tantangan yang dihadapi didepan, sehingga nantinya dapat
lebih mudah untuk diterapkan sebagai acuan
dalam
melakukan kegiatan sesuai dengan keadaan yang ada atau dihadapi.
b.
Kurangnya pemahamanakan visidan misi pengadilan.
Dengan kondisi
ini,
mengakibatkan
perimbangan pembagian
tidak
adanya
tugas sehingga
terjadi
penumpukan tugas, monopoli tanggung jawab dan berdampak pada tidak efektifnya penyusunan rencana kerja
hingga evaluasi pelaksanaan program kerja
yang
ditetapkan.
Sosialisasi visi dan misi secara berjenjang perlu dilakukan
untuk mensentralisasi pemahaman akan visi dan misi pengadilan, sehingga pemahaman yang dimiliki oleh semua elemen di dalamnya menjadi seragam dan standar.
2. Area Perencanaan dan Kebijakan Pengadilan (lnternal)
a.
Perencanaan yang masih belum sesuaidengan kebutuhan.
Dalam membuat perencanaan kebijakan
di'harapkan
hasilnya adalah kebijakan yang mampu meniawab kebutuhan serta kondisi di lapangan. Namun hingga saat ini
proses perencanaan kebijakan Pengadilan Negeri, masih
merupakan modifikasi/adaptasi dan perubahan berupa penambahan/pengurangan terhadap perencanaan dan kebijakan yang sudah ada sebelumnya, hal ini disebabkan
karena kebijakan yang cenderung kaku dan bersifat
PEITGADIIAN trEGEAI TDTfiIBilANU
-
Instansi Pemerintah
normatif sehingga tidak dapat diimplementasikankan langsung di lapangan.
b.
Kurangnya sosialisasi kebijakan MARI.
Sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan lembaga yang ada masih kurang optimal dilakukan. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya dokumen sosialisasi yang dapat dibagikan
kepada aparatur pengadilan sehingga
menyebabkan
banyatnya kebijakan yang tidak terimplementasi karena ketidaktahuan aparat terhadap kebiiakan yang sudah ada tersebut.
3. Area ilanajemen Sumberdaya (Illlanueia, Material, Keuangan), yang menjadi fokus perhatian pada atea ini adalah:
sarana untuk
a. Kurangnya
meningkatkan
kemampuan/kompetensi para aparat pengadilan dalam menghadapi perubahan.
Peningkatan kemampuan atau kompetensi dibutuhkan oleh
aparat pengadilan dalam menghadapi keadaan yang ada
dan tuntutan masyarakat, serta mengikuti perkembangan
zaman. Nantinya diharapkan agar Iembaga peradilan memiliki sumberdaya yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan
yang teriadi serta
tantangan-
tantangan yang dihadapi.
b.
Permasalahan distribusi tugas dan tanggung jawab.
Terjadinya rangkap tugas dan jabatan lebih disebabkan
PBNOADILIil NDGEBI f,STATTEilANU
-
Instansi Pemerintah
karena tidak tersdianya sumber daya manusia aparatur pengadilan yang cukup dan berkompeten dengan kualifikasi
pendidikan yang sesuai bidangltugas dan tanggungiawab
jabatan. Penempatan sumber daya manusia yang sesuai
dengan kemampuan dan kapabilitasnya bertujuan untuk dapat mengefektifkan kinerja dari lembaga pengadilan itu
sendiri. Dengan dapat menempatkan sumber daya yang sesuai dengan kemampuannya diharapkan tiap-tiap bidang
pekerjaan
di dalam lembaga peradilan dapat
tertangani
dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja dari lembaga pengadilan.
c.
Kurang jelasnya peran, wewenang dan tanggung jawab antar aparat peradilan.
Kejelasan peran, wewenang
dan
tanggung jawab
dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan juga berguna untuk meningkatkan tanggung jawab dari tiap-tiqp aparat pengadilan.
d.
Sistem pembinaan karir yang kurang objektif.
Sistem pembinaan karir dibutuhkan sebagai suatu bentuk
dari tanggung jawab lembaga peradilan dalam mengelola
sumberdaya manusianya.
Hal ini
bertujuan
untuk
memberikan kejelasan mengenai jenjang karir, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap aparat peradilan dalam meningkatkan karirnya.
e. Anggaran yang ada tidak sesuai PGilGJIDIIJTil NEGBf,I TNflilENIINU
-
dengan kebutuhan.
Instansi Pemerintah
Pada saat ini anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan
Negeri Kefamenanu tidak dapat mendukung
setiap
kegiatan, sarana dan prasarana. Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan Pengadilan Negeri. 4. Area Proses lnternal Peradilan
Belum adanya sistem peradilan yang dapat mempercepat suatu proses berperkara.
