B. Lembaga Negara : - D. Undangan yang lain : -

RISALAH RAPAT KOMISI V DPR RI (BIDANG PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, PERUMAHAN RAKYAT, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARDJO, BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat KeJenis Rapat Hari/Tanggal Waktu Tempat

: : : : : : :

Ketua Rapat

:

Acara

:

Sekretaris Rapat

:

Hadir

:

2014-2015 I Rapat Dengar Pendapat Rabu, 3 September 2014 Pukul 17.10 WIB s.d. …. WIB Ruang Rapat Komisi V (KK-V) DPR RI Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta Michael Wattimena, SE, MM (Wakil Ketua Komisi V DPR RI) Pembahasan Alokasi Anggaran untuk Fungsi dan Program Unit Organisasi Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum. Dra. Prima M.B. Nuwa (Kabag Set. Komisi V DPR RI) A. Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI : 30 dari 55 Anggota dengan rincian : 1. Fraksi Partai Demokrat 8 dari 13 orang Anggota; 2. Fraksi Partai Golongan Karya 4 dari 9 orang Anggota; 3. Fraksi PDI Perjuangan 4 dari 8 orang Anggota; 4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 2 dari 5 orang Anggota; 5. Fraksi Partai Amanat Nasional 4 dari 4 orang Anggota; 6. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 2 dari 4 orang Anggota; 7. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 0 dari 3 orang Anggota;

2

8. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 1 dari 2 orang Anggota; 9. Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 1 dari 2 orang Anggota; B. Lembaga Negara : C. Pemerintah : 1. Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum; 2. Irjen Kementerian Pekerjaan Umum; 3. Dirjen Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum; 4. Kepala BP Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum; 5. Kepala Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum. D. Undangan yang lain : -

3

DAFTAR HADIR ANGGOTA KOMISI V DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RAPAT DENGAR PENDAPAT TANGGAL 3 SEPTEMBER 2014 NO.

NAMA

NO. ANGGOTA

PIMPINAN 1. 2. 3. 4.

Ir. TEGUH JUWARNO, M.Si/KETUA MICHAEL WATTIMENA, SE, MM H. MUHIDIN M. SAID, SE, MBA/WAKIL KETUA LASARUS, S.Sos, M.Si/WAKIL KETUA

125 560 271 398

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

IR. H. BAHRUM DAIDO, M.Si IR. H. MULYADI Ir. NOVA IRIANSYAH, MT DRS. UMAR ARSAL AGUNG BUDI SANTOSO , SH (IZIN) USMAWARNIE PETER H. TEUKU RIEFKY HARSYA SONNY WAPLAU

550 434 414 553 463 446 504 544

FRAKSI PARTAI GOLKAR 13. 14. 15. 16.

Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA DR. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP JOSEF A. NAE SOI Drs. H. ROEM KONO

180 252 255 261

FRAKSI PDI PERJUANGAN 17. 18. 19. 20.

DRS. YOSEPH UMARHADI, MA, M.SI IR. RENDHY A. LAMADJIDO, MBA IR. SUDJADI DADOES SOEMARWANTO

348 409 363 381

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 21. 22.

Drs. CHAIRUL ANWAR, APT IR. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si

51 69

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 23. 24. 25. 26.

DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW HJ. HANNA GAYATRI, SH H.A. BAKRI HM, SE H. JAMALUDDIN JA’FAR, SH, MH

144 108 113 146

4

NO.

NAMA

NO. ANGGOTA

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 27. 28.

CAPT. H. EPYARDI ASDA, M.MAR Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si

284 312

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

FRAKSI PARTAI GERINDRA 29.

IR. FARY DJEMY FRANCIS, M.MA

43

FRAKSI PARTAI HANURA 30.

SALEH HUSIN, SE, M.Si

13

5

KETUA RAPAT (MICHAEL WATTIMENA/F-PD) : Pak Jadi? Kita bisa mulai ya? Pak Sekjen? Kita bisa mulai Pak Sekjen ya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkaatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI, Saudara Sekjen beserta seluruh jajarannya, Saudara Irjen beserta seluruh jajarannya, Saudara Dirjen Penataan Ruang beserta seluruh jajarannya, Saudara Kepala Balitbang beserta seluruh jajarannya, dan Saudara kepala BP Konstruksi beserta seluruh jajarannya, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan kasih dan karunia-Nya sehingga kita bisa dapat bertemu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam keadaan sehat wal'afiat. Berdasarkan informasi dari Sekretariat maka yang hadir adalah 35 dari 54 dan dari unsur 8 fraksi. Oleh karena itu sesuai dengan Tata Tertib maka Rapat Dengar Pendapat saat ini kami menyatakan terbuka untuk umum. (RAPAT DIBUKA PUKUL 17.01 WIB) Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Sekjen, Irjen, Dirjen Penataan Ruang, Kepala Balitbang dan Kepala BP Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum yang telah memenuhi undangan kami dalam Rapat Dengar Pendapat pada sore hari ini. Bapak/Ibu Saudarasaudari yang kami hormati, Sebagaimana kita ketahui pada hari ini Senin, 1 September 2014 Komisi V DPR RI telah melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum untuk membahas RKK kementerian mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN tahun anggaran 2015. Ddalam Rapat Kerja tersebut di antaranya telah disepakati beberapa hal di antaranya yang terkait dengan pagu RAPBN tahun anggaran 2015. Kementerian atau lembaga Kementerian Pekerjaan Umum pagu RAPBN tahun anggaran 2015 sebesar Rp74.204.151.000,- Kekurangan kebutuhan sebesar Rp103.294.765.000,Sementara kekurangan sebesar Rp49.090.614.000.000,- Sesuai dengan hasil Raker tersebut maka pada hari ini kita melanjutkan pembahasan dan pendalaman terhadap alokasi anggaran untuk pelaksanaan program masing-masing Eselon I pada Kementerian Pekerjaan Umum yaitu Saudara Sekretaris Jenderal, Penataan Ruang, Balitbang dan BP Konstruksi. Untuk menyingkat waktu kami persilakan kepada Saudara Sekjen Irjen Dirjen Penataan Ruang, Kepala Balitbang dan kepala BP Konstruksi untuk menyampaikan pemaparannya. Mungkin kami persilakan Pak Sekjen untuk mengatur ritme Pak Sekjen mau sendiri atau perlu bersama-sama, otoritasnya kita serahkan kepada Pak Sekjen. Kami persilakan. SEKJEN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi V DPR RI,

6

Saya pada kesempatan ini mohon izin nanti akan menyampaikan secara keseluruhan saja Pak nanti kalau ada pertanyaan baru yang jawab masing-masing. Langsung ke caption. Jadi menindaklanjuti apa yang kemarin hasil Raker yang disampaikan oleh Pak Menteri, maka pagu yang sebesar Rp4.204.000.000.000,- itu kami sampaikan rinciannya sebagai berikut. Caption yang berikutnya. Jadi pada halaman 4 ini kemarin sudah disampaikan Bapak Menteri bahwa sebetulnya pagu pada RKP ini peraturan menteri maaf peraturan presiden ditetapkan dengan peraturan presiden pada bulan ini. Tapi pada saat nota keuangan turun seperti yang disampaikan oleh pimpinan dari 74,25 triliun menjadi 74,20 triliun. Rinciannya kemarin yang disampaikan Bapak Menteri dibacakan itu adalah rincian sebetulnya sasaran dan target yang 74,25 triliun. Dan sekarang ini yang saya sampaikan di bahan yang sekarang adalah rincian sasaran per program 74,20 triliun. Lanjut kepada caption berikutnya. Ini ada urutan setiap program untuk sasaran prioritas tapi saya tidak akan membacakan yang sumber daya air yang penyelenggaraan jalan maupun yang pemukiman, itu karena Bapak akan RDP besok. Yang akan saya bacakan adalah yang sekarang ini mulai dari penataan ruang. Jadi ini mewakili Pak Basuki, jadi dengan dana teralokasi 1,50 triliun itu digunakan untuk nanti di program penyelenggaraan penataan ruang adalah legalisasi rancangan peraturan presiden untuk rencana tata ruang kawasan strategis nasional di sini ada 9 KSN lalu juga rencana terpadu jangka menengah pengembangan infrastruktur sistem nasional dan pengembangan kapasitas pengelolaan yang kita akan buat di 7 KSN ini adalah program untuk 5 tahun pertama dari rencana tata ruang yang ada di kawasan strategis nasional di 7 lokasi Pak. Berikutnya juga menyusun rencana penyusunan review rencana tata ruang wilayah nasional karena sudah mulai kita review, jadi PP Nomor 26 itu akan kita review sekarang sedang dalam pelaksanaan persiapannya dan selanjutnya adalah pelaksanaan program untuk pengembangan kota hijau di 70 kabupaten atau kota juga pelaksanaan program pelestarian dan penataan kota pustaka di 8 kota, pelaksanaan program pengembangan kawasan pedesaan berkelanjutan di 24 kabupaten kota, kegiatan berikut adalah peningkatan dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui peningkatan kapasitas penyidik ya PNS di bidang penataan ruang, ini perlu kita sudah punya anggota penyidik PNS ini tapi khusus penataan ruang akan ditingkatkan kemampuannya, dan terakhir adalah fasilitasi dalam rangka penyusunan rencana tata ruang secara rinci untuk kabupaten kota di 32 provinsi. Jadi ini nanti semacam pendampingan kepada teman-teman di kabupaten/kota di 32 provinsi. Program yang kedua yang pendalaman pada saat ini adalah program yang ada di Sekretariat Jenderal yaitu dukungan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Kementerian PU. Ini isinya adalah peningkatan kualitas perencanaan dari penyusunan program dan anggaran jadi planning programing di situ termasuk nanti bagaimana pemantauan dan pengendalian monitoring tidak hanya anggaran rupiah tapi juga anggaran luar negeri. Juga digunakan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini kita sudah mulai ditetapkan oleh presiden sejak 2013 kemarin sehingga pelaksanaannya kita tingkatkan untuk bisa meningkat tentunya ya kita kemarin tunjangan kinerjanya kita baru dapat 40% mudah-mudahan dengan peningkatan kualitas ini bisa paling tidak naik prosentasenya. Selain itu ada tata laksana dan pembinaan hukum bantuan hukum termasuk pengelolaan kepegawaian dan yang paling penting adalah pendidikan dan latihan bagi seluruh aparat Kementerian PU dalam rangka kemampuan kompetensi di masing-masing. Jadi kita ini selain punya jabatan struktural mulai dari Eselon IV sampai ke I tapi juga punya jabatan fungsional. Rumpun PU yaitu fungsional sumber daya air, fungsional bidang jalan dan jembatan, fungsional bidang penataan ruang, fungsional bidang permukiman itu perumahan dan bangunan, dan fungsional bidang teknik lingkungan. Terakhir kemarin ada fungsional bidang jasa konstruksi. Itu kita alokasikan 450, sedangkan untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur itu dengan dana 300 miliar itu digunakan untuk memelihara infrastruktur gedung dan fasilitas yang ada di PU termasuk kualitas untuk peningkatan dari informasi publik. Jadi ini pengolahan data sampai PR nya kementerian dan termasuk biaya operasi dan pemeliharaan dari kantor-kantor di Kementerian PU. Program yang berikutnya adalah yang ditangani inspektur jenderal yaitu program pengawasan dan peningkatan

7

akuntabilitas aparatur kementerian ini dialokasikan 105,2 miliar tentu yang paling utama adalah digunakan untuk pengawasan dan pengendalian terutama dalam rangka pengadaan barang dan jasa supaya transparan dan kompetitif termasuk juga nanti pendampingan itu istilahnya probity advisory services, bagi probity audit bagi teman-teman di lapangan khususnya pada saat pengadaan barang dan jasa. Selain itu juga bagaimana pendampingan untuk peningkatan pengawasan internal. Jadi tentunya dengan pendekatan risk-risk internal audit itu. Ini adalah tugas inspektor juga pendampingan bagi provinsi dan kabupaten dalam rangka menangani dana-dana yang di SKPD kan Pak. Jadi kan ada dana tugas pembantukan Misalnya operasi dan pemeliharaan untuk irigasi dan pemeliharaan rutin jalan itu ditangani oleh provinsi maksudnya dinas provinsi maupun juga ada yang di kabupaten kota. Program berikutnya adalah program penelitian dan pengembangan untuk Kementerian PU. Ini biasa bahwa kita selalu mengupayakan bagaimana penelitian mencari untuk hasil-hasil yang research supaya tepat guna yang dikaitkan dengan untuk mempermudah pelaksanaan bagi teman-teman jalan maupun di sumber daya air dan Cipta Karya mulai dari menyiapkan naskha ilmiah model sistem, model fisik, prototipe, sampai kepada naskah dari kebijakan termasuk nanti dukungan daripada penyelenggara litbang di infrastruktur dan prasarananya. Terlahir dalam program SIB ini adalah program pembinaan konstruksi. Itu dengan alokasi 348,9 miliar utamanya adalah dalam rangka pembinaan kelembagaan LPJK nasional termasuk LPJK tingkat provinsi dan yang paling penting bagaimana peningkatan kompetensi sumber daya manusia di jasa konstruksi ini untuk seluruh wilayah Indonesia. Termasuk kita mengantisipasi agenda 21 konsuksi berkelanjutan di Indonesia sistem management mutunya, sistem managemen K3 konstruksinya, perkuatan rantai pasok industri konstruksi sampai dengan perluasan tenaga terampil ini traning-traning nanti dengan mekanisme pelatihan mobil traning unit dan perkuatan pembinaan jasa konstruksi di daerah masing-masing. Jadi itu Bapak Ibu semua program dan kegiatan kita tahun 2015 di Direktorat Penataan Ruang dan SIB. Kalau bisa ditayangkan untuk yang progress 2014 untuk keseluruhan PU kalau kemarin ini adalah data per tanggal jam 4 tadi. Bukan yang keseluruhan PU. Tadi dari Pak Hasan bisa tidak ambil dari net PU nya. Kita kalau yang kemarin kan 45 lebih koma 7 sedangkan fisiknya saya kira nanti sambil jalan bisa disampaikan Pak ini sudah secara seluruh program sudah saya sampaikan yang ini. Ini yang jam berapa, loh bukan, ini bukan aktual ini. Ini kan yang kemarin disampaikan Pak Menteri. Saya kira begitu Bapak Pimpinan. Sementara nanti kalau kita sudah bisa akses kepada yang net PU yang aktual dari penyerapan 2014 itu. Demikian Bapak/Ibu sekalian yang terhormat. Mudah-mudahan pedalaman ini bisa memperbaiki program kita nanti kalau ada pertanyaan ya masing masing Bapak-bapak Pimpinan Dirjen maupun kepala badan bisa menjawab masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. F-PD (Ir. MULYADI) : Interupsi Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya nanti Pak Mul habis ini. Demikianlah Bapak Ibu sekalian kita sudah mendengar penjelasan daripada... F-PD (Ir. MULYADI) : Pimpinan, sebelum dilanjut. Ini mungkin bahan yang saya sampaikan kemarin belum ada Pak ya? Tolong soalnya saya datang ke sini untuk mempelajari itu Pak Sekjen. Tolong disampaikan dulu.

