KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 55 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN KELAS JALAN DI PULAU JAWA MENTERI PERHUBUNGAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, telah diatur ketentuan mengenai kelas jalan;
b.
bahwa dalam rangka kebutuhan transportasi dan penanggulangan muatan lebihdi pUlau Jawa, diperlukan penetapan kelas jalan;
c.
bahwa sehubungan dengan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Jawa;
1.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
2.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
5.
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6.
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;
7.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998;
Memperhatikan
8.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
:
Pendapat Menteri Pekerjaan Umum melalui surat Nomor : Hk.01.12-Db/567 tanggal 20 Juli 1999 perihal Tanggapan tentang Konsep Kelas Jalan di Pulau Jawa; M E M U T U S K A N :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KELAS JALAN DI PULAU JAWA. Pasal
PENETAPAN
1
Untuk keperluan pengaturan, penggunaan kebutuhan lalu lintas dan angkutan, jalan dalam 5 (lima) kelas yaitu : a.
Jalan Kelas I;
b.
Jalan Kelas II;
c.
Jalan Kelas III A;
d.
Jalan Kelas III B;
e.
Jalan Kelas III C. Pasal
serta dibagi
2
(1)
Jalan Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, merupakan jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton;
(2)
Jalan Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, merupakan jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton;
(3)
Jalan Kelas III A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, merupakan jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi dari 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
(4)
Jalan Kelas III B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, merupakan jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton;
(5)
Jalan Kelas III C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, merupakan jalan lokal yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. Pasal
3
(1)
Berdasarkan ketentuan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ruas-ruas jalan di Pulau Jawa ditetapkan sebagai Jalan Kelas II, Jalan Kelas III A, Jalan Kelas III B dan Jalan Kelas III C.
(2)
Ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan kelasnya, sebagaimana tercantum dalam tabel pada Lampiran I dan peta pada Lampiran II Keputusan ini. Pasal
4
Penetapan kelas jalan di Pulau Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diumumkan dalam Berita Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal
5
Kelas jalan di Pulau Jawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dimuat di dalam Buku Jalan yang diterbitkan oleh Menteri Perhubungan dan disebarluaskan kepada masyarakat pengguna jalan. Pasal
6
Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas. Pasal (1)
7
Dalam rangka memenuhi perkembangan kebutuhan transportasi, kelas jalan dapat dilakukan evaluasi untuk diadakan peninjauan kembali penetapannya.
(2)
Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. Pasal
8
Direktur Jenderal Perhubungan Darat pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan Keputusan ini. Pasal Keputusan ini ditetapkan.
mulai
melakukan terhadap
9
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal : 10 Agustus 1999 ----------------------------------MENTERI PERHUBUNGAN
GIRI S. HADIHARDJONO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Dalam Negeri; Menteri Keuangan; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas; KAPOLRI; Sekjen, Irjen, para Kabadan dan para Dirjen di lingkungan Departemen Perhubungan; Para Gubernur KDH Tingkat I di Pulau Jawa; Para KAPOLDA di Pulau Jawa; Para KAKANWIL Departemen Perhubungan di Pulau Jawa; Para KAKANWIL Pekerjaan Umum di Pulau Jawa; Para Kepala Dinas LLAJ Tingkat I di Pulau Jawa.