Perbaikan sistem peradilan diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadilan agar dapat melakukan suatu proses perkara Eecara efektif dan efisien.
Area Kepuasan Pengguna Jasa Pengadilan Kurangnya sarana dan prasarana.
Sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Negeri Kefamenanu pada saat ini dirasa belum memadai, kurang
layak untuk digunakan, dan juga perawatan yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang ada masih minim. Hal ini
disebabkan karena anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan
Negeri Kefamenanu belum mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada. 6. Area Pengadilan yang Terjangkau
Kurangnya tersedianya akses informasi yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat.
Pada saat ini masyarakat masih merasa bahwa informasi yang
mereka dapatkan mengenai Pengadilan Negeri Kefamenanu
PBilGAIIIIdil NEGEBI TETAINNAilU
-
Instansi Pemerintah
masih terbatas. Hal ini salah satunya disebabkan oleh masih
kurangnya dukungan Sarana
pemanfaatan Sarana
lT dan belum optimalnya
lT serta belum tersedianya
tenaga/personil yang mampu mengelolanya dengan baik. 7. Area Kepercayaan Masyarakat
Kurangnya sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat.
Sosialisasi hukum yang dimaksud adalah memberikan pengetahuan mengenai hukum kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenal hukum.
PTNGAI,IIITN NBGBBI TETAUEilITNU
-
lnstansi Pemerintah
BAB II PERENGANAAN KINERJA
A.
RENCANA STRATEGIS. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kefamenanu Tahun 2015-2019
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinefia dengan tahapantahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,
penertiban, perbaikan,. pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan
dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas
dan
efisiensi.
Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas sbrt" sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Kefamenanu diselaraskan dengan arah kebijakan dan program kerja Mahkamah Agung
Rl, sebagaimana yang ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung Rl
2010
2035, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja
dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi untuk kurun waktu lima tahun kedepan.
Adapun visi dari Pengadilan Negeri Kefamenanu, adalah: "MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"
Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Kefamenanu menetapkan misiyang menggambarkan halyang harus dilaksanakan, yaitu
1. MENJAGA
2.
KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN
MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM.
PEilGAI}IIJTN NDGBtrI f,EFIITIENANU _
Instansi Pemerintah
:
3. MEN I NGKATKAN ]$VALITAS KEPEM I MPI NAN
4. BADAN PERADILAN YANG MEWUJUDKAN KREDIBILITAS DAN
TRANSPARANSI LEMBAGA PERADI LAN
Dalam mewujudkan Msi dan Misi tersebut diatas maka Pengadilan
Negeri Kefamenanu mengemukakan Tujuan, Sasaran, Program-program
dan kegiatan-kegiatan pokok yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun
2O1O
- z}14,dapat
dilihat sebagai berikut:
TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN
Tujuan utama Pengadilan Negeri Kefamenanu tidak lepas dari tuiuan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Negeri Kefamenanu sebagai Pengadilan Tingkat Pertama harus mendukung tujuan Mahkamah Agung
sebagai lembaga yang merupakan jenjang paling atas dari Peradilan. Dimana tujuannya adalah Pengadilan Negeri Kefamenanu Meniadi Badan peradilan Yang Agung yang tentunya bertujuan agar para pencari keadilan mendapatkan porsiyang tepat dalam mencari keadilan Dan tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Kefamenanu adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan masyarakat pencari keadilan.
2.
Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan.
SASARAN
Tuiuan diatas tidak saja berjalan tanpa adanya perencanaan dan program
tapi harus mempunyai sasaran yang jelas sehingga penruujudan
PENGrfDIIlltr ITBGBBI fDfAilBil.ANU
-
Laporan Kineria Instansi Pemerintah
tujuan
tersebut dapat terlaksana dengan teratur dan terarah maka dengan ini Pengadilan Negeri Kefamenanu mempunyai sasaran dalam mewujudkan tujuan tersebut diatias, yaitu:
1.
Tercapainya penyelesaian administrasi perkara tepat waktu.
2.
Tercapainya penyelesaian administrasi umum tepat waktu
3. Tercapainya pelayanan
4.
Prima kepada masyarakat
Tercapainya keterbukaan informasi tentang Pengadilan yang dapat diakses oleh publill
PROGRAM DAN KEGIATAN Untuk mendukung visi dan misi maka Pengadilan Negeri Kefamenanu
menyusun program dan kegiatan yang akan di dalam tahun 2015, yaitu sebagai berikut:
1. Program Mengacu pada rencana strategi 5 tahun yang telah disusun yaitu renstra
2015-2019 program Pengadilan Negeri Kefamenanu mengemukan beberapa program yaitu 1. Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Mahkamah
Agung.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung. 3. Peningkatan Manaiemen Peradilan Umum.