8

SEKJEN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : Sampaikan yang keseluruhan PU, yang postur belanja. F-PD (Ir. MULYADI) : Tolong disampaikan dulu postur belanjanya. Kalau belum sempat dicopy mungkin yang penanya dulu. Penanya dulu nanti kalau teman-teman yang lain silakan karena begini Pak Michael, sesuai dengan Undang-udang kita bahwa setiap anggota itu adalah sebuah lembaga Pak. Yang mempunyai hak yang di atur oleh undang-undang. Dan di undang-undang kita yang baru itu Pak apabila pertanyaan Anggota tidak dijawab ada syarat Pak, Anggota tersebut berhak meminta rapat itu dihentikan. Undang-Undang itu sudah disahkan, tolong diinikan dulu melalui Pimpinan. KETUA RAPAT: Ok Pak Mul, mungkin sebelum kita masuk kepada teman-teman Anggota untuk menyampaikan usul dan saran serta pendapat kami persilakan Pak Sekjen sebagaimana yang disampaikan Pak Mul kemarin mungkin bisa ditampilkan kalau memang ada tapi mungkin belum siap mungkin kita persilakan dulu teman-teman yang lain supaya juga bisa dapat mengambil bagian dalam proses menyampaikan usul dan saran begitu ya Pak Mul ya. F-PD (Ir. MULYADI) : Mungkin melalui Pimpinan. Mungkin baru satu copy atau tidak apa Pak disampaikan ke penanya dulu Pak. Karena memang yang harus dijawab adalah yang pertama adalah yang menanyakan sesuai dengan undang-undang kita yang baru Pak. Dan itu sifatnya wajib Pak. Katakatanya wajib Pak dalam undang-undangnya bukan lagi sunah Pak. Dan punya hak Anggota yang bertanya itu meminta rapat dihentikan apabila pemerintah atau pihak yang diundang tidak menjawab. Itu bunyi undang-undang yang baru Pak. Tolong disiapkan buat saya. SEKJEN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : Saya mohon izin menyampaikan ini Pak. KETUA RAPAT: Boleh silakan Pak Sekjen disampaikan saja. SEKJEN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : Saya tidak menyampaikan hanya ee Pak Mul tapi kepada seluruh Anggota yang terhormat yang pohon tadi, kok itu lagi sih. Tadi kan sudah ada pohon tadi. Nah ini, besarkan dulu. Jadi dana 74,2 triliun ini kalau diminta berapa ke belanja barang, berapa belanja pegawai, berapa belanja modal, berapa belanja bansos. Itu besarnya adalah yangg barang adalah 13,2 triliun. Itu sebesar 17,8 persen pegawainya 2,7 triliun itu 3,6 persen modalnya adalah 56,9 triliun itu sebesar 76,7 persen sedangkan bantuan sosial yang masuk ke belanja masyarakat itu 1,37 triliun porsinya adalah 1,8 persen. Belanja barang ini digunakan untuk ada yang operasional dan yang non operasional. Yang operasional ini biasanya untuk pemeliharaan listrik, air dan macam-macamnya itu. Dan yang non operasional ini adalah untuk ada yang wajib jadi pemeliharaan wajib, itu sebesar 3,6 itu untuk pemeliharaan rutin jalan sebesar 2 triliun, untuk operasi dan pemeliharaan sumber daya air adalah 1 triliun, sedangkan

9

pendampingan Cipta Karya ini untuk fasilitator-fasilitator untuk ke Bansos PP21P dan Pamsimas itu adalah 552 miliar. Itu pemeliharaan wajib yang total 3,64 triliun. Ada pengaturan pembinaan dan pengawasan yang belakang 8,29 triliun. Itu dirinci per program seperti ini jadi penataan ruangan adalah 964 miliar, di sumber daya air adalaj 2,,83 triliun, di Bina Marga 1,55 triliun, di Cipta Karya 1,97 triliun di Sekretariat Jenderal 324 miliar, ujen 78 miliar, Balitbang 249 miliar, sedangkan badan konstruksi 267 miliar. Sekarang yang saya sampaikan bagaimana rincian belanja modal itu untuk di penataan ruang dan SIBB sekarang ini itu belanja modal hanya 240 miliar. Yang besar adalah di sumber daya air itu 13,67 triliun, Bina Marga 34,59 triliun, sedangkan Cipta Karya 8,31 triliun. Kalau Bansosnya perinciannya adalah sebagai berikut. Yang 1,3 ini di luar masih P2IP karena P2IP kemarin kan sebetulnya hari ini yang ingin saya sepakati dengan teman-teman di komisi itu adalah bagaimana nasib P2IP yang sudah diambil, kemarin usulannya Bapak Menteri kan ini masa transisi kalau bisa penyiapan segala macam disiapkan dulu di sini yang matang supaya nanti pelaksanaan aparat desa melaksanakan P2IP ini bisa baik. Di sini ini yang saya sampaikan karena pagunya hanya 4,2 maka bansos hanya ada untuk research untuk P2KP untuk Sanimas ini sanitasi, untuk Pamsimas ini adalah air minum, dan untuk irigasi ini P2ISDA Pak. Inilah postur dari pagu 2014 kalau dirinci per belanja. Secara keseluruhan lanjut kalau dilihat berapa yang dialokasikan untuk pembiayaan publik dan berapa yang sebetulnya untuk aparatur. Ini porsinya pembiayaan publik 95 persen, sedangkan pembiayaan aparatur 4,5 persen. Itu yang 95,4 ini adalah sebesar 70,8 triliun itu untuk semuanya pembelian publik yang terdiri dari belanja modal, bantuan sosial, belanja barang termasuk untuk pemeliharaan wajib, terus darurat bencana alam yang kita gunakan sebagai cadangan biasanya kita cadangkan dan pengawasan dan pengendalian. Sedangkan yang belanja aparatur tentnya ya belanja pegawai dan belanja operasional kantor. Ini postur dari 74,2. Sedangkan rincian per program tentu hari ini kita belum bisa ngasih karena masih dikerjakan oleh teman-teman Ditjen. Jadi itu Bapak Ibu semua yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sudah memenuhi yang sebagian memang belum keseluruhan yang kemarin yang dikasihkan ke Pak Mul ke Pak Menteri, tapi separuh dari seluruh porsi per belanja tidak hanya pagu per program sudah kita punya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. F-PD (Ir. MULYADI) : Melalui Pimpinan Pak Michael. Jadi saya menghargai apa yang disampaikan Pak Sekjen Pak, itu untuk semua Anggota, yang saya minta pertanyaan saya yang sudah saya siapkan Pak. Tabelnya sudah Bapak terima mohon kiranya disampaikan itu jawaban itu kepada kami. Kalau belum siap sampaikan saja Pak belum siap. Biar jelas Pak, bahwa ini bukan pertanyaan saya Pak. Pertanyaan saya sudah ada tabelnya, Bapak sudah terima diserahkan ke menteri. Jadi itu belum diisi, kalau belum siap tidak apa-apa. Kapan siapnya saya tunggu. Jadi biar jelas rapatnya bahwa itu belum siap Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ok, Bapak/Ibu, Pak Sekjen beserta jajaran dan para kepala Irjen dengan Dirjen, Sekarang kita berikan apresiasi kepada Pak Sekjen yang telah memberikan hightlight terhadap presentasi yang telah disampaikan pada sore hari ini, dan sekarang kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Anggota untuk memberikan saran dan masukan. Kami persilakan. Pak Rendy yang pertama setelah itu siap-siap Ibu Yasti. Silakan Pak Rendy.

10

F-PDIP (Ir. RENDHY A. LAMADJIDO, MBA): Baik, terima kasih Pimpinan. Pak Sekjen seluruh jajaran Dirjen dan Balitbang dan Badan Konstruksi. Teman-teman Komisi V yang sangat saya cintai. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Setelah melihat, mendengar, postur daripada anggaran yang dilakukan tahun 2015 maka saya ingin memperdalam sedikit tentang beberapa anggaran terutama di sektor sumber daya air dan Bina Marga. Di sumber daya air kita tahu bahwa ke depan program pemerintah ke depan adalah bagaimana penguatan terhadap pangan sehingga air adalah salah satu faktor penentu dalam pembangunan program penguatan pangan. Sementara kita tahu bahwa SDA ini masih jauh dari harapan. Dari penganggarannya maupun dari perlakuan-perlakuan yang ada kita lihat masih jauh sekali. Saya berharap nanti program tahun 2016 itu kalau bisa difokuskan pada persoalan-persoalan sumber daya air ya. Terutama kalau kita lihat adalah menyangkut masalah persoalan inteks dan juga masalah normalisasi sungai. Kita bisa melihat bahwa hampir rasanya 50 tahun terakhir ini baik itu zaman Orde Baru dengan Repelitanya memang sarana prasarananya sudha sangat dibangun itu. Tapi kita lihat sarana prasarana ini boleh saya katakan hancur bahkan terkesan tidak dilakukan maintenance atau pemeliharaan secara baik. Saya tidak tahu persis di mana letak ininya, tapi ini buah pikiran kami untuk bisa bagaimana menyumbangkan pemikiran ini untuk bisa kita lakukan tahun-tahun program pemerintah ke depan, saya kasih contoh dulu kita kenal dengan namanya irigasi pembangunan irigasi sedang atau irigasi teknis. Hampir seluruh jajaran di provinsi maupun kabupaten itu ramai dengan pembangunan bendungan ya saluran daripada irigasi teknik ini hampir seluruh. Rasa-rasanya 25 tahun setelah itu sepertinya ini terbengkalai semua Pak. Dan saya tidak tahu persis kenapa irigasi teknik ini yang dibiayai oleh APBN bahkan ada loan, yaitu IBRD. Saya tahu persis itu karena saya sempat melaksanakan ini proyek-proyek IBRD ini banyak sekali. Tapi hal sekarang Pak sangat memprihatinkan hampir seluruh saya kalau ke daerah reses itu sering mampir ke daerah-daerah yang saya itu kadangkadang sungainya sudha tidak mengalir ke situ Pak, sudah jauh dari situ. Ini membuktikan bahwa kita tidak memperhatikan daripada sumber air ini. Mulai dari persoalan inteknya sampai pada persoalan normalisasinya. Sehingga 2 tahun terakhir ini saya sangat keras di sini bahkan dengan Pak Dirjen lama, tolong normalisasi sungai itu harus memang segera dilakukan. Karena kalau tidak untuk apa kita membangun bendungan. Untuk apa kita membangun bendungan, untuk apa kita membangun bendung, sementara saluran air ini tidak pernah dipelihara. Kalau Bapak lihat ke daerah saya Pak Sulawesi Tengah, saya tidak bicara soal lain di daerah saya banyak sekali itu sungainya pindah, jadi bendungnya di sini sungainya di sana. Saya kira Pak Basuki tahu persis karena beliau pernah di sana. Yang kedua, karena tidak terpelihara itu air tidak lewat di atas lagi Pak, tapi lewat di bawah bendung itunya. Karena tergerusnya, karena tidak ada pemeliharaan. Akibatnya apa masyarakat akhirnya kekurangan air padahal air itu tidak lagi lewat ke atas tapi sudah masuk ke permukaan. Ini yang saya sering mencoba melakukan semacam bertukar pikiran dan teman-teman SDA kenapa tidak dilakukan secepatnya ini. Tapi ini saya berharap pada program ini bisa kita luncurkan pada tahun 2015. Saya kira itu saja untuk SDA. Saya hanya memberikan warning supaya, karena kalau saya mengevaluasi itu sulit Pak. Kami hanya mendorong untuk bisa memikirkan 2015 karena penguatan pemerintah di tahun 2015 adalah bagaimana penguatan pangan. Penguatan pangan ini sangat tergantung dengan air. Yang kedua saya harap dalam program-program ke depan nanti supaya disinkronkan dengan teman-teman di pertanian. Selama ini kita tahu bahwa kita membangun bendung atau bendungan itu duluan ketimbang sawahnya.

