UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG UNDANG-UNDANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN SIDANG UMUM, DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA, BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA, UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS, DAN KLUB DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan iklim pemerintahan mahasiswa yang demokratis, kondusif, dinamis dan mandiri sesuai dengan amanat UndangUndang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas perlu diadakan mekanisme pergantian pengurus mahasiswa di tingkat Universitas Andalas; b. bahwa perlunya sebuah aturan perundang-undangan yang jelas yang mengatur susunan dan kedudukan kelembagaan legislatif di masa jabatannya;
Mengingat : a. Undang-undang RI No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1990 tentang Perguruan Tinggi; c. Undang-Undang Dasar KM Unand;
Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Dan GubernurBadan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas
MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN SIDANG UMUM, DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA, BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA, UNIT KEGIATAN MAHASISWA DAN KLUB
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Sidang Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas, selanjutnya disebut SU, adalah Sidang Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas andalas. 2. Sidang Istimewa Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas, selanjutnya disebut SI, adalah Sidang Istimewa sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas andalas. 3. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan selanjutnya disebut DPM KM FKEP UNAND adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas andalas. 4. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas, selanjutnya disebut BEM KM FKEP UNAND, adalah Badan Eksekutif Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. 5. Unit Kegiatan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Universitas Andalas, selanjutnya disebut UKM F, adalah Badan Khusus Unit Kegiatan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. 6. Angkatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas, selanjutnya disebut Angkatan, adalah pemerintahan yang berhak dan wajib untuk mengirim utusannya untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. 7. Klub adalah perkumpulan mahasiswa yang mempunyai minat yang sama, yang berada di bawah departemen BEM KM FKEP UNAND.
BAB II SIDANG UMUM Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan Pasal 2 SU dihadiri oleh peserta penuh, peninjau dan pengamat.
Pasal 3 SU bersifat terbuka dan dapat diliput oleh pers kampus serta mendapat penjagaan dari keamanan kampus.
Pasal 4 1. Peserta penuh memiliki hak bicara dan hak suara 2. Peserta penuh terdiri atas anggota DPM
Pasal 5 1. Peserta peninjau memiliki hak bicara tetapi tidak memiliki hak suara 2. Peserta peninjau terdiri atas anggota kabinet BEM, Pimpinan Angkatan dan Pimpinan UKM
Pasal 6 1. Peserta pengamat tidak memiliki hak bicara dan hak suara 2. Peserta pengamat merupakan warga negara KM FKEP UNAND yang mendapat undagan atau berkeinginan hadir pada SU dengan izin dari panitia. 3. Tata cara pemberian undangan dan izin bagi peserta pengamat diatur dalam peraturan tata tertib SU
Pasal 7 1. SU terdiri atas dua bagian, yakni bagian satu dan bagian dua 2. SU bagian satu dengan agenda utama pembahasan laporan pertanggung jawaban akhir tahun BEM 3. SU bagian satu diakhiri dengan pelantikan susunan dan keanggotaan DPM dan Gubernur, yang dipilih lewat hasil pemira, dilanjutkan dengan pelantikan ketua-ketua UKM F oleh Gubernur yang masa jabatannya bersamaan dengan tahun kepengurusan BEM 4. SU bagian dua dengan agenda utama pembahasan amanat bagi KM FKEP
Bagian Kedua Pimpinan Pasal 8 SU dipimpin oleh presidium sidang yang terdiri atas tiga orang
Pasal 9 1. Sidang dipimpin oleh presidium sidang sementara sebelum presidium sidang tetap dipilih 2. Presidium sidang sementara ditunjuk dari dan oleh panitia SU 3. Tata cara pemilihan presidium sidang sementara beserta syarat-syaratnya diatur dalam peraturan tata tertib SU
Pasal 10 1. Presidium tetap sidang dipilih dari dan oleh peserta penuh SU 2. Presidium tetap sidang dipilih pada awal setiap bagian SU 3. Tata cara pemilihan presidium tetap sidang beserta syarat-syaratnya diatur dalam peraturan tata tertib SU.