4. Peningkatan pelayanan prima terhadap publik serta aksesbilitas masyarakat terhadap penanganan perkara dan penyelesaiannya.
5. Peningkatan sumber daya amanusia dan kinerja aparatur pengadilan.
6. Peningkatan kualitas anggaran yang telah dialokasikan
PEITGTII}II,AN trBGEBI TITAilENANU
-
Instansi Pemerintah
7. Peningkatan penanganan administrasi perkara
dan administrasi
umum.
Yang mana program-program tersebut dijalankan dengan berdasarkan
,
perencanaan yang telah disusun pada rencana strategi tahun 2.015-2A19,
dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung program-program tersebut diatas.
2, Kegiahn Kegiatan yang disqsun direncanakan membawa perubahan kearah yang lebih baik, dan kegiatan-kegiatan tersebut disusun sebagai berikut
1.
Penyelesaian penanganan perkara dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan.
2. 3. 4.
Berkurangnya sisa perkara yang belum selesaiditangani. Meningkatnya jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan
Meningkatnya jumlah pegawai
yang diikutsertakan
dalam
pendidikan dan latihan atau bimbingan teknologi.
5. Terisinya jabatan-jabatan struktural yang kosong atau staf yang menangani pefe4aan , di bagian-bagian yang mengalami kekurangan tenaga.
6. Terpenuhinya usulan anggaran yang diajukan. 7. Meningkatnya penggunaan anggaran 8. Berkurangnya berkas perkara yang diajukan upaya hukum 9. Penanganan yang cepat terhadap berkas yang diregister dan siap didistribusikan kepada Majelis
10. Terpenuhinya usulan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana
PSiTOflllf.AN trDGEBI f,EfAilEN.llilU
-
Laporan Kineria Instansi Pemerintah
Dengan tersusunnya prqgram dan kegiatan tersebut maka segala kegiatan berjalan dengan terarah dan sesuaidengan peruntukannya.
Dimulai dari administrasi perkara sampai dengan administrasi perkantoran
menjalankan program tersebut dengan semaksimal mungkin, walaupun
masih banyak kekurangan, tetapi apa yang ada dimaksimalkan untuk peningkatan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan.
Difokuskan kepada kineria, di tekankan pada pengawasan internal melalui rapat bulanan yang membahas tentang pengawasan hakim-hakim di semua bidang, juga dalam rapat-rapat terbatas, sehingga apabila terdapat kendala atau penurunan kineria maka segera di antisipasi.
Dan dengan dituangkan pada perjanjian kinerja tahun 2A15
yang
ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris sebagai pihak pertama yang menjabat sebagai kepala kantor yang mengepalai bidang kepaniteraan dan
bidang adminitrasi umum dan Wakil Ketua sebagai pihak
kedua
mengatasnamakan ketua pengadilan maka perjanjian kineda tersebut benar-
benar dijalankan tanggungjawab penuh yang melibatkan seluruh. pihak di Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk melaksanakan perjanjian kinerja tersebut demi mendukung program Mahkamah Agung yang menjadi visi dan misi untuk badan peradilan dibawahnya.
Diaktifkan juga hakim-hakim sebagai pengawas bidang yang mengawasi
setiap pekerjaan pada tiap-tiap bidang pengawasannya, mengaktifkan manajemen kinerja berjenjang sehingga setiap individu mengerti tupoksi dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan terarah.
Adapun perjanjian kinerja yang disepakati untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut: RENCANA KINERJA 2015 SASARAN
INDIKATOR KINERJA Persentase Penyelesaian Percepatan administrasi perkara Penyelesaian Perkara Persentase Penyelesaian oerkara teoat oada waktunva Aksebilitas masyarakat Persentase jumlah perkara yang sudah putus dan dipublikasikan. atas putusan oerkara. Peningkatan Sumber Persentase pegawai yang daya manusia diusulkan mengikuti diklat. yang berkualitas. Persentase Penambahan pegawai untuk mengisi kekosonoan iabatan Peningkatan kualitas Persentase pemenuhan pengelolaan anggaran. anggaran yang diusulkan Persentase penggunaan anooaran Peningkatan tertib Persentase berkurangnya adminitrasi berkas yang diajukan perkara. banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Maielis. Peningkatan sarana Persentase usulan pengadaan yang dipenuhi. dan prasarana yang memadai. Persentase penggunaan anooaran.
1. Terwujudnya
2.
3.
4.
5.
-
TARGET 85 o/o
60
100
o/o
alo
100_Yo
50
o/o
-
6.
Tabel
10O
o/o
1
PENETAPAN KINERJA 2015 Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.
Penetapan Kinerja Tahun 2A15 Pengadilan Negeri Kefamenanu,
PENG,ITDIUIN NEGEBI f,BFA}IENINU
-
Instansi Pemerintah