11

F-PAN (Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW) : Ketua, interupsi Ketua. Ini tidak ada SDA Pak Rendy. SDA yang besok. Ini tidak ada SDA di sini Pak Rendy. Tidak ada SDA, besok SDA. F-PDIP (Ir. RENDHY A. LAMADJIDO, MBA): Oh tidak ada SDA, sorry-sorry. KETUA RAPAT: Jadi kakak pending dulu ya. Jadi karena Pak Mul dan Pak Rendy duduknya dekat. Jadi mungkin getaran dari Pak Mul tadi bikin Pak Rendy goyang-goyang ya. Pending dulu ya. F-PDIP (Ir. RENDHY A. LAMADJIDO, MBA): Ya sudah, masuk badan konstruksi sekarang. KETUA RAPAT: Oh badan yang kemarin lagi Kakak? F-PDIP (Ir. RENDHY A. LAMADJIDO, MBA): Tidak, ini sudah bersahabat. Saya kira Badan Konstruksi saya berharap karena kegagalankegagalan dari proyek sekarang itu kita lihat bukan saja karena jenuhnya ini adalah kita tidak mampu para kontraktor. Jadi Bapak sudah tahu persis apa masalahnya saya kira ini harus diselesaikan secepatnya. Saya kira itu saja Pak Ketua. Mohon maaf ini. Wabillahi Taufiq Walhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Ya, kalau soal BP Konstruksi hari ini Kakak Rendy sangat bijak sekali. Kita persilakan Pak Jadi. Ini kelihatannya yang bicara pertama-tama ini partai pemenang semua. Silakan Pak Jadi. F-PDIP (Ir. SUDJADI) : Terima kasih Pimpinan. Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan para Kepala Badan. Saya hanya usul saja pertama tata-ruang pada Pak Dirjen tolong bahwa tata ruang itu sumber hukum disiplin pemanfaatan ruang mungkin dananya tahun-tahun berikutnya lebih dibesarkan. Yang kedua kita punya polisi pariwisata, untuk urusan hutan ada polisi hutan, mungkin barangkali saya tidak tahu namanya polisi tata ruang yang nanti bersinergi dengan Satpol PP. Sehingga tugasnya adalah pengawasan dan eksekusi, saran. Lalu yang kedua terima kasih Balitbang agar uji coba itu yang diberikan kepada kabupaten itu harus ada kesanggupan dari bupati untuk melanjutkan. Jadi prestasi Bapak itu nanti tersebar dan termanfaatkan oleh masyarakat. Kepada Pak Dirjen, Pak Irjen, tolong pertahankan WTP anda. Walaupun dananya hanya 100 katanya cukup saya kok agak ragu untuk

12

mempertahankan WTP. Kalau BP Konstruksi tolong inovasi-inovasi ini disebarkan seperti biasa di kabupaten-kabupaten Pak, tapi juga dengan catatan ada kegiatan ke sana asal bupati juga mau menindaklanjuti. Mari kita berdoa semoga saya selamat, Bapak selamat dan masih bertemu dalam waktu 5 tahun lagi. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, maturnuwun. KETUA RAPAT: Pak Sekjen jangan lihat yang pertanyaan belakang itu sebagai ancaman. Tapi itu sebagai sebuah relasi yang konstruktif ya. Pak Jadi ya. Ibu Yasti mau tanya? Silakan Ibu Yasti. F-PAN (Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW) : Sebenarnya saya tidak mau tanya, cuma karena Kakak Rendy tadi jadi saya tanya. Terima kasih Pimpinan. Pak Sekjen dan seluruh jajaran yang saya hormati. Saya kira saya tidak mau bertanya cuma memberikan apresiasi saja kepada Kementerian Pekerjaan Umum karena dari semua mitra kerja Komisi V penyerapan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum adalah yang terbaik walaupun masih belum diharapkan tetapi yang terbaik dari semua kementerian, mitra kerja Komisi V. Saya optimis apa yang disampaikan oleh Pak Menteri kemarin bahwa di bulan Desember nanti penyerapan anggaran bisa mencapai 93 persen itu akan terwujud, karena saya kami di sini tahu persis dan yakin bahwa sumber daya manusia yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum itu hebat-hebat semua sehingga apa yang Pak Mul minta kemarin baru kemarin sore sudah ada, walaupun belum lengkap tetapi sudah ada. Saya kira patut kita apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Terima kasih Ketua. KETUA RAPAT: Ya terima kasih Bu Yasti. Kami persilakan Pak Bakri. F-PAN (H.A. BAKRI HM) : Sedikit-sedikit saja Pak. Baik, terima kasih. Pak Sekjen, Saya pikir apa yang disampaikan Ibu Yasti, kita sependapat semua. Dari semua mitra Alhamdulillah Kementerian PU serapannya yang tertinggi dan harapan kita juga kalau bisa di akhir tahun juga betul-betul itu mungkin bisa tercapai. Yang kedua terkait dengan pembinaan kerja satker di sini saya melihat bahasa di bawah itu Pak bahwa kalau ada jalan nasional, jalan provinsi, orang selau membandingkan jalan nasional tapi kok kerjanya bagus Pak. Kok jalan provinsi tidak. Itu selalu dimana mana. Padahal rekanannya itu juga. Mungkin ada tidak pola bagaimana membina ini pembinaan tekanan mungkin di sini Pak, kadang-kadang antara jalan nasional timpangnya jauh sekali Pak itu. Kita lihat padahal beban itu betul-betul sangat berbeda. Kita tahu jalan nasional itu betul-betul bebannya tinggi sedangkan jalan provinsi ataupun jalan kabupaten itu kecil. Dari perilaku di bawah ini ada pola kira-kira pembinaan bagaimana standar itu makin meningkat. Jadi itu yang mungkin perlu dirumuskan sehingga betul-betul kualitas jalan ini pembinaan terhadap di daerah, kualitas jalan itu betul-betul

13

sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang ketiga adalah tata-ruang kita lihat bahwa akhir-akhir ini banyak pembangunan yang kadang-kadang keluar dari pada rencana tata ruang. Saya mengambil contoh di daerah saya di Jambi itu, kita punya program yang namanya penanggulangan banjir kota. Saya pernah dipaparkan oleh teman SDA kebetulan di tahun ini dapat anggaran itu banyak programprogram yang itu yang akhirnya terkadang-kadang melanggar tata ruang itu. Ini juga perlu menjadi perhatian. Kenapa saya bilang demikian, jangan sampai nanti tata ruang yang ada itu ditabrak dan juga kita melihat secara nasional bahwa percepatan program daripada tata ruang ini terhambat oleh berbagai macam hal. Kebetulan Pak Dirjen Tata Ruang kita juga bermitra di Komisi V di PU ini, kita sangat mengharapkan kinerja dari pada tata ruang itu betul-betul bisa maksimal. Apakah mungkin nanti anggarannya harus ditingkatkan atau bagaimana, kita akan perjuangkan. Karena terus terang saja Pak ini menyangkut dari seluruh laporan-laporan dari seluruh Indonesia itu, tata ruang inilah yang sangat menunjukan. Kaerna mereka bisa bekerja berpedoman sangat besar terhadap pengaruh tata ruang ini. Yang terakhir Pak Sekjen, sama dengan apa yang saya sampaikan tadi dengan mitra kita di Kementerian Perhubungan karena waktu yang memang singkat ini kita sibuk dengan Pilpres kemarin, Legislatif, dan segalanya, saya bangga bahwa laporan dari perkembangan fisik daripada kegiatan di Kementerian PU ini sangatlah bagus. Saya mungkin secara pribadi dan mungkin teman-teman juga mungkin perlu ada laporan tertulis kita sampaikan ke masing-masing dapil capaian fisik daripada masing-masing item, sehingga betul-betul fungsi pengawasan kita itu bisa jalan. Karena selama ini memang jarang kita inikan, tapi mungkin saya juga bisa mewakili teman-teman bukan hanya ... tapi mungkin seluruh bahwa laporan daripada serapan per pekerjaan di masing-masing dapil kita itu bisa diserahkan secara tertulis. Apakah pertemuan selanjutnya mungkin bisa kita terima atau secepatnya. Saya pikir hanya itu mungkin Pimpinan. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Bakri. Kami persilakan Pak Ali Wongso. F-PG (Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA) Terima kasih. Ketua. Pimpinan, teman-teman Anggota yang terhormat, Pak Sekjen, Pak Dirjen, dan Kalitbang, Pak Irjen, dan Kepala Badan Pembina Jasa Konstruksi, seluruh pejabat PU yang saya hormati. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Kembali saya juga turut memberikan apresiasi pada apa yang dipaparkan oleh Kementerian PU melalui Pak Sekjen dan khususnya penyerapan tadi sudah banyak disampaikan tertinggi di antara mitra kita namun demikian dari apa yang disampaikan Pak Sekjen realisasi sekarang kalau tidak masalah tadi 54 hampir 55 persen, dari target 71,36 persen. Jadi meskipun ini tertinggi namun dihadapkan dengan target yang diproyeksikan oleh PU sendiri ada gap 15 atau sekitar 15 persen. Tentu ini PU saya kira ya kalau menurut pengamatan saya sebuah kementerian yang memang betulbetul profesional. Ukurannya tidak sama dengan ukuran yang lain jadi kita tetap mengharap PU untuk memacu lagi agar supaya nanti grafik realisasi ini tidak terlalu lama bisa berimpit dengan grafik target. Dan kami menaruh kepercayaan kepada Kementerian PU untuk itu. Dalam rangka ini tentu banyak hal yang harus diakukan introspeksi misalnya bagaimana itu proses pelelangan yang seringkali

14

berkepanjangan sehingga tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan rencana waktu dan tentu berakibat pada penyerapan. Dan apabila banyak seperti ini, ini membawa implikasi yang tidak baik dalam kerangka ekonomi. Termasuk misalnya penyerapan tenaga kerja yang lambat. Katakanlah bagaimana grafik ini bisa langsung naik misalnya mulai dari Februari jadi dia bisa bergerak grafik yang relatif lebih tajam ke atas dan itu akan membawa nilai lebih. Apa yang harus dibuat di sinilah mungkin termasuk litbang. Litbang menurut saya harus bisa menginventarisir seluruh problem mulai dari direktoral jenderal sampai kepada badan-badan dan Litbang bisa memberikan kontribusi problem solvingnya alternatif. Sehingga Litbang ini memang membutuhkan biaya yang proporsional agar bisa efektif. Kemudian saya ingin masuk ke tata-ruang, kalau kita lihat Undang-Undang Tata Ruang dan pemerintah melaksanakan undang-undang dalam hal ini termasuk Kementerian PU menjalankan undang-undang. Di dalam undang-undang ini ada pengaturan soal jadwal RUU TR Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten kota, provinsi, kawasan strategis, semua ini sudah ada jadwalnya. Kalau kita lihat realisasinya terhadap proyeksi yang diatur dalam undang-undang itu, ini ada gap lagi. Nah gap ini saya lihat lebih pada memang koordinasi antar lembaga jadi ini bukan semata-mata urusan PU, apakah itu Pemda, apakah itu kementerian lain Kehutanan, ESDM dan sebagainya, ini koordinasi ini yang barangkali ya bagaimana ke depan. Kita harapkan Menko yang lebih kuat, kita kan presiden yang lebih kuat, tentu PU pun terus menerus meningkatkan aktualitas. Adakah kemauan kita membuat target bisakah keterlambatan ini kita selesaikan akhir 2015 selesai semua RTRW. Tentu karena tadi dikatakan seperti Pak Bakri begitu strategisnya RTRW di dalam rangka pembangunan nasional maka ini menjadi urgen dan terkait ke tata ruang ini kami memberikan apresiasi kepada Menteri PU, Dirjen Tata Ruang, dan segenap pejabat PU atas telah ditandatanganinya atau telah keluarnya peraturan presiden tentang rencana tata-ruang kawasan strategis nasional Danau Toba. Ini perjuangan panjang. Jadi di tangan Pak Basuki dan Menteri PU nya Pak Joko Firmanto, Sessekjennya. Jadi ini selesai dan saya yakin seluruh masyarakat di 7 Kabupaten Danau Toba memberi penghargaan dan terima kasih termasuk kepada Bapak Presiden SBY yang sudah tanda tangani itu. Jadi ini sebelum presiden menyelesaikan beliau sudah tanda tangani. Sekarang what next dalam APBN 2015. Saya pikir tujuan daripada dibuatnya rencana tata ruang ini sesuai dengan visinya adalah bagaimana mewujudkan kawasan itu menjadi kawasan yang sesuai dengah katakanlah kawasan wisata yang kompetitif bahkan sejajar dengan kawasan wisata dunia. Oleh karena itu infrastruktur yang menjadi domain PU seperti jalan dan sebagainya ke arah itu mulai dari outer ring roadnya sesuai dengan perpres itu. Outer ring road-nya termasuk juga jalan-jalan akses ke sana yang memang selama ini juga sudah ditangani tapi perlu lebih diberi perhatian lebih optimal. Bahkan di dalam perpres itu ada satu klausul yang kita mengantisipasi bagaimana itu dilaksanakan supaya aplicable gitu. Yaitu perlunya suatu bagan yang dibentuk oleh presiden melaksanakan itu semacam badan otorita. Ini nanti menjadi PR daripada PU khususnya Dirjen Penataan Ruang untuk merekomendasikan perlu segera ini mungkin sementara masih ditangani PU penuh, tetapi kedepan badan ini perlu dibentuk oleh presiden baru. Karena inikan tidak bisa sekejap. Tanggal 20 Oktober sesuai jadwal kita sudah ada presiden baru. Kemudian untuk Badan Pembina Jasa Konstruksi ini yang kami lihat ya dan ini erat kaitannya dengan grafik penyerapan tadi. Perlu ada satu ya katakan revitalisasilah karena sudah pernah ada, klasifikasi daripada pelakupelaku jasa konstruksi. Ini harus ada klasifikasinya. Jadi tidak boleh katakanlah longgar sekali jadi harus ketat dengan elegan. Kalau dulu ada BEM Nol, apa BEM 1, BEM 2 begitu, nah ini saya kira perlu diatur lagi. Dan apa yang menghambat untuk itu ya kita coba bagaimana caranya hambatan itu kita eliminir. Tetapi bahwasanya perlu klasifikasi dalam rangka pembinaan usaha jasa konstruksi agar profesional ini saya kira mutlak. Apa yang kita buat dalam pembinaan itu? Kemudian reward and punishment ini harus Pak, jadi kalau orang sudah bersalah misalnya tidak selesai pada waktunya denda. Tetapi tidak selesai pada tahun anggaran itu dia harus jelas. Lalu mereka yang tidak selesai bekerja pada waktu yang ditentukan di kontrak, tidak boleh kita excuse hanya dengan cukup didenda. Tetapi harus ada punishment sehingga dengan ada punishment seperti itu dengan sistem seperti itu semua pelaku jasa konstruksi itu hati-hati. Dia akan mengantisipasi itu tidak boleh terlambat. Selain tidak boleh mengerjakan dengan kualitas yang buruk. Jadi kalau ada pelaku jasa konstruksi misalnya