Pasal 11 1. Presidium sidang bertugas untuk : a. Membuka dan menutup SU b. Menunda jalannya sidang dengan kesepakatan peserta SU dan mencabutnya c. Memutuskan dan menetapkan keputusan SU dan menandatangani konsideran d. Mengatur jalannya sidang sehingga lancar dan berlandaskan azas efektif dan efisien e. Menindak peserta yang melanggar tata tertib SU 2. Tata cara pelaksanaan tugas presidium sidang diatur dalam peraturan tata tertib SU
Bagian ketiga Kedudukan dan fungsi Pasal 12 1. SU adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di Negara bagian KM FKEP UNAND 2. SU merupakan kelangkapan non struktural Negara Bagian KM FKEP UNAND
Pasal 13 SU mempunyai fungsi evaluasi, formalisasi, dan rekomendasi
Pasal 14 1. Waktu pelaksaan SU telah ditetapkan pada SU sebelumnya 2. SU dilaksanakan sekali dalam satu periode kepengurusan BEM KM FKEP UNAND 3. SU dapat dilaksanakan tidak menurut ayat 1 dan 2 dalam keadaan tertentu dan diputuskan dalam sidang paripurna DPM
Pasal 15 1. Panitia SU dibentuk dan dibubarkan oleh BEM atas persetujuan DPM 2. Panitia SU dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab BEM
Pasal 16
1. Panitia SU terdiri dari streering comitee dan organizating comitee 2. Steering committee berasal dari anggota DPM 3. Organizing committee dipilih oleh BEM atas pertimbangan DPM
Bagian keempat Tugas dan wewenang Pasal 17 SU mempunyai tugas dan wewenang : a. Mendengarkan laporan hasil kerja BEM selama satu periode kepengurusan b. Mengevaluasi hasil kerja BEM sesuai dengan program kerja yang telah disahkan oleh DPM c. Menerima dan membahas tanggapan dari angkatan dan UKM d. Membahas dan menetapkan amanat, rekomendasi, dan usulan untuk negara e. Melantik ketua dan anggota DPM f. Melantik gubernur g. Melantik ketua UKM sebagaiman yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 4
Bagian kelima Hak dan kewajiban Pasal 18 SU mempunyai hak : a. Menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban BEM b. Memberikan amanat, rekomendasi, dan usulan untuk kinerja BEM c. Memberikan amanat, rekomendasi, dan usulan untuk kinerja DPM
Pasal 19 SU mempunyai kewajiban : a. Menjaga norma-norma dan kode etik yang berlaku di Negara Bagian KM FKEP UNAND b. Mempublikasikan hasil keputusan dan ketetapan yang telah disepakati
Pasal 20 BEM bertanggung jawab dalam publikasi dan sosialisasi keputusan dan ketetapan SU
Pasal 21 Setiap warga negara wajib menghormati SU dan menaati hasil keputusan dan ketetapan SU
BAB III SIDANG ISTIMEWA Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan Pasal 22 SI mempunyai susunan keanggotaan yang sama dengan SU
Bagian Kedua Pimpinan Pasal 23 SI dipimpin oleh presidium sidang yang terdiri atas tiga orang
Pasal 24 1. Presidium sidang dipilih dari dan oleh anggota DPM 2. Presidium sidang dipilih sebelum dilaksanakan SI pada rapat paripurna DPM
Pasal 25 1. Presidium sidang bertugas untuk : a. Membuka dan menutup SI b. Menunda jalannya sidang dengan kesepakatan peserta SI dan mencabutnya c. Memutuskan dan menetapkan keputusan SI dan menandatangani konsideran d. Mengatur jalannya sidang sehingga lancar dan berlandaskan azas efektif dan efisien. e. Menindak peserta yang melanggar tata tertib SI 2. Tata cara pelaksanaan tugas presidium sidang diatur dalam peraturan tata tertib SI
Bagian ketiga Kedudukan dan Fungsi Pasal 26 Sidang Istimewa mempunyai kedudukan yang sama dengan sidang Umum.
