dan pengaruh psikologis terhadap konsumen. Kini, PT.AHM telah mencabut merk Karisma tersebut dan menggantikan dengan desain baru yaitu Honda Supra X dengan bentuk hampir serupa dengan Honda Karisma.
Kesimpulan Berdasarakan kasus yang terjadi pada industri motor tersebut yaitu antara PT.Tossa Sakti dengan PT. AHM yang memperseterukan masalah nama merk dagang antara Krisma dengan Karisma. Analisis menyimpulkan bahwa kedua perusahaan ini harus bersaing secara sehat dalam industri kendaraan bermotor dan cepat-cepat mempatenkan nama produk yang akan di luncurkannya kepada badan hukum atau masyarakat lain agar tidak terjadi permasalahan lagi yang serupa. Disini saya sebagai penulis hanya memberikan pendapat saya setelah membaca kasus di atas dan merupakan sebagai tugas dalam menganalisa hukum industri yang terjadi.
Sumber: http://www.indopatent.com/?p=778 http://www.thesisbinus.com