15

baru 3 bulan pekerjaannya sudah rusak mungkin ketika dia mengaspal temperaturnya tidak pas atau bagaimana Itu apa punishmentnya kalau tidak diapa-apain hanya sekedar you perbaiki lagi deh, tambal-sulam. Jadi ini saya kira ke depan harapan kita perlu karena apa ini membawa implikasi terhadap anggaran. Jadi kita anggaran cuma 74 triliun dan Bina Marga itu hanya 34 koma sekian triliun. Dihadapkan dengan tantangan ini kecil, sudah biaya kecil, bagaimana out comenya sebesar mungkin. Itu yang saya maksud. Kemudian Litbang, menambah apa yang kami sampaikan tadi, saya berharap Litbang ini betul-betul lebih progresif ya. Litbang ini mungkin samalah ini kalau di negara lain research and development. Jadi ini sangat penting pembaharuan itu ada di tangan dia, perubahan itu ada di tangan dia. Oleh karena itu sangat-sangat penting, dua kali sangatnya jadi coba kita lihat misalnya masalah, jadi banyak masalah ini seperti luput daripada inventarisasi Litbang. Sehingga terkesan rutinisme. Misalnya perbaikan jalan, jalannya jalan nasional kita banyak yang di bawah 6 meter. Ya di Sumatera banyak, di pulau lain juga saya kira, itu kalau rusak itu langsung macet karena yang dipakai buka tutup. Itu bagaimana terobosannya, kalau macet apalagi itu bras yang sangat penting akan mengganggu ekonomi. Apa terobosan Litbang di sini, apakah perlu misalnya alternatif jalan beton yang model precast sehingga bisa dikerjakan dengan cepat sekaligus juga lifetime-nya bisa lebih tinggi. Ini bisa di OR, begitu juga misalnya banyak sekali jalan-jalan yang cepat rusak karena aspal selalu kalau hujan itu tergenang drainasenya tidak ada atau tidak memadai. Nah ini bagaimana? Di Sumatera Utara misalnya karena kita dorong dari Komisi V sudah mulai itu hindari jalan tanpa drainase. Jadi dibangun drainase, tapi drainasenya itu baru dibangun 6 bulan sudah hancur. Kenapa hancur? Kualitasnya buruk itu kembali kepada pemilihan jasa konstruksi. Tetapi mengapa Litbang tidak memikirkan misalnya precast jadi kontraktornya hanya memasang saja. Kualitasnya sudah pasti bagus. Seperti ini terobosan-terobosan misalnya. Bahkan terdengar di Papua Pak Ketua konon di sana ada 1.000 kilometer jalan bukan aspal bukan beton, tetapi tanah yang dibatukan dibangun 1 hari satu kilometer, ini menarik. Saya kira Litbang perlu mengambil data di sana. Dan konon itu pakai teknologi saya tidak tahu katanya dari Australia, tetapi ya kalau jauh lebih murah daripada aspal dari pada beton dan jangan-jangan lebih kuat mengapa tidak. Di daerah mana yang cocok seperti itu selain di Papua. Kita bawa ke Indonesia barat ke Indonesia tengah. Jadi banyak sekali Pak yang perlu kita buat terobosanterobosan saya kira dari Litbang itu. Terakhir Pak, Pak Sekjen saya sejalan dengan pendapat dari bagaimana tadi struktur anggaran komposisi tadi. Anggaran ini terlalu sedikit Pak untuk PU 74 triliun ini, tetapi apa boleh buat meskipun APBN kita naik sudah 2.000 triliun lebih tetapi PU ya segini, yang lain pun saya kira sedikit juga bagian turun karena memang banyak kewajiban-kewajiban negara harus menutup subsidi dan sebagainya yang tak bisa dielakkan termasuk bayar utang. Tapi dengan yang sedikit ini bagaimana ini diatur. Inilah politik anggarannya, mengapa misalnya Cipta Karya harus 8,3 ini pertanyaannya. Mengapa sumber daya air harus 13,6, Bina Marga 34 koma sekian, nah ini kan perlu ada kajian. Kalau saya berpendapat yang menjadi priority prioritas di PU semua penting adalah Bina Marga dan sumber daya air. Kenapa, memang ini yang paling langsung untuk berkorelasi dengan ekonomi, urat nadi jalan itu Pak. Sumber daya air yang saya maksud di sini konsentrasinya irigasi, karena menyangkut bagaimana kita meningkatkan ekonomi petani irigasi supaya panen mereka lebih besar, produksi dan kualitasnya. Dan terkait dengan kemauan politik kita swasembada pangan ya kalau ada yang bilang kita sudah swasembada pangan ya kita tidak usah berdebatlah, tapi kita tingkatkanlah produksi kita ya kan. Supaya apa yang kita hindari import bahkan kita menjadi suatu ketika oleh karena dorongan daripada Kementerian PU dukungan Kementerian PU politik anggaran di PU, Indonesia menjadi pengekspor beras. Saya kira begitu dari saya Ketua. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Pak Awong ini biasa paling cepat 15 menit, tadi 20 menit. Pak Mul silakan Pak Mul.

16

F-PD (Ir. MULYADI): Terima kasih Pimpinan. Pak Sekjen beserta seluruh Eselon I, Saya konsisten dengan tema rapat hari ini Pak. Rapat kita anggaran walaupun tidak ada larangan pada saat rapat anggaran melakukan fungsi pengawasan tapi kan tema utama kita rapat anggaran, maka dari itu yang paling utama adalah kita mengkaji struktur anggaran yang disampaikan oleh mitra kerja. Itu sebetulnya. Kemarin saya sudah sampaikan tetapi karena belum tentu saya belum bisa memberikan masukan, memberikan kritik, memberikan saran-saran belum bisa Pak karena apa yang saya sampaikan kemarin belum ada datanya, nanti kalau saya memberikan masukan terkait anggaran nanti bisa salah Pak karena strukturnya belum saya dapat, belum saya bisa kaji. Tujuan dari menganalisasi struktur anggaran adalah mengefektifkan anggaran Pak. Tujuan kita menganalisa anggaran adalah mengefektifkan anggaran agar anggaran yang tidak priotas dilarikan menjadi prioitas. Itu betul Pak. Kalau istilah saya kemarin sambil becanda Pak yang lemak-lemak itu kita buang Pak, tapi memang konsekuensinya yang melaksanakannya agak kurus sedikit Pak. Jadi yang lemak-lemaknya itu kita larikan saja ke tempat lain supaya jadi daging Pak, supaya sehat Pak. Untuk melakukan misalnya saya ingin tahu misalnya sebagai contoh yang sederhana Cipta Karya ada air minum, ada pengembangan permukiman, ada penataan bangunan dan lingkungan, ada pengembangan PLT, dan lain-lain, dari struktur bisa dikatakan sub program ya karena programnya kan penyelenggaraan permukiman. Dari jenisnya saya juga ingin tahu jasa konsultansi yang digunakan untuk air minum berapa, pengembangan pemukiman berapa, PDL berapa, pengembangan PLT berapa, lain-lain berapa. Jangan sampai yang besar yang lain-lainnya Pak. Dari jenis kegiatannya misalnya saya sampaikan kemarin Pak Sekjen, kita utamakan tentu DD dan supervisi yang terkait dengan pelaksanaan fisik, jangan sampai yang banyak itu studi-studi Pak. Yang itu cuma masuk gudang Pak, yang tidak ada out comenya lah istilahnya. Yang tidak memberi dampak benefit sementara sekarang anggaran sangat terbatas jadi mau tak mau kita harus berpikir cerdas Pak untuk mengefektfikan anggaran yang terbatas ini yang sampaikan Pak Awong tadii sebetulnya PU ini harus lebih besar lagi Pak, tapi bagaimana anggaran yang diberikan hanya 74 triliun. Tapi jangan sampai yang 74 triliun itu juga tidak kita gunakan secara efektif. Terbalik-balik gitu pemanfaatannya. Yang prioritas malah lebih sedikit, yang tidak prioritas malah banyak. Inilah perlunya kita mengkaji struktur anggaran Pak. Lalu kemudian sesuai dengan konstitusi Pak yang saya sampaikan kemarin Bapak wajib menyampaikan anggaran yang bersifat tahunan dan tahun jamak. Itu diatur Pak di dalam undangundang, perjanjian internasional pun pemerintah wajib menyampaikan ke DPR kalau ada loan misalnya itu juga disampaikan. Apakah itu tahun jamak berapa tahun terus juga APBN sebetulnya yang disetujui yang sifatnya singel year kalau ada hal-hal yang mendesak harus lebih dari satu tahun itu juga sampaikan. Karena akan menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya apalagi tahun berikutnya kan menjadi tanggung jawab pemerintahan selanjutnya. Jadi mungkin menterinya baru misalnya, kalau pun kita yang oh Jokowi, ya betul Pak. Harus diperjelas Pak ya. Sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi Pak pemerintahan Pak Jokowi dan JK Pak. Jadi ini memang harus kita perjelas sehingga kita rapat-rapat pembahasan anggaran itu efektif Pak. Kita menghasilkan sebuah masukan-masukan, saran-saran kepada pemerintah dalam rangka mengefektifikan anggaran yang terbatas ini. Itu yang sebetulnya saya sangat perlukan karena masih belum tentu saya hanya komentar-komentar sifatnya umum saja Pak belum bisa terlalu mendalam terkait dengan apa yang akan kita putuskan selanjutnya. Lalu yang kedua Pak memang saya sependapat dengan Pak Ali Wongso yang paling diperlukan Pak ini kita inikan DPR Pak, kita tidak mungkin mengatakan sesuatu yang tidak diperlukan rakyat menjadi sangat perlu. Pengalaman kita jalan itu memang luar biasa Pak. Kebutuhan anggarannya memang sangat perlu sekali Pak. Kenapa saya katakan begitu karena inilah pengalaman kita yang selama 5

17

tahun ini turun ke masyarakat. Sedangkan Cipta Karya dan Tata Ruang bukan tidak perlu Pak, tapi kalau dibandingkan Bina Marga dan SDA kalau saya lihat dengan perbedaan anggarannya pun itu menurut Bina Marga dan SDA masih kurang Pak. Masih bisa diambil dari Cipta Karya dan Tata Ruang Pak. Kalau kita lihat dengan urgensinya tata ruang itukan sebetulnya dulu kita hanya menyelesaikan RTRW, sudah selesai ya Pak. Sekarang kan sudah mulai masuk pelaksanaan fisik. Pelaksanaan fisik saya tidak tahu, waktu kita masih membahas satuan tiga pada APBN 2014, bukan APBN-P di Dapil saya ada itu yang namanya untuk Ngarai Sihanok 5 miliar, sampai sekarang tidak jelas Pak itu. Saya meragukan sekali kemampuan tata ruang untuk melaksanakan fisik. Pak Dirjen, itu saya pada rapat itu masih saya yang pimpin, saya tanya oh iya Pak ini begini, begitu. Memang naturenya tidak punya kapasitas untuk melaksanakan seperti itu kali Pak. Saya sudah Pak Firman, Pak siapa lagi yang Biro Perencanaan Pak yang ujung Pak siapa yang paling kanan, Tata Ruang siapa saya lupa Pak, Pak Firman. Lalu Direktur Tata Ruang Kota siapa? Pak Dadang, sudah tua pun ada 10 kali Pak. Itu iya nya iya terus bolak balik tapi tidak jelas Pak. Beda dengan Bina Marga Pak, tidak telepon pun sebetulnya apa yang kita bicarakan itu berjalan baik. Dan hasilnya diapresiasi oleh masyarakat. Saya tidak ngerti tata ruang waktu itu akan melaksanakan taman apa yang di Ngarai Sihanok itu, sampai sekarang saya tidak lihat tanda-tandanya Pak. Bahkan pada saat ada pertemuan di Bukit Tinggi saya sampaikan lagi silakan dilihat, sudah dilihat saya tidak mengerti apa persoalannya. Saya tahu PU inikan sudah puluhan tahun, memang dulukan tidak pernah melaksanakan fisik Pak tata ruang ini. Ini mungkin sekarang pekerjaan software nya telah habis, mulai cari-cari kerjaan fisik. Tapi memang kemampuan dalam melaksanakan fisiknya mungkin sangat terbatas. Jadi menurut saya kalau memang tidak diperlukan ya kita akan menggunakan politik anggaran kita, ya berikan ke Bina Marga atau SDA yang memang punya kemampuan dalam melaksanakan kegiatan konstruksi. Daripada janji-janji saja itu sudah merupakan rapat komisi apalagi kalau bukan rapat komisi yang pada saat itu kita masih membahas kegiatan Pak, apalagi sekarang tidak membahas kegiatan. Kemudian juga Cipta Karya, ... banyak sekali Pak. Yang saya lihat paling sukses itu air minum dari air minum, pengembangan permukiman, penataan bangunan di lingkungan, dan pengembangan PLP. Saya tanya teman-teman Anggota DPR yang lain juga mengatakan begitu Pak. Paling sukses pelaksanaan di ini air minum, yang lainnya apalagi permukimam yang namanya menangani kawasan kumuh dan sebagainya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan undang-undang terjadinya dualisme penanganan perumahan dan permukiman kita sepakat kemarin untuk dilakukan koordinasi antara kedua menteri, jika perlu dibawa ke Menko atau ke Presiden, supaya jelas ini tanggung jawab siapa. Tidak ada lagi ini sekarang kan Kementerian Perumahan juga menangani MCK, menangani kawasan, penataan kawasan, jadi kadang-kadang itu tidak ada sinergisitas antara PU dengan perumahan. Dimana dua-duanya adalah pemerintah. Rusun juga begitu, jadi menurut hemat saya memang kalau melihat dari outcome yang ingin kita capai selama ini dari kesuksesan yang terjadi di lapangan memang Bina Marga dan SDA ini prioritas Pak. Sangat prioritas Pak, saya rasa dengan anggaran yang ada dialokasikan sekarang pun harus ditambah Pak. Memang sekarang yang kita analiasa memang program Pak karena kegiatannya dicoret oleh Mahkamah Konstitusi. Saya tadi juga menyampaikan Pak ini sudah kita antisipasi di undang-undang yang baru Pak dan itu sudah menjadi undang-undang. Undang-Undang MD3 yang baru itu sudah diberi hak yang luar biasa penguatan terhadap Anggota dimana setiap Anggota itu dianggap sebuah lembaga Pak seperti di negara-negara lain. Saya yakin kalau Bapak-bapak yang depan ini pasti semuanya apalagi di depan Eselon I, Eselon II ini sudah pernah semua ke Amerika, ke Washington. Lihat Pak rapat-rapat DPRD sana kita bisa lihat untuk mengungkap satu kasus yang ribuan triliun saja itu cuma 2 orang Anggota DPR Pak, kita satu komisi segala macam tidak selesai itu. Jadi saya menyampaikan ini Pak, saya dengan Pak Fary tadi rapat kita menginginkan rapat ke depan itu formatnya memang berbeda Pak. Tidak lagi mohon maaf Pak ya rapat-rapat yang terjadi selama ini mitra kerja persentasi membaca Angkota DPR sesama Anggota DPR ngomong-ngomong Pak. Habis itu nanya sesuai dengan apa yang ada di kepalanya. Tidak ada sinkronisasinya dan saya menginginkan mitra kerja itu menyampaikan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh Anggota Pak. Supaya terjadi interaksi yang positif Pak. Dan harus percaya bahwa kita di sini ini tujuannya pasti positif Pak. Jangan sekali-