Pasal 27 SI mempunyai fungsi evaluasi, formalisasi, dan rekomendasi.
Pasal 28 1. SI diadakan bila diusulkan sekurang-kurangnya ½ n + 1 anggota DPM 2. Waktu pelaksanaan SI ditetapkan oleh DPM yang dibahas pada rapat paripurna DPM
Pasal 29 SI dilaksanakan antara lain untuk : a. Meminta pertanggung jawaban gubernur dan melakukan serah terima jabatan apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undnagan yang berlaku b. Mengamandemen dan menetapkan UU
Pasal 30 1. Panitia SI dibentuk dan dibubarkan oleh BEM atas persetujuan DPM 2. Panitia SI dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab BEM
Bagian keempat Tugas dan Wewenang Pasal 31 SI mempunyai tugas dan wewenang : a. Meminta pertanggung jawaban gubernur terkait kebijakan yang telah dilaksanakan b. Mengevaluasi hasil kerja BEM sesuai dengan program kerja yang telah disahkan oleh DPM c. Membahas dan menetapkan amanat, rekomendasi, dan usulan untuk negara d. Melantik wakil gubernur menjadi gubernur apabila gubernur sebelumnya berhenti atau diberhentikan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 33 ayat a
Bagian kelima Hak dan kewajiban Pasal 32 SI mempunyai hak : a. Memberikan amanat, rekomendasi, dan usulan untuk kinerja BEM b. Memberikan amanat, rekomendasi, dan usulan untuk kinerja DPM c. Memberhentikan Gubernur apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Mengamandemen UUD
Pasal 33 SI mempunyai kewajiban : a. Menjaga norma-norma dan kode etik yang berlaku di negara bagian KM FKEP UNAND b. Mempublikasikan hasil keputusan dan ketetapan yang telah disepakati
Pasal 34 BEM betanggung jawab dalam publikasi dan sosialisasi keputusan dan ketetapan SI
Pasal 35 Setiap warga negara wajib menghormati SI dan menaati hasil keputusan dan ketetapan SI
BAB IV DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan Pasal 36 Anggota DPM KM FKEP UNAND dipilih melalui Pemira KM FKEP UNAND dan dapat ditetapkan melalui sidang umum
Pasal 37 (1) Keanggotaan DPM diresmikan dengan keputusan Gubernur BEM KM FKEP UNAND
(2) Apabila dalam jangka waktu 14 hari tidak diresmikan, maka anggota DPM dinyatakan resmi dengan sendirinya.
Pasal 38 Masa jabatan anggota DPM KM FKEP UNAND adalah satu tahun sejak ditetapkan dan berakhir pada saat anggota DPM KM FKEP UNAND yang baru mengucapkan sumpah/ janji.
Pasal 39 (1)
Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPM KM FKEP UNAND mengucapkan sumpah/ janji bersama-sama yang dipandu oleh Pimpinan Fakultas.
(2)
Anggota DPM KM FKEP UNAND yang berhalangan mengucapkan sumpah/ janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka mengucapkan sumpah/ janji dipandu oleh pimpinan terpilih
(3)
Tata cara pengucapan sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Tata Tertib DPM KM FKEP UNAND.
Pasal 40 Sumpah/ janji sebagaiman dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut : Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua/anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya.