18

sekali ada pikiran bahwa Anggota Dewan bertanya pasti tujuannya adalah dalam rangka untuk kepentingan bangsa dan negara Pak. Karena kalau ada niat dari Anggota DPR bertanya ini untuk urusan ini, urusan ini, pasti nanti konsekuensinya dia sebagai Anggota Dewan bisa tidak dipilih oleh rakyat. Apalagi dengan kondisi seperti saat ini anggaran kita sangat terbatas, mari kita sama-sama bersama-sama menyamakan persepsi mana sih yang betul-betul prioritas Pak. Untuk mencapai kesepakatan itu mari kita berargumentasi secara sehat. Argumentasinya tentu ada indikator parameter yang jelas Pak. Jangan asal oh ini yang perlu, ini tidak perlu. Tidak bisa dengan hanya pokoknyapokoknya tapi harus dengan argumentasii yang jelas. Itu yang kita inginkan sehingga ke depan APBN kita semakin sehat dan memang anggaran kita memang sangat kecil. Saya sangat menyadari dari awal bahwa fiscal space kita sudah sangat luar biasa kecilnya Pak. Kalau pemerintah tidak pintar-pintar Pak pembangunan itu tidak akan bisa lebih maju lagi. Jadi mari kita sama-sama menyadari kondisi itu, jadi pada saat ini saya belum bisa berkomentar banyak nanti setelah Bapak menyampaikan pertanyaan saya yang sudah saya bikinkan tabelnya Pak, saya akan berikan masukan Pak kita diskusikan mana yang sebaiknya kita potong, mana sebaiknya kita alihkan tentu dengan argumentasi yang terukur. Bukan hanya asal mau dengan pengalaman dan fakta dan kondisi yang ada di lapangan. Jadi fenomena pembahasan anggaran sekarang memang lebih cepat makro tapi sebetulnya lebih strategis justru. Makro tapi strategis saya melihat daripada tetek bengek, a sampai z sampai ribuan kegiatan dilihat di apa tapi tidak ada yang strategis. Kalau ini saya malah mengapresiasi kita bicara program tapi dengan struktur anggaran yang lengkap ini jauh lebih strategis kalau saya melihat. Jadi oleh karena itu kalau rapatnya dilanjut besok ya lusa? Senin? Rapat per ini, belum ya? Mohon disampaikan Pak sebelum rapat supaya saya ada waktu Pak untuk mempelajari Pak. Minimal staf saya, saya suruh. Kita kan punya staf ahli berapa orang kita jangan sampai dia tidak kerja juga, kita suruh dia kerja dengan bahan yang Bapak berikan, dia lapor ke kita maka kita akan simpulkan nanti, pada saat rapat akan lebih efektif, saya akan menyampaikan Pak ini sebaiknya begini sebaiknya begini. Tujuan kita adalah agar pemerintah bisa bekerja lebih optimal. Tidak ada lagi Pak? Walaupun presidennya yang di sebelah sana Pak Sujadi, kalau sudah jadi presiden kita akan dukung sepenuhnya betul kalau sudah ditetapkan jadi presiden itulah presiden kita semua. Oleh karena itu saya memberikan kontribusi yang positif Pak. Supaya apa yang disampaikan di keluhan-keluhan selama ini kan perdebatan kita selama ini kalau kita baca di tv kan selalu defisit anggaran, inefisiensi, mari kita Pak Jadi kitab jawab apa yang menjadi tema selama ini. F-PDIP (Ir. SUDJADI) : Pimpinan, kalau saya tidak butuh kontribusi, saya butuh uang Pak. F-PD (Ir. MULYADI): Jadi mari kita, selama inikan perdebatan selama ini yang menarik Pak memang postur anggaran kita Pak. Jadi sementara BBM belum dinaikkan mari kita lakukan efisiensi kan cuma itu Pak, tidak ada lagi. Resensi artinya apa, yang betul-betul perlu Pak jadi agar dengan uang yang terbatas ini Bapak bisa mendapatkan out come yang optimal Pak. Karena uangnya sulit ditambah Pak. Terkait dengan dana desa Pak memang agak berat kalau kita memasukan, kalau saya bicara realistis ya. Kalau kita sih senang saja Pak masih ada PPIP, masih ada P4ISDA, senang Pak pasti senang. Tapi Bapak bisa bayangkan undang-undang mengamanatkan 1 miliar per desa. Desa ada berapa, 73 ribu. Artinya pemerintah ini bukan programnya presiden Pak ini undang-undang, 73 triliun harus menyediakan dana untuk desa. Ya kalau uangnya banyak sih mari kita bikin lagi program ke desa. Karena semangat dari Undang-Undang Desa itu Pak Ali Wongso setahu saya seperti pemerintahan sendiri ada seperti DPR nya sendiri, badan permusyawaratan desa, dia yang mengkoordinasikan pembangunan di desa. Jadi mohon ini dipertimbangkan terkait dengan PPIP dan lain sebagainya. Karena memang dari kebijakan saya dengar kemarin Pak Menteri menyampaikan memang tidak

19

dimasukkan lagi tapi Pak Menteri kirim surat. Kirim surat supaya ini tetap masuk tapi masa transisi, tapi saya melihat kebutuhan anggaran. Kebutuan anggaran yang diperlukan pemerintah untuk dana desa sesuai dengan Undang-Undang Desa itu telah kalau satu miliar adalah 73 triliun. Bagaimana itu memenuhi ini. Jadi saya mencoba berpikir logis sehingga nanti kita bisa membahas ini lebih cepat dan kita bisa memutuskan walaupun sebetulnya kok di komisi-komisi lain belum terlalu ini terlalu banyak yang membahas mereka masih banyak menunggu tapi menurut hemat saya, kita memang harus mendalami secara cermat anggaran yang diusulkan ke masing-masing program. Yang terakhir APBN-P 2014 Pak sampai sekarang memang kita APBN-P mekanismenya sudah mirip ini, kita tidak membahas kegiatan tapi setelah ditetapkan harus disampaikan ke komisi, sampai sekarang Pak Sekjen belum ada di kami Pak. Jadi kami tak tahu apakah program yang dulu itu jalan atau tidak atau bagaimana nasibnya DIPA nya belum pernah kita lihat. Itu harus disampaikan ke komisi Pak. Karena saya kira waktu pembahasan APBN-P kan kita tidak bicara lagi kegiatan. Kira-kira berapa bulan yang lalu itu Pak Michael APBN-P terutama saya Cipta Karya, tata-ruang saya tidak tahu nasibnya kegiatannya Pak, bagaimana itu pelaksanaannya apakah itu berjalan atau tidak apakah masih ada di dalam DIPA itu atau sudah hilang katanya ada yang sudah hilang tapi kalaupun sudah hilang tolong kita sampaikan, tidak ada masalah. Karena 2014 itu sudah hak Bapak, APBN-P 2014 itu sudah membahas dengan pola program. Pimpinan Komisi Pak Michael hanya menyetujui yang 3 lembar itu per masing-masing program. Tapi tolong setelah itu ditetapkan itu wajib disampaikan ke komisi. Sehingga kami pun kalau ditanya di daerah kami tidak mengerti apakah seperti tata ruang yang saya tanya tadi Pak yang 5 miliar di Ngarai Sihanok itu. Saya tidak ngerti juga, jawaban dari tata ruang juga sama tidak jelasnya. Apa itu jalan apa tidak, kalau tidak jalan bilang tidak jalan apa sebabnya, kalau tidak bisa bilang tidak bisa, jadi biar kita diberi kejelasan yang pasti. Jangan sampai kita di konstituen yang sudah disananya sudah tersosialisasi semua orang sudah tahu habis itu kita tidak tahu apa-apa. Barang itu hilang atau tidak jalan kita harus tahu. Kita sampaikan dengan argumentasi yang juga masuk akal gitu. Karena kita ini adalah representasi Pak, kita ini representasi Pak wakil rakyat mewakili rakyat Pak, 200.000 satu kursi tapi setelah terpilih mewakili seluruhnya minimal 1 dapil Pak 2,1 juta orang. Jadi mohon hal ini paradigma berpikirnya mohon diubah pertama mungkin Pak Sekjen ke di bawahnya Pak jangan menganggap enteng persoalan-persoalan yang menyangkut daerah pemilihan. Kalau di luar daerah pemilihan okelah, saya masih bisa inilah excuse ya tapi kalau daerah pemilihan ini itu banyak konsekuensi Pak, konsekuensi yang luar biasa Pak. Yang pasti saya pasti di bawah Pak Ali Wongso Pak waktunya. Karena saya lihat jam Pak. Pasti di bawah 20 menit Pak. Jadi itu Pak Sekjen, saya dengan Pak Sekjen inikan sudah kenal lama sekali, sudah sangat kenal lama tapi yang di bawahbawah ini sepertinya seperti main-main saja saya lihat. Seperti kurang menghargai Sekjennya gitu. Pak Sekjen sudah marah-marah masih saja jadi mohon kiranya terutama Pak Sekjen, Dapil. Dapil ini mohon kiranya kita diberi inilah kejelasan karena itu telah tersosialisasi Pak. Jangan ujug-ujug tersosialisasi 6 bulan, ujug-ujug sudah pas pelaksanaan oh tidak jadi Pak. Kalau memang tidak jadi ya sudah kasih tahu saja tidak jadi. Inipun akhirnya kita akan sampaikan tidak jadi. Jadi itu saya rasa pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ke depan setelah saya dapat ini jawaban ini Pak sebelum rapat tolong sampaikan saya akan memberikan masukan Pak agar kita dapat mencari postur anggaran yang lebih optimal menurut kita bersama Pak. Bukan menurut saya, bukan menurut Pak ini, bersama anggaran APBN ini dibahas bersama. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Terima ksaih Pak Mul. Ya kita bisa memahami kenapa Pak Mul melebihi daripada Pak Ali Wongso karena Pak Mul ini kenal baik dengan Pak Sekjen jadi sedikit apa namanya curhat-curhatan. Kami persilakan Pak Fary Francis.

20

F-GERINDRA (Ir. FARY DJEMI FRANCIS, M.MA) : Terima kasih Pak Ketua. Saya ada 2 hal, yang pertama saya kira kita terima kasih tadi struktur alur pikir dari Pak Sekjen gambarkan itu sangat penting Pak bagi kita. Apalagi nanti ini ada dugaan saja Pak. Dugaannya bahwa dengan fiskal gap yang sangat sempit ini maka ada kemungkinan bahwa pemotongan-pemotongan itu tidak akan tertutup Pak. Tadi sudah dibukakan kepada kita berapa belanja modalnya, belanja sosialnya, belanja barang, belanja pegawainya, ya walaupun belanja sosial dan belanja pegawainya kecil tetapi saya kira juga kita harus percepat berkaitan dengan belanja modal dan belanja barang Pak. Karena kita tahu bahwa pengalaman 2 tahun terakhir ini kan yang dipotong-potong itu kan belanja sosialnya yang belum dikerjakan tetapi juga di belanja modal dan belanja barang yang belum tender dan sebagainya itu hanya dipotong. Kita kaget juga tiba-tiba tahun kemarin kan kurang lebih sekitar bunyinya awalnya 20 Pak, betul Pak Sekjen ya? 20 T kan? Dan akhirnya kita realisasikan sehingga tidak lebih dari 10 T berapa kemarin, kalau tidak salah sekitar 7 atau 8 T an. Sembilan Pak ya di bawah 10. Itu ada kemungkinan Pak, kita antisipasilah kita tidak mau walaupun dari Kementerian PU ini progressnya serapannya tinggi tapi kalau bisa tahun ini lebih cepat lagi Pak supaya jangan sampai dipotongnya lebih banyak. Karena itu menjadi tanda-tanda zaman ini. Apalagi dengar-dengarnya sudah di Pak Soedjadi dan teman-teman ini sudah agak sedikit. F-PDIP (Ir. SUDJADI) : Kali ini kok Pak Francis sama Pak Mulyadi kok kompak sekali. F-GERINDRA (Ir. FARY DJEMI FRANCIS, M.MA) : Sepertinya hanya kenaikan BBM dan sebagainya. Kalau itu ditolak-tolak berarti kan harus ada penghematan, efisiensi, dan sebagainya. Saya kira kita akan mendukunglah. Tidak mungkin kita tidak mendukung kalau itu kepentingan rakyat, tapi saya kira struktur tadi itu kita sudah bisa membayangkan Pak Sekjen, bagus sekali ya. Baik kita yang berpikir alur itu memberi masukan kepada kita tapi mohon untuk dikejar-kejar supaya jangan sampai karena ini masalah itu dapat potongan dan sebagainya. Itu yang pertama kita harapkan penyerapannya walaupun begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ini kita lagi hangat-hangatnya membahas Tatib ini Pak, tadi ulang-ulang saya lihat Pak Mul ini menyampaikan membocorkan sedikit pembahasan di Pansus Tatib ini, sama Pak Saleh juga kita di Komisi V ini ada berapa orang ini. Memang ke depan nanti ada satu hal yang menarik yang sedang dibahas ini adalah di komisi akan diperkuat pengawasan Pak. Selama ini kan kita lebih banyak membahas itu penganggarannya, pengawasannya ada tapi pengawasan itu punya satu kekuatan yang besar nanti di komisi karena kita punya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) itu hilang Pak. Alat kelengkapan DPR itu Badan Akuntabilitas yang selama ini menjalankan fungsi pengawasan keuangan itu, akuntabilitas keuangan negara itu hilang dan diperkuat di komisi. Sehingga alur tadi itu bagus sekali bagi kita untuk kita coba mendorong cepat dan sebagainya dan salah satu yang sedang lagi didukung juga adalah akan ada Rapat Kerja bersamanya gabungan ya namanya Pak ya, dan rapat kerja bersama dengan komisi-komisi terkait. Dan juga ada kunjungan kerja bersama Pak. Supaya tidak tumpang tindih kadang-kadang satu provinsi misalnya Bali itu dalam suatu reses yang kunjungan 3-4 dalam waktu yang beda satu hari dan sebagainya. Nah akan diatur kunjungan bersama tadi misalnya kalau masalah jalan itu Komisi III dan mitranya bisa datang Pak bersama-sama dengan kita untuk mengecek kalau ada persoalan-persoalan jalan di sana. Jadi kalau Komisi III bisa datang dengan KPK, bisa datang dengan pihak-pihak Kejaksaan dan sebagainya. Ini sebenarnya yang menarik sehingga kita harapkan betul-betul dalam pembahasan kita di komisi ini pada saat perencanaan anggaran ini kita betul-betul matangkan karena tidak menutup kemungkinan kalau ada temuan-temuan dari hasil