BagianKedua Pimpinan Pasal 41 (1) Pimpinan DPM terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua yang dipilih Dari dan Oleh anggota DPM dalam Sidang Pleno DPM (2) Selama pimpinan DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPM dipimpin oleh pimpinan sementara DPM (3) Pimpinan sementara DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu anggota tertua dan termuda (4) Ketua dan Wakil Ketua DPM diresmikan dengan keputusan DPM (5) Tata cara pemilihan pimpinan DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPM KM FKEP UNAND
Pasal 42 (1) Tugas Pimpinan DPM adalah: a. Memimpin sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan b. Menyusun rencana kerja dan pengadaan pembagian kerja antara Ketua dan Sekretaris c. Menjadi juru bicara DPM
d. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPM e. Menetapkan arah kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPM melalui Sidang Pleno f. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Pleno DPM diakhir masa jabatannya (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tata tertib DPM
Pasal 43 (1)
Pimpinan DPM sebagaimana di maksud dalam pasal 8 berhenti atau di berhentikan dari jabatannya karena; a. Meninggal dunia b. Hilangnya status kewarganegaraan c. Mengundurkan diri sebagai pimpinan atas permintaan sendiri secara tertulis d. Berhenti atau di berhentikan sebagai anggota DPM e. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPM; dan f. Melanggar tata tertib DPM
(2)
Dalam hal salah seorang pimpinan DPM diberhentikan dari jabatannya, maka anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas sementara sampai terpilihnya penggant idefinitif
(3)
Tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan Tata Tertib DPM.
BagianKetiga Kedudukan dan Fungsi Pasal 44 (1)
DPM merupakan Lembaga Perwakilan Mahasiswa yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara
(2)
DPM mempunyai fungsi : a. Legislasi b. Anggaran c. Pengawasan d. Aspirasi BagianKeempat Tugas dan Wewenang Pasal 45
(1)
DPM mempunyai tugas dan wewenang: a. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Gubernur BEM KM FKEP UNAND untuk mendapatkan persetujuan bersama b. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi warga negara yang disampaikan kepada DPM KM FKEP UNAND
c. Memberikan mandat untuk pelaksaan PEMIRA KM UNAND d. Menerima, membahas dan menetapkan rancangan program kerja, dan rancangan Angaran Belanja Badan Eksekutif Mahasiswa KM FKEP UNAND e. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang DPM Negara BEM
KM FKEP
UNAND f. Mengawasi pelaksanaan Program kerja dan kebijakan Badan Eksekutif Mahasiswa KM FKEP UNAND g. Menyelesaikan masalah yang timbul dalam Negara BEM KM FKEP UNAND di tingkat Fakultas h. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan BEM/warga negara yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakannya dalam pembahasan (2)
Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Tata Tertib DPM
BagianKelima Hak dan Kewajiban Pasal 46 DPM mempunyai hak : a. Mempunyai hak angket, budget, inisiatif dan interpelasi b. Meminta pertanggung jawaban Gubernur BEM KM FKEP UNAND sewaktu-waktu bila dianggap perlu c. Menerima, menimbang dan mengesahkan pengajuan pembentukan Badan Otonom di tingkat fakultas
Pasal 47 Anggota DPM mempunyai hak : a. Mengajukan usulan Rancangan Undang-Undang b. Mengajukan pertanyaan c. Menyampaikan usul dan pendapat d. Memilih dan dipilih; dan e. Membela diri
Pasal 48 Anggota DPM mempunyai kewajiban : a. Mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi b. Mentaati Undang-Undang Negara Bagian KM FKEP UNAND dan Peraturan Perundangundangan c. Menjaga stabilitas negara bagian KM FKEP UNAND dan kerukunan warga; dan d. Melaksanakan peranan sebagai wakil mahasiswa
Bagian Keenam Alat Kelengkapan Pasal 49 (1) Alat Kelengkapan DPM terdiri dari atas : a. Pimpinan b. Komisi c. Badan Kehormatan d. Staff ahli e. Biro Rumah Tangga (2) Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPM negara KM FKEP UNAND.
Bagian Ketujuh Peraturan Tata Tertib Pasal 50 (1)
Peraturan Tata Tertib DPM ditetapkan oleh lembaga itu sendiri dan berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja lembaga
(2)
Peraturan tata tertib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya tata cara : a. pengucapan sumpah atau janji b. pemilihan dan penetapan pimpinan c. pemberhentian dan penggantian anggota dan/ atau pimpinan d. pemberhentian dan penggantian alat kelengkapan lainnya e. penyelenggaraan sidang/ rapat f. pelaksaan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang serta hak anggota/ lembaga g. pembentukan, susunan, tugas dan wewenang serta kewajiban alat-alat kelengkapan h. mekanisme pengambilan keputusan i.