21

kunjungan komisi lain itu mereka bisa akan mengundang langsung Pak dan kita bisa rapat bersama dengan komisi yang bersangkutan. Itu salah satu yang kita bahas di Tata Tertib dan kita berharap memang kita akan terus bersama-sama dengan mitra kita untuk memberikan dukungan, memberikan umpamanya jalan keluar bersama sebelum memang kalau nanti akhirnya ada rapat gabungan bersama dan komisi-komisi terkait. Itu yang kedua Pak, yang terakhir ini masukan saja Pak Ketua, Pak Mul tadi bilang memang ke depan rapat itu nanti lebih banyak interaktif. Rapat interaktif itu kita ngomong jadi langsung ngomong Pak ini. Bukan seperti Pak Mul tadi lebih banyak ngomongnya. Jadi bukan lagi pemerintah banyak ngomong, kita ngomong. Tapi kita saling interaktif ya kalau Pak Mul banyak ngomong itu yang mungkin wajar saja belajar sebagai penyeimbang partai penyeimbang, jadi belajar partai penyeimbang jadi ya wajar-wajar saja gitu. Kalau kami kan sudah biasalah ngomong panjang. Kalau Pak Saleh sudah agak lain lah ini, beliau kan nanti akan pindah ke tempat lain. Saya kira itu Pak Ketua, Pak Sekjen. Terima kasih. Saya mengikuti alur pikirnya teman-teman Kementerian PU ini bagi saya luar biasa Pak. Dari kemarin tampilannya Pak Menteri PU itu bisa menggambarkan capaicapaiannya sampai dengan 2014, mana yang sudah, mana yang belum prosentasenya. Itu masingmasing itu luar biasa Pak. Sampai saya sekarang saya rapat-rapat saya tidak mau sibuk-sibuk, saya gunting itu Pak. Ini saya bawa ini. Jadi digunting itu apa namanya target-target capaiannya Pak Menteri PU ini Pak. Ini yang bisa kita rapatkan di sebelah sana. Ini kalau semua mitra-mitra kita bisa buat seperti inikan enak Pak, ngomongnya kita enak. Ya kan Pak Saleh ya? Di Badan Anggaran capaiannya kalau untuk air minum ya baru 68,5 persen, padahal targetnya sekian persen. Tolong dong untuk anggaran yang dibutuhkan sekian dari sekian. Ini semuanya strukturnya luar biasa Pak, dan kita harapkan semuanya mitra-mitra kita ini bisa menggambarkan seperti ini, tidak hanya di kementeriannya tapi paling tidak usul saya kalau bisa masing-masing direktorat dan juga badan-badan itu bisa membuatkan seperti ini Pak. Kita enaklah ngomongnya Pak. Kalau sudah selesai izin saya sobek ini, saya jalan-jalan bawa ini kalau bicara tinggal buka langsung connect. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Saya mohon maaf sebagai sama-sama partai penyeimbang, kalau Pak Mul banyak omong saya kurangi saya punya waktu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Pak Fary tadi pagi tidak ikut ya? Jadi karena saya ikut dari pagi dengan Pak Mul makanya saya tahu persis lebih baik memberikan Pak Mul itu kesempatan banyak bicara ketimbang beliau walk out. Tadi pagi Pak Sekjen dengan Kementerian Perhubungan karena tidak ada struktur anggarannya beliau keluar. Saya lupa sampaikan tadi ke Pak Sekjen dan Pak Fahry tidak ikut tadi ya? Oh rupanya ada kepentingan lain. Ok, yang terakhir Pak Jamaludin kami persilakan. F-PDIP (Ir. SUDJADI) : Maksud saya itu rapat yang pertama sudah walk out, sekarang datang lagi, nanti ikut walk out lagi, jadi walk outnya sekarang. F-PAN (JAMALUDIN JAFAR): Terima kasih Pak Ketua. Kawan-kawan yang saya hormati, Pak Sekjen dan Pak Dirjen yang kami hormati. Saya mungkin komentar ini masalah acara rapat kita ini Pak Ketua. Jadi kalau lihat di Tata Tertib kita mestinya itu 35 menit, tapi di sini biasa sampai 30 menit. Ini saya juga orang baru, bingung

22

juga melihatnya ini. Tapi Pak Muljadi tadi karena memang ada keperluannya jadi walk out dia. Bukan karena dia tidak setuju ya Pak Mul ya? Ya baik, Pak Sekjen saya di sini mungkin program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kementerian yang saya ingin menggarisbawahi mungkin yaitu adalah pengembangan data dan sistem informasi Saya agak sedikit tahu karena ada semacam anak-anak di rumah yang mengelola ini. Yang ada di balai-balai itu seluruh Indonesia ini saya tahu tentang itu. Inipun juga data dari Bapak yang tadi itu cepat didapat, ini saya pikir karena ini juga. Jadi ini perlu karena semuanya keberhasilan kita ini karena data juga. Ini perlu ditingkatkan tentang pengembangan data tersebut. Saya kira itu saja Pak Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT: Oh Pak Mul ada lagi? Silakan. F-PD (Ir. MULYADI): Karena disinggung sedikit Pak soal walk out. Jadi begini Pak, saya tambahkan sedikit Pak. Sebetulnya tidak perlu walk out Pak, Tidak perlu walk out Pak karena undang-undang sekarang sudah mengatur Pak. Sekarang kita masih masa transisi sudah disahkan undang-undangnya, kalau pertanyaan Anggota itu tidak dijawab, kalau Anggota yang bertanya meminta harus dihentikan itu tidak boleh diteruskan Pak. Karena itu termasuk pelecehan terhadap Dewan Pak kategorinya. Karena ini masa transisi kita belum terapkanlah. Lalu ada lagi di undang-undang yang baru Pak, tidak perlu lagi saya menyampaikan seperti masalah PPIP, tidak perlu lagi Pak. Anggota Dewan langsung bisa datang ke sana membawa aparat hukum aparat hukum wajib melaporkan ke Anggota Dewan yang meminta itu diperiksa. Sudah diatur secara jelas sekarang Pak, jadi saya tidak perlu lagi minta tolong ke mitra itu kejadian-kejadian di lapangan itu tolong kasih tahu satkernya begini-begini, ke depan tidak perlu lagi Pak. Kalau secara sekali dikasih tahu tidak langsung gunakan haknya sebagai Anggota untuk melakukan pengawasan dan bisa meminta aparat hukum langsung memeriksa jadi ini memang kita harapkan kedua belah pihak sama-sama berwibawa dan kita harap juga Dewan jangan main-main lagi ke depan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ya, terima kasih Pak Mul. Sekarang kita sudah kurang 10 menit pukul 19.00. Jadi kita kasih kesempatan saja kepada Pak Sekjen, Pak Dirjen Penataan Ruang, Pak Irjen, Pak Balitbang dan BP konstruksi untuk menjawab secara langsung saja supaya selesai dan kita akan sama-sama menyelesaikannya dengan kesimpulan. Silakan Pak Sekjen kami berikan SEKJEN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : Saya minta inikan pertanyaannya terbagi seperti yang tadi saya sampaikan mungkin Pak Dwiyanto dulu menjawab yang terkait nanti saya terakhir setelah Pak Dirjen Tata Ruang. KEPALA BP KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : Terima kasih Pak Sekjen. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

23

Selamat malam. Kami tadi menyimak tentang pertanyaan yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Rendy dan Pak Ali Wongso mungkin dalam satu jawaban karena pertanyaannya bisa dirangkum dalam konteks yang sama. Untuk Pak Rendy tadi menyampaikan mengenai pembinaan jasa konstruksii nasional kemudian Pak Ali Wongso menanyakan mengenai klasifikasi. Terobosan klasifikasi penyedia jasa konstruksi yang harus dilakukan terobosan bagaimana memperbaiki untuk ke depan kita lakukan upaya-upaya yang inovatif. Kami ingin menyampaikan bahwa inti daripada dunia konstruksi Indonesia ini adalah masalah SDM. Jadi semua permasalahan yang timbul baik dalam bidang usaha badan usaha ataupun teknologi ataupun pembiayaan dan sebagainya bahan material industri konstruksi tetapi yang paling utama adalah masalah SDM. Oleh karena itu dalam alokasi tahun 2015 ini fokus yang kita berikan adalah meningkatkan SDM sejalan dengan RPJM tahap ketiga kita sesuai dengan RPJP nasional bahwa kita ingin menciptakan SDM yang berkualitas dan menguasai berati di dunia konstruksi pun kita akan sejalan dengan itu, mengutamakan bagaimana supaya SDM di bidang konstruksi ini berkualitas dan menguasai iptek. Dana dari sekitar 345 miliar ini 183 miliar di antaranya lebih besar dari 50 persen itu diupayakan dialokasikan pada pengembangan SDM konstruksi. Karena intinya kalau SDM ini baik semua rantai permasalahan yang ada di dalam dunia konstruksi ini bisa kita atasi. Kami mohon ke depan alokasinya untuk hal-hal peningkatan SDM konstruksi ini bisa ditambah sehingga coveragenya dari 3,5 juta tenaga terampil di bidang konstruksi ini bisa kita cover dalam waktu yang tidak terlalu lama. Baik tenaga ahlinya maupun pekerja. Karena dua-duanya merupakan ujung tombak dari kemajuan konstruksi. Selanjutnya memang Alhamdulillah bahwa dunia konstruksi Indonesia ini semakin kondusif, saya rasa Pak Rendy sepakat dengan kami bahwa kita ingin membangun konstruksi ini berbasis pada kompetensi kita. Ingin profesional tidak lagi dikomersialisasikan sebagaimana yang lalu. Karena daya saingi adalah kunci dari kemenangan kita. Oleh karena itu kita tidak pernah mengungkap-ungkap lagi masalah pertikaian yang lama-lama, saya pikir kita pemerintah menyesuaikan diri proaktif demikian juga semua masyarakat. Karena soliditas, kekompakan dunia konstruksi ini akan membuat kita lebih cepat maju. Daripada kita mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kami merasa bahwa kalau kita tidak kompak atau tidak solid implikasinya kontraktor asing lebih mudah menguasai pasar Indonesia. Sekarang lebih kurang 294 kontraktor asing yang bekerja di Indonesia yang mengcover hampir 300 triliun pekerjaan dari 1.800 triliun pekerjaan Indonesia selama 5 tahun terakhir. Jadi kita harus waspada bahwa kontraktor asing itu sudah berdiri di sini dan sudah bekerja di sini dan jadi pesaing kita. Oleh karena itu kami ingin mempercepat cara-cara pelatihan yang efektif yang menjangkau semua pekerja konstuksi di seluruh Indonesia. Melalui MTU Mobile Unit Training yang kita langsung menuju ke pusat-pusat pekerjaan. Juga melalui pembelajaran jarak jauh dan juga memperkuat tenaga ahli kita sehingga menguasai teknologi. Kemudian kaitannya dengan Pak Ali Wongso tadi Bapak yang terhormat Ali Wongso mengatakan bagaimana kita bisa membangun lagi klasifikasi yang pernah dulu kita miliki. Kita sebenarnya dalam bentuk yang tidak selalu terlalu sama dengan dulu tapi kita sudah melakukan yang disebut Central Product Clasification. Itu suatu sistem yang sama untuk seluruh Asia dan dunia. Jadi nanti klasifikasi kontraktor di Indonesia ini persis sama dengan apa yang diklasifikasikan di seluruh Indonesia. Kontraktor di Indonesia ini jumlahnya untuk menjadi informasi Ibu Bapak yang terhormat lebih kurang 180.000 contractors besar menengah dan kecil setelah kita mengadakan rescreening lagi dari mereka 2 tahun yang lalu sekarang jumlahnya menjadi 120.000 contractors. Dan berapa bulan terakhir kita mengadakan tes kompetisi yang lebih ketat lagi sekarang tinggal menjadi 60.000 jumlah contractors yang benar-benar bekerja. Itu sama jumlahnya dengan kontraktor yang dimiliki oleh Cina. Yang negaranya lebih kurang 1,2 miliar orang. Artinya kita memang selama ini terlalu banyak contractors tetapi kualitasnya kurang memadai. Dan melalui CPC tadi klasifikasi yang baru yang mengacu kepada klasifikasi internasional, akhirnya kita mempunyai klasifikasi yang sesuai dan memberikan klasifikasi tidak hanya general contractors, jadii Indonesia ini punya 60.000 tetapi semuanya general contractors. Sementara Amerika, Inggris, Prancis, Cina, itu lebih besar spesialis

24

contractors dibandingkan kepada general contractors. Dan kita sekarang sedang mengklasifikasi baru itu sehingga kita akan menjadi spesialis sebagian besar dan menjadi general sebagian kecil. Kemudian nanti mereka akan kita integrasikan menjadi supply change yang paling baik sehingga menjadi solid kompak untuk bisa menguasai pasar di negara sendiri. Karena kalau kita lihat di sini kalau kita tidak sama dengan negara-negara di dunia kita nanti tidak bisa sama kuatnya seperti mereka. Jadi mungkin itu yang akan kita lakukan dan itu sudah berjalan dan sedang berjalan lancar dan tidak ada masalah karena kontraktor sekarang asosiasi LPJK, semua masyarakat konstruksi kita menjadi proaktif lagi mendekati mereka, pemerintah juga memperbaiki bagaimana mendekati para penyedia jasa yag selama ini terjadi. Sehingga akhirnya mereka sangat antusias untuk memperbaiki sistem ini dan akhirnya kita harapkan pada akhir tahun 2015 nanti kita semua sudah mengunakan klasifikasi yang benar dan siap menerima waktu yang sebut dengan masyarakat ekonomi Asean yang terbuka. Mungkin itu saja yang kami sampaikan memberi penjelasan yang... F-PDIP (Ir. RENDHY A. LAMADJIDO, MBA): Tambahan sedikit Pak Ketua. Boleh? Terima kasih Pak Ketua. Pak Edy saya ingin mengingatkan bahwa dulu wacana dilahirkan undang-undang masalah konstruksi Undang-Undang Nomor 18 tujuannya adalah bagaimana mengadakan penguatan terhadap profesi itu. Jadi kontraktor-kontraktor profesi itu dikuatkan melalui asosiasi. Sehingga kita target dulu Indonesia ini harus mempunyai kurang lebih 2 juta kontraktor dimana kira-kira main contractor itu dengan seluruh BUMN itu hanya sekitar 50.000 lebih, 50.000 kontraktor. Nah yang kontraktornya yang grade 7 semua yang dibawanya itu, itu adalah spesialis. Dari spesialis sampai kepada kontraktorkontraktor yang golongan grade 4-5 yang ada di daerah, itu tujuannya. Kenapa kita rindu di tahun 80an Pak. Di tahun 80an itu subsidi tenaga kerja yang bisa dialokasi pada saat itu bukan main di sektor jasa konstruksi ini 34 persen tenaga kerja yang bisa diakomodir oleh seluruh Indonesia ini dari sektor jasa konstuksi. Malah meninggalkan jauh sektor industri. Kita rindu akan itu, karena kita kan rencana masih membangun. Saya kira kalau, ini yang kita inginkan. Apa percepatannya itu, saya setuju pelatihannya itu dipercepat. Jadi kita mulai mengandalakan yang teman-teman kontraktor daerah. Mereka harus tanam misalnya ada spesialis drainase, mereka itu ada spesialis gorong-gorong, ada spesialis beton, saya kira ini yang perlu. Saya setuju sekali, bahkan kalau perlu tahun depan kita tingkatkan. Karena kita butuh sekolah, sekolah-sekolah yang murah. Kepada para pelaku-pelaku jasa konstruksi terutama para bekerja itu, tukang sayur, tukang batu, ini perlu pelatihan terus menerus. Dan itu kita kasih gratis. In Sya Allah ke depan pemerintah yang baru kita akan melakukan besar-besaran di sini untuk pelatihan ke seluruh sektor mulai dari menengah ke bawah. Pertama buruh-buruh kasar ini harus mendapatkan perhatian. Saya kira itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Waktu yang diberikan kepada saya 5 menit. Terima kasih Pak Ketua. KETUA RAPAT: Terima kasih. Saya berpikir itu masukan ya Pak Rendy. Dan tadi saya kaget juga melihat bahwa yang general 150.000 tepi spesialisnya kosongnya not available ya. Tidak ada ya. KEPALA BP KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : Saya boleh jelaskan Bapak?