(3)
mekanisme pengajuan usulan
Peraturan Tata Tertib DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum
BAB V BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan Pasal 51 Anggota kabinet BEM KM FKEP UNAND terdiri atas warga negara KM FKEP UNAND yang dipilih langsung oleh warga negara KM FKEP UNAND dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 52 Susunan dan keanggotaan kabinet BEM KM FKEP UNAND diresmikan oleh DPM KM FKEP UNAND dalam sidang paripurna DPM KM FKEP UNAND.
Pasal 53 Masa jabatan anggota kabinet BEM KM FKEP UNAND adalah satu tahun dan berakhir bersamaan pada saat hasil ketetapan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun BEM KM FKEP UNAND yang dibacakan dalam SU DPM KM FKEP UNAND.
Pasal 54 Anggota kabinet BEM KM FKEP UNAND tidak boleh menjabat sebagai ; a. anggota DPM KM FKEP UNAND; b. pengurus UKM F; c. pengurus HIMA; d. pengurus lembaga eksternal. Pasal 55 Anggota kabinet BEM KM FKEP UNAND dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib BEM.
Pasal 56 (1)
Anggota kabinet BEM KM FKEP UNAND sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah dan janji secara bersama yang dipandu oleh Gubernur KM FKEP UNAND dalam sidang paripurna DPM KM FKEP UNAND disaksikan oleh perwakilan UKM F.
(2)
Tata cara pengucapan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Tata Kerja Organisasi BEM KM FKEP UNAND.
Bagian Kedua Pimpinan Pasal 57 Pimpinan BEM KM FKEP UNAND merupakanGubernur KM FKEP UNAND.
Pasal 58 (1)
Gubernur KM FKEP UNAND sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 dipilih melalui mekanisme PEMIRA FKEP UNAND.
(2)
Gubernur KM FKEP UNAND diresmikan sebagai Gubernur KM FKEP UNAND Negara Bagian KM FKEP UNAND dalam SU DPM KM FKEP UNAND.
Pasal 59 (1)
Tugas Umum Gubernur KM FKEP UNAND: a. memimpin rapat BEM KM FKEP UNAND dan menyimpulkan hasil rapat tersebut; b. mengadakan pembagian kerja antara wakil gubernur, sekretaris daerah, dan bendahara daerah;
c. menjadi juru bicara BEM KM FKEP UNAND; d. mengadakan konsultasi dengan pimpinan lembaga negara lainnya; e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam SU DPM KM FKEP UNAND. (2)
Tugas khusus Gubernur KM FKEP UNAND: a. memutuskan susunan dan keanggotaan anggota kabinet BEM sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. memutuskan Peraturan Tata Tertib BEM KM FKEP UNAND; c. melakukan kontrol dan koordinasi dengan departemen-departemen dalam kepengurusan BEM KM FKEP UNAND; d. menindak anggota kabinet BEM KM FKEP UNAND yang melanggar perundangundangan yang berlaku; e. mengesahkan undang-undang yang dibuat oleh DPM KM FKEP UNAND; dan f. meminta pertimbangan DPM KM FKEP UNAND dalam mengambil kebijakan yang bersifat penting serta menyangkut keamanan dan nama baik FKEP UNAND.
Pasal 60 Gubernur BEM KM FKEP UNAND tidak boleh menjabat sebagai : a. anggota DPM/ DPF; b. pengurus UKM F; c. pengurus HIMA; d. pengurus Klub; dan e. pengurus lembaga eksternal.
Pasal 61 (1)
Gubernur BEM KM FKEP UNAND dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena : a. meninggal dunia; b. tidak lagi tercatat sebagai warga negara KM FKEP UNAND; c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan disampaikan secara tertulis kepada DPM KM FKEP UNAND dan disetujui oleh DPM KM FKEP UNAND; d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Gubernur BEM KM FKEP UNAND; e. melanggar perundang-undangan, Kode Etik, atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Gubernur BEM KM FKEP UNAND berdasarkan hasil pemeriksaan panitia khusus DPM KM BEM UNAND; f. melakukan tindakan pidana.