25

KETUA RAPAT: Silakan. KEPALA BP KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : Jadi memang kita tidak pernah memberikan tempat yang layak yang terhormat bagi spesialis selama ini. Sehingga sub contracting yang ada antara main contractor seperti Pak Rendy katakan dengan sub contractor yang umumnya adalah spesialis tidak pernah ada suatu perlindungan sehingga orang-orang spesialis ini menjadi warga negara kelas 2 di konstruksi. Oleh karena itu kalau nanti kita formalkan para spesialis ini menjadi sub contracting yang terlindungi di secara hukum kita pastikan contract antara main dengan sub contractor ini baik mungkin ini akan tumbuh. Jadi seperti di negara yang lain lebih banyak spesialisnya, dibandingkan dengan generalnya. Mungkin itu yang harus kita bentuk. Kalau kekompakan antara general spesialis itu menjadi kuat kita tidak khawatir lagi dengan orang asing datang ke sini. Orang asing mau datang ke sini dia memerlukan spesialis dari Indonesia. Tetapi kalau dia sudah terikat sama kita mereka tentu akan membuat namanya barriers yang non tarif. Artinya kita memberikan suatu competitiveness dari negara ini lebih baik pada negara yang lain. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih. Kami persilakan kepada Kepala Balitbang. KEPALA BALITBANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : Terima kasih kepada Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Sejujurnya saya agak grogi, ini pertama kali saya menanggapi langsung di hadapan Bapakbapak Ibu yang terhormat. Saya Pandu, saya Kepala Balitbang sudah 4 bulan ini. F-GERINDRA (Ir. FARY DJEMI FRANCIS, M.MA): Sebelumnya dimana Pak? KEPALA BALITBANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : Sebelumnya staf ahli sudah setahun dan sebelumnya Kapuskom. Baik, kami lanjutkan. Untuk menghemat waktu juga. Yang terkait dengan Balitbang sejujurnya ada 2 tadi dari Pak Ali Wongso dan dari Pak Jadi. Tapi saya memulai dari yang Pak Ali Wongso dulu tadi mengenai bagaimana membuat peran Litbang itu menjadi semakin greges. Jadi memang Pak betul kalau Litbang di PU tujuannya memang hanya bagaimana bisa mendukung penyediaan infrastruktur ke PU-an yang lebih bisa dihandalkan. Dan layak dan aman untuk keselamatan publik. Itu jelas sudah mendukung sektornya air, jalan, jembatan, dan juga permukiman. Itu melalui berbagai penelitian yang menghasilkanl bagai teknologi di sini bentuknya adalah naskah ilmiah tadi saya melengkapi apa yang disampaikan Bapak Sekjen penelitian dan juga beberapa konsep-konsep teknologi. Dan kemudian di pengembangannya kita akan menghasilkan cara product dan berbagai NSPM karena dan produk dan metode kemudian juga di penerapan. Di penerapannya ini kita melakukan juga uji lapangan sosialisasi, TOT, dan ... Dan kami juga ingin melaporkan sedikit mengenai selama ini 5 tahun terakhir ini apa saja yang telah

26

dilakukan sudah cukup banyak hal yang dilakukan yaitu kalau dari teknologi kita sudah menghasilkan berbagai tekonologi 186 teknologi, NSPM sudah ada lebih kurang 361, dan aktris teknis 293, 5 tahun terakhir ini yang dengan memanfaatkan sarana dan prasarana laboratorium yang ada di seluruh Indonesia yang dalam lingkup Litbang ini ada lebih kurang 3.170 jadi sudah sering kita melayani masyarakat secara langsung bagaimana untuk laboratorium ini. Terkait dengan tadi mengenai masukan dari Pak Ali Wongso, terima kasih untuk perhatiannya kepada bagaimana supaya peran Litbang lebih terasa. Memang kita selama ini juga tadi salah satunya adalah melalui kerja sama dengan berbagai lembaga. Kerja sama dengan berbagai lembaga ini yang kita lakukan salah satunya juga dengan Litbang di kementrian lembaga. Kita ada forum komunikasi kelitbangan sehingga bagaimana kita fokus kepada salah satu kegiatan di satu lokasi. Jadi tahun lalu 2013 bersama-sama dengan Litbang-litbang KL kita memfokuskan di perbatasan Kalimantan. Jadi semua Litbang-libang kementerin, Litbang kesehatan, Litbang sosial, Litbang PU juga terjun di sana di satu lokasi supaya lebih terasa. Itu mengenai kerjasama-kerjasama yang dilakukan. Dan kerja sama lagi yang banyak dilakukan tadi selain aspek teknis supaya kepada pemda-pemda juga mengenai uji lapangan. Tadi Pak Jadi itu di Temanggung kita juga melakukan uji lapangan dengan membuat suatu sumur pompa dan mungkin ada juga beberapa uji-uji lapangan lain seperti di Papua juga kami melakukan Pak di Jayapura, di NTT juga melakukan uji lapangan dengan membuat rumah-rumah murah dan bahan-bahan lokal, itu yang terkait dengan sektor abc. Namun ada lagi satu kegiatan yang Litbang sekarang juga akhir-akhir ini menjadi prioritas, yaitu perhatian kepada aspek sosial ekonomi dan lingkungan. Kita tahu setelah pasca reformasi itu masyarakat semakin kritis khususnya terhadap hasil-hasil pembangunan ke PU-an sehingga perhatian pada aspek sosial ekonomi dan lingkungan itu menjadi perhatian kita, karena itu terasa sekali menjadi hambatan dalam kelancaran pembangunan kita. Mungkin itu yang kami tambahkan dari kami Pak. Terima kasih. Kami kembalikan ke Bapak. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Pandu. Kita persilakan Pak Irjen Pak Taufiq. IRJEN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : Terima kasih Pimpinan. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi V. Ini juga yang pertama juga kami berada di sini untuk menyampaikan secara langsung kepada Bapak/Ibu sekalian. Baik, Bapak/Ibu sekalian, Tadi terkait dengan tugas Inspektorat Jenderal saya kira terima kasih tadi perhatian dari Pak Sujadi jadi yang kami memang salah satu tugasnya adalah mengamankan opini WTP yang sudah dicapai tahun ini untuk selanjutnya, jadi secara berkelanjutan. Kami memang didukung oleh 201 fungsional dimana 158 adalah auditor, ditambah 24 staf struktural dan 55 staf pendukung. Satker yang kita awasi dalam hal ini adalah 1.179 satker Pak, memang saya kira di situ terlihat bahwa Dirjen Bina Marga 190, yang terbanyak memang di Cipta Karya 722 dan SDA169 yang lain memang satker-satker pendukung. Jadi upaya untuk kami sebenarnya lebih kepada upaya pencegahan dan upaya terus menerus untuk perbaikan management pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur ke PU-an. Kita memang tidak semata-mata hanya untuk mencari temuan tapi seluruh kegiatan kita lebih ditujukan untuk perbaikan kinerja. Sehingga pada airnya nanti kita bisa menghasilkan satu tata kelola

27

pembangunan infrastruktur PU yang bisa dipertanggungjawabkan yang akuntabel dan bebas KKN. Tentunya upaya ini juga didukung bersama sekjen Pak, di dalam proses untuk bisa menghasilkan laporan keuangan pemerintah pusat dimana di situ ada 2 komponen tertib aset atau penyelenggaraan aset dan tertib juga laporan keuangan. Kemudian di samping itu kami juga mendapat tugas baru Pak 2 tahun terakhir ini sebagai tim review RKAKL atau anggaran. Sehingga dengan adanya tugas tadi maka inspektorat jenderal memang bisa melakukan proses perbaikan management tadi sejak awal. Ini sejak proses penyiapan RKAKL, nanti proses tender karena kami juga akan melakukan pendampingan khususnya untuk paket-paket yang berisiko tinggi mungkin istilah kerennya Pak Basuki ini probity audit, kemudian nanti proses pengawasannya sendiri yang dilakukan secara rutin dan pada akhirnya inspektorat jenderal juga mempunyai tugas untuk melakukan evaluasi terhadap Lakip atau laporan akuntabilitas instansi pemerintah yang itu merupakan hasil akhir dari kegiatan-kegiatan yang tentunya itu akan menjadi bagian dari proses penyelenggaraan infrastruktur yang baik. Saya kira ini mungkin yang bisa kami sampaikan, karena Irjen tidak boleh banyak bicara Pak. Kalau Irjen banyak bicara artinya ada masalah itu. Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu sekalian. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Ya berarti sinkron Pak Irjen ya? Karena memang teman-teman juga tadi tidak banyak bicara berarti tidak ada masalah di ke PU-an. Pak Dirjen Penataan Ruang kami persilakan. Silakan temanteman sudah rindu dengan suara bobotnya Bapak. DIRJEN PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi V yang terhormat, Saya ada dua hal besar pertanyaan dari Pak Bakri dan Pak Jadi pertama tentang pelanggaran pemanfaatan tata ruang. Sejak memang kalau siklusnya pelaksanaan penataan ruang terdiri atas 3 yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Selama 10 tahun belakangan ini perencanaannya sudah mulai dengan penyusunan RTR, KSN, rencana tata ruang nasional, pulau, provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai ke kawasan strategik nasional. Kemudian pemanfaatannya sekarang mulai 2013 memang telah diluncurkan program pengendalian pemanfaatan penataan ruang oleh Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri melalui memfungsi PPNS yang ada. Artinya dalam pengendalian penataan ruang ini kita coba memperkarakan pelanggaran pemanfaatan ruang. Pada tahun 2014 ini kami sudah melakukan audit Jabodetabek Bunjur dan didapati sekitar 8 titik pelanggaran yang utama setelah kami gelar perkara. Jadi kami dibantu oleh 12 pakar, dari Bareskrim, dari Kejaksaan, dari ahli lingkungan dan ahli hukum, ada satu yang kiranya layak untuk diteruskan di pengadilan. Jadi mudah-mudahan sebelum akhir tahun 2014 ini akan ada satu perkara pelanggaran pemanfaatan ruang yang kita masukan ke pengadilan. Ini hanya untuk memberikan gambaran bahwa pelanggaran penataan ruang juga ada sanksinya. Karena memang di undang-undang ada sanksi tersebut. Jadi memang kami selain perencanaan dan pemanfaatan ruang kita mulai dengan pengendalian. Yang kedua dari Pak Awong, tentang percepatan penyelesaian penyusunan rencana tata ruang apakah provinsi, kabupaten/kota, yang sampai sekarang masih belum terselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan undang-undang. Perlu kami laporkan Bapak untuk rencana tata ruang provinsi yang belum mempunyai perdanya adalah Sumut, Sumsel, Riau, Kepulauan Riau, dan seluruh provinsi di Kalimantan. Kesemuanya itu adalah bermasalah tentang status kawasan hutan dan hutan. Semuanya juga sudah mendapatkan persetujuan substansi oleh Menteri Pekerjaan Umum sebagai

28

Ketua BKPRN namun hanya masalah kehutanan. Ini sudah diambil langkah-langkah oleh Bapak Presiden melalu Inpres, dengan penyelesaian holding zone. Namun sampai sekarang juga masih tertatih-tatih belum menghasilkan seperti yang diamanatkan dalam inpres yaitu untuk percepatannya. Untuk itu kami terus menjadwalkan sampai tahun 2015. Kalau diminta oleh Bapak Komisi V untuk bisakah diselesaikan tahun 2015? Kami hanya bisa menjawab bahwa kami berusaha untuk mempercepat karena kami pada taraf sekarang adalah untuk mengoyak-oyak saja. Karena semua sudah ada di DPRD masing-masing. Kemudian untuk tindak lanjut diselesaikannya KSN Danau Toba world next ini saya kira Bapak/Ibu sekalian kami ingin memohon juga penyamaan pemahaman kita bahwa rencana tata-ruang wilayah itu tidak hanya untuk mengatur pemanfaatan ruang saja, di dalamnya ada indikasi program prioritas di dalam wilayah tersebut. Jadi sebetulnya rencana tata ruang wilayah juga bisa dipakai sebagai tools penyusunan program. Mohon maaf ini tidak lecterial gitu, jadi kalau Bapak Sutami tahun 1977 di dalam ilmu wilayahnya menyampaikan bahwa ketidakberhasilan pembangunan Indonesia belum bisa menjadikan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Karena programmingnya masih sektoral. Untuk itulah makanya ada Kaped, ada KSN, Kaped sebelah timur Indonesia. Itu tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Di dalamnya ada program-program prioritas jadi kalau kita tadi sampaikan untuk prioritasi program seharusnya dengan rencana tata ruang wilayah yang disepakati, sudah disahkan, itu bisa dipakai sebagai alat untuk memprioritaskan atau mau menyusun prioritas-prioritas program. Jadi world nextnya Danau Toba sebetulnya itu di dalamnya ada indikasi program, bahkan di dalam contract Kementerian PU tahun 2014 Bapak Menteri juga sudah menekankan penyusunan program berdasarkan penataan ruang. Tetapi ini perlu terus-terusan diskusi dan pemahaman bersama antar kita khususnya Bapak-bapak yang mempunyai hak budgeting di DPR ini. Jadi kalau rencana tata-ruang wilayah bisa di pakai sebagai prioritasi program atau penyusunan program atau alokasi anggaran, pasti akan lebih baik hasilnya daripada sektoral program. Yang terakhir Pak Mulyadi tentang Ngarai Sihanok. Memang ada tahun 2014 ini ada anggaran sebesar 4,8 miliar untuk Ngarai Sihanok, tapi pemerintah kabupaten sendiri Kabupaten Bukit Tinggi tidak siap dengan lahannya sehingga itu mengalami penghematan dipindahkan tempatnya lokasinya ke Taman Ngarai Apeh. F-PD (Ir. MULYADI) : Pimpinan, melalui Pimpinan Pak. Itu jawaban Bapak yang menyatakan tidak siap itu pasti laporan dari bawahan Bapak. Ke saya ke Bukti Tinggi Pak. Itu masalah sertifikat yang di persoalkan ini fasilitas umum kok persoalan sertifikat Pak. Kita bicara fasilitas umum. Selama ini yang di bawah itu yang dibangun 500 juta sebelumnya tidak ada pakai sertifikat. Tidak ada Pak. Kenapa sekarang giliran agak besar sertifikat, syarat yang diminta oleh tata-ruang itu sesuatu yang tidak masuk akal Pak minta sertifikat. Selama ini kita bangun-bangun DIRJEN PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : Bukan, sebetulnya mohon maaf Bapak mungkin bukan sertifikat tapi clearensnya karena itu nanti akan menjadi asset negara. Jadi kalau tanah itu nanti masih kepemilikan... F-PD (Ir. MULYADI) : Saya mau tanya Pak analogi paling sederhana, kan ini sudah dilakukan 2013 itu kenapa itu ada masalah Pak. Dengan tempat yang sama, lokasi yang sama, cuma tersisa gitu. Tolong dikoordinasikan Pak kalau ada hambatan kan bisa koordinasi dengan saya, ketemu dengan walikota yang sebetulnya kader kita, apalagi itu kader kita. Tidak ada masalah. Kenapa di setor lain berjalan dengan baik itu. Kalau ada hambatan sampaikan ke kita Pak. Itu yang menurut hemat saya laporan kepada atasan itu menurut saya kurang akurat Pak. Jadi kalau masih ingin belum yakin saya kan