(2)
Pada saat Gubernur BEM KM FKEP UNAND berhenti atau diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), DPM KM FKEP UNAND mengangkat Wakil Gubernur KM FKEP UNAND menjadi Gubernur UNAND sampai habis masa jabatannya dalam sidang Paripurna DPM KM FKEP UNAND.
Bagian Ketiga Kedudukan dan Fungsi Pasal 62 BEM KM FKEP UNAND adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam Negara Bagian KM FKEP UNAND. Pasal 63 BEM KM FKEP UNAND mempunyai fungsi : a. Fungsi regulasi yaitu BEM KM FKEP UNAND mampu mengatur jalannya kegiatan kemahasiswaan di Negara Bagian KM FKEP UNAND. b. Fungsi fasilitasi yaitu BEM KM FKEP UNAND menjadi badan yang dapat memfasilitasi keinginan dan kegiatan mahasiswa atau lembaga yang membutuhkan BEM KM FKEP UNAND sebagai platform dengan pihak dekanat ataupun pihak lainnya. c. Fungsi dinamisasi yaitu BEM KM FKEP UNAND bertanggungjawab akan dinamisnya kehidupan kemahasiswaan, merangsang minat berorganisasi dan membantu lembaga yang kegiatannya tersendat-sendat. d. Fungsi koordinasi adalah BEM KM FKEP UNAND mampu menjalankan segala kegiatan kemahasiswaan bersama-sama mahasiswa lainnya atau lembaga lain untuk kemaslahatan warga negara KM FKEP UNAND. e. Fungsi distribusi adalah BEM KM FKEP UNAND mampu mendelegasikan setiap kegiatan, undangan dan amanat lain kepada warga negara yang dinilai mampu atau lembaga kemahasiswaan lainnya yang sesuai.
Bagian Keempat Tugas dan Wewenang Pasal 64 BEM KM FKEP UNAND mempunyai tugas dan wewenang : a. menyusun program kerja sesuai dengan amanat SU DPM KM FKEP UNAND, dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. meminta pengesahan program kerja kepada DPM KM FKEP UNAND; c. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dengan memperhatikan pertimbangan DPM KM FKEP UNAND. d. melaksanakan program kerja yang telah disahkan oleh DPM KM FKEP UNAND; e. mengatur jalannya kegiatan kemahasiswaan FKEP UNAND dengan tertib; f. memfasilitasi minat, bakat dan potensi positif yang dimiliki oleh mahasiswa FKEP UNAND; g. menciptakan kesejahteraan, kedamaian, keadilan, kestabilan, dan keamanan bagi warga negara dan lingkungan kampus FKEP UNAND; h. memberikan cerminan nama baik mahasiswa FKEP UNAND, baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus; i. memberikan hak-hak bagi setiap warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan j. mempertanggungjawabkan tugasnya dalam SU DPM KM FKEP UNAND.
Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pasal 65 BEM KM FKEP UNAND mempunyai hak ; a. membentuk panitia yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban-kewajiban BEM KM FKEP UNAND; b. meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban dari panitia yang telah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan c. mengajukan Rancangan Undang-Undang dan berbagai usulan kepada DPM KM FKEP UNAND; d. memberi penghargaan dan atau tanda jasa; e. memberikan teguran atau peringatan kepada UKM F yang melanggar hak dan kewajiban yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan f. melaksanakan pemberian sanksi kepada UKM F atas pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 66 BEM KM FKEP UNAND mempunyai kewajiban : a. mentaati dan melaksanakan UU Negara Bagian KM FKEP UNAND; b. mentaati dan melaksanakan hasil sidang DPM KM FKEP UNAND; c. meminta pengesahan kepada DPM KM FKEP UNAND atas program kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja BEM KM FKEP UNAND yang akan dijalankan selama masa jabatannya; d. melaksanakan program kerja setelah disahkan oleh DPM KM FKEP UNAND; e. memberikan laporan cara lisan dan tulisan kepada DPM KM FKEP UNAND atas pelaksanaan program kerja dan kebijakan BEM KM FKEP UNAND dan atau bila diminta oleh DPM KM FKEP UNAND; f. melakukan koordinasi dengan Lembaga Kemahasiswaan
di internal maupun eksternal
Kampus; g. melaksanakan pemberian sanksi atas pelanggaran Negara Bagian KM FKEP UNAND dan Undang-Undang lainnya dan h. memberikan perlindungan kepada warga negara KM FKEP UNAND yang pelaksanaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan Pasal 67 Pengurus UKM F sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.
Pasal 68
Pengurus UKM F ditetapkan melalui pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh anggota UKM F yang bersangkutan.
Pasal 69 (1)
UKM F beranggotakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang.
(2)
Syarat-syarat keanggotaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan anggota diatur oleh UKM F yang bersangkutan.
Bagian Kedua Kedudukan dan Fungsi Pasal 70 UKM F berkedudukan di wilayah Fakultas Negara KM Unand.
Pasal 71 (1)
UKM F merupakan badan independen yang bersifat koordinatif dengan BEM F.
(2)
UKM F merupakan badan yang tidak memiliki hubungan struktural dengan lembaga lain di luar wilayah Negara Bagian KM Unand.
Pasal 72 UKM F mempunyai fungsi memfasilitasi minat dan bakat warga Fakultas di tingkat Fakultasnegara KM Unand.
Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pasal 73 UKM F mempunyai hak : a. mendapat perlindungan penuh dari Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas andalas; b. melaksanakan dan mengatur segala kegiatan dalam rangka pengembangan diri, minat dan bakat bagi warga negara dan anggotanya, sepanjang tidak bertentangan dengan UndangUndang Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas, norma kesusilaan dan ketertiban umum; c. menentukan AD/ART sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas; d. menetapkan pimpinan dan keanggotaan sepanjang tidak bertentangan dengan UndangUndang Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas; e. mengatur dan melaksanakan kegiatan organisasi; dan f. mengajukan usulan kepada lembaga negara tentang sesuatu yang dianggap perlu.
Pasal 74 UKM F mempunyai kewajiban : a. tunduk tehadap perundang-undangan yang berlaku di Negara KM FKEP UNAND;
b. meminta persetujuan dari BEM KM FKEP UNAND untuk pengajuan pendirian UKM F kepada DPM F sebelum diserahkan kepada Wakil Dekan III
Fakultas Keperawatan
Universitas andalas atas rekomendasi DPM F untuk di-SK-kan; c. setiap UKM F harus mempunyai Pembina yang di tetapkan oleh bidang kemahasiswaan. d. menjalankan amanat Negara KM Unand sebagai wadah pengembangan kepribadian dan kreativitas mahasiswa dengan bebas dan bertanggung jawab serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas, norma kesusilaan dan ketertiban umum; e. meminta pengesahan program kerja kepada BEM pada awal masa kepengurusan f. memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa kepengurusan kepada BEM g. mencantumkan tanda tangan Gubernur Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas pada setiap proposal kegiatan.
BAB VII ANGKATAN Bagian pertama Susunan dan keanggotaan Pasal 75 1. Sekelompok warga Negara yang berada dalam satu angkatan 2. Sekelompok warga Negara yang berada dalam satu kelas 3. Sekelompok warga Negara yang berada dalam suatu program studi yang sedang menempuh pendidikan keprofesian.
Pasal 76 1. Angkatan dipimpin oleh ketua angkatan 2. Ketua Angkatan pada pasal 75 ayat 1 adalah komandan tingkat angkatan tersebut 3. Ketua Angkatan pada pasal 75 ayat 2 adalah ketua kelas tersebut 4. Ketua Angkatan pada pasal 75 ayat 3 adalah mahasiswa yang ditunjuk oleh angkatan tersebut
Pasal 77 Anggota angkatan merupakan warga Negara yang ada dalam satu angkatan, kelas, dan keprofesian yang tercatat aktif sebagai mahasiswa sesuai pada pasal 75.