29

pernah menunggu di Bukit Tinggi Pak 2 kali Pak. Yang waktu itu direktur Pak siapa namanya Pak Dadang, mau datang akhirnya tidak datang. Diserahkan ke bawah lagi, bawah diserahkan ke bawah lagi. Ini kan sebetulnya karena Dirjen mendapat laporan dari bawah Pak. DIRJEN PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : Ok Pak, kami bertanggung jawab dan akan kami ditindaklanjuti. Dan diambil alih tanggung jawabnya ke saya Pak, kami tangani hanya kami sampaikan lanjutnya bahwa dengan penghematan itu dari pemerintah kotanya mengusulkan untuk membuat master plan kota pusakanya dan ini sedang dalam penanganan kami. Untuk yang Ngarai Ateh sekali lagi saya ambil alih tanggung jawab itu, kami akan tangani. Mohon maaf kalau memang ini laporannya tidak akurat. Saya kira itu Pimpinan dan para Anggota yang kami hormati. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Dirjen Pernataan Ruang. Yang terakhir Pak Sekjen kami persilakan. SEKJEN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : Baik, saya hanya dua. Pertama adalah saya gabung saja yang masukan mulai dari Pak Rendy terus tadi ada Pak Bakri, Pak Awong, juga Pak Mulyadi. Kaitannya dengan anggaran Pak, pembagian anggaran. Jadi seperti yang disampaikan Pak Menteri kemarin memang anggaran kita ini adalah basedline. Yang 74,2 ini bahkan ini lebih kecil dari tahun anggaran sekarang. Tahun anggaran yang sudah di potong 9 triliun lebih itu 9,6 tahun sekarang kan 74,52 triliun. Saya lihat saya bandingkan ini kita ini 2015 itu memang tidak punya renstra dan RPJM Nasional belum ditetapkan, tapi kemarin kan disampaikan Bapak Menteri kita mengunakan RPJM dan resntra teknokratik yang tadi Pak Fary singgung. Dari hasil konsultasi regional sampai Musrenbang dengan Bappenas anggaran PU mengusulkan jumlahnya ya 123 triliun Pak sebetulnya. Dari 123 triliun inikan ternyata hanya dapat 74,2 yang semula dalam Perpres 74,5 itu hampir sama dengan paku yang sekarang yang sudah dipotong tapi dipotong. Kalau dibandingkan dengan kalau Bina Marga ini sudah dari 74 ini sudah separuh lebih. Karena 39 triliun lebih itu dan ini tidak naik dan tidak turun sama dengan yang 2014. Pengairan kita naikkan dari 18 menjadi 19, yang turun adalah Cipta Karya sementara yang lain yang kecil-kecil turun semua gitu. Karene menyesuaikan ya pagu 74,2 itu. Inilah yang sebetulnya mudah-mudahan nanti saya tidak tahu tadi Pak Fary menjelaskan kemungkinan ada pemotongan lagi. Kalau dalam konteks BBM itu. Ya harapan kami nanti kalau APBN-P mestinya ada penyesuaian karena begitu renstra dan RPJM nasional ke depan ditetapkan oleh pemerintah Pak Jokowi JK kita bisa membuat semacam APBN-P gitu, kita punya basis programnya sudah jelasnya Pak yang 123 pernah disampaikan oleh Pak Menteri dalam Raker RKP dulu tinggal kita lihat nanti di situ mana yang ditambahkan gitu ya dari 3 program utama ini. Itu yang kedua adalah saya hanya menyampaikan informasi mengenai penyerapan percepatan dari tadi banyak teman-teman Anggota terhormat menyampaikan kalau bisa percepat ya Pak Awong, Bu Yasti, Pak Bakri, In sya Allah 93 persen bisa kita capai karena baru saja saya lihat penyerapan kita ini yang per tanggal ini tadi sudah 56 persen Pak ini jam 4 sore kita buka dari anggaran, jadi kalau Pak Mul kalau Bapak nanti minta pagu yang per satker hasil APBN-P kita bisa kasih. Tapi kalau Bapak yang Bapak minta adalah DIPA terus terang revisi DIPA nya belum ada Pak. Revisi DIPA baru sedang diproses dari anggaran belum kita terima persis gitu ya, dari hasil pemotongan yang 9,6 triliun kemarin. Tapi kalau pagu anggaran kita sudah punya, begitu nanti...

30

F-PD (Ir. MULYADI) : Pak Sekjen, melalui Pimpinan. Minimal draf yang dari kementerian Pak. Supaya kita tahu program-program yang ada di daerah pemilihan kita itu Pak. SEKJEN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : Ya itu nanti bisa kita serahkan, tetapi itu DIPA nya belum sah itu. Ya ok nanti kita sampaikan yang 2014 itu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Sementara yang 2015 Bapak minta tadi per program paling tidak lalu ada per satuan kerja per direktorat, terus terang kami belum siap karena kami hanya siap yang per belanja secara total tadi. Itukan Bapak minta per program itu. Sampai ke per direktorat itu misalnya tata ruang, tata ruang itu Bapak minta untuk direktorat kota bagaimana, direktorat wilayah bagaimana. Wilayah kita inikan ada wilayah 1, wilayah 2 lalu kota, ada nasional. Itu pagu per satker itu Pak. Satkernya tata ruang, lah ini kita sedang nyusun RKAKL kan dengan Paku yang ini. Sementara kita apakah kita menggunakan Pagu yang ini juga belum ditetapkan, kan begitu. In Sya Allah nanti begitu pagu ini sudah kita dapat tetapkan, kita bisa merinci ini per satker tadi. Terima kasih. F-PD (Ir. MULYADI) : Melalui Pimpinan, Pak Sekjen. Kita mengacu ke usulan pemerintah Pak karena memang belum kita, kan pasti Bapak sebagai pemerintah sudah menyiapkan rencana Pak. Apapun rencana Bapak per satker itu kita ikut saja dulu sementara. Nanti baru kalau sudah penetapan baru bisa berubah. Pasti tidak mungkin Bapka membuat RAPBN 2015 tidak punya rencana Pak per masingmasing misalnya kalau di Bina Marga itu jalan baru berapa, terowongan berapa, under pass berapa, jembatan berapa, terus overlay berapa. Overlay kan bisa pemeliharaan berkala dan peningkatan struktur. Pasti sudah ada Pak. SEKJEN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : Ya betul. Yang ada adalah yang 123 triliun. Yang hasil kita kontrak tapi menjadi 74 triliun nah itu belum ada itu. Inikan pagu dari keuangan Pak. Kita kan mau potong per satker dimana kan tidak tahu nanti. F-PD (Ir. MULYADI) : Ya betul Pak, kita kan mengikuti apa yang di nota keuangan. F-PDIP (Ir. RENDHY A. LAMADJIDO, MBA): Pak Ketua, saya mohon maaf ini Pak Ketua. Interupsi Pak Ketua. Saya kira kita melalui mekanismenya. Jadi tidak boleh langsung, harus izin Ketua. Tolong etika kita bicara. Ini melalui Pimpinan. Kalau sudah langsung-langsung Pak Ketua, saya juga jadi debat kusir ini. Tolong Pak Ketua kalau bisa izin melalui Ketua. Terima kasih Pak Ketua.

31

F-PD (Ir. MULYADI) : Melalui Pimpinan Pak. Melalui Pimpinan. Pak Rendy ini 4 tahun lebih, lebih ngaco lagi Pak. saya tidak pernah protes. Lebih ngaco lagi Pak ngomongnya. Saya tidak pernah protes Pak Rendy. Jadi tolong anda hargai saya ya. F-PDIP (Ir. RENDHY A. LAMADJIDO, MBA): Saya kan bicara bukan masalah hargai, saya bicara masalah ini etika. Ada Ketua di situ. Minta izin sama Ketua. Kalau saya mengacaukan juga kan saya omong-omong. Jangan lihat Ketua ini adikadik kita, tapi hargai dia Ketua. Saya hargai anda, dari tadi anda ngomong terus saya hargai cuma etikanya interupsi. Harus bicara interupsi, Pak Ketua interupsi izin. Harus begitu jangan nyelonongnyelonong. F-PD (Ir. MULYADI) : Ini interupsi Pak, melalui Pimpinan. Anda dengar tidak pertama saya ngomong tadi? Anda dengar tidak saya ngomong melalui Pimpinan tadi. Dengar tidak? KETUA RAPAT: Saya pikir begini dulu, Pak Mul pelan-pelan, santai saja. F-PD (Ir. MULYADI) : Kalau tidak bisa selesaikan di sini, selesaikan di luar sama saya. KETUA RAPAT: Pak Mul jangan kasar, santai saja, santai-santai. Pak Sekjen dan Pak Irjen, Dirjen Penataan Ruang, ya memang kadang-kadang kita sudah capek dari pagi. Jadi saya berpikir bahwa usulan yang saya sampaikan tadi mungkin akan kita akan pertemuan satu kali lagi ke depan setelah mungkin hasil ini ke Banggar dan dari Banggar ke kita, kita akan pertemuan satu kali lagi. Harapannya bahwa keinginan daripada teman-teman tadi mungkin soal struktur anggarannya itu mungkin bisa disampaikan setelah melalui berbagai penyempurnaan- penyempurnaan sesuai dengan pagu yang disepakati baik itu yang saat ini maupun nanti dari kalau ada tambahan-tambahan daripada Badan Anggaran ke depan. Ya Pak Sekjen ya? Saya berpikir begitu, Bapak/Ibu Anggota? Pak Jadi clear ya? Oke-oke semua ok ya. Pak Rendy, Pak Mul, Pak Jamal, semua ok ya? Saya pikir mungkin demikian kesimpulan. Ditampilkan kesimpulan. Ya kesimpulan ini Pak Sekjen adalah merupakan bagian yang sudah kita sepakati di rapat hari Senin kemarin tapi mungkin ini lebih spesifik karena dia sifatnya ke direktorat sehingga mungkin saya bacakan saja draf kesimpulan Rapat Dengar Pendapat, Komisi V DPR RI akan mendalami penjelasan Sekretariat Jenderal inspektorat jenderal, Dirjen Penataan Ruang, Balitbang dan BP Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum terhadap usulan program RKAKL RAPBN tahun anggaran 2015 yang disampaikan sebagai berikut. Jadi yang pertama dari Pak Sekjen sendiri ada 2 program, 2 Item yang berikut dari program

32

kawasan peningkatan akuntabilitas ini dari inspektorat jenderal dan dari Ditjen Penataan Ruang, Balitbang, dan BP Konstruksi. Mungkin Pak Sekjen, Pak Irjen, Pak Dirjen dan Kepala Balitbang serta BP Konstruksi dengan nilai-nilai yang ada cocok ya. Jadi selanjutnya Komisi V DPR RI akan memperjuangkan kenaikan pagu anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam rapat pembahasan di Badan Anggaran DPR RI. Bapak Ibu Anggota setuju dengan draf ini? Setuju. (RAPAT : SETUJU) Kami persilakan kepada Pak Sekjen dengan draf yang ada. SEKJEN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : Kita setuju Pak. KETUA RAPAT: Setuju ya. (RAPAT : SETUJU) Dengan demikian maka kami persilakan Pak Sekjen untuk menyampaikan kata akhir dalam kaitan dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Kami persilakan. SEKJEN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : Ya baik, pada kesempatan yang baik ini saya sangat mengucapkan terima kasih sebagai institusi ya dan mitra ini adalah mungkin rapat-rapat RDP dan Rapat Kerja yang terakhir dari periode pembangunan RPJM Nas tahap ke-2. Memang ada sebagian dari kita masih menerus itu Pak dari Bapak-bapak juga ada yang menjadi Anggota DPR tapi yang jelas saya yang duduk di depan ini yang saya sama Pak Basuki ini pensiun Pak. Tapi pensiun itu bukan mengakhiri hubungan silaturahim kita bersama. Kita sudah berteman hampir 10 tahun lebih apalagi ada Bapak-bapak yang sudah pernah di Komisi IV gitu ya. Malah lebih lama lagi itu ya. In Sya Allah silaturahim kita ini kalau nanti Bapak suatu saat kita ganggu dan kita hubungi paling tidak telepon mohon diangkat Pak. Jangan terus saya sudah sama Pak Basuki sudah tidak jadi pejabat hubungi Pak Michael atau Pak Mulyadi malah kena semprot saya. Jadi itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. F-HANURA (SALEH HUSIN, SE, M.Si) : Pak Sekjen, Bukannya itu Pak Hasanuddin yang tidak mau angkat teleponnya Pak Sekjen lagi.

33

KETUA RAPAT: Jadi rupanya kalau misalnya Pak Sekjen bilang 5-10 tahun berarti dengan Pak Mul lebih lama ya Pak Sekjen ya lebih lama sekali. Dengan demikian semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi Taufiq Walhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL … WIB)

a.n. KETUA RAPAT SEKRETARIS RAPAT,

DRA. PRIMA M.B. NUWA, M.Si NIP. 196105271992032001