Bagian kedua Kedudukan dan fungsi Pasal 78 Angkatan berkedudukan di wilayah Negara bagian KM FKEP UNAND
Pasal 79 Angkatan merupakan wilayah instruksional BEM
Pasal 80 Angkatan mempunyai fungsi koordinasi dan fasilitasi
Bagian ketiga Hak dan kewajiban Pasal 81 Angkatan mempunyai hak : a. Mendapat perlindungan penuh dari Negara Bagian KM FKEP UNAND b. Melaksanakan dan mengatur segala kegiatan dalam rangka pengembangan diri, minat, dan bakat bagi anggotannya, sepanjang tidak bertentangan dengan UUD, Norma kesusilaan, dan ketertiban umum c. Mengajukan usulan kepada lembaga organisasi tentang sesuatu yang dianggap perlu d. Mengajukan calon anggota DPM untuk dipilih pada pemilu.
Pasal 82 Angkatan berkewajiban : a. Tunduk terhadap perundang-undangan yang berlaku di Negara bagian KM FKEP UNAND b. Melaksanakan suatu kegiatan yang ditugaskan oleh BEM sebagai program angkatan
BAB VIII KLUB Bagian pertama Susunan dan keanggotaan Pasal 83 Klub merupakan wadah yang terdiri dari atas warga Negara keluarga mahasiswa fakultas keperawatan universitas andalas yang menghimpun dari atas dasar kesamaan minat
Pasal 84 Susunan keanggotaan klub dibentuk berdasarkan kesepakatan anggota klub bersangkutan
Bagian kedua Kedudukan dan fungsi Pasal 85 Klub berkedudukan di wilayah Negara bagian KM FKEP UNAND
Pasal 86 Klub berada di bawah struktur Departemen Eksternal BEM
Pasal 87 Klub berfungsi menyalurkan minat anggotanya.
Bagian ketiga Hak dan kewajiban Pasal 88 Klub mempunyai hak : a. Mendapat perlindungan dari Negara Bagian KM FKEP UNAND b. Menjalankan dan mengatur kegiatan dalam rangka mewujudkan fungsinya di atas sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas, Norma kesusilaan, dan ketertiban umum c. Mendapatkan hak atas dana kemahasiswaan.
Pasal 89 Klub berkewajiban : a. Tunduk terhadap UUD dan peraturan peruundnag-undagan yang berlaku di Negara Bagian KM FKEP UNAND. b. Meminta persetujuan BEM sebelum mendirikan klub c. Meminta persetujuan BEM sebelum menentukan program kerja atau kegiatan d. Bersedia menjalankan program kerja BEM yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada klub yang bersangkutan e. Mencantumkan
tanda
tangan
gubernur
pada
setiap
proposal
kegitan
yang
mengatasnamakan FKEP UNAND f. Mencantumkan kata-kata “BEM KM FKEP UNAND” pada nama g. Menyerahkan laporan pertanggungjawaban program kerja atau kegiatan per akhir tahun kepengurusan BEM. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 90 Peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentang dengan Undang-Undang ini.
Pasal 91 Ketentuan mengenai pergantian antar waktu anggota DPM, BEM, dan UKM dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali yang berkenaan dengan larangan rangkap jabatan bagi anggota DPM atau BEM BAB X PENUTUP Pasal 92 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Bagian KM FKEP UNAND
Disahkan di Padang Pada tanggal 23 Maret 2015 Gubernur BEM KM FKEP UNAND
LUTHVI
Diundangkan di Padang Pada tanggal 23 Maret 2015 Kepala Departemen KASTRAT BEM KM FKEP UNAND
NURUL ARVINA LEMBARAN
NEGARA
BAGIAN
KELUARGA
KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS
MAHASISWA
FAKULTAS
